KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Transformasi Kelembagaan ï Pasti Lebih Baik

Laporan Perkembangan

Jakarta, Juni 2020

Unit PengelolaPlatform Pembayaran PemerintahAdhoc

KMK 36/KMK.01/2014

IS 3 Fungsi back office “Shared service” untukseluruh K/L, dipusatkandi Kemenkeu

KMK 974/KMK.01/2016 IS 10 Pengelolaan KeuanganNegara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi

KMK 302/KMK.01/2018 IS 8 Simplifikasi PelaksanaanAnggaran Melalui PenggunaanTeknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)

KMK 125/KMK.01/2020 IS 11 Simplifikasi PelaksanaanAnggaran Melalui PenggunaanTeknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)

2014

2016

2018

2020

EVOLUSI PROGRAM

3

Sekilas tentangPlatform Pembayaran Pemerintah

Mengacu Blue Print KepdirjenPerbendaharaan KEP- 2E6/PB/2019

1. Platform Pembayaran Pemerintahsebagai Pelaksana Layanan Share Service Pembayaran Pemerintah

2. Layanan Share Service yang diwujudkan yaitu layananadministrasi digital atas proses transaksi pada system yang salingterhubung dalam kerangkaPlatform Pembayaran Pemerintah

3. Sentralisasi layanan dilakukan oleh suatu unit di Ditjen Perbendaharaanyang disebut sebagai Shared Service center

4

Sekilas tentangPlatform Pembayaran Pemerintah

1. Platform Pembayaran Pemerintah merupakan Jembatan yangmenghubungkan berbagai system elektronik pendukungpelaksanaan anggaran supaya ekosistem pembayaran dapatdilakukan secara digital dan diakses pejabat yang berwenang dariberbagai channel yang memungkinkan.

2. Platform berfungsi sebagai konsolidator backend systemelektronik.

3. Perubahan ke era digital menimbulkan tanggungjawab lebihbesar dalam pengelolaan data transaksi digital yang terkaitpengeluaran negara, yang tidak dapat dihindari oleh DJPb sebagaipenyedia core system pembayaran pemerintah (SAKTI dan SPAN).

4. Dalam lingkungan digital penuh, perlu unit pengelola proses bisnisdan dokumen elektronik, termasuk supervisi SLA kerjasama systemelektronik, terpisah dari fungsi regulasi dan pengembangan aplikasi.

5. Jumlah kerjasama system elektronik akan terus tumbuh sesuaikebutuhan dan skope layanan pembayaran, termasuk penjadwalanpembayaran.

5

Pengguna dan layanan

Platform pembayaran pemerintah

Kemenkeu

Service Bus

HRIS

PLN/Telkom

marketplace

Sistem pendukunglainnya

Gaji Web

SAKTI

SPAN

Dashboard/ analytic

PembayaranGaji

Common espenses

Perjalanandinas

Pengadaansederhana

Bansos

Administrasikeuangan

JadwalPembayaran

Analisa data

Analisa perilaku

penggunaKeamanan data Repositori Bukti

DigitalDasboardInformasi

Pejabatpengadaansebagaipenggunajasa

PengelolaBansos

Unit Pengelolakepegawaian

Auditor

Pemilik Sistemelektronik/ mitramarketplace

Operator komunikasi Analis kebijakanstatistik

PPK/PPSPM penggunalayanan

User KPPN /BUN

Regulator/ policy maker

6

Batasan Cakupan Layanan Platform

Batasan:1. Semua transaksi yang melalui platform

berasal dari sistem elektronik (SE) mitra, sehingga seluruh transaksi pada platform adalah digital.

2. Aplikasi SAKTI masih mengakomodasitransaksi non platform untuk memenuhikebutuhan satker. Sehingga masihterdapat transaksi hardcopy.

3. Dokumentasi transaksi yang melaluiplatform menjadi tanggungjawab unit pengelola. Sedangkan transaksihardcopy menjadi tanggungjawabPPSPM satker berkenaan.

