Embed Size (px)
Citation preview
2
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Kopi SebagaiPenggerak Ekonomi
Indonesia bukanlah sekadar salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Indonesia juga merupakan negara penikmat kopi. Kopi merupakan bagian penting dari kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari, baik mereka yang hidup di perkotaan maupun pelosok pedesaan. Segelas kopi yang kita nikmati menggambarkan bagaimana suatu sektor mempunyai dampak yang besar untuk menggerakan roda perekonomian untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
3
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Daftar Isi
01
04 05
Kilas Kinerja 2018
Analisis Kinerja Tata Kelola Pemerintahan
Perumusan Kebijakan Fiskal
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Kekayaan Negara
Sistem Pengendalian Intern diKementerian Keuangan
Manajemen Risiko
Whistleblowing System: PengelolaanSaluran Pengaduan
Keterbukaan Informasi Publik
115
120
168
179
180
181
184
Arah Kebijakan Dan StrategiKementerian Keuangan 2015-2019
Pengelolaan Kinerja OrganisasiKementerian Keuangan
Highlight Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Ta 2016 Audited Laporan Realisasi Anggaran
Kemenkeu Dalam Angka
Peristiwa Penting
Penghargaan KementerianKeuangan Tahun 2018
Sambutan Menteri KeuanganLaporan Tahunan Kementerian Keuangan 2018
7
12
15
18
22
36
40
4
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
02
06
03
07
Profil Kementrian
Stakeholder Relations
Sumber Daya Manusia
Laporan KeuanganKementerian KeuanganRepublik Indonesia
Visi, Misi dan Tata Nilai
Sejarah Pengelolaan Keuangan
Struktur Organisasi Kemenkeu
Profil Pejabat
Kerjasama Internasional
Tanggung Jawab Sosial
Profil SDM Kementerian Keuangan
Pengelolaan SDMKementerian Keuangan
Peningkatan Kapasitas SDM
Pengawasan dan Penegakan Disiplin
47
50
55
56
197
212
83
86
99
103
5
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
01Kilas Kinerja
6
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18K
ilas
Kin
erja
0 1
Bab
Semua hal baik berasal dari sumbernya. Benih-benih kopi yang ditanam para petani tidak saja memberi dampak ekonomi bagi desanya, tapi juga untuk negeri ini secara keseluruhan. Semua hal baik memiliki sumber yang baik.
Sumber yang Berdampak
7
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18K
ilas
Kin
erja
Bab
0 1
Kementerian Keuangan menyusun APBN yang mendukung upaya pencapaian Nawacita sebagai agenda prioritas Pemerintahan Kabinet Kerja
Bab
0 1
Kila
s K
iner
ja
8
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) Tahun 2015-2019 merupakan dokumen acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan pada periode 2015-2019. Renstra Kemenkeu terdiri dari dua bagian utama, yakni: (1) penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional (Nawacita) sesuai rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019; dan (2) arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan.
Selain kedua elemen tersebut, Renstra Kemenkeu juga mencakup visi dan misi Kementerian Keuangan serta indikator-indikator keberhasilan kinerja organisasi Kemenkeu maupun dukungan terhadap Nawacita tiap tahun selama periode Renstra. Indikator tersebut terbagi menjadi Indikator Kinerja Program, yang menggambarkan pencapaian kinerja Unit Eselon I, dan Indikator Kinerja Kegiatan, yang menggambarkan pencapaian kinerja Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sesuai elemen pertama Renstra Kemenkeu, Kementerian Keuangan menyusun APBN yang mendukung upaya pencapaian Nawacita sebagai agenda prioritas Pemerintahan Kabinet Kerja. Kementerian Keuangan mendukung secara langsung pencapaian Nawacita I, III, VI, dan VII melalui penetapan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja di Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan tetap menunjukkan komitmen yang besar dalam mendukung dan mengimplementasikan Nawacita II, IV, V, VIII, dan IX, meski tidak berperan secara langsung dalam pencapaiannya.
Kementerian Keuangan memiliki dua tema utama untuk mewujudkan Nawacita I ”Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara”. Tema pertama adalah “Memperkuat Jati Diri sebagai Negara
Maritim” yang diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana surveillance serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan. Upaya tersebut diwujudkan di antaranya dengan pengadaan Hi-Co Scan Container serta pembangunan kapal patroli interceptor (speedboat).
Tema kedua adalah “Memperkuat Peran dalam Kerja Sama Global dan Regional” yang diwujudkan di antaranya dengan meningkatkan partisipasi aktif dan strategis Indonesia dalam forum APEC dan G-20. Selain itu, mendorong partisipasi Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan internasional dalam hal analisis fiskal dan capaital market dengan beberapa negara ASEAN. Pada tahun 2018, Kemenkeu juga berhasil berperan sebagai tuan rumah sidang tahunan IMF-World Bank yang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Indonesia dalam kancah perekonomian global.
Selanjutnya, Kemenkeu memiliki tiga tema untuk mewujudkan Nawacita II “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Tema pertama adalah “Pengembangan Kawasan Perbatasan“ yang diwujudkan dalam kesepakatan Border Trade Agreement (BTA) serta pengembangan Pos Lintas Batas Negara Terpadu sekaligus peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi dan pengawasan di kawasan perbatasan.
Tema kedua adalah “Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan” yang menunjukkan dukungan Kemenkeu terhadap upaya implementasi Undang-Undang tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan dengan pengesahan , yang merupakan hasil koordinasi baik dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta BPS.
Tema ketiga adalah “Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah” yang memiliki fokus pada
Kementerian Keuangan
tetap menunjukkan
komitmen yang besar
dalam mendukung dan
mengimplementasikan
Nawacita II, IV, V, VIII,
dan IX
1.1 Arah Kebijakan dan Strategi 2015 - 2019
9
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
strategi peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah. Strategi tersebut diwujudkan dengan percepatan pelayanan evaluasi Perda/Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas evaluasi Perda PDRD, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD, serta penilaian dan pemeringkatan kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan memiliki tiga tema utama untuk mendukung terwujudnya Nawacita VI “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”. Pada tema pertama “Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman,” Kementerian Keuangan berkontribusi dalam optimalisasi fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui restrukturisasi utang PDAM.
Pada tema kedua, “Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Dalam Pembiayaan Infrastruktur,” Kementerian Keuangan mendorong penguatan kebijakan pembangunan proyek
KPS. Beberapa bentuk dukungan tersebut antara lain diversifikasi pembiayaan infrastruktur, pengelolaan dukungan pemerintah dan sistem penjaminan terkait sistem investasi pada proyek-proyek KPS, serta mengimplementasikan strategi untuk memaksimalkan pemanfaatan pinjaman bagi belanja modal terutama infrastruktur.
Dukungan Kementerian Keuangan pada tema ketiga, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Tambang,” berupa penerapan insentif fiskal dan non-fiskal. Pemberian insentif tersebut berguna untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian produk tambang di dalam negeri. Insentif fiscal dan non-fiskal termasuk di antaranya pengembangan insentif keringanan bea keluar, tax allowance, dan skema pembayaran royalti bagi pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan pengusahaan tambang.
Pada Nawacita VII “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis
10
0 1
Kila
s K
iner
jaB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
Ekonomi Domestik,” Kementerian Keuangan fokus pada dua tema. Tema pertama adalah “Penguatan Sektor Keuangan” yang diupayakan dengan peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Tema kedua adalah “Penguatan Kapasitas Fiskal Negara”. Pada periode 2015-2019, Kementerian Keuangan secara khusus memiliki beberapa fokus program untuk mewujudkan tema tersebut. Beberapa program antara lain pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) & Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi atas penyerapan belanja dan mengukur efektivitas penyerapannya melalui spending review, perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif, percepatan
pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah sesuai wewenang daerah, serta pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Berikutnya, sesuai elemen kedua pada Renstra Kemenkeu, Kementerian Keuangan perlu menentukan arah kebijakan dan strategi demi mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah menetapkan tujuh Tujuan dan enam belas Sasaran Strategis untuk menjabarkan visi dan misi tersebut. Tujuan dan Sasaran Strategis yang disusun mencerminkan outcome dari tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I. Secara lebih lengkap, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan pada Renstra Kemenkeu Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.
No.
1
2
3
4
5
6
7
Terjaganya kesinambungan fiskal
Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi
Pembangunan sistem PNBP yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara
Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah
Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan negara
Peningkatan pengawasan di bidang bea dan cukai serta perbatasan
Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan
Meningkatnya tax ratioTerjaganya rasio utang pemerintahTerjaganya defisit anggaran
Penerimaan pajak negara yang optimalPenerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimalPeningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional
Sistem pelayanan PNBP yang optimal
Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitasHubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan
Pengelolaan kekayaan negara yang optimalPembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal
Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi border management
Organisasi yang fit for purposeSDM yang kompetitifSistem informasi manajemen yang terintegrasiPeningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian
Tujuan Sasaran Strategi
Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan Pada
Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019
11
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2018
Penyusunan Renja Kementerian Keuangan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen RKP tahun 2018 disusun dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.
Penyusunan RKP tahun 2018 disusun dengan prinsip money follows program dan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran bukan sekedar untuk membiayai fungsi-fungsi pemerintahan melalui Kementerian/Lembaga, namun untuk membiayai program-program yang sesuai dengan kepentingan publik.
Pada penyusunan RKP tahun 2018, Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) memperoleh perhatian lebih, yang semula 23 PN dan 88 PP pada RKP 2017 menjadi 10 PN dan 30 PP. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP tahun 2018 dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antarK/L dan daerah. Selain itu, pada RKP 2018 dilakukan penjabaran PN untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN.
Penjabaran sepuluh prioritas pembangunan nasional pada RKP 2018 adalah:
1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. perumahan dan permukiman; 4. pengembangan dunia usaha dan
pariwisata; 5. ketahanan energi; 6. ketahanan pangan;7. penanggulangan kemiskinan;8. infrastruktur, konektivitas, dan
kemaritiman; 9. pembangunan wilayah; dan 10. politik, hukum, pertahanan dan
keamanan.
Masing-masing prioritas nasional tersebut kemudian dijabarkan dalam program prioritas yang selanjutnya diperinci melalui kegiatan prioritas dan diimplementasikan melalui proyek prioritas yang dieksekusi oleh Kementerian/Lembaga. Kementerian Keuangan melaksanakan lima belas proyek prioritas nasional yang tersebar pada beberapa Prioritas Nasional.
Pada Prioritas Nasional (2) - Kesehatan, Kementerian Keuangan mendukung program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan merancang regulasi kebijakan cukai hasil tembakau. Penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dianggap sebagai instrumen efektif untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, sehingga secara tidak langsung dapat mengendalikan kualitas gaya hidup kesehatan masyarakat.Pada
Prioritas Nasional (4) - Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Kementerian Keuangan melaksanakan program pengembangan ekspor barang dan jasa melalui penyusunan beberapa regulasi, seperti rancangan regulasi Insentif Fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), rancangan regulasi Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, serta rumusan kebijakan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) dalam rangka mendukung fasilitasi ekspor.
Terkait dengan Priortas Nasional (5) - Ketahanan Energi, Kementerian Keuangan berkontribusi pada program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan Konversi Energi. Kementerian Keuangan berkontribusi menyusun rancangan regulasi pemberian insentif untuk industri energi terbarukan dalam negeri. Regulasi tersebut berisi evaluasi fasilitas tax allowance beserta bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas tax allowance, termasuk bidang terkait EBT. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyusun rekomendasi kebijakan pembentukan dana ketahanan energi.
Pada Prioritas Nasional (7) – Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Keuangan berperan dalam program pemenuhan kebutuhan dasar melalui revisi UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kementerian Keuangan juga berperan
12
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
dalam program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran. Keterlibatannya meliputi perumusan peraturan serta penerapan sistem dan mekanisme penyaluran subsidi dan bantuan sosial K/L agar sederhana, tepat sasaran, dan akuntabel.
Pada Prioritas Nasional (9) – Pembangunan Wilayah, Kementerian Keuangan melakukan formulasi ulang kebijakan dan pengelolaan dana desa. Langkah tersebut memiliki tujuan menyusun kebijakan afirmasi keberpihakan terhadap desa-desa, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, agar memperoleh dana desa dengan perlakuan khusus. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyediakan layanan Kediklatan Pengelolaan Dana Desa kepada pemerintah desa untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, pada Prioritas Nasional (10) - Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan, Kementerian Keuangan berperan pada program stabilitas politik dan keamanan melalui penyusunan rancangan regulasi Fasilitasi Pajak Sektor Jasa dalam MEA. Secara spesifik, Kementerian Keuangan berperan menyusun kajian insentif bagi permodalan ventura yang berinvestasi pada UMKM dan/atau bidang usaha tertentu, termasuk startup tech di bidang jasa commerce.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga berkomitmen dalam mewujudkan e-government yang terintegrasi, di antaranya melalui penyusunan dan penyempurnaan berbagai proses bisnis dengan mengadopsi teknologi digital. Sejauh ini Kementerian Keuangan telah mengembangkan penggunaan aplikasi SPAN dan SAKTI pada sektor belanja negara, serta aplikasi core-tax pada sektor perpajakan.
Selain kedua aplikasi tersebut, Kementerian Keuangan mengembangkan e-government melalui aplikasi lainnya untuk memudahkan pelayanan. Beberapa di antaranya seperti CEISA pada sektor kepabeanan dan cukai, aplikasi KRISNA terkait penganggaran (dikelola bersama dengan Bappenas), serta e-auction untuk pelaksanaan lelang secara digital.
Kementerian Keuangan juga telah menerapkan penggunaan teknologi digital di lingkungan internal. Aplikasi WISE telah digunakan Kemenkeu sebagai sarana monitoring dan pelaporan atas pelanggaran kode etik oleh ASN Kementerian Keuangan. Terdapat juga fasilitas e-learning yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan diklat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan
juga berkomitmen
dalam mewujudkan
e-government yang
terintegrasi,
13
0 1
Kila
s K
iner
jaB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
Kementerian Keuangan menggunakan model balanced scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja organisasi sejak tahun 2008. Dari awal implementasinya hingga saat ini, BSC terus dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan kondisi riil dan selaras dengan best practice sektor publik secara internasional.
Penerapan BSC memiliki keunggulan yang komprehensif, sebab dilengkapi dengan suatu peta strategi Kementerian Keuangan yang mencakup empat perspektif: stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth. Masing-masing perspektif tersebut dijadikan rujukan untuk merumuskan sasaran strategis dan juga indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Strategi Kementerian Keuangan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Dalam dokumen tersebut, strategi dirumuskan menjadi beberapa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target yang ingin dicapai.
Peta strategi ini lebih lanjut diturunkan ke seluruh Unit Eselon I sampai dengan level terendah di Kementerian Keuangan (cascading) melalui dokumen Kontrak Kinerja. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan pencapaian strategi Kementerian Keuangan selaras dan didukung oleh seluruh unit dan pegawai pada setiap level. Hal ini merupakan keunggulan lain dari penerapan pengelola kinerja organisasi berbasis BSC pada Kementerian Keuangan.
Pengelolaan kinerja pada Kementerian Keuangan meliputi seluruh tahapan dalam manajemen strategi, mulai dari tahap perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta penetapan hasil kinerja. Kementerian Keuangan melakukan penyempurnaan tiap tahapan pengelolaan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja. Peninjauan pengelolaan kinerja dan survei Strategy Focused Organization juga dilakukan sebagai bentuk quality assurance.
Detail dari tahapan pengelolaan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. RefinementKontrak Kinerja Kemenkeu-Wide-One Tahun 2018
Proses refinement merupakan suatu tahap perencanaan pengelolaan kinerja dengan melakukan peninjauan Kontrak Kinerja tahun 2017 untuk dijadikan rujukan dalam menyempurnakan Kontrak Kinerja tahun 2018. Proses refinement Peta Strategi, IKU, dan target IKU Kemenkeu-Wide-One Tahun 2018 dimulai sejak triwulan IV tahun 2017 melalui pembahasan bersama Pengelola Kinerja Organisasi Pusat dan Pengelola Kinerja Organisasi Unit Eselon I.
Perumusan Peta Strategi, IKU, maupun target IKU Kemenkeu-Wide-One Tahun 2018 mengacu pada dokumen perencanaan, antara lain Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, Kebijakan Strategis Kemenkeu (KSKK) Tahun 2014-2024, dan Blueprint Transformasi Kelembagaan, serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Selain itu, indikator maupun target dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan juga diperhatikan dalam proses ini. Kesepakatan Pengelola Kinerja Organisasi selanjutnya dibahas pada Forum Sekretaris unit Eselon I yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Hasil pembahasan pada forum tersebut kemudian dibahas bersama Menteri Keuangan dengan pimpinan Unit Eselon I.
2. Penandatanganan Kontrak Kinerja
Setelah dilakukan pembahasan antara Menteri Keuangan dengan seluruh pimpinan Unit Eselon I, Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Kontrak Kinerja seluruh Pejabat Eselon I di Lingkungan Kemenkeu ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2018. Komitmen Kinerja mencakup penetapan sasaran strategis dan rincian target IKU pada
1.2 Pengelolaan Kinerja Organisasi
14
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
level Kementerian yang kemudian diturunkan dalam sasaran strategis dan IKU setiap pejabat Eselon I yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja.
Kesanggupan para pimpinan Unit Eselon I untuk mencapai sasaran dan target IKU yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Kontrak Kinerja. Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Kontrak Kinerja seluruh Unit Eselon I kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.01/2018 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018. Selanjutnya, proses penandatanganan Kontrak Kinerja juga dilakukan oleh seluruh pejabat Eselon II hingga level pelaksana di seluruh unit kerja Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari 2018.
3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja: Komitmen Pimpinan dalam Dialog Kinerja Organisasi
Monitoring dan evaluasi (monev) kinerja merupakan tahapan penting dalam manajemen strategi Kementerian Keuangan. Monev dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap triwulan. Sebagai bentuk komitmen pimpinan Kementerian Keuangan, proses monev kinerja dilakukan dalam rapat pimpinan yang disebut dengan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan. Rapat dihadiri Wakil Menteri Keuangan dan seluruh pejabat Eselon I yang didampingi pejabat Eselon II terkait dan para Manajer Kinerja serta Manajer Risiko. Pelaksanaan DKO fokus membahas isu strategis, dampak terhadap pencapaian kinerja, dan penetapan rencana aksi. Selain itu, DKO juga menentukan unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan rapat.
4. Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja
Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan menyusun suatu mekanisme yang mendorong diferensiasi kinerja antarpegawai dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja secara berkesinambungan. Mekanisme tersebut disusun untuk mewujudkan penilaian kinerja yang lebih objektif dengan menerapkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3). Pedoman penghitungan K3 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KMK.01/2018 tentang Perubahan atas KMK Nomor 291/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penghitungan NKP Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian K3 dilakukan terhadap dua unsur, yaitu kualitas IKU dan kualitas target IKU. Keberadaan penilaian terhadap kedua unsur ini diharapkan dapat mendorong seluruh pegawai untuk menyusun IKU yang berkualitas dan benar-benar mencerminkan output dari pekerjaannya, serta menetapkan target yang menantang setiap tahunnya.
5. Pelaksanaan Tinjauan Pengelolaan Kinerja
Tinjauan pengelolaan kinerja yang telah dilakukan sejak tahun 2012 merupakan salah satu bentuk quality assurance pengelolaan kinerja melalui asesmen dokumen pengelolaan kinerja pada sampel unit kerja. Tujuan tinjauan pengelolaan kinerja adalah untuk menumbuhkan budaya yang mendukung pencapaian kinerja organisasi, meningkatkan kesadaran terhadap tata kelola manajemen kinerja yang baik, dan mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan.
Proses peninjauan pengelolaan kinerja mencakup perencanaan strategis, eksekusi strategi, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta perbaikan berkesinambungan. Hasil tinjauan pengelolaan kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan pengelolaan kinerja dengan baik dan
15
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
memperoleh nilai 86,68 dari skala 100. Berbagai masukan yang diperoleh dari peninjauan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan di masa yang akan datang.
6. Pelaksanaan Survei SFO
Setiap dua tahun sekali, Kementerian Keuangan melakukan kegiatan SFO untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan sistem manajemen kinerja. Pada tahun 2018, pelaksanaan survei SFO menggunakan lima prinsip, yaitu:
1. Menggerakkan perubahan dari tingkat pimpinan;
2. Menerjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional;
3. Menyelaraskan pelaksanaan organisasi dengan strategi;
4. Memotivasi setiap individu untuk menyelaraskan pekerjaan dengan strategi; dan
5. Menjaga agar strategi menjadi suatu proses berkelanjutan.
SFO dilakukan melalui pengisian kuesioner pada aplikasi e-perfomance oleh 71.505 atau 93,25% responden dari seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, hasil kuesioner diperkuat melalui wawancara terhadap sampel unit kerja di Unit Eselon I. Perolehan nilai SFO Kementerian Keuangan tahun 2018 adalah 3,46 dengan predikat cukup baik.
7. Edukasi Pengelolaan Kinerja
Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan juga dilakukan dengan sosialisasi kepada pegawai. Pada tahun 2018, edukasi pengelolaan kinerja dilakukan dalam bentuk:
1. Diklat Teknis Umum (DTU) pengelolaan kinerja untuk
sembilan angkatan pengelola kinerja seluruh Unit Eselon I di empat kota, yakni Jakarta, Cimahi, Makasar, dan Malang;
2. Penerbitan Buletin Kinerja setiap triwulan;
3. Pemberian layanan konsultasi pengelolaan kinerja; dan
4. Pembagian gimmick bertema kinerja.
Upaya edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam implementasi pengelolaan kinerja berbasis BSC.
Melalui pelaksanaan pengelolaan kinerja yang baik, Kementerian Keuangan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi yang lebih dari ekspektasi, yakni 110,27. Selain itu, hasil penilaian atas akuntabilitas kinerja Kementerian Keuangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan predikat A (sangat baik) dengan nilai 84,53. Pencapaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang sebanding dengan hasil yang memuaskan pada capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil di Kementerian Keuangan.
Capaian tersebut menjadi motivasi bagi Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan kinerja dengan memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement). Perbaikan dilakukan seiring dengan ekspektasi pemangku kepentingan dan pengguna layanan yang semakin tinggi serta kompleksitas lingkungan eksternal yang semakin dinamis, agar Kementerian Keuangan dapat mencapai visi sebagai penggerak perekonomian Indonesia yang inklusif di abad ke-21.
16
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
A. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.539.713.970.066.291,00 atau mencapai 94,32% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.632.479.872.321.277,00. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak
sebesar Rp1.518.791.948.865.511,00 atau mencapai 93,86% dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.922.021.200.780,00 atau mencapai 145,45% dari target yang ditetapkan.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp39.900.468.088.665,00 atau mencapai 84,92% dari alokasi anggaran sebesar Rp46.987.862.720.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp20.361.276.169.469,00 atau 97,38% dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp17.744.369.417.285,00 atau 74,69% dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp1.794.822.501.911,00 atau 77,29%dari anggarannya.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel 1.
Uraian
Realisasi RealisasiAnggaran Anggaran
31 Desember 2018 31 Desember 2017
1.632.479.872.321.277
1.618.095.493.162.000
14.384.379.159.277
-
1.632.479.872.321.277
46.987.862.720.000
20.908.396.593.000
23.757.374.945.000
2.322.091.182.000
46.987.862.720.000
1.539.713.970.066.291
1.518.791.948.865.511
20.922.021.200.780
-
1.539.713.970.066.291
39.900.468.088.665
20.361.276.169.469
17.744.369.417.285
1.794.822.501.911
39.900.468.088.665
1.485.841.788.636.969
1.472.709.861.674.975
13.131.926.961.994
-
1.485.841.788.636.969
42.952.412.288.000
17.941.906.376.000
23.710.302.621.000
1.300.203.291.000
42.952.412.288.000
1.362.039.244.724.371
1.343.529.642.786.441
18.509.601.937.930
-
1.362.039.244.724.371
40.384.903.626.906
17.284.051.723.036
21.960.137.442.737
1.140.714.461.133
40.384.903.626.906
Pendapatan Negara
dan Hibah
Penerimaan Perpajakan
PNBP
Hibah
Jumlah Pendapatan
dan Hibah
Belanja Negara
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah Belanja
1.3 Ringkasan Laporan Keuangan
Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam rupiah)
17
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp278.418.524,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp514.836.470.216,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp25.247.726.225.714,00 dan Rp73.514.668.353.763,00.
Ringkasan Neraca sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel 2.
B. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.
Nilai Aset sampai dengan 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp98.762.394.579.477,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp64.144.482.579.394,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp34.102.797.111.343,00;
Uraian31 Desember 2017
(Rp)%31 Desember 2018
(Rp)(Rp)
Tanggal Neraca Kenaikan/(Penurunan)
64.144.482.579.394
-
34.102.797.111.343
278.418.524
514.836.470.216
98.762.394.579.477
25.247.726.225.714
-
25.247.726.225.714
73.514.668.353.763
73.514.668.353.763
98.762.394.579.477
43.024.840.981.282
-
34.180.799.991.722
403.273.129
414.295.541.672
77.620.339.787.805
19.053.902.192.422
-
19.053.902.192.422
58.566.437.595.383
58.566.437.595.383
77.620.339.787.805
21.119.641.598.112
-
(78.002.880.379)
(124.854.605)
100.540.928.544
21.142.054.791.672
6.193.824.033.292
-
6.193.824.033.292
14.948.230.758.380
14.948.230.758.380
21.142.054.791.672
49,09
-
(0,23)
(30,96)
24,27
27,24
32,51
-
32,51
25,52
25,52
27,24
Aset
Aset Lancar
Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap
Piutang Jangka Panjang
Aset Lainnya
Jumlah Aset
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban
Ekuitas
Ekuitas
Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar
C. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
Tabel 2 Ringkasan Neraca sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam rupiah)
18
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Rp1.521.657.589.406.736,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp48.384.485.610.750,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.473.273.103.795.986,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar
Rp142.605.139.099,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.473.415.708.935.085,00.
Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel 3.
Uraian31 Desember 2017
(Rp) %31 Desember 2018
(Rp)(Rp)
Tanggal Neraca Kenaikan/(Penurunan)
Kegiatan Operasional
Pendapatan Operasional
Pendapatan Perpajakan
PNBP
Beban Operasional
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional
Kegiatan Non Operasional
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional
POS Luar Biasa
Surplus (Defisit) LO
1.521.657.589.406.736
1.500.170.160.060.551
21.487.429.346.185
48.384.485.610.750
1.473.273.103.795.986
(13.602.319.294) -
156.207.458.393
142.605.139.009
-
1.473.415.708.935.085
1.381.488.405.363.138
1.363.088.775.091.140
18.399.630.271.998
62.454.086.093.838
1.319.034.319.269.300
3.433.465.743
-
8.328.887.478
11.762.353.221
-
1.319.046.081.622.521
140.169.184.043.598
137.081.384.969.411
3.087.799.074.187
(14.069.600.483.088)
154.238.784.526.686
(17.035.785.037)
-
147.878.570.915
130.842.785.878
-
154.369.627.312.564
10,15
10,06
16,78
(22,53)
11,69
(496,17)
-
1775,49
1112,39
-
11,70
Tabel 3 Laporan Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam rupiah)
D. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp58.566.437.595.383,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.473.415.708.935.085,00 kemudian ditambah dengan koreksi sebesar Rp29.882.528.876.262,00
dan transaksi antar entitas sebesar Rp(1.488.350.007.052.967,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp73.514.668.353.763,00.
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel 4.
19
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
E. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
Uraian31 Desember 2017
(Rp)%31 Desember 2018
(Rp)(Rp)
Tanggal LPE Kenaikan/(Penurunan)
Ekuitas Awal
Surplus (Defisit) LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Transaksi Antar Entitas
Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Ekuitas Akhir
58.566.437.595.383
1.473.415.708.935.085
-
29.882.528.876.262
(1.488.350.007.052.967)
14.948.230.758.380
73.514.668.353.763
53.903.725.923.605
1.319.046.081.622.521
-
225.062.903.875
(1.314.608.432.854.618)
4.662.711.671.778
58.566.437.595.383
4.662.711.671.778
154.369.627.312.564
-
29.657.465.972.387
(173.741.574.198.349)
10.285.519.086.602
14.948.230.758.380
8,65
11,70
-
13,177,41
13,22
220,59
25,52
Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan
• Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp1.539,71 triliun atau 94,32% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2018.
• Realisasi Belanja Negara Kementerian Keuangan Tahun 2018 sebesar Rp39,9 triliun atau 84,92% dari pagu belanja APBN 2018.
Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak 2014–2018
Penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, penerimaan pajak dengan PPh Migas meningkat sebesar 14,10% dari realisasi 2017. Pertumbuhan penerimaan pajak tanpa PPh Migas tahun 2018 juga naik sebesar 13,44% dari realisasi 2017.
1.4 Kementerian Keuangan Dalam Angka
Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam rupiah)
20
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
TanpaPPh Migas
TanpaPPh Migas
TanpaPPh Migas
TanpaPPh Migas
TanpaPPh Migas
2014 2015 2016 2017 2018
DenganPPh Migas
DenganPPh Migas
DenganPPh Migas
DenganPPh Migas
DenganPPh Migas
2014 2015 2016 2017 2018
985,12 1.060,86 1.105,97 1.151,03 1.313,32897,68 1.010,75 1.069,87 1.100,71 1.248,61
Pajak dalam Rangka Impor
Bea Masuk
Bea Keluar
Cukai
193,56
32,68
11,39
118,14
174,13
31,21
3,73
144,64
165,05
32,47
3,00
143,53
195,98
35,06
4,15
153,29
245,23
39,11
6,76
159,58
Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Pada tahun 2018, capaian penerimaan kepabeanan dan cukai (termasuk penerimaan extraeffort terkait kepabeanan dan cukai) sebesar Rp205,4 triliun atau tumbuh sebesar 6,7% dari realisasi tahun 2017.
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2018 *dalam triliun rupiah
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2018 *dalam triliun rupiah
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
• Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2018 sebesar Rp757,79 triliun atau 98,91% dari target.
• Realisasi penyaluran ini lebih tinggi Rp15,80 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran TKDD tahun 2017 sebesar Rp741,99 triliun.
• Realisasi Dana Desa pada APBN 2018 adalah 59,86 triliun atau 99,77% dari target APBN 2018.
• Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2017 sebesar Rp59,77 triliun
2015Tahun 2016 2017 2018
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi Transfer ke Daerah
Realisasi Dana Desa
623,14
602,37
20,77
710,26
663,58
46,68
741,99
682,23
59,77
757,79
697,93
59,86
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2018 *dalam triliun rupiah
Belanja transfer ke daerah dan dana desa nasional
21
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB
Permohonan Informasi Publik
474
2014
677,56
1.931,22
10.543
24,7%
2014
677,56
1.931,22
10.543
24,7%
2016 2017 2018
Pinjaman
SBN
PDB
Rasio Utang terhadap PDB
734,85
2.780,61
12.407
28,3%
746,32
3.248,93
13.588
29,4%
805,62
3.612,69
14.837
29,8%
Pengaduan Melalui Aplikasi Wise
Kemenkeu membuka saluran pengaduan berupa aplikasi Whistleblowing System (Aplikasi WiSe) yang dapat diakses masyarakat melalui alamat www.wise.kemenkeu.go.id.
Pengaduan Tahun 2018 Jumlah
Total Pengaduan
Pengaduan Berdasarkan Jenis Pelanggaran
Fraud
Non-Fraud
Tindak Lanjut Pengaduan
Selesai
Proses
Sumber Pengaduan
Internal Kemenkeu
Masyarakat
Saluran Pengaduan
Datang langsung
Faksimile
SMS
482
161
321
302
180
178
304
16
69
0
4
Jumlah Permohonan Informasi Publik kepada Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2018
22
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Surat
Telepon
Website
Lainnya
1
21
21
235
Sumber: Aplikasi WiSe Kemenkeu 2018 Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
23
Kila
s K
iner
ja 0
1B
ab
12 JAN / 18
Menteri Keuangan menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum) tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia. Prosesi ini berlangsung di Aula Mezzanine, Gedung
Kementerian Keuangan menggelar Hari Bakti Perbendaharaan 2018 dengan tema “Tingkatkan Literasi Perbendaharaan untuk Menggemakan Pembangunan” di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan. Pada acara tersebut, Menteri Keuangan menekankan
Djuanda I Kementerian Keuangan. Keseluruhan proses divestasi saham dari PT Freeport Indonesia dilakukan secara transparan, bersih dari segala konflik kepentingan, dan terjaga tata kelolanya. Berlakunya perjanjian ini berarti 51% saham PT Freeport Indonesia akan menjadi milik pihak Indonesia.
seruan kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mampu menyebarluaskannya kepada masyarakat.
Penandatanganan Perjanjian Pengambilan Saham
Divestasi PT Freeport
Hari Bakti Perbendaharaan 2018
12 JAN / 18
1.5 Peristiwa Penting
24
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
21 FEB / 18
21 FEB / 18
Kementerian Keuangan mengadakan acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dengan tema “Modernisasi dan Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno meresmikan Integrasi Data Perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Pertamina (Persero). Prosesi ini berlangsung di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta. Sebagai bagian dari pelaksanaan program integrasi
Mengawal APBN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel” di Gedung Dhanapala. Pada acara ini, Menteri Keuangan juga menyampaikan kritik kepada para K/L yang dinilai belum optimal dalam mengelola anggarannya.
data, pada hari yang sama, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka Pengembangan Aplikasi Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Melalui Program Joint Development.
Rakornas Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2018
Integrasi Data Perpajakan
25
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
15 MAR / 18
Sebagai salah satu upaya mendorong modernisasi, Kementerian Keuangan menginisiasi penggunaan kartu kredit sebagai metode baru dalam sistem pembayaran pelaksanaan APBN. Topik ini dibahas pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta. Selain itu, modernisasi juga dilakukan
Kementerian Keuangan membentuk Komite Audit beserta Sekretariat Komite Audit sesuai dengan amanat KMK Nomor 252 Tahun 2018. Pada saat pembentukannya, Komite Audit Kemenkeu adalah yang komite audit pertama dan satu-satunya yang ada di lingkungan Pemerintah Indonesia. Komite Audit dibentuk untuk
oleh Kementerian Keuangan melalui penggunaan aplikasi e-SPM secara bertahap. Penggunaan aplikasi e-SPM dilaksanakan untuk memudahkan K/L dalam mengajukan SPM tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenkeu. Komite Audit menjalankan peran utamanya membantu Menteri Keuangan melalui oversight atas tugas pengawasan internal oleh Itjen, perbaikan kualitas pelaporan keuangan BA 015, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Pengawasan BPKP.
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan e-SPM
Komite Audit Kementerian Keuangan
21 FEB / 18
26
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
25-27 APR / 18
27 MAR / 18
Kementerian Keuangan menggelar peluncuran aplikasi perizinan online kepabeanan, khususnya untuk kawasan berikat. Peluncuran secara resmi dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di PT Samick Indonesia, Cileungsi, Jawa Barat, bersamaan dengan acara silaturahmi dengan tidak kurang dari 2.000 pengguna fasilitas kepabeanan. Penerapan aplikasi ini memungkinkan penerbitan izin kawasan berikat hanya
Kementerian Keuangan mengadakan regional meeting Global Development Learning Network Asia Pacific dengan tema utama “Enhancing Policy Making through Innovative Learning in Digital Economy Era”. Acara ini dilaksanakan
dalam 1 jam, dari yang sebelumnya dapat diperoleh dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja. Aplikasi tersebut juga menawarkan simplifikasi dokumen persyaratan, penghapusan dan mengganti 45 izin transaksional di kawasan berikat menjadi 3 izin yang dapat diajukan secara online, serta percepatan janji layanan dari 5 hari menjadi 1 hari.
di Grand Mercure Convention Centre, Ancol, Jakarta dan diikuti oleh peserta dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Australia, Bangladesh, Tiongkok, Filipina, Korea Selatan, dan Sri Lanka.
Peluncuran Perizinan Online
Regional Meeting Global Development Learning
Network Asia Pacific (GDLN AP)
27
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
22 JUN / 18
Kementerian Keuangan melakukan penjualan SBN Ritel secara online melalui Savings Bond Ritel Seri SBR003. Dalam rangka penjualan tersebut, pemerintah mengembangkan jalur distribusi SUN Ritel Online yang terhubung dengan sistem elektronik yang disediakan
Presiden Joko Widodo meluncurkan penerapan PPh Final 0,5 persen bagi UMKM. Peluncuran tersebut dilaksanakan di Jatim Expo, Surabaya, yang dihadiri sekitar 2.000 pelaku UMKM. Beberapa pejabat negara yang turut hadir mendampingi Presiden, yaitu Menteri
oleh mitra distribusi. Pemanfaatan jalur distribusi SUN Ritel Online berhasil meningkatkan jumlah dan basis investor baru, terutama kelompok investor millennial. Di samping itu, penjualan melalui sistem online berhasil meningkatkan tingkat keritelan SUN Ritel.
Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Jawa Timur.
Penjualan SBN Ritel secara Online
Penerapan PPh Final 0,5 persen bagi UMKM
14MEI/ 18
28
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
7-15 JUL / 18
4-5 JUL / 18
Annual Islamic Fincance Conference (AIFC) merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu cara bagi pemerintah untuk mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Kementerian Keuangan meyelenggarakan AIFC ketiga di Makassar, dengan tema “Enhancing the Role of Islamic Finance within Digital Economy Era: Opportunities and Challenges,” yang terdiri atas lima sesi. Sesi diskusi pertama
Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK) merupakan program selama 9 hari yang melibatkan para pelajar dari berbagai daerah di Indonesia untuk berperan sebagai bagian keluarga bagi pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Program ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, pendidikan, dan ke-Indonesia-an. Selama
mengangkat tema “Digital Economy in OIC Member Countries: Challenges and Opportunities”. Sesi kedua mengangkat tema “Fintech, Islamic Finance, and Regulatory Issues”. Sesi ketiga mengangkat tema “Islamic Digital Finance for Sustainable Development”. Selanjutnya, sesi keempat mengangkat tema “Sharia Compliance for Fintech Service” dan ditutup dengan sesi terakhir dengan tema “Fintech for The Inclusion, Development, and Efficiency of Islamic Finance”.
mengikuti kegiatan ini, peserta SBKK dikumpulkan di Jakarta dan menginap di rumah Keluarga SBKK. Setiap Adik SBKK (pelajar) didampingi dan dipandu oleh satu orang Kakak SBKK yang berasal dari Mahasiswa/Mahasiswi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN selama kegiatan ini berlangsung.
The 3rd Annual Islamic Finance Conference
Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu
29
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
14 AGU / 18
Pada tahun 2018, DJP Kemenkeu pertama kali memperingati Hari Pajak. Upacara peringatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Selain upacara, terdapat serangkaian
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka acara Ministry of Finance Human Capital Summit and Expo 2018 di Gedung Dhanapala, Jakarta. Pada acara tersebut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya Pengelola
kegiatan Hari Pajak lainnya, yaitu bedah buku, pameran seni lukis dan fotografi, seminar perpajakan, kompetisi menyanyi Tax Factor, lomba menulis artikel perpajakan, serta kegiatan sosial dan keagamaan.
Sumber Daya Manusia (HR Managers) di Kementerian Keuangan untuk menjadi open-minded, melayani, dan mampu menyelaraskan potensi pegawai dengan kebutuhan organisasi.
Peringatan Hari Pajak
Ministry of Finance Human Capital Summit and Expo 2018
14 JUL / 18
30
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Dalam rangka memperingati hari jadi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) yang ke-tiga, PKN STAN menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang dimulai sejak tanggal 08 s.d. 14 Juli 2018. Rangkaian kegiatan yang diikuti oleh segenap civitas akademika PKN STAN tersebut dikemas dalam berbagai bentuk acara seperti seminar, kerja bakti, donor darah, workshop, dan lain sebagainya.
Puncak acara dies natalis digelar pada hari Minggu, 15 Juli 2018, yang
dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, beserta segenap jajaran eselon I. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan mengingatkan kepada seluruh hadirin yang hadir untuk selalu mencintai tanah air Indonesia. Dengan adanya perasaan cinta tanah air, maka pengabdian pun akan dilakukan sepenuh hati dan tulus. Selaras dengan pesan tersebut, Ibu Sri Mulyani menyampaikan agar mahasiswa PKN STAN sebagai calon penjaga keuangan negara untuk siap ditempatkan di wilayah manapun di seluruh Indonesia.
Dies Natalis Ke-3 PKN STAN
16 JUL / 18
27 SEP / 18
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rakornas di Aula Mezzanine Gedung Djuanda 1 dengan tema “Peningkatan Peran APIP Kementerian/Lembaga/Daerah dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Pengawalan Revaluasi Barang Milik Negara (BMN)”. Rakornas ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan
menyamakan pemahaman APIP K/L/D terkait panduan pengawasan penerimaan negara belanja pemerintah bagi APIP K/L/D dan panduan pengawasan PNBP bagi APIP K/L. Selain itu, Rakornas menjadi media koordinasi dan komunikasi antarAPIP seluruh K/L/D terkait pengawasan penerimaan pajak belanja pemerintah dan PNBP, serta pengawalan revaluasi BMN.
Rakornas APIP
31
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Seminar on Inequality and the Role of Technology in Shaping the Future of Works
International Seminar on Human Capital Investment as a New Driving Force for Economy
Youth Talk Show on Human Capital and Future of Work in Digital Era
International Seminar on Women Participation for Economic Inclusiveness
Seminar on Tourism Development: Harnessing the Contribution, Preserving the Environment
Yogyakarta23 Januari 2018
Bali1 Maret 2018
Jakarta28 Maret 2018
Surabaya2 Agustus 2018
Banyuwangi19 September 2018
1.
2.
3.
4.
5.
27 SEP / 18
VTI merupakan tema besar persiapan Indonesia sebelum menggelar rangkaian Annual Meetings IMF-WBG 2018. Pesan utama yang disampaikan adalah “To Know Indonesia Better,” yakni memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang reformed, resilient, progressive, dan pro job untuk
mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Rangkaian program VTI diselenggarakan oleh sejumlah Unit Eselon I Kementerian Keuangan, di antaranya diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, yakni:
Voyage to Indonesia (VTI)
32
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
31 OKT / 18
8-14OKT / 18
Indonesia dinilai telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan AMs IMF-WBG 2018 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini dihadiri oleh para Gubernur WB dan IMF dari 189 negara anggota, para kepala negara/pemerintahan dari beberapa negara, serta delegasi nasional maupun internasional dari berbagai kalangan. Total peserta AMs IMF-WBG 2018 mencapai lebih dari 36 ribu orang, jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah AMs. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Agenda yang
Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Hari Oeang ke-72 dengan tema “Dialog Lintas Generasi: Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung Dhanapala, Jakarta. Seminar ini
dibahas dalam policy events AMs 2018 meliputi, perkembangan ekonomi dunia berikut tantangan dan upaya untuk mengatasinya, pemanfaatan perkembangan teknologi untuk mendorong pertumbuhan inklusif, mitigasi perubahan iklim untuk mengatasi kesenjangan, skema pembiayaan dan asuransi bencana alam, investasi pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan peran kaum wanita, serta isu-isu institusional pada IMF dan WB.
mengundang pembicara Dorodjatun Kuntjoro Jakti (Ekonom), William Tanuwijaya (CEO Tokopedia), dan Iman Usman (CO Founder & CPO Ruang guru) untuk saling bertukar ilmu dengan para peserta.
Annual Meetings Indonesia Monetary Fund – World Bank
Group 2018 (AMs IMF-WBG)
Seminar Hari Oeang ke-72
33
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Kementerian Keuangan menyelenggarakan acara Satu Dasawarsa Sukuk Negara untuk Kemaslahatan Bangsa di Gedung Dhanapala, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, pimpinan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pelaku pasar keuangan syariah, dan kalangan akademisi. Pada acara ini, Menteri Keuangan juga melakukan pembukaan masa penawaran Sukuk Tabungan seri ST-002 yang ditujukan kepada investor individu secara online (e-SBN).
Peringatan Satu Dasawarsa Sukuk Negara
01 NOV / 18
Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengadakan acara peluncuran Beasiswa LPDP Khusus Santri di Kementerian Agama, Jakarta. Beasiswa tersebut
memberikan kesempatan bagi 100 santri yang lolos seleksi untuk melanjutkan pendidikan master (S2) dan doktoral (S3) di dalam dan luar negeri.
LPDP Luncurkan Beasiswa Khusus Santri
12NOV / 18
34
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
14-15NOV / 18
Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan melalui BPPK pertama kali mengadakan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Pusdiklat Pajak, Kemanggisan, Jakarta. Acara yang bertemakan “Penguatan Kebijakan Keuangan Negara Berbasis Riset” ini dibuka secara resmi oleh Menteri
Keuangan. Kegiatan yang diinisiasi oleh widyaiswara BPPK ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan penelitian-penelitian bermutu terkait keuangan negara. Hasil symposium tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses pengambilan kebijakan.
Simposium Nasional Keuangan Negara
15 NOV / 18
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) meluncurkan peresmian domain portal lelang Indonesia (lelang.go.id) di Gedung Dhanapala. Peresmian lelang.go.id merupakan salah satu strategi
untuk mengenalkan informasi tentang lelang dan mempermudah akses lelang bagi masyarakat. Peresmian domain ini merupakan salah satu rangkaian agenda dari Pekan Kekayaan Negara dalam rangka memperingati HUT DJKN ke-12.
Peluncuran Lelang.go.id
35
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Kementerian Keuangan melalui Pusdiklat Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengadakan Seminar on Customs HRD 2018 di Pusdiklat Bea dan Cukai. Acara ini dihadiri oleh Head of WCO Asia Pasific ROCB, pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pusdiklat Bea dan Cukai, serta widyaiswara Pusdiklat Bea
dan Cukai. Seminar on Customs HRD merupakan salah satu tindak lanjut hasil pertemuan ASEAN Customs Capacity Building Working Group ke-22 yang mengamanatkan kepada Indonesia untuk mengirim surat undangan kepada negara anggota ASEAN lainnya untuk berkunjung ke Pusdiklat Bea dan Cukai di Jakarta.
Seminar on Customs HRD
29-30 NOV / 18
Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal kembali menyelenggarakan AIFED untuk ke-8 kalinya. Tahun ini, seminar AIFED diselenggarakan di Nusa Dua, Bali dengan mengangkat tema “Building for the Future: Strengthening Economic Transformation in Facing Forward Global Evolution”. AIFED 2018 menghadirkan pembicara internasional untuk berbagi pandangan mengenai tantangan dan strategi transformasi suatu negara agar menjadi negara
maju. Beberapa pembicara merupakan perwakilan dari Harvard University, PricewaterhouseCoopers, Asian Development Bank, Australian Treasury, World Bank, Bappenas, dan sebagainya. Beberapa rekomendasi kunci yang dihasilkan dari pertemuan AIFED 2018, yakni Indonesia harus terus memperkuat industrialisasi untuk bergerak menjadi negara maju, mendorong kelanjutan akselerasi infrastruktur, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan penguasaan teknologi.
The 8th Annual International Forum on Economic Development
and Public Policy (AIFED)
06 DES / 18
36
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
11DES / 18
Menteri Keuangan melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD Tahun 2019 mendorong para menteri dan pimpinan K/L, serta gubernur untuk dapat berkoordinasi
dengan seluruh jajarannya dalam menindaklanjuti arahan presiden guna melaksanakan APBN/APBD tahun 2019 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Sebagai informasi, APBN tahun 2019 mengambil tema “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”.
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran 2019
21 DES / 18
Kementerian Keuangan melaksanakan Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN di Aula Dhanapala, Jakarta. Forum ini merupakan bagian dari penutupan program pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN tahun 2018, pembukaan (kick off) program pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN tahun 2019, serta launching aplikasi e-Monev Proyek SBSN. Pada kegiatan ini dilakukan penyerahan Surat Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan
Proyek SBSN oleh para Pimpinan Unit Eselon I K/L Pemrakarsa Proyek SBSN Tahun 2019, serta penyerahan buku Katalog Proyek SBSN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada Pejabat Eselon I K/L Pemrakarsa Proyek SBSN. Selain itu, Kemenkeu memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada satuan kerja masing-masing Unit Eselon I K/L Pemrakarsa Proyek SBSN Tahun 2018 dengan capaian kinerja terbaik.
Forum Koordinasi Pembiayaan Proyek SBSN
37
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Kementerian Keuangan kembali memperoleh peringkat pertama pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018. Perolehan penghargaan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana, dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2018. Pada kategori Badan Publik Kementerian Kualifikasi Informatif, Kemenkeu menempati posisi pertama dengan nilai 96,90.
Kementerian Keuangan menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada kategori Penghargaan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Teladan Nasional. Selain itu, Kemenkeu juga menerima penghargaan “Pengembangan Manajemen Talenta” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk kategori Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Kementerian Keuangan kembali memperoleh predikat sebagai Kementerian dan Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK pada Pekan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2018.
Kementerian Keuangan kembali meraih penghargaan untuk kedua kalinya sebagai Instansi dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik. Penghargaan diterima Kemenkeu pada kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPK.
01.
02.
03.
04.
1.6 Penghargaan Kementerian Keuangan Tahun 2018
38
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Kementerian Keuangan selaku anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kembali mendapatkan penghargaan untuk kali kelima sebagai Anggota JDIH Terbaik I Tahun 2018 di Kategori Instansi Pusat (Kementerian/Lembaga Negara). Kementerian Keuangan kembali menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Mentor. Penghargaan APE adalah bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen dan peran para pemimpin K/L dan Pemda yang telah melaksanakan dimensi operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan.
Kementerian Keuangan melalui Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) meraih penghargaan National Procurement Award 2018 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Pusat LPSE Kemenkeu mendapatkan penghargaan untuk dua kategori, yakni kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE: 2014 dan kategori Pimpinan Instansi (K/L/Pemda) Terbaik dalam Komitmen dukungan Kelembagaan Barang/Jasa Pemerintah.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan yang kedua kalinya diraih setelah Pemerintah Pusat memperoleh opini WTP atas LKPP Tahun 2016.
Kementerian Keuangan juga menerima Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2017 atau Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017 (LK BUN).
Kementerian Keuangan meraih Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Anggaran Tahun 2018 dalam kategori Pagu Besar (>Rp10 triliun). Penghargaan ini diberikan kepada K/L berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.
Kementerian Keuangan menerima penghargaan Digital Transformer of The Year pada ajang The IDC Digital Transformation Awards 2018 yang diselenggarakan oleh International Data Corporation (IDC).
The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes mengumumkan hasil Second Round Review on Exchange of Information on Request (2nd Round Peer Review) Indonesia, yakni Indonesia memperoleh kenaikan nilai keseluruhan (overall rating) menjadi Largely Compliant dari sebelumnya Partially Compliant. Capaian peringkat ini merupakan dapat membuat Indonesia tidak lagi digolongkan sebagai negara yang tidak transparan atau kooperatif untuk tujuan perpajakan oleh European Commission.
Kementerian Keuangan meraih delapan gold winner, dua silver, satu bronze, dan satu platinum award dalam ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2018. Delapan gold winner diperoleh pada kategori Owned Media, Kanal Digital, Program PR, dan Departemen PR. Dua silver diperoleh pada kategori Kanal Dgital dan Program CSR. Selanjutnya, satu bronze diperoleh pada kategori Penanganan Krisis, serta satu platinum award untuk kategori Kementerian.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
39
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Kementerian Keuangan meraih tiga penghargaan Anugerah Media Humas 2018 (AMH Award 2018) dalam Kelompok Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, dan PTN. Posisi terbaik pertama diperoleh pada kategori Pelayanan Informasi melalui Internet (website). Posisi terbaik kedua diperoleh untuk kategori Penerbitan Media Internal. Selanjutnya, Kemenkeu mendapatkan gelar Juara Umum dalam Kelompok Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, dan PTN.
Kementerian Keuangan meraih dua gold winner dalam ajang Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2017 untuk kategori The Best Government Inhouse Magazine dan The Best of E-Magazine untuk Media Keuangan Kemenkeu.
Kementerian Keuangan memenangkan tiga penghargaan pada acara Indonesia Content Marketing Awards (ICMA) Tahun 2018 dalam kategori Owned Media, The best Inhouse Magazine, dan Influencer Marketing. Acara ini merupakan ajang untuk mengapresiasi sekaligus mengukur keberhasilan penerapan strategi content marketing yang telah dilakukan brand dan institusi.
Kementerian Keuangan melalui Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP) meraih posisi Juara Umum ke-3 pada ajang The Best Contact Center Award 2018 yang diselengarakan oleh Indonesia Contact Center Association. KLIP DJP Kemenkeu meraih 31 medali yang terdiri dari sepuluh platinum, sebelas gold, lima silver, dan lima bronze.
Kementerian Keuangan melalui DJP meraih sepuluh medali pada ajang The 13th Annual Contact Center World Top Ranking Performaers Awards Asia Pacific (APAC) Region 2018. Secara rinci, Kemenkeu meraih lima medali emas untuk kategori Best Contact Center; Best Public Servic, Best Social Media, Best Help Desk, dan Best Technology Innovation. Selanjutnya, tiga medali silver diraih dari kategori Best Direct Response, Best Incentive Scheme, serta Best Sales Campaign. Dua medali perunggu juga diperoleh Kemenkeu untuk kategori Best Customer Service dan kategori Best Outboud Campaign.
Kementerian Keuangan melalui Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan diberikan kepada Kemenkeu atas dukungan dalam interkoneksi sistem SIMPONI dengan Sistem Layanan Keimigrasian.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
40
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Bab
0 1
Kila
s K
iner
ja
41
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
SRI MULYANI INDRAWATIMenteri Keuangan
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
42
Kila
s K
iner
ja 0
1B
ab
Pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 merupakan yang terbaik sejak 2014
Tahun 2018 telah kita lalui dengan berbagai catatan. Perekonomian Indonesia masih dibayangi ketidakpastian perekonomian global. Sepanjang tahun 2018, ekonomi dunia memengaruhi nilai tukar rupiah hingga harga minyak mentah dunia. Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks dengan adanya ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Indonesia mampu bertahan dengan baik di tengah ketidakpastian perekonomian global, sebagaimana Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 merupakan yang terbaik sejak 2014. Capaian ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia, sebab tren pertumbuhan ekonomi kita positif dan stabil.
Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2018 mengambil tema “Menjaga Stabilitas Ekonomi Berkelanjutan” untuk mendokumentasikan berbagai capaian Kementerian dan kebijakan. Tema ini merupakan cerminan arah kebijakan
fiskal tahun 2018, yakni pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan.
Reformasi struktural yang kita jalankan telah membuahkan hasil dan memperoleh apresiasi dari Bank Dunia atas langkah pemerintah dalam menjaga iklim investasi. Dalam survei tentang Ease of Doing Business, Indonesia meraih indeks 67,96 atau naik 1,42 dibandingkan tahun 2017. Meski peringkatnya turun dari 72 ke 73, namun posisi Indonesia tetap lebih baik dari negara-negara peers seperti Brazil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.
Apresiasi lembaga internasional atas kinerja perekonomian nasional di tahun 2018 juga terlihat dari pemberian status layak investasi oleh lima lembaga pemeringkat dunia, yaitu Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch, R&I, dan JCRA. Lebih jauh, Moody’s, JCRA dan R&I telah meningkatkan skala layak investasi Indonesia satu tingkat dari tahun sebelumnya, dari outlook positif naik ke level outlook stabil. Capaian ini menunjukkan bahwa kerangka kebijakan fiskal kita berada pada jalur yang tepat, sehingga meyakinkan dunia internasional bahwa kondisi fundamental
Para pemangku kepentingan, seluruh rakyat Indonesia,Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1.7 Sambutan Menteri Keuangan Dalam Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2018
43
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
ekonomi Indonesia semakin kuat.Dari sisi penerimaan, pendapatan dalam negeri tumbuh 16,5 persen dari tahun sebelumnya dan mencapai 101,8 persen dari target APBN. Penerimaan terbesar ini diperoleh dari perpajakan yang mencapai 94 persen dari target APBN atau tumbuh 13,2 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak naik signifikan mencapai 147,8 persen atau tumbuh 30,8 persen dari tahun sebelumnya. Sisanya, penerimaan hibah mencapai 1.161,4 persen dari yang ditargetkan oleh APBN. Indonesia memiliki capaian yang membanggakan, karena untuk pertama kalinya sejak tahun 2012 pendapatan negara bisa melampaui target tanpa adanya APBN Perubahan.
Pemerintah mengimbangi besarnya belanja negara dan potensi defisit anggaran pada APBN 2018 dengan sejumlah kebijakan strategis, agar belanja pemerintah lebih optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.444,4 triliun atau 99,3 persen dari target, tumbuh 14,2 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai 98,9 persen dari target dan tumbuh 2,1 persen.
Di sisi lain, defisit turun menjadi 1,76 persen, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 2,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa APBN 2018 disusun dengan sangat hati-hati namun tetap memiliki daya dorong yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Catatan penting lain adalah pada bulan Februari 2018, Indonesia menerbitkan green bond tenor 5 tahun sebesar USD1.25 miliar, selain sukuk tenor 10 tahun sebesar USD1.75 miliar. Penerbitan green bond wakalah ini merupakan green bond pertama dari
Indonesia dan Asia. Hasil green bond dialokasikan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan iklim dan lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, manajemen pengolahan sampah, dan bangunan hijau.
Selain itu, pemerintah bersama DPR akhirnya berhasil menetapkan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) yang menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997. Undang-undang ini diharapkan mampu mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional.Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta semua pemangku kepentingan yang telah memberi kepercayaan, aspirasi, dan dukungan tanpa henti sehingga kami dapat mengemban amanah mengelola keuangan negara secara profesional. Penghargaan yang tinggi juga patut diberikan kepada segenap pegawai Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia atas kontribusi pemikiran dan kerasnya dalam menjalankan tugas.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kementerian Keuangan selalu siap menerima saran dan masukan untuk dapat bekerja lebih baik lagi bagi kesejahteraan bersama, sehingga Indonesia mampu menjadi bangsa yang bermartabat, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, Desember 2018
Sri Mulyani IndrawatiMenteri Keuangan
Kementerian Keuangan
selalu siap menerima
saran dan masukan
untuk dapat bekerja
lebih baik lagi bagi
kesejahteraan bersama
44
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
1K
ilas
Kin
erja
Bab
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18B
ab 0
1K
ilas
Kin
erja
45
02Profil kementrian
46
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Seiring waktu dan perawatan yang terbaik, kopi yang ditanam terus bertumbuh. Memberikan harapan terbaik dan senyum untuk segala kesempatan yang terbuka.v
PerumbuhanMembawa Harapan
47
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18P
rofi
l Kem
entr
ian
02
Bab
Visi dan misi hanya bisa terwujud dengan implementasi tata nilai dan perilaku yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pro
fil K
emen
tria
nB
ab 0
2
48
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
2.1 Visi, Misi, dan Tata Nilai
Visi
‘Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’
Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
Integritas
Profesionalisme
Sinergi
1.
2.
3.
Misi
Kementerian Keuangan mempunyai lima misi untuk mendukung visi tersebut, sesuai yang tertuang dalam KMK 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, yaitu:
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; dan
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
Tata Nilai
49
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya
Bertindak transparan dan konsisten
Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas
Memiliki kepercayaan diri yang tinggi
Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati
Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan
Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
Menghindari arogansi kekuasaan
Berwawasan ke depan dan adaptif
Melakukan perbaikan terus menerus
Tata Nilai dan Perilaku Utama
Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
Bekerja efisien dan efektif
Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
Bersikap ramah dan santun
Mengembangkan inovasi dan kreatifitas
Bertanggung jawab atas hasil kerja
Bersikap obyektif
Bekerja cerdas, cepat, cermat dan tuntas
Bekerja dengan hati
Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah
Bersikap proaktif dan cepat tanggap
Peduli lingkungan
Sumber: Kementerian Keuangan, 2011
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik
Pelayanan
Kesempurnaan
4.
5.
50
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
51
Bab
02
Pro
fil K
emen
tria
nLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
Pemerintahan Belanda oleh Van de Bosch memberlakukan cultuurstelsel (sistem tanam paksa) dan kerja rodi untuk memproduksi berbagai komoditi yang memiliki permintaan di pasar dunia. Meskipun cultuurstelsel menjadikan Indonesia sebagai produsen tanaman ekspor, tetapi tidak sedikit penderitaan yang dirasakan rakyat akibat pemberlakuan kebijakan ini.
1811Para pedagang Belanda mendirikan serikat dagang VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Pemerintah Belanda yang menunjuk Jan Pieterzoon Coen sebagai pimpinan VOC memberikan hak oktroi (octrooi) untuk mencetak uang dan melakukan kebijakan perekonomian. VOC mengeluarkan kebijakan untuk menambah isi kas negara dengan menetapkan peraturan verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC), contingenten (pajak hasil bumi), pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah agar harganya tinggi, monopoli perdagangan impor, dan preangerstelsel (kewajiban menanam pohon kopi).
Pemerintahan Belanda-Perancis di Indonesia yang dipimpin oleh Daendels membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintahan Daendels juga mengeluarkan uang kertas, mengadakan monopoli perdagangan beras, serta melanjutkan kebijakan ekonomi zaman VOC.
1602 1808
Sebelum Kemerdekaan
Di Indonesia, pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak zaman kerajaan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar bila disertai administrasi yang baik oleh pengelola keuangan pemerintahan. Kini, peran tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku penjaga keuangan negara (Nagara Dana Raksa).
2.2 Sejarah Pengelolaan Keuangan
52
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Pemerintahan Belanda oleh Van der Capellen melakukan pengumpulan data statistik yang sistematis mengenai hampir semua aspek ekonomi (fokus pada sektor pajak). Hasilnya, pendapatan pajak meningkat, terutama dari sejumlah pajak strategis, seperti pajak opium dan pajak tanah.
Pemerintahan Belanda oleh Du Bus mendirikan De Javasche Bank dengan alasan kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran.
Pemerintahan Belanda oleh Van de Bosch memberlakukan cultuurstelsel (sistem tanam paksa) dan kerja rodi untuk memproduksi berbagai komoditi yang memiliki permintaan di pasar dunia. Meskipun cultuurstelsel menjadikan Indonesia sebagai produsen tanaman ekspor, tetapi tidak sedikit penderitaan yang dirasakan rakyat akibat pemberlakuan kebijakan ini.
1816 1826 183653
02
Pro
fil K
emen
tria
nB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Gedung Department of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan. Pada masa itu, keadaan ekonomi keuangan negara sangat buruk akibat inflasi yang tinggi. Kondisi ini terjadi karena beredarnya tiga buah mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
194519 / AGU
Setelah Kemerdekaan
Pemerintah Hindia Belanda menganut sistem imperialisme modern yang menerapkan politik pintu terbuka pada modal swasta asing (liberal). Pada masa itu, pemerintah membuat kebijakan laissez faire laissez passer, yaitu penyerahan perekonomian pada kaum kapitalis serta menetapkan Undang-Undang Agraria. Meskipun pada awalnya peraturan tersebut dibuat untuk memberi perlindungan pada rakyat, namun kenyataannya merugikan rakyat karena perusahaan swasta hanya mencari keuntungan semata.
Pemerintah Jepang menerapkan sistem ekonomi autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang), seperti: 1) memaksa penyerahan seluruh aset bank; 2) melakukan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh Bank Belanda, Inggris, dan Tiongkok; 3) melakukan invasion money pada tahun 1946 senilai 2,4 miliar gulden di pulau Jawa hingga 8 miliar gulden yang bertujuan menghancurkan nilai mata uang Belanda; 4) menjadikan para tenaga produktif sebagai romusha (buruh kasar) untuk pertambangan dan perkebunan. Akibat kebijakan ini, kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi inflasi yang tinggi.
1870 194254
02
Pro
fil K
emen
tria
nB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk Panitia Penyelenggaraan Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia untuk melakukan pencetakan Oeang Republik Indonesia (ORI) di percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF).
Pada Kabinet Sjahrir 1, saat Mr. Sunarjo Kolopaking menjabat Menteri Keuangan, panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) mengumumkan berlakunya uang NICA (Nederland Indie Civil Administration) di daerah yang dikuasai sekutu. Hal ini menyebabkan Kabinet Sjahrir mengalami kesulitan mengedarkan ORI.
Menteri Keuangan digantikan oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo yang melakukan sejumlah upaya mengatasi kesulitan ekonomi dengan: 1) melakukan Program Pinjaman Nasional; 2) melakukan penembusan blokade dengan diplomasi beras ke India; (3) mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika yang dirintis oleh badan semi pemerintah bernama Banking and Trading Corporations dibawah pimpinan Soemitro Djojohadikusumo; (4) membuka perwakilan dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff).
194526 / SEP
194514 / NOV
1946JULI
55
02
Pro
fil K
emen
tria
nB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
Menteri Keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang menerbitkan emisi pertama uang kertas ORI pada 30 Oktober 1946. Sejak saat itu, mata uang Jepang, NICA, dan Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan RI sampai sekarang. Sementara itu, gedung Department of Financien atau gedung Daendles diberi nama baru menjadi gedung A.A. Maramis dan berfungsi sebagai pusat kerja Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Seiring dengan kebutuhan akan koordinasi antarunit, gedung Menteri Keuangan dipindah ke gedung Djuanda 1 yang berlokasi di seberang gedung A.A Maramis.
Nomenklatur Departemen Keuangan berubah menjadi Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015.
2015194602 / OKT
200756
02
Pro
fil K
emen
tria
nB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
2.3 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan
Inspektorat Jenderal
8 Staff Ahli Menteri Keuangan
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Pusat Aanalisis dan Harmonisasi Kebijakan
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Badan Kebijakan Fisikal
57
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
2.4 Profil Penjabat Eselon I Kementerian Keuangan
58
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986) dan melanjutkan pendidikan Master di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat dengan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Selanjutnya, pada tahun 1992, beliau mendapatkan gelar Ph.D of Economics di Universitas yang sama.
Sri Mulyani, yang memiliki spesialisasi penelitian terkait Ekonomi Moneter dan Perbankan serta Ekonomi Tenaga Kerja, mulai menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) pada 1 November 2002, mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group).
Pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, beliau banyak menorehkan prestasi, di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang, serta memberi kepercayaan pada investor.
Sri Mulyani memimpin Reformasi Kementerian Keuangan dengan baik,sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan.
Berkat kinerjanya yang baik, beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura tanggal 18 September 2006.
Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik tahun 2006 oleh majalah Euromoney dan menjadi Menteri Keuangan Terbaik di Asia di tahun yang sama oleh Emerging Market Forum. Pada tahun 2008, beliau terpilih sebagai Wanita Paling Berpengaruh ke-23 di Dunia versi majalah Forbes. Sebelumnya, beliau terpilih sebagai Wanita Paling Berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Di tahun 2008, Sri Mulyani menjabat Pelaksana Tugas Menteri KoordinatorBidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantiksebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 beliaumenjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tanggal 27 Juli 2016,beliau kembali ke Indonesia dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja. Kinerja beliau sebagai Menteri Keuangan diakui dunia dan memperoleh capaian sebagai Menteri Terbaik Dunia pada kegiatan World Government Summit di Dubai tanggal 11 Februari 2018.
59
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Mardiasmo
Wakil Menteri Keuangan
Mardiasmo lahir di Solo pada tanggal 10 Mei 1958. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tahun 1981 dan melanjutkan pendidikan Master of Business Administration (MBA) di University of Bridgeport, Connecticut, USA pada tahun 1989. Beliau melanjutkan studi Doktor di School of Public Policy, University of Birmingham, Inggris pada tahun 1999.
Sejalan dengan bidang pendidikannya, Mardiasmo menjabat sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia dari tahun 2010 hingga sekarang. Beliau juga menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada yang aktif menulis beberapa buku, antara lain Perpajakan (2006), Seri Otonomi Daerah: Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (2003), Akuntansi Sektor Publik (2003), dan Akuntansi Keuangan Dasar (2000).
Sepanjang perjalanan karirnya, Mardiasmo pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara pada 2004-2006, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada 2006-2010, Wakil Ketua Tim Pembahas Rancangan Undang-Undang tentang BPK-RI pada 2006, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) pada 2010–2014. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional (TQA RBN) dan Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Anggaran (TEPPA). Sebelumnya, pada 1 Desember 2014 hingga 6 Februari 2015, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pada 27 Oktober 2014, Mardiasmo dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan.
60
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Hadiyanto
Sekretaris Jenderal
Hadiyanto lahir di Ciamis pada tanggal 10 Oktober 1962. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Law dari Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1993. Tahun 2012 beliau meraih gelar Doktor Studi Ilmu hukum dari Universitas Padjajaran.Hardiyanto memulai karir di Kementerian
Keuangan pada tanggal 1 Maret 1 987. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2005. Sejak tahun 2006, beliau memimpin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan pada 1 Juli 2015, beliau ditetapkan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
61
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Askolani
Direktur Jenderal Anggaran
Askolani lahir di Palembang pada tanggal 11 Juni 1966. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1990. Selanjutnya, beliau mendapatkan gelar Master of Arts Economics and Banking dari Universitas Colorado pada tahun 1999.
Askolani memulai karirnya di Badan Analisa Keuangan dan Moneter Kementerian Keuangan tahun 1992-2001 sebagai Pelaksana, Kepala Urusan Penerimaan Minyak Bumi, Kepala Sub Bagian penerimaan Migas, dan Kepala Sub Bagian Penerimaan Pembangunan. Sejak 2001 hingga 2004, beliau meniti karir di Badan Analisa Fiskal sebagai Kepala Subbidang Analisa Pembayaran Bunga Hutang dan kemudian sebagai Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin. Pada tahun 2004-2006, beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat
Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Direktorat Jenderal Anggaran. Selanjutnya, di tahun 2006-2008, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara di Direktorat Perimbangan Keuangan.
Pada tahun 2008, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pada 31 Desember 2008, beliau melanjutkan karirnya sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2011, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran. Akhirnya, pada 27 November 2013 beliau dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
62
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Heru Pambudi
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Heru Pambudi lahir di Bondowoso pada tanggal 11 Febuari 1970. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1996. Pada tahun 2001, beliau meraih gelar Master of Law dari Universitas of Newcastle Upon Tyne, Inggris. Beliau mengawali karir di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada tahun 1992. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II pada tahun 2002, dilanjutkan menjabat sebagai Kepala Seksi Impor pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2006, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Tahun
2007, beliau dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Tanjung Uban. Kemudian pada tahun 2008, beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional III.
Pada 26 Maret 2010, beliau dipromosikan menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Beliau melanjutkan karirnya menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi pada tahun 2011. Selanjutnya, sejak 19 Maret 2015, beliau menjabat sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
63
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Robert Pakpahan
Direktur Jenderal Pajak
Robert Pakpahan lahir di Tanjung Balai pada tanggal 20 Oktober 1959. Beliau merupakan lulusan Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1981 dan melanjutkan pendidikan Diploma IV di kampus yang sama pada tahun 1985 hingga 1987. Beliau meraih Gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA pada tahun 1998.
Pada tahun 2003 hingga 2005, beliau sempat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan
hingga tahun 2006 dan menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga tahun 2001.
Selanjutnya, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011 dan pada tanggal 27 November 2013 dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. Seiring dengan penyempurnaan organisasi di Kementerian Keuangan, pada 19 Maret 2015 beliau dilantik sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kemudian, pada 30 November 2017, beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak.
64
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Marwanto Harjowiryono lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 juni 1959. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada pada tahun 1983. Beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjana dengan memperoleh gelar Master dari Vanderbilt University USA pada tahun 1991 dan pada tahun 2009, beliau meraih gelar Doktor Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Fiskal dari Universitas Gadjah Mada.
Beliau memulai karirnya di Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Desember 1983. Sepanjang perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Analisa APBN dari tahun 1991
hingga 2001, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI dari tahun 2001 hingga 2004, Kepala Biro Hubungan Masyarakat di Sekretariat Jenderal dari tahun 2004 hingga 2006, dan Staff Ahli Tim Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan dari tahun 2007 hingga 2009.
Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Asia sejak tahun 2009 hingga 2011. Pada tanggal 21 Januari 2011, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Hingga pada 27 November 2013, beliau dilantik menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan.
65
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Isa Rachmatarwata
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Isa Rachmatarwata lahir di Jombang pada tanggal 30 Desember 1966. Beliau menempuh pendidikan di Institut Tekhnologi Bandung, Fakultas Matemarika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Matematika tahun 1985-1990. Pada tahun 1994, beliau melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar Master Of Mathematic Actuarial Science dari University of Waterloo, Kanada.
Pada tahun 1991, beliau memulai karirnya di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Bagian Direktorat
Dana Pensiun, Kementerian Keuangan. Pada tahun 2006, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK/ menjadi Otoritas Jasa Keuangan). Pada tahun 2013, beliau menjadi Pegawai Diperbantukan pada Badan Kebijakan Fiskal. Pada tanggal 27 November 2013, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Hingga pada 3 juli 2017, beliau diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
66
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Luky Alfirman
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Luky Alfirman lahir di Bandung 27 Maret 1970. Pada tahun 1994, beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, beliau memperoleh gelar Master of Arts in Economics di University of Colorado, Boulder, USA pada tahun 2000 dan menerima gelar Doctor of Philosophy (PhD) in Economics dari universitas yang sama pada tahun 2004.
Pada tahun 1995, beliau memulai karirnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pada bulan Juli 2004, beliau ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pajak. Tidak lama kemudian, beliau dipromosikan sebagai Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Beliau pernah ditugaskan untuk menangani program reformasi atau modernisasi administrasi perpajakan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Subdirektorat
Manajemen Transformasi pada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Pada Juli 2011, Luky Alfirman diberi amanah untuk bekerja di Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tidak lama kemudian, beliau ditugaskan menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.
