i

ii

iii

iv

v

MOTTO

ُسۡولََواُوِلىاۡۡلَۡمِرِمۡنُكمۡۡ ااَِطۡيـعُوااللَّٰهَواَِطۡيـعُواالرَّ ـاَيَُّهاالَِّذۡينَٰاَمنُۡوۤۡ

ِخرِۡ ۡنُكۡنـتُۡمتُۡؤِمنُۡونَبِاللِّٰهَواۡليَـۡوِماۡۡلٰ ُسۡوِۡلِ فَِاۡنتَنَاَزۡعتُۡمِفۡىَشۡىٍءفَُردُّۡوُهِالَىاللِّٰهَوالرَّ ۚ

اَۡحَسنُتَۡاوِۡ ٰذِلَكَخۡيٌروَّ (09)ۡيالۚ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Di antara kamu kemudian

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya.(QS. An –Nisa’n(4):59)

vi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim…

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,

Karya Tulis Ilmiah yang berbentuk Skripsi ini penulis persembahkan khusus

kepada yang terhormat:

ayahanda ( M. TOHA ) dan ibunda tercinta ( SOLIA )

dengan tiada terkira baik moril maupun materil yang selalu mencurahkan rasa

kasih sayangnya dan selalu sabar, tulus, dalam membesarkan, membimbing,

mendidik hingga dewasa, selalu mendoakan penulis setiap akhir do’anya

sehingga penulis dapat meraih cita-cita seperti saat sekarang ini.

penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

adik-adikku ( FHADEL ) dan ( Keluarga Besarku ) tercinta.

yang telah membantu memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu semangat

dalam menjalani proses perkuliahan.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada keluarga organisasi, akademisi, serta

teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara dan seluruh sahabat-

sahabat dalam lingkup UIN STS Jambi maupun diluar lingkup kampus.

Tiada kata yang terindah selain do’a, maka dari itu penulis tidak bisa membalas

apa-apa selain mendoakan semoga amal baik yang diberikan senantiasa

mendapat balasan dari Allah SWT, semoga Allah selalu menunjukkan jalan yang

lurus kepada kita semua Aamiin.

vii

ABSTRAK

Skripsi yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasaan

pengelolaan dana desa oleh badan permusyawaratan desa dan mengetahui peran

dan kedudukan masyarakat dalam pengawasaan pengelolaan dana desa di desa

senaning. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis

normatife dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

kitab Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:Pertama, mekanisme pengawasaan

dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan baik dan

dipergunakan sesuai kepentingan orang banyak yang telah disepakati dalam

Musdes dan Musrenbang Desa, Dana Desa di Desa Senaning diawasi berdasarkan

asas-asas transparan, akutabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin. Pengawasaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Senaning

sepenuhnya sudah berjalan dengan baik dan terealisasikan sesuai dengan

peraturan-peraturan yang ditentukan Melalui pengawasaan ini diharapkan dapat

membantu melaksanakan kebijakaan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan

yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Keduaperan masyarakat dalam

pengawasaan pengelolaan Dana Desa di Desa Senaning sangatlah penting dalam

pemerintahan Desa dan dalam Pengawasaan pengelolaan dana desa, masyarakat

wajib mengawasi pembangunan desa.Ketiga, rendahnya kualitas sumber daya

manusia seperti aparat pemerintahan desa senaning belum memiliki cukup

pengetahuan dibidangnya masing-masing, dan sulit melakukan keterampilan yang

baik dalam mengoperasionalkan kegiatan desa.

Kata Kunci :Pengawasan Pengelolaan Dana Desa,Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014

viii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis mampu

menyelesaikan penelitian ini seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Sholawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad

SAW beserta keluarga dan sahabat juga pengikutnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Tidaklah ada yang sempurna dalam diri manusia, begitupun dengan

pembuatan skripsi ini. Saya selaku penulis menyadari masih banyak kesalahan-

kesalahan yang terjadi. Namun atas bimbingan dan bantuan dari semua pihak

sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Implementasi

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pengawasan

Pengelolaan Dana Desa Senaning Kec. Pemayung Kabupaten Batang Hari)”

Dalam penulisan penelitian ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan.

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, maka

penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi.

2. Bapak Dr. A. A. Miftah , M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak H. Hermanto Harun Lc.,M.HI.,Ph.D, Ibu Dr. Rahmi Hidayanti,

S.Ag.,M.HI, dan Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI, selaku Wakil Dekan I, II dan III

di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

ix

4. Bapak Abdul Razak, MISdan Ibu Ulya Fuhaidah, S.Hum, M,Si selaku Ketua

dan sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

5. IbundaDra. Ramlah, M.Pd.I,M.Sy selaku pembimbing I dan Ibunda Dra.

Masnidar, M.EI selaku pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

7. Bapak dan Ibu Pimpinan serta karyawan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi dan perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan

Nasional Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam meminjam buku-

buku yang dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.

8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung dan

tidak langsung.

Selanjutnya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis sangat

menyadari akan segala kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kepada semua

pihak untuk memberikan sumbangan pemikiran serta saran demi kesempurnaan

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

LEMBARAN PERNYATAAN ....................................................................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................. iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ................................................................. iv

MOTTO ........................................................................................................... v

PERSEMBAHAN ............................................................................................ vi

ABSTRAK ....................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii

DAFTAR ISI .................................................................................................... xi

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................. xiii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................ 5 C. Batasan Masalah ................................................................................... 5 D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................................................... 5 E. Kerangka Teori ..................................................................................... 6 F. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 16

BAB II : METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................................. 18 B. Pendekatan Penelitian .......................................................................... 18 C. Jenis Penelitian dan Sumber Data ........................................................ 19 D. Instrumen Pengumpulan Data .............................................................. 20 E. Teknik Analisis Data ............................................................................ 22 F. Sistematika Penulisan ........................................................................... 23 G. Jadwal penelitian .................................................................................. 25

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis dan Geografis Desa Senaning ................................................. 26 B. Keadaan Penduduk dan Mata pencarian .............................................. 30 C. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan ...................................................... 32 D. Pemerintahan Desa Senaning ............................................................... 33

xi

E. Visi dan Misi ........................................................................................ 34 F. Struktur Organisasi ............................................................................... 35

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Senaning Kec. Pemayung Kab.

batanghari ............................................................................................. 37

B. Peran dan Kedudukan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di desa Senaning Kec.pemayung Kab.batanghari................ 49

C. Kendala dan Upaya Pengawasan Pengelolaan dana desa di desa senaning ............................................................................................... 55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................... 58 B. Saran ..................................................................................................... 59

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 61

LAMPIRAN-LAMPIRAN ....................................................................... 64

CURRICULUM VITAE ...........................................................................

xii

DAFTAR SINGKATAN

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

DD : Dana Desa

MUSDES : Musyawarah Desa

MUSRENBANG : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara

APBDes : Anggaran Pendapatan Belanja Desa

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menegah

RKP : Rencana Kerja Pemerintah

TPK : Tim Pengelola Kegiatan

SPAL : Saluran Pembuangan Air Limbah

SDM : Sumber Daya Manusia

BUMDES : Badan Usaha Milik Desa

APBD : Anggaran Pendapat Belanja Daerah

xiii

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

BMN : Barang Milik Negara

ADD : Alokasi Dana Desa

LPMD : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

PTPKD : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

SWT : Subhanallah Huta’allah

UU : Undang- Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jadwal Penelitian ............................................................................... 25

