Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015

1

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II

PENGADMINISTRASI UMUM

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN

BARAT

RANCANGAN AKTUALISASI

NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENGADMINISTRASI UMUM

PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh :

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2015

NAMA : ASIH MARETI JACUBSON DIDAP LEANG, A.Md

NIP : 19810322 201502 2 001

JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ANGKATAN / NO. : IX / 03

2

3

4

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan

berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar

Profesi PNS Pengadministrasi Umum Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah

banyak memberikan kesempatan, bantuan dan saran, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Junaidi, MM selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Kalimantan Barat.

2. Bapak Drs. John Itang OE, MM selaku Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.

3. Bapak Drs. H. Laksamana selaku Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan dan

Prajabatan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Ibu Hj. Uni Masni, S.Sos selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan

dan motivasi.

5. Bapak Drs, H. Makmur Zakaria, M.Si selaku Coach yang telah memberikan

bimbingan dan motivasi

6. Keluarga besar, khususnya Suamiku Dominikus Dakota, S.Hut yang telah

memberikan dukungan.

7. Rekan Kerja, khususnya Dwi, Okta, Bery, Rama, Soraya serta

8. Rekan peserta Diklat Prajabatan Golongan II ANGKATAN IX yang telah

memberikan banyak bantuan.

Penulis menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini masih sangat jauh

dari sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan masukan, kritik dan

saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pontianak, November 2015 Penulis,

Asih Mareti Jacubson Didap Leang, A.Md. NIP. 19810322 201502 2 001

5

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN .............................................. Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... 1

DAFTAR ISI .................................................................................................................. 5

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... 6

DAFTAR BAGAN .......................................................................................................... v

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1

B. Tujuan Aktualisasi ............................................................................................. 9

BAB II.NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS ........................................................... …..11

A. Identifikasi Nilai-Nilai Dasar ....................................................................................... 11

B. Keterkaitan Nilai Dasar Dengan Kegiatan ............................................................... 16

C. Teknik Aktualisasi Nilai Dasar ................................................................................... 31

BAB III. RENCANA AKSI ............................................................................................ 37

A. Jadwal Implementasi ....................................................................................... 37

B. Jadwal Konsultasi dengan Coach ............................................................................. 40

C. Jadwal Konsultasi dengan Mentor ............................................................................ 42

D. Rencana Antisipasi Kendala ...................................................................................... 43

BAB IV. PENUTUP ..................................................................................................... 44

Simpulan .............................................................................................................. 44

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 45

BIODATA

LAMPIRAN

6

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1. Identifikasi Nilai-nilai Dasar .......................................................................... 12

Table 2. Keterkaitan Nilai Dasar Dengan Kegiatan .................................................... 17

Table 3. Teknik Aktualisasi Nilai Dasar ....................................................................... 31

Table 4. Jadwal Implementasi..................................................................................... 36

Table 5. Jadwal Konsultasi Dengan Coach ................................................................. 40

Table 6. Jadwal Konsultasi Dengan Mentor ................................................................ 42

Table 7. Rencana Antisipasi Kendala ......................................................................... 43

7

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Inspektorat Prov. Kalbar …………... .................... 6

8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu unsur aparatur negara

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tugas-

tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu penting agar

PNS memiliki profesionalisme dan kompetensi yang memadai untuk bisa

menjalankan tugas tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Pembentukan PNS yang profesional diawali dengan Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditegaskan dalam

Peraturan Kepala LAN Nomor 16 Tahun 2015 untuk membentuk PNS yang

profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi

PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara

profesional sebagai pelayan publik.

Nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut disingkat sebagai ANEKA yaitu :

1. Akuntabilitas; yang merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang

harus dicapai.

2. Nasionalisme; merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar

terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain.

3. Etika Publik; merupakan refleksi tentang standart/ norma yang

menentukan baik/ buruk, benar/ salah perilaku, tindakan dan keputusan

untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan

tanggung jawab pelayanan publik.

4. Komitmen Mutu; yang merupakan kesadaran untuk memberikan

pelayanan publik yang berkualitas.

5. Anti Korupsi; merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung

adanya upaya untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Dalam proses pembelajaran diklat prajabatan pola baru ini terdapat 5

kegiatan yaitu :

1. Merancang aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;

2. Mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;

3. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ditempat tugas atau tempat magang;

4. Melaporkan dan mempresentasikan pelaksanaan aktualisasi nilai dasar;

9

5. Menyusun aksi penyempurnaan aktualisasi nilai dasar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan diklat

prajabatan pola baru untuk CPNS golongan II dari tanggal 16 November

hingga 19 Desember 2015. Peserta diklat prajabatan melaksanakan diklat

dengan menggunakan sistem on-off campus. Pada saat on campus, peserta

mendapatkan materi mengenai pemahaman nilai-nilai dasar profesi PNS,

setelah mendapatkan pembelajaran tersebut diharapkan peserta juga bisa

merancang rencana kegiatan aktualisasi di lapangan nantinya. Dan

berdasarkan rancangan aktualisasi tersebut peserta diharapkan dapat

mengaktualisasikan kelima nilai dasar pada saat kembali ke tempat kerja

(off-campus) serta nanti menginformasikan hasil aktualisasinya melalui

Laporan Aktualisasi.

1. Gambaran umum Organisasi

Sejak urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dulunya hampir

semua dilaksanakan melalui pemerintah pusat didistribusikan kepada

daerah berdasarkan kewenangan yang diatur undang-undang, maka saat

ini beraneka ragam urusan pemerintah dan pembangunan

diselenggarakan didaerah. Semua hal tersebut harus dilaksanakan

secara terencana, tepat dan cepat. Oleh karena sedemikian kompleksnya

pelaksanaannya, maka diharuskan adanya pengawasan yang intensif

guna menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan dan

pembangunan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang serta

kerjasama yang serasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah

pusat.

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang

dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Oleh karena itu pentingnya pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan itu bisa terwujud dengan baik sebagai upaya

mewujudkan Good Governance pemerintahan terutama pemerintahan

provinsi Kalimantan Barat.

Sejak adanya Undang-Undang No.25 tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,

10

tercantum juga dalam Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 dan

Lembaran Negara nomor 1106. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041.Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Undang-Undang.Undang-Undang nomor 32

Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Tambahan Lembaran negara

4438.Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan

Provinsi sebagai Daerah Otonom, Tambahan lembaran Negara Nomor

3952. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan

dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah peraturan

Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, keputusan

Presiden Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2004 Tentang Tata Cara

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan pula dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dengan Perundang-Undangan di atas tersebut, maka

disusunlah Organisasi Perangkat Daerah yang dinamakan Inspektorat

provinsi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor

10 Tahun 2008.

Inspektorat sebagai sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari

aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan

misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar

manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi

perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian

visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi

pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam

pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam

organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah

menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh

manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai

11

dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap

kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan

kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah

menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai

Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi

Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa

Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang

spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:

1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan

fungsi quality assurance.

2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala

Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat

menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki

prosedur yang jelas.

4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang

proses kegiatan berlangsung.

5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan

dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada

Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi

menindak.

Saat ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 100

orang pegawai yang berkerja sebagai satu kesatuan yang solid, dimana

pegawai tersebut terdiri dari 26 pegawai Jabatan Fungsional Auditor, 17

pegawai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD), 10 pejabat struktural dan 47 pegawai

Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu yang

menempati posisi di Sekretariat dan Bidang Inspektur Pembantu Wilayah

I s/d IV.