Mulai September 2015, beliau ditugaskan menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahun 2017, beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, sebelum akhirnya dilantik sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada 30 November 2017.
67
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Astera Primanto Bhakti
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Astera Primanto Bhakti lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1968. Beliau menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi dari Jurusan Manajemen di Universitas Soedirman pada tahun 1990. Pada tahun 1997, beliau menyelesaikan studi Master of Taxation di University of Denver.
Beliau melaksanakan tugas pertamanya di Kementerian Keuangan sebagai Penata Muda pada tahun 1992. Perjalanan karir beliau selanjutnya adalah menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2004, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2006, Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2007, Kepala Subdirektorat
Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2009, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2012, serta dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada 6 Februari 2015.
Sesuai dengan perubahan nomenklatur jabatan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, pada 3 September 2015 beliau dilantik sebagai Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara. Beliau pernah dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 23 Januari 2017. Hingga pada 26 Juni 2018, beliau diamanatkan menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
68
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Sumiyati
Inspektur Jenderal
Sumiyati lahir di Sragen pada tanggal 6 Juli 1961. Beliau lulus dari pendidikan Diploma IV Akutansi Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) pada tahun 1989. Pada tahun 1994, beliau memperoleh gelar Master of Financial Management dari Central Quennsland University.
Sumiyati mengawali karirnya pada tahun 1982 di Badan Akuntansi Keuangan Negara, Kementerian Keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Bimbingan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2002. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pola dan Standar
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tahun 2007.
Pada tahun 2010, beliau memperoleh promosi menjadi Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sekaligus menjadi Plt. Kepala Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jenderal. Pada 21 Juni 2011, beliau dipromosikan menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal. Kemudian pada 6 Februari 2015, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Hingga pada 23 Januari 2017, beliau dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.
69
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Suahasil Nazara
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Suahasil Nazara lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970. Pada tahun 1994, beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Master of Science dari Cornell University USA pada tahun 1997. Pada tahun 2003, beliau meraih gelar Doctor of Philosophy dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
Suahasil Nazara mengawali karirnya sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999 dan memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada tahun 2009. Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013) diUniversitas Indonesia.
Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang
Desentralisasi Fiskal pada tahun 2009 hingga 2011. Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI tahun 2010-2015, serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.
Sejak tanggal 6 Februari 2015, beliau menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Hingga pada tanggal 31 Oktober 2016, beliau dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
70
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Sudarto
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi
Sudarto lahir di Madiun pada tanggal 9 April 1969. Pada tahun 1996, beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menamatkan pendidikan S2 dengan gelar Master of Business Administration di International University of Japan pada tahun 2001. Selanjutnya, beliau meraih gelar Doctor of Philosophy Economics di The University of New South Wales pada tahun 2008.
Beliau mulai bekerja di Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Desember 1989. Sepanjang karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan sejak 2012 hingga 2013, Direktur Sistem Perbendaharaan dari Januari 2013 hingga April 2013, dan Direktur Transformasi Perbendaharaan sejak 3 April 2013. Hingga pada 21 November 2018, beliau menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
71
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Rionald Silaban
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Rionald Silaban lahir di Pekanbaru, 23 April 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1989. Beliau melanjutkan pendidikannya di LLM Common Law Georgetown University pada tahun 1993. Sebelumnya, pada tahun 1990, Rionald telah mulai bekerja di Kementerian Keuangan.
Karir beliau di Kementerian Keuangan berlanjut hingga pada tahun 2016 diangkat menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun 2008, beliau menjadi
Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal. Pada 13 Januari 2012 beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
Selanjutnya, pada tahun 2015, beliau diangkat menjadi Direktur Eksekutif di World Bank. Pada 16 Desember 2016, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional di Kementerian Keuangan. Hingga pada 26 Juni 2018, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
72
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Suminto
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
Suminto lahir di Sragen pada 7 Juli 1972. Beliau mendapat gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga. Selanjutnya, beliau meraih gelar Master of Science in Development Finance dari Hiroshima University dan gelar Doctor of Philosophy in Development Economics dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.
Suminto pernah menjabat Direktur Pembiayaan Syariah (2014-2018)
dan Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah (2017-2018). Sebelumnya, beliau telah melaksanakan berbagai penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang/Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Hingga pada 17 Juli 2018, beliau dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.
73
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2011-2012), dan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2012).
Pada November 2013, beliau dilantik sebagai Pelaksana Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional. Pada Desember 2013, beliau merangkap jabatan sebagai Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal sampai dengan 6 Februari 2015. Andin Hadiyanto pernah menempati posisi sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia, mewakili 11 negara ASEAN. Hingga pada 7 Desember 2018, beliau kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
Andin Hadiyanto lahir di Wonosobo pada tanggal 9 Juni 1965. Beliaumenamatkan pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gajah Mada pada 1989. Pada tahun 1997, beliau mendapatkan gelar Master of Art dan gelar Doctor of Philosophy pada tahun 2000 dari Graduate School of International Development Nagoya University, Jepang.
Beliau mengawali karirnya di Kementerian Keuangan pada 1 Desember 1990. Sepanjang perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kerjasama Internasional (2009-2011),
Andin Hadiyanto
Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional
74
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Arif Baharudin
Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal
Arif Baharudin mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1991. Beliau melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Master of Business Administration dari University of Denver - Daniels College of Business, Amerika Serikat pada tahun 1998.
Pada 4 September 2015, Arif dilantik sebagai Sekretaris Badan KebijakanFiskal, setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal. Hingga pada 28 Juli 2017, beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.
75
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Robert Leonard Marbun
Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara
Robert Leonard Marbun lahir di Medan pada 23 Juni 1970. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran. Pada tahun 2000, beliau meraih gelar Master of Policy Analysis dari Saitama University, Jepang dan pada tahun 2004, beliau menyelesaikan Doctor of Philosophy in Economics di Kobe University.
Sepanjang perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan
Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai pada Juni 2011. Pada Oktober 2012, beliau menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi. Selanjutnya, sejak April 2015, beliau menjabat sebagai Direktur Kepabeanan Internasional. Pada tahun berikutnya, beliau diangkat menjadi Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Hingga 17 Juli 2018, beliau dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara.
76
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Puspita Wulandari
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
Puspita Wulandari lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 1965. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992. Pada tahun 1993, beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2008, beliau meraih gelar Doctor of Business Administration dari Swinburne University of Technology Australia.
Beliau memulai karirnya pada tahun 1995 di Direktorat Jenderal Pajak. Selama menjalani karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subseksi Pengawasan Pembayaran
masa PPh Badan tahun 1997, Kepala Seksi Kerjasama Perpajakan Multilateral tahun 1999, Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan tahun 2002, dan Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi tahun 2007. Pada tanggal 14 Agustus 2012, beliau diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, pada 27 Maret 2013, beliau dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan, Sekretariat Jenderal. Hingga pada 1 Juli 2015, beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak.
77
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Suryo Utomo
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
Suryo Utomo lahir di Semarang pada tanggal 26 Maret 1969. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1992. Pada tahun 1998, beliau mendapatkan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat.
Beliau mengawali karir di Sekretariat Direktorat Jenderal Pakak Kementerian Keuangan pada tahun 1993. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada tahun 1998 dan sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2002. Selanjutnya, pada tahun 2002, beliau dipromosikan
menjadi Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri. Karir beliau berlanjut menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga tahun 2006, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tahun 2008, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan I tahun 2009. Pada tahun 2010, beliau menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I. Selanjutnya, pada 31 Maret 2015 beliau menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Hingga pada 1 Juli 2015, beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.
78
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Awan Nurmawan Nuh
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
Awan Nurmawan Nuh lahir di Bandung pada tanggal 26 September 1968. Pada tahun 1992, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Beliau meraih gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1997.
Sepanjang perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak.
Kemudian, sejak 11 November 2013, beliau ditunjuk sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. Pada Oktober 2015, beliau menjabat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I sejak 23 Mei 2016. Hingga pada 31 Oktober 2016, beliau dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.
79
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Mohamad Al-Arief
Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis
Mohammad Al-Arief lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1972. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 1998 dan Sarjana Hukum (SH) pada tahun 1999 di Universitas Indonesia. Pada tahun 2003, beliau mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) di bidang Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Pada tahun 2018, beliau meraih gelar Master of Arts (MA) dan lulus secara cum laude dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, USA. Setelah itu, beliau menjadi Frederick M. Pakis Fellow pada universitas tersebut. Disamping itu, pada tahun 2016, beliau mengikuti program kepemimpinan yang prestisius di Georgetown University, Walsh School of International Affairs, Washington DC.
Sejak tahun 2000, beliau memulai karirnya di Bank Dunia dan telah memiliki pengalaman profesional secara global selama hampir dua dekade. Selama di Bank Dunia, beliau menangani wilayah Asia Timur dan Pasifik serta Asia Selatan. Setelah itu,
beliau menangani portfolio Bank Dunia untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pengamanan sosial secara global. Sepanjang karirnya di Bank Dunia, beliau telah mengunjungi sekitar 60 negara dan pernah ditempatkan di Washington DC, New Dehli, Jakarta, serta Tokyo.
Sebelumnya, antara tahun 1998-2000, beliau sempat menjadi Program Officer di National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Pada tahun 2012-2015, beliau pernah terpilih sebagai Presiden Indonesia Diaspora Network Global. Beliau juga pernah menjadi Ketua Indonesian Staff Association di Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
Sejak tahun 2017, beliau menduduki posisi sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di sisi lain, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance, sebuah perusahaan yang didirikan pemerintah untuk menjadi katalisator pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
80
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
Bobby Nazief
Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Sistem Informasi danTeknologi
Bobby Nazief dilahirkan di Bandung pada tanggal 1 November 1959. Beliau menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Fisika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1984. Beliau melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science di bidang Ilmu Komputer pada tahun 1989. Pada tahun 1991, beliau menamatkan pendidikan S3 dan mendapatkan gelar Doctor of Philosopy di bidang Ilmu Komputer.
Bobby Nazief bergabung dengan Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (PUSILKOM-UI) pada tahun 1984 sebagai peneliti. Selanjutnya, sejak tahun 1991, beliau menjadi dosen di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia (FASILKOM-UI). Di lingkungan PUSILKOM-/FASILKOM-UI, Bobby Nazief pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Penelitian
(1993-1997), Direktur Pelaksana Center Grant Project (1995-1999), dan Direktur PUSILKOM-UI (2004-2008). Selain itu, beliau juga pernah terlibat di berbagai badan/komite nasional terkait kebijakan bidang teknologi informasi, seperti Tim Persiapan ID- SIRTII (Indonesian – Security Incident Response Team on Information Infrastructure), Dewan Pendiri PANDI (Indonesian Internet Domain Name Administration Organization), dan Kelompok Kerja Tata Kelola Teknologi Informasi Dewan TIK Nasional. Sejak tanggal 21 April 2008 hingga 5 November 2014, beliau menjalankan tugas sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi, sebagai Tenaga Ahli Bidang Sistem Informasi dan Teknologi. Pada tanggal 9 Maret 2017, Bobby kembali menjalankan tugas sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan di Bidang Sistem Informasi dan Teknologi.
81
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
2P
rofi
l Kem
entr
ian
Bab
03Sumber Daya Manusia
82
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18Su
mb
er D
aya
Man
usi
a 0
3B
ab
Saat panen tiba adalah saat yang paling menggembirakan bagi para petani. Saatnya menuai kerja keras dan cinta yang mereka curahkan selama ini dan merepresentasikan bahwa inilah waktunya mengeluarkan potensi yang ada dan menerapkan rancangan yang sudah ditetapkan.
Potensi Yang Diterapkan
Bab
03
Sum
ber
Day
a M
anu
sia
83
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
Sumber daya manusia adalah komponen penting yang mendukung jalannya suatu organisasi
Bab
02
Sum
ber
Day
a M
anu
sia
84
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
BKF
BPPK DJ
A
DJBC
DJKN DJ
P
DJPP
R
DJPB
N
DJPK
ITJE
N
PPIN
SW
SETJ
EN
KSKK
Sumber daya manusia adalah komponen penting yang mendukung jalannya suatu organisasi, sebab mereka berperan untuk menggerakkan, mengarahkan, mempertahankan, dan mengembangkan organisasi.
Pada akhir tahun 2018, Kementerian Keuangan tercatat memiliki jumlah pegawai sebanyak 75.907. Sejumlah 75.854 pegawai tersebar di sebelas Unit Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Selain itu, komposisi pegawai lainnya tersebar menjadi 37 pegawai Pengelola Portal Indonesia National Single Window, sembilan pegawai Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan tujuh pegawai Staf Ahli.
3.1 Profil SDM Kementerian Keuangan
Berdasarkan sebarannya pada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Pajak memiliki jumlah pegawai terbanyak, yakni 42.183 pegawai (55,57 %). Komposisi jumlah pegawai terbanyak kedua dimiliki oleh Direktorat
5451342 838
15382
3851
42183
498
7292
556 70737
2660
9
Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 15.382 pegawai (20,26%). Setelah itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menduduki urutan ketiga dengan jumlah pegawai sebanyak 7.292 pegawai (9,606 %).
Grafik 3.1. Jumlah SDM Kementerian Keuangan di Unit Eselon I
3.1.1. SDM Kementerian Keuangan Pada Unit Eselon I
85
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Aparatur Sipil Negara (ASN) terbagi ke dalam empat jenis golongan, yaitu golongan I, II, III, dan IV. Masing-masing golongan terbagi menjadi empat ruang, yaitu ruang a, b, c, dan d, kecuali untuk golongan IV yang memiliki ruang sampai dengan huruf (e). Dari total 75.907 pegawai Kemenkeu, terdapat satu pegawai berada di golongan I, 31.680 pegawai di golongan II, 38.218
pegawai di golongan III, dan 6.008 pegawai di golongan IV.
Kelompok karakterisitik pegawai berdasar golongan/ruang yang paling banyak adalah golongan III/b, sebanyak 11.446 pegawai (15,07 %), selanjutnya golongan II/c sebanyak 10.782 pegawai (14,2 %), dan sebanyak 10.063 pegawai (13,26%) pada golongan III/a.
Grafik 3.2. Jumlah SDM Kementerian Keuangan Berdasar Golongan
Grafik 3.3. Jumlah SDM Kementerian Keuangan Berdasar Golongan/Ruang
Gol. I 0%
Gol. II 42%
Gol. III 50%
Gol. IV 8%
IV/e
IV/d
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a
II/d
II/c
II/b
II/a
I/d
17
4095
215
7955
9158
2171
128
8754
10063
1553
11446
10782
9569
1
3.1.2. SDM Kementerian Keuangan Berdasar Golongan/Ruang
86
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Berdasarkan kelompok usia, pegawai Kementerian Keuangan memiliki jumlah pegawai terbanyak pada kelompok usia produktif, yaitu kelompok usia 20 – 44 tahun sebanyak 57.454 pegawai atau 75,69 % dari keseluruhan jumlah pegawai.
Menurut pengelompokkan generasi oleh Karl Mannheinc, jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang paling
3.1.3. SDM Kementerian Keuangan Berdasar Jenjang Pendidikan
banyak berada pada kelompok Generasi Y yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1994. Kemenkeu memiliki 43,5% pegawai Generasi Y, atau sebanyak 33.018 pegawai. Selanjutnya, 31,45% pegawai merupakan kelompok Generasi X yang berjumlah 23.874 pegawai. Sebanyak 16,72% atau 12.695 pegawai merupakan Generasi Z dan sebanyak 6.320 pegawai (8,33%) merupakan Generasi Baby Boomer.
Grafik 3.3. Jumlah SDM Kementerian Keuangan Berdasar Golongan/Ruang
Grafik 3.4. Jumlah SDM Kementerian Keuangan Berdasar Jenjang Pendidikan
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
50 180
6802
14857
12
16468
2380
24495
10471
192
Kementerian Keuangan memiliki pegawai dari sepuluh tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, S1, S2, dan S3.
Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana S1 mendominasi jumlah
pegawai di Kementerian Keuangan, yakni sebanyak 24.495 pegawai (32,27%). Peringkat kedua adalah jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan D-III, sebanyak 16.468 pegawai (21,69%). Selanjutnya, disusul oleh pegawai dengan tingkat pendidikan D-1 sebanyak 14.857 pegawai (19,57%) dan S-2 sebanyak 10.471 pegawai (13,79%).
Gen Z1995 - 2010
Gen Y 1981 - 1994
Gen X1965 - 1980
Baby Boomer 1946 - 1964
16.72% 43.5% 31.45% 8.33%
3.1.4. SDM Kementerian Keuangan Berdasar Usia 87
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan pembinaan pegawai yang pro gender, yaitu dengan memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan Kemenkeu adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.
Dari tahun ke tahun, jumlah pegawai perempuan terus mengalami kenaikan,
meski hingga saat ini jumlah pegawai laki-laki masih mendominasi dengan perbandingan 7 : 3. Kemenkeu memiliki 54.206 pegawai (71%) dengan jenis kelamin laki-laki dan 21.701 (29%) pegawai dengan jenis kelamin perempuan.
Gambar 3.2. Komposisi SDM Kementerian Keuangan Berdasar Jenis Kelamin
3.2 Pengelolaan SDMKementerian Keuangan
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan SDM dengan mengubah sistem pengelolaan SDM dari manajemen administrasi (administrative based) menjadi berbasis kompetensi. Reformasi tersebut ditandai dengan penggunaan sistem Competency Based Human Resource Management (CBHRM). CBHRM merupakan siklus pengelolaan
SDM di Kementerian Keuangan yang terdiri atas enam tahapan siklus, yaitu perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, manajemen karir dan penghargaan, serta penegakan disiplin. Seluruh proses CBHRM didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan didasarkan pada sistem merit.
3.1.5. SDM Kementerian Keuangan Berdasar Jenis Kelamin
Perempuan
29%Laki- Laki
71%
21.701Orang
54.206Orang
88
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Sumber: Road Map Sistem Merit Kementerian Keuangan Tahun 2019-2023
Gambar 3.3. Arah/Strategi Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan (Tahun 2013-2025)
Dari Sistem penilaian kinerja berorientasi proses dengan penilaian kinerja minimum.
E
D
C Dari Dianggap tidak transparan dengan minimnya kaitan pada strategi
Dari Fokus pada kegiatan operasional dan administraif
Menjadi Berperan sebagai ‘mitra strategis’ dengan berfokus pada kegiatan strategis yang memiliki nilai tambah.
Dari Perencanaan pegawai kurang aligned dengan strategi organisasi dan berfokus pada prakiraan kebutuhan rekrutmen.
A Menjadi Perencanaan strategis pegawai terstandarisasi yang mengoptimalkan pemenuhan akan kebutuhan pegawai pada tiap jenjang.
B Dari Menggeneralisasi upaya rekrutmen untuk memenuhi gap pegawai
Menjadi Terobosan upaya rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan Kemenkeu
Menjadi Pengembangan kepemimpinan dan proses seleksi yang strategis, top-team-lead dan transparan
Menjadi sistem penilaian kinerja berorientasi outcome dengan kaitan yang jelas atas kinerja perorangan dengan rewards dan konsenskuensi.
Merencanakan
kebutuhan pegawai Menarik dan
mempertahankan
pegawai yang tepat
Men
geva
luas
i dan
men
ghar
gai k
iner
ja
Menumbuh kembangkan
kepemimpinan
Melibatkan dan
menghubungkan
pegawai
A B
C
D
E
Menciptakan budaya talent
G
Memperkuat kapabilitas pegawai
F
89
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya, serta millennial-friendly.Kebutuhan rekrutmen pegawai baru di lingkungan Kemenkeu pada tahun 2018 dipenuhi melalui dua jalur, yaitu:
1. Jalur penerimaan umum CPNS Kemenkeu membutuhkan pegawai sebanyak 597 formasi dari jalur umum, dengan rincian sebagai berikut:
• Tingkat Pendidikan Diploma III Umum sebanyak 217 formasi;
Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan menetapkan dua target kegiatan untuk perencanaan SDM. Pertama, Kemenkeu membuat survei perencanaan SDM. Kedua, Kemenkeu melakukan koordinasi dengan K/L lainnya untuk dapat mengalokasikan sejumlah lulusan PKN STAN ke dalam K/L tersebut.
Sepanjang tahun 2018, Kemenkeu telah melaksanakan kegiatan perencanaan SDM sebagai berikut:
1. Survei Perencanaan SDM Kementerian Keuangan melaksanakan survei berjudul “Studi Kasus Kepuasan atas Kinerja Lulusan PKN STAN dan Pegawai/Pejabat yang Dimutasi dalam rangka Implementasi Kementerian Keuangan Leaders Factory tahun 2016-2017”. Tujuan pelaksanaan survei ini adalah untuk: 1) mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja lulusan PKN STAN tahun 2016; 2) mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja dan kepemimpinan pegawai Kemenkeu yang dimutasi/dipromosikan antarunit Eselon I pada tahun 2017; dan 3) mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja dan kepemimpinan pegawai Kemenkeu yang dipekerjakan/dipindahkan ke instansi lain pada tahun 2017 dalam rangka program Kemenkeu Leaders Factory. Program Kemenkeu Leaders Factory merupakan inisiatif strategis yang ditujukan untuk mengoptimalkan peran SDM Kemenkeu sebagai talent/leaders dalam bidang keuangan negara. Hasil dari survei tersebut adalah sebagai berikut:
• Rata-rata tingkat kepuasan terhadap kinerja pegawai lulusan
PKN STAN tahun 2016 berada pada skor 4,19 dari 5. Rata-rata skor tingkat kepuasan atas pelaksanaan pekerjaan sebesar 4,07. Slenajutnya, rata-rata skor tingkat kepuasan untuk sikap dan perilaku sebesar 4,31. Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan unit kerja terhadap kinerja lulusan PKN STAN sudah memuaskan. Beberapa aspek yang dinilai baik (skor lebih dari 4,4) dan perlu dipertahankan, antara lain orientasi pelayanan berupa sikap ramah dan sopan terhadap stakeholder, kedisiplinan berupa tingkat kehadiran pegawai, serta integritas dengan nilai tertinggi.
• Rata-rata tingkat kepuasan atasan terhadap pegawai/pejabat yang dimutasi antarunit Eselon I Kementerian Keuangan atau dipekerjakan/pindah ke instansi lain keduanya memperoleh skor 4,33 dari 5. Skor tersebut menunjukkan bahwa kinerja pejabat/pegawai dimaksud memuaskan dan sesuai dengan kualifikasi kompetensi pekerjaannya.
2. Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Lulusan PKN STAN bersama Kementerian/Lembaga Pada tahun 2018, sejumlah 26 K/L serta 95 pemerintah daerah mengajukan kebutuhan alokasi lulusan PKN STAN 2018 sebanyak 7.957 orang. Kementerian Keuangan menindaklanjuti pengajuan kebutuhan tersebut dengan berkoordinasi dengan 26 K/L yang mengajukan kebutuhan lulusan PKN STAN 2018.
3.2.2. Rekrutmen (Recruitment)
3.2.1. Perencanaan SDM (HR Planning)
90
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
• Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 376 formasi; dan
• Tingkat Pendidikan Magister (S2) sebanyak 4 formasi.
Jalur ini juga mencakup penerimaan untuk Formasi Alokasi Khusus, yaitu:
• Lulusan Terbaik (cumlaude) sebanyak 38 formasi (10% dari formasi Sarjana);
• Disabilitas sebanyak 12 formasi (2% dari total formasi); dan
• Putra/Putri Papua sebanyak 5 formasi (1% dari total formasi).
Seleksi jalur penerimaan umum tahun 2018 dilaksanakan di enam kota, yaitu Medan, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, dan Jayapura. Proses pelaksanaan rekrutmen pegawai melalui jalur penerimaan umum berlangsung sejak September hingga Desember 2018.
Seluruh CPNS dari jalur penerimaan umum telah mengikuti rangkaian tahapan seleksi yang terdiri atas:
• Tahapan 01 Pendaftaran secara online melalui website Panselnas, dengan jumlah pendaftar sebanyak 22.455 orang.
• Tahapan 02 Seleksi Administrasi, dengan peserta lulus sebanyak 19.026 orang.
• Tahapan 03 Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang (psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, serta wawancara).
Berdasarkan hasil akhir, Kemenkeu menerima 425 peserta yang lulus seleksi, dengan rincian sebagai berikut:
• Tingkat Pendidikan Diploma III Umum sebanyak 147 orang;
• Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 275 orang; dan
• ingkat Pendidikan Magister (S2) sebanyak 3 orang.
2. Jalur lulusan PKN STAN Kemenkeu membutuhkan 4.885 formasi dari jalur lulusan PKN STAN, dengan rincian sebagai berikut:
• Lulusan Prodip DI PKN STAN 4.022 orang
• Lulusan Prodip DIII PKN STAN 863 orang Dari total jumlah kebutuhan formasi tersebut, Kemenkeu merealisasikan perekrutan kepada 4.882 lulusan untuk diangkat menjadi CPNS. Hal ini disebabkan terdapat dua orang lulusan yang dinyatakan meninggal dunia serta satu orang mengundurkan diri.
Rangkaian pelaksanaan Rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2018 ditutup dengan kegiatan Orientasi Pegawai Baru Kementerian Keuangan. Orientasi pegawai lulusan PKN STAN dilaksanakan pada bulan Desember 2018, sedangkan untuk pegawai dari jalur umum dilaksanakan pada Januari 2019. Pada tahap selanjutnya, pegawai baru akan mengikuti On The Job Training (OJT) sesuai dengan SK CPNS.
Berikut data perbandingan antara jumlah pelamar yang diusulkan diangkat sebagai CPNS dan formasi yang diusulkan pada tiga periode penyelenggaraan rekrutmen.
TingkatPendidikan
DI PKN STAN 2530 2997 40222460 2984 402297,20 99,57 99,98
No
Lulus Lulus Lulus% % %Formasi Formasi Formasi
2014 2017 2018
01
Ekuitas Awal
Formasi CPNS
Kemenkeu tahun
2018 didominasi oleh
penerimaan pegawai
dari jalur umum
91
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Kementerian Keuangan menerapkan sistem penilaian Dialog Kinerja Individu (DKI) untuk mengukur kinerja individu pegawainya. Pengukuran dilakukan berdasarkan pelaksanaan DKI yang telah dilaporkan masing-masing pegawai partisipan DKI pada aplikasi e-performance. Partisipan adalah atasan langsung (coach) dan bawahannya (coachee). Data DKI dapat diperoleh dari submodul monitoring pada aplikasi e-performance.
Penerapan DKI didorong oleh faktor meningkatnya jumlah pegawai Kemenkeu yang berasal dari Generasi Y. Selain itu, sisem penilaian DKI dipilih sebab pada dialog kinerja dan perilaku sebelumnya masih kurang mengandung unsur feedback dan coaching.
Tujuan penerapan DKI antara lain adalah:
1. Pencapaian target kinerja dengan:
• Meninjau kinerja pegawai;• Mengarahkan dan memotivasi
pegawai;• Mengubah cara berpikir dan
bertindak pegawai dengan memperjelas ekspektasi kinerja; serta
• Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja.
2. Pengembangan pegawai.
DKI diterapkan sebagai upaya pengembangan kompetensi pegawai berdasar kinerja dan penilaian perilaku mereka. Tujuan
TingkatPendidikan
SMK
DIII
S1
S2
580
1396
1962
-
3938
9000
-
2146
733
1
2880
7750
-
217
376
4
597
5480
339
546
1577
-
2462
7446
-
1138
701
1
1840
6678
-
147
275
3
425
5306
58,45
39,11
80,38
-
62,52
82,73
-
53,03
95,63
100
63,89
86,17
-
67,74
73,14
75
71,19
96,82
NoLulus Lulus Lulus% % %Formasi Formasi Formasi
2014 2017 2018
03
04
05
05
Rekrutmen Umum
Total Rekrutmen Umum
Total
Total Rekrutmen PKN STAN
02 D III PKN STAN 2532
5062
2524
4984
99,70
98,46
1873
4870
1854
4838
98,99
99,34
863
4885
863
4882
99,88
99,96
3.2.3. Manajemen Kinerja (Performance Management)
Tabel 3.2 Laporan Formasi dan Realisasi Kebutuhan Pegawai Kementerian Keuangan
Formasi CPNS Kemenkeu tahun 2018 didominasi oleh penerimaan pegawai dari jalur umum. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan presentase pemenuhan formasi sebanyak 10,65% dari tahun-tahun sebelumnya.
Tahun 2014, persentase pemenuhan formasi kebutuhan pegawai melalui jalur umum hanya mencapai 82,73%, tahun 2017 sebanyak 86,17%, sedangkan di tahun 2018 mencapai 96,82%.
TingkatPendidikan
NoLulus Lulus Lulus% % %Formasi Formasi Formasi
2014 2017 2018
92
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
ini sesuai dengan amanat KMK 467/2014, bahwa perlu dilakukan monitoring kinerja yang dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kemenkeu untuk menunjang penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Implementasi DKI tahun 2018, antara lain:
1. Penyusunan Surat Edaran Nomor SE-34/MK.1/2017 tentang Penilaian Kinerja Semester II Tahun 2017 dan Pelaporan Dialog Kinerja Individu
A. Pelaksanaan pilot project Leaders Factory lingkup eksternal, meliputi:
B. Program mutasi leaders (termasuk secondment), meliputi:
1. Leaders Factory Leaders Factory adalah program pengelolaan SDM untuk membentuk kompetensi dan keahlian pegawai, khususnya dalam bidang pengelolaan kuangan negara. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelengkapan kebutuhan jabatan atau posisi di dalam dan/atau luar lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan pemerintah secara kredibel dan akuntabel. Beberapa capaian pelaksanaan milestones IS Leaders Factory sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No Outcomes Target Realisasi
1
2
Tingkat kepuasan user unit internal Kemenkeu atas penempatan lulusan PKN STAN
Tingkat kepuasan user unit eksternal Kemenkeu atas penempatan lulusan PKN STAN
3 (skala 5)
3 (skala 5)
4.2
4
3.2.4. Manajemen Karir (Career Management)
Periode I Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berisi petunjuk pelaksanaan DKI Periode I tahun 2018; dan
2. Penyusunan Surat Edaran Nomor SE-8/MK.1/2018 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2018 dan Pelaporan Dialog Kinerja Individu Periode II Tahun 2018, serta melaksanakan Survey Strategy Focused Organization (SFO).
Tabel 3.3 Outcomes Pilot Project Leaders Factory di Lingkup Eskternal Tahun 2018
1. MoU antara Kementerian Keuangan dengan 26 K/L terkait penempatan lulusan PKN STAN Tahun 2018 sebanyak 600 orang ke 26 K/L tersebut.
2. Monitoring dan evaluasi atas kinerja terhadap 584 orang lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:
1. Mutasi 16 leaders dari seluruh jenjang jabatan pada antarunit Eselon I dan Unit Non-Eselon Kemenkeu (BPPK, DJPK, BKF, DJPB, Setjen, DJPPR, DJP, Staf Ahli, dan KSSK);
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutasi leaders ke internal dan eksternal Kemenkeu dengan hasil sebagai berikut:
Dari total 68.769 pegawai yang wajib melakukan DKI, sejumlah 67.116 atau 97,59% pegawai telah mengisi rencana aksi di tahun 2018.
93
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
3 (skala 5)
3 (skala 5)
4.33
4.33
3. Pelaksanaan secondment sebanyak 126 orang dengan rincian sebagai berikut:
4. Mutasi 10 pegawai yang dipekerjakan ke 8 K/L; dan
5. Pelaksanaan seleksi dan pembekalan Atase Keuangan dan Staf Teknis Keuangan untuk ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo, Abu Dhabi, dan Hong Kong;
• DJP ke DJBC• BI ke Kemenkeu
• Kemenkeu ke BI• Kemenkeu ke ADB di
Manila• Biro Bantuan Hukum
ke Law Firm (swasta)
: 100 orang: 16 orang (ditempatkan pada DJPB, DJPK, DJPPR, dan BKF): 5 orang: 2 orang (BKF dan DJPPR)
: 3 orang
C. Mempersiapkan infrastruktur Leaders Factory, meliputi:
D. Penetapan PMK Nomor 191/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Leaders Factory di Lingkungan Kementerian Keuangan.
E. Perluasan jabatan fungsional (JF) di lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi kegiatan pengangkatan JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD), penetapan formasi JF Analis Anggaran dan JF Penilai Pemerintah, penyusunan draft final RMPK Petunjuk Teknis dan SKJ Jabatan Fungsional AKPD, serta penyusunan RPMK Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.
A. Penetapan KMK Nomor 419/KMK.01/2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
B. Penetapan KMK Nomor 418/KMK.01/2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.
1. Penyusunan skema/mekanisme Tunjangan Selisih bagi pegawai yang ditugaskan ke luar Kemenkeu melalui revisi KMK 256 Tahun 2011 tentang PNS Dipekerjakan dan Diperbantukan; dan
2. Penetapan PMK Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Penetapan Ketentuan terkait Standar Kompetensi Jabatan
3. Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Pemetaan persentase pejabat Kemenkeu yang memenuhi SKJ-nya merupakan inisiatif strategis untuk mengetahui SDM yang kompetitif. Pada tahun 2018 telah dilakukan pemetaan data hasil Assessment Center berupa nilai Job Person Match (JPM) terhadap 10.863 pejabat Eselon II,III, dan IV Kemenkeu. Terdapat 10.416 pejabat yang memenuhi standar JPM minimal 72% dan masih terdapat 448
No Outcomes Target Realisasi
1
2
Tingkat kepuasan user unit internal Kemenkeu atas mutasi leaders
Tingkat kepuasan user unit eksternal Kemenkeu atas mutasi leaders
94
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
A. Psikotes klasikal pada Seleksi Terbatas Jabatan Eselon IV di Lingkungan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan menggunakan paper and pencil test dengan jumlah 28 peserta; dan
B. Psikotes klasikal pada Tes Kompetensi Bidang dan Wawancara untuk Jabatan Fungsional Dokter Gigi di Lingkungan Biro Umum menggunakan paper and pencil test dengan jumlah 1 peserta.
A. Psikotes online dalam rangka pemetaan pelaksana di lingkungan Kemenkeu dilaksanakan di setiap Unit Eselon I Kemenkeu pada bulan Desember 2018. Total peserta psikotes sebanyak 17.424 orang dengan jumlah peserta hadir 17.051 orang dan 373 orang tidak hadir;
B. Psikotes online dalam rangka UPKP V di lingkungan Kemenkeu yang dilaksanakan oleh setiap Unit Eselon I selama bulan Desember 2018. Jumlah peserta yang mengikuti psikotes ini sebanyak 856 orang; dan
C. Psikotes online rekrutmen CPNS 2018 dilaksanakan pada 6 Desember 2018 secara serentak di enam kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Medan, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura. Jumlah peserta yang terdaftar pada psikotes online CPNS ini adalah 1.196 peserta.
A. Assessment Center Reguler
Penyelenggaraan Assessment Center Reguler tahun anggaran 2018 diikuti oleh sejumlah pegawai dengan rincian sebagai berikut:
4. Pelaksanaan Assessment Center
1. Seleksi Terbuka Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara;
2. Seleksi Terbuka Calon Hakim Pengadilan Pajak; dan
3. Seleksi Terbuka Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.
B. Assessment Center Khusus
Assessment Center Khusus bertujuan untuk pengisian jabatan tertentu, yaitu:
C. Pelaksanaan Psikotes
Es. II
354
Es. III
1309
Es. IV
1791
Fungsional
196
Pelaksana
1145
Jumlah
4795
Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Tes Assessment Tahun 2018
1. Psikotes Klasikal
2. Psikotes Online
pejabat yang belum memenuhi standar JPM minimal 72%. Capaian IKU ini adalah sebesar 95,89% dengan indeks capaian 102,01%.
95
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
6. Penugasan (Seleksi Calon Atase Keuangan melalui Pencalonan Terbatas) Kementerian Keuangan telah melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan Atase Keuangan pada Perwakilan RI di Tokyo dan Abu Dhabi, serta Staf Teknis Keuangan di Hong Kong. Seleksi dilaksanakan melalui pencalonan terbatas dari seluruh Unit Eselon I. Tahapan seleksi terdiri atas seleksi administrasi, penelitian rekam jejak dan integritas, serta wawancara. Pewawancara terdiri atas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kepala BKF, serta Kepala BPPK. Calon atase yang lolos seleksi telah diusulkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk diberikan pembekalan sebelum menjalankan tugasnya.
7. Implementasi Manajemen Talenta Kementerian Keuangan senantiasa mencari, mengembangkan, dan
5. Mutasi dan Promosi Pembinaan karier di Kemenkeu dilaksanakan melalui mutasi, promosi, dan penugasan lainnya dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi kinerja, rekam jejak, serta integritas sesuai prinsip Sistem Merit. Mutasi dan promosi dilaksanakan dalam JPT Madya, JPT Pratama, dan Adminsitrator. Promosi dalam JPT Madya dilaksanakan dengan Seleksi Terbuka, sedangkan promosi dalam JPT Pratama dan Administrator dilaksanakan dengan Manajemen Talenta. Secara keseluruhan, pelaksanaan mutasi dan promosi di tahun 2018 adalah sebagai berikut:
E. Pembentukan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
Di tahun 2018, Kemenkeu membuka lowongan kepada seluruh pegawai/pejabat untuk mengikuti seleksi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur melalui jalur inpassing. Dari enam pejabat/pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi, lima pejabat/pegawai dinyatakan lulus. Selain jalur inpassing, terdapat delapan belas pejabat/pegawai yang mendaftar melalui jalur Diklat. Dari delapan belas peserta tersebut, tujuh belas pejabat/pegawai dinyatakan lulus sertifikasi.
No
01
02
03
Jabatan
JPT Madya
JPT Pratama
Administrator
Mutasi
4 pejabat
40 pejabat
302 pejabat
Promosi
3 pejabat (mekanisme Seleksi Terbuka)
18 pejabat (mekanisme Manajemen Talenta)
100 pejabat (mekanisme Manajemen Talenta)
Pelaksanaan promosi melalui seleksi terbuka untuk JPT Madya di tahun 2018 dilaksanakan sebanyak dua kali untuk mengisi tiga jabatan, yaitu:
Tabel 3.6 Jumlah Pejabat yang Mengalami Mutasi dan Promosi Tahun 2018
1. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; serta
2. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
D. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Pelaksanaan Assessment Center Pusat
Sistem mutu ini diterapkan pada penilaian untuk pejabat Eselon II, III,
dan Assessment Center Khusus.
96
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
mempertahankan PNS yang kompetitif untuk dipersiapkan sebagai suksesor terbaik pada jabatan-jabatan strategis pada masa depan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Manajemen Talenta yang meliputi penentuan jabatan target, seleksi talent, penetapan jabatan target oleh forum pimpinan, pengembangan talent, evaluasi talent, dan penempatan talent. Terdapat 176 talent yang telah diusulkan oleh masing-masing Unit Eselon I dan disahkan dalam KMK Nomor 406/KMK.01/2018 tentang Penetapan Talent Kementerian Keuangan Tahun 2018 dalam rangka Manajemen Talenta Kementerian Keungan. Secara rinci, pelaksanaan Manajemen Talenta 2018 dijelaskan dengan statistik sebagai berikut.
Hingga Desember 2018, terdapat delapan belas talent yang diangkat dan dilantik menduduki JPT Pratama melalui Manajemen Talenta. Selain itu, talent Pejabat Administrator dari seluruh Unit Eselon I menjalani kegiatan Workshop Pengembangan Talent pada bulan Desember 2018. Pada proses pengembangan, talent didampingi oleh Mentor Tetap (atasan langsung talent) dan Mentor Tidak Tetap. Kemenkeu melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta. Pada tahun 2018, sosialisasi dilaksanakan di enam kota, yaitu Padang, Semarang, Balikpapan, Batam, Kendari, dan Jayapura yang dihadiri oleh pengelola kepegawaian dari Unit Eselon I yang memiliki unit vertikal. Tidak hanya sosialisasi, untuk memperlancar Manajemen Talenta, Kemenkeu mempersiapkan sebuah aplikasi untuk otomasi pelaksanaan Manajemen Talenta Kemenkeu. Pengembangan aplikasi ini dikoordinasikan dengan Bagian Manajemen Informasi SDM. Aplikasi ini merupakan link/turunan dari database Human Resource Information System (HRIS) Kemenkeu, yakni www.sdm.kemenkeu.go.id. Biro SDM Kemenkeu bertanggung jawab dalam pengelolaan akses user login akses link tersebut. Kemenkeu berupaya terus menyempurnakan aplikasi ini agar dapat dipakai secara menyeluruh oleh pengelola Manajemen Talenta baik pusat maupun unit. Selain pelaksanaan Manajemen Talenta, Kemenkeu ikut berpartisipasi dalam Rakornas Badan Kepegawain Negara pada 11 Juli 2018. Rakornas tersebut berisi kegiatan studi banding pelaksanaan Manajemen Talenta dari K/L antara lain, BPKP, LAN, dan BKD Yogyakarta. Pengembangan talent Kemenkeu juga didukung oleh kegiatan Human Capital Summit Ministry of Finance 2018 pada bulan Agustus 2018. Kegiatan ini dihadiri
Grafik 3.5. Jumlah Talent Pada Unit Eselon I
9
2
11
3
7
6
3
1
5
3
32
14
19
3
13
4
18
3
7
1
SET
DJA
DJP
DJBC
DJPB
DJKN
DJPK DJ
P
BKF
BPPK
ITJE
N
9
0
5
10
15
20
25
30
35
3
Laki-lakiPerempuan
97
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
oleh pengelola SDM dari seluruh Unit Eselon I yang membahas mengenai tantangan pengelola SDM dalam menyambut Revoluasi Industri 4.0.
8. Pembinaan Status Kepegawaian dan Pengembangan Pejabat Fungsional
Sepanjang tahun 2018, Kemenkeu mengangkat 1.098 PNS Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut.
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nama Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak
Pemeriksa PBB
Pranata Komputer
Auditor
Widyaswara
Dokter Gigi
Dokter
Perawat Gigi
Analis Keuangan Pusat
dan Daerah
Dosen
Peneliti
Pemeriksa Bea
dan Cukai
Pranata Lab Kesehatan
Perawat
Arsiparis
Bidan
Analis Anggaran
Pelelang
Pranata Humas
15
15
803
15
57
12
178
1
2
1066
436
66
20
32
135
1
690
220
28
10
8
1
6
2
275
1205
56
199
96
4
14
15
3
49
1
1
1641
1808
81
37
91
32
1
20
61
13
241
2385
725
13
5
56
84
5
4
13
1
17
12
935
5
10
2
1
5
23
5197
259
328
300
130
8
5
1
47
77
38
636
1
3
3
1
7030
Pelaksana Pemula
Tahun 2017
Jenjang
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Penyelia Pertama/Asisten Ahli
Muda/Lektor
Madya/Lektor Kepala
Utama/Profesor
Total
A. Pembinaan Kepegawaian Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan Dalam rangka pengembangan profesionalisme PNS untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan, pada tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Core sebagai berikut:
1. Analis Perbendaharaan;2. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara;3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN; dan4. Pranata Keuangan APBN.
98
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
B. Pengaturan Status Kepegawaian PNS Kementerian Keuangan Sesuai ketetapan KMK tentang Pengaturan Status Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Dipekerjakan/Diperbantukan pada Instansi Lain, Kemenkeu menugaskan 13 PNS ke instansi pemerintah lainnya melalui program Leaders Factory.
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nama Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak
Pemeriksa PBB
Pranata Komputer
Auditor
Widyaswara
Dokter Gigi
Dokter
Perawat Gigi
Analis Keuangan Pusat
dan Daerah
Dosen
Peneliti
Pemeriksa Bea
dan Cukai
Pranata Lab Kesehatan
Perawat
Arsiparis
Bidan
Analis Anggaran
Pelelang
Pranata Humas
17
17
1319
116
50
14
1
250
1
2
7
1066
358
65
27
30
173
653
260
24
7
9
1
6
2
308
1220
121
158
125
4
1
12
28
133
1
1
44
75
20
1943
1789
77
84
103
36
2
1
28
203
13
269
61
58
3
2727
890
19
8
59
93
6
2
16
18
18
2
8
1139
5
17
5
27
5836
422
334
345
150
8
3
2
56
231
36
420
1
2
3
1
107
141
30
8128
Pelaksana Pemula
Tahun 2018
Jenjang
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Penyelia Pertama/Asisten Ahli
Muda/Lektor
Madya/Lektor Kepala
Utama/Profesor
Total
Tabel 3.7 Rekapitulasi Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan Tahun 2017 dan 2018
9. Manajemen Kepangkatan Pada tahun 2018, Kemenkeu mendapatkan nilai 4,56 dari skala 5 pada Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kenaikan Pangkat. Skor ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan nilai 4,16. Nilai SKPL tersebut
99
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan yang menjadi motivasi bagi Kemenkeu untuk lebih meningkatkan pelayanannya. Pada tahun 2018, terdapat 4.774 pegawai nonDJP Kemenkeu yang telah diproses usul kenaikan pangkatnya selama tahun 2018 melalui mekanisme Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Kenaikan Pangkat Pilihan (NonKPO). Rincian jumlah pegawai tersebut adalah sebagai berikut.
Grafik 3.6. Diagram Kenaikan Pangkat Tahun 2018 unit Eselon I
2500
2000
1500
1000
500
0
SETJ
EN DJA
DJBC
DJPB
DJKN
DJPK
DJPP
R
ITJE
N
BKF
BPPK
344136
2155
982
547
80 66151
93220
Kemenkeu mengembangkan sistem informasi SDM HRIS Kemenkeu (http://hris.e-prime.kemenkeu.go.id) untuk optimalisasi pengelolaan SDM Kemenkeu yang efektif, efisien, dan berkualitas. HRIS dikembangkan guna memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, khususnya bagi Pejabat Pembina Kepegawaian beserta Unit Pengelola SDM pada setiap Unit Eselon I.
Demi menjaga akurasi dan validitas data SDM dalam HRIS, Kemenkeu senantiasa melakukan monitoring, rekonsiliasi, dan penyesuaian data SDM masing-masing Unit Eselon I. Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi data serta verifikasi sekaligus pembinaan terhadap para pegawai Unit Pengelola SDM di setiap Unit Eselon I.
HRIS juga dilengkapi dengan arsip dokumen cetak yang terintegrasi melalui dossier elektronik untuk menunjang data SDM tertentu yang membutuhkan hardcopy pendukung. Arsip dokumen yang meliputi, antara lain dokumen kepangkatan, jabatan, pendidikan, dan
lain-lain dapat diunduh oleh pengguna sesuai kebutuhan.
HRIS memiliki fitur dan layanan yang berperan dalam pengelolaan SDM Kemenkeu, antara lain:
1. HR Dashboard, menampilkan profil pegawai Kemenkeu;
2. Modul Manajemen Talenta;3. Modul Perencanaan SDM;4. Modul Mutasi, merupakan tools
pendukung optimalisasi pelaksanaan mutasi pegawai Kemenkeu;
5. Modul Melanjutkan Pendidikan;6. Modul Kehadiran;7. Modul Registrasi Digital Signature; 8. Modul Referensi Organisasi Jabatan;9. Modul Assessment Center;10. Layanan Cuti Online;11. Izin Luar Negeri Online; 12. Layanan Informasi SDM; 13. Layanan Cetak DRH;14. Modul Struktur Organisasi; 15. Decision Support System;16. Modul Nominatif; 17. Modul Pemantauan Status Kenaikan
Pangkat dan Pencarian Komprehensif;18. Modul Kenaikan Gaji Berkala.
3.2.5. Dukungan Teknologi Informasi (IT Support) 100
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
3.3 Peningkatan Kapasitas SDM
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan bahwa pengembangan kompetensi pegawai diukur melalui pemenuhan standar jam pelatihan paling sedikit dua puluh jam pelajaran per pegawai per tahun. Dalam upaya pemenuhan amanat tersebut, Kemenkeu terkendala terkendala fleksibilitas waktu pegawai dan pembiayaan besar pada pelatihan klasikal, mengingat jumlah pegawainya lebih dari 75.000.
Selain itu, pengelolaan pengembangan SDM di lingkungan Kemenkeu masih tersebar di Unit Eselon I masing-masing dan belum terkoordinasi dengan optimal. Kemenkeu memerlukan pedoman pengelolaan pengembangan SDM yang standar dan terintegrasi, meliputi:
1. Integrasi siklus pengembangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monev;
2. Desain pengembangan SDM untuk setiap jenjang dan jabatan;
3. Integrasi sistem informasi pengembangan SDM di setiap Unit Eselon I;
4. Sinergi pihak yang terlibat dalam pengembangan SDM Kemenkeu, yaitu Atasan Langsung, Pengelola Kepegawaian, BPPK, dan Unit Pembina SDM; serta
5. Peningkatan peran Atasan Langsung dalam menyusun rencana dan pelaksanaan pengembangan individu setiap pegawai.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenkeu menerbitkan PMK Nomor 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. Sesuai peraturan tersebut, Kemenkeu menggunakan model pengembangan 70:20:10 yang menitikberatkan pada aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja. Aktivitas pembelajaran dilakukan melalui praktik langsung dan pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan. Kegiatan pembelajaran dipilih sebagai upaya peningkatan kompetensi yang tidak hanya dilaksanakan melalui pelatihan klasikal. Seiring dengan penerapan model tersebut, pengembangan kompetensi di Kemenkeu akan diintegrasikan ke dalam satuan sistem yang terstruktur dan komprehensif.
Selain itu, terdapat kebijakan lain yang menunjang pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan formal, yakni:
1. KMK Nomor 982 Tahun 2017 tentang Program Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Keuangan; dan
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik bagi PNS Kementerian Keuangan.
3.3.1. Pelatihan dan Pengembangan Training and Development)
3.3.2. Pengembangan Corporate University
terkini. Model pelatihan Corporate University (Corpu) era digital menjadi pilihan bagi perusahaan-perusahaan besar maupun Kementerian/Lembaga di Indonesia dalam mengembangkan sistem pendidikannya. Kementerian Keuangan c.q Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menjadi institusi pertama yang mengembangkan strategi Corpu di sektor publik.
Kemajuan teknologi, tuntutan globalisasi, pergeseran core business menuju berbasis pengetahuan dan informasi, serta tuntutan kinerja yang semakin meningkat mempengaruhi cara kerja suatu institusi. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill pegawai juga dituntut untuk berubah demi menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kondisi
101
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Salah satu alasan utama yang mendorong institusi-institusi, seperti BUMN dan Kementerian/Lembaga, membentuk Corpu adalah untuk mengembangkan kapabilitas internal secara lebih spesifik dan up-to-date. Pengembangan kapabilitas internal berbasis Corpu diharapkan dapat berdampak langsung pada pencapaian target organisasi. Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan Corpu dengan mengubah BPPK menjadi Kemenkeu Corpu. Kegiatan-kegiatan peningkatan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Corpu (Kemenkeu Corpu), telah mengembangkan model-model pembelajaran yang selaras dengan konsep Corpu.
Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa ketentuan terkait pelaksanaan Corpu. Salah satu ketentuan mengenai Corpu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya keterlibatan pimpinan tertinggi Kementerian Keuangan dalam upaya pengembangan SDM Kementerian Keuangan, agar selaras dengan pencapaian kinerja organisasi, melalui strategi link and match pembelajaran yang relevan, aplikatif, mudah diakses, dan berdampak nyata.
Kementerian Keuangan telah melaksanakan pra-learning council meeting pada tanggal 14-15 Februari 2018 sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri tentang Corpu. Pertemuan awal tersebut dihadiri oleh para Sekretaris Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka menyelaraskan kebutuhan pembelajaran Unit Eselon I di Kementerian Keuangan dengan strategi pembelajaran Corpu. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan awal tersebut, Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan learning council meeting pertama kali yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan telah mempersiapkan landasan aturan yang spesifik terkait Corpu, mengingat upaya
untuk membangun sistem Corpu bukan perkara mudah. Pembahasan mengenai Kemenkeu Corpu telah berkembang di dalam Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan. Pada tahun 2018 juga telah ditetapkan beberapa Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam rangka implementasi Corpu.
Peraturan lainnya yang mendukung implementasi Corpu adalah Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-94/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kementerian Keuangan merencanakan implementasi dari Keputusan Kepala BPPK tersebut pada tahun 2019. Peraturan tersebut disusun sebagai upaya untuk memastikan standar dan kualitas pembelajaran agar dapat memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan Kemenkeu Corpu membutuhkan suatu metode evaluasi pembelajaran yang tepat dan terarah, agar pelaksanaan Corpu terkontrol dan dapat mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Keuangan.
Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan mengatur tentang evaluasi tersebut. Peraturan ini menerapkan evaluasi yang menggunakan model kirkpatrick untuk mengkur sejauh mana pelaksanaan pembelajaran berpengaruh terhadap kinerja pegawai maupun kinerja organisasi. Hingga 31 Desember 2018, beberapa pelatihan telah dievaluasi hingga kirkpatrick level 4, atau hingga mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi.
Berikut ini adalah data indikator kinerja tahun 2017 dan 2018 yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja setelah mengikuti pelatihan di BPPK.
Kegiatankegiatan
peningkatan SDM
dilingkungan
Kementerian Keuangan,
yang dilaksanakan
oleh Kementerian
Keuangan Corpu
(Kemenkeu Corpu),
telah mengembangkan
model-model
pembelajaran yang
selaras dengan
konsep Corpu.
102
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
No Indikator
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara01
5.11
.04 Persentase Alumni Pelatihan yang
Meningkat Kinerjanya
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
-
4.%
90%
-
4,3976%
97,24%
70
4.2500%
90%
91,53
5,7552%
95,52%
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Target Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Sumber : Laporan Kinerja BPPK Tahun 2018
Pada tahun 2018 juga telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-8/PP/2018 tentang Pedoman Microlearning di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut disusun untuk mendukung Kemenkeu Corpu dalam mewujudkan pembelajaran yang relevan, aplikatif, mudah diakses, dan berdampak nyata, serta mengoptimalkan perkembangan teknologi pembelajaran terkini. Microlearning merupakan salah satu e-learning asynchronous yang mudah dipelajari dan dapat digunakan dalam waktu relatif singkat. Microlearning berguna untuk pengembangan kompetensi melalui proses belajar mandiri.
Sebagai pelengkap peraturan-peraturan terkait pelatihan SDM dan pengembangan Kemenkeu Corpu, pada tahun 2018 Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-3/PP/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pedoman Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara. Selain itu, terdapat pula peraturan yang telah ditetapkan, yakni Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-7/PP/2018 tentang Pedoman Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Anggaran.
Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan implementasi Corpu untuk mewujudkan link and match antara pembelajaran dengan kebutuhan peningkatan kinerja, antara lain:
• Pengembangan pembelajaran melalui Communities of Practice
(CoP). CoP dibentuk sebagai wadah berkumpul dan berbagi pengetahuan bagi para pegawai yang memiliki keahlian dan minat tertentu. Pelaksanaan CoP diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan kinerja. Hingga akhir tahun 2018, telah terbentuk 89 grup CoP dengan tema pembelajaran yang beragam. Pada umumnya, grup CoP membahas isu-isu terkait kompetensi manajerial maupun teknis.
Pengembangan Kemenkeu Learning Center (KLC) sebagai salah satu platform dalam Knowledge Management System. KLC merupakan media pembelajaran online yang menyajikan berbagai materi, terutama terkait keuangan negara, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan maupun masyarakat umum. KLC pertama kali diluncurkan secara daring pada tanggal 31 Maret 2017. Sejak awal pembentukan KLC hingga bulan Desember 2018, KLC telah memuat lebih dari 1.610 dokumen pengetahuan dan 152 online course terkait keuangan negara. Ribuan materi di dalam KLC disusun oleh para pemilik pengetahuan (Skill Group Owner) di lingkungan Kementerian Keuangan. Konten KLC mendukung pembelajaran jarak jauh, seperti blended learning maupun fully e-learning. Selama tahun 2018, statistik mencatat bahwa sebanyak 575.530 pengguna internet mengunjungi KLC. Setiap harinya ada sekitar 2 ribu orang pengguna yang aktif untuk membuka website KLC. Data statistik tersebut menunjukkan pengguna KLC meningkat secara signifikan, yakni 10 kali lipat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 53.339.
103
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Kementerian Keuangan menjadi percontohan bagi kelembagaan pemerintah lainnya dalam hal implementasi Corpu. Sepanjang tahun 2018, terdapat beberapa institusi maupun Kementerian/Lembaga yang mengunjungi Kementerian Keuangan untuk mempelajari lebih lanjut sistem dan produk Corpu yang diterapkan oleh BPPK. Rincian kunjungan-kunjungan tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusbindiklat Peneliti LIPI) mengunjungi Sekretariat BPPK, pada tanggal 25 Januari 2018, dalam rangka melakukan studi banding.
2. Pada tanggal 8 April 2018, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengunjungi BPPK dalam rangka studi banding terkait Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan Evaluasi Pelatihan Kemenkeu Corpu.
3. Pada tanggal 24 April 2018, BPPK menerima kunjungan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Jumlah rombongan BPSDMD Jawa Tengah yang berkunjung adalah 8 orang, yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BPSDMD Jawa Tengah, yaitu Riena Ratnaningrum. BPSDMD Jawa Tengah melakukan kunjungan untuk studi banding mengenai penerapan strategi Kemenkeu Corpu oleh BPPK.
4. Pejabat dan pegawai Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (BP3S), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, serta Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan benchmarking ke Sekretariat BPPK pada tanggal 3 Oktober 2018. Perwakilan
3.3.3. Kemenkeu Corpu Menjadi Contoh bagi Kelembagaan Pemerintah Lainnya
dari Kemensos datang dari berbagai kantor wilayah Indonesia untuk mendengarkan pemaparan tentang implementasi strategi Corpu di Kementerian Keuangan. Pembahasan dalam pertemuan tersebut meliputi pengembangan learning value chain di Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjelaskan tentang bagaimana knowledge management system yang diterapkan di Kementerian Keuangan. Kunjungan ini bermaksud melihat langsung tata kelola, tata kerja, dan tata koordinasi di BPPK. Hasil kunjungan dan pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa komitmen dari top leader merupakan kunci utama yang menentukan arah pengembangan Corpu di masa mendatang.
5. Unit Eselon III dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi Kementerian Kelautan dan Perikanan mengunjungi BPPK pada tanggal 25 Oktober 2018. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan benchmarking pembangunan e-learning dan implementasi Corpu oleh BPPK. Balai Diklat Aparatur Sukamandi ingin mulai mengembangkan e-learning guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman, teknologi, sekaligus efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.
6. Pada tanggal 17 Desember 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berkunjung ke BPPK untuk menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Corpu. Kunjungan Kemenpan-RB tersebut juga turut dihadiri perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan beberapa konsultan manajemen SDM. Kunjungan dibuka dengan sambutan dan pemaparan singkat tentang profil, pelaksanaan, dan perkembangan Kemenkeu Corpu sejak tahun 2015. Kemenpan-RB dan
104
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
LAN berharap ilmu yang didapat dari benchmarking ini mampu menjadi acuan penyusunan Perpres tentang Corpu dan menyelaraskan implementasinya di lapangan.
dijadikan contoh bagi institusi lainnya membuat BPPK berinisiatif melaksanakan program-program pelatihan terbuka bagi institusi maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Tidak hanya fokus pada isu pengelolaan SDM, program-program pelatihan terbuka oleh BPPK tersebut juga mencakup materi lain yang terkait dengan keuangan. BPPK melaksanakan Program Nasional melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan BPPK.Sepanjang tahun 2018, BPPK telah meaksanakan Program Nasional tersebut sebanyak 68 kelas pelatihan terkait dengan Dana Desa. Sebaran pelaksanaan kelas Dana Desa tersebut mencakup 20 kelas di Sulawesi Tengah (Palu, Poso, Luwuk), 20
kelas di Sulawesi Tenggara (Kendari, Kolaka, Bau-bau), dan 28 kelas di Nusa Tenggara Timur/NTT (Kupang, Ende, Tambolaka). Jumlah total peserta yang mengikuti kelas tersebut sebanyak 2.047 orang. Komposisi jumlah peserta tersebut hadir dari 671 desa, yang tersebar di Sulawesi Tenggara (202 desa), Sulawesi Tengah (196 desa), dan NTT (273 desa). Sebagai tindak lanjutnya, BPPK bertanggung jawab dalam melaksanakan pendampingan kepada para alumni pelatihan pengelolaan Dana Desa.
Sebagai suatu bentuk layanan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Kementerian Keuangan, seluruh unit di lingkungan BPPK Kementerian Keuangan menyelenggarakan Open Class secara berkala. Kelas terbuka ini dilaksanakan dengan materi terkait keuangan negara kepada masyarakat.
3.4 Pengawasan dan Penegakan Disiplin
3.4.1. Penghargaan dan Penegakan Disiplin (Reward and Discipline Enforcement)
Sesuai KMK Nomor 627/KMK.01/2018 tentang Penghargaan bagi PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja, prestasi, disiplin, dan masa kerja atau pengabdian pegawai. Pada tahun 2018, Kemenkeu mengapresiasi 26 pegawai berprestasi dan 11 pegawai teladan dari berbagai Unit Eselon I.
1. Sistem Pengendali Gratifikasi Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai unit pengawas telah melakukan berbagai program untuk mempertahankan penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Upaya Itjen ini mampu membawa Kementerian Keuangan memperoleh kembali predikat sebagai Kementerian dan Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK pada Pekan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2018.
105
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
SETJEN DJA DJP DJBC DJPB DJKN DJPK DJPPR ITJEN BKF BPPK
45 19 15 7 15 1539
4
418
313
99
966
7227 12 18 2 19
73
4
218 184168
877
7 12 4 4 212 7 6
379
6259
206
Grafik 3.7. Penghargaan Pegawai Menjelang BUP 2018
Gol. IV Gol. III Gol. II
DPK
1200
1000
800
600
400
200
0
Grafik 3.8. Penghargaan SLKS 2018
No
01
02
03
Unit Total
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Pajak
16
3
223
Ringan Sedang Berat
Penu
ndaa
n KG
B 1
tahu
n
Penu
ndaa
n Ke
naik
an
Pang
kat 1
tahu
n
Pem
inda
han
dala
m ra
ngka
Pe
nuru
nan
Jaba
tan
2
1
16
2
0
30
2
1
18
2
0
15
0
1
11
0
0
11
3
0
37
0
0
3
1
0
4
4
0
78
Tegu
ran
Lisa
n
Pern
yata
an ti
dak
puas
se
cara
tert
ulis
Tegu
ran
Tert
ulis
Penu
ruan
Pan
gkat
1 ta
hun
Penu
runa
n Pa
ngka
t 3 ta
hun
Pem
beba
san
Jaba
tan
PDH
TAPS
2. Penghargaan Pegawai Menjelang BUP
3. Penghargaan Satyalancana Karya Satya
4. Penyelesaian Atas Pelanggaran Disiplin dan Permasalahan Kepegawaian Lainnya
SETJEN DJA DJP DJBC DJPB DJKN DJPK DJPPR ITJEN BKF BPPK
600
500
400
300
200
100
0
324
Gol
III
5 3 3 1 3 4215
93
3310 0 0 4 96
75
412
342
506
5 0 0 0 1 20320 19
42 4223
Gol. IV Gol. III Gol. II
106
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
04
05
06
07
08
09
10
11
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan InspektoratJenderal
Badan Kebijakan Fiskal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Total Seluruh Unit Eselon I
127
8
36
0
3
4
6
6
432
7
1
3
0
0
3
1
1
35
17
1
4
0
1
1
3
1
60
8
1
7
0
0
0
0
1
38
19
1
4
0
0
0
0
0
41
17
2
0
0
0
0
2
0
33
7
0
1
0
0
0
0
0
19
27
1
8
0
0
0
0
2
78
1
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
1
0
0
0
0
0
8
22
1
8
0
2
0
0
1
116
Tabel 3.8 Rekapitulasi Pegawai Kementerian Keuangan yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2018
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan terkait permasalah kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi:
A. Pelanggaran pegawai Kemenkeu terhadap kewajiban dan larangan yang terdapat dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain pelanggaran jam kerja, izin perkawinan dan perceraian, dan fraud; serta
B. Pelanggaran pegawai berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi:
1. Pelanggaran tindak pidana;2. Pelanggaran karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
3. Pelanggaran karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;4. Pelanggaran karena tidak lapor setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara
(CLTN);5. Pelanggaran karena tidak lapor setelah menjalankan tugas belajar;6. Pelanggaran karena menggunakan ijazah palsu;7. Pelanggaran yang dilakukan oleh CPNS; dan8. Pelanggaran bagi PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan
dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, sehingga diberhentikan sementara dari jabatan.
Pada tahun 2018, Kemenkeu telah menindaklanjuti permasalahan kepegawaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:
A. Sebanyak 432 pegawai dijatuhi hukuman disiplin, sebagaimana tabel berikut; dan
01 Sekretariat Jenderal 9 0 1 6 16
UnitNo Jam Kerja Perkawinan/Perceraian
Administratif
Lain-lain Non-Administratif
Total
107
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Tabel 3.9 Rekapitulasi Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Kategori Pelanggaran di Lingkungan
Kementerian Keuangan Periode Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
13
6
0
0
0
0
0
0
1
20
3
135
33
4
22
0
1
4
6
3
220
0
31
14
0
1
0
1
0
0
2
50
0
44
74
4
13
0
1
0
0
0
142
Grafik 3.9. Rekapitulasi Pegawai Yang Ditindak Tahun 2017
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Badan Kebijakan Fiskal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Total Seluruh Unit Eselon I
3
223
127
8
36
0
3
4
6
6
432
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Pemberhentikan Sebagai PNS Karena tidak lapor setelah CLTN
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Pemberhentian Sementara Pemberhentian CPNS
4
7
8
0
B. Sejumlah 23 pegawai ditindak sesuai ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana grafik berikut.
UnitNo Jam Kerja Perkawinan/Perceraian
Administratif
Lain-lain Non-Administratif
Total
108
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
1. Rekonsiliasi data LHKPN dengan user dari masing-masing Unit Eselon I dan KPK secara berkala, dengan tujuan:
1. Sinkronisasi dan rekonsiliasi antara data KPK dengan data yang dimiliki Admin Instansi dan Admin Unit, sehingga diperoleh data yang valid dan relevan;
2. Memudahkan seluruh Admin Instansi dan Admin Unit Kemenkeu untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan aktivasi e-LHKPN;
3. Sebagai forum diskusi antara Admin Instansi, Admin Unit, dan Admin KPK apabila terdapat kendala dan permasalahan terkait data PN/WL; serta
4. Membangun semangat Unit Eselon I untuk meningkatkan angka kepatuhannya hingga 100%.
Penguatan Triangle Force (koordinasi antarlevel pengelola/admin) melalui:
A.
Selama tahun 2018, telah dilakukan tiga kali rekonsiliasi data secara formal (1 Maret 2018, 27 September 2018, dan 31 Oktober 2018) dan lebih dari sepuluh kali rekonsiliasi data secara informal melalui visit Asmin Instansi (realtime activation), email, Whatsapp, dan telepon.
1. Membantu penyelesaian kendala-kendala dalam pengisian e-registration dan e-filing aplikasi e-LHKPN;
2. Memberikan pelayanan pendampingan secara langsung kepada PN/WL;
3. Sebagian besar pendampingan diberikan kepada pejabat Eselon I dan II; dan
4. Dilakukan secara private (one on one) atau kolektif.
Sepanjang periode 2017 hingga 2018, Kemenkeu telah melaksanakan kurang lebih sembilan kali pendampingan.
Penguatan komunikasi, IT Support, dan internalisasi secara masif untuk menghindari kesenjangan informasi melalui:
B.
1. Pemutakhiran layanan contact center LHKPN Kemenkeu. Layanan contact center didukung dengan pembuatan email perpanjangan bagi unit-unit yang memiliki kantor vertikal, yaitu DJP dan DJBC. Layanan contact center LHKPN Kemenkeu dapat diakses melalui email: [email protected], [email protected], [email protected] dan call centre (021) 3449230 Ext. 6165/6166; serta
2. Pembuatan Handbook Digital LHKPN.
2. Pendampingan intensif dengan cara:
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Sesuai Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK melakukan perubahan sistem pelaporan LHKPN dari manual menjadi berbasis aplikasi. Kemenkeu ditetapkan sebagai pilot project pelaksanaan e-LHKPN oleh KPK. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan LHKPN, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, Kemenkeu telah melakukan beberapa upaya, antara lain:
Memberikan imbauan kepada para pemimpin Unit Eselon I secara berkala berupa:
C.
1. Kewajiban aktivasi akun LHKPN bagi PN/WL dan Admin Unit;2. Kewajiban pelaporan bagi PN/WL;3. Monitoring tingkat kepatuhan bagi Admin Unit; dan4. Sanksi administratif bagi yang tidak patuh.
109
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
Training of Trainer LHKPN Person In Charge (PIC) bersama dengan KPK;
Menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-LHKPN kepada para user dari masing-masing Unit Eselon I.
Imbauan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
Pada tahun 2018, telah dilakukan empat kali imbauan kepada seluruh Unit Eselon I, yaitu pada bulan Januari, Maret, September, dan November.
D.
E.
1. Mewujudkan tingkat kepatuhan pengelolaan LHKPN Kementerian Keuangan 100%;
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi tingkat kepatuhan LHKPN periode sebelumnya; dan
3. Mempersiapkan pelaporan LHKPN periode berikutnya.
Berdasarkan hasil pelaporan pada e-LHKPN per 5 April 2018, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Kemenkeu mencapai 100% dari 30.493 wajib lapor. Kemenkeu berhasil menunjukkan komitmen kepatuhan penyampaian LHKPN di tahun 2018. Capaian ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017, sebagaimana data berikut.
03
Sum
ber
Day
a M
anu
sia
Bab
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
110
Jumlah Wl LHKPN
Tahun Lapor
2017
2018
27.878
30.493
1 April - 31 Des 2018
1 April - 5 April 2019
2.394
25.394
30.392
101
8,62%
91,38%
99,67%
0,33%
27.788
30.493
99,68%
100%
Tepat Waktu Terlambat
Kepatuhan Pelaporan
Total Kepatuhan Pelaporan
Tabel 3.10. Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN
6. ALPHA Seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkeu memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi kepada Menteri Keuangan secara berkala. Hal ini didasari oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 277/KMK.01/2017 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Laporan Harta Kekayaan (LHK) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui lnspektur Jenderal. Berdasarkan mandat tersebut, Itjen bertugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan laporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi sebagai wujud pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Guna mempermudah proses penyampaian serta pengelolaan LHK dan LP2P, Itjen berinovasi dengan membangun suatu aplikasi yang memudahkan proses penyampaian dan pengelolaan laporan yang dinamakan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA). Aplikasi ini dirancang dan dibangun melalui sinergi bersama antara Itjen dengan Pusat Sistem Informasi Teknologi Keuangan (Pusintek) menggunakan basis web dan terintegrasi dengan layanan korporat elektronik e-PRIME dan HRIS. Aplikasi ALPHA akan mempermudah pegawai Kemenkeu dalam melakukan kewajiban pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi; mempermudah Itjen dalam melakukan monitoring kepatuhan dan pengelolaan laporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi seluruh pegawai; serta memungkinkan Itjen melakukan analisis data laporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi pegawai untuk menghasilkan insight yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengawasan intern di lingkungan Kemenkeu.
2017 2018
96.17%
96.81%
Melaporkan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi merupakan cerminan integritas pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan (LHK) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), pejabat/pegawai dengan penuh kesadaran melaporkan harta yang dimiliki demi terwujudnya transparansi di lingkungan Kemenkeu. Kesadaran
111
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
pejabat/pegawai Kemenkeu ini terbukti dengan meningkat nya kepatuhan penyampaian laporan yang meningkat dari tahun 2017 sebesar 96,17 persen tahun menjadi 96,81 persen pada 2018.
Pada tahun 2018, ALPHA ditambahkan fitur untuk melakukan verifikasi sebelum men-submit laporan. Hal ini berfungsi untuk memastikan seluruh komponen laporan yang wajib telah terisi dan tidak ada yang terlampaui. Fitur ini mulai digunakan untuk pelaporan periodik tahun 2018 yang dilaksanakan pada periode Januari s.d. Maret 2019.
SETJ
EN DJA
DJP
DJBC
DJPB
DJKN
DJPK
DJPP
R
ITJE
N
BKF
BPPK
SAH
LI
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Belum Lapor Lapor Terlambat Sudah Lapor
112
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18 0
3Su
mb
er D
aya
Man
usi
aB
ab
113
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18Su
mb
er D
aya
Man
usi
a 0
3B
ab
04Pengelolahan PajakLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
114
Pen
gelo
laan
Paj
ak0
4B
ab
Perjalanan kopi pun dimulai pada fase ini. Dengan pendistribusian kopi ke berbagai coffee shop, pergerakan ekonomi mulai terlihat dengan jelas. Kopi kini sudah berkontribusi terhadap perekonomian baik di pedesaan, maupun di perkotaan.
KontribusiNyata
Bab
04
Pen
gelo
laan
Paj
ak
115
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
Sumber daya manusia adalah komponen penting yang mendukung jalannya suatu organisasi
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
116
Bab
04
Pen
gelo
laan
Paj
ak
Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Kementerian Keuangan telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018 dan menyampaikannya kepada DPR pada bulan Mei 2018. KEM-PPKF adalah skenario awal sekaligus arah kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Dokumen ini berisi
tentang perkembangan dan proyeksi perekonomian, baik global maupun regional, serta strategi pembangunan di bidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat.
Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam merumuskan KEM-PPKF. Selanjutnya, penyusunan dan pembahasan KEM-PPKF juga dilakukan dengan DPR. Siklus dan jadwal lengkap terkait pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2019 adalah sebagai berikut.
4.1 Perumusan Kebijakan Fiskal
15 Mei / 18
31 Mei / 18
04-08 Juni / 18
31 Mei / 18
25-29 Mei / 18
24 Mei / 18
Sidang Paripurna DPR Penyampaian KEM-PPKF ke DPR
Sidang Paripurna DPR Tanggapan pemerintah atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPR
Rapat Kerja Komisi VII dan Komisi XI dengan mitra kerja
Sidang Paripurna DPR Penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPR atas KEM-PPKF 2019
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia untuk memaparkan KEM-PPKF 2019 serta membentuk panitia-panitia kerja (panja)
Rapat Panja-Panja
4.1.1. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018
117
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
02-04 Juli / 18
10 Juli / 18
12 Juli / 18
02 Juli / 18
Rapat Kerja Komisi-Komisi DPR dengan mitra kerja
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia terkait pelaporan dan pengesahan Laporan Panja-Panja
Rapat Tim Perumus Laporan Panja-Panja
Sidang Paripurna DPR untuk menyampaikan laporan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019
Tema kebijakan fiskal tahun 2019 adalah “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing”. Tema tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, yakni “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Kebijakan fiskal tahun 2019 ditujukan untuk dua hal utama, yaitu menjaga kesehatan fiskal serta mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko jangka pendek, menengah, maupun panjang. Di sisi lain, upaya mendorong iklim investasi dan ekspor dilakukan melalui simplifikasi serta pemberian kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk peningkatan daya saing investasi dan ekspor.
Secara lebih lanjut, strategi kebijakan fiskal tahun 2019 yang ditempuh pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Mobilisasi pendapatan yang realistis.
Mobilisasi pendapatan yang realistis dilakukan melalui peningkatan tax ratio sesuai kapasitas perekonomian nasional. Langkah tersebut tetap diikuti dengan pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis,
termasuk untuk mendorong investasi dan ekspor, penguatan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengedepankan simplifikasi dan efisiensi birokrasi.
Upaya penguatan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif dilakukan melalui:
A. Efisiensi belanja non prioritas dengan penguatan nilai uang;
B. Peningkatan kualitas, ketrampilan, dan produktivitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta penguatan vokasional;
C. Upaya mendorong iklim investasi dan peningkatan ekspor;
D. Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial yang meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
E. Upaya melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui pembangunan bandara, pelabuhan, transportasi, jalan, ketenagalistrikan, bendungan dan irigasi; (JKN);
2. Strategi belanja agar lebih efektif dan produktif.
118
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Pembiayaan yang efisien dan kreatif dapat dicapai dengan mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman, mendorong keseimbangan primer APBN menuju positif,
F. Reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien; Penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong implementasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berbasis kinerja. Selain itu, penguatan pelaksanaan Dana Desa juga dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat; serta
G. Mendorong efektivitas penanganan beberapa isu strategis terkait kesetaraan gender, penurunan stunting, perubahan iklim, serta antisipasi dan mitigasi risiko bencana.
3. Mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif.
Melalui integrase berbagai kebijakan tersebut, pengelolaan fiskal 2019 diharapkan semakin sehat dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun menengah. Kondisi fiskal yang sehat tercermin dalam kondisi defisit yang terkendali pada kisaran 1,6-1,9% PDB, defisit keseimbangan primer yang semakin mengecil, dan rasio utang yang terjaga dalam batas aman di bawah 30%.
Peran Kementerian Keuangan di sektor keuangan menjadi semakin penting saat industri keuangan konvensional dan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Terlebih lagi ketika kondisi sektor keuangan dalam negeri terbuka terhadap keuangan global. Kementerian harus memastikan bahwa jasa industri keuangan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, oleh karena itu Kementerian Keuangan menyediakan suatu sistem pemantauan keuangan yang bijak.
Sistem pemantauan perekonomian oleh Kementerian Keuangan mencakup kegiatan pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan yang mencakup lembaga keuangan, pasar modal, dan pasar komoditas. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi serta pengelolaan dan penyediaan basis data melalui model-model ekonometrika untuk melaksanakan pemantauan sistem keuangan. Pengembangan tersebut memungkinkan pemantau untuk memahami perkembangan stabilitas sistem keuangan secara umum dan kemudian dilaporkan kepada pimpinan Kementerian Keuangan.
mendorong peningkatan ekspor melalui program National Interest Account (NIA), serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif melalui pemberdayaan BUMN, BLU, dan swasta. Secara khusus, pembiayaan kreatif dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pembiayaan perumahan layak huni dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pembiayaan bagi UMKM dan usaha ultra mikro.
4.1.2 Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan
Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan pemantauan rutin melalui analisis atas data-data high frequency, yakni informasi terkait pergerakan serta perkembangan pasar dan perekonomian global maupun domestik secara umum. Hasil dari pemantauan rutin ini digunakan untuk menyusun laporan singkat mengenai perkembangan terkini pasar keuangan global dan domestik (market flash), laporan ekonomi dan keuangan harian (daily news update) berupa sintesis berita dan rilis data perekonomian lokal maupun global terkini, serta laporan ekonomi dan keuangan mingguan (weekly report) tentang informasi dan analisis perkembangan isu ekonomi dan sektor keuangan lokal maupun global yang berkembang selama sepekan terakhir.
Di samping pemantauan rutin, Kementerian Keuangan juga melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan industri perbankan, pasar saham, pasar obligasi, dan pasar uang. Pemantauan industri perbankan dilakukan untuk mengetahui kinerja industri tersebut sepanjang tahun. Pemantauan pasar saham dilakukan dengan merangkum kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), baik
119
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
secara bulanan, kuartalan, semesteran, maupun tahunan. Pemantauan pasar obligasi mencakup pemantauan perkembangan pasar obligasi pemerintah maupun pasar obligasi korporasi, khususnya terkait
nilai penerbitan per sektor, jumlah perusahaan penerbit, dan yield. Selanjutnya, pemantauan pasar uang mencakup pemantauan pasar uang antarbank (PUAB) dan pemantauan pasar valuta asing.
4.1.3 Pengelolaan Anggaran (Direktorat Jenderal Anggaran)
1. Era Baru Pengelolaan PNBP
Pada tanggal 23 Agustus 2018, pemerintah memberlakukan regulasi baru terkait pengelolaan PNBP, yakni UU Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang baru tersebut menggantikan UU Nomor 20 tahun 1997 dan mengusung empat tujuan utama, yaitu :
A. Meningkatkan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP, guna memperkuat ketahanan fiskal serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
B. Mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan;
C. Mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintah yang bersih, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan layanan masyarakat; dan
D. Menyederhanakan jenis dan/atau tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar secara berkualitas dan berkeadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
UU Nomor 9 tahun 2018 terdiri atas tiga belas Bab dan 73 Pasal yang meliputi pengaturan terkait ketentuan umum, enam objek PNBP, subjek PNBP, tarif atas
jenis PNBP, kewenangan pengelolaan PNBP, pengelolaan PNBP (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban), pemeriksaan PNBP, keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengembalian PNBP, PNBP BLU, ketentuan peralihan, dan penutup.
UU PNBP baru mengatur definisi PNBP baru, yakni pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.
Pemerintah dan DPR RI menyepakati untuk menyempurnakan beberapa poin pokok penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) PNBP baru, antara lain (i) pengelompokkan objek; (ii) pengaturan tarif; (iii) tata kelola; (iv) pengawasan; dan (v) hak Wajib Bayar.
Pertama, objek PNBP dikelompokkan dalam enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Pengklasteran ini digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP. Pengelompokan ini dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.
Kedua, pengaturan tarif PNBP mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk
120
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
penguatan kebijakan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0% untuk kondisi tertentu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk masyarakat tidak mampu; pelajar/mahasiswa; penyelenggaraan kegiatan sosial; usaha mikro, kecil, dan menengah; kegiatan keagamaan; kegiatan kenegaraan; dan keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar. Penetapan jenis dan tarif PNBP juga dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, khususnya untuk tarif atas layanan PNBP yang bersifat dinamis, dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan untuk percepatan penyesuaian terhadap nilai wajar dan harga pasar.
Ketiga, penyempurnaan tata kelola PNBP yang mencakup pengaturan kewajiban Instansi Pengelola PNBP untuk melakukan verifikasi dan pengelolaan piutang, mekanisme pemeriksaan, keberatan, dan pengembalian PNBP, serta pemanfaatan teknologi dalam rangka pengelolaan PNBP untuk peningkatan layanan dan efisiensi.
Keempat, penguatan fungsi pengawasan pengelolaan PNPB dilaksanakan dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, agar dapat meminimalkan pelanggaran atas keterlambatan atau tidak disetornya PNBP ke Kas Negara oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola. Pengawasan tersebut juga bertujuan mengurangi penggunaan PNBP langsung di luar mekanisme APBN oleh Instansi Pengelola PNBP.
Kelima, penyempurnaan ketentuan terkait hak Wajib Bayar, antara lain pemberian keringanan berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, serta pembebasan dengan memperhatikan kondisi di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan kebijakan Pemerintah. Selain itu, hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan sebelum berlakunya RUU diberi jangka waktu paling lambat enam bulan sejak RUU PNBP berlaku untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum RUU PNBP.
Beberapa pengaturan baru maupun penguatan dari UU sebelumnya diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan dalam pengelolaan PNBP
selama ini, khususnya terkait temuan berulang oleh Pemeriksa. Selain itu, UU baru ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dengan tetap, mewujudkan layanan yang berkeadilan, dan menjaga sumber daya yang berkelanjutan. Regulasi baru ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga selaku Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Instansi Pemeriksa PNBP, maupun pihak terkait lainnya.
Pengesahan RUU PNBP tidak semata-mata untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperbaiki distribusi pendapatan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi.
DJA mulai menerapkan transformasi digital sesuai kebutuhan tusi yang diembannya. Bentuk transformasi yang diinisiasi DJA antara lain melaksanakan penelaahan RKAKL/DIPA dan revisi anggaran secara online yang didukung digital signature melalui aplikasi terpadu bernama SATU ANGGARAN. Aplikasi tersebut telah disosialisasikan kepada pegawai internal DJA dan seluruh Kementerian/Lembaga.
Pengembangan aplikasi SATU ANGGARAN diikuti dengan peningkatan kemampuan database untuk mempertajam penyusunan analisis guna meningkatkan kualitas penganggaran. Fasilitas reporting juga dibuat semudah dan secanggih mungkin bagi user.
Aplikasi SATU ANGGARAN dapat mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan sistem aplikasi yang dimiliki DJA. Melalui aplikasi tersebut, pegawai DJA dan stakeholder DJA hanya perlu mengakses satu aplikasi untuk menyelesaikan seluruh proses bisnis penganggaran. Beberapa modul yang disediakan dalam SATU ANGGARAN meliputi modul rencana kinerja, modul KPJM, modul survei standar biaya, modul RKAKL, modul sinkronisasi referensi, modul monev anggaran, modul data anggaran, modul revisi anggaran, modul knowledge management, modul
2. SATU ANGGARAN: Aplikasi Integrasi untuk Peningkatan Kualitas Penganggaran
121
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
disposisi dan penugasan, modul pusat layanan, modul arsip dokumen, modul informasi kinerja, serta modul DIPA.
Aplikasi ini dibangun pada tiga platform sistem aplikasi, yaitu aplikasi berbasis desktop, web, dan mobile dengan tujuh subsistem yang saling terintegrasi. Subsistem tersebut terdiri atas autentikasi dan otorisasi, workspace
Direktorat Jenderal Pajak mencatat hingga 31 Desember 2018, realisasi penerimaan pajak neto tahun 2018 sebesar Rp1.313,3 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai
4.2 Pengelolaan Keuangan Negara
4.2.2. Pengelolaan Pajak
dan dashboard, notifikasi, catatan aktivitas, basis data dan repositori, pertukaran data, serta rekam jejak dokumen elektronik. Keberadaan SATU ANGGARAN sebagai platform sistem informasi yang terintegrasi dan bersifat modular diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perkembangan tuntutan organisasi, perubahan proses bisnis, maupun inovasi lain di DJA.
A. Penerimaan Pajak
92,2% dari target 2018, yakni sebesar Rp1.423,9 triliun. Realisasi penerimaan pajak juga mengalami pertumbuhan sebesar 14,1% dari realisasi penerimaan pajak 2017.
816.999,41 164.932,93 19.779,42 60.914,80 50.883,95 22.209,41 284.909,44 57.203,01 142.645,65 3.398,99 0,00
685.276.23 134.910,37 18.009,88 54.727,14 39.739,11 9.405,77 252.132,92 50.638,04 115.459,34 141,92 -0,02
83,88 81,80 91,05 89,84 78,10
42,35
88,50
88,52
80,94
4,18
0,00
596.479,24
117.761,79
16.172,63
43.156,72
34.005,92
7.806,49
206.552,82
43.691,06
106.313,31
12.084,33
0,35
14,89 14,56 11,36 26,81 16,86 20,49 22,07 15,90 8,60 -98,83 -106,75
Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Final PPh Nonmigas Lainnya PPh Fiskal Luar Negeri
Jenis Pajak Target (Miliar RP)
Realisasi (Miliar RP)
2018
Tabel Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak Neto Tahun 2018
2017
Capaian (%)
Realisasi (miliar Rp)
PertumbuhanRealisasi 20017—2018 (%)
122
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Jenis Pajak Target (Miliar RP)
Realisasi (Miliar RP)
2018
Tabel Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak Neto Tahun 2018
2017
Capaian (%)
Realisasi (miliar Rp)
PertumbuhanRealisasi 20017—2018 (%)
PPh Ditanggung Pemerintah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN Dalam Negeri
PPN Impor
PPN Lainnya
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PPnBM Dalam Negeri
PPnBM Impor
PPnBM Lainnya
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Lainnya
PPh Migas
Jumlah Dengan PPh Migas
Jumlah Tanpa PPh Migas
1.423.995,49
1.385.861,44
1.313.321,75
1.248.611,97
92,23
90,10
1.151.028,06
1.100.712,31
14,10
13,44
10.121,83
524.198,89
344.603,47
179.280,83
314,58
17.602,24
13.320,53
4.188,95
92,76
17.369,10
0
9.691,80
38.134,05
10.111,76
520.383,09
333.919,41
186.394,97
68,71
16.877,81
12.794,67
4.108,11
-24,97
19.444,52
0
6.630,31
64.709,79
99,90
99,27
96,90
103,97
21,84
95,88
96,05
98,07
-26,91
111,95
0
68,41
169,69
8.933,80
463.526,86
314.341,26
149.034,79
150,81
17.196,17
13.292,14
3.796,75
107,28
16.770,35
1,22
6.738,48
50.315,75
13,19
12,27
6,23
25,07
-54,44
-1,85
-3,74
8,20
-123,27
15,95
0
-1,61
28,61
Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018 (Unaudited)
Peningkatan penerimaan pajak di tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Penurunan nilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang cukup signifikan;
2. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pasca-amnesti pajak, termasuk peningkatan jumlah Wajib Pajak;
3. Peningkatan harga komoditas, khususnya hasil tambang;
4. Peningkatan impor bahan baku dan barang modal;
5. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang mengakibatkan meningkatnya nilai ketetapan pajak;
6. Peningkatan pembayaran dividen di beberapa sektor usaha dibanding periode yang sama tahun lalu;
7. Peningkatan setoran PPh Migas sebagai akibat meningkatnya nilai kurs dan Indonesia Crude Price;
8. Peningkatan pembayaran gaji di
123
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
beberapa sektor usaha maupun belanja gaji APBN dan APBD; serta
9. Adanya kegiatan pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia.
Penjelasan umum peningkatan penerimaan beberapa jenis pajak pada tahun anggaran 2018 diuraikan sebagai berikut.
Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2018 mencapai Rp134,9 triliun, tumbuh 14,5% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 21 yang positif ini ditunjang oleh peningkatan pemberian gaji dan tunjangan yang cukup signifikan di beberapa sektor usaha, termasuk peningkatan realisasi belanja gaji APBN dan APBD pada 2018. Beberapa sektor usaha yang
1. PPh Pasal 21
memberikan kontribusi signifikan antara lain, sektor Administrasi Pemerintahan meningkat Rp2,9 triliun (tumbuh 12,5%), sektor Usaha Industri Pengolahan meningkat Rp2,8 triliun (tumbuh 11,7%), dan sektor Usaha Jasa Keuangan meningkat Rp0,3 triliun (tumbuh 9,5%).
Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2018 mencapai Rp18,0 triliun, tumbuh 11,4% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 22 yang positif ini didukung oleh kuatnya kondisi ekonomi secara umum, seperti membaiknya harga komoditas pertambangan. Sektor Industri Pengolahan menyumbangkan setoran PPh Pasal 22 paling dominan, yakni 25,3%. Hingga Desember 2018, Industri Pengolahan berkontribusi sebesar Rp4,5 triliun, tumbuh 2,2% dibandingkan 2017.
2. PPh Pasal 22
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18B
ab0
4P
enge
lola
an P
ajak
124
Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun 2018 mencapai Rp54,7 triliun, tumbuh 26,8% dibandingkan realisasi tahun 2017. Penerimaan PPh Pasal 22 Impor berasal dari dua jenis sektor usaha yang mendominasi, yakni sektor Perdagangan dan sektor Industri Pengolahan. Penopang utama pertumbuhan PPh Pasal 22 berasal dari subsektor Perdagangan Besar yang tumbuh 39,7% pada tahun 2018, dari sebelumnya tumbuh 22,5% pada tahun 2017. Selain itu, subsektor Industri Logam Dasar juga mengalami pertumbuhan signifikan, yaitu 59,2% pada tahun 2018, dari sebelumya tumbuh 48,2% pada tahun 2017.
Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2018 mencapai Rp39,7 triliun, tumbuh 16,9% dibandingkan realisasi tahun 2017. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan PPh Pasal 23 adalah peningkatan aktivitas usaha yang meningkatkan PPh Pasal 23 atas Jasa dan Sewa bagi Wajib Pajak di sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan. Selain itu, pembagian dividen korporasi yang relatif meningkat di tahun 2018 juga mendukung pertumbuhan PPh Pasal 23 atas Dividen hingga mencapai 30,1%.
Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2018 mencapai Rp9,4 triliun, tumbuh 20,5% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan ini merupakan salah satu dampak langsung dari peningkatan kepatuhan pajak pasca berlakunya amnesti pajak. Pertumbuhan signifikan ini juga ditopang oleh pembayaran PPh Pasal 29 (kurang bayar dalam SPT Tahunan) dengan pertumbuhan sebesar 23,8%, atau mencapai Rp1 triliun.
Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2018 mencapai Rp9,4 triliun, tumbuh 20,5% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan ini merupakan salah satu dampak langsung dari peningkatan kepatuhan pajak pasca berlakunya amnesti pajak. Pertumbuhan signifikan
3. PPh Pasal 22 Impor
4. PPh Pasal 23
5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
6. PPh Pasal 25/29 Badan
ini juga ditopang oleh pembayaran PPh Pasal 29 (kurang bayar dalam SPT Tahunan) dengan pertumbuhan sebesar 23,8%, atau mencapai Rp1 triliun.
Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tahun 2018 mencapai Rp50,6 triliun, tumbuh 15,9% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan positif ini sejalan dengan tingginya penerimaan PPh Pasal 23 atas Bunga dan PPh Pasal 26 atas Pembayaran Dividen kepada Subjek Pajak Luar Negeri yang tumbuh signifikan, yakni mencapai total 43,7% atau senilai Rp31,3 triliun.
Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2018 mencapai Rp115,5 triliun, tumbuh 8,6% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan positif ini didukung oleh peningkatan penerbitan obligasi di tahun 2018. Sejalan dengan peningkatan penerbitan obligasi, pembayaran pajak atas bunga/diskonto obligasi juga meningkat senilai Rp1,6 triliun, atau tumbuh sebesar 13,1%. Selain itu, peningkatan persewaan (tumbuh 10,4%) dan pembangunan/konstruksi (12,2%) juga mendorong pertumbuhan penerimaan PPh Final.
Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri tahun 2018 mencapai Rp333,91 triliun, tumbuh 6,2% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan positif ini didorong oleh kondisi ekonomi yang secara umum masih positif. Beberapa peningkatan di sektor dominan juga mendorong penerimaan PPN Dalam Negeri, seperti sektor Jasa Konstruksi dengan peningkatan senilai Rp2,3 triliun (tumbuh 5,4%) dan sektor Perdagangan Besar dengan peningkatan senilai Rp10,6 triliun (tumbuh 14,3%).
Realisasi penerimaan PPN Impor tahun 2018 mencapai Rp186,4 triliun atau tumbuh 25,1% dibandingkan realisasi 2017. Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor dominan terhadap PPN Impor, yakni sebesar
7. PPh Pasal 26
8. PPh Final
9. PPN Dalam Negeri
10. PPN Impor
125
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
58,6%. Kontribusi tersebut memiliki nilai realisasi sebesar Rp109,2 triliun dan tumbuh sebesar 23,0% dibandingkan tahun 2017. Sektor dominan lain yang juga berkontribusi terhadap penerimaan PPN Impor adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, yakni sebesar 33,8%, dengan nilai realisasi sebesar Rp62,9 triliun dan tumbuh sebesar 32,1%.
Realisasi penerimaan PPnBM tahun 2018 mencapai Rp16,8 triliun, atau tumbuh negatif sebesar -3,75% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh masih tingginya konsumsi jenis kendaraan bermotor roda empat/lebih yang termasuk dalam kategori low cost green car (LCGC). Konsumsi LCGC yang merupakan fasilitas PPnBM dan tidak dikenakan pungutan mengakibatkan hambatan terhadap pertumbuhan PPnBM dari sektor otomotif. Selain itu, pertumbuhan negatif juga disebabkan oleh menurunnya penjualan hunian mewah pada 2018.
Realisasi penerimaan PBB tahun 2018 mencapai Rp19,4 triliun, tumbuh 15,9% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan PBB ini secara dominan didukung oleh peningkatan penerimaan PBB Migas, yakni sebesar Rp14,4 triliun atau meningkat Rp2,2 triliun dari tahun 2017. Peningkatan penerimaan PBB Migas sejalan dengan peningkatan produksi dan harga minyak bumi dan gas alam.
Realisasi penerimaan Pajak Lainnya tahun 2018 mencapai Rp6,6 triliun, atau tumbuh negatif sebesar -1,62% dibandingkan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan negatif ini secara umum disebabkan oleh penerimaan yang tidak berulang, yakni penerimaan dari Pembayaran atas Bunga Penagihan di tahun 2017 dengan nilai Rp400 miliar. Sementara itu, peningkatan penerimaan dari Penjualan Benda Meterai dan Bea Meterai mencapai Rp373 miliar, atau tumbuh 7,35%.
Pemerintah memberi perhatian serius kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jumlah pelakunya pada tahun 2018 mencapai 58,97 juta orang, atau sekitar 23% dari jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Setelah PP 46 dilaksanakan, tren jumlah pembayar maupun penerimaan pajak tahun 2013 hingga 2017 selalu meningkat.
Pada tahun 2018, pemerintah merevisi PP 46 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. PP 23 mengatur penurunan tarif pajak dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% bagi Wajib Pajak usaha yang memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar per tahun pajak. Pemberian keringanan beban pajak ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.
Pemberlakuan PP 23 mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sejak berlakunya PP 23 hingga akhir tahun 2018, tercatat 673.374 Wajib Pajak yang sebelumnya tidak melakukan pembayaran mulai melakukan pembayaran PPh Final UMKM. Selain itu, DJP mencatat terdapat 372.675 Wajib Pajak yang baru mendaftar dan melakukan pembayaran PPh Final UMKM.
Business Development Services (BDS) adalah program penyuluhan perpajakan serta layanan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM. Layanan ini diluncurkan sebagai suatu pendekatan DJP kepada Wajib Pajak untuk melakukan edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, pelaksanaan layanan pengembangan usaha dapat dilakukan oleh DJP sendiri maupun bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta. Melalui program BDS, DJP juga menyediakan berbagai fasilitas bermanfaat, seperti pelatihan meningkatkan omzet, kemudahan akses modal usaha, keikutsertaan bazar gratis, dan pembinaan UMKM. Program BDS diharapkan dapat mengubah perspektif negatif masyarakat terhadap pajak, dari apatis menjadi peduli.
11. PPnBM
12. PBB
13. Pajak Lainnya
B. Kebijakan Penting Perpajakan: Pemangkasan Tarif PPh Final bagi UMKM
C. Inovasi Perpajakan: Program Business Development Services
126
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
D. Penggalian Potensi
Kegiatan ekstensifikasi merupakan upaya pemerintah untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam administrasi DJP. Strategi dan kegiatan ekstensifikasi tahun 2018 yang dijalankan DJP sebagai berikut:
1. Ekstensifikasi
A. Optimalisasi pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar melalui Aplikasi Ekstensifikasi. Secara lebih lanjut, pengawasan dilakukan melalui kegiatan:
1. Penuntasan tindak lanjut pasca-amnesti pajak atas Wajib Pajak belum terdaftar berdasarkan data harta dari data eksternal/ILAP; dan
2. Penuntasan saldo tunggakan, tindak Ianjut data eksternal/ILAP berupa data non-harta atas Wajib Pajak belum terdaftar;
B. Optimalisasi pengawasan Wajib Pajak baru melalui aplikasi pengawasan dan penggalian potensi Approweb, dengan rincian:
C. Pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak baru orang pribadi non-karyawan dan badan berdasarkan potensi;
D. Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Dana Desa melalui pembenahan administrasi, sosialisasi, dan konsultasi; serta
E. Pelaksanaan Survei Lapangan Geotagging (SLGT) dalam rangka penguasaan wilayah.
1. Menuntaskan tindak lanjut pasca-amnesti pajak atas Wajib Pajak baru berdasarkan data harta Wajib Pajak yang tidak mengikuti amnesti pajak; dan
2. Menuntaskan tindak lanjut Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang telah dibuat untuk Wajib Pajak baru. SP2DK adalah surat yang diterbitkan KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
Kinerja Ekstensifikasi Tahun 2018
Jumlah Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi(Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan)
Jumlah Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi Melakukan Pembayaran
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan atas Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar
Kepatuhan Pembayaran atas Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar
Penerimaan Extra Effort Ekstensifikasi
1.044.815
1.014.211
703.968
74.835
Rp27,11 triliun
Keterangan: Penerimaan extra effort ekstensifikasi adalah pembayaran, penyetoran, atau pelunasan pajak oleh Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan SPT dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran sejak terdaftar (Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar/TLTB).
2. Intensifikasi
DJP melaksanakan kegiatan penggalian potensi pajak melalui intensifikasi. Upaya ini dilakukan untuk lebih
mengintensifkan berbagai informasi Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Kegiatan intensifikasi bertujuan untuk menguji kepatuhan formal dan material Wajib Pajak.
127
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
DJP melaksanakan beberapa kegiatan intensifikasi dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2018, antara lain sebagai berikut:
A. Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan rutin dari Wajib Pajak penentu penerimaan, Wajib Pajak Bendahara termasuk Wajib Pajak Bendahara Desa, dan Wajib Pajak yang mengikuti amnesti pajak. Pengawasan dilakukan dalam rangka perluasan basis pajak setelah periode amnesti pajak berakhir;
B. Pemanfaatan data dan informasi keuangan Wajib Pajak menjadi UU dan peraturan pelaksananya, sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses lnformasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;
C. Peningkatan pengawasan Wajib Pajak setelah berakhirnya amnesti pajak melalui upaya:
1. Menindaklanjuti data kepemilikan harta pasca-amnesti pajak; dan
2. Mendorong Wajib Pajak agar memanfaatkan fasilitas Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS Final), sesuai PMK Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
1. Pengawasan terhadap praktik transfer pricing, yang mencakup pengawasan atas pemenuhan kewajiban dokumen transfer pricing (Master File dan Local File) dan tindak lanjut hasil analisis risiko berdasarkan data Country by Country Report (CbCR);
2. Pengawasan terhadap Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap Debt to Equity Ratio (DER);
D. Peningkatan pengawasan terhadap Wajib Pajak berbasis sektoral nasional dan orang pribadi prominen. Wajib Pajak yang dimaksud merupakan Wajib Pajak yang bergerak pada sektor
Perdagangan (e-commerce dan faktur pajak tanpa identitas Wajib Pajak pembeli/NPWP '000'), sektor Pertambangan (batubara, minyak bumi, dan gas), sektor Perkebunan (perkebunan sawit dan karet), sektor Perikanan, sektor Jasa Keuangan, serta sektor Properti dan Konstruksi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan kepada Wajib Pajak yang bertindak sebagai rekanan bendahara. Selain peningkatan pengawasan, DJP juga menetapkan program prioritas dalam bentuk joint analysis dengan DJBC dalam rangka pemanfaatan data Wajib Pajak tidak lapor-terdapat data (TLTD), serta meningkatkan kepatuhan bea meterai.
E. Peningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang melakukan tax planning secara agresif melalui:
F. Tindak lanjut atas data pemicu maupun data saldo potensi non-harta yang terdapat pada Approweb; dan
G. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pengawasan, termasuk kegiatan pemanfaatan data internal dan eksternal.
Kinerja Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasanatas Data dan/atau Keterangan Tahun 2018
Jumlah Wajib Pajak yang menerima SP2DK tahun 2018
Produksi SP2DK tahun 2018
SP2DK selesai
Nilai realisasi SP2DK
1.443.036 surat
2.484.729 surat
1.480.898 surat
Rp122,86 triliun
Keterangan: SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, surat yang diterbitkan KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
128
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2018
Fokus Pemeriksaan Khusus Tahun 2018
Wajib Pajak Badan
58,86%
Unit Pelaksana Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Kanwil DJP Jakarta Khusus Kanwil Lainnya
KPP Wajib Pajak Besar KPP Madya
Fokus
Wajib Pajak yang mempunyai risiko ketidakpatuhan tinggi dan mendapatkan atensi luas secara nasional. Wajib Pajak yang melakukan aggresive tax planning, antara lain transfer pricing, CFC rules, DER, serta adanya informasi, data, laporan dan/atau pengaduan (IDLP).
Wajib Pajak badan terdaftar pada KPP Pratama yang dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi prominen dengan lokasi usaha tersebar dan memiliki tax gap tinggi, serta adanya IDLP.
• Kegiatan pemeriksaan difokuskan pada tahun pajak 2014, 2015, dan 2016 dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak.
• Fokus pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria:
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan
71,83%
Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan
74,28%
Rasio Keseluruhan
71,10%
Keterangan: Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.
E. Penegakan Hukum
Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh DJP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mencapai penerimaan pajak yang optimal. Penegakan hukum di bidang perpajakan diharapkan dapat mewujudkan keadilan perpajakan dan kesetaraan bagi seluruh Wajib Pajak di mata hukum pajak.
Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain sesuai peraturan
1. Pemeriksaan
perundang-undangan perpajakan. DJP melaksanakan pemeriksaan melalui kegiatan penyusunan peta kepatuhan Wajib Pajak dan analisis tax gap pada masing-masing KPP. Kedua kegiatan tersebut menghasilkan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3).
DSP3 merupakan daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran penggalian potensi oleh KPP sepanjang tahun berjalan, baik melalui kegiatan konseling atau pengawasan maupun melalui kegiatan pemeriksaan. Pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa memperhatikan empat variabel, yaitu: 1) indikasi ketidakpatuhan material, 2) identifikasi modus ketidakpatuhan, 3) nilai potensi pajak yang terukur, dan 4) tingkat ketertagihan (kolektabilitas) yang tinggi.
a. Wajib Pajak dengan tax gap tinggi, baik yang mengikuti maupun tidak mengikuti amnesti pajak;
b. Diprioritaskan untuk sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi;
c. Wajib Pajak yang melakukan aggresive tax planning, antara lain transfer pricing, CFC rules, dan DER;
d. Wajib Pajak yang memiliki rasio CTTOR relatif rendah; sertae. Diprioritaskan kepada Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa
untuk dua tahun terakhir.
129
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
KPP Pratama
Fokus Pemeriksaan Khusus Tahun 2018
• Kegiatan pemeriksaan difokuskan pada tahun pajak 2014, 2015, dan 2016 dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak.
• Fokus pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi prominen yang tidak mengikuti amnesti pajak dan Wajib Pajak badan yang dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut, serta Wajib Pajak badan yang memiliki tax gap tinggi.
Kebijakan lain yang dikeluarkan DJP sebagai upaya untuk meningkatan kualitas pemeriksaan adalah optimalisasi metode dan teknik pemeriksaan. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
A. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa atas pelaksanaan metode dan teknik pemeriksaan serta kepatuhan administrasi pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan ini dilakukan untuk minimalisasi terjadinya sengketa pajak dari hasil pemeriksaan;
B. Pelaksanaan teknik pemeriksaan dengan penelusuran harta (asset tracing) sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang
Pengampunan Pajak;C. Pengujian kepatuhan Wajib Pajak
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur transfer pricing, CFC rules, dan DER; dan
D. Optimalisasi pemanfaatan mekanisme Exchange of Information berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.
Sebagai upaya untuk mendorong kinerja pemeriksaan, DJP juga melakukan optimalisasi pada ranah pemanfaatan data internal dan eksternal serta pemanfaatan aplikasi pendukung pemeriksaan.
Kinerja Pemeriksaan Tahun 2018
Rasio Cakupan Pemeriksaan Tahun 2018
Uraian
Penyelesaian (Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP)
Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan dan Penagihan
Nilai Refund Discrepancy
Jumlah wajib SPT
Jumlah yang diperiksa
Rasio
Jumlah wajib SPT
Jumlah yang diperiksa
Rasio
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Orang Pribadi
Rasio Keseluruhan
Realisasi
159.616 LHP konversi
Rp56,36 triliun
Rp11,58 triliun
1.188.516 Wajib Pajak
38.410 Wajib Pajak
3,23%
1.964.331 Wajib Pajak
12.236 Wajib Pajak
0,62%
1,61%
Keterangan: • Terdapat joint IKU penerimaan extra effort dari penerimaan dan penagihan.• Refund discrepancy merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas
permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui SPT.
130
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Keterangan: Rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage rasio/ACR) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Wajib Pajak yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT.
2. Penagihan
Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan piutang pajak dari pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo.Pada tahun 2018, DJP melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tindakan penagihan secara sinergis oleh seluruh unit kerja, mencakup:
DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis IDLP.
Pada tahun 2018, DJP menjalankan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemeriksaan bukti permulaan, antara lain:
A. Optimalisasi tindakan penagihan dengan prinsip selektif dan hati-hati;
B. Penyusunan daftar sasaran penagihan;C. Penguatan pemahaman detterent
effect melalui beragam forum, seperti bimbingan teknis dan asistensi;
D. Koordinasi dengan pihak eksternal dengan asistensi kantor pusat dan kantor wilayah;
E. Pelaksanaan pemblokiran dengan mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan mengenai permintaan informasi, bukti, atau keterangan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan; serta
F. Percepatan proses usul perpanjangan/pencabutan pencegahan penanggung pajak melalui aplikasi e-Cegah dengan bekerja sama dengan unit/instansi lain.
Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan Tahun 2018
Tindakan Surat Teguran/ Imbauan/Peringatan Pemberitahuan Surat Paksa Pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Pemblokiran Rekening Simpanan di Bank Pelelangan Pencegahan Penanggung Pajak ke Luar Negeri Gelar Perkara Penyanderaan Penyanderaan/Gijzeling Jumlah
Frekuensi
456.331
18.343
4.582
333
352
477
79
480.467
Pencairan (triliun Rp)
11,82
2,66
0,59
0,014
0,032
0
0,048
15,16
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan
A. Membuat Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Joint lnvestigasi DJP dan DJBC;
B. Mengembangkan sistem informasi/aplikasi yang mengakomodasi proses bisnis kegiatan penegakan hukum yang andal dan berkualitas, yaitu:
1. Aplikasi lnformasi Keuangan (ASIK) sebagai tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses lnformasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang; dan
2. Sistem lnformasi Penegakan
131
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Hukum (SIGAKUM), dengan salah satu modul utama yaitu Modul Pemeriksaan Bukti Permulaan; serta
C. Menyempurnakan ketentuan dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Joint lnvestigasi DJP dan DJBC merupakan salah satu program sinergi reformasi di Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari Joint Program DJP dan DJBC tahun 2018. Tugas utama Satgas Joint Investigasi DJP dan DJBC adalah menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang merugikan
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan rangkaian upaya pengumpulan bukti untuk memperjelas
penerimaan negara. Sektor usaha yang menjadi prioritas pemeriksaan bukti permulaan oleh Satgas di tahun 2018 adalah Wajib Pajak perdagangan elektronik dan telepon seluler, Wajib Pajak perdagangan rokok, Wajib Pajak pertambangan emas dan batubara, dan Wajib Pajak minuman mengandung ethyl alcohol (MMEA).
Di luar lingkup tugas Satgas Joint Investigasi, DJP juga memprioritaskan pemeriksaan bukti permulaan atas Wajib Pajak konstruksi dan bahan bangunan. Pemeriksaan bukti permulaan tersebut dilakukan atas dasar pengembangan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dari kasus pidana di bidang perpajakan yang sedang ditangani oleh DJP.
Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2018
Uraian
A. Tunggakan Awal (surat)
B. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/ SPPBP (surat)
C. Penyelesaian:Usul Penyidikan (laporan)Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)Penerbitan Surat Ketetapan Pajak/SKP (surat)Sumir (laporan)Risalah Temuan (laporan)
Jumlah Penyelesaian
D. Pembatalan SPPBP (surat)
E. Tunggakan Akhir (surat) (A+B-C-D)
Penerimaan Extra Effort dari Pemeriksaan Bukti Permulaan
Jumlah
573
527
1452473550
450
28
622
Rp1,978 triliun
Keterangan: • Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP berisi ketentuan bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatan. • Penerbitan SKP dilakukan apabila laporan pemeriksaan bukti permulaan menyatakan hasil, antara lain, tidak
ada indikasi tindak pidana namun terdapat pajak yang kurang bayar.• Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup akibat, antara lain, tidak ada indikasi tindak
pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal.• Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.• Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
- Perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;- Perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;- Kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana; dan/atau- Sebelum SPPBP disampaikan kepada Wajib Pajak terperiksa, Wajib Pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.
4. Penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana
132
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Kinerja Penyidikan Tahun 2018
Uraian
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan
Berkas Diserahkan ke KejaksaanBerkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakanKerugian pada pendapatan negara
Berkas Sudah DivonisTerdakwa telah divonisKerugian pada pendapatan negaraDenda pidana
Jumlah
117
127
Rp1.271 miliar
35Rp312 miliarRp605 miliarRp1,978 triliun
Keterangan: Berkas perkara yang disetarakan adalah berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP, dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka amnesti pajak.
Sumber: Direktorat Penegakan Hukum, DJP Kementerian Keuangan
di bidang perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir yang dimiliki DJP sesuai amanat undang-undang. Beberapa langkah yang dilakukan DJP pada tahun 2018 untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan penyidikan, antara lain:
A. Melakukan penanganan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar berisiko tinggi;
B. Pengembangan kasus penyidikan yang ditangani difokuskan kepada pemenuhan kewajiban perpajakan PPh;
C. Meningkatkan intensitas penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi penyidikan tindak pidana yang pidana asalnya (predicate crime) berasal dari tindak pidana perpajakan;
D. Meningkatkan fokus penyidikan tindak pidana perpajakan
terhadap korporasi;E. Melakukan penelusuran
harta dalam setiap kegiatan penyidikan, sehingga dapat memperlancar proses pemulihan kerugian negara (recovery);
F. Mengadakan pelatihan (lokakarya) hakim terkait pemahaman mengenai ketentuan perpajakan;
G. Berkoordinasi secara intensif dengan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polri dan Kejaksaan dalam melaksanakan kegiatan penyidikan untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum; dan
H. Mengintensifkan dukungan tenaga forensik digital dalam setiap kegiatan penyidikan, guna memaksimalkan potensi temuan dan memperkuat pembuktian tindak pidana di bidang perpajakan.
F. Penyelesaian Sengketa Pajak
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu:
1. Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan
A. Keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangungan (SKPBB), dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
B. Pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-
133
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
undangan perpajakan;C. Pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
D. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
E. Pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
F. Pengurangan denda administrasi PBB;
G. Pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
H. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
Kinerja Penyelesaian Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan Ketetapan per Jenis Pajak Tahun 2018
Jenis Layanan
Pembetulan
Keberatan
Pengurangan Pokok
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Pengurangan atau Pembatalan SKP
Pengurangan atau pembatalan STP
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan
Jumlah
PPh
344
3.889
-
65.230
843
15.489
46
85.841
PPnBM
263
8.211
-
40.520
1.793
9.587
64
60.438
PBB
29
309
589
380
334
165
-
1.806
Bunga Penagihan
16
-
-
1.403
15
2.285
-
3.719
Lain-Lain
19
9
1
524
17
120
-
690
Jumlah
671
12.418
590
108.057
3.002
27.646
110
152.494
Terdapat kenaikan penyelesaian sengketa pajak di tahun 2018 sebesar 52,4% dibandingkan dengan tahun 2017, dengan jumlah penyelesaian sengketa pajak sebanyak 100.081 permohonan.
Terkait sengketa pajak dalam proses peradilan administrasi murni, Wajib Pajak hanya dapat mengajukan banding dan gugatan kepada badan peradilan pajak. Sepanjang tahun 2018, terdapat pengajuan banding sebanyak 7.772 permohonan dan gugatan sebanyak 1.885 permohonan, atau total
2. Banding dan Gugatan
mencapai 9.657 permohonan. Jumlah ini meningkat signifikan sebesar 74,5% jika dibandingkan dengan jumlah permohonan pada tahun 2017.
Meskipun demikian, peningkatan jumlah permohonan banding dan gugatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sengketa yang diputus oleh Pengadilan Pajak. Pada tahun 2017, DJP menerima sebanyak 7.088 Amar Putusan, sedangkan pada tahun 2018, DJP menerima sebanyak 6.034 Amar Putusan atau turun sebesar 14,8% dibandingkan tahun sebelumnya.Berdasarkan tabel di atas, Amar
134
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Putusan PK Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP Tahun 2018
Putusan
Menolak MengabulkanTidak Dapat Diterima
JumlahPemohon
Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP Tahun 2018
DJP Wajib Pajak Jumlah
Amar Putusan Menolak Mengabulkan Sebagian Mengabulkan Seluruhnya Membatalkan Menghapus dari Daftar Sengketa Tidak Dapat Diterima Menambah Jumlah Membetulkan Salah Tulis/Hitung
2.433 393
2.826
Banding
872
1.094
2.162
3
48
351
10
4.540
224
85
284
369
Gugatan
498
43
600
73
19
260
1
1.494
17
12
42
54
Jumlah
1.370
1.137
2.762
76
67
611
11
6.034
241
2.530
719
3.249
Keterangan: Amar Putusan berupa Membetulkan Salah Tulis/Hitung merupakan putusan yang membetulkan putusan yang sudah ada sebelumnya.
Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Daftar Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan bahwa DJP menang dalam banding atau
Para pihak yang bersengketa, baik Wajib Pajak maupun DJP, masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak.
Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali (PK). Di sisi lain,
gugatan. Sepanjang tahun 2018, DJP menang banding atau gugatan sebanyak 2.059 dari 6.034 Amar Putusan, atau sebesar 34,1%.
3. Peninjauan Kembali
DJP wajib menjawab Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam bentuk Kontra Memori PK.
Pada tahun 2018, DJP telah mengajukan sebanyak 2.932 Memori PK dan 1.356 Kontra Memori PK. Jumlah Putusan PK yang diterima DJP dari Mahkamah Agung adalah sebanyak 3.249 putusan. Putusan PK tersebut sebagian besar berasal dari putusan Pengadilan Pajak yang diterima dan diajukan PK oleh DJP pada 2013 sampai dengan 2017.
135
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
1. Bea Masuk
2. Cukai Hasil Tembakau Ethil Alkohol MMEA Denda Adm. Cukai Cukai Lainnya
Plastik
3. Bea Keluar
TOTAL
PPN Impor
PPn BM Impor
PPh Pasal 22 Impor
Total PDRI lainnya
Total DJBC + Perpajakan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu merupakan garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor. DJBC menjalankan beberapa fungsi utama di bidang kepabeanan dan cukai, meliputi pengumpul penerimaan (revenue collection), pemberi fasilitas perdagangan (trade facilitation), pendukung keberadaan industri (industrial assistance), dan pelindung masyarakat (community protection).
Sebagai pelaksana fungsi pengumpul penerimaan, DJBC mencatat rencana anggaran dan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dalam APBN. Penerimaan kepabeanan dan cukai tahun
4.2.3. Kepabeanan dan Cukai
A. Pengumpul Penerimaan
2018 ditargetkan sebesar Rp194,1 triliun, sesuai UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.Pada akhir tahun 2018, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp205,4 triliun atau 105,8% dari target APBN 2018. Capaian penerimaan tahun 2018 meningkat 6,7% dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar Rp 101,8% dari target APBN-P 2017.
Realisasi penerimaan tersebut terdiri dari 97,18% penerimaan rutin (Rp199,6 triliun) dan 2,82% penerimaan extra effort (Rp5,8 triliun). Penerimaan extra effort berasal dari penetapan yang terdiri dari KEP keberatan, Nota Pembetulan, Audit, dan sanksi.
Jenis Penerimaan TargetAPBN
Realisasi 2018
% Capaian Realisasi 2017
Pertumbuhan (y-o-y)
Surplus/ Defisit
35.7
155.4
148.2
0.2
6.5
0.0
0.0
0.5
3.0
194.1
39.1
159.6
152.9
0.1
6.4
0.1
0.0
0.0
6.8
205.4
186.4
4.1
54.7
245.2
450.7
109.5%
102.7%
103.2%
81.9%
98.8%
0.0%
0.0%
0.0%
225.5%
105.8%
35.1
153.3
147.7
0.1
5.6
-0.2
0.0
0.0
4.1
192.5
149.0
3.8
43.2
196.0
388.5
4.0
6.3
5.2
0.0
0.9
0.2
0.0
0.0
2.6
12.9
37.4
0.3
11.6
49.2
62.2
3.4
4.2
4.7
0.0
-0.1
0.1
0.0
-0.5
3.8
11.3
Tabel 1. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2018 (Triliun Rupiah) Sumber: Buku Merah run 14 Januari 2019 (DJPb)
136
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
KEP Keberatan
Notul
Audit
Sanksi
Total
417,83
2.085,31
615,80
50,66
3.169,60
2.005,43
2.969,98
768,43
45,86
5.789,70
-49,15%
63,80%
-45,84%
-10,67%
-3,61%
379,96%
42,42%
24,79%
-9,48%
82,66%
Penetapan Nominal (Miliar Rupiah)
2017 20172018 2018
Growth %
Gambar 1. Pertumbuhan Penerimaan Total DJBC Tahun 2013-2018
Gambar 2. Pertumbuhan Penerimaan Bea Masuk DJBC Tahun 2013-2018
20137.8%
201311.6%
20144.1%
20143.5%
201510.7%
2015-4.5%
201710.7%
20178.0%
20186.7%
201811.1%
2016-0.3%
20164.0%
Realisasi penerimaan bea masuk tahun 2018 mencapai Rp39,1 triliun atau 109,5% dari target APBN 2018. Angka tersebut tumbuh 11,5% (Rp4 triliun) dari realisasi bea masuk tahun
Salah satu faktor pendukung peningkatan bea masuk adalah pertumbuhan devisa impor sebesar 21,2%. Pertumbuhan devisa impor pada tahun 2018 merupakan capaian
1. Analisis Penerimaan Bea Masuk
2017. Penerimaan bea masuk memang mengalami tren peningkatan positif selama tiga tahun terakhir terutama di tahun 2018.
tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Pertumbuhan devisa impor di tahun 2018 didorong oleh dibukanya keran impor beras.
137
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
00
15.00
13.00
11.00
9.00
7.00
5.00
-0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
2011
Jan
126.05
2012
Feb
148.04
2013
Mar
162.66
2014
Apr
166.30
2015
Mei
128.28
2016
Jun
Jul
144.29
2017
Agt
132.34
2018
Sep
Okt
Nov Des
160.50
17.45%
9.87%
2.24%
-22.86%
-10.9%
15.79%
21.8%
Gambar 3. Perkembangan Devisa Impor Tahunan 2011-2018
Gambar 4. Perkembangan Devisa Impor Bulanan Tahun 2016-2018
Gambar 4. Perkembangan Devisa Impor Bulanan Tahun 2016-2018
18% Bahan Baku
18% Barang Modal
14% Barang Konsumsi
2016
F2018
Nilai Devisa (USD)
2017
F2018
Growth
2018
138
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.0
0
12.0
0
Gambar 6. Perkembangan Devisa Impor Berdasarkan BEC 2016-2018
Dec-18
Nov-18
Oct-18
Sep-18
Aug-18
Jul-18
Jun-18
May-18
Apr-18
Mar-18
Feb-18
Jan-18
Dec-17
Nov-17
Oct-17
Sep-17
Aug-17
Jul-17
Jun-17
May-17
Apr-17
Mar-17
Feb-17
Jan-17
Dec-16
Nov-16
Oct-16
Sep-16
Aug-16
Jul-16
Jun-16
May-16
Apr-16
Mar-16
Feb-16
Jan-16
Bahan Baku Barang Modal Barang Konsumsi
139
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Berdasarkan Board Economic Category (BEC), penerimaan devisa impor terbesar berasal dari importasi bahan baku dan
Penerimaan cukai tahun 2018 mencapai Rp159,6 triliun atau 102,7% dari target APBN 2018. Capaian penerimaan tersebut tumbuh 4,1% (Rp6,3 triliun) dibanding tahun 2017, sejalan dengan tren pertumbuhan positif sejak tahun
Realisasi penerimaan bea keluar tahun 2018 mencapai Rp6,8 triliun atau 225,5%
2. Analisis Penerimaan Cukai
barang penolong sebesar 68%, disusul devisa impor barang modal sebesar 18%, dan barang konsumsi sebesar 14%.
2017. Penerimaan cukai tersebut terdiri dari cukai Hasil Tembakau (HT), cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), cukai Etil Alkohol (EA), dan cukai lainnya.
dari target 2018. Realisasi tersebut tumbuh 63,1% (Rp2,6 triliun) dari tahun 2017.
201314.1% 2014
8.9%
201522.4%
20176.8%
20184.1%
2016-0.8%
Gambar 11. Pertumbuhan Penerimaan Cukai 2013-2018
3. Analisis Penerimaan Bea Keluar
Share BK
Produk Kelapa Sawit
Mineral - Tembaga - Nikel - Bauksit - Lainnya
Biji Kakao
Kayu & Kulit
Tahun 2017 505.19
3,126.402,838.24153.1895.3039.67
6.92
207.72
Tahun 2018
304.80
6,186.044,954.60782.71379.7568.99
33.78
240.20
Growth -39.67%
97.86%74.57%410.98%298.48%73.88%
388.05%
15.64%
Secara umum, faktor yang mempengaruhi tingginya penerimaan Bea Keluar tahun 2018 antara lain:
• Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) PT Freeport Indonesia dengan kuota sebesar 1,25 juta WMT yang berlaku mulai bulan Februari 2018 hingga bulan Februari 2019. Kuota tersebut telah dihabiskan hingga akhir tahun 2018;
• Penerbitan SPE PT Amman Mineral
Nusa Tenggara dengan kuota sebesar 450,83 ribu WMT yang berlaku mulai bulan Februari 2018 hingga bulan Februari 2019;
• Membaiknya harga komoditas, permintaan, dan nilai tukar Rupiah untuk komoditas mineral non-tembaga; dan
• Kenaikan tarif Bea Keluar PT Freeport dari 5% menjadi 7,5% akibat perkembangan fisik smelter.
140
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Bea Masuk
Bea Keluar
Cukai
CHT
EA
MMEA
Pend Cukai Lainnya
Total
Bea Masuk
Bea Keluar
Cukai
CHT
EA
MMEA
Pend Cukai Lainnya
Total
Bea Masuk
Bea Keluar
Cukai
CHT
EA
MMEA
Pend Cukai Lainnya
Total
01
02
03
01
02
03
01
02
03
No
No
No
Penerimaan
Penerimaan
Penerimaan
Target APBN
Target APBN
Target APBN
Realisasi
Realisasi
Realisasi
2014
2015
2016
Capaian
Capaian
Capaian
35,676,020.00
20,604,360.00
117,450,217.90
111,363,824.10
165,482.80
5,920,911.00
173,730,597.90
37,203,870.00
12,053,019.89
145,739,923.24
139,117,757.50
165,500.00
165,500.00
194,996,813
33,371,500.00
2,500,000.00
148,091,229.46
141,700,000.00
151,552.03
5,239,677.43
1,000,000.00
183,962,729
173,730,597.90
11,393,476.05
118,141,912.04
112,581,787.52
166,734.18
5,360,001.81
33,388.53
162,210,679.68
31,212,824.65
3,727,145.56
144,641,302.77
139,518,216.67
154,152.69
4,560,408.27
408,525.14
179,581,273
32,470,989.49
2,998,984.42
143,525,034.86
137,969,225.43
171,144.77
5,306,790.44
77,874.22
178,995,009
92%
55%
101%
101%
10%
91%
93%
84%
31%
99%
100%
93%
71%
92%
97%
120%
97%
97%
113%
101%
8%
97%
141
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Tabel 4. Data Penerimaan DJBC periode 5 tahun terakhir (dalam juta Rupiah)
Keterangan: • Data bersumber dari DJPb• Untuk Pendapatan Cukai Lainnya, angka target berasal dari target cukai plastik namun angka realisasinya
baru berasal dari denda cukai dan pendapatann cukai lainnya dikarenakan belum adanya dasar hukum pemungutan cukai plastik
Bea Masuk
Bea Keluar
Cukai
CHT
EA
MMEA
Pend Cukai Lainnya
Total
Bea Masuk
Bea Keluar
Cukai
CHT
EA
MMEA
Pend Cukai Lainnya
Total
01
02
03
01
02
03
No
No
Penerimaan
Penerimaan
Target APBN
Target APBN
Realisasi
Realisasi
2017
2018
Capaian
Capaian
33,279,000.00
2,700,000.00
153,165,000.00
147,487,222.50
147,994.12
5,529,783.38
189,144,000
35,700,000.00
3,000,000.00
155,400,000.00
148,230,000.00
170,000.00
6,500,000.00
500,000.00
194,100,000
35,058,870.15
4,147,660.79
153,287,306.77
147,719,216.34
147,122.74
5,567,468.560
(146,500.87)
192,493,838
39,091,846.75
6,764,704.92
159,583,198.19
152,936,056.36
139,235.60
6,418,775.17
89,131.06
205,439,750
97%
120%
97%
97%
113%
101%
8%
97%
109.50%
225.49%
102.69%
103.17%
81.90%
98.75%
105.84%
B. Pemberi Fasilitas Perdagangan
Fasilitas kepabeanan adalah salah satu insentif berdasarkan UU Kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan importir dan eksportir. Fasilitas kepabean berupa kemudahan impor dan ekspor, fasilitas impor untuk tujuan ekspor, tempat penimbunan berikat (TPB), serta pembebasan dan/atau keringanan, serta penangguhan dan pengembalian bea masuk. Fasilitas kepabeanan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian
nasional, salah satunya diukur berdasarkan indikator meningkatnya nilai ekspor barang-barang produksi dalam negeri yang bahan bakunya diimpor dengan menggunakan fasilitas kepabeanan.
DJBC melalui Direktorat Fasilitas Kepabeanan mencatat capaian jumlah perusahaan pengguna fasilitas hingga tanggal 14 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:
142
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
DJBC menjalankan perannya sebagai pendukung keberadaan industri melalui berbagai program, antara lain:
A. Tempat penimbunan berikat (TPB) digunakan oleh 1.713 perusahaan, meliputi:
1. Kawasan Berikat (KB) - 1.362 Perusahaan;
2. Gudang Berikat (GB) - 246 Perusahaan;
3. Tako Bebas Bea (TBB) - 28 Perusahaan;
4. Entrepot untuk Tujuan Pameran (ETP) - 8 Perusahaan; dan
5. Pusat Logistik Berikat (PLB) - 69 Perusahaan di 95 Lokasi;
1. Penerbitan kebijakan PLB Generasi 2 (PLB G2) berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat dan Perdirjen BC Nomor 11/BC/2018. PLB G2 tersebut mengatur mengenai pengembangan spesifikasi bentuk PLB menjadi delapan bentuk, kepastian perlakuan perpajakan, dan kemudahan-kemudahan prosedural lainnya.
2. 2) Pendelegasian dan penyederhanaan perizinan TPB berdasarkan PMK Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha. Pemberian izin TPB dipercepat menjadi tiga hari di Kantor Pabean dan satu jam di Kantor Wilayah, serta pengembangan perizinan secara online.
3. Peluncuran Rebranding KB berdasarkan PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Perdirjen BC nomor 19/BC/2018. Rebranding fasilitas KB dilakukan melalui pemberian fasilitas secara tepat sasaran serta simplifikasi proses bisnis sehingga lebih mudah menarik investasi dan dapat diukur dampak ekonominya.
4. Penetapan Ambassador Fasilitas Kepabeanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-
1. Implementasi Program Manifes Generasi III (PMK 158/PMK.04/2017 dan PER-38/BC/2017)
B. Inovasi terkait fasilitas TPB pada tahun 2018, antara lain:
260/BC/2018 untuk mempromosikan pemanfaatan fasilitas kepabeanan serta mendukung proses reformasi dan optimalisasi tugas DJBC sebagai pemberi fasilitas perdagangan dan pendukung keberadaan industri.
5. Pelaksanaan pengukuran dampak ekonomi penerima fasilitas KB dan KITE untuk periode tahun 2017 yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2018. Kegiatan ini turut melibatkan BKF, BPS, UNIED, dan LPEI.
C. Pendukung Keberadaan Industri
Beberapa manfaat yang didapatkan secara langsung oleh beberapa Kantor Pabean dari implementasi Manifes Generasi III, antara lain:
2. Implementasi Peraturan terkait Penurunan De Minimis Value dan Penerapan Anti Splitting atas Impor Barang Kiriman (PMK 112/PMK/2018 dan PER-30/BC/2018) Nilai de minimis atas impor barang kiriman diubah sesuai dengan rekomendasi WCO, yakni dari FOB USD100 menjadi FOB USD75, atau setara dengan SDR 50. Selain penurunan nilai de minimis, peraturan ini juga menetapkan ketentuan anti splitting, yakni pembatasan penggunaan nilai de minimis FOB USD75 per penerima per hari. Ketentuan anti splitting diterapkan untuk mencegah modus pemecahan dokumen demi mendapatkan fasilitas de minimis.
3. Laporan Implementasi Kebijakan Post Border Pergeseran pengawasan tata niaga ke post border diharapkan dapat menurunkan jumlah lartas di border dari 5.259 kode HS (49%) menjadi 2.286 kode HS (21%). Meski kebijakan pergeseran pengawasan tata niaga impor ke post border mulai diimplementasikan sejak 1
143
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Februari 2018, jumlah kode HS yang diawasi di border hingga 31 Desember 2018 masih belum mencapai target. Kode HS hanya berkurang menjadi 3.016 kode HS (27,85%).
4. Implementasi Otomasi Pelayanan Impor Sementara (PMK 178/PMK.04/2017 dan PER-02/BC/2018) Pelaksanaan otomasi pelayanan impor sementara sejalan dengan berlakunya PMK Nomor 178/PMK.04/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-02/BC/2018 tentang Impor Sementara. Peraturan tersebut disusun sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan impor sementara. Sebelum peraturan ini diberlakukan, pelayanan dan pengawasan impor sementara masih dikelola secara manual dan belum memiliki sistem tersendiri. Penerapan otomasi pelayanan diharapkan mampu memudahkan proses monitoring dan rekonsiliasi data.
5. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor (PER-21/BC/2018) Peraturan baru ini menetapkan ketentuan perubahan dari peraturan sebelumnya, yaitu berupa penambahan data pada PEB (BC 3.0), penambahan instrumen pembayaran lain (BC 3.2), mengakomodasi penyampaian BC 3.2 secara elektronik, penerbitan dokumen baru tentang Pemberitahuan Pembawaan Barang untuk Dibawa Kembali (BC 3.4), serta penambahan penjelasan terkait pengertian Nilai Maklon pada Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang dalam Lampiran.
6. Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tim Rekonsiliasi Data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan Data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu (BKIPM), dan Keamanan Hasil Perikanan (KEP-347/BC/2018) Tim rekonsiliasi data dibentuk karena adanya selisih data sekitar 60% antara PEB dengan data dari
BKIPM. Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat melakukan penggalian data baru terkait ekspor.
7. Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (Completely Built Up) (PER-01/BC/2019) Perlu adanya relaksasi ketentuan ekspor kendaraan bermotor roda empat dalam bentuk jadi yang mengakomodasi barang ekspor unruk dapat masuk ke kawasan pabean terlebih dahulu sebelum diajukan PEB dan diterbitkan NPE. Upaya ini diperlukan untuk menurunkan biaya logistik agar meningkatkan daya saing dan mendorong ekspor industri otomotif.
8. Penerbitan PMK tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai terhadap Barang yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (Valuation Advice) (PMK 134/PMK.04/2018) Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya DJBC untuk mempercepat proses penelitian nilai pabean atas barang impor dengan mempertimbangkan praktik kelaziman, sesuai dengan World Trade Organization Trade Facilitation Agreement dan World Customs Organization Technical Guidelines on Advance Rulings for Classification, Origin, and Valuation.
9. Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pembentukan Tim Keketuaan dalam ASEAN Technical Subworking Group on Classification (TSWGC) dan Tim Negosiasi ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) Tahun 2022 (KEP-252/BC/2018) Keputusan tersebut menetapkan pembentukan tim TSWGC dan AHTN untuk mempersiapkan penyusunan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)/AHTN 2022. Tim tersebut diharapkan dapat
144
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
mengakomodasi kepentingan nasional serta meningkatkan pelayanan DJBC terhadap kegiatan perdagangan internasional.
10. Simplifikasi Pelayanan Kepabeanan pada Registrasi Kepabeanan
11. Perkembangan Program Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO) Tahun 2018
A. Penerapan trust and verify dalam pemberian akses kepabeanan secara otomatis terlebih dahulu sebelum selanjutnya dilakukan verifikasi atas data dan/atau dokumen registrasi kepabeanan.
B. Pembukaan blokir akses kepabeanan dapat dilakukan tanpa pengajuan surat permohonan terlebih dahulu dari pengguna jasa kepabeanan, dengan syarat data persyaratan pemenuhan pembukaan blokir telah terpenuhi atau tersedia.
C. Satu surat permohonan dapat digunakan untuk dua proses/kegiatan, yaitu permohonan pengajuan kembali registrasi kepabeanan yang telah disetujui dapat digunakan juga sebagai dasar pembukaan blokir akses kepabeanan.
DJBC menetapkan importir dan eksportir yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi sebagai mitra utama kepabeanan. Program MITA Kepabeanan akan memberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan bagi para mitra utama untuk mendukung kelancaran arus barang dan mengurangi biaya logistik mereka.
Selanjutnya, program Operator Ekonomi Bersertifikat atau AEO yang diinisiasi oleh World Customs Organization bertujuan untuk meningkatkan keamanan arus barang secara global berdasarkan WCO SAFE FOS. Operator ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berperan dalam pergerakan rantai pasokan global (global supply-chain), seperti importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara (TPS)/tempat penimbunan berikat (TPB), perusahaan pengurus jasa kepabeanan (PPJK), dan pihak lainnya yang terkait. DJBC memberikan perlakuan kepabeanan tertentu kepada AEO yang meliputi
Sebagai pelindung masyarakat, kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi intelijen, penindakan, dan penyidikan untuk mencegah masuknya barang-barang yang dapat membahayakan keamanan negara dan masyarakat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk mengamankan hak-hak keuangan negara atas masuknya barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan dan/atau cukai, serta melindungi negara dari masuknya barang-barang yang dapat mengganggu kelangsungan industri dalam negeri. Kegiatan Direktorat Penindakan dan Penyidikan selama tahun 2018 meliputi:
D. Pelindung Masyarakat
Berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Subdirektorat Intelijen mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
Realisasi tugas-tugas yang telah dilaksanakan Subdirektorat Intelijen sepanjang tahun 2018 antara lain:
1. Kegiatan Intelijen
perlakuan prosedural, administrasi, fiskal, dan pelayanan kepabeanan dalam bentuk lain.
A. Pengawasan PJT E-Commerce Subdirektorat Intelijen melakukan pengawasan di bandara internasional, baik di cargo, terminal penumpang, maupun perusahaan jasa titipan (PJT). Pengawasan langsung dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Ngurah Rai, dan Bandara Internasional Juanda. Pada tahun 2018, pengawasan difokuskan kepada PJT yang melayani e-commerce.
B. Operasi Identifikasi Importir Berisiko Tinggi (IBT) yang Berganti Entitas Pada tahun 2018, Subdirektorat Intelijen melakukan pemetaan kembali program penertiban IBT yang telah berjalan enam bulan sejak Juli tahun 2017. Pemetaan ulang dilakukan terhadap perilaku
145
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Sepanjang tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa operasi pengawasan terpadu meliputi:
• Deklarasi Penertiban Impor Berisiko Tinggi bersama TNI, Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan KSP pada 12 Juli 2017 di Kantor Pusat DJBC, Rawamangun; dan
• Kunjungan bersama Panglima TNI – Kapolri – Dirjen BC di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Entikong pada 27 April 2018. Pada kunjungan tersebut, Panglima TNI menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan tugas DJBC.
• Operasi Intelijen GB MJJS di Tanjung Perak; dan
• Operasi Intelijen MMEA di Ancol.
• Operasi Intelijen di Tembilahan;• Operasi Intelijen MMEA asal
Pesisir Timur I;• Operasi Intelijen MMEA asal
Pesisir Timur II; dan• Operasi Intelijen Kontainer
Unmanifest di Palembang.
H. Operasi Intelijen Penyelundupan Via Pesisir Timur Operasi tersebut terdiri atas:
2. Operasi Pengawasan
Rincian jumlah penindakan yang dilakukan oleh seluruh unit pengawasan DJBC sepanjang tahun 2018 mencapai 18.204 kasus, sebagaimana terlihat pada table berikut.
A. Pelaksanaan operasi pasar BKC HT ilegal. DJBC melaksanakan 2.221 operasi pasar BKC HT illegal di seluruh Indonesia, dari target 1.834 |operasi. Sebanyak 1.816 operasi (81,73%) ditindaklanjuti dengan penindakan pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau, dengan total jumlah penindakan sebanyak 4.838 kasus.
B. Operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan.Subdirektorat Penindakan melaksanakan 31 operasi pengawasan yang merupakan tindak lanjut dari 31 Nota Informasi Penindakan (NIP) yang diterbitkan oleh Subdirektorat Intelijen. Keseluruhan operasi menghasilkan penindakan.
impor entitas, yang sejak Juli 2017 telah dikatagorikan sebagai IBT, dan mengidentifikasi entitas lain yang diduga berperilaku IBT.
C. Operasi Titik Rawan Perbatasan Darat Menindaklanjuti penguatan pengawasan pada entry port utama pasca deklarasi PIBT pada Juli 2017, Subdirektorat Intelijen melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pergeseran jalur penyelundupan impor melalui perbatasan darat.
D. Operasi Pengawasan TPB Subdirektorat Intelijen juga melakukan pengawasan di bidang fasilitas dalam rangka antisipasi shifting IBT ke perusahaan penerima fasilitas. Pengawasan di bidang fasilitas dilakukan dengan melakukan asistensi terhadap kantor-kantor yang mengawasi fasilitas dan kegiatan operasi intelijen.
E. Operasi Gabungan DJBC dengan TNI DJBC melaksanakan operasi gabungan dengan TNI sebagai tindak lanjut dari:
F. Spotcheck Subdirektorat Intelijen secara berkesinambungan melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen impor serta dokumen terkait fasilitas kepabeanan melalui Customs Intelligence and Targeting Center. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap kegiatan importasi yang mendapat jalur kuning atau hijau. Pelaksanaan analisa tersebut didasarkan pada komponen-komponen risiko yang teridentifikasi dengan tujuan mengamankan penerimaan negara serta melindungi negara dari pemasukan
barang-barang lartas. Hasil analisa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan spotcheck. Spotcheck merupakan kegiatan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan di gudang importir.
G. Operasi Intelijen di Bidang Cukai Operasi tersebut terdiri dari:
146
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
= 2.409 kasus= 4.488 kasus= 4.454 kasus
= 204 kasus= 21 kasus= 106 kasus
= 166 kasus= 34 kasus= 1 kasus= 1 kasus= 5 kasus= 36 kasus
= 5.429 kasus= 286 kasus= 527 kasus= 37 kasus
Jenis Kasus
Impor
Ekspor
Fasilitas
Cukai
Jumlah
Tindak Lanjut
Sanksi Administrasi Berupa Denda
Penyidikan
Penetapan sebagai BDN atau BMN
Pemblokiran
Rekomendasi Audit
Re-ekspor
Rekomendasi Tidak Dilayani Pemesanan Pita Cukai
Pelimpahan ke Instansi terkait
Pembekuan NPPBKC
Pencabutan NPPBKC
Pemusnahan BKC
Pembatalan Ekspor
Penyerahan Izin dari Instansi Terkait
Perubahan Pos Tarif
Jumlah
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Jumlah Penindakan 11.351
331
243
6.279
18.204
Jumlah 2.452
315
12.174
3
92
211
17
1.312
6
9
805
166
169
117
17.848
Rincian
Impor Umum Barang penumpangKiriman Pos
Impor Umum Barang penumpangKiriman Pos
Kawasan BerikatGudang BerikatToko Bebas BeaKITEImpor SementaraLainnya
Hasil TembakauMMEA LokalMMEA ImporEtil Alkohol
Dari 18.204 penindakan tersebut, sebanyak 17.848 kasus (98,04%)
ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut.
147
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
3. Kegiatan Pengawasan NPP
DJBC melaksanakan operasi pengawasan narkotika, psikotropika, dan precursor (NPP) secara mandiri maupun gabungan dengan Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama DJBC, KPPBC, dan instansi penegak hukum lainnya seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Operasi dilaksanakan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, hasil analisa intelijen,
kegiatan intelijen taktis dan operasional, maupun pengembangan kasus penindakan NPP.
Hingga 31 Desember 2018, DJBC berhasil menggagalkan 430 kasus upaya penyelundupan narkotika dengan total tegahan sebanyak 4 ton 229,88 kilogram. Angka ini naik ± 100% dari tahun 2017 yang tercatat sebanyak 2 ton 214,55 kg. Data penindakan NPP selengkapnya adalah sebagai berikut.
Penindakan NPP DJBC (2012 - 31 Desember 2018)
Narkotika & Psikotropika
Prekursor
Jumlah Kasus
Narkotika & Psikotropika
Prekursor
Jumlah Kasus
Tahun
Tahun
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
130
1
131
551,721.76
2.98
551,724.74
0
188
510,543.73
510,543.73
215
4
219
347,618.10
3,890,534.00
4,238,152.10
172
4
176
4,238,152.10
100,120.00
807,194.99
172
4
176
947,486.76
1,327,120.00
2,274,606.76
342
4
346
2,214,549.40
7,643.00
7,643.00
429
1
430
4,091,887.32
138,000.00
4,229,887.32
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
500
400
300
200
100
0
2012
551,724.74
2013
510,543.73
2014
4,238,152.10
2015
807,194.99
2016
2017
2,222,192.40
2018
4,229,887,32
Total Berat (gr) Jumlah Kasus
131
188 176
289
346
430
219
2,274,606.76
148
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Sepanjang tahun 2018, DJBC melalui Subdit Patroli Laut telah melaksanakan
4. Kegiatan Patroli Laut
A. Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya (April-Juni 2018);
B. Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea (April-Oktober 2018);
C. Patroli Laut Terkoordinasi Patkor Kastima ke-25 (September dan November 2018);
D. Patroli Laut Terkoordinasi Patkor Optima (Juni dan Oktober 2018);
E. Operasi Patroli Laut Khusus (sepanjang tahun 2018); dan
F. Operasi Penindakan High Speed Craft (HSC) (sepanjang tahun 2018).
beberapa kegiatan sebagai berikut:Dari kegiatan operasi patroli laut
Sepanjang tahun 2018, DJBC mencatat beberapa kasus keberatan, banding, maupun perubahan atau peraturan baru yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
5. Keberatan, Banding, dan Peraturan
1. Pengajuan Keberatan Tahun Anggaran 2018 DJBC mencatat keseluruhan jumlah kasus pengajuan keberatan sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 8.745 keberatan.
tersebut, terdapat beberapa kasus yang mendapatkan penindakan lebih lanjut, antara lain dari hasil Patroli Jaring Sriwijaya, Jaring Wallacea, Patkor Kastima, dan HSC. Rincian data penindakan setiap bulannya dapat dilihat pada lampiran laporan ini.
