Volume 50 / No. 34 / September-Oktober 2014 Dwi Bahasa … · 2020. 2. 12. · edisi terbaru WIRA September-Oktober 2014. Dalam edisi ini, tim redaksi mengangkat tema yang berkaitan

DwiBahasa

IndonesiaInggris

Volume 50 / No. 34 / September-Oktober 2014

www.kemhan.go.idwww.dmc.kemhan.go.id

TNI AND THE ESTABLISHMENT OF WORLD PEACE

MEDIUM-INCOME TRAP AND REGIONAL SECURITY PANORAMA

KONSISTENSI DAN KONTINUITAS SISTEM PERTAHANAN NEGARA

VISI STRATEGIS PERDAMAIAN INTERNASIONAL INDONESIA

DIRGAHAYU

TENTARA NASIONAL INDONESIA

PATRIOT SEJATI, PROFESIONAL DAN DICINTAI RAKYAT

3

Serambi Redaksi Editorial


Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca dengan edisi terbaru WIRA September-Oktober 2014. Dalam edisi ini, tim redaksi mengangkat tema yang berkaitan dengan TNI dan pembangunan pertahanan negara, khususnya sebagai refleksi HUT TNI ke-69. Seiring dengan hal tersebut, diketengahkan artikel Wakil Menteri Pertahanan tentang Konsistensi dan Kontinuitas Sistem Pertahanan Negara. TNI dan Perwujudan Perdamaian Dunia, Visi Strategi Perdamaian Internasional Indonesia adalah beberapa tulisan yang telah disiapkan redaksi WIRA disamping rubrik-rubrik opini yang akan memperkaya wawasan pengetahuan para pembaca sekalian.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran. Bagi yang ingin mendapatkan majalah WIRA bisa menghubungi tim redaksi kami melalui email [email protected]. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.dmc.kemhan.go.id.

Semoga majalah WIRA edisi September– Oktober 2014 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Dear Readers,

In this September-October Edition, WIRA will have a special report on the TNI’s 69th anniversary. Other articles include Vice Defense Minister’s article on the Consistency and Continuity of National Defense System. TNI and the establishment of World Peace; Indonesia’s strategic Vision on International Peace are few articles that have been prepared in this edition as well as rubrics that will enrich the knowledge of the readers.

Dear Readers,

To enrich the WIRA magazine, we always expect the participation to send articles, opinions, feedbacks or critic and suggestions. For those who want to have this magazine could contact us via email [email protected]. WIRA magazine can also be accessed online at the www.dmc.kemhan.go.id.

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

daftar isi/contents

PERANGKAP PENDAPATAN MENENGAH DAN PANORAMA KEAMANAN REGIONALMEDIUM-INCOME TRAP AND REGIONAL SECURITY PANORAMA

5

15

24

DEWAN REDAKSI

8

GELAR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI(BADIKLAT KEMHAN MENYONGSONG PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL)

VISI STRATEGIS PERDAMAIAN INTERNASIONAL INDONESIAINDONESIA’S STRATEGIC VISION OF INTERNATIONAL PEACE

TNI DAN PERWUJUDAN PERDAMAIAN DUNIA

31

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY DEPLOYMENT(BADIKLAT KEMHAN PREPARES THE EDUCATION IN THE DIGITAL AGE)


Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan/Sekjen Kemhan, Pemimpin Umum: Kapuskom Publik Kemhan, Pemimpin Redaksi: Kolonel Inf Drs. Silvester Albert T, M.A, Wakil Redaksi: Drs. Zul Asril, Redaksi: Letkol Sus Trisatya W, M.IT, Sri Murtiana, S.Sos, M.M, Letkol Caj Fajar Joko Sulistyo, MA., Deden Deni Doris, S.E, Mayor Inf Barnes M, M. Sc, Mutiara Silaen, S.Ikom, Desain Grafis: Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom, Eko Prasetyo, S.Kom, Imam Rosyadi, Fotografi: M. Adi Wibowo, Percetakan & Sirkulasi: Ari Yulianto, S.Sos, M.M., Nadia Maretti, S.Kom, Diterbitkan Oleh: Puskom Publik Kemhan, Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

LAPORAN UTAMA

37

KONSISTENSI DAN KONTINUITAS SISTEM PERTAHANAN NEGARACONSISTENCY AND CONTINUITY OF THE NATIONAL DEFENSE SYSTEM

4 Volume 50 / No. 34 / September-Oktober 2014

PERAN TNI UNTUK MENCAPAI KEMANDIRIAN PERTAHANAN (KONTEMPLASI DI HARI ULANG TAHUN KE-69 TNI)

TNI’S ROLE TO ACHIEVE NATIONAL DEFENSE INDEPENDENCY (CONTEMPLATION OF THE 69th ANNIVERSARY OF THE TNI)

46 PEMIKIRAN AWAL PENATAAN INDUSTRI NASIONAL UNTUK KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARAINITIAL THOUGHT ON THE NATIONAL INDUSTRY STRUCTURING FOR A SUPPORTING COMPONENT OF THE NATIONAL DEFENSE

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

FOKUS WIRA

INFO PERTAHANAN

OPINI

5Volume 50 / No. 34 / September-Oktober 2014

Oleh: Sjafrie Sjamsoeddin Wakil Menteri Pertahanan 2010 - 2014

CONSISTENCY AND CONTINUITY OF THE NATIONAL DEFENSE SYSTEM

KONSISTENSI DAN KONTINUITASSISTEM PERTAHANAN NEGARA

Tidak boleh diingkari perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara 69 tahun tidak dapat dilepaskan dari semangat dan komitmen keluarga bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Inilah yang secara popular dikenal dengan kepentingan nasional yang esensinya menjaga kelangsungan hidup bangsa dan NKRI seraya melakukan pembangunan nasional. Makna inilah yang memotivasi bangsa Indonesia untuk membangun suatu negara NKRI yang kuat sebagaimana pemikiran dari Presiden sejak tahun 1945 sampai tahun 2014.

Negara mengamanatkan melalui konstitusi dan regulasi kepada pemerintah untuk memformulasikan legalitas dan legitimasi sebagai landasan membangun sistem pertahanan negara yang dikenal sebagai upaya bela negara dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagai suatu soliditas kekuatan pertahanan militer yang diperankan oleh TNI dan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diperankan oleh masyarakat dengan berbagai latar profesi dan juga kemampuan industri pertahanan sebagai penopang. Panglima Besar Jenderal Soedirman berpesan ”Bahwa Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara”(Diucapkan dihadapan Konferensi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 12 November 1945 bertempat di MT-TKR Yogyakarta).

Membangun Sistem Pertahanan negara yang unggul belum cukup dengan konsep pemikiran strategis, tetapi sebagai layaknya anatomi manusia menjaga daya tahan tubuhnya, pemerintah perlu senantiasa mencermati konstelasi strategis yang dinamis dan berkembang sebagai suatu referensi untuk melakukan simulasi dalam memformulasikan arsitektur pertahanan yang unggul dan berstamina tinggi. Pencermatan terhadap landscape ancaman nasional – regional – global yang diperankan oleh state actors dan non state actors harus peka dan tajam, sama halnya Negara kita yang memiliki sumber daya alam di darat dan di laut jangan terkuras dari kepentingan ilegal yang menghabiskan devisa negara.

Peta Politik-Ekonomi dan Soliditas Nasional merupakan bagian dari konstelasi strategis yang menjadi perhatian dalam merancang bangun pertahanan negara agar tidak terjadi disorientasi dalam menentukan navigasi pertahanan negara.

LAPORAN UTAMA

It must not be denied that the 69-year life of the nation and the country is inseparable from the spirit and commitment of the Indonesian nation to maintain and fill in Indonesia’s independence. It is what is popularly known as the national interest, of which the essence is to maintain the life of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as conducting national development. It is the meaning that motivates the Indonesian people to build a strong country of the Unitary State of the Republic of Indonesia as thought by the Presidents since 1945 to 2014.

The country has mandated the government through the constitution and regulations to formulate legality and legitimacy as a foundation to build the national defense system known with the total defense system. It is a solidity of the military defense strength acted by the Indonesian Armed Forces, and the non-military defense strength acted by the people with various professions and defense industry capabilities as the supporter. The Great Commander General Soedirman gave a message “that it is not sufficient to maintain Indonesia by only the soldiers; tight cooperation with institutions outside the armed forces must also be set up” (stated in front of the Conference of the Armed Forces on November 12th, 1945 at MT-TKR Yogyakarta).

To build an excellent national defense system shall not be sufficient with a strategic thinking concept. As the human anatomy that maintains its body resistance, the government needs to always look over the dynamic and developing strategic constellation as a reference to make a simulation in formulating an excellent and high-stamina defense architecture. Both the state actors as well as the non-state actors must sensitively and sharply look over the landscape of national, regional, and global threats. It is the same with the country, which has natural resources on the land and in the sea, which must not be exploited for illegal interests that spend the state’s foreign exchange.

Political-Economic Pattern and National Solidity is a part of the strategic constellation. It is a centre of attention in designing the national defense to prevent any disorientation in determining the national defense navigation.

Revolution in Military Affairs (RMA) is a universal demand in building the military defense strength. It directs

6

LAPORAN UTAMA


Revolution in Military Affairs (RMA) merupakan tuntutan universal dalam membangun kekuatan pertahanan militer mengarahkan kita memiliki suatu kekuatan pertahanan militer yang relevan dengan perkembangan teknologi militer yang dimiliki oleh kekuatan militer regional dan global.

