ASPEK KEADILAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON

Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017

152

ASPEK KEADILAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN

(Studi Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo)

Zullaika Tipe Nurhidayah ([email protected])Mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret SurakartaLego Karjoko ([email protected])

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

AbstractThis articel find and analyze the legislation of the implementation of the conversion of agricultural land to non-agricultural industrial area Nguter in Sukoharjo regency to balance the interests of food and industry sector. Further study on the justice aspects of the conversion of agricultural land to non-agricultural areas of Nguter Industrial Area in Sukoharjo Regency in balancing the interests of the food and industrial sectors. The research method used is normative which is peskriptif with approach of Act (statue approach). To know and analyze used among others the principle of legality, theory of bureaucratic theory stuffen, and theory of justice. The results showed that the national legislation is sufficient in balancing the agricultural sector and industrial sector, but in terms of local policy with the local regulation number 14 of 2011 on the spatial plan and Regulation of Sukoharjo Regent No. 67 of 2011 on Space Utilization Permit still unable to balance the agricultural sector as well as the industrial sector. Implementation of agriculture land conversion to non-agricultural areas Nguter Industrial Estate has not fully fulfilled the justice aspect as it tends to increase economic growth from industrial development, although the amount of rice production tends to increase but as population growth keeps increasing and agricultural land keeps decreasing significantly, come food needs can not be fulfilled.Keywords: conversion of agricultural land, justice aspect; Spatial Plan; food; industry

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo untuk menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri. Kajian selanjutnya mengenai aspek keadilan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo dalam menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui dan menganalisis digunakan antara lain prinsip legalitas, teori stuffen teori birokrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan secara nasional sudah cukup dalam menyeimbangkan sektor pertanian dan sektor industri, namun dari segi kebijakan daerah dengan adanya peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang masih belum mampu untuk menyeimbangkan sektor pertanian maupun sektor industri. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan karena lebih cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pembangunan industri, meskipun jumlah produksi padi cenderung meningkat namun karena pertumbuhan penduduk terus meningkat dan lahan pertanian terus menurun secara signifikan, maka di di masa datang kebutuhan pangan bisa tidak terpenuhi.Kata Kunci: alih fungsi lahan pertanian; aspek keadilan; Rencana Tata Ruang Wilayah; pangan; industri.

A. Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara tahun 1945 pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan diperuntukan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Adanya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

153

(UUPA) memberi kewenangan kepala pemerintahan untuk mengatur dan merencanakan penggunaan, peruntukan dan pemeliharaan urusan pertanahan. Wewenang inilah yang dimaksud dengan hak menguasai negara. Berdasarkan wewenang tersebut, pemerintah wajib membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang udara serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 UUPA. Dalam pengertian perencanaan itu, dimungkinkan adanya alih fungsi penggunaan tanah termasuk perubahan penggunaan tanah pertanian untuk kepentingan non-pertanian (Maria S.W Sumardjono, 1994:3).

Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah, sehingga produktivitas pangan terutama padi perlu dipacu. Permasalah yang terjadi di derdasarkan kondisi eksisting lahan Kabupaten Sukoharjo, luas lahan persawahan di Kabupaten Sukoharjo setiap tahun mengalami penyusutan. Pada umumnya, lahan sawah yang hilang dialih fungsi menjadi lahan permukiman dan industri. Berkurangnya lahan sawah ini mengakibatkan berkurangnya produksi padi dan hasil pertanian lainnya. Berdasarkan hasil analisis dari peta guna lahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 dengan Tahun 2016, guna lahan saat ini yang banyak mengalami perubahan adalah terbangunnya lahan untuk dijadikan industri dengan membangun kawasan-kawasan industri dengan dijadikan kawasan stretegis di Kabupaten Sukoharjo. Salah satu kawasan industri yang menjadi penghasil sektor ekonomi yaitu Kawasan industri Kecamatan Nguter.

