23

Kalender Diklat (Gabungan)

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kalender Diklat (Gabungan)
Page 2: Kalender Diklat (Gabungan)
Page 3: Kalender Diklat (Gabungan)
Page 4: Kalender Diklat (Gabungan)

Pusat Pendidikan dan PelatihanPengadaan Barang/Jasa

LAYANAN PELATIHAN DAN AKREDITASI LPPBJ

021 - 29912450

[email protected]@gmail.com

ppsdm.lkpp.go.id

Nomor: 487/K.1/PDP.09

ISO 9001:2015

081 1918 24444

Certifikate of Registration

Page 5: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

14 - 16 Pelatihan Pembentukan

22 - 24 Pelatihan Pembentukan

12 - 28 Pelatihan Jabfung Pertama

24 - 30 Pelatihan Jabfung Pertama1 - 10 Pelatihan Jabfung Pertama (lanjutan)

21 - 22 Rakor LPPBJ dan Fasilitator

12 - 28 Pelatihan Jabfung Muda

13 - 30 Pelatihan Jabfung Muda

22- 31 Pelatihan Jabfung Madya

2 - 12 Pelatihan Jabfung Muda

26 - 27 Seminar Jabfung Madya

8 - 9 Seminar Jabfung Madya

18 - 21 Pelatihan Okupasi PPK Sesi I

22 - 26 Pelatihan Okupasi PPK Sesi II

13 - 16 Pelatihan Okupasi PPK Sesi III17 - 28 Pelatihan PA/KPA

1- 2 Pelatihan PA/KPA (lanjutan)

Pelatihan Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJ

Pelatihan Kompetensi Melakukan Pemilihan Penyedia PBJPelatihan Kompetensi Mengelola Kontrak PBJ

18 - 28 Manager of Training (MoT) Blended Learning 29 - 30 (TOC) Blended Learning

4 - 7 Pelatihan PBJ TK Dasar (Blended Learning)

18 - 28 Pelatihan PBJ TK Dasar (Blended Learning)

2 - 13 Pelatihan PBJ TK Dasar (Blended Learning)

11 - 14 Pelatihan PBJ TK Dasar (Remo te Area)

12 - 15 Pelatihan PBJ TK Dasar (Remote Area)

22 - 29 Pelatihan bagi Fasilitator PBJ TK Dasar

24 - 25 Pelatihan PBJ di Desa24 - 26 Pelatihan Pembentukan Jabfung

21 - 23 Pelatihan Pembentukan Jabfung

1 - 8 Pelatihan KPBU bagi Fasilitator PBJ Pelatihan Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

18 - 30 Pelatihan PBJ TK Dasar (Blended Learning) 22 - 30 Manager of Training (MoT) Blended Learning4 - 19 Pelatihan PBJ TK Dasar (Blended Learning)

ToT Lanjutan

17 - 24 Pelatihan PBJ di Desa bagi Fasilitator 26 - 27 Pelatihan PBJ di Desa

30 Pelatihan KPBU bagi Fasilitator PBJ

30 - 31 Pelatihan KPBU

1 - 16 (TOC) Blended Learning 1 - 9 Manager of Training (MoT) Blended Learning

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

Page 6: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

DASAR PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan Pelatihan PBJ dan Akreditasi LPPBJ yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 beserta perubahannya tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa;

5. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan

Barang/Jasa.

01

Page 7: Kalender Diklat (Gabungan)

Pelaksanaan Akreditasi LPPBJ1. Dokumen Persyaratan

A. Dokumen Persyaratan Umum 1). Surat Permohonan Pendaftaran dengan kop lembaga beralamat lengkap

disertai nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi, distempel dan

ditandatangani oleh pimpinan lembaga.

2). memiliki komitmen untuk melaksanakan Pelatihan PBJ dibuktikan dengan

Surat Pernyataan Komitmen yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan

lembaga.

3). memiliki Standar Operasional Pelaksanaan kegiatan Pelatihan, minimal

meliputi:

a) SOP Perencanaan Pelatihan;

b) SOP Pelaksanaan Pelatihan; dan

c) SOP Evaluasi & Pelaporan Pelatihan.