Nilai Kedaulatan Teritorial NKRI di darat, di laut dan di udara tidak dapat dinilai dengan berapa nominal rupiah walaupun pemerintah perlu menentukan platform defence budget. Layaknya kita memerlukan anggaran pertahanan 1% – 2% dari PDB namun saat ini posisi anggaran pertahanan masih pada posisi 0,8% dari PDB. Menjaga kedaulatan NKRI memerlukan komitmen bangsa dan negara dari dua aspek yaitu sistem yang ditopang oleh kemampuan dan kesanggupan. Suatu kemampuan dibangun, dikembangkan dengan tingkat profesionalitas dan intelektualitas dari sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan kesanggupan diwujudkan dalam aplikasi kualitas kinerja disemua strata manajemen disertai semangat militansi yang tidak kenal menyerah menghadapi berbagai tantangan yang menjadi halangan kemampuan dan kesanggupan. Inilah yang menjadi prasyarat bagi kita membangun sistem pertahanan negara.

Visi dan Misi Pertahanan Negara mewujudkan suatu ketangguhan pertahanan negara yang mampu dan sanggup menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta menjaga keselamatan bangsa.

us to have relevant military defense strength with the military technology development possessed by both the regional as well as the global military strength.

The territorial sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia on the land, in the sea, and on the air cannot be valued in rupiah although the government needs to determine a platform of the defense budget. Ideally, we need 1% - 2% of the GDP for the defense budget. However, at present, only 0.8% of the GDP is allocated for the defense budget. Keeping the state’s sovereignty requires the nation and the country’s commitment from two aspects, including a system supported by ability and capability. Ability is built, developed with professionalism and intellectuality of qualified human resources, while capability is realized in the application of performance quality in all management forces. It must also be accompanied by a militant spirit in facing various challenges that become obstacles in the ability and capability. This is the requirement for us to build the national defense system.

Vision and Mission of the National Defense realize toughness of the national defense, able and capable to keep the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and to keep the nation’s safety.

During the last decade, the state has built military strength and the defense industry to manage the national defense system. However, there is a strategic requirement that needs to be consistently and continuously implemented


Dalam satu dasawarsa terakhir negara telah bangkit membangun kekuatan militer dan Industri Pertahanan dalam mengelola sistem pertahanan negara namun ada keperluan strategis untuk senantiasa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan dengan terus mengembangkan kekuatan pertahanan militer dan nir militer baik dalam parameter legalitas dan regulasi maupun kebijakan pertahanan dan rencana strategis yang dinamis dan implementatif, dengan mempedomani Strategi Pertahanan – Doktrin Pertahanan dan Postur Pertahanan militer dan nir militer. Keberadaan Industri Pertahanan merupakan penguatan strategis bagi kemampuan pertahanan negara selain berperan sebagai deterrent factor.

Langkah ke depan dalam membangun sistem pertahanan Indonesia yang kuat tidak lain tantangan strategisnya adalah konsistensi dan kontinuitas kebijakan dan strategi pertahanan yang mampu optimalkan pembangunan kekuatan pertahanan dan Industri Pertahanan dengan dukungan anggaran pertahanan 1%-2% dari PDB. Disisi lain tantangan ini hanya terjawab bila ditopang oleh Sumber Daya Manusia. Pertahanan yang memiliki kemampuan dan kesanggupan militansi dan intelektual yang terpercaya.***

Dirgahayu TNI ke 69

LAPORAN UTAMA

by developing both the military as well as the non-military defense strength in both legality and regulation parameter as well as the defense policy. A dynamic and implementing strategic plan is also carried out under the guidance of the Defense Strategy – Defense Doctrine and military and non-military Defense Posture. The defense industry exists to strengthen the strategy for the national defense capability apart from being a deterrent factor.

To build a strong Indonesia’s defense system, the strategic challenge is the consistency and continuity of the policies and defense strategy, able to optimize the defense strength and the defense industry with the support of 1%-2% of the GDP for the defense budget. On the other hand, the challenge will only be answered if supported by defense human resources, who have militant and trusted intellectual ability and capability. ***

Happy 69th Anniversary to the Indonesian Armed Forces


VISI STRATEGIS PERDAMAIAN INTERNASIONAL INDONESIA

INDONESIA’S STRATEGIC VISION OF INTERNATIONAL PEACE

Oleh: Bantarto BandoroUniversitas Pertahanan Indonesia

Indonesia dan anggota lainnya dari masyarakat internasional memperingati Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada 29 Mei lalu. Ini adalah kesempatan untuk memberi hormat kepada lebih dari 111.000 pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di 16 misi di beberapa lingkungan yang paling labil dan berbahaya di dunia. Lebih dari 29.000 pasukan penjaga perdamaian Indonesia telah berpartisipasi dalam puluhan upaya internasional selama enam dekade terakhir di negara-negara seluruh dunia. Indonesia telah membantu memberikan dukungan instrumental untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di daerah-daerah yang dilanda konflik. Partisipasi lanjutan Indonesia dalam misi perdamaian internasional harus didasarkan pada visi strategis sangat jelas mengenai perdamaian internasional.

Visi strategis adalah sebuah istilah yang luas digunakan untuk menggambarkan salah satu unsur penting dari suatu rencana strategis secara keseluruhan. Pada dasarnya, visi adalah identifikasi dari tujuan akhir atau tujuan dari sebuah kegiatan. Dalam konteks ini, visi strategis membantu mengatur parameter untuk pengembangan perencanaan langkah-langkah yang lebih spesifik agar visi itu bisa menjadi kenyataan.

Ada beberapa elemen kunci harus dipertimbangkan agar visi itu menjadi benar-benar layak. Salah satu elemen adalah bahwa visi itu harus realistis. Ini berarti bahwa visi harus agak spesifik dibanding suatu gagasan yang kabur tentang kegiatan di masa depan. Misalnya, dalam konteks hubungan internasional, menetapkan visi untuk menjadi bagian dari kerjasama intenasional mungkin dianggap masih terlalu luas, sedangkan visi untuk ikut menyumbang pada dan menjaga perdamaian internasional di masa depan kelihatan lebih fokus dan memiliki potensi untuk menjadi bisa diterapkan.

CIRI VISI STRATEgIS PERDAMAIAN

Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di level intenasional, di mana konflik antar negara maupun di dalam negara bukannya semakin berkurang tetapi semakin banyak, maka untuk mempertahankan kelangsungan

Indonesia and other members of the international community commemorated the International Day of United Nations Peacekeepers on May 29. This was an occasion to salute the more than 111,000 Peacekeepers serving in 16 missions in some of the world’s most volatile and dangerous environments. More than 29,000 Indonesian Peacekeepers have participated in dozens of international efforts over the past six decades in countries all over the world. Indonesia has helped provide instrumental support to restore peace and security in areas devastated by conflict. Indonesia’s continued participation in the international peace mission should be based on a very clear strategic vision on international peace.

Strategic vision is a broad term used to describe one of the important elements of an overall strategic plan. Basically, the vision is the identification of the ultimate goal or purpose of an activity. In this context, the strategic vision helped set the parameters for development planning measures more specific so that the vision can become a reality.

There are several key elements of the vision. One of the elements is that the vision should be realistic. This means that the vision should be specific rather than a vague idea about the activities in the future. For example, in the context of international relations, a vision to become a part of international cooperation might be considered too broad, while the vision to contribute to and maintain international peace in the future seem to be more focused and has the potential to be workable.

CHARACTERISTICS OF STRATEgIC VISION OF PEACE

With the changes that occured at the international level, it is important for Indonesia to maintain its international role. Indonesia’s strategic vision in that context should be relevant to the objective of Indonesia’s involvement in international cooperation, namely the achievement of national interest. This means that each actor involved in the affairs of sustaining Indonesia’s involvement in maintaining international peace must recognize the

LAPORAN UATAMA


peran internasional Indonesia, visi strategis Indonesia dalam konteks itu harus relevan dengan tujuan akhir keterlibatan Indonesia dalam pergaulan internasional, yaitu tercapainya kepentingan nasional. Ini berarti setiap pelaku yang terlibat dalam urusan menjaga kelangsungan keterlibatan Indonesia dalam menjaga perdamaian internasional harus mengenali potensi visi strategis perdamaian intenasional Indonesia dan berkomitmen untuk membantu agar visi itu menjadi kenyataan.

Sebuah visi strategis perdamaian internasional dinilai menarik jika semua yang terlibat dalam misi perdamaian internasional dapat mengidentifikasi manfaat dari pelaksanaan visi tersebut. Salah satu ciri visi strategis perdamaian internasional adalah bahwa selalu ada ruang bagi suatu negara untuk menyesuaikan strategi perdamaian internasionalnya dengan kebutuhan jangka panjang hubungan luar negerinya. Artinya ketika Indonesia merancang visi strategi perdamaian internasionalnya, ia juga harus memperhatikan bukan hanya lingkungan di mana visi itu akan dilaksanakan, tetapi juga kapasitasnya untuk menjalankan visi semacam itu.

KERjASAMA SEbAgAI DASAR PERDAMAIAN INTERNASIONAL

Banyak ahli hubungan internasional mengatakan bahwa teori-teori yang muncul dalam hubungan internasional berguna untuk memahami bagaimana perdamaian

potential of the strategic vision of international peace of Indonesia and committed to help make that vision a reality.

A strategic vision of international peace is considered interesting if all those involved in international peace missions can identify the benefits of implementing that vision. One feature of the strategic vision of international peace is that there is always room for a country to adjust its international peace strategy with long-term needs of its foreign relations. This means that when Indonesian design its vision of international peace, it also must pay attention to not only the environment in which the vision will be implemented, but also its capacity to run such a vision.