Tabel 2: Jarak Tempuh Desa Senaning ............................................................ 26

Tabel 3: Mata Pencarian Desa Senaning .......................................................... 31

Tabel 4: Jenis Perumahan Desa Senaning ........................................................ 32

Tabel 5: Jenjang Pendidikan Desa Senaning ................................................... 32

Tabel 6: Sarana Pendidikan Desa Senaning ..................................................... 33

Tabel 7: Struktur Organisasi BPD Desa Senaning ........................................... 35

Tabel 8: Struktur Pemerintahan Desa Senaning .............................................. 36

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.1

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah

desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,

sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun

demikian penyelengaraan pemerintahan tersebut tetap harus

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah

pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Hak dan kewajiban

sebagaimana menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan

keuangan desa.2Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa

termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa

sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan

1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 1 ayat 1. 2 Undang-Undang Desa, Pasal 71 ayat 2

2

desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai Menurut

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilaah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau tradisional yang diakui

dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.3

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang

strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah

nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya

pembangunan desa baik tingkat nasional hingga daerah.Dana desa adalah dana

yang dialokasikan pemerintahan Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumberdari

bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota.4

Adapun sumber pendapatan Dana Desa :

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan

partisipasi, bergotong royong,dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten/Kota;

3 Redaksi Bmedia, UUD 1945 & Perubahannya, (Jakarta: Jagaskara, 2017), hlm.2. 4 Undang-Undang No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ayat 11.

3

e. dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.5

Hal ini menjelaskan dana desa dikelola secata tertib, taat pada

ketentuanperaturan perundang-undangan,efesien,ekonomis, efektif. Transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta

mengutamakan kepentingan masyrakat.

Pengawasaan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan

Permusyawaratan Desa dan pemerintahan diatasnya Mekanisme pengawasan dana

desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dimana Badan

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

a. Membahas dan meyepakati rancangan dan peraturan desa bersama kepala

desa.

b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan

c. Melakukan pengawasaan kinerja kepala desa.6

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut

megawal penggunaan dana desa tersebut di Desa Senaning dilakukan oleh

Pemerintahan Desa dimana di Desa Senaning pengawasan tersebut diawasi oleh:

Badan Permusyawaratan Desadimana pengawasan dana desa di Desa Senaning

dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak ada penyimpang

dikarenakan Badan Permusawaratan Desa yang merupakan lembaga yang

5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa,pasal 71 ayat 2. 6Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 55

4

mempunyai fungsi pegawasaan diharapakan bisa menjalankan perannya secara

sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Undang-undang dan peraturan pemerintahan sudah memberi payung

hukum yang jelas sehingga badan permusyawaratan desa tidak perlu ragu dalam

menjalakan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan

keuangan desa. Dan pengelolaan dana desa di kelolah oleh Kepala urusan yang

membidangi keuangan dan kepala urusan yang terkait. Dimana pengawasan dana

desa didesa senaning dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak ada

penyimpang sedangkan pengelolaan dana desa di Desa Senaning dikelola secara

baik dan dipergunakan untuk keperluan masyarakat. Alasan saya mengangkat

judul tersebut ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengawasaan pengelolaan

dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dan peran masyarakat dalam dana

desa tersebut dan apa saja kendala dan upaya Penggunaan Dana Desa tersebut.

Pada penelitian ini penulis mengkaji pengawasaan pengelolaan dana desa

pada desa senaning. Penulis mengangkat penelitian yang berjudul “ Implementasi

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Terhadap Pengawasaan

Pengelolaan Dana Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten

Batanghari)”. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji pengawasaan

pengelolaan Dana Desa.

B. Rumusan Masalah

5

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis

permasalahan sebagai berikut:

1. BagaimanaMekanisme Pengawasan Pengelolaan dana Desa oleh Badan

Permusyawaratan Desadi Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten

Batanghari berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 ?

2. Bagaiamana Peran dan Kedudukan Masyarakat dalam Pelaksanaa

Pengawasaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Senaning Kecamatan

Pemayung Kabupaten Batanghari ?

3. Kendala dan UpayaPengawasan PengelolaanDana Desa di Desa Senaning

Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari ?

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasaan terhadap pokok pembahasan skripsi ini,

maka penulis akan membatasi penelitian ini pada hal-hal yang hanya berkenaan

dengan Pengawasaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Senaning Kecamatan

Pemayung Kabupaten Batanghari Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun2014 pada

tahun 2017-2018.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi

tujuan dalam usulan pembuatan skripsi ini adalah:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahuimekanisme Pengawasan PengelolaanDana Desa oleh

Badan Permusyawarat Desa di Desa Senaning kecamatan pemayung

kabupaten batanghari.

6

b. Untuk mengetahui peran dan kedudukan masyarakat Dalam Pengawasaan

Pengelolaan Dana Desadi desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten

Batangharimenurut UU Nomor 6 Tahun 2014.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Bagai suatu syarat dalam menyelesaikan program Srata Satu (S1) dalam

jurusan Politik Islam (PI) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

b. Bagi penulis Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis

mengenai pengawasa pengelolaan dan desa.

E. Kerangka Teori

Dari penjelasan diatas, maka untuk melengkapi suatu penelitian perlunya

disusun suatu kerangka teori, agar dapat mendukung konsep penelitian dan

sebagian penjelasan konsep tersebut. Untuk itu penulis memberikan definisi

sebagai berikut:

Dari penjelasan di atas, maka untuk melengkapi suatu peneliti perlunya di

susun suatu kerangka teori, agar dapat mendukung konsep penelitian dan sebagian

penjelasan konsep tersebut. Untuk itu penulis memberikan definisi mengenai

istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, istilah yang berkaitan

dengan penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

7

Pengertian Implementasi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Implementasi adalah Pelaksanaan atau penerapan.7 Dalam hal ini pelaksanaan

anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sudah tercantum dalam

peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia yaitu peraturan Nomor 113

tahun 2014 pasal 8 ayat (1) tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan

menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 5 Tahun 2015

tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa.

2. Pengawasaan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli

yang berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran

dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi

asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.8

Pengawasaan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan

sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk

memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah

direncanakan. Pengawasaan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan

yang akan dicapai. Melalui pengawasaan diharapkan dapat membantu

melaksanakan kebijakaan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah

direncanakan secara efektif dan efisien.

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), hlm. 374. 8 Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik(jakarta: PT

Rajagrafindo persada,2003),3.

8

Bahkan, melalui pengawasaan terciptanya suatu aktifitas yang berkaitan

erat dengan penentuan atau evalusi mengenai pelaksanaan kerja yang sudah

dilaksanakan. Pengawasaan juga dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi

dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Adapun pengawasan dari segi jangka waktu, bersifat preventif dan

regresif:9

a. Pengawasan preventif berupa pencegahan supaya jangan terjadi kesalahan

dikemudian hari.

b. Pengawasan regresif berupa memperbaiki kesalahan yang telah terjadi supaya

tidak terulang kembali.

3. Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan Desa Adat yang ditransfer

melalui anggaran pendapatan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan

masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih

terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna

gagasan para inisiatornya.10

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa

diberikan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunai

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, dan kemasyarakatanan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan

9M . Subagio, . Hukum Keuangan Negara R. I (CV Rajawali, Jakarta,) hlm,94 10 Peraturan pemerintahan Republik Indonesia No 60 Tahun 2014, pasal 1 ayat 2

9

akan mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan prioritas

dana desa tersebut, namun mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat,

untuk mengoptimalkan dana desa pemerintahan diberikan kewenangan untuk

menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendudukung program

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.11Skenario awal Dana

Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut

program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), namun dengan berlakunya

Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk

menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang

sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.12

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber

dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka

mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa

dipriorotaskan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan

yang menjadi tanggungjawab desa.13 Adapun pengelolaan dana desa :

a. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua

sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesakan tujuan

tertentu.

b. Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya

lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaa, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

11 Ibid, hlm 521 12 Fdf Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR RI 13 Peraturan pemerintahan Republik Indonesia No 60 Tahun 2014, pasal 1 ayat 2

10

c. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa juga tak lepas dari adanya partisipasi

masyarakat dalam mewujudkan terealisasinya setiap tahap kegiatan.

Dukungan ini bisa berupa tenaga,maupun biaya berupa uang, dan juga dalam

bentuk swadaya gotong royong masyarakat, selain itu juga merupakan bentuk

kerjasama antara pelaksana dan masyrakat.14

4. Perencanaan

a. Adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk

kurunwaktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya

denganPengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses

penyusunan APBDes.Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan

Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan PembangunanDesadisusun

secara berjangka meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa untuk jamgka waktu 6 (enam)

tahun.

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja

Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen

14 Chobib Soleh, Pengelolaan Keuangan Desa ; Fokus Media, 2014 hlm 26

https://keuangandesa.blogspot.co.id/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keungan-desa.html

11

perencanaan di Desa.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa

dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.Perencanaan

Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan

dalamperencanaanpembangunanKabupaten/Kota.15Perencanaan Pembangunan

Desa diselenggarakan denganmengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam

menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib

menyelenggarakan musyawarah perencanaan PembangunanDesa.

Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas,

program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.Perencanaan

pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah

Desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun

anggaran berjalan.Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi

Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar

usulan RKP Desa.Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa

wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara

partisipatif.Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Badan

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.Rancangan RPJM Desa dan

15https://www.keuangandesatanggal 5 Mei 2018

https://www.keuangandesa/

12

rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan

Desa.

Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi

kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan

pembangunan kabupaten/kota.Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari

rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota.RPJM Desa memuat visi dan

misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah

kebijakan pembangunan Desa.

RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan

prioritas pembangunan kabupaten/kota.RPJM Desa ditetapkan dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaanmasyarakat Desa.16

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan

untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam

APBDesa. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah

16Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pasal 79

13

menjadi dua, yaitu:1) Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan 2)

Pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai

dengan Rancana Kerja Pemerintahan Desa, pelaksanaan program sektoral yang

masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintahan Desa untuk diintegrasikan

dengan Pembangunan Desa.17

6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa kepala desa melimpahkan

sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.18Pengelolaan

kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan

meningkatkan pendapatan desa.19

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

unsurmasyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.20

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pasal 81 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat 5 19Ibid, Pasal 77 ayat 2 20Ibid, Pasal 1 ayat 4-5

14

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian,

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,

dan kegiatan ekonomi.21

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.Aset Desa adalah barang milik Desa

yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah Pemberdayaan

Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.22

Dalam Undang-UndangNo 6 Tahun 2014 Pengawasaan dana desa

dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan

pemerintahan diatasnya Mekanisme pengawasan dana desa yang dilakukan oleh

Badan Permusyawaratan Desa dan pengawasaan ini dibantu oleh banyak pihak

yaitu: 1. Kecamatan 2. Tni 3. Pendamping Desa 4. Kejaksaan 5. Polisi 6.

Masyarakat.

Dimana Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan hak :

1. Fungsi badan permusyawaratan desa:

21ibid Pasal 1 Ayat 7-9 22Undang-Undang Desa, Pasal 1 Ayat 9-11

15

a. Membahas dan meyepakati rancangan dan peraturan desa bersama kepala

desa.

b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan

c. Melakukan pengawasaan kinerja kepala desa.23

2. Hak Badan Permusyawaratan Desa:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

pemerintahan desa kepada kepada pemerintahan desa.

b. Manyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemeintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.24

Dimana pengelolaan dana desa tersebut dijelaskan dalam undang-undang

No 6 tahun 2014 yang berhak memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

adalah kepala desa. Dan dalam melaksanakanya kepala desa menguasai sebagai

kekuasaannya kepada perangkat desa.25

F. Tinjauan Kepustakaan

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang

peneliti lakukan, yaitu:

Pertama, peneliti ini dilakukan oleh Sherly Gresita Apriliani

“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didesa Kendungrejo Kecamatan

23Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 55 24 Ibid, pasal 61 25 Ibid,pasal 75

16

Muncar Kabupaten BayuwangiFakultas Ekonomi Jember tahun2016. Pada

penelitian ini mengatakan bahwa oada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban didesa kendungrejo kecamatan muncar telah memenuhi

prosedur yang berlaku. Perencanaan pengelolaan ADD dapat dikatakan cukup

baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.26

Kedua, Joko Hadi Susilo“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk

Good Governance”, Tahun 2016. Dalam penelitian ini ia menggunakan metode

kualitatif deskreptif kompratif yaitu mendeskripsikan pengelolaan alokasi dana

desa di desa banggle kemudian dibandingkan dengan undang-undang nomor 6

tahun 2014 dan aturan penunjangan, hasil penelitian menunjukan bahwa

berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan

alokasi dana desa didesa banggle sudah akuntabilitas, transparansi, responsif dan

partisipasi yang dilihat dari sudut pandang perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan

pengawasaan.27

Ketiga, Devi Retnowati “ Persepsi Pemerintahan terhadap Implementasi

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa” Tahun 2016. Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung Hasil dari penelitian ini

adalah pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membawa

perubahan struktur pemerintahan yang ada didesa, dimana pemerintahan desa

diberi kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri rumah tangga

26 skripsi Sherly Gresita Apriliani, Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa didesa

kendungrejo kecamatan muncar kabupaten bayuwangi Fakultas Ekonomi Jember. 2016

27 Skripsi Joko Hadi susilo, pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk good

governance Fakultas Ekonomi (Universitas Islam Negeri Malang ) 2016.

17

desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan

desa perlu dilakukan oleh kepala desa dan dilakukan pengawasaan oleh BPD dan

mengikut sertakan masyarakat desa.28

Perbedaan dengan peneliti saya Isnaini “Implementasi Undang-Undang

No 6 tahun 2014 tentang Desa ( Studi terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana

Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten Batnghari” tahun 2018.

Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Universitas UIN STS Jambi, dimana

pengawasaan ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pengelolaan

Dana Desa oleh Kepala Desa. Di Desa Senaning pengawasaan pengelolaan dana

desa telah memenuhi prosedur yang berlaku dan bisa dikatakan cukup baik dan

sesuai dengan peraturan yang ada.

28Skripsi Devi Retnowati , persepsi pemerintahan terhadap implementasi undang-undang

no 6 tahun 2014 tentang desa (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) 2016.

18

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang

mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu

pengkajian dalam pembelajaran peraturan-peraturan suatu metode. Jadi,

metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam pembelajaran peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian.Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi

penelitian merupakan epistemologis penelitian, yaitu yang menyangkut

bagaimana kita mengadakan penelitian.29

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui

serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian

diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap

munculnya fenomena tertentu.Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian

di Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat

yuridis normatife dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan

konsepdan pendekatan komperatif, dan peneliti menekankan sifat realitas yang

terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.30

29Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:

Bumi Aksara, 2008), hlm 41. 30Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian ... hlm. 33.

19

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu

memberikan gambaran mengenai Pengawasaan Pengelolaan Dana Desa di Desa

Senaning, dan untuk memperoleh data melalui observasi maupun wawancara,

penelitian ini berpusat pada: Pengawasaan Pengelolaan Dana Desa, dengan tujuan

mengumpulkan data, baik tertulis maupun hasil observasi dan wawancara.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

1.a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di

lapangan. Karena penelitian kualitatif ini diperoleh dengan cara observasi dan

wawancara. Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang

berkenaan dan langsung berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang

diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara dan observasi

mengenai pokok permasalahan dalam penelitian secara langsung maupun pihak-

pihak tertentu.31 Data primer ini digunakan untuk mendapatkan informasi

mengenai Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Senaning Kecamatan

Pemayung Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014.Adapun data primer dalam

penelitian ini adalah arsip-arsip kantor kepala desa.

2.a. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber lain,

sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian

31Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah, (Jambi: Syari’ah

Press,2014), hlm. 178.

20

yang diteliti. 32Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, baik berupa

dokumen-dokumen resmi maupun bahan perpustakaan lainnya. Walaupun data

tersebut diperoleh dari orang lain atau dokumen lain tetapi data tersebut dapat

dimanfaatkan sebagai pendukung sumber data pertama. Adapun yang menjadi

sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang

mendukung penelitian ini baik berupa buku, koran, majalah jurnal maupun

tulisan-tulisan yang dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

2.a. Pelaksana Pemerintahan Desa

Dalam hal ini seperangkat organisasi kepengurusan desa dapat

memberikan informasi yang dilakukan melalui wawancara dan lainnya.

2.b. Dokumentasi

Sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk

laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan dan lainsebagainya.33

D. Instrumen Pengumpulan Data

Metode yang diguanakan untuk menjaga akurasi penelitian dan hasilnya

pada penelitisn ini adalah metode observasi atau pengamatan, wawancara dan

dokumentasi.

1. Observasi

Osbservasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang

spesifik, tidak hanya berkomunikasi dan terbatas pada manusia, tetapi juga obyek-

32 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah, (Jambi: Syari’ah

Press,2014), hlm. 179. 33 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. ( Bandung, Alfabeta:

2009) hlm 16.

21

obyek lain.34 Observasi terbagi pada dua bagian, pertama participant observation

(obsevasi berperan serta), yang kedua non participant observation,di bagian ini

penulis hanya sebagai non participant observation yang mana dalam penelitian ini

peneliti mengobservasi tentang pengelolaan dana desa di desa senaning kecamatan

pemayung berdasarkan UU No 6 tahun 2014.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data

atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu

percakapan sistematis dan terorganisasi. Oleh karena itu, wawancara merupakan

percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan

oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang yang disebut sebagai

responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.35 Yang dapat diwawancari atau yang

menjadi responden dalam penelitian ini yaitu: Kepala Desa,Sekretaris Desa

Bendahara Desa, Tim TPK, dan Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen

itu bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

36Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

34Ibid, hlm. 312.

35Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet ke 3 (Bandung: Refika Aditama, 2012),

hlm. 312. 36Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan

RND’’, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 203.

22

wawancara dalam penelitian kualitatif berupa, dokumen kantor kepala Desa

Senaning.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis

data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi atau

bahan yang mudah di pahami. Sehingga dengan cara mengorganisasikan data

kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Tahap analisis data yang peneliti gunakan adalah:

1. ReduksiData

Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya banyak dan kompleks

serta campur aduk, maka perlu untuk mereduksi data. Redyksi data adalah

aktivitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan dengan

tema skripsi untuk kemudian disajikan. Proses pemilihan data menfokuskan pada

informasi yang mengarah pada pemecahan masalah, pemaknaan dan penemuan

untuk menjawab pertanyaan penelitian.37

Reduksi data dilakukan dengan cara memisahkan data-data secara

berkelompok pada data yang sama dan memberikan kode pada data yang berbeda

khususnya data dari hasil wawancara, tujuannya agar hasil dari wawancara

tersebut dapat diluruskan dengan aspek lain atau data pendukung lainnya.

2. Penyajian Data

37 Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Pedoman Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2012) hlm.

232.

23

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk

penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga memudahkan

untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan selanjutnya melaksanakan kerja

berdasrkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang

disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini nantinya merupakan

jawaban atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat

dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis dan sebaliknya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatakan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini,

maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang

dipergunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari empat bab dari setiap bab

tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yaitu bagian uraian lebih kecil dari

skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini merupakan satu kesatuan antara yang

satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

BAB I. Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar

belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.

BAB II. Metode Penelitian,bab ini merupakan tempat dan waktu penelitian,

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen

24

pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan

jadwal penelitian.

BAB III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, bab ini merupakan tentang

kondisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu kondisi Desa

Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari.

BAB IV. Pembahasan Dan Hasil Penelitian merupakan inti dari penulisan

skripsi pemaparan tentang pembahasan rumusan masalah, yaitu

pertama, Bagaimana mekanisme pengawasan pengelolaan dana

desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Senaning, Kedua

Bagaiamana peran dan kedudukan masyarakat dalam pelaksanaa

pengawasaan pengelolaan dana desa di Desa Senaning, Ketiga

upaya dan kendala pengawasan pengelolaan dana desa senaning.

BAB V. Penutup, bab ini berisi : (A) kesimpulan yang berupa pernyataan

atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan dari

bab pertama dan dibahas pada bab ketiga (B) saran yang

merupakan tanggapan dari identifikasi masalah.

25

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Sejarah Desa Senaning

1. Geografis

Desa Senaning secara administratif terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun

1dusun 2 dusun 3 dan terdiri dari 5 (lima) Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah

desa Senaning wilayah tersebut sebagian besar adalah daerah pertanian dan daerah

aliran sungai, karena desa Senaning terletak di pinggir sungai batanghari, sisanya

adalah daerah pemungkiman penduduk dan fasilitas umum.