4. Tanggungjawab memelihara dokumenhingga 18 tahun sesuai UU Tipikor.SE/Vendor

TidakBekerjasama

Sistem ElektronikBekerjasama

DO

KUM

EN D

IGIT

AL

HARDCOPY

7

Proses bisnis Platform – Gaji Web

7

ASN/Polri/TNI

HRIS Mitra

PengelolaPlatform

Perjanjiankerjasama

(SE Bersama)

Platform PembayaranPemerintah

PPK PPSPM

DS & OTP

Rekap GajiPembayaran

Bank Operasional

K P P NLa

yana

nD

igita

lLe

gal

Ope

rasi

onal

Peng

elol

aan

Kas

Neg

ara

Reg

ulas

iPel

aksa

naan

Angg

aran

HRIS Mitra

RepositoriDok Digital

Data analytic

JadwalPembayaran

U P K

PPABP

Gaji web

Transaksidigital

AktifitasFisik

OperasionalPlatform (back end)

8

Proses bisnis Platform –Common Expenses

8

SistemElektronik CE

Perjanjiankerjasama

(SE Bersama)

Platform PembayaranPemerintah

PPK PPSPM

DS & OTP

Lembar tagihan

Transaksidigital

Fisik BJ

Laya

nan

Dig

ital

Lega

l O

pera

sion

al

Reg

ulas

iPel

aksa

naan

Angg

aran

OperasionalPlatform (back end)

Sistem Elektronik CE

RepositoriDok Digital

Data analytic

JadwalPembayaran

common expensesPembayaran

Bank Operasional

Peng

elol

aan

Kas

Neg

ara

PengelolaPlatform

K P P N

9

Tim Pengelola Platform (adhoc)

Dasar penugasan KEP-130/PB/2020Tanggal 9 Juni 2020 tentangTim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (Ad Hoc)

Berlaku mulai 1 Januari 2020 sampai dengan ditetapkannya Unit Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah dedicated (target tahun 2024).

Pengarah Tim Asistensi

DirjenPerbendaharaan

Penanggungjawab

Ketua Tim

PokjaPengembangan

LayananPokja Operasional Pokja Manajemen

Mutu dan HukumPokja

Pengembangan IT

Sekretariat Anggota tim dari lintas direktorat, berbagai disiplin keilmuan dan keahlian

10

2020Persiapan1. Development SAKTI

web, Gaji web, Kemenkeu Service bus

2. Pengembanganregulasi platform

3. Penyusunan tim adhoc4. Change management

& communication

2021Piloting I1. Payroll DJPb & Sekjen2. Common expenses

DJPb & Sekjen3. Perluasan layanan

pengelolaan KKP (3)4. SLA Bansos (1)5. Pengembangan

regulasi perjadin6. Change management

& communication

2022Piloting II1. Perjadin DJPb &

Sekjen2. Payroll & Common

expenses Kemenkeu3. Perluasan kerjasama

HRIS KL lain (3)4. SLA travel provider (3)5. SLA Marketplace (3)6. Change management

& communication

2023Roll Out1. Roll Out2. Perjadin Kemenkeu3. Payroll 4 KL4. Common Expenses 4 KL5. Perluasan HRIS KL