4). memiliki struktur organisasi tenaga kediklatan, paling kurang terdiri atas

Pengelola Pelatihan atau Penyelenggara Pelatihan/Pengelola Kelas yang

dibuktikan dengan:

a). Daftar Riwayat Hidup Pengelola Pelatihan dan/atau Penyelenggara

Pelatihan/Pengelola Kelas yang dilampiri bukti dukung kompetensi:

(1) Khusus Pengelola Pelatihan (Manager of Training – MOT), dapat

berupa:

i. Sertifikat Lulus Pelatihan sebagai Pengelola Pelatihan dari

Lembaga Administrasi Negara (LAN) atau Lembaga Pelatihan

Terakreditasi ; dan/atau

ii. Portofolio berupa Surat Keputusan/Kontrak Kerja sebagai

Pengelola Pelatihan.

(2) Khusus Penyelenggara Pelatihan/Pengelola Kelas (Training Officer

Cource – TOC), dapat berupa:

i. Sertifikat Lulus Pelatihan sebagai Pengelola Kelas dari Lembaga

Administrasi Negara (LAN) atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi;

ii. Portofolio berupa Surat Keputusan/Kontrak Kerja sebagai

Penyelenggara Pelatihan/Pengelola Kelas; dan/atau

iii. Ijazah jenjang Strata-1 di bidang Pendidikan.

b). Dokumen Struktur Organisasi.

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

02

Page 8: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

B. Dokumen Persyaratan Khusus Selain melampirkan dokumen persyaratan umum tersebut di atas, lembaga yang

akan mendaftar sebagai LPPBJ wajib melengkapi dokumen persyaratan khusus

sesuai dengan kategori berikut ini:

1) Dokumen persyaratan khusus bagi Instansi Pemerintah meliputi: a) Peraturan terkait Organisasi dan Tata Kerja;

b) Khusus bagi Unit Organisasi Diklat pada Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib

menambahkan Surat Rekomendasi dan Penjaminan Mutu dari Unit Organisasi

Diklat pada Pemerintah Provinsi setempat;

c) Khusus bagi Perguruan Tinggi Negeri, wajib menambahkan Surat Keterangan

Penunjukan sebagai Pelaksana Pelatihan PBJ dari pimpinan instansi (Rektor);

dan

d) Khusus Unit Organisasi TNI/Polri, Surat Pelimpahan Wewenang dari Pimpinan

unit Kediklatan.

2) Dokumen persyaratan khusus bagi Lembaga Swasta/Non Pemerintah, meliputi: a) Surat Izin Operasional yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

b) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

c) Akte Notaris Pendirian Lembaga;

d). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e) Khusus bagi Perguruan Tinggi Swasta, wajib menambahkan Surat Keterangan

Penunjukan sebagai Pelaksana Pelatihan PBJ dari pimpinan instansi (Rektor).

03

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

Page 9: Kalender Diklat (Gabungan)

2. Proses Pendaftaran LPPBJ Pendaftaran LPPBJ dilakukan secara online melalui laman Portal PPSDM

(ppsdm.lkpp.go.id). Berikut di bawah ini proses pendaftaran LPPBJ:

a) Calon LPPBJ mengisi data lembaga dan melengkapi dokumen persyaratan

melalui Portal PPSDM;

b) Calon LPPBJ melakukan konfirmasi pendaftaran melalui email yang didaftarkan;

c) Admin Layanan Pendaftaran LPPBJ memeriksa data isian dan kelengkapan

dokumen persyaratan yang disampaikan oleh calon LPPBJ. Apabila berkas yang

disampaikan telah lengkap, maka Admin Layanan Pendaftaran LPPBJ

melaporkan kepada Kepala Pusdiklat PBJ untuk diverifikasi. Sementara itu jika

berkas yang disampaikan tidak lengkap, maka Admin Layanan Pendaftaran

LPPBJ akan menolak dan memberikan informasi kepada Calon LPPBJ untuk

melengkapi berkas;

d) Admin Layanan Pendaftaran LPPBJ menyampaikan Surat Penetapan

Pendaftaran LPPBJ yang ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat PBJ bagi calon

LPPBJ yang telah disetujui;

e) Prosedur selengkapnya dapat dilihat pada Instruksi Kerja Pendaftaran LPPBJ.