Tofografi Desa Senaning termasuk dataran rendah dengan suhu rata-rata

Adapun jarak tempuh desa Senaning dengan Pusat Pemerintahan sebagai

berikut:38

Tabel 1

Jarak Tempuh Desa Senaning39

NO Nama Daerah Jarak Tempuh

1. Dengan Ibu Kota Kecamatan 7Km

2. Dengan Ibu Kota Kabupaten Jambi 36 Km

3. Dengan Ibu Kota Propinsi Jambi 30 Km

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Senaning

38Dokumen Profil Kantor Desa Senaning2013 39Dokumen Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa Senaning. 2015

26

Batas-batas wilayah desa Senaning adalah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk ruso

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kel. Jembatan Mas

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuap

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk ruso

2. Historis

Sekilas tentang sejarah Desa Senaning, Kecamatan Pemayung. Alkisah

pada beberapa ratus tahun lalu dimasa penjajahan Belanda ada serombongan

warga dari sungai keruh berlayar kehilir dan berlabuh disebuah Tanjung. Tanjung

tersebut ditumbuhi tanaman kayu Jati dan tanaman yang lain yang besar dan

subur. Keindahan alam memikat Datuk Abdul Majid beserta warga lainnya untuk

singgah sejenak dan beristirahat.

Karena hari sudah sore, Datuk Abduk Majid beserta rombongan

berinisiatif untuk tinggal dan menetap di Tanjung tersebut. Sebagai pimpinan

sebelum memutuskan, Datuk Abdul Majid mengadakan musyawarah terlebih

dahulu untuk mendegarkan saran dan pendapat dari warga lainnya dan semua pun

setuju untuk menetep di tepi tanjung tersebut dan kemudian menamakan Dusun

Tanjung Jati.

Datuk Abdul Majid mempunyai seorang anak tunggal yang bernama

Abdurrahman dan kesehariannya dipanggil Bujang. Abdurrahman adalah seorang

pemuda yang gagah berani, tampan. Dan berakhlak mulia serta tidak sombong.

Dia patuh kepada kedua orang tuannya dan taat menjalakan agama. Abdurrahman

beserta warga lainnya bergotong royong menembang kayu untuk membuat rumah.

27

Malang tak dapat dicegah, tepat disiang hari ketika yang lainnya sedang

beristirahat, Bujang masih saja terus bekerja dia tidak menyangka kalau salah satu

pohon yang sedang ditebang terdapat sarang naning (sejenis lebah/tawon) dan

seketika itu Bujang dikerumuni dan disengat naning. Karena merasa sakit beliau

lari dan minta pertolongan.40

Naning terus mengejarnya sementara pertolongan tak kunjung tiba, maka

dengan gagah berani Bujang nekat terjun dan meyelam ke sungai Batanghari.

Setelah selang beberapa waktu Bujang pun menimbulkan diri. Dia sangat terkejut

ternyata air sungai sangat deras, dan akhirnya ia terbawah arus jauh ke hilir.

Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia meraih sebatang kayu yang hanyut untuk

menyelamatkan dirinya sambil memeluk kayu.

Bujang berdoa agar dia dapat terselamatkan, tidak lama kemudian Bujang

pun terdampar tak sadarkan diri ditepi sebuah jamban disebrang sungai.

Sementara itu Datuk Abdul Majid beserta warga lainnya sibuk mencari Bujang

ditepi sungai, mereka mencari lama sekali tapi belum menemukan Bujang, dan

akhrinya mereka pasrah pada yang Kuasa.

Ketika hari menjelang sore, sudah menjadi kebisaan bagi warga penduduk

yang tinggal ditepi sungai berduyun pergi kesungai untuk mandi. Pada saat itu ada

gadis yang cantik dan putih serta berambut pajang, dialah Siti Fatimah gadis desa

yang ramah dan disanjung setiap lelaki desa. Karena kecantikannya ia diberi gelar

Putri Cermin Cina, anak seorang raja yang baik hati dan taat beribadah.

40 Wawancara, Bapak Muhammad Masyarakat Desa Senaning, 28 Maret 2018

28

Melihat ada seorang yang terdampar ditepi sungai, putri memberi kabar

pada saudaranya Tuan Muda Selat dan beberapa orang untuk membantu orang

tersebut, tak lama kemudian ayah sang putri yaitu Tuan Abdul Karim atau yang

bergelar Sultan Mambang Matahari datang untuk mencoba menyadarkan dan

menyembuhkan Bujang setelah sadar, Bujang pun menceritakan apa yang terjadi

sehingga dia bisa sampai ditepi sungai. Karna hari larut malam dan keadaan

Bujang belum sembuh benar, maka Sulta Mambang Matahari belum

membolehkan Bujang pulang kerumahnya, Sultah pun mengirim utusan untuk

menyampaikan berita ke Tanjung Jati. Saat perjamuan makan malam, Bujang

bertemu dengan Putri Cermin Cina seketika itu Bujang jatuh hati kepada Putri

Cermin Cina. Demikian pula, diam-diam Putri pun juga menaruh hati kepada

Bujang.

Dengan menaiki perahu, Datuk Abdul Majid datang ingin menjemput

Bujang dia tidak menyangka kalau di sebrang sungai ada sebuah Desa yang sangat

ramai dan dipimpin oleh Datuk yang ramah dan baik budi pekertinya. Datuk

Abdul Majid pun mengucapkan terima kasih kepada Datuk Abdul Karim yang

telah menyelamatkan anak tunggalnya. Dia tidak tahu bagaimana membalas

kebaikan Datuk Abdul Karim, akhirnya Datuk Abdul Majid menyampaikan isi

hatinya yang hendak menjalankan silahturahmi dan mempererat tali

kekeluargaaan.

Maksud beliau ingin menjodohkan Bujang dan Putri Cermin Cina, Dayung

pun bersambut Datuk Abdul Karim pun tak keberatan tentang perjodohan ini, dan

ia menerima dengan senang hati begitu pun dengan Bujang dan Putri Cermin Cina

29

malu-malu menyetujui perjodohan ini. Selanjutnya untuk ulur tanda Datuk Abdul

Majid meminta waktu setelah menegakan rumah yang di Tanjung Jati. Setelah

makan siang Datuk Abdul Majid berpamitan untuk pulang ke Tanjung Jati

bersama Bujang. Sesampai di tanjung Jati, bujang disambut dengan suka cita oleh

ibundanya yang bernama Siti Khodijah dan keluarga yang lainnya. Kemudian

Datuk Abdul Majid menyampaikan berita perjodohnya dengan istrinya, istrinya

pun memahani dan bersyukur kerna telah mendapatkan keluarga baru, tak di

sangka akhrinya Siti Khodijah terucap,” Bagaimana kalau si Bujang kita gelar

dengan Bujang Senanig ?”. karena berkat disengkat Naninglah Bujang bisa

menunjukan sebagai pemuda yang kuat, sehingga dapat menyebrangi sungai

Batanghari dan mendapatkan jodoh wanita yang cantik dan baik hati serta anak

yang terpandang. Semenjak itulah nama desa yang ditempati Bujang dan Putri

Cermin Cina diberi nama Desa Senaning.41

B. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencaharian

1. Keadaan Penduduk

Penduduk desa Senaning berjumlah 1062 jiwa. Adapun berdasarkan jenis

kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 495 jiwa orang dan perempuan

sebanyak 567 jiwa orang. Kesemuanya itu terakumulasi dalam 657 Kepala

Keluarga (KK).