COOPERATION AS THE FOUNDATION OF INTERNATIONAL PEACE

Many experts say that international relations theories that arise in international relations is useful to understand how peace can be created. Realism, for example embracing the notion that peace can only be built on the basis of a balance of power between states, even peace may be achieved by the power of the hegemon. Idealism takes the position that peace is a condition in which the state and individuals enjoy freedom, prosperity, and with the absence of threat. More than that liberalism is of the opinion that the basis of international peace is not the balance of power between the state as believed by the realists, but based on adherence to norms and international

LAPORAN UTAMA


bisa diciptakan. Realisme misalnya menganut sebuah pemikiran bahwa perdamaian hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan kekuatan antar negara, bahkan perdamaian mungkin dicapai dengan adanya kekuatan hegemoni. Idealisme mengambil sikap bahwa perdamaian adalah sebuah kondisi di mana negara dan individu menikmati kebebasan, sejahtera, dan tidak ada ancaman. Lebih daripada itu liberalisme memandang basis perdamaian internasional bukan keseimbangan kekuatan antara negara seperti yang diyakini oleh kaum realis, tetapi berdasarkan kepatuhan kepada norma dan hukum internasional. Dalam konteks ini kerjasama intenasional menjadi sangat penting sebagai basis untuk membangun perdamaian internasional. Masih banyak teori-teori lain yang menjelaskan bagaimana perdamaian internasional bisa diciptakan.

Di bawah ini adalah beberapa dinamika yang merupakan cara bagaimana konsep Hubungan Internasional menempatkan dan memikirkan soal perdamaian:

1. Perdamaian adalah sesuatu yang selalu dicita-citakan;

2. Perdamaian dipandang sebagai tujuan global yang dapat dicapai, berdasarkan norma-norma universal;

3. Perdamaian dipandang sebagai kerangka yang diikat oleh geografis yang ditentukan oleh wilayah, budaya, identitas dan kepentingan nasional;

4. Perdamaian disajikan sebagai kebenaran obyektif, terkait dengan legitimasi lengkap;

5. Perdamaian berkaitan dengan ideologi tertentu atau kerangka kerja politik atau ekonomi (liberalisme, neol iberal isme, demokrasi, komunisme atau sosialisme, dan lain lain);

6. Perdamaian dipandang sebagai fase temporal;

7. Perdamaian didasarkan atas negara atau keamanan kolektif;

8. Perdamaian didasarkan pada bentuk-bentuk pengaturan lokal, regional atau global, bahkan mungkin didefinisikan oleh aktor hegemonik atau lembaga multilateral yang spesifik;

9. Perdamaian dipandang sebagai kerangka institusional top-down atau kerangka bottom up yang yang berorientasi pada masyarakat madani;

10. Perdamaian adalah salah satu bentuk liberalisme yang ideal;

11. Pandangan dasar HI mengenai perdamaian adalah bahwa perdamaian dimulai dari upaya pencegahan konflik.

law. In this context, international cooperation is essential as a basis for building international peace. There are many other theories that explain how international peace can be created.

Below are some of the understanding of what peace is as portrait from the international relations prespective:

1. Peace is something that people has always aspired;

2. Peace is, as a global objective, can be achieved through the acceptance of universal norms;

3. Peace is bounded by geographic framework defined by region, culture, identity and national interests;

4. Peace is an objective truth, associated with complete legitimacy;

5. Peace is related to a particular ideology or political or economic framework (liberalism, neoliberalism, democracy, communism or socialism, etc.);

6. Peace is a temporal phase;

7. Peace is based on state or collective security;

8. Peace can be in the form of local arrangements, regional or global, perhaps even defined by hegemonic actors or specific multilateral institutions;

9. Peace is one of the ideal form of liberalism;

10. The basic view of international relations on peace is that peace starts from conflict prevention efforts.

Although Indonesia does not explicitly link its strategic vision of peace to the above understanding of peace, in practice Indonesia’s strategic vision reflect at least some of the dynamics of peace as understood in international relations. President Sukarno, for example, has said that world peace must be created without “evil”. It was during

LAPORAN UTAMA


Meskipun Indonesia tidak secara eksplisit mengkaitkan visi strategis perdamaiannya dengan dinamika perdamaian seperti disebutkan di atas, dalam prakteknya visi strategis Indonesia setidaknya mencerminkan sebagian dari dinamika dari perdamaian sebagaimana dipahami dalam HI. Presiden Soekarno, misalnya, pernah mengatakan bahwa perdamaian dunia harus bisa diciptakan tanpa “kejahatan”. Pada masa Presiden Soekarno itulah Indonesia pertama kali mengirim pasukan pemeliharaan perdamaiannya (Kontingen Garuda) untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Mesir,1957. Semangat partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaa perdamaian PBB tahun 1957 dan tahun-tahun berikutnya didasari oleh sebuah visi bahwa untuk Indonesia perdamaian internasional bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara sendirian, tetapi sebuah kegiatan yang didasari oleh kerjasama internasional.

Ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia sudah memiliki sebuah pandangan, kalau bukan visi dalam arti yang sesungguhnya, bahwa perdamaian dunia adalah hak seluruh bangsa. Pandangan demikian kemudian menjadi bagian penting dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan demikian inilah yang kemudian memberi inspirasi kepada Indonesia untuk secara teratur ikut serta dalam pasukan penjaga perdamaian PBB dan memberikan pandangan-pandangannya mengenai bagaimana menyelesaikan masalah-masalah internasional.

President Sukarno’s administration that Indonesia sent its first its Peacekeeping force (The Garuda contingent) to join the UN Peacekeeping force in Egypt, 1957. The spirit of Indonesia’s participation in the UN peace mission in 1957 and in subsequent years are based on a vision that for Indonesia international peace is not something that can be done alone, but an activity that is based on international cooperation.

When Indonesia declared its independen in 1945, Indonesia has had a vision that world peace is the right of all nations. Such a view then becomes an important part of the preamble of the 1945 Constitution. It then inspired to Indonesia to regularly participate in the UN Peacekeeping mission and to help solve international problems.

Indonesia’s strategic vision of international peace is based on a view that when the world was experienced by the conflict and the ongoing war, it is the responsibility of the international community to contribute not only to the prevention of conflict, but also conflict resolution. National documents on Indonesian participation in international peace keeping are plenty. Indonesia first participation in UN Peacekeeping operations is not only because of the mandate given by the 1945 Constitution, but also based on a vision of the future that the participation in international peace should remain the objective Indonesian national interests. Because of the demands for Indonesia’s participation in the maintenance of international peace

LAPORAN UTAMA


Vi s i s t r a t e g i s p e r d a m a i a n internasional Indonesia didasari oleh sebuah pandangan bahwa ketika dunia dilanda konflik dan perang yang berkelanjutan, maka menjadi tanggung jawab masyarakat internasional untuk memberi kontribusi bukan hanya kepada pencegahan konflik, tetapi juga penyelesaian konflik. Dokumen-dokumen nasional yang menjadi rujukan partisipasi Indonesia dalam menjaga perdamaian internasional sudah cukup banyak. Partisipasi Indonesia pertama kali dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB bukan hanya karena mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga didasari oleh sebuah visi bahwa ke depan partisipasi itu harus tetap menjadi arena pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Karena tuntutan partisisipasi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian internasional dari waktu ke waktu semakin tinggi, maka Indonesia, melalui panglima TNI, membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional juga didasari oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.

VISI PERDAMAIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA

Visi strategis Indonesia mengenai perdamaian internasional dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan berikutnya dinilai konstan. Presiden Soekarno melihat perdamain dunia hanya bisa diciptakan kalau dunia mendukung kemerdekaan negara-negara yang dijajah. Presiden Soeharto memiliki prinsip bahwa perdamaian dunia harus didasari oleh semagat membangun dunia yang lebih adil dan baik. Sementara Presiden Habibie berpendapat bahwa perdamaian dunia hanya bisa diwujudkan melalui kesepakatan internasional. Presiden Gus Dur pun memiliki pandangan bahwa kerjasama internasional harus menggerakkan kepada terciptanya perdamaian dunia. Presiden Megawati melihat diplomasi sebagai cara melalui mana perdamaian internasional bisa diciptakan. Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki pandangan bahwa perdamaian internasional adalah tugas sebuah negara yang menjungjung tinggi prinsip equality among nations. Sama dengan Presiden Gus Dur dan Presiden Habibie, perdamaian internasional menurut Presiden SBY harus didasari oleh kesepakatan dan kejasama internasional.

Visi strategis Indonesia mengenai perdamaian internasional bukah hanya dibentuk oleh sikap dan pernyataan para pemimpin Indonesia dari masa ke masa, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan internasional yang berubah. Ketika konflik antar negara sudah semakin berkurang, meskipun tidak hilang sama sekali, dan konflik dalam negara semakin banyak, pandangan Indonesia pun

increase from time to time, then Indonesia establihed International Peacekeeping Mission Center. Indonesia’s participation in international Peacekeeping missions are also based on Law No. 34 of 2004 on TNI and Law No. 3 of 2002 on Defense.

INDONESIA’S PEACE VISION FROM PAST TO PRESENT

Indonesia’s strategic vision of international peace from one administration to the next administration seemed to be constant. President Sukarno saw that world peace can only be created if the world supports the independennt of colonized countries. President Suharto perceived that that world peace must be based on the spirit of building a fair and just world. While President Habibie argued that world peace can only be realized through international agreements. President Gus Dur also has the view that international cooperation should lead to the creation of world peace. President Megawati saw diplomacy as a means through which international peace can be created. Meanwhile, President Yudhoyono has the view that international peace is a task that uphold the principle of state equality among nations. Similar President Gus Dur, President Habibie, President SBY viewed that peace must be based on international agreements and cooperation.