Dalam hal ini, kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang dan alih fungsi lahan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam upaya penataan serta pengaturan kecenderungan penggunaan lahan. Lebih dari itu diharapkan mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian dalam suatu wilayah guna menjaga keseimbangan lingkungan (Linda Cristi Corolina, Choirul Saleh, Suwondo, 2010:224-225). Berkaitan dengan hal tersebut bahwa pemerintah daerah membuat kebijakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031 sebagai pedoman dalam penatagunaan tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam setiap pembangunan dalam rencana tata ruangnya harus mengandung prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung makna bahwa dalam

menetapkann kebijakan perubahan, peruntukan, fungsi, dan penggunaan lahan pertanian harus memperhatikan aspek keadilan bagi para pihak yang terlibat didalamnya seperti industri, perumahan, dan sektor pangan, baik keadilan untuk generasi yang akan datang, dan juga termasuk didalamnya keadilan secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Keseimbangan dari aspek-aspek tersebut harus berhasil diseimbangkan agar pembangunan kawasan industri di Kecamatan nguter dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan dengan baik dan mensejahterakan manusianya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif. Metode penelitian normatif dalam hal ini penelitian hukum (legal research) adalah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Sifat penelitian hukum ini adalah bersifat Preskriptif dengan menggunakan Pendekatan Undang-undang (statue approach). Teknik analisa bahan hukum bersifat deduksi dan menggunakan metode silogisme. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian di analisa menjadi fakta hukum dan diterapkan dalam menentukan premis minor lalu ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan1. Peraturan Perundang-Undangan terhadap

Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kawasan Industri Nguter Kabuaten Sukoharjo dalam Menyeimbangkan Kepentingan Sektor Pangan dan Industri.

Kecamatan Nguter dalam Rencana Tata Ruang Wilayah direncanakan dan diatur oleh pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo untuk menjadi kawasan strategis dengan pembangunan industri-industri besar. Semua pembangunan industri yang bernilai besar dalam rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo diarahkan ke Kawasan industrri Nguter. Kawasan strategis akan terus dikembangkan untuk menjadi penghasil sektor ekonomi yang efektif dan signifikan untuk daerah. Namun

Zullaika Tipe Nurhidayah. Aspek Keadilan Alih Fungsi Lahan Pertaian ke Non Pertanian...


154

kawasan industri Nguter dalam kondisi eksisting sekarang industri-industri yang sudah didirikan mengubah penggunaan tanah yang dahulu berupa lahan sawah kering maupun sawah basah.

Peraturan perundang-undangan untuk mengatur bidang ketataruangan perlu dibuat dan diatur secara khusus. Negara melalui mesin birokrasinya merupakan fokus dari formulasi kebijakan dan merupakan faktor penentu dari sebuah negara. Futuristik kebijakan yang dibuat pemerintah menempati prioritas utama untuk menyelesaikan masalah masyarakat, apalagi yang menyangkut masalah tata ruang yang mempunyai tingkat dinamika yang amat tinggi (Budiman Widodo, 2013:31). Pengaturan penggunaan ruang dan wilayah berpijak pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuaran rakyat” (Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab XIV pasal 33 ayat 3). Lebih lanjut diatur dalam berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pusat maupun daerah. Perlu campur tangan pemerintah dalam pengaturan penatagunaan lahan agar hak-hak perorangan yang dilindungi negara dapat diwujudkan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur.a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan-peraturan Pokok-pokok Agraria.

Menurut Ostrom sumber daya tanah dalam penggunaan dan pemanfaatannya masuk kedalam model state property atau milik negara. Hal ini berarti tanah termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Maka menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk mengeloIanya yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia, dan berkewajiban menjaga kelestarian hidupnya.

Pasal 2 UUPA menjadi perwujudan dari amanat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Hal itu menjadi kebijaksanaan politik nasional di bidang pertanahan, yang mengamanatkan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalarnnya dan dalam pengggunaannya sematamata ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Pokok-pokok Agraria, pasal 2). Atas dasar ketentuan pasal 2 ayat (4) UUPA, wewenang hak menguasai dari negara tersebut dapat dilimpahkan pada Pemerintah Daerah sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan yang Iebih tinggi. Pembentukan UUPA berlandaskan pancasila sebagai dasar filosofis, terdapat pasal-pasal yang mengandung sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini dijabarkan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 10 ayat (1) , pasal 11 ayat (2), pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 18, dan pasal 53.

b. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas.

Namun dalam pasal 20 ayat (3), (4), (5) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengenai jangka waktu rencana tata ruang menjadi celah untuk melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan. Pasal tersebut menjadi dasar pembentukan mengenai peninjauan kembali rencana tata ruang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk

155

melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pasal 26 ayat (4) dimana Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa pelaksanaan penataan ruang di Kawasan Industri Nguter dilakukan evaluasi setiap 5 tahun 1 kali dengan mengikuti kondisi eksisting, hal ini berarti keadaan lahan pertanian dapat berubah-ubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah. Lahan yang pada awalnya berupa lahan pertanian dapat dengan mudah untuk di alih fungsi dan dalam tahap peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kawasan industri nguter mengubah peruntukan lahan tersebut menjadi lahan yang dimanfaatkan sebagai industri

c. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Amanat Pasal 44 Undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan menyebutkan bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa untuk hal kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan boleh dialihfungsikan. Namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, disebutkan bahwa pembangunan industri yang dilakukan oleh suatu perusahaan biasanya Perseroan Terbatas yang bekerjasama dengan investor tidak termasuk kepentingan umum, maka lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila dialih fungsikan untuk industri tidak diperbolehkan.

d. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemer in t ah da l am Pe ra tu ran Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada pasal 3 bertujuan untuk wewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, mewujudkan keseimbangan ekologis dan mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Terhadap alih fungsi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pasal 35 mengatur bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi lahan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

Industri t idak termasuk dalam kepentingan umum yang diperbolehkan menggunakan lahan sawah untuk dialihfungsi. Suatu lahan dapat dikatakan menjad i l ahan per tan ian pangan berkelanjutan apabila lahan tersebut mampu memproduksi pangan yang memenuhi kebutuhan pangan bukan hanya di daerahnya. Lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat memasok kebutuhan pangan daerah sekitarnya.

Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga untuk mencegah pengurangan jumlah produksi padi yang tidak hanya di gunakan untuk Kabupaten Sukoharjo saja, maka kegiatan alih fungsi harus diatur dengan kebijakan yang lebih fokus untuk melindungi lahan pertanian lahan berkelanjutan sehingga ada kepastian hukum. Pemerintah daerah berhak dan memang harus membuat kawasan industri sebagai wujud pertanggungjawaban terdapat kemakmuran rakyatnya. Namun



156

harus diperhatikan jika pembangunan industri harus mengubah penggunaan lahan sawah yang nantinya akan atau sudah didirikan bangunan pabrik.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031.

Rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo mempunyai arahan program pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun sehingga disebut rencana jangka panjang (RJP Kabupaten). Rencana tata ruang memperhatikan keadaan daerah dan potensi daerah yang ada dengan tidak merusak lingkungan di sekitarnya(Arszandi Pratama, Bayu Wirawan, Dinar Maria, Soly Imam Santoso dan Galuh Shita Ayu Bidari, 2015:6).Keseimbangan dalam perwujudan sektor pertanian dan industri yang berada dikawasan industri menjadi dilematis dalam pelaksanaanya. Kepentingan ekonomi akan menjadi pertimbangan utama apabila sektor pertanian dan industri di sandingkan. Sehingga RTRW di kawasan industri kecamatan Nguter bersifat dinamis yang mengikuti sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat. Dinas pertanian sebagai dinas yang berhubungan langsung , dalam pelaksanaanya dalam rangka kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan memberikan sarana dan prasarana untuk bidang pertanian secara implisit sebetulnya sudah mengarah pada upaya penguatan ketahanan pangan yang berbasis kemandirian dan diversifikasi produksi dalam negeri, dan penciptaan iklim usaha tani yang kondusif, serta mempertahankan keberlanjutan pembangunan pertanian dengan membuat kegiatan seperti:a. Panca usaha tanib. Melakukan intensifikasi

Intensifikasi dilakukan dengan cara:1) Memberikan benih gratis2) Pupuk dengan harga murah3) Bantuan pestisida

c. Membuat model pertanian modern

Pertanian modern adalah pertanian yang menggunakan berbagai teknologi canggih yang memudahkan para petani

dalam mengasilkan panen. Pertanian modern dikembangkan agar masyarakat usia produktif berminat untuk bertani dan tidak menjadikan petani sebagai pekerjaan yang kuno dan memberatkan.

f. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Perizinan merupakan kegiatan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Izin Pemanfaatan Ruang dan izin lokasi adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin tersebut perlu memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pemanfaatan ruang ini dibuat untuk menjamin agar lahan dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standart pelayanan minamal bidang penataan ruang serta yang paling penting adalah kepentingan umum dan masyarakat dapat terlindungi apabila ada dampak yang ditimbulkan.

Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dengan perubahan penggunaan tanah berdasarkan pasal 24 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dapat diberikan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu:a. Aspek rencana tata ruang;b. Aspek pertimbangan teknis pertanahan

yang meliputi tata guna tanah, penguasaan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah dan kemampuan tanah serta keadaan hak atas tanah yang bersangkutan;

c. Aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Peraturan kebijakan mengenai perlindungan lahan pangan di Kabupaten Sukoharjo belum ada yang mengatur secara khusus. Dikhawatirkan keberadaan industri yang semakin berkembang tanpa kontrol kebijakan yang pasti, akan mengakibatkan tergerusnya sektor pertanian sehingga penurunan lahan pertanian akan terus terjadi dan jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Akibatnya jumlah

157

produksi beras, hasil-hasil pertanian akan menurun.

Kekuasaan birokrasi memang penting. Dalam mewujudkan adil dan perlakuan yang sama bagi seluruh penduduk ternyata membutuhkan seperangkat hukum yang kompleks dan peraturan-peraturan administratif. Untuk dapat berfungsi, setidak-tidaknya masyarakat harus memberikan pengertiannya, karena perangkat hukum belum cukup mampu dalam melakukan kontrol atau penerapan hukum. Dengan demikian, keadaan menjadi sulit bila masyarakat cenderung tidak mematuhi hukum (Gary Rachman Jusuf, 1987:202).

2. Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo Dalam Aspek Keadilan Bagi Sektor Pangan Dan Industri.

Kawasan industri mempunyai peranan dan fungsi yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur indsutri berkeunggulan komparatif dan kompetitif serta meningkatkan produktivitas, efisien dan memperkokoh stabilitas ekonomi nasional. Kawasan industri sebagai salah satu basis kegiatan produksi dan distribusi yang berdaya saing tinggi perlu diperluas dan dikembangkan ke daerah-daerah yang potensial. Selanjutnya, pengembangan dan perluasan kawasan industri ke daerah daerah yang potensial itu akan mendukung perluasan ekonomi daerah dan desentralisasi pembangunan secara efektif dan efisien dalam upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah (Rahardjo Adisasmita, 2010:137).

Terbukti dengan adanya kawasan industri besar di Kecamatan Nguter menjadikan sektor industri menyumbang pendapatan terbesar di Kabupaten Sukoharjo. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sukoharjo tahun 2015 yang ditunjukan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 5,69% sedangkan 2014 5,40%. Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 38,87% dengan laju pertumbuhan sebesar 2,98%. Sektor Pertanian, kehutanan dan

perikanan yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan bagi perekonomian Sukoharjo sebesar 9,84% dengan pertumbuhan riil sebesar 7,18% (Sukoharjo dalam Angka, 2016).