Penduduk Desa umunya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh

perusahaan yang terdiri dari buruh harian dan borong dengan penghasilan rata-rata

2017-2018 sebesar Rp. 50.000/hari per-orang. Karena hal tersebut maka secara

41 Wawancara, Bapak M.Toha, Masyarakat, tanggal 28 Maret 2018

30

ekonomi penduduk Desa Senaning hidup secara wajar dan bebas dari

Prasejahtera.42

Tabel II

Mata Pencaharian Penduduk Desa Senaning43

NO Bidang Mata Pencaharian Jumlah KK

1. Petani 250 KK

2. Buruh 10 KK

3. Pemilik warung/Toko 7 KK

4. Pengusaha industri kecil 3 KK

5. Bengkel 2 KK

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Senaning

2. Perumahan

Sebagian besar rumah penduduk desa Senaning adalah rumah layak huni

dan dilengkapi dengan sumur, jamban dan saluran pembuangan air limbah

(SPAL) yang telah memiliki standar kesehatan, karena sering diberikan

penyuluhan oleh kader-kader PKK Desa Senaning baik pada saat pelaksanaan

Posyandu maupun Minggu Bersih.44 Sebagian besar warga menggunakan listrik

untuk keperluan sehari-hari.45

42 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaning. 2015 43Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaning. 2015 44 Wawancara, Ibu Bunayah, Ketua Kader Posyandu.03 April 2018 45 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaning. 2015

31

Tabel III

Jenis Perumahan Desa Senaning46

NO Tipe Rumah Jumlah

1. Rumah Sehat 425 Rumah

2. Rumah Kurang Sehat 5 Rumah

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaning

3. Ekonomi

Dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa

Senaning yang sebagian besar adalah pertanian, menunjukan bahwa masyrakat

Desa Senaning bekerjan sebagai petani sawah menanam padi, dan juga yang

berpropesi sebagai guru, karyawan swasta dan tenaga medis dll.

C. Kondisi Pendidikan dan kesehatan

1. Pendidikan

Pada umumnya penduduk Desa Senaning telah bebas dari buta huruf dan

buta aksara. Berdasarkan data-data yang ada, tingkat pendidikan penduduk desa

Senaning adalah sebagai berikut.47

Tabel IV

Jenjang Pendidikan Desa Senaning48

NO Jenjang Pendidikan Jumlah

1. Penduduk tamat SD/sederajat 600Orang

46Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaning. 2015 47Ibid, 48Ibid,

32

2. Pendududk tamat SLTP/sederajat 197 Orang

3. Penduduk tamat SLTA/sederajat 249 Orang

4. Penduduk tamat Diploma 5 Orang

5. Penduduk tamat Strata Satu (sarjana) 11Orang

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaning

Tabel V

Sarana Pendidikan Desa Senaning49

No Sarana Pendidikan Jumlah

1. PAUD 1

2. SD 62/1 Senaning 1

3. MADRASAH 1

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaning

2. Kesehatan

Adapun sarana kesehatan yang terdapat di Desa Senaning ada 3 (tiga) yaitu:50

a. Posyandu

b. Puskesmas pembantu

c. Bidan Desa

D. Pemerintahan Desa Senaning

Dalam pelaksanaan Pemerintahan, pemerintahan Desa Senaning terdiri

dari kepala desa dan lembaga masyarakat desa dan dibantu oleh sekretaris desa

49Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaning. 2015 50Ibid,

33

serta kepala dusun dan ketua RT. Sekretaris desa dalam pelaksanaan tugasnya

dibantundengan kepala urusan yaitu kepal urusan (kaur) pemerintahan, kepala

urusan (kaur) umum.

Selain dari sekretaris dan kaur, Kepala desa juga tidak terlepas dari

bantuan para alim dan ulama, para pemuka adat dan masyarakat setempat yang

ikut serta dalam pelaksanaan roda pemerintahan.51 Terlepas dari pelaksanaan roda

pemerintahan diatas adapun yang menjadi program Desa Senaning adalah

meningkatkan SDM masyarakat dan menciptakan ketertiban dalam

bermasyarakat52.

E. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaranyang menantang tentang keadaan masa dan

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Adapun Visi Desa

Senaning adalah Terwujudnya pelayan masyarakat yang prima menuju

masyarakat yang maju, aman,adil dan sejahtera berlandaskan ketaqwaan.Adapun

Misi Desa Senaning adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayan prima.

2. Meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan pembangunan perekonomian

3. Meningkatkan SDM dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

4. Menciptakan ketentraman dan keterlibatan dalam masyarakat.

5. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.53

51 Wawancara, Abang Hamdani Kaur Pemerintahan Kantor Desa Senaning, Tanggal 28

Maret 2018 52 Wawancara , Bapak Trinoto Pejabat Kepala Desa Senaning, Tanggal 28 Maret 2018

53Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaning. 2015

34

Struktur Organisasi Pengurus Badan Permusyawaratan Desa54

Sumber : Profil Kantor Desa Senaning

54Dokumen Profil Desa Senaning. 2015

KETUA

Jangtih

WAKIL

Fahmi

Sekretaris

Dahadi

Staff BPD

Ria andriani

Anggota

1. Johan Sandi

2. Fatmawati

Masyarakat

35

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Senaning55

Sumber :Profil Kantor Desa Senaning

55Dokumen ProfilKantor Desa Senaning. 2015

Sekretaris Desa

Aan Firmansyah

Kasi pemerintahan

Hamdani

Kasi Kesra

Khudori

Kasi Umum

Helpina Wahyuni

Kasi Keuangan

Tirawati

Bendehara

Andriani

Pejabat kepala Desa

Trinoto SE

36

BAB IV

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANADESA SENANING

A. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan

Permusyawaratan Desa di Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kab.

Batanghari berdasarkan UU No 6 Tahun 2014

Mekanisme pengawasaan dana desa dilakukan oleh pemerintahan

kabupaten dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan salah satu bagian

dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.

Dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa

digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi

pengawasaan kinerja kepala desa.56

Seperti halnya di desa senaning yang mana badan permusyawaratan

desanya telah mengawasi kinerja dalam pengawasan pengelolaan dana desa, ia

terjun langsung kelapangan melihat kinerja yang telah direncanakan dan sesuai

atau tidaknya didalam anggaran pendapatan belanja desa. Dimana dengan

persetujuan bersama badan permusyawaratan desa senaning dan kepala

desa,menetapkan peraturan desa senaning tentang peraturan desa anggaran

pendapatan dan belanjadesa tahun anggaran 2017.