Indonesia’s strategic vision of international peace is not only shaped by the attitudes and statements of the leaders of Indonesia from time to time, but also shaped by changing international environment. When conflicts between countries has decreased, although not disappear totally, and the conflict within states increse , Indonesia’s view is that the humanitarian aid, for example, should be part of an international Peacekeeping objetive. This view was expressed by President SBY during his meeting with former British Prime Minister Tony Blair who visited Jakarta in early 2014.

LAPORAN UTAMA


bergerak pada suatu arah bahwa bantuan kemanusiaan, misalnya, harus menjadi bagian dari tujuan pemeliharaan perdamaian internasional. Pandangan yang disebut terakhir ini sempat dikemukakan oleh Presiden SBY dalam pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang berkunjung ke Jakarta pada awal tahun 2014.

Peran Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian internasional harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu keberadaan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang peduli terhadap masalah-masalah intenasional. Ketika Indonesia diminta menjadi bagian dari operasi pemeliharaan perdamaian internasional di bawah naungan PBB, mulai dari masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia selalu berpijak pada sebuah pandangan bahwa peran Indonesia itu tidak melulu menjaga perdamaian dalam arti luas, tetapi perdamaian itu sendiri juga harus membuka jalan bagi sebuah proses politik menuju demokrasi.

Komitmen Indonesia terhadap perdamaian internasional tidak berubah dari waktu ke waktu. Partisipasinya dalam pemeliharaan perdamaian diperlihatkan secara reguler oleh Indonesia, bukan hanya dalam bentuk operasional saja, tetapi juga dalam bentuk diskusi-diskusi nasional maupun internasional mengenai masalah perdamaian. Tetapi komitmen itu dinilai menurun kalau misalnya saja Indonesia tidak memperlihatkan apa yang seharusnya ada dalam visinya mengenai perdamaian internasional.

KOMPONEN KUNCI VISI STRATEgIS PERDAMAIAN INDONESIA

Pernyataan visi strategis Indonesia mengenai perdamaian internasional haruslah sebuah visi yang khas, bukan hanya mengenai Indonesia dan lingkungan di mana Indonesia akan menjalankan perdamaian itu, tetapi juga megenai ke arah mana perdamaian internasional itu akan dibawa. Karena itu visi strategis Indonesia mengenai perdamaian internasional harus mengandung beberapa komponen kunci, termasuk (1) Visi itu harus ditulis dalam konteks masa depan, sebuah visi yang menggambarkan bagaimana seharusnya Indonesia berkiprah dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian internasional; (2) Visi strategis itu harus menggambarkan hasil yang ingin dan dapat dicapai oleh Indonesia dari partisipasinya dalam perdamaian internasional dan bukan mengungkap langkah-langkah sukses secara numerik; (3) Tujuan partisipasi dalam perdamaian internasional harus mencerminkan atau sesuai dengan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia.

Partisipasi sebuah negara dalam kegiatan internasional seperti pemeliharaan perdamaian juga harus didukung oleh kesiapan infrastruktur dalam negeri sejauh itu berkaitan dengan persiapan negara itu untuk terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian internasional. Hal itu juga berlaku untuk Indonesia. Dalam konteks ini, adalah suatu keharusan untuk Indonesia untuk

Indonesia’s role in the maintenance of international peace must be seen in a broader context, namely the existence of Indonesia as one of the members of the international community. When Indonesia was asked to be part of international Peacekeeping operations under the auspices of the UN, from the period of President Sukarno to President Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia has always adhered to the perspective that Indonesian role was not merely to keep the peace in a broad sense, but peace itself must also be paves the way for a political process towards democracy.

Indonesia’s commitment to international peace does remain. Indonesia’s participation in the international Peacekeeping not only in the form of operational undertakings, but also in the form of discussions on issues of national and international peace. But Indonesia’s commitment to participate in the international peace keeping mission can be seen as decreasing if Indonesia fails to reveal what is supposed to be in its vision of international peace .

KEy COMPONENTS OF INDONESIA’S PEACE VISION

Indonesia’s strategic vision statement regarding international peace must be a vision that is distinctive, not only about Indonesia and its environment where peace will be implemented, but also about the direction of international peace Indonesia will lead to. It is therefore important that Indonesian strategic vision of international peace contain several key components, including (1) the vision must be written in the context of the future, a vision which describes how Indonesia should take part in Peacekeeping operations internationally; (2) the strategic vision should describe the results to be achieved by Indonesia’s participation in international peace and not revealing the successful steps in such a course; (3) the purpose of participation in international peace must reflect or in accordance with the objectives of Indonesian foreign policy.

Participation of a country in international activities such as the maintenance of peace must also be supported by domestic infrastructure readiness as far as it relates to the preparation of the country to engage in international Peacekeeping operations. The same case also applies to Indonesia. It is in this context that Indonesia should inject into its stategic vision of international peace elements which closely related to the preparation of peace keeping force, from the planning stage to the termination of the mission.

Another equally important component to appear in the strategic vision of Indonesia’s Peacekeeper is how to realize the Peacekeeping operations in accordance with the form of Peacekeeping operations mandated by the UN, namely multidimensional Peacekeeping. Indonesia’s efforts to realize the vision of building a Peacekeeping operation can not be separated from the challenges faced by the United Nations in carrying out the task of maintaining international peace. The challenge thus clearly

LAPORAN UTAMA


memasukkan dalam visi strategisnya komponen-komponen yang berkaitan dengan proses penyiapan pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia dimulai misalnya dari tahap perencanaan hingga pengakhiran misi.

Komponen lain yang sama pentingnya untuk muncul dalam visi strategis pemeliharaan perdamaian Indonesia adalah pandangan mengenai bagaimana mewujudkan operasi pemeliharaan perdamaian yang sesuai dengan bentuk operasi pemeliharaan perdamaian yang dihendaki oleh PBB, yaitu Multidimensional Peacekeeping. Upaya Indonesia membangun visi untuk mewujudkan operasi pemeliharaan perdamaian tentu tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh PBB sendiri dalam melaksanakan tugas memelihara perdamaian internasional. Tantangan demikian jelas menentukan arah kebijakan Indonesia mengenai partisipasinya dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Karena itu visi strategis Indonesia juga harus menyentuh langkah-langkah yang tepat sebagai respon terhadap tuntutan atau tantangan operasi pemeliharaan perdamaian di masa depan.

NILAI STRATEgIS VISI PERDAMAIAN INDONESIA

Untuk Indonesia, membangun sebuah visi perdamaian internasional, apalagi yang sifatnya harus strategis, bukanlah pekerjaan yang mudah. Nilai strategis dari visi perdamaian internasional Indonesia bukan hanya terletak pada identifikasi manfaat pelaksanaan visi tersebut dan kemampuannya untuk menyesuaikan strategi perdamaian internasionalnya dengan kebutuhan jangka panjang hubungan luar negeri Indonesia, tetapi juga terletak pada kemampuan untuk memproyeksi atau memperkirakan berbagai tantangan di masa depan yang mungkin dihadapi oleh peserta operasi pemeliharaan perdamaian internasional PBB.

Dalam bukunya ‘Peace Operation’ Paul F.Diehl ( 2008) menemukan sepuluh jenis tantangan operasi pemeliharaan perdamaian. Ia mengelompokkan tantangan itu ke dalam empat kategori tantangan, yaitu (1) Environment; (2) Political; (3) Capacity; dan (4) Overarching Challenge.

Visi perdamaian internasional Indonesia bisa dinilai tidak strategis jika visi itu tidak mampu memproyeksikan langkah-langkah Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang jelas tantangan-tantangan semacam itu terlalu penting untuk diabaikan oleh visi strategis Indonesia karena kemungkinan pengaruhnya terhadap kebijakan Indonesia di masa depan berkaitan dengan partisipasinya dalam operasi pemeliharaan perdamaian.***

set the direction of Indonesia regarding its participation in UN Peacekeeping operations. It is important that the future of Indonesia’s strategic vision also touch upon the steps to respond to challenges faced by the Peacekeeping operations.

THE VALUE OF INDONESIA’S STRATEgIC VISION OF PEACE

For Indonesia, to build a vision of international peace, let alone to be strategic in nature, is not an easy task. The value of the strategic vision of international peace of Indonesia not only lies in the identification of the benefits of the implementation of the vision and ability to adjust international peace strategy with long-term needs of Indonesia’s foreign relations, but also lies in the ability to project or predict future challenges that may be faced by the participants UN international Peacekeeping operations.

In his book ‘Peace Operation’ Paul F.Diehl (2008) identified ten challenges Peacekeeping operations. He grouped the challenges into four categories of challenges, namely (1) Environment; (2) Political; (3) Capacity; and (4) Overarching Challenge.