3 Persyaratan Akreditasi Persyaratan bagi LPPBJ yang akan mengajukan akreditasi ialah:

a) Telah memiliki status sebagai LPPBJ Terdaftar;

b) Telah melaksanakan paling kurang 1 (satu) kali Pelatihan PBJ untuk program

Pelatihan PBJ tingkat dasar, dengan supervisi Pusdiklat PBJ atau bekerjasama

dengan LPPBJ berstatus Akreditasi A sesuai kewenangannya; dan

c) Memiliki tenaga kediklatan yang meliputi Pengelola Pelatihan, Penyelenggara

Pelatihan/Pengelola Kelas, Pengelola Sistem Informasi, dan Analis Kediklatan.

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

04

.

Page 10: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

4. Waktu

No Prosedur Jangka Waktu

1 Menerima surat permohonan akreditasi -

2 Pengiriman surat jawaban permohonan dan instrumen akreditasi

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat diterima

3 Pengisian dan pengiriman kembali instrument akreditasi oleh LPPBJ

-

4 Desk Asessment

Dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah instrumen akreditasi yang telah diisi diterima

5 Pelaksanaan Visitasi 2 (dua) hari kerja pada jadwal pelaksanaan Pelatihan setelah berkas dinyatakan lengkap

6 Rapat Pleno Setiap minggu ke -3 bulan April, Juli, dan Oktober setiap tahunnya

7 Keputusan Penetapan SK Akreditasi dan Sertifikat

Setiap bulan April, Agustus, dan Desember setiap tahunnya

5. Proses Tahapan dalam pelaksanaan akreditasi LPPBJ sebagai berikut:

Pengajuan Permohonan

Desk Asessment

Visitasi Penetapan Hasil Akreditasi dan

Penerbitan Ser�fikat Akreditasi

05

Page 11: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

Pelaksanaan Pelatihan

1. PENDAFTARAN AKUN PESERTA

Pendaftaan akun peserta pelatihan dilakukan melalui laman web Portal PPSDM (ppsdm.lkpp.go.id)

06

Klik untuk da�ar Akun Peserta

Klik “DAFTAR”

Isi dengan lengkap dan benar data diri Anda

Page 12: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

A. PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ

Persyaratan peserta Pelatihan pembentukan jabatan fungsional pengelola PBJ

diantaranya:

1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dibuktikan dengan SK Pengangkatan;

2) PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang telah memenuhi persyaratan untuk

diangkat sebagai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

yang dibuktikan dengan:

a) Ijazah pendidikan S1;

b) SK pangkat terakhir yang dibuktikan dengan Salinan Keputusan

Pangkat;

c) Sertifikat PBJ Tingkat Dasar;

3) Memiliki surat rekomendasi dari Unit Kerja Kepegawaian untuk mengikuti

Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa (surat rekomendasi dilampirkan pada saat pendaftaran);

4) Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan

2. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN

07

Page 13: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

B. PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ

Persyaratan peserta Pelatihan penjenjangan jabatan fungsional pengelola PBJ

diantaranya:

1) Tingkat Pertama a) Calon Pengelola PBJ diutamakan yang akan diangkat melalui

mekanisme: (a) perpindahan jabatan, dibuktikan dengan rekomendasi unit

kerja kepegawaian; (b) pengangkatan pertama kali melalui CPNS

dibuktikan dengan keputusan pengangkatan CPNS;

b) Pejabat Fungsional Pengelola PBJ yang dibuktikan dengan keputusan

pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Pengelola PBJ;

c) Memiliki pangkat minimal Penata Muda (III/a) dibuktikan dengan Salinan

Keputusan Pangkat;

d) Memiliki surat rekomendasi dari Unit Kerja Kepegawaian untuk mengikuti

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Tingkat Pertama;

e) Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan.