lain (20)6. SLA common expenses (6)7. SLA marketplace (3)8. Change management &

communication

2024Pengembangan1. Pengembangan2. Perjadin 4 KL3. Payroll & common

expenses seluruh KL4. Perluasan HRIS KL (60)5. SLA marketplace &

common expenses (10)6. Pengelola dedicated

terbentuk7. Change management

& communication

Milestone Platform

11

Perkiraan WBS 2020-2024

11

2020 2021 2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

SAKTI Web

GAJI Web

KSB

Regulasi

Operasional

Infra

Organisasi

SAKTI Pengembangan Redesain Anggaran

SAKTI Penerapan 7 modul

GAJI web pengembangan modul

installation

Operational

RPMK piloting platform

RPMK revisi PMK 190

SLA com exp

Dasboard

operasional

Pengembangan Data analitic

SLA KKP SLA mPlace SLA com exp SLA mplace

Ruang kerja ops

Perluasan HRIS Perluasan HRIS Perluasan HRIS Perluasan HRIS

RPMK perjadin RPMK update piloting platform RPMK roll out platform

SSC adhoc perananKPPN

organisasiSSC

SSC dedicatedevaluasi SSC adhoc

Dit SITPPokja IT

Pusintek

Dit PAPokja P Layanan

Tim SSCPokjaOps

Setditjen

Evaluasi SLAEvaluasiProsbis SSC Evaluasi kapasitas handling

SLA HRIS

SAKTI & GAJI web Operasional

PokjaMM & Hukum

12

Change Management Framework

12

• Kurangnya komitmen daristakeholder

• Terdapat potensi terjadinyakejadian yang tidak realistissebagai akibat dariimplementasi inisatif strategis

• Resistansi dari stakeholderuntuk mengubah model operasional eksisting

Risks & ThreatsAwareness Understanding Acceptance Commitment Successful

Transformation

Change Management Program diformulasikan untuk memastikan transisi dari kondisisekarang (current state) ke kondisi yang diharapkan (target state) dapat dilakukandengan baik dan didukung dengan tindakan yang memadai

Change Vision and Approach

Stakeholder Engagement &

Change LeadershipCommunication

LearningChange Agent &

Change Readiness

Organizational Impact & Alignment

13

Tim Pengelola Platform (adhoc)

1. Sesditjen, RM Wiwieng Handayaningsih2. Direktur PA, Sudarso3. Direktur PKN, Didyk Choiroel4. Direktur SITP, Saiful Islam

Penangung Jawab

Direktur SP, Agung Yulianta

Pengarah

KEP-130/PB/2020 tanggal 9 Juni 2020Tim Pengelola PPP (Ad Hoc)

Selama proses piloting, SSC berbentuk unit ad hoc PengelolaPlatform yang melekat pada berbagai pemilik proses bisnisberdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan.

14

Tim Pengelola Platform (adhoc)

Ketua

PokjaPengembangan

Kerjasama Layanan

PokjaPengembangan

Teknologi Informasi

PokjaLayanan

Operasional

PokjaManajemen Mutu

dan Hukum

Kasubdit Transformasi KelembagaanRd. Yen Yen Nuryeni

Kasubdit APPAAgung Kurniawan

Purbohadi

Kasubdit PPSISiswanto

Kasubdit PA IIIWibawa Pram Sihombing

Kasubdit ProbiskumSyakran Rudy

Perkembangan Platform per Juni 2020

Progress:1.Telah ditetapkan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-

24/PB/2020 tentang Tim Asistensi Platform PembayaranPemerintah;

2.Telah ditetapkan KEP-130/PB/2020/ tentang Tim PengelolaPlatform Pembayaran Pemerintah (adhoc)

3.Rapat pembahasan regulasi masih berjalan. Rencananyaterdiri atas PMK piloting SSC dan PMK revisi PMK 190. Estimasiselesai diharapkan bersamaan pada bulan November 2020

4.Rapat pembahasan UR (User Requirement) teknis untukPayroll antara tim Pengelola, Pusintek, dan Biro SDM (HRIS)telah dilaksanakan pada awal Juni 2020.

5.Pembangunan Kemenkeu service bus dilaporkan sudah 95%,awal Juli diharapkan dapat dilakukan testing koneksi denganSAKTI dan Gaji Web.

6.Front end Gaji web sudah mencapai 80%, termasuk sistemloader, parameter loader dan pembuatan report.

7.SAKTI web sudah menyelesaikan UAT (berdasar requirementOktober 2019) selanjutnya akan dilakukan Vulnerability tesdan stress test. 15

Rekomendasi/Tindak lanjut

Progress dan Isu StrategisIsu StrategisSSC1. Perubahan mindset dan culture dari

hardcopy/manual ke digitalisasi baik untuk proses dan dokumen berdampak besar

2. Sistem core (SAKTI web, Payroll web) sedang proses pengerjaan paling cepat siap pada bulan September 2020.

3. Proses penyamaan data HRIS dengan Payroll masihbelum dilakukan

1. Agar seluruh infrastruktur platform dan KemenkeuService Bus berada dan dikelola oleh Pusintek.

2. Penerbitan PMK Piloting3. Perlu menjaga konsistensi antara referensi kode

satker pada HRIS dan Aplikasi Gaji Web pada saatpiloting. Sebagai dampak dari koneksi HRIS denganGaji web.

4. Isu legalitas dokumen digital sesuai UU ITE

Terima kasihLebih dekat dengan kami

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 4 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta – 10710021-3457618, 021-3449230 Ext. 5406pmodjpb@kemenkeu.go.id; pmodjpb@gmail.com

@pmodjpb

17Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tugas Tim Pokja

1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokja dalam kegiatan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan PPP

2. Melakukan koordinasi penyusunan program kerja dan jadwal kegiatanpenyelenggaraan PPP

3. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian dukungan administrasi pada penyelenggaraan PPP

4. Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat Tim Pengelola PPP 5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan PPP dan laporan lainnya

sesuai kebutuhan6. Melakukan pengelolaan urusan administrasi lainnya pada penyelenggaraan PPP 7. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Tim Pengelola PPP

Sekretariat Organisasi Adhoc

18Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tugas Tim Pokja

1. Membuka kerja sama PPP dengan pemilik sistem elektronik2. Menyusun kajian dan kebijakan kerja sama PPP dengan pemilik sistem elektronik3. Menganalisa kebutuhan dan prioritas kerja sama dalam perumusan NK dan/atau

kontrak kerja sama pada PPP 4. Merumuskan perjanjian dan/atau naskah kerja sama pada PPP 5. Pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antar pengguna PPP 6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kerja sama PPP dengan

pemilik sistem elektronik 7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama PPP dengan pemilik

sistem elektronik8. Melaksanakan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan

dengan kerja sama pemecahannya dalam skala tertentu 9. Melaksanakan administrasi program aplikasi

Pokja Pengembangan Kerjasama Layanan

19Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tugas Tim Pokja

1. Melakukan perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem pada PPP 2. Melakukan penyusunan arsitek dan analisis kapasitas teknologi informasi pada PPP3. Menyusun bahan kajian dan penyusunan kebijakan standarisasi teknis dan teknis

operasional pada PPP4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan standarisasi teknis

pada ekosistem dan pelayanan operasional pada PPP5. Melakukan pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, keamanan sistem,

dan jaringan komunikasi data, basis data, pengolahan data dan dokumen, dan pemeliharaan master file data transaksi yang tersimpan pada PPP

6. Mengembangkan prosedur administrasi sistem, keamanan user, dan dukungan teknis dalam rangka meningkatkan pelayanan pada penyelenggaraan PPP

Pokja Pengembangan Teknologi Informasi

20Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tugas Tim Pokja

1. Melakukan pengelolaan data, analisis, perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem, serta pelaksanaan layanan operasional pada PPP

2. Melakukan rekonsiliasi data transaksi yang melintas dan tersimpan pada PPP3. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan standarisasi teknis

pada ekosistem dan pelayanan operasional pada PPP4. Melakukan pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, keamanan sistem

dan jaringan komunikasi data, basis data, pengolahan data dan dokumen, dan pemeliharaan master file data transaksi yang tersimpan pada PPP

5. Mengembangkan prosedur administrasi sistem, keamanan user dan dukungan teknis dalam rangka meningkatkan pelayanan pada penyelenggaraan PPP

6. Melaksanakan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungandengan layanan operasional serta pemecahan permasalahan dalam skala tertentu