56Peraturan pemerintahan No 43 tahun 2014 pasal 51 ayat 3

37

A. Pendapatan : Rp. 1.338.496.125,-

B. Belanja Desa : Rp. 1.338.496.125,-

a. Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp. 407.519.023

b. Pelaksanaan pembangunan : Rp. 695.456.000,-

c. Pembinaan kemasyarakatan : Rp. 188.340.000,-

d. Pemberdayaan masyarakat : Rp. 80.849.553,-

e. Belanja tidak terduga : Rp. 0,-

Jumlah belanja Rp. 1.372.164.576,-

Surplus/Defisit Rp. (33.668.451)

C. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan Rp. 33.668.451,-

2. Pengeluaran pembiayaan Rp. 0,-

3. Selisih pembiayaan 1-2 Rp. 33.668.451

Sumber :Rancangan Peraturan Desa Senaning Tahun 2017

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin

kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang

didukung dengan sistem pengawasaan dan keseimbangan antara pemerintahan

desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.57

57http:/www.bpkb.go.id/deputi pengawasan penyelengaraan keuangan daerah.,pdf 13 April 2018

38

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jangtih mengatakan: “

Mekanisme pengawasaan dana desa di desa senaning berjalan dengan baik dan

terealisasikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditentukan adapun yang

mengawasi pengelolaan dana desa banyak pihak yang terkait yaitu : 1. Kecamatan

2. Polisi 3. Tni 4. Kejaksaan 5. Pendamping Desa 6. Pendamping Lokal Desa 7.

Badan permusyawaratan Desa dan, 8. Masyarakat”. 58

Berdasarkan fungsi diatas telah terealisasi bahwa badan permusyawaratan

desa telah melakukan rancangan peraturan desa dengan kepala desa, dan sudah

menerapkan aspirasi masyarakat contoh : jalan pembangunan usaha tani untuk

mempelancar transfortasi petani serta telah dilakukan pengawasan terhadap

kinerja kepala desa, contoh badan permusyawaratan desa memperingati kepala

desa saat salah satu programnya tidak terjalankan.

a. Pemerintahan Provinsi

Pemerintahan provinsi mempunyai peran pengawasaan dan pembinaanterhadap

Desa sebagaimana:59

1) Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan

Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa

2) Melakukan pembinaan kabupaten dalam rangka pemberian Alokasi dana

Desa

3) Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa,

badan musyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan

4) Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa

58 Wawancara Dengan Bapak Jangtih.,Ketua Badan musyawaratan Desa Senaning, 03

April 2018 59Undang-Undang Desa, Pasal 114

39

5) Melakukan pembinaan upaya percepatan pembagunan desa melalui bantuan

keuangan,bantuan pendampingan, dan bantuan teknis

6) Melakukan pembinaan dan pengawasaan atau penetapan rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa

7) Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa kabupaten/kota

dan lembaga kerja antar-desa.

8) Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan

Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa

9) Melakukan pembinaan kabupaten dalam rangka pemberian Alokasi dana

Desa

10) Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa,

badan musyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan

11) Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa

12) Melakukan pembinaan upaya percepatan pembagunan desa melalui bantuan

keuangan,bantuan pendampingan, dan bantuan teknis

13) Melakukan pembinaan dan pengawasaan atau penetapan rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa

14) Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa kabupaten/kota

dan lembaga kerja antar-desa.

Kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, pemerintahan provinsi dapat

mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam APBD provinsi yang

merupakan salah satu sumber pendapat desa yang dituangkan dalam APB Desa.

40

b. Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Pemerintahan kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang memiliki

kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan

desa. Pengatur keuangan desa di tingkat kabupaten diantaranya yaitu:

pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana

yang di alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Dearah. Selain itu juga

pemerintahan Kabupaten/kota diamankan untuk menetapkan berbagai peraturan

pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan

Bupati/Walikota.60

c. Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan

dipimpin oleh camat. Camat sebagaimana melakukan tugas pembinaan dan

pengawasaan desa.61Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.62

d. Pemerintahan Desa

Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakrsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

60http:/www.bpkb.go.id/deputi pengawasan penyelengaraan keuangan daerah.,pdf 13

April 2018 61http:/www.bpkb.go.id/deputi pengawasan penyelengaraan keuangan daerah.,pdf 13

April 2018 62pasal 154 PP No 43 Tahun 2014

41

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.63

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.64 Dalam mengawasi dana desa, masyarakat ikut partisipasi

dengan diwakili oleh badan Permusyawaratan Desa yang menjadi pengawas

langsung dalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak terkecuali Dana Desa.

Selain itu masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat juga terlibat langsung

dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimana

sebagian dana yang digunakan berasal dari dana desa.

Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan

anggaran transfer ke Desa di dalam Anggaran Pendapat Belanja Negara sebagai

wujud pengakuan, dan Dana Desa untuk Desa Membangun

Indonesia.65Penghargaan Negara kepada Desa Prioritas penggunaan Dana Desa

diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia.Dana Desa merupakan pendapatan utama.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai

63 http:/www.bpkb.go.id/deputi pengawasan penyelengaraan keuangan daerah.,pdf 13

April 2018 64 http:/www.bpkb.go.id/deputi pengawasan penyelengaraan keuangan daerah.,pdf 13

April 2018 65 http:/www.bpkb.go.id/deputi pengawasan penyelengaraan keuangan daerah.,pdf 13

April 2018

42

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.66

Secara umum Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan fungsi

pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana

Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan

pemanfaatanya. 67 Selain adanya pengawasaan dari pemerintahan kabupaten/kota,

ada pula pengawasaan dari Badan Permusyawaratan Desa. Badan

Permusayawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterengan tentang

penyelenggaran pemerintahan desa kepada pemerintahan desa.

Selain berhak untuk mengawasi, Badan Permusyawaratan Desa dapat

menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksana

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan memperdayaan

permasyarakatan desa. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara.

hasil wawancara dengan Bapak Jangtih mengatakan :”sebagai ketua BPD tugas

saya lumayan banyak termasuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa di

desa Senaning.”68

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota

harus menyediakan pendamping dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja

khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati/Walikota.Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah

kabupaten/kota yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi

66Peraturan Menteri dalam Negeri, No 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 9 67 Peraturan Menteri Desa, No 21 Tahun 2015Bab 5 tentang pembinaan dan pengawasan,

Pasal 12 68 Wawancara , Dengan Bapak Jangtih Ketua BPD Desa Senaning,.03 April 2018

43

pusat dan daerah kabupaten/kota, pembinaan serta pengendalian implementasi

Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan

pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.

Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan

Satuan Kerja khusus kabupaten/kota sebagaimana di atas dilakukan sesuai

mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dan pembentukan satuan kerja

khususnya dapat ditiadakan jika kabupaten/kota yang bersangkutan telah memiliki

Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan tugas dan fungsi pembinaan serta

fasilitasi kebijakan dan regulasi desa.69

Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan

Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang berwenang. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas

dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku,

secara berkala.

Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh SKPD yang

berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.70 Adapun Keuangan

69 Peraturan Menteri Desa, No 21 Tahun 2015 bab 5 Tentang pembinaan dan

pengawasaan , Pasal 13 Ayat 1-4 70 Peraturan Menteri Desa , No 21 tahun 2015 bab 5 Pembinaan dan Pengawasaan, Pasal

14 Ayat 1-3

44

Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan Desa.71

1. Perencanaan

Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan

berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.72

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jangtih :

adanya Musyawarah Desa atau Musdes yang diselenggarakan BPD/BMN,

Menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasaan berbasis kepentingan

desa contoh : pengawasaan aliran Dana Desa didalam bidang

pembangunan, desa bebas dalam musyawarah Desa dengan agenda

strategis, Misalnya, apakah aliran dana desa sudah mengatasi masalah

akses masyarakat desa 73

Pemerintahan menyusun perencanaan pembanguan desa sesuai dengan

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Rencana

pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara

perencanaan, penggangaran, pelaksanaan dan pengawasaan.

Dalam perencanaan pembangunan desa yang dilakukan sebagai berikut :

71 Peraturan Menteri dalam Negari, No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa ,

Pasal 1 Ayat 5 – 6 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 73 Wawancara Ketua BPD Desa Senaning., 04 April 2018

45

1.a. Sekretris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa

berdasarkan RKPBDes tahun berkenaan.

1.b. Sekretaris desa menyampaikan rancanganPeraturan Desa tentang APB

Desa kepada Kepala Desa.

1.c. Rancangan peraturan Desa tantang APB Desa disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

1.d Rancangan Perarturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan.74

Hal ini disampaikan oleh Bapak Trinoto.SE mengatakan:

“ Ada namanya Rapat Musrembangdes yang diadakan setiap desa yang

dihadari oleh aparat desa, BPD, LPMD. Tokoh masyarakat, imam desa,dan

warga masyarakat.”75

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk

melaksanakankegiatan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran

Biaya. Pelaksanaan kegitaan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran

yang dibebabankan pada anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku

kas pembantu sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.76

2.a. Semua penerimaan dan pengeluraan desa dalam rangka pelasanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

74 Peraturan Menteri dalam Negeri, No 113 tahun 2014 Bab 4, Perencanaan Pasal 20 Ayat

1-4 75 Wawancara Dengan Bapak Trinoto. SE., Pejabat Kepala Desa,03 April 2018 76 Peraturan Menteri dalam Negeri, No 113 tahun 2014, Pelaksanaan, Pasal 27 Ayat 1,3

46

2.b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankanan

diwilayahnya maka pengaturaanya ditetapkan oleh pemerintahan

Kabupatrn/Kota.

2.c. Semua penerimaan dan pengeluaraan desa harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah.77

2.d. Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan

desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

2.e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan Desa.

2.f. Pengaturan jumlah uang kas desa ditetapkan dalam Peraturan

Bupati/Kota.78

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Trinoto. S,E mengatakan :

“Anggaran Pendapatan Belanja Desa berasal dari APBN sebesar 10%.

Dana itu langsung dikirim direkening Desa Senaning tanpa prantara.

Jumlah dana yang diberikan kepada setiap desa berbeda tergantung dari

luasnya desa, jumlah kemiskinan,jumlah penduduk, dan lain-lain”.79

Pengaturan tentang keuangan desa dalam UU No 6 tahun 2014 telah

memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan

ekonomi Desa guna mencapai peningkataan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang

muncul justru dari pengelolaan keuangan harus memiliki akuntanbilitas dan

77 Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 113 Tahun 2014,Pelaksanaan, Pasal 24 Ayat 1-3 78Ibid, pasal 25 ayat 1-3 79 Wawancara Dengan Bapak Trinoto., Pejabat Kepala Desa,03 April 2018

47

transparan agar dukungan keuangan dari pemerintah ini dapat meningkat sektor

ekonomi dalam pembangunan desa.

Dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pendoman pengelolaan

keuangan desa bahwa kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintahan

desa dalam kepemilikan kekayaaan desa yang dipisahkan. Tugas dan kewenangan

kepala desa antara lain menetapkan kebijakan tentang pelaksanaa APBDes

menetapkan bendehara desa, menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan

barang milik desa.80

Keuangan Desa adalah cermin perkembangan pemerintahan desa, desa dan

masyarakat desa. Salah satu faktor yang mempengaruhi bahkan dengan

kemampuan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa yang demikian.81

Asas Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan

asas-asas transparan, akutabel, partisipasi serta dilakuikan dengan tertib dan

disiplin anggaran dan pengelolaan keuangan desa sebagaiman dimaksud pada ayat

1, dikelola dalam masa 1 tahun anggran yaknin mulai tanggal 1 januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.82

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan dalam

Pengelolaan keuangan desa yakni antara lain:

80 Peratutan Menteri dalam Negeri, No 113 Tahun 2014, bab 3 ayat 1 81 Undang-Undang No 32 Tahun 2014, Tentang otonomi daerah 82Peraturan Menteri dalam Negeri, No 113 Tahun 2014.,, Pasal 2 Ayat 1-2

48

1. Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili

Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa

b. Menetapkan PTPKD

c. Menetepkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

d. Menyetuui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa

e. Melakujan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB

Desa.

3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh

PTPKD.83

B. Peran dan Kedudukan Masyarakat dalam Pengawasaan Pengelolaan

Dana Desa di Desa Senaning Kecamatan Pemayung kabupaten

Batanghari

Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanjan Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mebiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembagunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.84 Partisipasi masyarakat

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasialan dari program

pembangunan maupun pengembangan masyarakat perdesaan. Partisipasi

83Peraturan Menteri dalam Negeri, No 113 Tahun 2014.,, Pasal 3 Ayat 1-3 84Ibid, pasal 1 ayat 9

49

masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan

kebutuhan desa itu sendiri.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam

pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga

dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat.

Tanpa partisipasi masyarakat setiap pembangunan akan gagal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa tak bisa dipandang

remeh. Mereka adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang

diprioritaskan dengan adanya dana desa. Keterlibatan tidak hanya dalam

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa melalui dana desa, tapi

tak terkecuali juga kesadaran masyarkat mutlak harus didorong dalam

pengawasan dan akuntabilatas dana desa. Peran serta pengawasan dana desa oleh

masyarakat juga akan meminimalisir potensi konflik sebagai akibat krisis

kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana desa yang selama ini hal itu

dituding akan membuatnya lemahnya kohesi sosial budaya masyarakat desa

dengan adanya dana desa.85

Demikian juga peran dan kedudukan masyarakat dalam pengawasaan

Pengeloloaan Dana Desa di Desa Senaning keterlibatan masyarakat didalam hal

ini sangat berpengaruh terhadap dukungan masyarakat dengan berbagai program

yang dijalankan dengan menggunakan Dana Desa. Dalam hal ini masyarakat

berhak melakukan pengawasaan secara partisipasi terhadap pengunaan Dana

85http:/www.bpkb.go.id/deputi pengawasan penyelengaraan keuangan daerah.,pdf 13

April 2018

50

Desa, antara lain melakukan pengawasaan secara partisipasi terhadap Pelaksanaan

Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi peraturan Desa yang diterbitkan.

Masyarakat juga berhak medapatkan informasi tentang pelaksanaan

kegiatan yang menggunakan dana desa. BPD harus menjamin hak masyarakat

dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana

desa untuk kegiatan publik dan pelayan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu,