PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN …ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads...Kecamatan lalu hasil dari tingkat Kecamatan akan dibawa pada Musrenbang pada tingkat

eJournal Administrative Reform, 2018, 6 (4) :506-517

ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id

© Copyright 2018

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN

SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Alidin1, Erwin Resmawan2, Farhanuddin Jamanie3

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan

infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja. Artikel ini merupakan penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara,

observasi dan telaah pustaka, dan dianalisis dengan model interaktif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di

Kecamatan Samboja telah dilakukan melalui musrenbang, pembangunan

infrastruktur jalan diawali dengan menyelenggarakan rapat kerja pelaksana

kegiatan, selanjutnya melakukan pemeriksaan pembanguan infrastruktur dengan cara mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir

kegiatan infrastruktur dilanjutkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Pembangunan, Infrastruktur Jalan

Abstract

This article aims to describe and analyze the construction of road infrastructure

in Samboja District. This article is a descriptive study with a qualitative

approach. Data obtained through interviews, observation and literature review,

and analyzed by interactive models. The results showed that the planning of road

infrastructure development in Samboja Subdistrict had been carried out through musrenbang, road infrastructure development was initiated by holding work

meeting implementing activities, then checking infrastructure development by

coordinating the examination of the development stage and the final stage of

infrastructure activities followed by preparation of activities.

Keywords: Development, Road Infrastructure

Pendahuluan

Kecamatan Samboja merupakan salah satu kecamatan yang berada di

Kabupaten kutai Kartanegara yang berada di pesisir pantai. Kecamatan Samboja

terdiri dari 23 kelurahan dan Desa. Sehingga dalam program pembangunan yang

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah terutama di Kecamatan melalui

program Gerbang Raja diharapkan akan dapat membantu peningkatan

pembangunan infrastruktur di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai

kartanegara.

1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda.

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Samboja….. (Muhammad Alidin)

507

Kecamatan Samboja merupakan salah satu kecamatan yang terluas diantara

18 kecamatan yang lain. Selain itu Kecamatan Samboja merupakan salah satu

penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten kutai

kartanegara dari sektor migas dan batu bara. Namun, semua itu tidak berbanding

lurus dengan kondisi pembangunan yang ada di Kecamatan Samboja karena

masih banyak jalan-jalan yang masih harus dibangun. Selain itu, sudah banyak

jalan-jalan yang sudah rusak yang membutuhkan perbaikan. Dengan minimnya

anggaran yang diberikan kepada kecamatan yang harus dibagi di semua kelurahan

dan desa yang ada di Kecamatan Samboja sehingga hal ini membuat

pembangunan jalan menjadi sangat lambat bahkan ada yang tidak tersentuh

pembangunan jalan.

Saat ini jalan-jalan yang ada di Kecamatan Samboja sudah banyak yang

digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya, karena begitu banyaknya aktifitas

perusahaan terutama dari sektor tambang batu bara dan pabrik sawit. Dengan

keberadaan perusahaan tersebut ada yang memberikan dampak positif dan ada

juga yang berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah rusaknya

jalan-jalan umum milik masyarakat karena digunakan untuk aktifitas perusahaan

seperti pengangkutan kelapa sawit, CPO (minyak sawit) dan lalu lintas hauling

batu bara. Kondisi jalan yang ada tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya

banyak banyak jalan masyarakat yang rusak karena hampir setiap hari kendaraan

yang bermuatan sangat besar bahkan bisa melebihi kapasitas yang seharusnya

melewati jalan-jalan umum masyarkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengulas

lebih jauh mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Teori

Manajemen Pembangunan

Konsep manajemen pembangunan (Management Of Development)

merupakan sebuah perspektif dan istilah lain dari konsep administrasi

pemabngunan (Administration Of Development), karena melihat peran

administrasi dalam mewujudkan pembangunan dalam Bryant, White dan Esman

(2001:65). Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi

pembangunan adalah juga masalah manajemen pembangunan menurut

mustopadjaja (2008:78). Manajemen pembangunan dapat diartikan sebagai suatu

bidang kajian yang membahas peranan manajemen publik dalam proses

pembangunan nasional. Menurut Kartasasmita (2007:90) mengatakan bahwa

study mengenai manajemen telah banyak mengalami perkembangan, namun teori

dasarnya tidak berubah termasuk kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, yaitu

perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen dalam sistem

administrasi dan pembangunan, dan di negara yang sedang berkembang maupun

dinegara maju itu sama saja, yang berbeda adalah penekanannya.

eJournal Administrative Reform, Volume 6, Nomor 4, 2018: 506-517

508

Adapun tahapan-tahapan manajemen pembangunan yaitu : perencanaan

pembangunan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi

pembangunan, pengawasan pembangunan

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan

sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan

infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk

mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan

determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada

suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan

perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan. Pentingnya

pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan

kegunaan yang dirasakan masyarakat diberbagai hal karena cukup beralasan jika

pembangunan infrastruktur mendapat perhatian. Disisi lain dengan pembangunan

infrastruktur yang memadai dapat memperlancar tugas-tugas pemerintah, dan

pelayanan umum. Sebagaimana yang dikemukakan Togoro, (dalam Surjono, 2004

: 93) bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terlebih dahulu perlu

dipersiapkan infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air,

bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia secara ekonomi dan sosial (Tanimart, 2008:54). Infrastruktur pada

dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan

terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur

pusat dan daerah. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun

pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional,

seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik,

jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah

infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih,

jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata dan sebagainya. Ditinjau dari

fungsinya, infrastruktur dibedakan pula menjadi dua, yakni infrastruktur yang

menghasilkan pendapatan dan yang tidak menghasilkan pendapatan. Jenis

infrastruktur pertama, umumnya dimanfaatkan sekelompok masyarakat tertentu,

dimana dengan fasilitas yang disediakan, masyarakat penggunanya dikenakan

biaya. Seperti air bersih, listrik, telepon, tanam wisata dan sebagainya. Jenis

infrastruktur kedua, penyediaannya untuk dinikmati masyarakat umum, seperti

jalan raya, jembatan, saluran air irigasi dan sebagainya sehingga penggunanya

tidak dikenai biaya (Marsuki, 2007:146).

Menurut Adisasmita (2011:79), mengatakan bahwa “jalan merupakan

prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau


509

air serta di atas permukaan air”. Menurut Rinaldi Mirsa (2011:54), mengatakan

bahwa “dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses

yang sangat panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang ada

sebelumnya”.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, Nawawi (2009:34), bahwa

penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan

keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk

mengungkapkan fakta (fact finding). Teknik analisis data yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana

(2014). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui komponen-komponen

kegiatan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang

berlangsung terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya penuh.

Hasil Penelitian

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Samboja

Pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya yang baik adalah berasal

dari aspirasi masyarakat sedangkan pemerintah memiliki tugas dan wewenang

menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat melakukan tanggungjawab

pembangunan tersebut terutama pembangunan infrastruktur jalan karena dengan

baiknya infrastruktur jalan maka akan membawa dampak positif bagi masyarakat

yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur jalan bukan hal

sosial masyarakat yang merupakan tempat bertumpuh dalam perkembangan

ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dan pembangunan saran dan

prasarana yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi

yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi sangat sulit dicapai. Hal ini akan

berakibat pada proses pembangunan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik dan

masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai proses transaksi.

Pembangunan infrastruktur jalan juga sangat penting dalam rangka menunjang

pengembangan/peningkatan pembangunan, dan serta menciptakan keseimbangan

pembangunan antar wilayah/daerah yang berbeda, seperti halnya di dalam

penyebaran sumber daya yang tidak merata, intensitas kegiatan ekonomi di

masyarakat berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembangunan infrastruktur jalan di

Kecamatan Samboja meliputi :

1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

3. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan

4. Pemeliharaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pemerintah Kecamatan Samboja juga memiliki beberapa program dalam

bidang pembangunan infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan pembangunan


510

infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan meningkatkan

akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan murah

dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang

mampu (RTM), antara lain :

a. Pembangunan infrastruktur antara Desa dan Kelurahan di Wilayah

Kecamatan yang bertujuan sebagai pendukung roda perekonomian

masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta

sarana prasarana lainnya terutama pada wilayah yang berpotensi

menggerakkan perekonomian Kecamatan Samboja.