2. Visi dan Misi Organisasi

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah “Terwujudnya

akuntabilitas dan profesionalisme pengawasan penyelenggaraan

pemerintah daerah”.

12

Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat :

1. Meningkatkan kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pemerintah daerah dan

kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawas internal pemerintahan

yang profesionalisme dan handal.

3. Mendorong peningkatan peran pengawasan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui rekomendasi hasil pengawasan serta

tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

13

3. Struktur Organisasi

Gambar Bagan 1. Bagan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

INSPEKTUR

KELOMPOK

JAFUNG

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN

ADMINISTRASI DAN

UMUM

SUB BAGIAN RENCANA

KERJA KEUANGAN DAN A DAN

ASET

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH III

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH IV

INSPEKTUR

PEMBANTU

KHUSUS

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH II

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH I

14

4. Tugas dan Fungsi Organisasi

Inspektorat Provinsi mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:

Tugas Inspektorat Provinsi:

1. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintah di daerah, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah Kabupaten/Kota, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan

tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur seuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.

Fungsi Inspektorat Provinsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan pemerintah,

pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah I, Wilayah II, Wilayah III,

Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Khusus;

2. Pemberian dukungan atas penyeleggaraan pemerintah daerah di bidang

pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I,

Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Khusus;

3. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan pada wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, dan

Inspektur Pembantu Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas di bidang pengawasan pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan pada wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, dan

Inspektur Pembantu Khusus;

5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang

pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada

kabupaten/kota;

6. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah I, Wilayah

II, Wilayah III, Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Khusus;

15

7. Pengelolaan rencana kerja, keuangan dan aset, administrasi kepegawaian

serta urusan administrasi dan umum di lingkungan Inspektorat Provinsi;

8. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di

bidang pengawasan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang

diserahkan oleh Gubernur.

5. Tugas dan Fungsi Subbag Administrasi dan Umum

Subbag Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kasubbag

Adminstrasi dan Umum yang mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan

merumuskan bahan kebijakan pengelolaan administrasi dan umum, melakukan

urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana penatausahaan surat

menyurat dan urusan rumah tangga serta urusan umum. Untuk melaksanakan

tugas tersebut di atas, Kasubbag Adminstrasi dan Umum mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;

b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang

administrasi dan umum;

c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Administrasi

dan Umum;

d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

administrasi dan umum di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan urusan

operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta urusan

umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

f. Pengelolaan administrasi, Inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;

g. Pengelolaan urusan kepegawaian;

h. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan

Inspektorat Provinsi;

i. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

di bidang administrasi dan umum;

16

j. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan

dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang administrasi dan umum;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi di bidang administrasi dan umum

l. Pelaksanaan tugas lain di bidang administrasi dan umum yang diserahkan

oleh Sekretaris.

6. Uraian Tugas Pengadministrasi Umum

Secara garis besar, tugas Pengadministrasi Umum yaitu mengkoordinir

dan memonitor tata usaha (pengarsipan, agenda dan distribusi surat),

memberkaskan surat, melaksanakan pengarsipan surat, memantau proses

penerimaan/ pengiriman surat, mengarsip dan menyimpan surat / dokumen,

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

B. Tujuan Aktualisasi

1. Tujuan Umum

Peserta Diklat Prajabatan Golongan II diharapkan mampu

mengaktualisasikan Nilai-nilai Dasar Profesi PNS khususnya profesi

pengadministrasi umum di tempat tugas, yaitu di kantor Inspektorat Provinsi

Kalimantan Barat.

2. Tujuan Khusus

Peserta Diklat Prajabatan Golongan II diharapkan mampu

mengaktualisasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar

yaitu :

1. Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas

jabatannya.

2. Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam melaksanakan

tugas jabatannya.

3. Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan

tugas jabatannya.

17

4. Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas

jabatannya, dan

5. Kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan

pemberantasan korupsi deilingkungan instansi.

18

BAB II

NILAI- NILAI DASAR PROFESI PNS

A. Identifikasi Nilai-Nilai Dasar

Peserta diklat melalui identifikasi nilai-nilai dasar diharapkan nantinya

mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara

mengalami sendiri dalam penerapan dan aktualisasi pada tempat tugas,

sehingga peserta diklat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, hal

tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pendoman Diklat Prajabatan pola baru, Nilai dasar tersebut merupakan

seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi. Nilai-

nilai dasar tersebut diantaranya adalah : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika

Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Berikut adalah informasi

profesi pengadministrasi umum yang relevan dengan nilai-nilai dasar :

19

Indikator Nilai Dasar

Informasi yang Relevan dengan Nilai Dasar Daftar Kegiatan

Kebutuhan Stakeholder

Tugas Organisasi Tugas Unit Tugas Pegawai

1 2 3 4 5 6 7

ANEKA ;

a. Akuntabilitas

(jujur, tanggung

jawab, kejelasan

target, netral,

mendahulukan

kepentingan

publik,

transparan,

partisipatif, adil,

konsistensi)

b. Nasionalisme

(jujur, non

diskriminasi,

disiplin, kerja

keras, cinta

tanah air,

tanggung jawab,

rela berkorban,

Rekan kerja,

Auditor, Pengawas

Pemerintah dan

Pimpinan berharap

kepada aparatur

pemerintah (PNS)

profesi tenaga

teknis agar

melaksanakan

tugas dengan jujur,

tanggung jawab,

adil, konsisten, non

diskriminasi,

disiplin, kerja

keras, cinta tanah

air, sopan,

menghargai

komunikasi, kreatif,

peduli, semangat

Melaksanakan Visi dan

Misi Inspektorat Prov.

Kalbar yaitu :

Visi Inspektorat Prov.

Kalbar:

“Terwujudnya

akuntabilitas dan

profesionalisme

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintah daerah”.

Misi Inspektorat Prov.

Kalbar :

1. Meningkatkan kerja

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintah daerah

yang berhasil guna

dan berdaya guna

Subbag

Administrasi dan

Umum yang

mempunyai tugas

mengumpul,

mengolah dan

merumuskan

bahan kebijakan

pengelolaan

administrasi dan

umum,

melakukan

urusan

kepegawaian,

organisasi dan

tatalaksana

penatausahaan

surat menyurat

dan urusan

1. Mengetik Surat

Tugas Diklat,

Bimtek,

Sosialisasi

Pegawai.

2. Mengetik surat

ijin cuti pegawai

3. Mengolah surat

masuk dan

keluar yang telah

selesai di proses

sesuai dengan

jenis surat untuk

dilakukan

pengarsipan

4. Mendokumentasi

kan arsip angka

kredit jabatan

fungsional

1. Menerima disposisi dari

Kasubbag Administrasi dan

Umum untuk mengetik Surat ijin

cuti pegawai serta Surat tugas

bagi pegawai yang ditugaskan

serta untuk mengikuti Diklat/

Bimtek/ Sosialisasi Pegawai

2. Mengetikan surat tugas Diklat/

Bimtek/ Sosialisasi

3. Mengetik surat ijin cuti pegawai

4. Menyampaikan surat tugas

Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan

surat ijin cuti pegawai tersebut

kepada Kasubbag Administrasi

dan umum untuk direvisi bila

masih ada perbaikan atau

langsung di tandatangani bila

telah disetujui dan setelah

selesai langsung diserahkan ke

20

tegang rasa,

kerja sama)

c. Etika Publik (non

diskriminatif,

tanggung jawab,

jujur, kesopanan,

menghargai

komunikasi,

disiplin)

d. Komitmen mutu

(disiplin,

peningkatan

kualitas)

e.Anti Korupsi

(jujur, peduli,

disiplin, kerja

keras, kreatif,

semangat

kebangsaan,

komunikatif,

tanggung jawab)

kebangsaan, dan

komunikatif

bagi pemerintah

daerah dan

kesejahteraan

masyarakat.