Apabila dilihat dari aspek keadilan, keadaan tersebut termasuk dalam keadilan utilitarianisme yaitu bahwa adil mengandung kemanfaatan. Adil menjadi prinsip kebahagiaan terbesar yang menjadi tujuan dan mengesampingkan kebenaran dan keindahan. Sesuatu hal menjadi tujuan sekelompok orang yang dapat menjadikannya bahagia dengan menggunakan caranya sendiri yang dianggap benar. Selama kebahagiaan dapat dicapai dengan cara tersebut maka semua hak dan klaim individu maupun kelompok lain dapat diabaikan.

Guna memenuhi aspek keadilan dalah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian seharusnya keadaan tersebut harus sesuai pandangan Rawls tentang prinsip-prinsip keadilan bahwa kebebasan‐kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. John rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Apabila dilihat berdasarkan besarnya sumbangan sektor Industri dibandingkan dengan pertanian. Maka sektor industri dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Suatu daerah tidak bisa selalu mempertahankan daerah hijau karena adanya kepentingan daerah tersebut. Dalam rangka memenuhi aspek keadilan, pertumbuhan ekonomi di kawasan industri Nguter sudah merata namun belum maksimal. Pendistribusian hasil ekonomi akibat adanya kawasan Industri masih terjadi ketidakseimbangan dimana masyarakat sekitar tidak semuanya mendapatkan dampak positif adanya kawasan industri. Akibat perubahan penggunaan lahan sawah di kawasan Industri



158

Nguter Kabupaten Sukoharjo berdampak pada menurunnya lahan sawah di tingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan.

Menurut Rawls, keadilan sebagai prinsip pendistribusian hak dan kewajiban, beban dan kemanfaatan/keuntungan bahwa keadilan harus menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu. Ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, menjadikan hukum menjadi alat untuk mencapai keadilan menurut Rawls. Penggunaan tanah bersama dengan pengaturan dan dibawah pimpinan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam arti keseluruhan rakyat Indonesia bukan hanya golongan tertentu. Maka dalam rangka mencapai tujuan itu, warga negara dimungkinkan menguasai sebagian tanah bersama secara individual untuk digunakan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi masing-masing keluarganya, namun dalam pemenuhan pribadi tersebut tidak boleh sampai merugikan kepentingan bersama.

Pelaksanaan Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter Kabupaten Sukoharjo berorientasi pada aspek keadilan Utility dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dari Rawls karena beberapa hal-hal berikut:a. Alih Fungsi Lahan pertanian menjadi

Industri lebih mementingkan faktor ekonomi. Adanya kawasan industri Nguter menjadi alat pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo.

b. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang masih sangat terbatas. Dalam proses perencanaan masyarakat tidak dapat menyuarakan pendapat secara optimal. Pada sosialisasi perencanaan pemanfaa tan ruang, masyarakat hanya diberikan pengertian mengenai dampak positif seperti harga tanah yang mahal, daerah akan menjadi maju, sedangkan dampak negatif adanya dampak kawasan industri terhadap lahan pertanian kurang di sosialisasikan.

c. Kebijakan perencanaan kawasan industri Nguter berorientasi pada pencapaian

tujuan berjangka panjang yang masih belum sesuai sasaran dan menggunakan pemecahan masalah berjangka pendek. Pembentukan kawasan industri seharusnya harus dengan pengelolaan yang jelas dengan melibatkan pihak ketiga sehingga peruntukan dan pemanfaatanya jelas, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan pengendalian pembangunan. Pembentukan kawasan industri juga harus memperhatikan lingkungan sekitar yang masih banyak pertanian dan pemukiman warga.

d. Belum ada sanksi tegas bagi para pelanggar yang melakukan pelanggaran alih fungsi lahan karena rencana RTRW bersifat dinamis sehingga bisa dilakukan evaluasi.