b. Perbaikan jalan pada sentra-sentra pengembangan pertanian, perkebunan,

perikanan dan usaha produktif lainnya.

c. Perbaikan serta pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi

d. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan

dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana diatur

di dalam Dalam undang-undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan

di Kecamatan Samboja dilakukan dimulai dari paling bawah yakni melakukan

Musrenbang tingkat Kelurahan yang mana sebelumnya telah dilakukan

musyawarah tingkat RT untuk masing-masing RT setempat. Dari hasil

musyawarah tingkat kelurahan akan dilanjutkan pada Musrenbang pada tingkat

Kecamatan lalu hasil dari tingkat Kecamatan akan dibawa pada Musrenbang pada

tingkat Kabupaten. Hal inilah yang mendasari suatu pembangunan di Kecamatan

Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara agar pembangunan dapat terlaksana

dengan cepat dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di

Kecamatan Samboja dilakukan dengan tahapan yang diawali melalui konsultan

perencana, konsultan pengurus, serta kordinator lapangan dari Dinas Pekerjaan

Umum. Penulis juga melakukan wawancara lain dengan Lurah Kelurahan

Sanipah mengenai peran pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan

pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja. Peran pemerintah

desa/kelurahan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Samboja telah

melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan penyusunan RPJM dan

RKP yang melalui beberapa tahap sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara perencanaan

pembangunan dimulai dari paling bawah yakni melakukan Musrenbang tingkat

Kelurahan yang mana sebelumnya telah dilakukan musyawarah tingkat RT untuk


511

masing-masing RT setempat. Dari hasil musyawarah tingkat kelurahan akan

dilanjutkan pada Musrenbang pada tingkat Kecamatan lalu hasil dari tingkat

Kecamatan akan dibawa pada Musrenbang pada tingkat Kabupaten. Hal inilah

yang mendasari suatu pembangunan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai

Kartanegara agar pembangunan dapat terlaksana dengan cepat dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh

Korten (1981:55) yang menyatakan bahwa masyarakat penerima program perlu

dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses

perencanaan program pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan

bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap

perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan

tetap ada partisipasi masyarakat. Indikator dalam rangka mengukur dimensi

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam perencanaan

program pembangunan dapat dilihat melalui 5 indikator sebagai berikut, 1)

keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) kesediaan dalam memberikan data

dan informasi, 3) keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana

pembangunan, 4) keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan 5)

keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan sarana perhubungan di bidang transportasi darat yang

merupakan salah satu pendukung yang sangat penting untuk memperlancar akses

kegiatan masyarakat dalam perekonomian. Pembangunan prasarana jalan pada

hakekatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik secara aspek sosial,

ekonomi, budaya, maupun ketahanan dan keamanan. Pembangunan sarana jalan

juga sangat penting dalam rangka menunjang pengembangan/peningkatan

pembangunan, dan serta menciptakan keseimbangan pembangunan antar

wilayah/daerah yang berbeda, seperti halnya di dalam penyebaran sumber daya

yang tidak merata, intensitas kegiatan ekonomi di masyarakat berbeda.

Memperhatikan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan jumlah

penduduk yang tersebar secara tidak merata, maka sangat dibutuhkan adanya

sarana jalan serta jembatan yang berperan sebagai pendorong pengembangan dan

pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka

perlu pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan yang

berkesinambungan pada seluruh ruas jalan yang ada, baik itu jalan negara, jalan

provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, maupun jalan desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan

pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja sudah terlaksana

dengan baik karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi

ketika jalan sudah dibangun ada beberapa jalan yang digunakan tidak

sebagaimana semestinya seperti digunakan untuk houling batu bara, untuk

angkutan sawit, sehingga akibatnya banyak jalan yang kondisinya sudah

sangat rusak berat.


512

Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan

pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai

Kartanegara dari tahun ke tahun sampai tahun 2018 ini terus mengalami

peningkatan akan tetapi pembangunan jalan masih tidak merata tidak secara

keseluruhan, hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar wilayah Kecamatan.

Khususnya masyarakat yang ada di desa pelosok dimana semenisasi jalan

belum terealisasi 100 persen, walaupun sekarang semenisasi jalan sudah

dilaksanakan namun tidak selesai karena adanya keterhambatan dana

pembangunan yang ada yang diusulkan dari tahun ke tahun sampai saat ini

masih belum ada tanggapan dari pemerintah daerah untuk memberikan

bantuan untuk pembangunan. Pada Kecamatan Samboja pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan

yang ada di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke

tahun sampai tahun 2018 ini terus mengalami peningkatan akan tetapi

pembangunan jalan masih tidak merata tidak secara keseluruhan, hanya dirasakan

oleh masyarakat sekitar wilayah Kecamatan. Khususnya masyarakat yang ada di

desa pelosok dimana pengaspalan jalan belum terealisasi 100 persen, sehingga

diperlukan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut sesuai

dengan konsep pembangunan berkelanjutan disebabkan oleh perhatian yang besar

kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui,

karena di sisi lain eksploitasi terhadapnya dilakukan secara terus menerus. Semua

ini agar tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan

datang. Hal tersebut sesuai dengan pembangunan yang dilakukan di masa

sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA, dan juga

memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga

jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga

harus diberi kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk

mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan. Hal tersebut sesuai

dengan teori Manajemen pembangunan yang baik merupakan faktor penting yang

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan melalui program atau proyek (Bryant

dan Whyte, 1997:211)

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah

perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi

manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak

diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu

sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan

lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah

ditentukan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara, program perencanaan pembangunan merupakan

salah satu agenda penting yang menjadi pembahasan. Hal ini dapat dilihat dari


513

komitmen pemerintah kecamatan dalam pengawasan pembangunan. Di samping

itu pengawasan merupakan faktor penting dari proses pembangunan agar tujuan

pembangunan dapat memberikan manfaat kepada masayarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Kecamatan Samboja

memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan pembangunan

infrastruktur jalan hal tersebut dianggap penting agar setiap kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan RAB, untuk hal itu

selalu ada petugas pemeriksa pekerjaan yang akan mengawasi proses

pembangunan dari awal proses pembangunan sampai selesai.

Hasil penelitian juga diketahui bahwa Camat Kecamatan Samboja dalam

melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur melalui datang

langsung dengan melihat dan mengawasi setiap pekerjaan yang ada sehingga

dengan adanya pengawasan, maka pembangunan bisa selesai tepat waktu sesuai

dengan rencana. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh camat terhadap

pembangunan di Kecamatan Samboja telah membawa dampak yang positif untuk

masyarakat meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Hal

tersebut dapat terjadi karena setiap adanya pembangunan di Kecamatan Samboja,

Camat setiap saat selalu melibatkan masyarakat dengan menanyakan langsung

kepada masyarakat setempat.

Pada Kecamatan Samboja peran pemerintah dan masyarakat memiliki peran

yang sangat penting dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan hal

tersebut dianggap penting agar setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

bisa berjalan sesuai dengan RAB, untuk hal itu selalu ada petugas pemeriksa

pekerjaan yang akan mengawasi proses pembangunan dari awal proses

pembangunan sampai selesai. pemerintah masyarakat juga tidak kalah penting

dalam hal melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

Selain dari peran pemerintah kecamatan dalam mengawasi pembangunan

infrastruktur jalan peran serta masyarakat setempat juga sangatlah penting karena

masyarakat sendiri yang dapat melihat langsung proses pembangunannya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Kartasasmita (1997:65)

menyatakan bahwa “tanpa pengawasan dan pengendalian, apa yang direncanakan

dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang

telah digariskan”. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan masyarakat dalam

pembangunan mutlak dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan,

baik fisik maupun non fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ndraha

(1989) mengatakan bahwa agar pengawasan dapat berlangsung, diperlukan

beberapa syarat atau kondisi, yaitu, 1) adanya norma, aturan dan standar yang

jelas, 2) adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma atau aturan

tersebut, 3) adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tersedia pada

waktunya, tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud, 4) adanya evaluasi

kegiatan, yaitu sebagai pembanding antara norma dengan informasi, 5) adanya

keputusan guna menetapkan hasil evalusasi tersebut, 6) adanya tindakan


514

pelaksanaan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka

mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan

ditetapkan 7 indikator yang meliputi, 1) adanya norma atau aturan standar, 2)

adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, 3) keaktifan

dalam melakukan pengawasan, 4) dampak pendapatan negara dan daerah, 5)

dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, 6)

dampak terhadap pengembangan sektor lain, 7) pemberian saran dan kritik dari

masyarakat.

Pemeliharaaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Sekian banyak jenis infrastruktur, pembangunan dan perawatan jalan

merupakan salah satu elemen yang paling vital. Infrastruktur jalan adalah bagian

dari sistem transportasi dimana transportasi adalah pemindahan manusia atau

barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana

yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Infrastruktur jalan perdesaan adalah

kebutuhan fisik masyarakat di wilayah perdesaan terhadap sistem struktur jalan

baik berupa prasarana jalan (jalan desa/jalan tani, jalan penghubung ke jalan

utama menuju desa/kota terdekat, jembatan, dan drainase sebagai kelengkapan

jalan) maupun sarana jalan seperti angkutan umum dan motor. Jalan perdesaan

adalah salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah perdesaan dari sumber-

sumber informasi dan penghubung ke pusat-pusat produksi dan tempat-tempat

distribusi/pemasaran. Jalan perdesaan memudahkan jangkauan penduduk ke

pusat-pusat pelayanan sosial dan budaya seperti: sarana pendidikan (sekolah),

kesehatan (puskesmas, posyandu), dan ibadah. Jalan perdesaan dianggap menjadi

kunci pertumbuhan ekonomi yang dapat mengangkat harkat dan martabat

masyarakat perdesaan dari kemiskinan dan kebodohan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemeliharaan jalan

adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat

pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan

dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula

pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana–sarana

pendukungnya. Penanganan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara rutin

maupun berkala. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus-menerus

sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi

belum meluas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan

pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara rutin maupun berkala agar kerusakan

jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya sejak dini dapat

dideteksi jenis dan volume serta cara penanganan yang harus dilakukan segera.

Selain itupun perlu diketahui lokasi kerusakannya, khususnya pada lokasi tertentu

yang selalu terjadi kerusakan berulang. Pengendalian dan pengawasan pekerjaan


515

pemeliharaan jalan menjadi penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan

pengembangan jaringan jalan.

Pemeliharaan infrastruktur jalan adalah bagian dari sistem transportasi

dimana transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke

tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh

manusia atau mesin. Infrastruktur jalan pedesaan adalah kebutuhan fisik

masyarakat di wilayah peedesaan terhadap sistem struktur jalan baik berupa

prasarana jalan (jalan desa/jalan tani, jalan penghubung ke jalan utama menuju

desa/kota terdekat, jembatan, dan drainase sebagai kelengkapan jalan) maupun

sarana jalan seperti angkutan umum dan motor. Pada Kecamatan Samboja

memiliki tujuan dari pemeliharaan yaitu untuk mempertahankan kondisi jalan

mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan

tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur

rencana yang telah ditentukan. Bertitik tolak dari kondisi mantap tersebut,

pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus menerus/rutin dan

berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan yang menggunakan

sistem perkerasan lentur (flexible pavement). Hal tersebut sesuai dengan teori

yang disampaikan oleh Wignall (1999:55) salah satu bagian dari sistem

transportasi yang merupakan prasarana umum/infrastruktur adalah jalan, yang

didefinisikan sebagai jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk

melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. Maka dari itu, perlu

adanya pemeliharaan untuk tetap menjaga kenyamanan masyarakat. Menurut Jay

Heizer dan Barry Render (2001:124) pemeliharaan adalah “ all activities involved

in keeping a system’s equipment in working order ” yang berarti bahwa

pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga

sistem peralatan agar bekerja dengan baik. Selain itu, pendapat yang sama juga

disampaikan oleh Sofyan Assauri (2004:45) bahwa pemeliharaan adalah kegiatan

untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan dan mengadakan perbaikan

atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu

keadaan yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Kesimpulan dan Saran

Setelah menjabarkan dan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan

sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa pembangunan infrastruktur

jalan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan sesuai

dengan aturan dan prosedur yang berlaku, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai

berikut:

1. Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja

dilakukan melalui musrenbang tingkat RT, musrenbang tingkat Kelurahan,

musrenbang tingkat Kecamatan yang hasilnya dibawa pada Musrenbang pada

tingkat Kabupaten, hal tersebut yang mendasari perencanaan pembangunan di

Kecamatan Samboja.

2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja diawali


516

dengan menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka

pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya

dilakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dengan cara mengkoordinasikan

pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur serta

penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

3. Pengawasan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja

dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Samboja dengan melibatkan

masyarakat sekitar, hal ini dilakukan agar pembangunan terlaksana dengan

baik dan meminimalisir penyelewengan sehingga pembangunan infrastruktur

dapat selesai tepat waktu sesuai dengan rencana.

4. Pemeliharaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja

dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan tingkat

pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan selesai dibangun dan digunakan

sampai dengan masa yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka beberapa saran terkait dengan

Analisis pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja Kabupaten

Kutai Kartanegara yang bisa penulis berikan yaitu :

1. Masih banyak perencanaan yang diusulkan dalam setiap Musrenbang RT,

Kelurahan dan Kecamatan yang belum terealisasi sepenuhnya terutama

perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Sebaiknya pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih memaksimalkan pembangunan

khususnya di bidang pembangunan infrastruktur jalan, karena jalan merupakan

faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat

dengan lebih mengoptimal anggaran pemerintah daerah dibidang

pembangunan infrastruktur jalan.

2. Dalam proses pelaksanaan masih kurang transparansi terutama dalam proses

pelelangan kepada pihak ketiga. Sebaiknya Pemerintah dapat lebih

transparansi dalam setiap proses pelaksanaan terutama dalam proses lelang

kegiatan dengan mengumumkan pada media masa dan elektronik.

3. Dalam proses pengawasan masih minim SDM latar belakang pendidikan yang

sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan.

Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan mutu kualitas SDM yang

melaksanakan proses pengawasan pemeriksaan kegiatan dengan memberikan

pelatihan yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan serta masyarakat

harus ikut berperan aktif dalam pengawasan pembangunan infrastruktur Jalan.

4. Dalam pemeliharaan masih ditemukan kontraktor atau pihak ketiga yang tidak

melaksanakan pemeliharaan terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang

dilaksanakan. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan penyeleksian

berkas terhadap pihak ketiga dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak

ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang

berlaku.


517

Daftar Pustaka

Adisasmita, Sakti Adji. 2011. Transportasi dan Pengembangan Wilayah. Graha

Ilmu: Yogyakarta.

Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan pembangunan Ekonomi

Daerah. Edisi Pertama. Penerbit BPFE UGM: Yogyakarta.

Bryant, Coralie. G.White, Louise. 2001. Manajemen Pembangunan Untuk

Negara Berkembang. LP3ES: Jakarta.

Ibnu, Syamsi. 1994. Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen. Rineka Cipta:

Jakarta.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep

Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Universitas Gadjah Mada

Press: Yogyakarta

Kuncoro, Murdrajat. 2006. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Salemba Empat:

Jakarta.

Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. Analisis Data Kualitatif.

Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press: Jakarta.

Nawawi, Hadari. 2009. Metode Penelitian Bidang Sosial. UGM Press:

Yogyakarta.

Sofjan, Assauri. 2004. Manajemen dan Operasi. Lembaga Penerbitan FE UI:

Jakarta

Suryono, Agus. 1999. “Budaya Birokrasi Pelayanan Publik”. Jurnal Ilmiah

Administrasi Negara Jakarta, Vol. 1 No. 2 49-58.

Syamsi, Ibnu. 1994. Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara. Rineka

Cipta: Jakarta.

Documents

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN …ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads...Kecamatan lalu hasil dari tingkat Kecamatan akan dibawa pada Musrenbang pada tingkat