Indonesia’s vision of international peace can be judged as not strategic if it is not able to project the measures Indonesia should take in facing these challenges. What is clear is that such challenges are too important to be ignored by the strategic vision of Indonesia because of the impact it may have on Indonesia’s future policy regarding its participation in Peacekeeping operation.***

LAPORAN UTAMA


TNI DAN PERWUJUDAN PERDAMAIAN DUNIA


Oleh: Benedicta Trixie Ariestianti, S. IP., M. Si (Han).Analis Kebijakan Sub Bidang Pertahanan, Sekretariat Kabinet RI

FOKUS

PRESTASI PEACEkEEPERs INDONESIA

Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsanya. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mempunyai sebuah wilayah berdaulat dengan sistem pemerintahan dan warga negara di dalamnya sesuai dengan syarat terbentuknya sebuah negara. Untuk mempertahankan hal tersebut, pada tahun yang sama, dibentuklah suatu badan pertahanan negara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang selanjutnya disebut TNI sejak tahun 1947. Selama 69 tahun, TNI telah membuktikan dirinya baik selama masa-

ACHIEVEMENT OF INDONESIAN PEACEKEEPERS

An independent and sovereign country has responsibility and main task to maintain and defend its territorial integrity and to safeguard its people and nations. Since its independence in 1945, Indonesia has had sovereign territory along with the system of its government and citizens as a condition of establishing a state. In order to maintain this, in the same year, a national defense unit was formed under the name of People’s Security Army, which since 1947 changed into the name of Indonesian Armed Forces. Over 69 Years, Indonesian military has greatly proven its capability both during the critical times


FOKUS

masa kritis perang mempertahankan kemerdekaan (1945-1949) maupun selama tugas-tugas perdamaian dunia yang mengharumkan nama bangsa di dunia internasional.

Prestasi TNI dalam skala internasional ini tercermin dalam aktifnya Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda pada misi-misi perdamaian PBB. Pengiriman pasukan perdamaian ini sesuai dengan amanat konstitusi yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selain itu peran aktif Indonesia juga sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dengan demikian, menjaga perdamaian dunia merupakan tugas bersama bangsa Indonesia pada umumnya dan Kontingen Garuda pada khususnya sehingga perdamaian dunia dapat terwujud.

Peran TNI dalam menjaga perdamaian dunia dimulai pada tahun 1957 di Mesir pada konflik Terusan Suez. Konflik ini mengundang perhatian PBB untuk mendamaikan negara-negara yang bertikai dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke Mesir. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan telah menjalin persahabatan dengan negara-negara Liga Arab serta merta mengemukakan kesediaannya untuk ikut mengirimkan pasukan perdamaiannya dengan nama Kontingen Garuda I dalam misi UNEF-1 (United Nation Emergency Force). Misi pengiriman pasukan perdamaian Indonesia yang pertama ini, merupakan sebuah prestasi bagi TNI dan Indonesia karena peran aktifnya dalam menjaga perdamaian dunia tidak hanya tertulis dalam UUD 1945 namun juga terimplementasikan dalam pengiriman pasukan perdamaian ke daerah misi perdamaian PBB. Semenjak itu, TNI dipercaya untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB. Hal ini sebagai bukti bahwa TNI merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Indonesia yang berkomitmen akan turut serta menjaga perdamaian dunia dan keadilan sosial.

Indonesia juga diberikan kepercayaan oleh PBB untuk terus berprestasi dalam misi UNIFIL di Lebanon sejak tahun 2006. Prestasi ini terlihat dengan terus bertambahnya jumlah personil Kontingen Garuda di Lebanon dalam berbagai penempatan maupun unit kerja. Indonesia sampai saat ini tercatat sebagai penyumbang pasukan terbanyak dibandingkan dengan negara anggota PBB lain di UNIFIL. Selain prestasi akan jumlah personil Peacekeepers Indonesia di Lebanon, keberhasilan Kontingen Garuda lainnya yang mendapatkan apresiasi dari UNIFIL adalah keberhasilan mencegah kontak senjata antara Angkatan Bersenjata Lebanon dengan Angkatan Bersenjata Israel pada tahun 2010. Prestasi-prestasi TNI yang berhasil mengharumkan nama Indonesia ini menjadi sebuah penyemangat bagi Indonesia untuk terus berperan aktif dalam misi menjaga perdamaian dunia. Dengan demikian, diharapkan prestasi Indonesia di Lebanon ini menjadi pintu bagi Kontingen Garuda untuk dapat mengisi posisi-posisi strategis baik struktural maupun fungsional, sehingga bisa meningkatkan kualitas pasukan perdamaian Indonesia.

KOMITMEN INDONESIA UNTUK PERDAMAIAN DUNIA

Kontingen Garuda sebagai pelaksana politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif terus mengirimkan pasukan-pasukan perdamaian ke daerah

of maintaining the independence (1945-1949) and during the task of peace keeping forces which have been widely acknowledged in international arena.

Military achievements in international scale are reflected by the frequency of sending the Garuda Contingent to the UN peace missions. This deployment of in accordance with the constitutional mandate that is written in the Preamble of the 1945 Constitution, paragraph 4, “join the effort to promote world order based on freedom, eternal peace and social justice”. Additionally the active role of Indonesia is also in accordance with the basis of Indonesia’s free and active foreign policy. Thus, maintaining world peace is a task of all Indonesian in general and Garuda Contingent in particular, so the world peace can be realized.

TNI’s role in maintaining world peace began in 1957 in Egypt at Suez Canal conflict that drew the attention of the UN to reconcile the clashed countries. Indonesia as a new independent state that also have had established good relationship with the Arab League Countries, necessarily expressed willingness to participate in sending Peacekeeping troops to Egypt, called Garuda Contingent-1 in the mission of UNEF-1 (United Nations Emergency Force). These first Indonesian Peacekeepers have been a great achievement for TNI and also for Indonesia considering its active role in maintaining world peace. It is not only written in Constitution of 1945 but also practically implemented by contributing Peacekeepers to the UN mission. Since then, the TNI has been trusted to actively participate in various UN Peacekeeping missions. This is a proof that Indonesia has been really committed to participate in maintaining world peace and social justice.

Indonesia has been also entrusted by the UN to continue its mission at UNIFIL in Lebanon since 2006. Indonesia’s achievement was shown by the increasing of the number of Garuda Contingent personnel in Lebanon through a variety of developments and working units. Currently Indonesia has been recorded as the largest contributor of troops in comparison with other UN member states in UNIFIL. Another achievement of Indonesian Peacekeepers in Lebanon was the success to prevent fire contact between the Lebanese Armed Forces and the Israeli Army in 2010. These achievements built the encouragement for Indonesia to continue its active role in world Peacekeeping missions. Therefore, hopefully, the achievements will be an entry path for Garuda Contingent


FOKUS

misi pemeliharaan perdamaian PBB. Cita-cita seluruh bangsa di muka bumi ini memang menginginkan adanya perdamaian dunia sebagai tujuan dan kemajuan bersama. Namun, seiring globalisasi, konflik tidak dapat dihindarkan. Konflik yang bermula dari adanya sengketa internal yang mengatasnamakan agama dan masalah struktural dapat tereskalasi menjadi perang saudara yang meluas menjadi konflik nasional dan tidak jarang terinternasionalisasi dengan adanya jumlah korban dan pengungsi lintas negara. Konflik yang tereskalasi dengan jumlah korban yang terus bertambah tentu saja menjadi perhatian PBB sehingga permintaan PBB terhadap bantuan untuk pengiriman pasukan perdamaian guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan membina perdamaian di daerah pasca konflik ke negara-negara penyumbang pasukan perdamaian terus bertambah.

Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia selama ini telah secara aktif menjawab panggilan-panggilan tugas tersebut. Saat ini kontribusi pasukan perdamaian dan pengiriman Kontingen Garuda TNI untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia tersebar pada 8 misi pemeliharaan perdamaian di bawah PBB dan 1 misi non PBB sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

to hold strategic positions of both structural and functional in the mission. Obviously, it can improve the quality of Indonesian Peacekeepers.

INDONESIA COMMITMENT FOR WORLD PEACE

Garuda Contingent as the executor of Indonesian foreign policy has been actively sent to UN Peacekeeping mission areas. The ideal goal of all nations on earth is to have peace among the people worldwide. However, conflict is unavoidable. The conflict may start from the internal disputes of religion and structural problem, may also escalate into a civil war that extends into a national conflict and frequently could be internationalized by the fact of the number of casualties and transnational refugees. The conflicts that produce greater number of victims will be a big concern for UN. Therefore, UN increases its demand of Peacekeeping troops to support peace, prevent further escalation and build peace in post-conflict countries.

As a country that commits to maintain world peace, Indonesia has been actively fulfilling the calls to create and maintain peace in the world. Currently, the contribution of Peacekeepers Garuda Contingent for World Peace Mission has been spreading out in 8 Peacekeeping missions under UN and 1 Non-UN mission as described in the below table.

1. Sumber data diambil dari WebSite Pbb, httP://WWW.un.org/en/PeacekeePing/reSourceS/StatiSticS/contributorS.Shtml Per 31 mei 2014, diakSeS Pada tanggal 16 oktober 2014.


FOKUS

Berdasarkan data di atas, sampai hari ini, Indonesia masih aktif mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah-daerah misi perdamaian yang memerlukan bantuan internasional, dan terus berupaya untuk menambah jumlah pasukan karena permintaan dari PBB pun terus bertambah. Usaha Indonesia dalam mengirimkan Kontingen Garuda ini mendapatkan apresiasi khusus dari Sekjen PBB, Ban Ki Moon dalam peninjauan langsungnya ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul pada tanggal 20 Maret 2012.