2) Ahli Muda a) Pejabat Fungsional Pengelola PBJ yang telah mengikuti Pelatihan

Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, diutamakan Pejabat

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama;

b) Memiliki pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) dibuktikan dengan

Salinan Keputusan pangkat;

c) Diutamakan peserta yang akan/telah memenuhi persyaratan kenaikan

pangkat/jabatan ke jenjang Penata (III/c)/ Ahli Muda;

d) Memiliki surat rekomendasi dari Unit Kerja Kepegawaian untuk mengikuti

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Muda (surat rekomendasi

dilampirkan pada saat pendaftaran);

e) Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan.

08

Page 14: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

3) Ahli Madya a) Pejabat Fungsional Pengelola PBJ yang telah mengikuti Pelatihan

Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, diutamakan Pejabat

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda;

b) Memiliki pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d) dibuktikan dengan

Salinan Keputusan pangkat terakhir;

c) Diutamakan peserta yang akan/telah memenuhi persyaratan kenaikan

pangkat/jabatan ke jenjang Ahli Madya (IV/a);

d) Mendapat izin pimpinan untuk mengikuti Pelatihan (surat izin dilampirkan

pada saat pendaftaran);

e) Memiliki surat rekomendasi dari Unit Kerja Kepegawaian untuk mengikuti

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Madya (surat rekomendasi

dilampirkan pada saat pendaftaran).

f) Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan.

09

Page 15: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

C. PELATIHAN OKUPASI

Persyaratan peserta Pelatihan Okupasi diantaranya:

1) PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (PA/KPA) a) Telah atau akan diangkat menjadi PA/KPA atau akan membantu PA/KPA

dibuktikan dengan Surat Keputusan/keterangan/tugas;

b) Lulus Sertifikasi tingkat dasar yang dibuktikan dengan sertifikat Keahlian

Tingkat Dasar PBJP, kecuali bagi Pejabat Eselon I dan II dan/atau

pemangku jabatan PA/KPA ;

c) Mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti Pelatihan dari unit kerja

kepegawaian yang dibuktikan dengan surat rekomendasi;

d) Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan;

e) Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari

Dokter.

2) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) a) Lulus Sertifikasi tingkat dasar yang dibuktikan dengan sertifikat Keahlian

Tingkat Dasar PBJP;

b) Diutamakan akan atau telah menjabat sebagai PPK atau staf PPK yang

dibuktikan dengan surat keputusan/tugas/keterangan;

c) Mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti Pelatihan dari unit kerja

kepegawaian yang dibuktikan dengan surat rekomendasi;

d) Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan;

e) Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari

Dokter.

10

Page 16: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

3) PEJABAT PENGADAAN (PP) a) Telah atau akan menjadi PP atau akan membantu PP dibuktikan dengan

Surat Keputusan/keterangan/tugas;

b) Lulus sertifikasi PBJP Tingkat Dasar yang dibuktikan dengan sertifikat

Keahlian Tingkat Dasar PBJP;

c) Memiliki surat rekomendasi dari Unit Kerja Kepegawaian untuk mengikuti

Pelatihan Okupasi Pejabat Pengadaan (PP) (surat rekomendasi

dilampirkan pada saat pendaftaran);

d) Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan.

4) POKJA PEMILIHAN (POKJA) a) Telah atau akan menjadi Pokja Pemilihan atau akan membantu Pokja

Pemilihan yang dibuktikan dengan surat keputusan/keterangan/tugas;

b) Lulus sertifikasi PBJP Tingkat Dasar yang dibuktikan dengan sertifikat

Keahlian Tingkat Dasar PBJP;

c) Memiliki surat rekomendasi dari Unit Kerja Kepegawaian untuk mengikuti

Pelatihan Okupasi Pokja Pemilihan (surat rekomendasi dilampirkan pada

saat pendaftaran);

d) Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan.

11

Page 17: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

D. PELATIHAN BERDASARKAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN (SKJ)

Persyaratan Peserta Pelatihan Berdasarkan SKJ:

1) Lulus Sertifikasi tingkat dasar yang dibuktikan dengan sertifikat Keahlian

Tingkat Dasar PBJP;

2) Khusus Unit Kompetensi 17 Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBJ,

peserta disyaratkan telah mengikuti Pelatihan atau kompeten di unit

kompetensi 09 Menyusun Rancangan Kontrak PBJ dibuktikan dengan

Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan dan Pelatihan atau Portofolio;

3) Mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti Pelatihan dari unit kerja

kepegawaian yang dibuktikan dengan surat rekomendasi;

4) Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan;

12

Page 18: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

13

E. PELATIHAN TEKNIS

Persyaratan Peserta Pelatihan Teknis:

a) Pendidikan minimal SMA/Sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah;

b) Belum mempunyai Sertifikat PBJ Tingkat Dasar;

c) Sehat jasmani dan rohani;

d) Diutamakan bagi pegawai yang akan melaksanakan tugas di bidang

pengadaan barang/jasa, yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan (PP), dan

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PjPHP/PPHP);

e) Terdaftar di portal PPSDM.

1) Pelatihan Tingkat Dasar

2) Pelatihan Fasilitator PBJ Tingkat Dasar

a) Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat;

b) Pendidikan minimal S1 atau sederajat, dibuktikan dengan Ijasah;

c) Mempunyai Sertifikat PBJ Tingkat Dasar;

d) Mempunyai pengalaman dibidang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ Anggota Kelompok

Kerja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Panitia Pemeriksa Hasil

Pekerjaan /Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dibuktikan dengan

Keputusan Pengangkatan atau Surat Tugas (diutamakan Pejabat

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa);

e) Mempunyai pengalaman mengajar/menjadi Narasumber/memberikan

sosialisasi/bimbingan teknis/konsultasi, dibuktikan dengan Surat Tugas

atau Surat Keputusan (diutamakan bagi Widyaiswara);

Page 19: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

14

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

3) Pelatihan Management of Training (MoT)

4) Pelatihan Training Officer Course (TOC)

f) Direkomendasikan oleh instansi asal peserta atau dari LPPBJ,

dibuktikan dengan Surat Rekomendasi peserta;

g) Mengikuti dan lulus Ujian Seleksi peserta pelatihan bagi Calon

Fasilitator PBJ Tingkat Dasar dengan nilai paling kurang 75;

h) Ditetapkan sebagai peserta melalui Surat Penetapan Peserta Pelatihan

Calon Fasilitator PBJ Tingkat Dasar oleh Kepala Pusdiklat PBJ.

a) Sehat jasmani dan rohani;

b) Mempunyai prestasi yang baik dalam pelaksanaan tugas;

c) Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan

organisasi;

d) Telah atau akan menduduki jabatan struktural di lingkungan Lembaga

Diklat;

e) Tidak akan dimutasikan dari tugasnya di unit Diklat sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun sejak mengikuti Diklat MOT; dan

f) Diutamakan telah mengikuti Diklat bagi Penyelenggara Diklat/TOC.

a) Belum memiliki Sertifikat Training Officer Course (TOC) dari Lembaga

Adminstrasi Negara atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

b) Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan minimal jenjang Strata-

1 di bidang Pendidikan.

c) Tidak akan dimutasikan dari LPPBJ sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

sejak mengikuti kegiatan TOC.