2. Meningkatkan

kualitas SDM

aparatur pengawas

internal

pemerintahan yang

profesionalisme dan

handal.

3. Mendorong

peningkatan peran

pengawasan dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah melalui

rekomendasi hasil

pengawasan serta

tindak lanjut hasil

pengawasan.Mewuj

udkan pelaksanaan

rumah tangga

serta urusan

umum

Auditor dan

P2UPD yang

telah selesai di

proses (perintah

atasan)

5. Mengolah data

dan tanda terima

Laporan Pajak-

pajak Pribadi

(LP2P)

bagian persuratan untuk proses

selanjutnya.

5. Surat masuk untuk bagian

umum dan administrasi yang

telah selesai di proses dari

bagian persuratan di data dan

diregistrasi sebelum di arsipkan

ke file dokumen bagian umum

dan administrasi

6. Surat keluar dari bagian umum

dan administrasi yang telah

selesai di proses di data dan

diregistrasi sebelum di arsipkan

ke file dokumen bagian umum

dan administrasi

7. Mengumpulkan dan menyusun

berkas-berkas angka kredit

jabatan fungsional auditor

kemudian mendata dan

menyimpan arsip angka kredit

secara rapi di file arsip angka

kredit Auditor

21

reformasi birokrasi

di daerah.

8. Mengumpulkan dan menyusun

berkas-berkas angka kredit

jabatan fungsional P2UPD,

kemudian mendata dan



kredit P2UPD

9. Memilah, menyusun, meneliti

dan mendata kembali

keseluruhan tanda terima LP2P

yang telah di tandatangani tim

LP2P pusat dan Sekretaris

Inspektorat Provinsi Kalbar.

10. Memberi penomoran pada

lembar tanda terima LP2P

berdasarkan nomor urutan

SKPD pada data keseluruhan

SKPD yang menyerahkan

berkas LP2P secara lengkap.

11. Menyusun tanda terima LP2P

berdasarkan SKPD dan

menyiapkannya untuk

22

dikirimkan kembali ke SKPD

terkait yang telah

mengumpulkan berkas.

Tabel 1. Identifikasi Nilai-nilai Dasar

23

B. Keterkaitan Nilai Dasar dengan Kegiatan

Kegiatan yang akan diaktualisasikan di tempat kerja harus memiliki

keterkaitan dengan nilai dasar sehubungan dengan represetasi ilmu yang

sudah diperoleh selama on campus tentang ANEKA (Akuntabilitas,

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) Penerapan

beberapa nilai-nilai dasar tersebut yang terkait dengan kegiatan yang akan

dilakukan di unit kerja, terdapat pada tabel dibawah ini :

24

No Kegiatan Nilai Dasar Uraian Pelaksanaan Tugas

1 Menerima disposisi dari Kasubbag

Administrasi dan Umum untuk

mengetik Surat ijin cuti pegawai

serta Surat tugas bagi pegawai

yang ditugaskan serta untuk

mengikuti Diklat/ Bimtek/

Sosialisasi Pegawai

Akuntabilitas

Tanggung jawab

Dalam menerima disposisi dari Kasubbag Administrasi dan

Umum untuk mengetik Surat ijin cuti pegawai serta Surat

tugas bagi pegawai yang ditugaskan serta untuk mengikuti

Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi Pegawai saya akan menerima

tugas tersebut karena Kasubbag Administrasi dan Umum

telah mempercayakan pekerjaan tersebut kepada saya

(Tanggung jawab; Akuntabilitas).

Nasionalisme

Menghormati keputusan

Saya akan menghargai dan menghormati pimpinan saya,

Kasubbag Administrasi dan Umum yang telah memberi

saya amanah tersebut oleh karena sudah merupakan tugas

dan tanggungjawab saya (Menghormati keputusan;

Nasionalisme)

Etika Publik

Taat Perintah

Saya akan menjalankan perintah Kasubbag Administrasi

dan Umum untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut

secepatnya agar bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya

(Taat Perintah; Etika Publik).

Komitmen Mutu

Efektifitas

Agar pekerjaan saya menjadi efektif, saya nantinya akan

menggunakan format yang telah sesuai dengan ketentuan

tata naskah surat dinas yang sudah tersedia pada sistem

komputer kantor (Efektifitas; Komitmen Mutu)

Anti Korupsi Perintah dari Kasubbag Administrasi dan Umum akan saya

25

Peduli

kerjakan dengan terencana agar pekerjaan tersebut bisa

segera terselesaikan tepat waktu (Peduli; Anti Korupsi).

2 Mengetikan surat tugas Diklat/

Bimtek/ Sosialisasi

Akuntabilitas

Kejelasan Target

Saya akan memastikan yang diinginkan dari informasi yang

ada dari asal surat tugas tersebut agar tidak mengalami

kesalahan informasi ketika mengetik surat tugas (Kejelasan

Target; Akuntabilitas).

Nasionalisme

Jujur

Kemudian jika belum ada nama yang dipanggil untuk

mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi pegawai dan saya yang

diperintahkan untuk mencari orang yang tepat untuk

mengikuti kegiatan tersebut, saya akan memastikan dengan

tepat siapa saja yang seharusnya berhak mengikuti

kegiatan tersebut dan segera menginformasikan kepada

yang bersangkutan tentang hal tersebut. (Jujur;

Nasionalisme)

Etika Publik

Cermat

Berdasarkan surat undangan diklat/bimtek/ sosialisasi saya

akan dengan teliti memastikan bahwa informasi dari surat

yang diterima tersebut benar-benar tertuang dengan baik di

surat tugas yang saya ketik, sehingga tidak menjadi kendala

di lain waktu sehubungan dengan surat tugas tersebut

nantinya (Cermat; Etika Publik).

Komitmen Mutu

Efisien

Agar memudahkan saya dalam proses pencarian data

orang tersebut, saya akan memilahnya dari file data

26

pegawai di komputer tentang informasi pegawai yang sudah

mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi pegawai dan

mengetiknya memakai program Ms. Word yang filenya telah

tersedia (Efisien; Komitmen Mutu).

Anti Korupsi

Adil

Saya akan memastikan agar hanya yang belum mengikuti

diklat serupa dan sesuai dengan bidang kerjanya yang akan

diikutkan untuk menambah kompetensi pegawai yang

bersangkutan (Adil; Anti Korupsi)

3 Mengetik surat ijin cuti pegawai

Akuntabilitas

Tanggung Jawab

Ketika saya akan mengetikan surat ijin cuti pegawai saya

akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan selesai

tepat waktu (Tanggung Jawab; Akuntabilitas)

Nasionalisme

Kerjasama

Saya akan berkoordinasi dengan pegawai yang

mengajukan cuti karena hal tersebut berhubungan dengan

kepentingan pribadi pegawai yang bersangkutan sehingga

harus dipastikan benar bahwa jadwal rencana cuti tersebut

tidak berbenturan dengan pekerjaan pokok si pegawai di

waktu yang sama (Kerjasama; Nasionalisme).

Etika Mutu

Cermat

Saya akan teliti ketika menuangkan informasi pegawai,

tujuan cuti dan jangka waktu cuti ketika mengetikan surat

tugas tersebut memakai program Ms. Word yang filenya

telah tersedia dan tetap berpedoman kepada PP No.24

tahun 1976 tentang peraturan cuti PNS (Cermat; Etika

27

Mutu)

Komitmen Mutu

Efektifitas

Saya akan mengerjakannya dengan menggunakan

peralatan komputer kantor memakai program Ms. Word

agar lebih cepat dalam menyelesaikannya (Efektifitas;

Komitmen Mutu).

Anti Korupsi

Peduli

Saya akan menyelesaikan proses pengetikan surat ijin cuti

pegawai dengan fokus dan terencana agar hasilnya

sempurna dan sesuai dengan rencana (Peduli; Anti

Korupsi).

4 Menyampaikan surat tugas Diklat/

Bimtek/ Sosialisasi dan surat ijin

cuti pegawai tersebut kepada

Kasubbag Administrasi dan umum

untuk direvisi bila masih ada

perbaikan atau langsung di

tandatangani bila telah disetujui

dan setelah selesai langsung

diserahkan ke bagian persuratan

untuk proses selanjutnya

Akuntabilitas

Tanggung jawab

Saya akan menunjukan hasil pekerjaan saya dalam

menyampaikan surat tugas Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan

surat ijin cuti pegawai tersebut kepada Kasubbag

Administrasi dan umum bahwa saya telah selesai

melaksanakan tugas yang diperintahkan yaitu mengetik

surat tugas Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan surat ijin cuti

pegawai (Tanggung jawab; Akuntabilitas)

Nasionalisme

Menghormati Keputusan

Saya akan menghormati keputusan Kasubbag Administrasi

dan umum bila menurut Kasubbag Administrasi dan

umum ada hal yang masih harus direvisi dari surat tugas

yang telah dibuat tersebut (Menghormati keputusan;

Nasionalisme)

Etika Publik Saya akan segera melakukan perbaikan atas revisi tersebut

28

Taat Perintah

sebelum di ajukan kembali kepada Kasubbag Administrasi

dan umum untuk kemudian siap di periksa dan di

tandatangani bila surat tugas tersebut sudah sesuai dengan

harapan Kasubbag Administrasi dan umum (Taat Perintah;

Etika Publik)

Komitmen Mutu

Berorientasi Mutu

Saya akan memastikan bahwa surat tugas tersebut telah

benar dibuat dan ditandatangi Kasubbag Administrasi dan

umum sebagai bukti bahwa surat tugas tersebut siap di

gunakan sebagaimana mestinya dan segera di serahkan

kebagian persuratan lanjutkan ke proses selanjutnya

(Berorientasi mutu; Komitmen Mutu)

Anti Korupsi

Mandiri

Saya akan mengerjakan sendiri tugas tersebut sesuai

dengan tupoksi saya (Mandiri; Anti Korupsi).

5 Surat masuk untuk bagian umum

dan administrasi yang telah

selesai di proses dari bagian

persuratan di data dan diregistrasi

sebelum di arsipkan ke file

dokumen bagian umum dan

administrasi

Akuntabilitas

Konsisten

Saya akan memastikan bahwa setiap surat masuk untuk

bagian umum dan administrasi yang telah selesai di proses

dari bagian persuratan di data dan diregistrasi memakai

program Ms. Word dikomputer sebelum di arsipkan ke file

dokumen bagian umum dan administrasi (Konsisten;

Akuntabilitas)

Nasionalisme

Disiplin

Saya akan dengan teratur memilah surat-surat masuk untuk


dari bagian persuratan tersebut dan memasukannya ke file

29

dokumen sesuai dengan asal dan jenis suratnya

(Penting/Biasa). (Disiplin; Nasionalisme)

Etika Publik

Cermat

Proses pendataan dan registrasi memakai program Ms.

Word dikomputer akan saya lakukan dengan cermat dan

teliti agar tidak terjadi kesalahan ketika memfilekannya

nantinya di tempat arsip surat masuk (Cermat; Etika

Publik)

Komitmen Mutu

Efesiensi

Saya akan memfilekan arsip surat masuk untuk bagian

umum dan administrasi yang telah selesai di proses dari

bagian persuratan dengan rapi dan disertai dengan daftar

surat masuk perperiode tertentu yang diketik dengan

menggunakan program Ms. Excel di komputer agar mudah

melakukan pengecekan melalui daftar surat masuk tersebut

jika diperlukan kembali nantinya (Komitmen Mutu;

Efesiensi)

Anti Korupsi

Kerja keras

Saya akan berusaha dengan baik mengerjakan tugas

tersebut karena pembuatan daftar surat masuk untuk arsip

sebelumnya jarang dilakukan di bagian administrasi dan

umum (Kerja Keras; Anti Korupsi).

6 Surat keluar dari bagian umum dan

administrasi yang telah selesai di

proses di data dan diregistrasi

Akuntabilitas

Konsisten

Saya akan memastikan bahwa setiap surat keluar untuk


didata dan diregistrasi memakai program Ms. Word

30

sebelum di arsipkan ke file

dokumen bagian umum dan

administrasi

dikomputer sebelum di arsipkan ke file dokumen bagian

umum dan administrasi (Konsisten; Akuntabilitas)

Nasionalisme

Disiplin

Saya akan dengan teratur memilah surat-surat keluar untuk


dan memasukannya ke file dokumen sesuai dengan tujuan

dan jenis suratnya (Penting/Biasa). (Disiplin;

Nasionalisme)

Etika Publik

Cermat

Proses pendataan dan registrasi memakai program Ms.

Word dikomputer akan saya lakukan dengan cermat dan

teliti agar tidak terjadi kesalahan ketika memfilekannya

nantinya di tempat arsip surat masuk (Cermat; Etika

Publik)

Komitmen Mutu

Efesiensi

Saya akan memfilekan arsip surat masuk untuk bagian

umum dan administrasi yang telah selesai di proses dari

bagian persuratan dengan rapi dan disertai dengan daftar

surat masuk perperiode tertentu yang diketik dengan

menggunakan program Ms. Excel di komputer agar mudah

melakukan pengecekan melalui daftar surat masuk tersebut

jika diperlukan kembali nantinya (Komitmen Mutu;

Efesiensi)

Anti Korupsi

Kerja keras

Saya akan berusaha dengan baik mengerjakan tugas

tersebut karena pembuatan daftar surat masuk untuk arsip

31

sebelumnya jarang dilakukan di bagian administrasi dan

umum (Kerja Keras; Anti Korupsi).

7 Mengumpulkan dan menyusun

berkas-berkas angka kredit jabatan

fungsional auditor kemudian

mendata dan menyimpan arsip

angka kredit secara rapi di file arsip

angka kredit Auditor.

Akuntabilitas

Netral

Saya akan mengumpulkan dan menyusun berkas-berkas

angka kredit jabatan fungsional auditor kemudian mendata

berkas berdasarkan daftar rekapnya tanpa membeda-

bedakan auditor satu dengan yang lainnya. (Netral;

Akuntabilitas)

Nasionalisme

Tanggung Jawab

Saya akan melakukan berusaha, jangan sampai ada berkas

yang tercecer atau hilang dan saya akan memastikan

berkas tersebut tersimpan dengan rapi di tempatnya,

sehingga kapanpun dibutuhkan oleh auditor akan dengan

mudah bisa diperoleh kembali (Tanggung Jawab;

Nasionalisme)

Etika Publik

Menjaga Rahasia

Karena berkas angka kredit berhubungan dengan

kepentingan jabatan auditor untuk kenaikan

pangkat/golongan dan gaji berkalanya serta bukti

kinerjanya, oleh karena itu penting untuk menjaga rahasia

berkas masing-masing auditor tersebut dan memastikan

berkas angka kredit tersebut tersimpan dengan rapi dan

aman (Menjaga Rahasia; Etika Publik)

Komitmen Mutu

Efesiensi

Berkas angka kredit auditor tersebut selain saya akan

simpan di file yang sama yaitu berkas angka kredit, saya

32

juga akan menyimpannya di file masing-masing auditor agar

apabila kapan saja masing-masing dari auditor tersebut

membutuhkan berkasnya, bisa langsung di akses di file

arsipnya masing-masing (Efesiensi; Komitmen Mutu)

Anti Korupsi

Mandiri

Saya sendiri akan mengerjakan tugas tersebut dengan

terencana agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan

(Mandiri; Anti Korupsi).

8 Mengumpulkan dan menyusun

berkas-berkas angka kredit jabatan

fungsional P2UPD, kemudian

mendata, meregistrasi dan


secara rapi di file arsip angka kredit

P2UPD.

Akuntabilitas

Netral

Saya akan mengumpulkan dan menyusun berkas-berkas

angka kredit jabatan fungsional kemudian mendata berkas

berdasarkan daftar rekapnya tanpa membeda-bedakan

P2UPD yang satu dengan yang lainnya. (Netral;

Akuntabilitas)

Nasionalisme

Tanggung Jawab

Saya akan melakukan berusaha, jangan sampai ada berkas

yang tercecer atau hilang dan saya akan memastikan

berkas tersebut tersimpan dengan rapi di tempatnya,

sehingga kapanpun dibutuhkan oleh P2UPD akan dengan

mudah bisa diperoleh kembali (Tanggung Jawab;

Nasionalisme)

Etika Publik

Menjaga Rahasia

Karena berkas angka kredit berhubungan dengan

kepentingan jabatan P2UPD untuk kenaikan

pangkat/golongan dan gaji berkalanya serta bukti

kinerjanya, oleh karena itu penting untuk menjaga rahasia

33

berkas masing-masing P2UPD tersebut dan memastikan

berkas angka kredit tersebut tersimpan dengan rapi dan

aman (Menjaga Rahasia; Etika Publik)

Komitmen Mutu

Efesiensi

Berkas angka kredit P2UPD tersebut selain saya akan

simpan di file yang sama yaitu berkas angka kredit P2UPD,

saya juga akan menyimpannya di file masing-masing

pengawas pemerintah agar apabila kapan saja masing-

masing dari pengawas pemerintah tersebut membutuhkan

berkasnya, bisa langsung di akses di file arsipnya masing-

masing (Efesiensi; Komitmen Mutu)

Anti Korupsi

Mandiri

Saya sendiri akan mengerjakan tugas tersebut dengan

terencana agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan

(Mandiri; Anti Korupsi).

9 Memilah, menyusun, meneliti dan

mendata kembali keseluruhan

tanda terima LP2P 2015 yang telah

di tandatangani tim LP2P pusat

dan Sekretaris Inspektorat Provinsi

Kalbar.

Akuntabilitas

Tanggung Jawab

Dalam proses memilah, menyusun, meneliti dan mendata

kembali keseluruhan tanda terima LP2P 2015 yang telah di

tandatangani tim LP2P pusat dan Sekretaris Inspektorat

Provinsi Kalbar, saya akan berusaha menyelesaikan

pekerjaan dengan baik sampai tuntas (Tanggung Jawab;

Akuntabilitas)

Nasionalisme

Kerjasama

Oleh karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tim,

saya akan bekerja dengan baik dan saling menghormati

antar anggota tim LP2P untuk bersama-sama

34

menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai

(Kerjasama; Nasionalisme)

Etika Publik

Taat pada Peraturan Perundangan

Saya akan memastikan setiap tanda terima LP2P 2015

yang telah ditandatangani haruslah dipastikan kelengkapan

datanya sesuai dengan Keputuan Presiden RI Nomor 33

tahun 1986 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS

di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah.

Apabila masih ada tanda terima yang belum lengkap, akan

dipastikan kelengkapannya terlebih dahulu sebelum di beri

penomoran dan dikembalikan kepada pegawai di SKPD

masing-masing (Taat pada peraturan perundangan; Etika

publik)

Komitmen Mutu

Berorientasi Mutu

Oleh karena berkas tersebut nantinya akan dikembalikan

lagi ke pegawai masing-masing SKPD, maka saya akan

memastikan bahwa ketika diteliti dan didata kembali

melaluai data rekap LP2P maka tanda terima LP2P 2015

tersebut telah benar data pegawai, asal SKPD, jabatan dan

golongan serta catatan kelengkapannya (Berorientasi

mutu; Komitmen Mutu)

Anti Korupsi

Jujur

Saya akan adil ketika melakukan tugas tersebut dan

memastikan bahwa semua pegawai SKPD yang

35

menyerahkan berkas LP2P dengan lengkap akan dilayani

dengan baik dan adil, dimana tanda terima akan

dikembalikan kepada yang bersangkutan tanpa

membedakan asal SKPD-nya. (Jujur; Anti Korupsi)

10 Memberi penomoran pada lembar

tanda terima LP2P 2015

berdasarkan nomor urutan SKPD

pada data keseluruhan SKPD yang

menyerahkan berkas LP2P secara

lengkap.

Akuntabilitas

Tanggung Jawab

Dalam proses pemberian nomor pada lembar tanda terima

LP2P berdasarkan nomor urutan SKPD pada data

keseluruhan SKPD yang menyerahkan berkas LP2P secara

lengkap, saya akan melaksanakan tugas tersebut dengan

baik sampai dengan selesai (Tanggung Jawab;

Akuntabilitas).

Nasionalisme

Gotong Royong

Saya akan menjalankan tugas saya bersama dengan rekan

kerja lain dalam tim dengan saling berkoordinasi dan saling

membantu sehingga proses penomoran tanda terima LP2P

bisa terselesaikan dengan cepat (Gotong Royong;

Nasionalisme)

Etika Publik

Cermat

Proses penomoran dibuat berdasarkan data rekapitulasi

LP2P yang ada dilakukan secara manual oleh karena itu

saya akan melakukan tugas tersebut dengan teliti dan

cermat agar tidak terjadi kesalahan penulisan nomor ketika

hal tersebut dilakukan (Cermat; Etika Publik)

Komitmen Mutu

Berorientasi Mutu

Setelah penomoran pada tanda terima selesai dilakukan,

saya akan memastikan kembali bahwa penomoran tersebut

36

telah benar dicantumkan di lembar tanda terima LP2P

tersebut (Berorientasi Mutu; Komitmen Mutu)

Anti Korupsi

Disiplin

Saya akan disiplin sewaktu menyelesaikan penomoran

pada lembar tanda terima LP2P 2015 berdasarkan nomor

urutan SKPD pada data keseluruhan SKPD yang

menyerahkan berkas LP2P secara lengkap (Disiplin; Anti

Korupsi)

11 Menyusun tanda terima LP2P 2015


menyiapkannya untuk dikirimkan

kembali ke SKPD terkait yang telah

mengumpulkan berkas

Akuntabilitas

Tanggung Jawab

Dalam menyusun tanda terima LP2P 2015 berdasarkan

SKPD dan menyiapkannya untuk dikirimkan kembali ke

SKPD terkait yang telah mengumpulkan berkas, saya akan

memastikan terlebih dahulu seluruh kelengkapan data pada

tanda terima LP2P tersebut dengan mengeceknya

(Tanggung jawab; Akuntabilitas)

Nasionalisme

Kerjasama

Dalam pengerjaannya saya akan bekerja dengan baik

dalam tim kerja serta saling mendukung agar penyusunan

tanda terima LP2P dan proses persiapan pengiriman bisa

berlangsung dengan cepat dan selesai tepat waktu

(Kerjasama; Nasionalisme)

Etika Publik

Cermat

Saya akan lebih teliti dan cermat ketika melakukan tugas

tersebut agar tidak ada tanda terima LP2P pegawai yang

tertukar SKPDnya (Cermat; Etika Publik)

Komitmen Mutu Saya akan memastikan bahwa tanda terima tersebut benar-

37

Berorientasi Mutu benar telah sesuai data dan jumlahnya untuk dipersiapkan

dikirimkan ke tujuannya (Berorientasi Mutu; Komitmen

Mutu)

Anti Korupsi

Kerja Keras

Saya akan mengerjakan tugas tersebut dengan tekun untuk

menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. (Kerja Keras;

Anti Korupsi)

Tabel 2. Keterkaitan Nilai Dasar dengan Kegiatan

38

C. Teknik Aktualisasi Nilai Dasar

Dalam melakukan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS terdapat beberapa

teknik yang digunakan, teknik tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini :

No Nilai Dasar Dan Teknik

Aktualisasi

Uraian Penggunaan Teknik Aktualisasi Nilai

Dasar Dan Manfaatnya Bagi Pihak Lain Dan

Perwujudan Visi Organisasi

1 Penerapan nilai dasar ANEKA

dalam kegiatan menerima

disposisi dari Kasubbag

Administrasi dan Umum untuk

mengetik Surat ijin cuti pegawai

serta Surat tugas bagi pegawai

yang ditugaskan serta untuk


Sosialisasi Pegawai dengan

teknik efektifitas dan diskusi

Interaktif

Digunakan teknik efektifitas yang merupakan

keaktifan dan kesesuaian dalam suatu kegiatan

untuk melaksanakan tugas dengan sasaran yang

dituju, dimana saya akan segera melaksanakan

tugas tersebut setelah didiskusikan terlebih dahulu

dengan Kasubbag Administrasi dan Umum. Saya

akan berdiskusi dengan atasan bila ada hal-hal

yang perlu dievaluasi terlebih dahulu. Sehubungan

dengan hal tersebut digunakan teknik diskusi

interaktif yang merupakan kegiatan interaksi aktif

sehubungan dengan topik tertentu yang dibahas

oleh dua orang atau lebih. Manfaatnya untuk

memudahkan saya menjalankan tugas yang

diperintahkan sesuai dengan yang direncanakan.


dalam kegiatan mengetikan

surat tugas Diklat/ Bimtek/

Sosialisasi dengan teknik

sistematis

Digunakan teknik sistematis yaitu segala usaha

untuk merumuskan sesuatu dalam hubungan yang

teratur dan logis sehingga membentuk

suatu sistem yang berarti secara utuh dan

menyeluruh, dimana prosesnya setelah surat

undangan Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi yang menjadi

dasar pembuatan surat tugas diterima, saya

kemudian mengetikan surat tugas tersebut

menggunakan program komputer Ms. Word yang

naskahnya telah siap digunakan dan berpatokan

pada tata naskah dinas. Manfaatnya yaitu agar

surat tugas tersebut bisa segera di sampaikan

kepada Kasubbag Administrasi dan Umum untuk

https://id.wikipedia.org/wiki/Logis

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem

39

di revisi/ ditandatangani.


dalam kegiatan mengetikan

surat tugas cuti pegawai dengan

teknik sistematis





menyeluruh. Dimana prosesnya, setelah memo

pembuatan surat cuti yang berisi data pegawai

yang mengajukan cuti di terima Saya mengetikan

surat cuti menggunakan program Ms. Word yang

naskahnya telah siap digunakan. Dan juga pada

saat pembuatan surat tersebut saya berpedoman

pada PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Peraturan

Cuti. Manfaatnya adalah agar Surat Cuti Pegawai

tersebut bisa segera di sampaikan kepada

Kasubbag Administrasi dan Umum untuk di revisi/

ditandatangani.


dalam kegiatan penyampaian

surat tugas Diklat/ Bimtek/

Sosialisasi dan surat ijin cuti

pegawai kepada Kasubbag

Administrasi dan umum dengan

teknik diskusi Interaktif

Digunakan teknik diskusi interaktif yaitu

merupakan kegiatan interaksi aktif sehubungan

dengan topik tertentu yang dibahas oleh dua orang

atau lebih. Diskusi Interaktif yang dilakukan

dengan Kasubbag Administrasi dan umum tentang

perbaikan apa yang perlu dilakukan jika masih ada

revisi dan segera melakukan perbaikan,

manfaatnya adalah agar surat tugas dan surat cuti

pegawai tersebut bisa segera ditandatangani bila

telah disetujui dan langsung diserahkan ke bagian

persuratan untuk proses selanjutnya


dalam kegiatan Surat masuk

untuk bagian umum dan

administrasi yang telah selesai

di proses dari bagian persuratan

Digunakan teknik berpikir kreatif yaitu cara-cara

baru untuk menemukan dan menggali ide baru

yang berguna. Surat masuk untuk bagian umum

dan administrasi yang telah selesai di proses dari

bagian persuratan di kumpulkan di akhir hari, di



40

di data dan diregistrasi sebelum

di arsipkan ke file dokumen

bagian umum dan administrasi

dengan teknik berpikir kreatif.

data dan di sortir berdasarkan maksud dan jenis

surat (penting/biasa) dan diregistrasi di file

dokumen surat masuk di komputer dengan

menggunakan program Ms.Excel sebelum di

arsipkan ke file dokumen bagian umum dan

administrasi. Serta disertai dengan daftar surat

keluar perperiode tertentu yang diketik dengan

menggunakan program Ms. Excel di komputer,

Manfaatnya untuk memudahkan kami melakukan

pengecekan kembali surat-surat masuk melalui

daftar surat masuk tersebut jika diperlukan kembali

nantinya.


dalam kegiatan Surat keluar dari

bagian umum dan administrasi

yang telah selesai di proses di

data dan diregistrasi sebelum di

arsipkan ke file dokumen bagian

umum dan administrasi dengan

teknik berpikir kreatif.



yang berguna. Surat keluar dari bagian umum dan

administrasi yang telah selesai di proses di

kumpulkan di akhir hari, di data dan di sortir

berdasarkan tujuan dan jenis surat (penting/biasa)

kemudian diregistrasi di file dokumen surat keluar

di komputer dengan menggunakan program

Ms.Excel sebelum di arsipkan ke file dokumen

bagian umum dan administrasi Serta disertai

dengan daftar surat keluar perperiode tertentu

yang diketik dengan menggunakan program Ms.

Excel di komputer. Manfaatnya untuk

memudahkan kami melakukan pengecekan

kembali surat-surat keluar melalui daftar surat

keluar tersebut jika diperlukan kembali nantinya.


dalam kegiatan mengumpulkan

dan menyusun berkas-berkas

angka kredit jabatan fungsional







41

auditor kemudian mendata dan



kredit Auditor dengan teknik

sistematis

menyeluruh. Berkas-berkas angka kredit jabatan

fungsional auditor dikumpulkan, digandakan dan

disusun dengan rapi. Berkas tersebut kemudian

didata dengan menyusun daftarnya di file

dokumen menggunakan program komputer

Ms.Excel. Berkas angka kredit di simpan secara

rapi di file arsip angka kredit Auditor dan di file

pribadi masing-masing auditor. Manfaatnya adalah

agar para Auditor bisa menggunakannya sesuai

kebutuhan serta para penilai angka kredit bisa

mengakses berkas angka kredit tersebut untuk

melakukan penilaian angka kredit auditor

selanjutnya.


dalam kegiatan mengumpulkan

dan menyusun berkas-berkas

angka kredit jabatan fungsional

P2UPD, kemudian mendata,

meregistrasi dan menyimpan

arsip angka kredit secara rapi di

file arsip angka kredit P2UPD

dengan teknik sistematis.





menyeluruh berkas-berkas angka kredit jabatan

fungsional Pengawas pemerintah (P2UPD)

dikumpulkan, digandakan dan disusun dengan

rapi. Berkas tersebut kemudian didata dengan

menyusun daftarnya di file dokumen

menggunakan program Ms.Excel. Berkas angka

kredit di simpan secara rapi di file arsip angka

kredit Pengawas pemerintah (P2UPD) dan di file

pribadi masing-masing Pengawas pemerintah

(P2UPD). Manfaatnya adalah agar para P2UPD

bisa menggunakannya sesuai kebutuhan serta

para penilai angka kredit bisa mengakses berkas

angka kredit tersebut untuk melakukan penilaian

angka kredit P2UPD selanjutnya.



42


dalam kegiatan memilah,

menyusun, meneliti dan

mendata kembali keseluruhan

tanda terima LP2P 2015 yang

telah di tandatangani tim LP2P

pusat dan Sekretaris Inspektorat

Provinsi Kalbar dengan teknik

ketelitian dan teknik kerjasama

Digunakan teknik ketelitian yaitu kesesuaian

diantara beberapa data pengukuran yang sama

yang dilakukan secara berulang. Tanda terima

LP2P 2015 yang telah di tandatangani tim LP2P

pusat dan Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalbar

dipilah, disusun, dan diteliti kembali informasi di

dalamnya kemudian di data kembali keseluruhan

tanda terima tersebut berdasarkan nama-nama

pegawai perSKPD yang telah menyerahkan

berkas LP2P dengan lengkap. Tugas tersebut

dilaksanakan secara tim. Untuk itu digunakan

teknik kerjasama yaitu usaha bersama antara

orang perorangan atau kelompok untuk mencapai

tujuan bersama yaitu agar pekerjaan bisa cepat di

selesaikan.


dalam kegiatan memberi

penomoran pada lembar tanda

terima LP2P 2015 berdasarkan

nomor urutan SKPD pada data

keseluruhan SKPD yang

menyerahkan berkas LP2P

secara lengkap dengan teknik

manual dan kerjasama.

Digunakan teknik manual yaitu teknik yang

digunakan tanpa bantuan mesin atau alat-alat

canggih. Dimana prosesnya yaitu dalam

pemberian nomor secara manual pada lembar

tanda terima LP2P 2015 tersebut didasarkan pada

nomor urutan SKPD pada data rekap keseluruhan

SKPD yang telah menyerahkan berkas LP2P

secara lengkap sebelumnya. Dan karena ini kerja

tim maka digunakan teknik kerjasama yaitu usaha

bersama antara orang perorangan atau kelompok

untuk mencapai tujuan bersama. Agar proses

penomoran bisa berlangsung dengan cepat.


dalam kegiatan memberi

penomoran pada lembar tanda

terima LP2P 2015 berdasarkan

nomor urutan SKPD pada data



yang berguna. Tanda terima LP2P 2015 yang

telah diberi penomoran berdasarkan urutan SKPD

yang telah mengumpulkan berkas lengkap,

43

keseluruhan SKPD yang

menyerahkan berkas LP2P

secara lengkap dengan berpikir

kreatif dan kerjasama.

dipisahkan lembarnya, lembar berwarna kuning

untuk arsip di Inspektorat sedangkan lembar

berwarna putih/ asli disiapkan untuk dikirimkan

kembali ke SKPD terkait. Tugas tersebut

dilaksanakan secara tim. Untuk itu digunakan

teknik kerjasama yaitu usaha bersama antara

orang perorangan atau kelompok untuk mencapai

tujuan bersama yaitu agar pekerjaan bisa cepat di

selesaikan.

Tabel 3. Teknik Aktualisasi Nilai Dasar

44

BAB III

RENCANA AKSI

A. Jadwal Implementasi

Jadwal dalam melakukan kegiatan-kegiatan aktualisasi dijelaskan pada

tabel di bawah ini.:

Nama Peserta : Asih Mareti Jacubson Didap Leang, A.Md.

Instansi : Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Tempat Aktualisasi : Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

No Kegiatan Nilai Dasar Tanggal

Pelaksanaan Output

1 Menerima disposisi dari

Kasubbag Administrasi dan

Umum untuk mengetik Surat

ijin cuti pegawai serta Surat

tugas bagi pegawai yang

ditugaskan serta untuk


Sosialisasi Pegawai

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

30 November

s/d 16

Desember

2015

Dokumentasi Memo

Tugas membuat Surat

Tugas Diklat/ Bimtek/

Sosialisasi dan surat

ijin cuti pegawai dalam

bentuk fotocopy

2 Mengetikan surat tugas

Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

30 November

s/d 16

Desember

2015

Dokumentasi Surat


Sosialisasi yang belum

ditandatangani dalam

bentuk fotocopy

3 Mengetik surat ijin cuti

pegawai

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

30 November

s/d 16

Desember

2015

Dokumentasi Surat ijin

cuti pegawai yang

belum ditandatangani

dalam bentuk fotocopy

4 Menyampaikan surat tugas

Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi

Akuntabilitas

Nasionalisme

30 November

s/d 16

Dokumentasi Surat


45

dan surat ijin cuti pegawai

tersebut kepada Kasubbag

Administrasi dan umum untuk

direvisi bila masih ada

perbaikan atau langsung di

tandatangani bila telah

disetujui dan setelah selesai

langsung diserahkan ke

bagian persuratan untuk

proses selanjutnya.

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

Desember

2015

Sosialisasi dan surat

ijin cuti pegawai yang

telah di tandatangani

dan siap digunakan


5 Surat masuk untuk bagian


telah selesai di proses dari

bagian persuratan di data

dan diregistrasi sebelum di

arsipkan ke file dokumen

bagian umum dan

administrasi

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

30 November

s/d 16

Desember

2015

Dokumentasi File

dokumen surat masuk

dan daftar surat masuk


dan foto

6 Surat keluar dari bagian


telah selesai di proses di data

dan diregistrasi sebelum di

arsipkan ke file dokumen

bagian umum dan

administrasi

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

30 November

s/d 16

Desember

2015

Dokumentasi File

dokumen surat keluar

dan daftar surat masuk


dan foto

7 Mengumpulkan dan

menyusun berkas-berkas

angka kredit jabatan

fungsional auditor kemudian

mendata dan menyimpan

arsip angka kredit secara rapi

di file arsip angka kredit

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

2 Desember

2015

Dokumentasi File

dokumen Angka kredit

Fungsional Auditor


dan foto

46

Auditor

8 Mengumpulkan dan

menyusun berkas-berkas

angka kredit jabatan

fungsional P2UPD, kemudian

mendata dan menyimpan

arsip angka kredit secara rapi

di file arsip angka kredit

P2UPD

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

2 Desember

2015

Dokumentasi File

dokumen Angka kredit

Fungsional P2UPD


dan foto

9 Memilah, menyusun, meneliti

dan mendata kembali

keseluruhan tanda terima

LP2P yang telah di

tandatangani tim LP2P pusat

dan Sekretaris Inspektorat

Provinsi Kalbar.

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

3 dan 4

Desember

2015

Dokumentasi dan

lembar Tanda terima

LP2P 2015 dalam

bentuk foto

10 Memberi penomoran pada

lembar tanda terima LP2P

berdasarkan nomor urutan

SKPD pada data keseluruhan

SKPD yang menyerahkan

berkas LP2P secara lengkap.

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

7,8 dan 9

Desember

2015

Dokumentasi dan

lembar Tanda terima

LP2P 2015 yang telah

diberi penomoran

dalam bentuk foto.

11 Menyusun tanda terima LP2P


menyiapkannya untuk

dikirimkan kembali ke SKPD

terkait yang telah

mengumpulkan berkas.

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen

Mutu

Anti Korupsi

10, 11 dan

14 Desember

2015

Dokumentasi Tanda

terima LP2P 2015 dan

data nama pegawai

SKPD yang siap

dikirimkan dalam

bentuk foto

Tabel 4. Jadwal Implementasi

47

B. Jadwal Konsultasi Dengan Coach

Pada tabel dibawah ini merupakan gambaran kegiatan konsultasi

mengenai rancangan aktualisasi bersama coach.

Nama Peserta : Asih Mareti Jacubson Didap Leang, A.Md



No Tanggal Kegiatan Output

Media komunikasi

yang digunakan

(telepon/

SMS/email/fax/dll)

Paraf

Coach

1 28-11-2015

Konsultasi Rencana

kegiatan aktualisasi

dan Laporan

Aktualisasi

Pelaksanaan

kegiatan

aktualisasi yang

terencana dan

pembuatan

Laporan

Aktualisasi

Telepon/

Konsultasi

Langsung

2 04-12-2015

Evaluasi satu

Minggu Aktualisasi

di minggu pertama

dan Konsultasi

tahap 1

perkembangan

Laporan Aktualisasi

Saran dan koreksi

untuk kegiatan

Aktualisasi serta

perbaikan atas

laporan aktualisasi

Telepon/

Konsultasi

Langsung

3 8-12-2015

Melaporkan rencana

kegiatan aktualisasi

Minggu ke 2 dan

Konsultasi tahap 2

perkembangan

Laporan Aktualisasi

Saran untuk

kegiatan

Aktualisasi serta

perbaikan atas

laporan aktualisasi

Telepon/

Konsultasi

Langsung

4 11-12-2015 Evaluasi satu

Minggu Aktualisasi

Saran dan koreksi

untuk kegiatan

Telepon/

Konsultasi

48

di minggu ke-2 dan

Konsultasi tahap 2

perkembangan

Laporan Aktualisasi

Aktualisasi serta

perbaikan atas

laporan aktualisasi

Langsung

5 15-12-2015 Melaporkan hasil

aktulisasi dan hasil

akhir Laporan

Aktualisasi serta

rencana seminar

Laporan Aktualisasi

Laporan aktualisasi

yang siap untuk

diseminarkan

Telepon/

Konsultasi

Langsung

Tabel 5. Jadwal Konsultasi dengan Coach

49

C. Jadwal Konsultasi Dengan Mentor

Pada tabel dibawah ini merupakan gambaran kegiatan konsultasi

mengenai rancangan aktualisasi bersama mentor.

Nama Peserta : Asih Mareti Jacubson Didap Leang, A.Md



No Tanggal Kegiatan Output Paraf Mentor

1 30-11-2015

Pengarahan umum rencana

Aktualisasi di kantor

Inspektorat Prov. Kalbar

Petunjuk untuk

pelaksanaan Aktualisasi

2 04-12-2015

Evaluasi satu Minggu

Aktualisasi di minggu

pertama dan Konsultasi

tahap 1 perkembangan

Laporan Aktualisasi

Saran dan koreksi untuk

kegiatan Aktualisasi

serta perbaikan atas

laporan aktualisasi

3 8-12-2015

Melaporkan rencana kegiatan

aktualisasi Minggu ke 2 dan

Konsultasi tahap 2

perkembangan Laporan

Aktualisasi

Saran untuk kegiatan

Aktualisasi serta

perbaikan atas laporan

aktualisasi

4 11-12-2015

Evaluasi satu Minggu

Aktualisasi di minggu ke-2

dan Konsultasi tahap 2

perkembangan Laporan

Aktualisasi

Saran dan koreksi untuk

kegiatan Aktualisasi

serta perbaikan atas

laporan aktualisasi

5 15-12-2015 Melaporkan hasil aktulisasi

dan hasil akhir Laporan

Aktualisasi serta rencana

seminar Laporan Aktualisasi

Laporan aktualisasi yang

siap untuk diseminarkan

Tabel 6. Jadwal Konsultasi dengan Mentor

50

D. Rencana Antisipasi Kendala

No Kendala Yang Mungkin Terjadi Strategi Mengatasi Kendala

1 Adanya perubahan teknis jadwal

pelaksanaan aktualisasi

Mengganti pelaksanaan aktualisasi dengan

jadwal di hari lainnya.

Tabel 7. Rencana Antisipasi Kendala

51

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan publik harus bekerja dengan

terencana dan tekun untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari fungsi pegawai ASN

(Aparatur Sipil Negara) sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik

serta perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan publik tersebut diterapkan

dengan mengaitkannya pada nilai-nilai ANEKA yaitu; Akuntabilitas,

Nasionlisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.

Dengan adanya Nilai-nilai dasar profesi PNS diharapkan kualitas

pelayanan akan menjadi semakin baik, karena modal dasar untuk setiap

pekerjaan yang akan dilaksanakan berorientasi pada perbaikan terhadap mutu

pelayanan yang berkesinambungan, bebas dari korupsi dan membangun

bangsa.

Nilai – nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen

Mutu, dan Anti Korupsi menjadi dasar bagi aparatur sipil negara dalam

menjalankan tugas-tugas dan kewajiban dalam instansi kerja masing-masing

ASN. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan prajabatan pola baru yang telah

menekankan pentingnya internalisasi dan aktualisasi nilai – nilai dasar profesi

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja, diharapkan akan muncul aparatur

negara yang professional serta menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar

mencerminkan seorang aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik yang

baik.

52

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2013 (2013). Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 23 Tahun 2015 (2015). Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). Modul Diklat Prajabatan

CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015 : Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015: Akuntabilitas. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015 : Nasionalisme. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Indonesia.


CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015 : Etika Publik. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015: Komitmen Mutu. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015 : Anti Korupsi. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. (2015). Buku Panduan

Diklat Prajabatan Pola Baru CPNS Golongan II Umum Angkatan 8 dan 9 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Pontianak : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat.

53

BIODATA

1. NAMA DAN GELAR : ASIH MARETI JACUBSON DIDAP LEANG, A.Md

2. JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

3. NIP : 19810322 201502 2 001

4. AGAMA : KATOLIK

5. PANGKAT / GOL : PENGATUR/ II/c

6. TEMPAT/ TGL. LAHIR : BALIKPAPAN/ 22 MARET 1981

7. STATUS PERKAWINAN : KAWIN

8. JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM

9. UNIT KERJA : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

10. ALAMAT UNIT KERJA : JALAN SUTAN SYAHRIR NO.3, PONTIANAK

NOMOR TELEPON : 0561 - 760282

NOMOR FAX :0561 - 760281

11. ALAMAT RUMAH : JL. KARET KOMP. SURYA KENCANA I BLOK H-6

JERUJU PONTIANAK BARAT

12. NOMOR TELEPON : -

NOMOR HP : 081253849578 - 08115622381

54

55

Government & Nonprofit

Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015