Dalam rangka menambah kualitas Kontingen Garuda di berbagai misi di dunia, pasukan perdamaian Indonesia terus membekali diri dengan kemampuan IT, kemampuan mengemudi setir kiri dan kefasihan bahasa Inggris serta bahasa lainnya. Hal ini di samping untuk kesuksesan misi juga untuk pembinaan profesionalitas prajurit TNI. Hal-hal tersebut semata merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

DUKUNgAN PEMERINTAH bAgI KEMAjUAN PEACEkEEPERs INDONESIA

Dukungan Pemerintah terhadap peran TNI di dunia internasional sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di Sentul. Presiden SBY sendiri memberikan perhatian dan dukungan untuk perkembangan dan kemajuan serta eksistensi Kontingen Garuda pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Peran aktif Presiden dalam

Based on the above data, until today, Indonesia has been actively sending Peacekeeping troops to the Peacekeeping mission areas that require international assistance, and continually strive to increase the number of UN troops as the demand continues to increase. Indonesia’s efforts to send Garuda Contingent has got a special appreciation of the UN Secretary General, Ban Ki Moon in his direct observation to Peacekeeping Mission Center in Sentul on March 20th 2012.

To increase the quality of the Garuda Contingent in various missions in the world, Indonesian Peacekeepers also continue to equip themselves with IT skills, the ability to drive the left wheel car, and fluency of English and other languages. It is not only for the success of the mission itself but also for development of TNI’s professionalism. These things are part of exercising Indonesia’s commitment to maintain world peace.

gOVERNMENT SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN PEACEKEEPERS

The Government is support for TNI’s role in international community is outstanding. This has been proven by the construction of Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) in Sentul. The President himself has given his fully support and attention to the development, progress and well-known existence of Garuda Contingent on UN Peacekeeping missions. The active role of President in developing Indonesian Peacekeepers is shown through


FOKUS

pengembangan pasukan penjaga perdamaian Indonesia tertuang dalam instruksi penggelaran visi Indonesia menuju peringkat sepuluh besar negara penyumbang pasukan perdamaian. Arahan Presiden ini sejalan dengan harapan Sekjen PBB agar Indonesia meningkatkan kontribusi Peacekeepers nya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sekjen PBB mengharapkan Indonesia yang aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas keamanan dunia2.

Peningkatan kontribusi personil Peacekeepers di daerah misi pemeliharaan perdamaian PBB adalah jaminan keberhasilan implementasi peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Keinginan Indonesia untuk bisa terus menambah jumlah personil TNI di misi pemeliharaan perdamaian PBB ini dikenal dengan Vision 4.000 Peacekeepers. Saat ini, Indonesia masih berada pada urutan ke 20 negara kontributor pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dengan demikian, perjalanan Indonesia menuju Vision 4.000 Peacekeepers masih panjang dan perlu kerja keras.

Dukungan Pemerintah terhadap pengiriman pasukan perdamaian ke daerah misi PBB diharapkan dapat ditingkatkan. Selain telah aktifnya PMPP sebagai tempat pelatihan dibutuhkan juga pengembangan studi resolusi konflik dan peran TNI sebagai pasukan perdamaian di dunia Internasional. Saat ini program tersebut telah

the vision to be the top ten contributors of Peacekeepers. This President’s direction is well-suited to the expectation of UN Secretary General to increase the number of Indonesian Peacekeepers in UN Peacekeeping missions. Secretary General UN also confirmed that Indonesia, which has been actively sending Peacekeeping troops, has become a good example for other nations to participate in maintaining security and stability of the world2.

The increasing of the Peacekeepers personnel contribution in the UN Peacekeeping mission is a guarantee for successful implementation of Indonesia’s active role in maintaining world peace. Indonesia’s program to increase the number of military personnel in UN Peacekeeping missions has been eventually known as Vision 4000 Peacekeepers. Currently Indonesia is still in the rank of 20 as contributors to the UN Peacekeeping mission. It is long way to go to achieve Vision 4000 Indonesian Peacekeepers.

The Government supports of Peacekeepers deployment to the UN mission should been seriously implemented and enhanced. Besides the existence PMPP TNI, it also needs research and development on conflict resolution and the role of the military as Peacekeepers. Currently, that program has also become one of the major studies in Indonesia Defense University at Program Peace and Conflict Resolution. Indonesia Defense University, continually examine the active role of Indonesian

2. Diirektorat Keamanan Internasional, dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri, Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Majalah Diplomasi Multilateral Volume I, Nomor I, Triwulan I/2012, dalam artikel “Kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Indonesia, 19-21 Maret 2012.”


FOKUS

menjadi salah satu kajian utama di Universitas Pertahanan Indonesia. Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Indonesia secara berkesinambungan meneliti mengenai peran aktif Peacekeepers Indonesia di bawah payung PBB dan juga menjadi penelitian mengenai resolusi konflik nasional dan internasional. Hal-hal tersebut juga sudah menjadi mata kuliah utama yang bertujuan untuk melahirkan pakar sipil dan militer yang mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang pemeliharaan perdamaian dunia. Diharapkan kedepannya, keterlibatan pakar-pakar dan akademisi semakin besar dan memberikan masukan bagi penguatan fungsi dan tugas pasukan perdamaian Indonesia. Untuk jangka panjang perlu adanya keterlibatan peneliti dalam pasukan perdamaian Indonesia. Dalam hal ini, sinergitas antara TNI dan akademisi menjadi modal utama menghasilkan pasukan perdamaian Indonesia yang berkualitas.

Selanjutnya untuk lebih menguatkan eksistensi pasukan perdamaian Indonesia, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP). TKMPP bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional3. Dengan adanya TKMPP ini, pengkoordinasian perencanaan, persiapan dan pelaksanaan serta evaluasi terhadap pasukan perdamaian Indonesia di daerah misi pemeliharaan perdamaian PBB menjadi lebih terarah dan terorganisir dengan baik. Misalnya saja permintaan PBB terhadap keterlibatan Kontingen Garuda untuk berbagai misi yang sedang berjalan seperti UNIFIL, MONUSCO, UNMISS, MINUSCA, dan UNAMID dapat dibahas dan dikoordinasikan dalam rapat-rapat koordinasi TKMPP. Dalam rapat tersebut membahas berbagai aspek antara lain keperluan pasukan, legalisasi pemberangkatan dan pendanaan pasukan, serta kemungkinan penarikan pasukan. Keberadaan TKMPP sangat penting terutama dalam mewujudkan Vision 4.000 Peacekeepers. Diharapkan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dapat terus bertambah dan nama Indonesia sebagai penyumbang pasukan untuk pemeliharaan perdamaian dunia semakin tersohor.

TANTANgAN PEACEkEEPERs INDONESIA

Untuk dapat mencapai 4.000 pasukan perdamaian memerlukan perencanaan yang matang dan komprehensif. Sinergitas yang positif antara Kementerian dan Lembaga terkait sangat diperlukan. Penyederhanaan sistem mengenai dasar hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, landasan hukum, dan pendanaan untuk pasukan yang akan berangkat juga sangat diperlukan. Selama ini, pengiriman pasukan perdamaian dilakukan dengan memakai 1 dasar hukum untuk 1 misi. Pembuatan Perpres ini sebenarnya merupakan bentuk sinergitas dari instansi-instansi terkait. Instansi yang terkait dengan Pasukan Misi Perdamaian Indonesia adalah Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Polri, Kemlu, Kemenkumham, Sekretariat Kabinet, Kemenkeu, dan Bappenas. Pada

Peacekeepers under the UN flag, and do the research on national and international conflict resolution. These things has also become the main subject to produce civil and military mastering in the field of Peacekeeping. Hopefully the involvement of experts and scholars in this field can significantly enrich the empowerment of Garuda Contingent in peace mission. In a long term plan, it would be better to include the researcher in Indonesian Peacekeeping Mission. In this case, the synergy between TNI and academician is important to increase the quality of Indonesian Peacekeepers.

To strengthen the existence of Indonesia Peacekeeper, then Presidential Regulation Number 85 Year 2011 about Peacekeeping Mission Coordination Team (TKMPP) was issued. TKMPP is under President and has a duty to prepare the formulation of policies and coordinate the necessary steps in the implementation of Indonesia’s participation in Peacekeeping missions3. By the existence of TKMPP, planning coordination, preparation, implementation and evaluation of Indonesian Peacekeepers in the UN mission become more focused and well-organized. For example, the demand for UN Peacekeepers in varies missions such as UNIFIL, MONUSCO, UNMISS, MINUSCA, and UNAMID can be discussed and coordinated in coordination meetings of TKMPP. The meeting discuss welfare and safety of the troops, the legalization of departure and forces funding, and also the possibility of withdrawal. Into reality TKMPP is important to achieve the vision of 4,000 Peacekeepers. The deployment of Indonesian Peacekeepers to the UN mission is expected to grow and Indonesia as Peacekeeper contributor country will be more acknowledged.

CHALLENgES FOR INDONESIAN PEACEKEEPERS

To achieve 4,000 UN Peacekeepers, needs comprehensive planning. Synergy between relevant ministries and institutions is indispensable. The simplification of the system of basic laws that regulates the organizational structure, legal basis, and funding for the troops is also needed. So far, the deployment of Indonesian Peacekeepers take 1 legal basis for 1 mission. The process to form regulation is actually a synergy of the related

3. Perpres ri no. 85 tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian, Pasal 3 huruf a, b, c, dan d.


FOKUS

dasarnya pembuatan landasan hukum ini masih dapat disederhanakan. Tujuannya untuk mempercepat proses pengiriman pasukan ke daerah misi perdamaian PBB. Saat ini sedang disusun satu Perpres sebagai payung hukum yang disinergikan dengan Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers. Rencananya Perpres ini mengatur dan menetapkan pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun.