7. Melaksanakan administrasi program aplikasi

Pokja Layanan Operasional

21Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Melakukan koordinasi dan melaksanakan perumusan peraturan pada PPP 2. Melakukan koordinasi dan melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan dibidang

pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kas terkait dengan penyelenggaraan PPP 3. Melakukan koordinasi dan melaksanakan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria,

dan tata kelola dalam penyelenggaraan PPP 4. Menyiapkan bahan kajian hukum atas kebijakan standarisasi teknis dan teknis operasional pada

PPP 5. Memberikan pertimbangan hukum dan penelitian/penelaahan contract drafting

rancangan perjanjian dan/atau naskah kerja sama pada PPP 6. Memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang

berkaitan dengan penyelenggaraan PPP 7. Menyiapkan bahan penyusunan strategi, perancangan dan pelaksanaan uji coba

pengembangan konsep penjaminan mutu (quality assurance) PPP 8. Melakukan pemetaan, penilaian, dan pengembangan strategi pengelolaan risiko dan

hukum pada PPP

Pokja Manajemen Mutu dan Hukum

Tugas Tim Pokja

22

Output Tim Pengelola Platform (adhoc)

Sekretariat01

Pengembangan IT

03

Pengembangan

Layanan

02

Manajemen

Mutu dan

Hukum

05Operasional

04

1. Penyusunan SLA dengan layanankepegawaian (HRIS)

2. Penyusunan SLA untuk common expenses (PLN/Telkom dll)

3. Penyusunan SLA untuk perjalanandinas

4. Penyusunan SLA dengan marketplace5. Penyusunan SLA untuk layanan

bansos Rekonsiliasi data mitra6. Analisa data perilaku user SAKTI7. Penyediaan layanan akses dokumen

elektronik8. Penyediaan layanan business

intelligent9. Penyediaan dashboard data transaksi10.Analisa user experience

Produk Fase Operasional1. RPMK pengganti PMK 190 (Dit PA)2. RPMK operasional platform (Dit PA)3. Pengaturan jadwal pembayaran (Dit

PKN)4. Kajian organisasi dedicated

(Setditjen)5. Kajian peranan KPPN pasca

Platform (Setditjen)6. Sistem SAKTI web (Dit SITP)7. Sistem Gaji web (Dit SITP)8. Kemenkeu Service Bus (Dit SITP &

Pusintek)9. End User License Agreement SAKTI

dan Gaji Web (Dit SITP)10.Assessment legalitas SLA/legal

opinion (Dit SP)11.Kajian Pengendalian Internal

Pengelola Platform (Dit SP)12.Penyiapan standar layanan dan

manajemen (Dit SP)

Produk Fase Pengembangan Platform

23

Executive Dashboard

Efektifitas Program Platform• %transaksi SSC• %kepatuhan satker penjadwalan pembayaran• Jumlah hari keterlambatan• %gap kepatuhan SLA• Jumlah user aktif

Real time spending monitor• outstanding bill & due (hanya di platform)• historis dan estimasi pengeluaran (hanya di platform) • historis dan estimasi diskon/manfaat + risiko (dalam Rp) • %komitment, realisasi, pagu

Schedule disbursementjadwal settlement berikutnya

Fungsi:1. Pendukung garis organisasi dengan tujuan yang strategis2. Pendukung pengukuran progres dalam program kerja

24

Operational Dashboard

Efektifitas Program Platformq %kepatuhan PPK/PPSPM untuk memastikan penjadwalan

pembayaran dapat dilaksanakanq %kepatuhan SLA untuk memastikan risiko keperdataan

tertanganiq % data masuk, approval PPK/PPSPM, rejectq Notifikasi gangguan jaringan, keamanan, infrastrukturq Notifikasi transaksi tidak wajarq Notifikasi feed back pengguna/mitraq Tindak lanjut penyelesaian atas notifikasi

gangguan/transaksiq Infografis load transaksi

Real time spending monitor (outstanding bill & due(hanya di platform)