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk industri diperlukan solusi yang tepat agar tercapai keadilan dengan mengutamakan kepentingan bersama yaitu meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan sektor ekonomi dari sektor pertanian dan sektor industri. Perlu Perlindungan kepada petani dan usaha taninya dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah agar petani memiliki insentif ekonomi bekerja di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan secara nasional harus tertuju pada terwujudnya kondisi sektor pertanian yang tangguh, tidak cenderung mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama kabupaten/kota yang memiliki kewenangan otonomi daerah. Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan dalam rencana penataan ruang untuk memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya agar fungsi sosial dalam mencapai aspek keadilan dapat terpenuhi. Pemerintah kabupaten dengan usaha-usaha untuk meningkatkan produktifitas padi yang selama ini sudah dilaksanakan agar dapat lebih bijak agar tidak lebih banyak lagi kehilangan sektor pertaniaanya sehingga ketahanan pangan dapat tercapai dan kebutuhan industri dapat terlaksana.

D. Simpulan1. Peraturan kebijakan mengenai alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tidak semuanya dapat menyeimbangkan antara sektor pangan dengan sektor industri. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Pokok-pokok

159

Agraria, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah dapat menyeimbangkan sektor pangan sedangkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031 belum sepenuhnya menyeimbangkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian karena terdapat peninjauan kembali setiap 5 (tahun) 1 (satu) kali.

2. Pelaksanaan Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter Kabupaten Sukoharjo berorientasi pada teori utility karena beberapa hal-hal berikut:a. Alih Fungsi Lahan pertanian menjadi

Industri lebih mementingkan faktor ekonomi. Adanya kawasan industri Nguter menjadi alat pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo.

b. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang masih sangat terbatas.

c. Kebijakan perencanaan kawasan industri Nguter berorientasi pada pencapaian tujuan berjangka panjang yang masih belum sesuai sasaran dan menggunakan pemecahan masalah berjangka pendek.

d. Belum ada sanksi tegas bagi para pelanggar yang melakukan pelanggaran alih fungsi lahan karena rencana RTRW bersifat dinamis sehingga bisa dilakukan evaluasi.

E. Saran1. Perlu adanya kesadaran mengenai pentingnya

penataagunaan tanah baik dari warga dan pemerintah dengan mentaati peraturan perundang-undangan untuk mempertahankan, mengendalikan, dan melindungi lahan pertanian agar alih fugsi lahan pertanian ke non pertanian tidak terus terjadi.

2. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi namun pangan harus lebih diutamakan karena menyangkut hak semua orang sehingga lahan

pertanian untuk mencapai aspek harus menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu. Ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, menjadikan hukum menjadi alat untuk mencapai keadilan menurut Rawls. Penggunaan tanah bersama dengan pengaturan dan dibawah pimpinan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

F. Daftar Pustaka

Arszandi Pratama, Bayu Wirawan, Dinar Maria, Soly Imam Santoso dan Galuh Shita Ayu Bidari. 2015. Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

Budiman Widodo. 2013. Kebijakan Perkotaan dan Daerah dalam Perspekif Fungsi Sosial Tata Guna Lahan. Surakarta: Sebelas Maret University Pers.

Linda Cristi Corolina, Choirul Saleh, Suwondo, “Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo).” Artikel Pada Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 2, 2010.

Maria S.W Sumardjono, 1993, “Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Provinsi DIY Tahun 1983-1987”, Artikel Pada Jurnal Mimbar Hukum No.17 Vol. IV, 1994.

Peter M. Blau, Marshall W. Mayer. 1987. Bureaucrazy in Modern Society, yang sudah diterjemahkan oleh Gary Rachman Jusuf, 1987, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana.

Rahardjo Adisasmita. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu.


Documents

ASPEK KEADILAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON