Modul 5 kb 1

Semester 01

Kegiatan Belajar IPendidikan Kewarganegaraan

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya ManusiaPusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Jakarta 2013

Modul I

Geopolitik Indonesia

PengertianGeopolitik

FrederichRetzelDalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan

organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang,

mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.

FrederichRetzelNegara identik dengan suatu wang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti

kekuatan

FrederichRetzelSemakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar

kebutuhannya akan sumber daya alam.

FrederichRetzelPemikiran Ratzel menyatakan bahwa ada kaitan antara struktur

atau kekuatan politik serta geografi dan tuntutan perkembangan atau

pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme.

AjaranRudolf KjellenNegara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik,

dan krato politik

AjaranRudolf KjellenNegara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar

AjaranKarl HaushoferGeopolitik digunakan oleh Haushofer sebagai senjata ideologi untuk pengabdikan

kepada aspirasi NAZI Jerman.

AjaranKarl HaushoferGeopolitik oleh Haushofer dan NAZI Jerman dijadikan landasan

ilmiah bagi tindakan politik dalam peijuangan mendapalkan

wang hidup.

AjaranKarl HaushoferTitik berat pandangannya, yaltu perluasan ruang hidup dengan

memberi penekanan kepada masalah ekonomi dan social yang rasial, menghamskan pembagian baru

kekayaan alam dunia.

GeopolitikIndonesia

Latar BelakangWawasan NusantaraDalam kehidupan berbangsa dan bemegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar

bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya

Latar BelakangWawasan NusantaraPemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya.

Wawasan ini dimaksudkan untuk menjalin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa

PengertianWawasan NusantaraWawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya

berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonsia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata

hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.

TujuanWawasan Nusantaramewujudkan kesejahteraan serta ketentraman bagi bangsa Indonesia, pun juga ikut serta mewujudkan kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.

UnsurWawasan NusantaraWadah (Contour) Isi (Content)

Tata laku (Conduct)

PerananWawasan NusantaraMewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan

nasional.

1

PerananWawasan NusantaraMenumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan

geografi/ruang hidupnya

2

PerananWawasan NusantaraMenegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa.

3

PerananWawasan NusantaraMerentang hubungan Internasional dalam upaya untuk menegakkan perdamaian.

4

WilayahNKRIBahwa Ada tiga pendapat tentang wilayah NKRI, yaitu : 1) Bekas

Hindia Belanda (usul Wurjaningrat); 2) Bekas Hindia plus Kalimantan Utara, Timor Portugis, Papua, Tanah Melayu; dan 3)

Seperti pendapat kedua minus tanah Melayu

WilayahNKRIDalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia sejak

permulaan abad XX ternyata tidak desentralisasi penuh, melainkan kearah dekonsentasi, yaitu kepala daerah sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

OtonomiDaerah

PengertianOtonomi DaerahOtonomi daerah yang dimaksud disini adalah

pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara

mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya

Latar BelakangOtonomi DaerahKebijakan otonomi daerah bukan tanpa alasan. Dilihat dari

landasan yuridis adalah telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perirnbangan keuangan Pusat dan

Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Latar BelakangOtonomi DaerahKetetapan MPR tersebut kemudian

ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang

No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (sekarang telah

digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004.

TujuanOtonomi DaerahDari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah

dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan melatih

diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi

1

TujuanOtonomi DaerahDari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah

untuk mencapai pemerintahan yang efisien.

2

TujuanOtonomi DaerahDari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah

diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah

3

TujuanOtonomi DaerahDilihat dari segi ekonomi, otonomi daerah perlu diadakan

agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonorni di daerah masing-masing

4

PrinsipOtonomi DaerahPenyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah,

1

PrinsipOtonomi DaerahPelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi

luas, nyata dan bertanggungjawab

2

PrinsipOtonomi DaerahPelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan

konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah

4

PrinsipOtonomi DaerahPelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan

kemandirian Daerah otonom dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah

administrasi,

5

PrinsipOtonomi DaerahPelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai

fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6

PrinsipOtonomi DaerahPelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada Daerah

Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan

pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah

7

PrinsipOtonomi DaerahPelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak

hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dan Pemerintah dan Daerah kepada Desa

8

PembagianUrusan PemerintahMenurut UU nomor 32 Tahun

2004 tentang Otonomi Daerah, urusan pemerintahan dapat dibagi ke dalam urusan

pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi,

dan pemerintahan daerah kabupaten kota

PermasalahanOtonomi Daerah(1) Masyarakat kurang mengerti dan memahami arti

pentingnya otonomi daerah; (2) Masyarakat kurang diberi kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaan

otonomi daerah; (3) Masyarakat sudah apatis terhadap pemerintah; (4) Sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah keberadaannya perlu ditingkatkan

sehingga menjadi tenaga berkualitas;

PermasalahanOtonomi Daerah(5) Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belum bisa

diberantas secara menyeluruh; (6) Masih rendahnya sikap jujur dan adil dalam menjalankan roda pemerintahan; (7)

Masih kurangnya keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban aparatur pemerintah terhadap rakyat; (8) Masih rendahnya etos kerja aparatur pemerintah daerah.

Sumber Gambar

http://www.roberttkelley.com/wp-content/uploads/2012/03/plant_growth.jpghttp://www.findlay.edu/academics/liberalarts/politicalscience/PublishingImages/

HiRes.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-LGfho0_HEUA/UKhc63TDpXI/AAAAAAAAAGg/UsxZznmITdU/

s1600/freeport-mines.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/KarlHaushofer.jpg/250px-

KarlHaushofer.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Rudolfk.jpg

http://alangalangkumitir.files.wordpress.com/2012/10/nusantara.png?w=600http://www.sindotrijaya.com/uploads/news/resize3/gedung_dpr_mpr_6.jpg

http://2.bp.blogspot.com/--iFa_N0M1QI/UTg_zwnXd5I/AAAAAAAACGA/BkeAAVtmBhc/s1600/hukum.jpg