Schedule disbursementjadwal settlement berikutnya

Fungsi:Ø Pendukung monitoring dari aktivitas proses bisnis

01

Single interaction to core process

(tidak perlu membuka banyak

aplikasi karena data sudah terhubung)

S I M P L E

02

Penurunanresource clerical works dan admin

cost serta Paperless pada seluruh

rangkaian proses bisnis pengelolaanbelanja Pemerintah

di Satker (satkerdapat lebih fokuspada tusi utama)

E F F I C I E N T

03

Efektifitas proses pelaksanaan

anggaran K/L dan Perencanaan kas

yang lebih terkendali dan

optimalisasi melalui scheduled

payment

E F F E C T I V E

04

Akuisisi data transaksi keuangan

yang lebih masifdan pada level

yang lebih detil (big data) yang dapat

diolah untukberbagai

kebutuhan

DATA ANALYTICS

Manfaat Pengembangan Platform

26

CMC Project DeliveryPlatform Pembayaran Pemerintah

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

A-----

B Memastikan Kesiapan SDM (Stakeholder Maping )1.

- Penambahan jumlah SDM Pengelola Platform- Peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM Pengelola Platform melalui

Training/FGD/Sosialisasi/One on One Meeting- Reviu efektifitas edukasi melalui kegiatan pre test dan post test; atau penyebaran

kuesioner2.

- Peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM Pengguna Platform melalui Training/FGD/Sosialisasi

- Perluasan informasi melalui berbagai sarana (medsos, Duta Transformasi, layanan HAI DJPb, banner, brosur/leaflet, video tutorial)

- Reviu efektifitas edukasi melalui kegiatan pre test dan post test; atau penyebaran kuesioner

3.- Peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM Penyedia Layanan melalui

Training/FGD/Sharing Session- Reviu efektifitas edukasi melalui penyebaran kuesioner

C

- Rapat Rutin Bulanan/Triwulanan- Pembentukan WA Grup- Pengisian task dan pelaporan melalui Collaboration Kemenkeu

D Memastikan Kesiapan Memasuki Tahap Selanjutnya

- Pelaksanaan Survey Awareness- Pelaksanaan Survey Readiness

E Evaluasi Efektivitas Change Management

- Laporan Hasil Evaluasi - Rekomendasi Penyesuaian Kebijakan Change Management

2021 2022 2023 20242020

Monitoring kesiapan HRIS

SDM Pengelola Platform (Tim Pengelola Platform)

SDM Pengguna Platform (Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan. ASN Pengguna Layanan)

SDM Mitra Penyedia Layanan (Pusintek, PLN, Telkom, Market Place)

Change Management Task

Monitoring kesiapan Excecutive Dashboard dan Operational Dashboard

Memastikan kesiapan struktur, regulasi dan infrastrukturMonitoring kesiapan struktur/organisasi/unit Pengelola PlatformMonitoring kesiapan regulasi Monitoring kesiapan sistem SAKTI Web, Gaji Web, Kemenkeu Service Bus

(Evaluate engagement and communication effectiveness)

(Coordinating and reporting tools )

(Stakeholder Enggagement and Change Readiness)

Memastikan Kemudahan Koordinasi dan Pelaporan

27

Proses bisnis Platform –Marketplace

27

SistemElektronikMitra

Perjanjiankerjasama

(SE Bersama)

Platform PembayaranPemerintah

PPK PPSPM

DS & OTP

Lembar tagihan

Transaksidigital

Fisik BJ

Laya

nan

Dig

ital

Lega

l O

pera

sion

al

Reg

ulas

iPel

aksa

naan

Angg

aran

OperasionalPlatform (back end)

Sistem Elektronik Mitra

RepositoriDok Digital

Data analytic

JadwalPembayaran

Penyedia Barang JasaPembayaran

Bank Operasional

Peng

elol

aan

Kas

Neg

ara

P B J Pengiriman BJ

PengelolaPlatform

K P P N