Penyusunan Perpres sebagai ‘Payung’ tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian ini masih digodok dalam rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh TKMPP. Hal ini merupakan langkah Pemerintah Indonesia untuk merespon banyaknya permintaan pasukan perdamaian dan bagaimana agar pasukan tersebut dapat dikirim ke daerah konflik dalam waktu cepat.

Jika dilihat dari segi kesiapan pasukan, ada beberapa tantangan kedepan yang akan dihadapi oleh para Peacekeepers Indonesia. Era globalisasi saat ini tidak hanya menuntut kesiapan fisik pasukan, namun juga kesiapan akademis dan psikologis sebagai syarat keberhasilan bertugas di daerah konflik. Ke depannya konflik semakin bertransformasi secara asimetrik. Medan penugasan semakin berbahaya karena Negara dimana konflik itu ada seakan tidak punya kendali dan gagal berperan (failed state).

Dengan demikian pasukan perdamaian menghadapi situasi dan kondisi yang lebih berbahaya. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagaimana pasukan perdamaian Indonesia mampu lebih siap ditugaskan ke daerah konflik yang lebih berbahaya daripada misi-misi sebelumnya, dengan resiko lebih besar, dan beban tugas lebih berat. Keberadaan PMPP sangat penting dalam menyiapkan pasukan-pasukan tangguh yang siap untuk segala medan tugas. Kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi di daerah konflik, kemahiran perorangan untuk mempertahankan diri menghadapi subyek konflik yang dipersenjatai, kesiapan psikologis, dan tentunya pengetahuan akan bahasa dan budaya setempat sangat diperlukan.

Sudah saatnya meningkatkan pelibatan para peneliti dan akademisi dalam penyiapan, penguatan Peacekeeper Indonesia. Keberadaan PMPP di kawasan IPSC yang terintegrasi dengan badan-badan strategis lainnya menjadi modal utama penguatan penyiapan pasukan perdamaian Indonesia secara komprehensif. Program studi Peace and Conflict Revolution Unhan menjadi partner yang dapat didayagunakan untuk memaksimalkan penyiapan pasukan perdamaian Indonesia.***

agencies, such as the Ministry of Defense, TNI and the National Police Headquarters, Foreign Ministry, Ministry of Justice and Human Rights, Cabinet Secretariat, Ministry of Finance, and National Development and Planning Agency. Actually, the formulation of the legal basis for Indonesia Peacekeeper could be simplified. Its aim is to speed up the process of sending troops to the UN Peacekeeping mission. Currently TKMPP is setting a Presidential Regulation as legal umbrella that synergize with roadmap of Vision 4000 Peacekeepers. This Presidential regulation will regulate Indonesian Peacekeepers within 5 years period of time.

TKMPP has been drafting the Presidential Regulation as Legal Umbrella through coordinated meetings. This is a step to respond UN request for Indonesian Peacekeeper and how the deployment can be done as quick as possible.

In terms of forces readiness, there are various challenges a head for Indonesian Peacekeepers. The globalization demand not only the physical readiness of troops, but also academic and psychological readiness to be successful in the mission. In the future, the conflict will be transforming in an asymmetric way. Consequently, the mission will be more challenging and dangerous. It is quite possible that the mission will face the brutal conflict that difficult to manage and resolve, not to mention as well the disappear of the country’s and government’s role (failed state).

This is a challenge for Indonesia Peacekeeper to cope with skills and capability to survive and be adaptive. It also need to enhance the skill of soldier particularly in dealing with self defense. Psychological readiness and knowledge are among other thing to be included in preparing the soldiers.

The involvement of academician and researcher in strengthening the preparation of the soldier for peacekeeping mission is highly important. The PMPP which is integrated and located along other strategic institutions become a good starting point to prepare troops in comprehensive way. Peace and Conflict Study at Indonesia Defense University (Unhan) is a partner in preparing TNI Peacekeepers.***


GELAR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI(Badiklat Kemhan Menyongsong Pendidikan di Era Digital)

Oleh: Mayjen TNI Hartind Asrin Kabadiklat Kemhan

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY DEPLOYMENT(Education and Training Agency of the Ministry of Defense to Welcome Education in the Digital Era)

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai bidang kehidupan seperti, pendidikan, transportasi, kesehatan, militer dan penelitian. Teknologi adalah sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan hidup manusia dengan bekal pengetahuan melalui akal manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia pendidikan sangat diuntungkan dari kemajuan teknologi informasi karena memperoleh manfaat yang luar biasa. Mulai dari eksplorasi materi-materi pembelajaran berkualitas seperti literatur, jurnal, dan buku, membangun forum-forum diskusi ilmiah, sampai konsultasi/diskusi dengan para pakar, semua itu dapat dengan mudah dilakukan dan tanpa mengalami sekat-sekat karena setiap individu dapat melakukannya sendiri. Dampak yang sedemikian luas tersebut telah memberikan warna atau wajah baru dalam sistem pendidikan dunia, yang dikenal dengan berbagai istilah e-learning, distance learning, online learning, web based learning, computer-based learning, dan virtual class room, dimana semua terminologi tersebut mengacu pada pengertian yang sama yakni pendidikan berbasis teknologi informasi1.

Dari sudut pandang lembaga yang dikhususkan bagi suatu upaya meningkatkan kapasitas peserta didik dari kalangan militer dan pegawai negeri sipil, maka Badiklat Kementerian Pertahanan harus mampu menjawab tantangan lembaga secara lebih luas dengan pengembangan sistem pendidikan berbasis TIK. Untuk menjawab itu, sebuah sistem pendidikan bukan hanya ditujukan bagi peningkatan pemahaman akan pengetahuan yang diberikan di dalam lembaga itu. Lebih jauh lagi, lembaga pendidikan tersebut pasti harus bisa membangkitkan satu proses kesadaran baru di kalangan peserta didiknya. Dalam hal peningkatan kesadaran itu sendiri, maka Badiklat Kemhan harus mengembangkan satu orientasi dengan segera memperkenalkan dan memulai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai basis pembelajaran yang lebih mutakhir. Hal ini menjadi penting mengingat penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik2. Dalam konteks yang lebih spesifik

The information technology (IT) currently plays an important role in human activities. Information and communication have become the main facilities in various sectors of activities, such as education, transportation, health, military, and research. Technology is something created to simplify the human life with science through the human brain. The Information and Communication Technology (ICT) is an important element in the life of the nation and the country. The education sector has a great deal of advantages from advances in technology. From exploring quality educational materials such as literatures, journals, and books, organizing scientific discussion forums, to having consultations/discussion with experts, all can be easily conducted without any divider as each individual can do it on his/her own. Such a vast impact has given a new color in the world’s education system, known as e-learning, distance learning, online learning, web-based leaning, computer-based learning, and virtual class room. All these terminologies refer to the same meaning, that is information technology-based education1.

From the point of view of the institution specialized on efforts to increase capacity of the education learners from both the military as well as civilian circle, the Education and Training Agency of the Ministry of Defense must be able to answer the institution’s challenges better with development of the ICT-based education system. To answer it, an education system is not just aimed at increasing the understanding of the knowledge provided in the institution, but also at boosting a new awareness in the learners. To increase the awareness, the Education and Training Agency of the Ministry of Defense must develop an orientation by introducing and starting the use of ICT as the latest learning basis. It is important as the use of IT is one of the factors that can accelerate knowledge transformation to the learners2. In a more specific context in the scope of the Education and Training Agency of the Ministry of Defense, it can be said that the education policy, the research and development system through the System and Information subdivision, can prepare the formulation and implementation of the education and training system and method, compilation and processing of data, presentation of information, management of education and training administration, with ICT base3.

INFO PERTAHANAN

1. Suripto, et.al., Penggunaan teknologi informasi komunikasi dan dampaknya dalam dunia pendidikan Makalah Seminar - Citizen Journalism dan Keterbukaan Informasi Publik untuk Semua (Jurnal Teknodik, Edisi No.12/VII/Oktober/2003)

2. Amarulla Octavian, Transformasi Pendidikan Militer,(Jakarta,Seskoal 2013)p.117.


dalam lingkup Badiklat Kemhan, dapat dikatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan pendidikan, Sisdiklat melalui Subbagian Sistem dan Informasi dapat melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan sistem dan metode pendidikan dan pelatihan, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, pengurusan administrasi pendidikan dan pelatihan3, dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Informasi teknologi memang memiliki beberapa keunggulan dan Brogmann memberi beberapa catatan mengenai keunggulan tersebut. Baginya, secara historis, TI adalah hasil konvergensi dua teknologi yaitu antara transmisi informasi dan automatisasi proses menghitung. Informasi teknologi menerapkan keketatan digital, struktur logika dan data yang masif serta proses informasi yang sangat cepat. Ciri-ciri tersebut menunjukan sifat informasi teknologi yang mengagumkan yaitu permanen, mudah dipahami dan lentur4.

Program peningkatan mutu lembaga pendidikan yang terpadu dan terarah berbasis teknologi paling tidak akan memberikan multiplier effect terhadap hampir pada setiap sisi pendidikan. Sehingga IT berfungsi untuk memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir

IT has indeed some excellences, of which Brogmann gives some notes. For him, historically, IT is a convergence result of two technologies, including information transmission and automation of the calculation process. IT can apply digital tightness, massive logics and data structure, and very fast information process. These are amazing characteristics of IT, which are permanent, understandable, and flexible4.

The program to increase the quality of integrated, directed and technology-based education institution will at least give a multiplier effect to almost every side of education. IT then functions to minimize the gap between the latest technologies, especially in the education sector. If we look over it, development of the IT-based education provides at least two advantages, to encourage the education community to be more appreciative and proactive in maximizing the education potentials, and to provide a broad opportunity to the learners to take advantage of every potential, which can be obtained from unlimited sources.