Page 20: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

3. KALENDER PELATIHAN

No Kegiatan Jumlah JP

Jumlah Peserta Tempat Tgl Kegiatan

1 ToT Lanjutan JP Peserta Jakarta

No Kegiatan Jumlah JP

Jumlah Peserta Tempat Tgl Kegiatan

1 Pelatihan Pembentukan 21 JP 40 Peserta

Jakarta 14 - 16 Mei

Jakarta 22 - 24 Oktober

2 Pelatihan Penjenjangan

Pelatihan Jabfung Pertama 92 JP 25 Peserta Jakarta

12 - 28 Feb

24 Sept-10 Okt

Muda 100 JP 25 Peserta

Banjarmasin(Semester 1) 12 - 28 Maret

Jakarta 13 - 30 Agustus

Madya 56 JP 25 Peserta Jakarta

22 - 31 Jan

2-12 Juli

Seminar Jabfung Madya 25 Peserta Jakarta

26-27 Feb

8-9 Agustus

15

Mei

1) Training of Trainer (ToT)

2) Pela�han bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pelatihan Jabfung

Pelatihan Jabfung

A. PELATIHAN KOMPETENSI

(Semester 2)

JP

Page 21: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

3) Pelatihan Okupasi PPK dan PA/KPA

No Kegiatan Jumlah JP

Jumlah Peserta Tempat Tgl Kegiatan

1 Pelatihan Okupasi PPK 25 Peserta Jakarta

e-Learning: Mei

Tatap Muka: Juli

2 PA/KPA 25 Peserta Jakarta

16

4) Pelatihan Berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan

No KegiatanJumlah

JPJumlah Peserta

TempatTgl

Kegiatan

1Kompetensi melakukan PerencanaanBarang/Jasa Pemerintah

JP 25 PesertaRuang

Pela�han Lt.2September

2Kompetensi melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

JP 25 PesertaRuang

Pela�han Lt.2Oktober

3Kompetensi Mengelola KontrakPengadaan Barang/Jasa

JP 25 PesertaRuang

Pela�han Lt.2Oktober

4Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secaraSwakelola

JP 25 PesertaRuang

Pela�han Lt.2November

e-Learning: September

Tatap Muka: November

Page 22: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

17

B. PELATIHAN TEKNIS

e-Learning Tatap Muka

1Fasilitasi Pelatihan Teknis dan Non Pelatihan

2 Manajer of Training (MOT)50 JP (12 JP online, 38 JP tatap muka)

25 Jakarta22 Aprils.d 3 Mei

6 s.d 9 Mei

3Training Officers Course (TOC)

50 JP (12 JP online, 38 JP tatap muka)

25 Jakarta 13 s.d 16 Mei

2518 s.d 28 Januari

29 s.d 30 Januari

254 s.d 15 Februari

18 s.d 19 February

25 18 s.d 26 Maret

27 s.d 28 Maret

25 2 s.d 13 September

16 s.d 17 september

- Papua -11 s.d 14

Maret

- Maluku -12 s.d 15 Agustus

6Pelatihan PBJ Di Desa bagi Fasilitator PBJ

20 JP 25 LKPP - 17 s.d 24 Juni

20 JP 40 - NTT - 24 s.d 25 Juli

20 JP 40 - DIY -26 s.d 27 Agustus

8Pelatihan bagi Fasilitator PBJ Tingkat Dasar

7 hari 25 Jakarta - 22 s.d 29 April

3 hari 25 - 26 s.d 28 Juni

3 hari 25 -21 s.d 23 Oktober

10Pelatihan KPBU bagi Fasilitator PBJ

2 hari 25 LKPP -30 September s.d 8 Oktober

11 Pelatihan KPBU 2 hari 40 Batam -30 s.d 31 Oktober

* Jadwal Bersifat Tenta�f

sesuai permintaan LPPBJ dan K/L/PD

Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Blended Learning

4 32 JP LKPP

Pelatihan PBJ Di Desa7

JakartaPelatihan Pembentukan JF9

Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Remote Area

40 JP5 80

Tanggal KegiatanNo Kegiatan Durasi / JP Tempat

Jumlah Peserta

29 Aprils.d 10 Mei

Page 23: Kalender Diklat (Gabungan)

P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n P B J

18

No Kegiatan Jumlah JPJumlah Peserta

Tempat Tanggal Kegiatan

1Rapat Koordinasi Fasilitator dan LPPBJ

- 400 Kota Batam 21 s.d 22 Agustus

C. RAPAT KOORDINASI