Based on the above description, this article will discuss the application of ICT in the Education and Training Agency of the Ministry of Defense, particularly in the learning process.

INFO PERTAHANAN

3. Permenhan No 16 Tahun 2010, Pasal 901

4. Margawati Van Eymeren, Informasi Teknologis,(Jakarta, Pusat Kajian F dan P,2013),p.45.


khususnya dalam dunia pendidikan. Apabila kita cermati, pembangunan pendidikan berbasis teknologi informasi setidaknya memberikan dua keuntungan, yaitu sebagai pendorong komunitas lembaga pendidikan untuk lebih apresiatif dan proaktif dalam memaksimalkan potensi pendidikan dan memberikan kesempatan luas kepada peserta didik memanfaatkan setiap potensi yang ada dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan membahas bagaimana penerapan TIK di lembaga pendidikan Badiklat Kementerian Pertahanan khususnya pada proses pembelajaran.

Secara jelas TI didefinisikan oleh Sulistyo Basuki (1993) sebagai teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah serta menyebarkan informasi. Teknologi tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi juga mengikutsertakan

IT is clearly defined by Sulistyo Basuki (1993) as technology, which is used to store, produce, and process as well as disseminate information. It is not limited to the hardware and software, but it also includes the people. Included in IT are telecommunication, optic communication units, video tape and video compact disc system, computer including data environment and micro-formed expert system, communication with the help of computer, data network, and email5. Considering that we must absolutely master ICT to welcome the global era with the competition of the rapid progress of technology, the Education and Training System at the Education and Training Agency of the Ministry of Defense must have a good adaptive capability. It can certainly be realized by optimizing the task of preparing the formulation and implementation services of the management technique and education and training administration, education and training system, information system, standardization, accreditation, and certification as well as education and training cooperation.

INFO PERTAHANAN


manusia. Yang termasuk TI antara lain adalah telekomunikasi, satuan komunikasi optik, sistem pita video dan cakram video, komputer termasuk lingkungan data dan sistem pakar bentuk mikro, komunikasi dengan bantuan komputer, jaringan data, dan surat elektronik (e-mail)5. Menyadari bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi nilai mutlak yang harus dikuasai untuk menyambut era global dengan persaingan kemajuan teknologi yang pesat, maka Sistem Pendidikan dan Pelatihan pada Badiklat Kemhan harus memiliki kemampuan adaptif yang baik. Hal tersebut dapat diwujudkan, tentunya dengan mengoptimalkan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan teknis manajemen dan administratif pendidikan dan pelatihan, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem informasi, standarisasi, akreditasi dan sertifikasi serta kerjasama pendidikan dan pelatihan.

Dahulu di dalam dunia pendidikan, seseorang harus berkelana atau berjalan menemui pakar untuk mendiskusikan sebuah masalah. Saat ini, cara tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon atau dengan mengirimkan email. Makalah dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar menukar data melalui internet, via email, ataupun dengan mekanisme file sharing. sharing informasi juga sangat dibutuhkan dalam bidang penelitian agar penelitian tidak berulang (reinvent the wheel). Hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat d igunakan bersama-sama sehingga mempercepat proses pengembangan ilmu dan teknologi6. Bagi Badiklat Kemhan, manfaat-manfaat yang disebutkan di atas, sudah menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan teknologi informasi sebagai infrastruktur dibidang pendidikan.

Untuk mewujudkan manfaat TIK bagi lembaga pendidikan di lingkungan Badiklat Kemhan, maka diperlukan sumber daya manusia yang handal. Untuk menghasilkan Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas ini, telah dilakukan peningkatan kapasitas SDM agar dapat mengadopsi sistem pembaruan teknologi pendidikan. Muara dari semua itu adalah agar lembaga pendidikan dilingkungan Badiklat Kementerian Pertahanan bisa adaptif dan antisipatif terhadap proses globalisasi, teknologi yang menunjang pendidikan. Badiklat Kemhan yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan (Diklat) akan terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat guna meningkatkan kompetensi pegawai/personel Kemhan/TNI sesuai kebutuhan organisasi.

Badiklat Kemhan sebagai unsur pendukung di bidang Diklat dalam melanjutkan revitalisasi Diklat berbasis kompetensi untuk menjawab sistem agar dalam membentuk, memelihara dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan yang berintelektualitas dan berkepribadian sehingga terampil dalam bidangnya. Dengan keahlian dan keterampilan tersebut SDM Kemhan dan TNI akan menjadi kompeten serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu

In the previous education system, someone had to go out to see an expert to discuss a problem. Today, this can be done from home by using a telecommunication tool such as a telephone or sending an email. A paper or research can be prepared by exchanging data through the internet, email, or file-sharing mechanism. Sharing information is also needed not to reinvent the wheel. Research results at the higher education and research institutions can be jointly used to accelerate the process of science and technology development6. For the Education and Training Agency of the Ministry of Defense, the above-mentioned advantages are a strong reason to make IT an infrastructure in the education sector.

To take advantage of the ICT for the Education and Training Agency of the Ministry of Defense, reliable human resources are required. To produce qualified human resources, capacity of the human resources has been increased to adopt the renewal system of the education technology. The goal is that all education institutions at the Education and Training Agency of the Ministry of Defense can be adaptive and anticipative to the globalization process, and technology that supports the education. The Education and Training Department of the Ministry of Defense, which carries out the education and training function, will continue to make efforts to increase the quality of the education and training program, which will in turn increase competence of the employees/personnel of the Ministry of Defense/the Indonesian Armed Forces as the organizations’ need.

The Education and Training Agency of the Ministry of Defense, as a supporting element in the education and training sector, can continue revitalize the Education and Training Department based on competence to answer the system. This way, it can form, maintain, and increase competence of the defense human resources, who have intellectuality and personality so that they are expert in their field. Having such expertise and skill, the human resources of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces are competent, confident, and capable to implement the idea, goal, and sense to a quality work in increasing performance of the human resources, for their own interest as well as the organization’s and the environment’s to increase science and technology-based human resources competence.

Following are the education and training programs of the Defense Functional and Technical Education and Training Centre of the of the Education and Training Agency of the Ministry of Defense to respond ICT development:

1. Computer functional education and training program for the skilled level. The program provides knowledge and skill in the website design and application program in computers. After having participated in the program, participants are expected to have knowledge and skill in the website design and application program in computers according to the qualification.

INFO PERTAHANAN

5. Etty Andriaty, Luki wijayanti, Peran TI dalam pengindekan, penyimpanan dan penyebaran informasi(Perpustakaan UI, Jurnal 1998)

6. Purwo Riwayadi http://imadiklus.com/pemanfaatan-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-untuk-kemajuan-pendidikan-di-indonesia/


mengimplementasikan ide, cita dan rasa menjadi wujud karya yang bermutu dalam meningkatkan kinerja SDM baik bagi diri pribadi maupun organisasi serta lingkungannya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikut adalah program diklat/kursus Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan dalam merespon perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi:

1. Diklat Fungsional Pranata komputer Tingkat Terampil. Diklat ini merupakan Diklat yang memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perancangan Website dan Program Aplikasi pada komputer. Setelah mengikuti Diklat/kursus ini diharapkan peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perancangan Website dan Program Aplikasi pada komputer sesuai kualifikasi.

2. Diklat Teknis Teknisi Komputer. Diklat ini merupakan Diklat, yang memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perawatan dan pemeliharaan komputer. Setelah mengikuti Diklat/kursus ini diharapkan peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Teknologi Informasi khususnya dalam pemeliharaan dan perawatan perangkat komputer serta jaringannya.

3. Diklat Teknis Web Programming Komputer. Diklat Web Programming Komputer Tingkat Dasar merupakan Diklat yang memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang websi te komputer dan program-program aplikasi pendukungnya . Se te lah mengikuti diklat/kursus ini diharapkan peserta memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk bertugas di bidang teknologi informasi khususnya Web Programming Komputer.

4. Diklat Teknis Keamanan Jaringan Komputer. Diklat Teknis Keamanan Jaringan Komputer merupakan Diklat yang memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perancangan sistem keamanan jaringan komputer, Setelah mengikuti diklat/kursus ini diharapkan peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perancang sistem keamanan jaringan komputer.

5. Diklat Teknis Cyber Defence. Diklat Teknis Cyber Defence merupakan Diklat yang memberikan

2. Computer technician technical education and training program. The program provides knowledge and skill in computer maintenance. After having participated in the program, participants are expected to have knowledge and skill in the IT, particularly in computer maintenance and the network.

3. Computers web programming technical education and training program. The program provides knowledge and skill in computer website and supporting application programs. After having participated in the program, participants are expected to have qualification and competence to be assigned in IT, particularly computer web programming.

4. Computers network security technical education and training program. The program provides knowledge and skill in the computers network security system design. After having participated in the program, participants are expected to have knowledge and skill in the computer network security system design.

5. Cyber defense technical education and training program. The program provides managerial and technical knowledge and skill in computer web-based ICT management for the national defense in the management level. After having participated in the program, participants are expected to have managerial and technical knowledge and skill in computer web-based ICT management, for a special purpose in cyber defense.

INFO PERTAHANAN

Documents

Volume 50 / No. 34 / September-Oktober 2014 Dwi Bahasa … · 2020. 2. 12. · edisi terbaru WIRA September-Oktober 2014. Dalam edisi ini, tim redaksi mengangkat tema yang berkaitan