Penetapan & Keberatan Tahun 2018
SPTNP
SPP
SPPBK
SPSA
STCK -1
Total
SPTNP
SPP
SPPBK
SPSA
STCK -1
Total
Penerimaan
Penerimaan
Jumlah
Jumlah
%
%
Penetapan Pejabat
Keberatan
Nilai (M)
Nilai (M)
%
%
62.611
2.062
220
2.308
657
189,144,000
8,434
81
132
98
8,745
92,27%
3,04,%
0,32%
3,40%
0,97%
13.47
3.93
60.00
4.25
0.00
12.89
2.610,49
593,11
1.681,62
50,09
87,34
5.022,65
1,247.91
80.70
1,676.98
6.84
3,012.43
51,97%
11,81%
33,48%
1,00%
1,74
5.022,65
47.80
13.61
99.72
13.66
0
59.98
149
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
2. Pengajuan Banding Tahun Anggaran 2018. Selama 2018, putusan banding DJBC di Pengadilan Pajak terkait klasifikasi dan nilai pabean mencapai 3.619 berkas, dengan rincian 1.118 menang, 244 menang sebagian, 2.257 kalah. Secara umum, capaian
banding dihitung dengan skor IKU, yaitu menang (skor 3), menang sebagian (skor 1), dan kalah (skor 0). Realisasi banding tahun 2018 jika dihitung menggunakan IKU mencapai 41,17% dari target 38%. Secara rinci, data banding periode tahun 2018 adalah sebagai berikut.
Mencabut
Menetapkan Lain
MengabulkanSeluruhnya Menolak Seluruhnya
Total
Proses
Grand Total
Putusan Jumlah %
Keberatan
Nilai (M) %
10
589
768
6.808
8.175
570
8,745
0,11%
6,74%
8,78%
77,85
0,52
73,34
451,88
2.349,34
2.875,08
137,35
3,012.43
0,02%
2,43%
15,00%
77,99%
1118
30.89%
2.547 Milyar
88,53%
2257
62.36
330 Milyar
11,47%
244
6,74%3619 Putusan
3619 Putusan
Total
Total
Permohonan banding ditolak (DJBC Menang)
dapat dipertahankan
Jumlah
Nilai Banding
Permohonan banding diterima (DJBC Kalah)
tidak dapat dipertahankan
Putusan
Putusan
Permohonan banding diterima sebagian
Banding
150
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
3. Peraturan yang Ditetapkan Tahun Anggaran 2018. Pada tahun 2018, terdapat 18 PMK dan 32 Peraturan
Direktur Jenderal yang ditetapkan.4. Kasus Hukum yang Ditangani Tahun
Anggaran 2018
01
02
03
04
05
06
Perdata
Tata Usaha Negara (TUN)
Pengadilan Niaga
Praperadilan
Penyusunan Memori Peninjauan Kembali (DJBC Kalah di Pengadilan Pajak)
Penyusunan Kontra Memori Peninjauan Kembali (DJBC Menang di Pengadilan Pajak)
29 8 8 7 104
258
Jenis PerkaraNo Jumlah
5. Inovasi di Bidang Keberatan, Banding, Peraturan, dan Upaya Hukum. Beberapa inovasi yang dilaksanakan DJBC pada bidang keberatan, banding, peraturan, dan upaya hukum adalah:
• Mewajibkan penggunaan aplikasi keberatan dan banding (CEISA SIAP
TANDING) kepada seluruh unit vertikal DJBC mulai 1 Januari 2018 sesuai Surat Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Nomor S-28/BC.06/2018 tanggal 15 Januari 2018.
• Melakukan joint analysis dengan DJP, Kanwil DJP Jakarta Barat, dan Kanwil DJP Jakarta Pusat terkait data perpajakan pemohon banding.
151
04
Pen
gelo
laan
Paj
akB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
• Koordinasi dengan K/L lain, termasuk Kementan, Kemenkumham, BKI, dan Kementerian ESDM.
• Pengembangan aplikasi Sistem Monitoring Peraturan dan Database Peraturan (SIMANTAP).
• Penggunaan Sistem Aplikasi Bantuan Hukum (SAPABANKUM) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Per-15/
BC/2018 tentang Tata Laksana Upaya dan Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. SAPABANKUM digunakan untuk mempermudah pendataan, monitoring, pertukaran informasi, serta sebagai sumber referensi penanganan perkara dan penyusunan berkas perkara di lingkungan DJBC.
4.2.4. Pengelolaan Perimbangan Keuangan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2018 mencapai Rp757,79 triliun, atau 98,91% dari pagu alokasi TKDD pada APBN 2018 sebesar Rp766,16 triliun. Realisasi TKDD tahun 2018 lebih tinggi Rp15,80 triliun dibandingkan penyaluran TKDD tahun 2017 sebesar Rp741,99 triliun (96,82% dari pagu alokasi). Hampir seluruh komponen TKDD 2018 menunjukkan adanya kenaikan realisasi dibandingkan tahun lalu, Capaian realisasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah mengatasi ketimpangan antardaerah.
A. Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dalam TKDD, yakni 88,31% atau Rp676,60 triliun. Realisasi Dana Perimbangan tahun 2018 mencapai Rp668,64 triliun atau 98,82% dari pagu APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp14,16 triliun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp654,48 triliun (96,45% dari pagu APBNP 2017). Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp490,71 triliun dan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp185,89 triliun.
A. Dana Alokasi Umum (DAU) Realisasi DAU mencapai 100% dari alokasi dalam APBN 2018 atau sebesar Rp401,49 triliun. Realisasi DAU tahun 2018 turut memperhitungkan penyelesaian kewajiban-kewajiban beberapa pemerintah daerah. Pertama, penyelesaian kewajiban pembayaran pinjaman daerah pada satu daerah sebesar Rp5,65 miliar. Kedua, pembayaran tunggakan iuran jaminan kesehatan pada 42 daerah kepada BPJS sebesar Rp264,0 miliar. Ketiga, penyelesaian kewajiban hibah atas enam daerah induk kepada daerah otonomi baru sebesar Rp26,75 miliar. Keempat, penyelesaian lebih salur Dana Alokasi Khusus tahun 2016 terhadap 64 daerah sebesar Rp48,93 miliar. Hingga 31 Desember 2018 masih terdapat pemerintah daerah yang belum memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD). Terdapat tiga belas daerah belum menyampaikan Laporan
1. Dana Transfer Umum (DTU) DTU merupakan penopang utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum daerah yang penggunaannya bersifat relatif bebas sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Realisasi DTU tahun 2018 mencapai Rp495,19 triliun, atau 100,91% dari pagu APBN 2018 sebesar
Rp490,71 triliun. Capaian tahun ini meningkat Rp8,38 triliun dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp486,81 triliun atau 98,55% dari pagu alokasi. DTU terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.
152
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
IKD senilai Rp82,25 miliar.Selain itu, satu daerah belum menyampaikan LPP APBD 2017 senilai Rp65,98 miliar. Terlepas dari ketidakpatuhan memenuhi kewajiban tersebut, DAU tahun 2018 tetap terlaksana 100% dari alokasinya. Hal ini sejalan dengan mandat PMK Nomor 04/PMK.07/2011 pasal 12, bahwa jika pemerintah daerah masih dikenakan sanksi penundaan DAU sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Perimbangan yang ditunda tetap disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir. Meski demikian, penundaan Dana Perimbangan akan dilanjutkan pada tahun 2019 hingga pemerintah daerah menyampaikan IKD.
B. Dana Bagi Hasil (DBH) Realisasi penyaluran DBH tahun 2018 mencapai angka Rp93,70 triliun atau 105,02% dari pagu alokasi. Capaian ini meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp88,23 triliun atau 92,51% dari pagu alokasi. Salah satu komponen DBH adalah penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang digunakan untuk mendanai program di daerah, sesuai UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dengan Prioritas pada Bidang Kesehatan yang Mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan evaluasi DBH CHT sesuai PMK Nomor 222/PMK.07/2017, penggunaan DBH CHT tahun 2018 mencapai 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung program JKN. Alokasi DBH CHT dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain itu, sesuai PMK Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasi Dara Reboisasi (DBH DR), diberlakukan perluasan alokasi DBH DR menjadi minimal 50% ke dalam APBD untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Peraturan tersebut berlaku untuk DBH DR pemerintah provinsi tahun 2018 maupun sisa DBH DR tahun 2017 dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan evaluasi secara umum, pemerintah daerah telah menganggarkan 72,4% DBH DR
2. Dana Transfer Khusus (DTK) Pemerintah pusat dapat mempengaruhi pola belanja daerah dan berupaya mengurangi kesenjangan layanan daerah melalui pengarahan/penentuan (earmarking) penggunaan DTK. Anggaran DTK dalam APBN 2018 adalah sebesar Rp185,89 triliun, yang terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp62,44 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun. Realisasi penyaluran DTK tahun 2018 mencapai Rp173,45 triliun, atau 93,31% dari pagu APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp5,78 triliun dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp167,67 triliun (90,81% dari pagu APBNP 2017).
A. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penyaluran DAK Fisik didasarkan pada besaran kontrak kegiatan, capaian kinerja penyerapan dana, dan capaian pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2018, DAK Fisik disalurkan melalui tiga tahap, yakni tahap I sebesar 25%, tahap II sebesar 45%, dan tahap III sebesar selisih antara kebutuhan DAK Fisik dengan dana yang telah disalurkan. Cara ini berbeda dari tahun 2017 yang melaksanakan penyaluran DAK Fisik dalam empat periode triwulanan. Realisasi DAK Fisik 2018 mencapai Rp58,15 triliun, atau 93,13% dari pagu APBN 2018 sebesar Rp62,44 triliun. Kinerja penyaluran DAK Fisik 2018 lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dilihat dari presentase realisasi DAK Fisik 2018 lebih tinggi dibanding realisasi tahun
153
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
sebelumnya yang hanya sebesar 89,32%. Realisasi DAK Fisik 2018 terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp29,41 triliun, DAK Penugasan sebesar Rp22,49 triliun, dan DAK Afirmasi sebesar Rp6,25 triliun. Dari total lima belas bidang DAK Fisik 2018, terdapat tiga bidang dengan persentase penyaluran tertinggi, yakni: (1) Bidang Pendidikan mencapai 96,18%; (2) Bidang Sanitasi mencapai 95,43%; dan (3) Bidang Jalan mencapai 95,36%. Di sisi lain, tiga bidang dengan persentase penyaluran terendah yaitu: (1) Bidang Energi Skala Kecil mencapai 61,45%; (2) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 78,74%; dan (3) Bidang Transportasi mencapai 88,55%. Pada kasus tertentu, suatu daerah tidak dapat memenuhi syarat kemajuan kinerja pelaksanaan kegiatan untuk menerima DAK Fisik karena terdampak bencana alam. Daerah terdampak bencana tersebut diberi dispensasi syarat penyaluran, sesuai PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2018 dan TA 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi. Kebijakan relaksasi penyaluran dilakukan dengan meniadakan syarat minimal penyerapan dana yang telah disalurkan ke RKUD dan meniadakan minimal capaian output pada penyaluran tahap kedua dan ketiga. Kebijakan tersebut memungkinkan DAK Fisik tetap dapat disalurkan ke daerah terdampak bencana dan dapat digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan kembali pascagempa.
B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Realisasi penyaluran DAK Nonfisik tahun 2018 mencapai Rp115,30 triliun, atau 93,40% dari pagu alokasi APBN 2018 sebesar Rp123,45 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp9,74 triliun dibanding realisasi tahun 2017 yang hanya sebesar Rp102,79 triliun (91,71% dari pagu APBN 2017). Alokasi DAK Nonfisik diharapkan dapat
meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Seiring dengan membaiknya pemahaman dan kedisiplinan pelaporan daerah untuk memenuhi syarat penyaluran DAK Nonfisik, realisasi jenis DAK Nonfisik berupa Dana BOK, BOKB, TPG, dan PK2UKM relatif lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran BOK dan BOKB mengalami peningkatan tertinggi, dari sebesar 81,8% pada tahun 2017 menjadi sebesar 88,9% pada tahun 2018. Di sisi lain, realisasi Dana BOS, BOP PAUD, Tamsil, TKG, dan Adminduk sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2017, sebab adanya optimalisasi sisa dana di Kas Daerah. Sebagai upaya meningkatkan realisasi penyaluran DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah mempercepat penyampaian laporan DAK Nonfisik dan mengoptimalkan penyerapan dana. Upaya Kemenkeu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, rekonsiliasi data, surat pemberitahuan kepada daerah, bimbingan teknis aplikasi pelaporan DAK Nonfisik, serta kegiatan lainnya.
C. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Realisasi penyaluran DID tahun 2018 mencapai Rp8,23 triliun atau 96,83% dari pagu APBN 2018 sebesar Rp 8,50 triliun. Presentase realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp7,50 triliun atau 100%. Capaian realisasi yang lebih rendah ini utamanya disebabkan oleh perubahan pola baru penyaluran DID yang mensyaratkan adanya laporan kinerja penyerapan dalam penyaluran tahap II. Penyaluran DID tahun 2018 dilakukan dalam dua tahap. Penyaluran tahap I dilaksanakan paling cepat pada bulan Februari sebesar 50% dari pagu alokasi. Penyaluran tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% dengan syarat pemerintah daerah telah menyampaikan laporan realisasi
154
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
penyerapan dana tahap I minimal 70%. Laporan realisasi penyerapan dana tahap I tersebut harus dilakukan paling lambat bulan Agustus. Dari 313 daerah yang mendapat alokasi DID, terdapat 28 daerah (DID senilai Rp269,25 miliar) yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, sehingga pemerintah tidak menyalurkan DID tahap II.
D. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan D.i. Yogyakarta Pada APBN 2018, anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Nanggro Aceh Darussalam serta Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebesar Rp20,06 triliun. Sama seperti tahun sebelumnya, realisasi penyaluran Dana Otsus dan DIT tahun 2018 berhasil mencapai realisasi 100%. Realisasi penyaluran Dana Keistimewaan pada Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2018 juga mencapai 100% atau sebesar Rp1 triliun.
E. Dana Desa Realisasi penyaluran Dana Desa 2018 dari RKUN ke RKUD mencapai Rp59,86 triliun, atau 99,77% dari pagu alokasi sebesar Rp60 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding realisasi pada tahun 2017, yakni sebesar Rp59,77 triliun atau 99,61% dari pagu alokasi. Peningkatan realisasi penyaluran disebabkan oleh adanya kebijakan penyaluran Dana Desa sejak bulan Januari 2018 serta koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan dengan K/L lain guna mendorong daerah untuk segera melaksanakan dan melaporkan realisasi
DAU Tambahan untuk Bantuan Pendanaan Kelurahan Pada tahun 2018, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan kepada presiden agenda pembangunan lebih merata melalui bantuan pendanaan bagi kelurahan. Kementerian Keuangan mengakomodasi usulan tersebut melalui DAU Tambahan. Tujuannya agar pembangunan perkotaan turut mendapatkan perhatian pemerintah. Pembahasan usulan bantuan pendanaan ini juga muncul dalam forum Raker Banggar oleh DPR RI.
DAU Tambahan telah ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019. Alokasi DAU Tambahan merupakan wujud perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam aspek pembangunan di daerah perkotaan. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan juga diatur mengenai pengalokasian dana kelurahan dari APBD yang dibantu dengan DAU Tambahan. Alokasi DAU Tambahan untuk Bantuan Pendanaan Kelurahan Pengalokasian DAU Tambahan hingga tingkat kelurahan dilakukan untuk meningkatkan mengisi kesenjangan pelayanan publik di daerah. DAU Tambahan untuk Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBN 2019 dialokasikan sebesar Rp3 triliun. Pendanaan tersebut ditujukan untuk 8.212 kelurahan di 410 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Terdapat daerah-daerah yang tidak memperoleh alokasi DAU, termasuk di antaranya adalah kabupaten/kota yang tidak memiliki kelurahan.
Penentuan alokasi DAU Tambahan didasarkan pada penilaian kinerja layanan dasar publik, meliputi capaian bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan infrastruktur dasar. Capaian bidang pendidikan dinilai berdasarkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM), Peta Mutu Pendidikan, dan rata-rata nilai ujian nasional. Capaian bidang kesehatan dinilai berdasarkan persentase anak di bawah usia dua tahun (baduta) yang mengalami kekurangan gizi (stunting), persentase baduta yang sudah mendapat imunisasi lengkap, dan persentase persalinan dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya, capaian bidang infrastruktur dasar dinilai dari persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, dan persentase jalan kondisi mantap. Dari hasil penilaian di atas, terdapat tiga kategori daerah alokasi DAU daerah, yaitu:
• Baik Kelurahan in regencies/ cities in 'good' category are given Additional DAU of IDR 352,941,000 per kelurahan;
155
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
• Penyaluran Tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei. Sebelum penyaluran Tahap I, pemerintah daerah harus sudah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD 2019 atau Perkada mengenai Perubahan Penjabaran APBD 2019 yang memuat penganggaran DAU Tambahan, dan menyampaikan Surat Pernyataan Kepala Daerah yang telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan dalam APBD 2019 dan/atau Perkada mengenai Perubahan Penjabaran APBD 2019.
• Penyaluran Tahap II dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus. Penyaluran tahap ini dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAU Tambahan Tahap I. Realisasi DAU Tambahan harus memenuhi paling sedikit 50 persen dari dana yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah.
• Needs Improving Kelurahan in regencies/ cities in “needs improving” category are given Additional DAU of IDR 370,138,000 per kelurahan;
• Sangat perlu ditingkatkan Kelurahan di kabupaten/kota dengan kategori ‘’sangat perlu ditingkatkan’’ diberikan DAU Tambahan sebesar Rp384.000.000 per kelurahan.
Besaran alokasi DAU Tambahan diperoleh dengan cara mengalikan jumlah kelurahan pada masing-masing daerah dengan nilai alokasi DAU Tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori daerah tersebut. Alokasi DAU Tambahan tertinggi sebesar Rp62,47 miliar diperoleh Kota Semarang yang masuk pada kategori “baik” dan memiliki 177 kelurahan, sedangkan alokasi terendah sebesar Rp352,9 juta dialokasikan diperoleh Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Kediri, masing-masing pada kategori “baik” dan memiliki satu kelurahan. Penyaluran DAU Tambahan Penyaluran DAU Tambahan dilakukan dalam dua tahap, sebesar masing-masing 50 persen. Tahapan penyaluran DAU Tambahan lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.
DAU Tambahan disalurkan berdasarkan kinerja daerah. Apabila daerah tidak memenuhi syarat penyaluran atau melampaui batas waktu penyampaian persyaratan, maka alokasi DAU Tambahan untuk daerah tersebut tidak akan disalurkan. Sementara itu, untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan DAU Tambahan 2019 harus disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Ditjen Perimbangan Keuangan paling lambat pada bulan Maret 2020.
Penggunaan DAU Tambahan DAU Tambahan ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Penggunaan DAU Tambahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mencakup:
A. Lingkungan pemukiman: jaringan air minum, drainase dan selokan, sarana pengumpulan dan pengolahan sampah, sumur resapan, jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman, alat pemadam api ringan, pompa kebakaran portabel, penerangan lingkungan pemukiman, dan/atau sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya;
B. Transportasi: jalan pemukiman, jalan poros kelurahan, dan/atau sarana prasarana transportasi lainnya;
C. Kesehatan: mandi, cuci, kakus (MCK) untuk umum, pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan, dan/atau sarana prasarana kesehatan lainnya; serta
D. Pendidikan dan kebudayaan: taman bacaan masyarakat, bangunan pendidikan anak usia dini (PAUD), wahana permainan anak di PAUD; dan/atau sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
Di sisi lain, kegiatan pemberdayaan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
156
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
di tingkat kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri meliputi:
A. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat: pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga berencana, pelatihan kader kesehatan masyarakat, dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;
B. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan: penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan kursus seni budaya, dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya;
C. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah: penyelenggaraan pelatihan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya;
D. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan: pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
E. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat: pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan, dan/atau kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya; serta
F. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
A. Sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.
B. Sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan yang bersangkutan.
Sisa DAU Tambahan
Jika terdapat sisa pagu DAU Tambahan pada APBD tahun tersebut, pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
DAU Tambahan yang mendanai pembangunan sarana prasarana dan sumber daya manusia di kelurahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan pemerataan pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus menmanfaatkan DAU Tambahan pada bidang pembangunan infrastruktur dan SDM untuk meningkatkan daya saing daerah dan nasional pada umumnya.
bencana serta kejadian luar biasa lainnya: penyediaan layanan informasi tentang bencana, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana, edukasi manajemen proteksi kebakaran, dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
4.2.5. Analsis Kinerja Perbendaharaan Negara (Direktorat Jenderal Perbendaraan Negara)
A. Pelaksanaan Anggaran
Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 berhasil menjaga keberlanjutan stabilitas dan momentum pertumbuhan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh berbagai indikator-indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif. Tren positif tersebut dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 5,17 persen (yoy) lebih tinggi dari
1. Realisasi Belanja Negara
pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,07 persen (yoy). Laju inflasi selama tahun 2018 juga tetap terjaga di level 3,13 persen (yoy) atau di bawah target yang ditetapkan, yakni sebesar 3,5 persen. Indonesia mampu mencapai tingkat pengangguran yang rendah sebesar 5,34% dan tingkat kemiskinan yang turun ke level 9,66%. Selain itu, nilai Rasio Gini juga turun menjadi sebesar 0,389 selama tahun 2018.
Pada tahun 2018, Indonesia mengalami defisit yang lebih rendah, yakni sebesar
157
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Rp259,9 triliun, dibandingkan anggaran defisit sebesar Rp326, 0 triliun, atau 1,75% terhadap realisasi PDB tahun 2018 yang mencapai Rp14.837,4 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia mampu merealisasikan aspek pendapatan dan belanja secara optimal, terjaganya keberlangsungan fiskal, serta adanya optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran.
Dari sisi alokasi anggaran belanja, proporsi untuk belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2018 masih lebih besar dibandingkan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan proporsi 65:35. Meski demikian, perbandingan belanja Transfer ke Daerah terhadap komponen belanja K/L yang terdapat dalam belanja Pemerintah Pusat dinilai cukup berimbang, yakni hanya selisih sekitar Rp78,4 triliun saja. Kondisi perbandingan ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah terhadap upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia masih sangat besar.
Kementerian Keuangan melakukan penerbitan dan penyampaian surat terkait langkah-langkah strategis peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2018 kepada K/L, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan KPPN dalam rangka mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L. Langkah strategis tersebut disampaikan melalui Surat Menkeu Nomor S-67/MK.05/2018, Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1007/PB/2018, S-1717/PB/2018, S-6299/PB/2018, dan S-7254/PB/2018. Implementasi langkah-langkah strategis tersebut menghasilkan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran belanja K/L di tahun 2018, yang tercermin dari adanya perkembangan dan peningkatan nilai IKPA secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, nilai IKPA mencapai 93,11 atau lebih tinggi 25,94 poin dibandingkan IKPA tahun 2016 yang sebesar 67,17.
Implementasi pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dilakukan melalui pelaksanaan piloting yang didasarkan pada Perdirjen Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan. Piloting tersebut dilaksanakan oleh seluruh K/L dengan minimal 1 satker pada setiap K/L. Hingga akhir Desember 2018, terdapat 447 satker dari 85 K/L yang berpartisipasi dalam piloting KKP. Pada akhir tahun anggaran, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan KKP.
Piloting penerapan tanda tangan elektronik dan penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi SPM elektronik (e-SPM) diatur dalam PMK Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi SPM Elektronik. Pelaksanaan piloting e-SPM dimulai sejak Januari 2018 pada KPPN Jakarta II. Implementasi penyampaian dokumen SPM secara elektronik diterapkan pada satuan kerja (satker) yang belum melaksanakan piloting SAKTI.
Implementasi aplikasi e-SPM menghasilkan perubahan fundamental dalam proses penyampaian dokumen yang terkait dengan transaksi pengelolaan keuangan negara. Perubahan-perubahan yang dimaksud antara lain, satker tidak perlu lagi datang ke KPPN untuk menyampaikan dokumen, elektronifikasi dokumen SPM, dan penandatangan dokumen SPM secara elektronik (sertifikat elektronik). Perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis pelaksanaan pembayaran beban APBN.
2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran melalui Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
3. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
4. Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik (e-SPM)
5. Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
158
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
DAK Fisik tahun 2018 disalurkan melalui tiga tahap, dengan rincian: Tahap I (25%), Tahap II (45%), dan tahap III sebesar selisih antara kebutuhan pendanaan kegiatan DAK Fisik dengan dana yang telah disalurkan. Penyaluran DAK Fisik pada tahun 2018 didasarkan pada besaran kontrak kegiatan, capaian kinerja penyerapan dana, dan capaian pelaksanaan kegiatan.
Realisasi DAK Fisik tahun 2018 tercatat sebesar Rp58,15 triliun, atau 93,13% dari pagu sebesar Rp62,44 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi 3,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi DAK Fisik tahun 2018 terdiri atas DAK Reguler sebesar Rp29,41 triliun, DAK Penugasan sebesar Rp22,49 triliun, dan DAK Afirmasi sebesar Rp6,25 triliun.
Di sisi lain, realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD mencapai Rp59,86 triliun, atau 99,77% dari pagu alokasi sebesar Rp60,00 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penyaluran Dana Desa pada tahun 2017 sebesar Rp59,77 triliun, atau 99,61% dari pagu alokasi. Perbaikan realisasi penyaluran di tahun 2018 terjadi karena adanya kebijakan penyaluran Dana Desa sejak Januari 2018, serta koordinasi yang baik dengan K/L lain guna mendorong daerah untuk segera melaksanakan program dari Dana Desa dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa.
Setelah Treasury Dealing Room (TDR) dibangun dan terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan Bank Indonesia, pada tahun 2018 Kementerian Keuangan menetapkan peraturan untuk mendukung transaksi Reverse Repo/Repo SBN. Langkah ini dilaksanakan untuk melanjutkan pengelolaan kas yang aktif. Peraturan baru tersebut menetapkan pembentukan perjanjian kerja sama antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) dengan Bank Mandiri No. PRJ-53/PB.3/2018 dan CS/1047/2018 tentang Jasa Kustodian pada Direktorat PKN. Perjanjian tersebut dilaksanakan untuk membantu proses settlement transaksi SBN outright maupun transaksi Repo SBN.
Melalui transformasi pengelolaan kas secara aktif, Direktorat PKN telah menghasilkan Pendapatan Negara Non Pajak (PNBP) dari pengelolaan kas selama tahun 2018 sebesar Rp5.531.719.459.786. Penghasilan PNPB sepanjang tahun 2018 terakumulasi dari Triwulan I sebesar Rp1.020.330.084.394, Triwulan II sebesar Rp1.526.798.362.469, Triwulan III sebesar Rp1.648.404.790.904, serta Triwulan IV sebesar Rp1.336.186.222.019, dengan rincian sebagai berikut.
B. Pengelolaan Kas Negara
Jenis Penerimaan Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Pelaksanaan TNP Pendapatan Investasi SBN Total
Triwulan I 910.343.060.565 47.259.464.151 62.727.559.678 - 1.020.330.084.394
Triwulan II 1.363.919.782.377 76.279.731.507 86.598.848.585 - 1.526.798.362.469
Triwulan III 1.477.770.047.605 79.567.521.328 91.067.221.971 - 1.648.404.790.904
Triwulan IV 1.190.514.471.030 53.840.734.740 91.571.176.249 259.840.000 1.336.186.222.019
Total 4.942.547.361.577 256.947.451.726 331.964.806.483 259.840.000 5.531.719.459.786
Sumber Data Yang Diolah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
159
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
C. Sistem Manajemen Investasi
Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah aset piutang penerusan pinjaman (setelah penyisihan) adalah sebesar Rp66.854,75 miliar. Aset tersebut mengalami kenaikan sebesar 20% dari piutang yang tercatat pada tahun sebelumnya (setelah penyisihan) sebesar Rp55.632,21 miliar. Total penerimaan dari pengelolaan pemberian pinjaman pada tahun 2018 mencapai Rp6.289,69 miliar. Jumlah tersebut mencakup penerimaan pembiayaan dari cicilan pokok pinjaman sebesar Rp4.829,99 miliar dan PNBP sebesar Rp1.451,69 miliar. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pembiayaan mencapai 124,32% dari target DIPA 2018 sebesar Rp3.884,99 miliar. Realisasi PNBP juga tercatat mencapai 155,16% dari target DIPA 2018 sejumlah Rp935,59 miliar. Bagian Anggaran 999.04 mencatat realisasi pembiayaan pemberian pinjaman tahun 2018 mencapai Rp8.862,25 miliar atau 89,77% dari target DIPA 2018 yaitu Rp9.872,40 miliar. Jumlah tersebut berasal dari pinjaman luar negeri yang dilanjutkan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan energi geothermal, pembangunan transportasi massal, serta pendanaan pembiayaan investasi. Pemberian pinjaman luar negeri disalurkan kepada 2 kategori, yaitu BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda). Jumlah penyaluran pada debitur BUMN tercatat sebesar Rp5.242,69 miliar atau 84,08% dari pagu sebesar Rp6.236,38 miliar. Penyaluran pada debitur Pemda tercatat sebesar Rp3.618,55 miliar atau 99,52% dari pagu anggaran sebesar Rp3.636,02 miliar.
Bagian Anggaran 999.03 mencatat total aset Investasi Pemerintah (setelah penyisihan) hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp50.044,00 miliar. Total aset tersebut meningkat 53,43% atau sebesar Rp17.426,30 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat (setelah penyisihan) sebesar Rp32.617,00 miliar. Realisasi Investasi Pemerintah tahun 2018 sebesar Rp17.500 miliar atau mencapai
1. Pengelolaan Pemberian Pinjaman
2. Investasi Pemerintah
100% dari target APBN. Jumlah tersebut dialokasikan sebesar Rp15.000 miliar untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Rp2.500 miliar untuk PMN/Dana Investasi Pemerintah yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Penyaluran subsidi bunga kredit program tahun 2018 tercatat sebesar Rp88,73 miliar atau 41,82% dari pagu DIPA TA 2018 sebesar Rp212,19 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp243,92 miliar, atau 49,12% dari pagu anggaran 2017 sebesar Rp496,54 miliar. Penyaluran yang lebih rendah tersebut disebabkan adanya pengalihan skema kredit program ke skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan pencatatan realisasi belanja subsidi masing-masing skema, belanja subsidi bunga KPEN-RP merupakan skema dengan nilai realisasi tertinggi, yaitu sebesar Rp52.374,49 juta atau 59,03% dari total realisasi. Catatan realisasi terendah terdapat pada skema Eks KLBI yang menunjukkan tidak adanya realisasi.
Pemerintah melalui DJPb mengelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk masyarakat usaha mikro lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan melalui program KUR. Jumlah Pembiayaan UMi yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) hingga 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.138,12 miliar kepada 846.547 debitur.
Prinsip Pembiayaan UMi adalah enhancing and empowering. Sesuai dengan prinsip tersebut, jumlah debitur UMi hingga tahun 2018 sebanyak 846.547 debitur dan mayoritas adalah debitur wanita (91%). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Pembiayaan UMi merupakan program strategis yang memiliki dampak langsung pada pemberdayaan wanita.
Berdasarkan nilai akadnya, sebanyak 62% akad bernilai di bawah Rp2,5 juta, sedangkan 29% lainnya bernilai antara Rp2,5 juta hingga Rp5 juta. Kondisi nilai akad tersebut menjelaskan bahwa
3. Subsidi Bunga Kredit Program
4. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro160
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Pembiayaan UMi menyasar pada usaha-usaha ultra mikro yang membutuhkan akses pembiayaan yang sangat kecil. Plafon Pembiayaan UMi hanya mencapai Rp10 juta, sesuai dengan kebutuhan modal pada segmen usaha ultra mikro. Kementerian Keuangan melalui DJPb meluncurkan Program Uji Coba Ekosistem Digital Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada tanggal 11 Desember 2018. Program tersebut memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi debitur Pembiayaan UMi dalam melakukan transaksi usaha secara non-tunai, sekaligus menciptakan pasar untuk usaha mikro di era digital ekonomi. Melalui digitalisasi Pembiayaan UMi, debitur yang selama ini menerima penyaluran secara tunai diberikan
Realisasi PNBP BLU melebihi target yang ditetapkan dalam APBN, yakni Rp 55,4 triliun dari target Rp 43,5 triliun. Peningkatan realisasi PNBP BLU yang signifikan terjadi sejak mulai diterapkannya pengelolaan keuangan BLU. Berdasarkan rumpun layanan pendapatan BLU, rumpun pengelola dana merupakan penyumbang pendapatan terbesar senilai lebih dari Rp22,5 triliun. Pendapatan terbesar selanjutnya disusul rumpun kesehatan, pendidikan, barang jasa lainnya, dan kawasan.
D. Badan Layanan Umum
E. Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
alternatif untuk memanfaatkan platform digital, yakni uang elektronik.
Sumber Data Yang Diolah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
60
50
40
30
20
10
2011
126.05
2012
148.04
2013
162.66
2014
166.30
2015
128.28
2016
144.2920
17
132.34
2018
160.50
Pengelola Dana
Pendidikan
Kesehatan
Kawasan
Barang Jasa Lainnya
Setelah melalui rangkaian pembahasan dan audit BPK, LKPP 2018 Audited memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP atas LKPP ini merupakan prestasi yang berhasil dipertahankan dari capaian
1. Pengelolaan Pemberian Pinjaman opini tahun sebelumnya. LKPP 2018 Audited yang memperoleh opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh pengelola keuangan, mulai dari tingkat Satuan Kerja K/L hingga tingkat konsolidasi Laporan Keuangan K/L dan seluruh pengelola keuangan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Grafik Pendapatan BLU Per Rumpun Tahun 2018 (dalam triliun rupiah)
161
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Sumber Data Yang Diolah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2004TMP
Capaian Opini
2005TMP
2006TMP
2007 TMP
2008 TMP
2009 WDP
2010 WDP
2011 WDP
2012WDP
2013WDP
2014WDP
2015WDP
2016WTP
2017 WTP
Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) di Kementerian Keuangan yang telah diinisiasi sejak tahun 2014. Pelaksanaan program RBTK fokus pada implementasi 20 Inisiatif Strategis serta beberapa inisiatif transformasi organisasi. Inisiatif strategis tersebut tersebar pada 4 tema utama, sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK Kementerian Keuangan. Penjelasan di dalam KMK tersebut menggantikan fokus pelaksanaan RBTK tahun sebelumnya, yaitu 87 Inisiatif Strategis RBTK yang merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, dan 7 inisiatif tambahan yang sebagian besar telah diserahkan pengelolaannya kepada unit terkait.
Sesuai dengan aturan yang tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pasal 8, maka dalam jangka waktu 4 tahun sejak tanggal berlakunya Perpres, PNS, anggota POLRI, dan anggota TNI yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara. Jumlah bendahara yang tersertifikasi di tahun 2018 adalah sebanyak 19.698 bendahara.
Sistem Informasi Peraturan Perbendaharan Berbasis Web, yang selanjutnya disebut Treasurypedia,
LKBUN disusun untuk pertama kalinya pada tahun 2010. Setiap tahunnya, LKBUN diserahkan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara. Selain itu, LKBUN juga diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku. Tahun 2018 menjadi tahun yang istimewa karena LKBUN berhasil mendapatkan opini WTP selama dua kali berturut-turut.
DJPb Kementerian Keuangan memiliki tugas menyusun laporan keuangan sekaligus laporan manajerial, antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). LKPK adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi LKPP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan eliminasi akun resiprokal yang merupakan transaksi dan utang/piutang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penyusunan LKPK adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja dan posisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkonsolidasi dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 11. LSKP telah dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, baik melalui laporan cetak maupun melalui laman situs resmi GFS di alamat www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id.
1. Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
2. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017
3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
F. Sistem Perbendaharaan
2. Sertifikasi Bendahara
3. Sistem Informasi Peraturan Perbendaharaan Berbasis Web (Treasurypedia)
162
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
adalah aplikasi berbasis web yang secara lengkap dan aktual menginventarisasi serta mempublikasikan peraturan di bidang Perbendaharaan. Payung hukum yang mendasari impelementasi aplikasi Treasurypedia diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-667/PB/2018 tentang Sistem Informasi Peraturan Perbendaharaan Berbasis Web. Treasurypedia yang dapat diakses melalui treasurypedia.kemenkeu.go.id, menyajikan informasi untuk seluruh pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama atas suatu kebijakan di bidang Perbendaharaan.
Sepanjang tahun 2018, HAI-DJPb telah menangani berbagai pertanyaan dan/atau permasalahan dengan rincian sebanyak 57.438 tiket terselesaikan, 252 permintaan broadcast tersampaikan, 4.666 chat terselesaikan, 139.201 pertanyaan melalui HAI-CSO terselesaikan, dan 6.769 telepon terselesaikan. Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat layanan HAI-DJPb pada tahun 2018 mencapai 45.376 pengguna terdaftar dan melibatkan 313 agen HAI-DJPb.
Pengelolaan Utang yang Prudent dan Akuntabel di Tengah Kondisi Pasar 2018 yang Volatile, Menghasilkan Rasio Utang Pemerintah Terkendali di Angka 29,98 Persen Terhadap PDB.
G. Sistem Informasi Dan Teknologi Perbendaharaan (Sakti)
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko)
Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan melaksanakan implementasi Piloting SAKTI Tahap IIIC yang mencakup satker lingkup Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta PPATK. Terhitung hingga akhir tahun 2018, SAKTI telah diimplementasikan pada seluruh satker lingkup Kementerian Keuangan dan PPATK. Selain itu, tahun 2018 juga menjadi awal dimulainya pengembangan user interface SAKTI yang berbasis web, sehingga SAKTI dapat diakses oleh penggunanya dari manapun menggunakan jaringan internet.
Penerapan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat untuk PNS telah selesai pada tahun 2018. Aplikasi Pembayaran Gaji Terpusat dikembangkan untuk mendukung terwujudnya single database dan single process point dalam melakukan validasi atas permintaan pembayaran gaji dari satker ke KPPN. Seluruh KPPN di Indonesia akan mengakses satu
Sepanjang tahun 2018, pengelolaan pembiayaan utang semakin membaik. Kondisi ini ditunjukkan dengan realisasi utang hingga akhir tahun 2018 semakin menurun, baik untuk Surat Berharga Negara (Neto) maupun Pinjaman (Neto). Kondisi pengelolaan pembiayaan utang yang membaik juga dipengaruhi oleh keberadaan program dan format pembiayaan baru.
1. Implementasi SAKTI Tahun 2018
2. Aplikasi Gaji PNS Terpusat
1. Pembiayaan Utang Tumbuh Negatif
3. HAI DJPb
database dan aplikasi yang sama. Pengembangan aplikasi tersebut juga memungkinkan kemudahan akses data gaji nasional untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan validasi. Data permintaan pembayaran yang dinyatakan valid akan tersimpan secara online realtime dalam database yang dikelola oleh Kantor Pusat DJPb.
2018 APBN
399,2 414,5
(15,3)
Pembiayaan Utang 1. Surat Berharga Negara (Neto) 2. Pinjaman (Neto)
Realisasi s.d. 31 Desember 2018
366,7 358,4 8,3
Realisasi % APBN 91,8
86,5
(54,0)
% Growth (yoy) (14,5) (18,9) (165,4)
163
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Salah satu program pembiayaan yang diluncurkan Pemerintah adalah Green Global Sukuk di bulan Februari 2018. Green Global Sukuk merupakan program pembiayaan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup. Green Global Sukuk dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang berwawasan lingkungan di empat Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pemerintah menggunakan hasil penerbitan Green Global Sukuk untuk membiayai proyek ramah lingkungan di empat sektor, yaitu energi terbarukan, ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, serta pengelolaan energi dan limbah. Strategi ini diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi.
Penerbitan Green Global Sukuk oleh Kementerian Keuangan merupakan penerbitan green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara. Kementerian Keuangan berhasil meluncurkan Green Global Sukuk pada waktu yang tepat, yakni setelah terjadinya volatilitas yang tinggi di pasar keuangan global, yang didorong oleh ekspektasi inflasi Amerika Serikat (AS) dan peningkatan suku bunga The Fed.
Green Global Sukuk berhasil mengumpulkan total penawaran sebesar USD3 miliar (oversubscribed 2,5 kali). Pelaksanaan Green Global Sukuk memiliki diversifikasi investor yang luas, baik dari segi geografis maupun tipe investor. Sepanjang tahun 2018, Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 29% green sukuk didistribusikan untuk investor green. Investor green adalah investor yang hanya menempatkan investasinya pada instrumen ramah lingkungan. Pelaksanaan pricing juga dilakukan dengan sangat baik, yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pengetatan initial price guidance secara signifikan, sehingga mencapai final yield sebesar 3,75%.
Kementerian Keuangan menerbitkan Green Global Sukuk sebesar USD1,250
2. Kesuksesan Penerbitan Green Global Sukuk
miliar (setara dengan Rp16,75 triliun, dengan kurs Rp13.400,00 per USD) untuk membiayai proyek-proyek APBN tahun 2018 sebesar Rp8,21 triliun. Selain itu, Green Global Sukuk juga membiayai proyek APBN 2016 melalui refinancing sebesar Rp8,55 triliun. Pembiayaan proyek-proyek tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Green Bond/Sukuk Framework.
Pembiayaan proyek-proyek green tersebut tersebar di empat Kementerian/Lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan proyek green terkait Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai senilai Rp501,39 miliar. Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi biaya sebesar Rp165,72 miliar untuk proyek Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api. Kementerian Pertanian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan senilai Rp743,59 miliar. Kedua Kementerian tersebut juga mendapatkan pendanaan senilai Rp149,75 miliar untuk proyek Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman/Sistem Pengelolaan Drainase Kawasan.
Penerbitan Global Green Sukuk terbukti memiliki banyak manfaat. Selain memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, penerbitan Global Green Sukuk juga diharapkan dapat mendorong negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Pasifik, untuk turut menerbitkan dan mengembangkan green bond/green sukuk dalam rangka mengatasi perubahan iklim global.
Pada akhir tahun 2017, Pemerintah menerbitkan SUN berdenominasi USD di pasar perdana internasional untuk prefunding 2018, dengan total penerbitan SUN sebesar USD4 miliar. Pemerintah menerbitkan SUN dengan menggunakan format SEC Registered yang pertama kali dilakukan setelah Undang-Undang SUN diterbitkan. Selain
3. Penerapan Skema US SEC Shelf Registration dalam Penerbitan SBN Valas
164
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
itu, selama tahun 2018 Pemerintah juga menerbitkan SUN Valas dual-currencies. Selanjutnya, penerbitan SUN untuk prefunding tahun 2019 dilakukan melalui format SEC Registered.
Setiap issuer yang melakukan public offering di pasar modal AS wajib menerbitkan SUN dengan format SEC Registered. Format tersebut mewajibkan issuer untuk menyiapkan registration statement, dan khusus bagi issuer dari Pemerintah harus mendaftarkan surat berharga sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
Sebagai negara yang secara reguler melakukan penerbitan dalam pasar obligasi G3 Asia, Pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan dari SEC Registered untuk dapat mengembangkan dan memperluas basis investor, serta meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah dapat memperoleh tambahan investor yang khusus menerapkan pembatasan terhadap portofolio investasinya untuk global bonds dengan format SEC Registered. Pemerintah juga dapat mendapat tambahan investor pasif yang mendasarkan portofolio investasinya pada komposisi yang membangun indeks tertentu, seperti Barclays Capital US Aggregate Index. Indonesia dapat masuk ke dalam indeks global tersebut karena telah menerapkan SEC Registered. Selain itu, potensi tambahan investor juga diperoleh dari investor ritel di AS. Sesuai format penerbitan yang ada selama ini, pihak yang dapat berpartisipasi untuk investor di AS masih terbatas pada Qualified Institutional Buyers (QIBs).
Pada bulan April 2018, format SEC Registered lebih dikembangkan lagi oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah mulai menggunakan US SEC Shelf Registration dalam mekanisme penerbitan SBN. Format tersebut memungkinkan Pemerintah menerbitkan SBN dalam valuta asing setiap saat untuk memanfaatkan momentum positif di pasar. Transaksi dengan format SEC Registered Shelf ini membuat SBN Valas memperoleh akses pasar yang lebih efisien di pasar keuangan AS.
Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional Moody’s meningkatkan
4. Peringkat Kredit Indonesia Terus Membaik
peringkat kredit Indonesia dari Baa3/Outlook positif ke Baa2/Outlook stabil pada tanggal 13 April 2018.
Salah satu faktor kunci peningkatan peringkat kredit Indonesia adalah penilaian Moody’s yang melihat bahwa Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang kredibel dan efektif, sehingga dinilai kondusif bagi stabilitas makroekonomi. Indonesia menerapkan kerangka kebijakan fiskal yang berhati-hati. Kebijakan fiskal tersebut dapat memperkuat ketahanan dan kapasitas Indonesia dalam menghadapi gejolak eksternal.
Peringkat Baa2 yang diberikan Moody’s merupakan peringkat tertinggi yang diberikan Moody’s kepada Indonesia selama ini. Capaian peringkat Baa2 pada utang Indonesia berimplikasi pada penerbitan surat berharga Indonesia telah berada dalam kategori moderate credit risk dan medium grade. Capaian tersebut juga didukung oleh kondisi outlook yang stabil. Kondisi outlook stabil menggambarkan posisi rating juga akan stabil dalam beberapa waktu ke depan, serta menunjukkan risiko yang berimbang.
Selain itu, pada tanggal 31 Mei 2018, Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB- dengan outlook stabil.
Peringkat kredit Indonesia tersebut tercapai berdasarkan pertimbangan faktor kunci penilaian S&P. S&P menilai beban utang Indonesia rendah, serta kinerja Pemerintah dan utang luar negeri yang dinilai masih dalam taraf moderat. Selain itu, S&P memproyeksikan PDB Indonesia tetap stabil dalam beberapa tahun ke depan.
Peringkat kredit Indonesia oleh S&P yang bertahan, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menjalankan strategi fiskal dan moneter secara efektif. Strategi tersebut mampu menjaga agar ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi global tidak terlalu berpengaruh pada Indonesia. Kondisi ini masih terus berlanjut hingga awal semester kedua tahun 2018. Keberhasilan strategi fiskal dan moneter dapat menjadi modal Pemerintah Indonesia untuk merebut kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2018, Fitch
165
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
mengadakan semi-annual assessment untuk Indonesia melaui conference call. Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2018, Fitch telah mengumumkan hasil penilaiannya bahwa Indonesia mendapat peringkat BBB dengan prospek stabil.
Fitch menilai bahwa beban utang Indonesia rendah dengan prospek pertumbuhan PDB menjanjikan. Meski demikian, Indonesia harus menghadapi tantangan eksternal, di antaranya adalah ketergantungan akan pembiayaan dari luar. Selain itu, hasil penilaian Fitch menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki beberapa indikator yang lemah dan berada di bawah negara-negara lain yang memiliki peringkat BBB.
Ketidakpastian ekonomi global serta perang dagang antara AS dengan China dan Jepang dengan negara lainnya tentu memiliki dampak pada negara berkembang. Di tengah kondisi tersebut, Fitch masih menilai Indonesia sebagai negara yang layak investasi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik.
5. Inovasi SBN Ritel Online-Berinvestasi Lebih Mudah Dengan e-SBN
Kementerian Keuangan membentuk sebuah platform elektronik untuk menjual Surat Berharga Negara Ritel (SBN Ritel) secara online yang diberi nama e-SBN. Platform tersebut dibentuk dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi, sebagai upaya perluasan basis investor domestik, dan peningkatan inklusi sektor keuangan. E-SBN merupakan sistem elektronik yang dapat menjual SBN Ritel konvensional, yaitu Surat Utang Negara (SUN), maupun SBN Ritel berbasis syariah, yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Tujuan pembuatan SBN Ritel online adalah meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi SBSN, khususnya bagi investor ritel dalam negeri. Melalui SBN Ritel online, investor dapat melakukan pembelian SBN Ritel secara langsung melalui website/aplikasi Mitra Distribusi, tanpa harus mendatangi kantor Mitra Distribusi. Kehadiran SBN Ritel online membuat proses pembelian dan penyelesaian transaksi SBN Ritel menjadi lebih efisien.
Kementerian Keuangan melibatkan Mitra Distribusi dalam mengembangkan SBN Ritel online. Mitra Distribusi terdiri dari bank, perusahaan efek, dan perusahaan teknologi finansial (fintech)
166
04
Pen
gelo
laan
Paj
akB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan SBN
Ritel kepada investor ritel. Penjualan SBN Ritel secara online dilakukan dengan skema dan proses bisnis sebagaimana grafik berikut:
Grafik 1: Skema Pembelian SBN Ritel Online
Di tahun 2018, pemanfaatan SBN Ritel online pertama kali dilakukan pemerintah melalui penerbitan SBR (Savings Bond Retail) 003 dan SBR 004 serta ST (Sukuk Tabungan) 002. Hasil yang diperoleh sangat baik, yakni masing-masing SBR dan ST mengalami oversubscribe. Total penjualan SBR 003 mengalami oversubscribe sekitar 1,9 kali dari target awal. SBR 004 mengalami oversubscribe 4,9 kali dari target awal. Begitu pula dengan ST-002 yang mengalami oversubscribe 2,9 kali dari target awal.
Sementara itu, sebagian besar pembeli SBR dan ST yang diterbitkan secara online adalah generasi millennial. Investor baru SBR003 didominasi oleh generasi muda, yakni usia 17 s.d 40 tahun (54,02% dari total investor baru). SBR004 mendapat 17.195 investor baru, yang terdiri dari 45,26% atau 7.782 investor generasi muda. Begitu
pula dengan ST-002, di antara 16.477 investor, terdapat 44,61% atau 7.350 investor generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda sudah mulai paham tentang produk keuangan dan investasi SBN Ritel. Keterlibatan generasi muda dalam SBN Ritel juga menunjukkan kenaikan tingkat kesadaran kaum millennial untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.
Pemerintah terus menjaga APBN 2018 agar tetap kredibel, aman, dan terpercaya. Keberhasilan upaya Pemerintah tersebut ditunjukkan dengan semakin berkurangnya ketergantungan akan pinjaman, terutama pinjaman valuta asing, dan semakin kecilnya defisit anggaran Pemerintah. Lebih jauh lagi,
6. Peluncuran Platform Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pembiayaan Alternatif
Registrasi
Konfirmasi
Pemesanan
Pembayaran
1. Calon investor melakukan registrasi melalui Sistem Elektronik MiDis
2. Membuat SID (Single Investor Identificaion) dan Rekening surat berharga via Sistem Pemesanan Online (bagi yang belum memiliki)
3. Calon investor melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik MiDis setelah membaca ketentuan dalam memo info
4. Verified order akan mendapatkan kode pembayaran (Biling Code) via Sistem Elektronik MiDis Atau email
5. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan
6. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, internet banking, mobile banking) dengan baas waktu yang telah ditentukan
7. Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi completed order via Sistem Elektronik MiDis dan email yang terdaftar
8. Menerima bukti konfirmasi kepemilikan SBN ritel via Sistem Elektronik MiDis dan email yang terdaftar
167
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Pada tahun 2018, Pemerintah merealisasikan belanja hibah kepada empat negara sahabat dengan total
Pemerintah juga terus mengembangkan sumber-sumber pembiayaan APBN. Salah satu upaya pencarian pembiayaan alternatif APBN adalah peluncuran platform Sustainable Development Goals (SDGs), untuk membiayai bagi berbagai proyek, termasuk proyek infrastruktur dan pembangunan manusia.
Pada tahun 2018, Pemerintah mengembangkan inovasi platform SDGs dengan meluncurkan platform SDGs Indonesia One. Platform ini merupakan platform kerjasama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang beriorientasi terhadap pencapaian target SDGs di lndonesia.
Pemerintah mengajak pihak swasta, baik individu melalui donator filantropi maupun badan usaha, untuk terlibat dalam pembiayaan melalui program SDGs. Pihak swasta dapat terlibat melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman lunak, green sukuk, maupun blended finance. Penyelenggaraan skema ini diharapkan dapat membangun semakin banyak infrastruktur yang tidak membebani APBN secara berlebihan. Keberhasilan pembangunan proyek infrastruktur pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.
SDGs Indonesia One menyediakan sejumlah fasilitas bagi para mitra, yakni meliputi fasilitas pengembangan proyek (development facility), fasilitas mitigasi risiko (de-risking facility), fasilitas pembiayaan (financing facility), dan fasilitas investasi (equity fund). Fasilitas-fasilitas tersebut memberi beragam manfaat, seperti mobilisasi dan koordinasi peran mitra Pemerintah, peningkatan akses ke sumber pendanaan, dan mengurangi beban fiskal Pemerintah dalam membiayai berbagai proyek untuk mencapai target SDGs.
7. Pemberian Hibah Indonesia ke Luar Negeri
pemberian hibah sebesar Rp54,48 milyar, yang terdiri atas:
A. Pemberian hibah kepada Pemerintah Guinea Bissau untuk Biaya Pemberangkatan Haji 2018 sebesar Rp25,34 miliar;
B. Pemberian hibah kepada Pemerintah Papua Nugini untuk bantuan korban gempa sebesar Rp7,16 miliar;
C. Pemberian hibah kepada Pemerintah Fiji untuk bantuan 100 traktor tangan sebesar Rp5,87 miliar; dan
D. Pemberian hibah kepada Pemerintah Afghanistan untuk pembangunan klinik kesehatan di Indonesia Islamic Center (IIC) Kabul sebesar Rp16,17 miliar.
Pemberian bantuan sosial dan kemanusiaan ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan negara sahabat.
Di tahun 2019, Pemerintah memproyeksikan adanya penurunan pembiayaan anggaran. Ketergantungan terhadap utang valuta asing terutama untuk SBN juga diproyeksikan menurun. Pertimbangan rasional penurunan ketergantungan terhadap utang valuta asing didasarkan atas beberapa hal, yaitu:
1. Menghindari fluktuasi mata uang asing dan kemungkinan kenaikan yield SBN akibat adanya kebijakan tight money policy dari the Fed di tahun 2019. Selain itu, perang dagang diperkirakan masih terus akan berlanjut serta adanya kemungkinan terjadinya Brexit jilid 2 dari negara-negara Eropa menambah ketidakpastian kondisi ekonomi global; dan
2. Pemerintah merencanakan penerbitan SBN retail secara online setiap bulan dalam rangka pendalaman pasar dalam negeri, sehingga masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
8. Proyeksi Pembiayaan 2019
168
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Total Utang Pemerintah Pusat A. Pinjaman
1. Pinjaman Luar Negeri BilateralMultilateralKomersialSuppliers 2. Pinjaman Dalam Negeri
B. Surat Berharga Negara
1. Denominasi Rupiah Surat Utang NegaraSurat Berharga Syari’ah Negara 2. Denominasi Valas Surat Utang NegaraSurat Berharga Syari’ah Negara
Pendapatan Domestik Bruto**Rasio Utang thd PDB
Nominal
3.995,25 746,32 740,54 314,46 381,79 43,12 1,17 5,78 3.248,93 2.341,10 1.958,89 382,21 907,83
738,48 169,35
Komposisi
100,00% 18,68% 18,54% 7,87%9,56%1,08%0,03% 0,14% 81,32% 58,60%
49,03%9,57% 22,72% 18,48%4,24%
Nominal
4.418,27 805,58 799,03 330,85 425,68 42,48 -
6,56 3.612,69 2.600,14 2.168,01 433,13
1.012,55 799,63 212,92
14.735,8529,98%
Komposisi
100,00%
18,23%
18,08%
7,49%9,63%0,96%0,00%
0,15%
81,77%
58,85%
49,07%9,80%
22,92%
18,10%4,82%
Desember 2017 Desember 2017
Sumber: Data Pengolahan DJPPR Catatan: **Asumsi PDB tahun 2018
Tabel XXXX Posisi Utang hingga akhir Desember 2018
Hingga akhir 2018, kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih sanggup menutup lebih dari 3 kali total utang yang outstanding. Pinjaman Luar Negeri yang dilakukan Indonesia masih didominasi oleh pinjaman dari lembaga multilateral, di antaranya Bank Dunia, ADB, dan IDB. Di sisi lain, Indonesia juga melaksanakan pinjaman bilateral, seperti dengan JICA, yang merupakan pinjaman luar negeri terbesar kedua untuk pembangunan infrastruktur dan SDM.
Pemerintah selalu mengupayakan penurunan angka pinjaman luar negeri. Meski demikian, Pemerintah tetap melakukan pinjaman luar negeri, mengingat melalui kegiatan pinjaman luar negeri, akan ada transfer of knowledge dari donor. Skema
pinjaman juga dapat memberikan dukungan teknis dari ahli-ahli di tiap lembaga donor, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM Indonesia.
Pada tahun 2018, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengalami pertumbuhan tertinggi untuk pembiayaan. SBSN bermata uang Rupiah mengalami peningkatan sebesar 13,45% dibandingkan tahun 2017, sedangkan SBSN bermata uang asing meningkat sebesar 24,84% dibandingkan tahun 2017.
Porsi SBSN mengalami peningkatan, khususnya untuk pembiayaan proyek.
9. Provision of Indonesian Grants Abroad
10. Peran Sukuk Proyek untuk Pembiayaan Infrastrutur Terus Meningkat
169
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
*) dalam triliun Rupiah
Jenis BMN
Tanah Bangunan gedung Jalan, Jembatan, Bangunan Air Total
Jumlah NUP
119.424 449.409 376.627 945.460
Nilai Buku*
1.133,34 161,06
243,79
1.538,19
Nilai Wajar*
4.796,55 275,90 656,04 5.728,49
Peningkatan*
3.663,22 114,84 412,25 4.190,31
Peningkatan SBSN disebabkan oleh fokus kerja Pemerintah pada pembangunan infrastruktur, sebagai prioritas pembangunan nasional, untuk meningkatkan daya saing bangsa. Selain mengalami peningkatan, SBSN juga salah satu instrumen inovasi pembiayaan (creative financing) yang menjadi hot issue pembangunan infrastruktur di tahun 2018. Secara keseluruhan, pembiayaan
infrastruktur melalui SBSN sepanjang tahun 2018 meningkat menjadi Rp22,53 triliun dibandingkan tahun 2017, yakni sebesar Rp16,76 triliun. Total pembiayaan tersebut akan digunakan untuk membiayai 587 proyek pada 7 Kementerian/Lembaga (Kemenag, Kemenhub, Kemenpupera, Kemenristekdikti, LIPI, Kemen LHK, dan Badan Standardisasi Nasional) yang tersebar di 34 provinsi.
Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan (T/B) merupakan kebutuhan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian K/L. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, serta bangunan air.
Revaluasi BMN bertujuan agar aset pemerintah dicatat sesuai nilai wajarnya. Selain itu, revaluasi diharapkan dapat
4.3 Pengelolaan Kekayaan Negara
4.3.1. Revaluasi Barang Milik Negara
mendorong perbaikan database pengelolaan BMN, peningkatan leverage BMN sebagai dasar penerbitan (underlying asset) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peningkatan tata kelola BMN, serta identifikasi BMN idle.
Pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2018 merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa pada tahun 2017. Sampai dengan akhir 2018, DJKN berhasil melakukan revaluasi BMN sebanyak 945.460 Nomor Urut Pendaftaran (NUP). Kementerian Keuangan mencatat peningkatan nilai BMN hasil revaluasi sebesar Rp4.190,31 triliun, dari sebelumnya Rp1.538,19 triliun menjadi Rp5.728,19 triliun.
Hasil pelaksanaan revaluasi tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan pada Oktober 2018. Selanjutnya, laporan juga disampaikan kepada BPK untuk dilakukan audit pendahuluan, sebelum pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Tahun
2018 di triwulan ke-4. Setelah melalui proses dan hasil pemeriksaan yang dapat diterima oleh BPK, hasil koreksi atas revaluasi tahun 2017-2018 akan dipertimbangkan dalam penyusunan neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
170
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Grafik 1. Permohonan Informasi Publik PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu
42,000 43,000 44,000 45,000 46,000 47,000 48,000 49,000
Sertipikat Belum Sertipikat 44,055
48,151
Jumlah Bidang Tanah Per 31 Desember 2018 (by SIMANTAP)
Program sertifikasi BMN berupa tanah telah berjalan sejak tahun 2013. Setiap K/L berkewajiban melakukan proses identifikasi dan pendataan seluruh BMN berupa tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diverifikasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Verifikasi yang dilakukan adalah terkait pencatatan bidang tanah oleh satuan kerja (satker) serta kesiapan dokumen atas hak perolehan bidang tanah yang belum bersertifikat agar satker dapat segera mengusulkan sertifikasi ke Kantor Pertanahan.
KPKNL, Kanwil DJKN, serta Kantor Pusat DJKN bersama satker dan K/L berperan dalam perencanaan kegiatan sertifikasi BMN. Perencanaan sertifikasi BMN salah satunya dilakukan dengan penyusunan dan pengusulan daftar tanah yang belum bersertifikat beserta kelengkapan
4.3.2. Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah
datanya kepada Kantor Pertanahan. Peran untuk memastikan kelengkapan data tersebut dapat membantu Kementerian ATR/BPN melakukan proses lebih lanjut, baik dalam hal penganggaran maupun pelaksanaan sertifikasi di Kantor Pertanahan.
Pada Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN Berupa Tanah yang diselenggarakan tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Jakarta, direncanakan seluruh BMN berupa tanah telah bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q. K/L yang bersangkutan. Sertifikasi atas nama pemerintah tersebut membuat kepemilikan, penggunaan, serta optimalisasi BMN berupa tanah dapat lebih optimal dan lebih aman secara hukum. Rencana pemberian sertifikasi akan diselesaikan dalam tiga tahun, terhitung mulai tahun 2020 hingga 2022. Hingga 31 Desember 2018, telah teridentifikasi sebanyak 92.206 bidang tanah, sedangkan target sertifikasi sebanyak 44.055 bidang tanah.
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
Target sertifikasi BMN berupa tanah pertama kali tercapai pada tahun 2017, yakni mencapai 104,91%. Pada tahun 2018, DJKN mendorong agar capaian target kinerja program sertifikasi BMN meningkat. Upaya capaian target tersebut tidak mudah, sebab pengukuran kinerja DJKN dalam program sertifikasi BMN berupa tanah menjadi lebih menantang dari tahun
sebelumnya. Pengukuran semula diukur berdasarkan rekomendasi atas jumlah bidang tanah yang berhasil diusulkan untuk sertifikasi. Pada 2018, pengukuran kinerja diukur berdasarkan jumlah permohonan bidang tanah yang diajukan dan berhasil diterbitkan sertifikatnya. Meski demikian, DJKN mencatat capaian target sertifikasi pada 2018 mencapai 158,55%.
2013 61.85%
2014 69.66%
2015 89.80%
2016 97.31%
2017 104.91%
2018 15855%
Tren Penerbitan Sertifikat Tahun 2013-2018
171
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Recovery yang berasal dari pengeluaran APBN adalah jumlah uang yang dapat disetorkan kembali ke kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dalam negeri dari hasil pengelolaan aset. Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain berasal dari aset eks BPPN, aset eks kelolaan PT PPA (Persero), aset BDL eks dana talangan, aset eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), dan hasil
4.3.4. Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal dari Pengeluaran APBN
Perbandingan Jumlah Recovery yang Berasal dari Pengeluaran APBN tahun 2013-2018 (dalam Miliar)
Selain masalah pengukuran, tantangan dalam pelaksanaan Program Pensertifikatan BMN Berupa Tanah lainnya juga mencakup permasalahan hukum atas kepemilikan tanah, yakni
berupa gugatan (litigasi) dari pihak lain. Tantangan tersebut masih perlu diselesaikan, meski membutuhkan upaya dan waktu yang tidak sedikit.
2010
3.34 52.6
9
2011
105.
73
155.
13
2012
208.
29
258.
44
2013
313.
29
374.
16
2014
443.
8
537.
36
2015
592.
09
714.
98
201683
5.65 11
58.7
1
2017
1345
.18
1568
.68
2018
4233
.59
4348
.34
Target
Realisation
pengelolaan aset yang dilakukan oleh PT PPA (Persero) yang mencakup aset kredit, aset properti, aset saham, aset surat berharga, aset Nostro, dan aset inventaris.
Hasil recovery yang berasal dari pengeluaran APBN dalam rentang tahun 2013-2018 (dalam miliar Rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut.
Tahun
2013
2014
2015
2016
Jumlah NUP
Rp475
Rp1.000
Rp350
Rp325
Nilai Buku*
Rp1.345
Rp540
Rp357,9
Rp550,23
172
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
2017 2018
Rp300 Rp233
Rp361,8 Rp1.329
Tahun Jumlah NUP Nilai Buku*
Tidak hanya pada tabel di atas, namun rencana strategis tahun 2015-2019 juga menunjukkan target recovery pengelolaan aset dari pengeluaran APBN semakin mengalami penurunan. Renstra 2015-2019 mencatat target HPA tahun 2017 sebesar Rp325 miliar, tahun 2018 Rp183 miliar, dan tahun 2019 sebesar Rp150 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh:
1. Adanya perubahan kebijakan pengelolaan aset dengan cara:pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;
2. Masih terdapat kendala dokumen yang tidak lengkap dan/atau sudah habis masa berlaku hak atas tanahnya dari aset potensial yang direncanakan akan dilakukan penjualan. Terkait permasalahan ini, DJKN telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait pemberian sertifikasi aset yang dimaksud. Selain itu, DJKN juga mengoordinasikan permohonan kepastian hukum pengelolaan aset yang dokumennya tidak lengkap dan/atau sudah habis masa berlaku hak atas tanahnya.kepastian hukum pengelolaan aset yang dokumennya tidak lengkap dan/atau sudah habis masa berlaku hak atas tanahnya.
A. Pemanfaatan;B. Penetapan status penggunaan aset
eks BPPN kepada K/L; danC. Serah kelola aset kepada PT PPA
maupun BLU Lembaga Manajemen Aset Negara.
4.3.5. Pengelolaan BMN yang Beririsan dengan Pihak Lain
A. Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pada tahun 2018, terdapat 91 persetujuan peruntukan BMN eks Kepabeanan dan Cukai. Persetujuan tersebut terdiri atas 51 persetujuan pemusnahan dengan total nilai sebesar Rp86.449.808.504. Selain itu, terdapat 39 persetujuan penjualan dengan total nilai sebesar Rp59.028.070.723 dan potensi penerimaan dengan mengacu pada nilai limit penjualan sebesar
B. Pengelolaan Aset Properti eks BPPN/PPA
Rp37.895.562.390. Satu persetujuan lainnya adalah terkait penetapan status penggunaan dengan nilai sebesar Rp1.375.000.000.
Selama tahun 2018, DJKN telah melakukan pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) sebagai berikut.
Unit Dok. 66
- 4 1
-
-
Nilai 39.051.990.000
-
14.614.000.000
2.172.600.000
-
-
Keterangan HPA
Cost Saving APBN
Keterangan Penjualan lelang
Penebusan
Penetapan Status Penggunaan pada K/L
Penggunaan Sementara
Pinjam Pakai
Hibah
No 01
02
03
04
05
06
173
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Selama 2018, DJKN menerima penyerahan barang gratifikasi sebanyak empat belas kali, dengan jumlah barang 1.683 unit/buah/set/lembar dan mencapai total nilai sebesar Rp1.491.648.597. Sementara itu, lelang barang gratifikasi dilaksanakan sebanyak tujuh belas kali, dengan jumlah barang yang terjual lelang sebanyak 1.060 unit/buah/set/lembar dan nilai pokok lelang sebesar Rp696.726.096.
Selain itu, pada 7 Agustus 2018, DJKN melakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dua ekor kuda kepada Kementerian Sekretariat Negara senilai Rp492.449.000. Keputusan ini telah sesuai dengan BAST Nomor 20/KN.5/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dan KMK Nomor 90/KM.6/KN.5/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang PSP BMN yang berasal dari barang gratifikasi pada Kementerian Sekretariat Negara.
Pelaksanaan PSP pada tahun 2018 juga dilaksanakan pada DJKN sesuai KMK 73/KN.6/KN.5/2018 tanggal 30 Mei 2018, yakni berupa dua buah telepon seluler senilai Rp37.600.000. Serah terima barang tersebut telah dilakukan pada 13 Agustus 2018 dengan BAST Nomor 21/KN.5/2018. PSP juga dilaksanakan pada Itjen Kemenkeu esuai KMK 168/KM.6/KN.5/2018 tanggal 20 Desember 2018, yakni berupa dua buah telepon seluler senilai Rp37.999.999,00. PSP tersebut juga telah dilakukan serah terima pada 9 Januari 2019 dengan BAST Nomor 1/KN.5/2019.
Unit Dok. Nilai KeteranganKeteranganNo
07
08
Pemanfaatan (Sewa)
Serah kelola kepada BLU LMAN
17
12
967.500.000
12.752.216.000
PNBP
C. Pelaksanaan Lelang Barang Gratifikasi
D. Penetapan Status Penggunaan dan Hibah BMN Eks Barang Rampasan Negara
Penyelesaian ABMA/T, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.06/2015, harus dilakukan dengan tuntas dan menyeluruh agar menciptakan kepastian hukum dalam status kepemilikan ABMA/T. Berkat peran Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Daerah, dalam kurun waktu 2009 hingga 2018, sebanyak 470 aset dari 1.015 aset pada Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015 telah diselesaikan status hukumnya secara tuntas. Di sisi lain, 56 aset lainnya telah diselesaikan secara sebagian.
Pada 2018, terdapat 69 persetujuan penyelesaian status hukum atas ABMA/T, baik terhadap sebagian maupun keseluruhan aset, yang diperinci pada tabel berikut.
E. Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)
Pada tahun 2018, terdapat sebelas persetujuan PSP BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dengan total nilai sebesar Rp221.445.040.000. PSP tersebut dilakukan kepada Kejaksaan Republik Indonesia; Kementerian ATR/BPN; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Narkotika Nasional; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; serta Komisi Pemberantasan Korupsi. PSP BMN tersebut dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga terkait. Selain PSP BMN tersebut, terdapat dua persetujuan hibah BMN eks Barang Rampasan Negara dengan total nilai sebesar Rp3.434.242.000. Hibah tersebut dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara guna mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.
No
01
02
Jenis Persetujuan
Pemantapan Status Hukum Menjadi BMN/BMD Pelepasan terhadap Pihak Ketiga
Jumlah
39
7
174
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
No
03
04
Jenis Persetujuan
Pencoretan dari Daftar ABMA/T Pengeluaran dari Daftar ABMA/T
Total
Jumlah
22
1
69
F. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain
Pengelolaan BMN yang berasal dari Aset Lain-Lain dilakukan berdasarkan PMK Nomor 123/PMK.06/2013. BMN dari Aset Lain-Lain juga mencakup barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau negara asing.
Pada awal 2018, DJKN mencatat BMN yang berasal dari Aset Lain-Lain berupa enam unit kendaraan bermotor roda empat dan delapan belas barang inventaris, dengan total nilai perolehan Rp1.031.349.293. Selanjutnya, BMN tersebut dikelola dengan rincian sebagai berikut:
A. Enam unit kendaraan bermotor roda empat dengan nilai total perolehan sebesar Rp936.160.000 dan enam unit barang inventaris dengan nilai total perolehan sebesar Rp38.913.079 ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan c.q. DJKN.
B. Dua belas unit barang inventaris dengan nilai perolehan sebesar Rp56.486.214 dijual melalui pelelangan, tetapi tidak laku terjual.
Selanjutnya, DJKN juga telah melakukan penyerahan Aset Lain-Lain yang telah ditetapkan statusnya kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN, yakni berupa sembilan unit kendaraan bermotor roda empat dan enam unit barang inventaris.
Berdasarkan kegiatan pengelolaan tersebut, hingga akhir 2018, BMN dari Aset Lain-Lain yang masih dikelola DJKN adalah sebanyak dua belas unit barang inventaris dengan total nilai perolehan sebesar Rp56.486.214. Pada tahun 2019, DJKN berencana akan melakukan pelelangan ulang untuk ketiga kalinya terhadap dua belas unit barang inventaris tersebut. Apabila tidak laku dijual, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai PMK 123/PMK.06/2013, yakni pemindahtanganan melalui hibah atau pemusnahan atas barang tersebut.
Selain itu, DJKN juga telah memproses persetujuan hibah BMN yang berasal dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga selaku counterpart. Setelah disetujui, aset-aset tersebut dihibahkan kepada beberapa pemerintah daerah. Selanjutnya, DJKN bersama Kementerian/Lembaga selaku counterpart masih tetap melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut pelaksanaan hibah tersebut.
Pembentukan holding BUMN sektor industri minyak dan gas (migas) merupakan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimasi pemanfaatan energi domestik yang berkelanjutan, andal, dan terjangkau menuju bauran energi yang ideal. Kebutuhan holding BUMN sektor gas disebabkan antara lain Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan domestik, meski memiliki cadangan gas yang cukup besar.
Pada tahun 2018, pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal kepada
4.3.6. Pembentukan Holding BUMN Sektor Industri Minyak dan Gas
PT Pertamina (Persero) yang nilainya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Penyertaan modal ini dilakukan sesuai PP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Penetapan dilakukan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan rincian nilai wajar per 30 September 2017. Penambahan penyertaan modal tersebut diberikan sebagai implikasi dari pengalihan seluruh saham Seri B milik negara yang ada di PT Perusahaan
175
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
4.3.7. Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia
Gas Negara (Persero) Tbk. kepada PT Pertamina (Persero).
Penambahan penyertaan modal negara tersebut berakibat pada perubahan status PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. menjadi perseroan terbatas. Terlepas dari perubahan tersebut, negara tetap memiliki kontrol terhadap PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. melalui kepemilikan saham Seri A (Dwi Warna). Kontrol negara ini ditegaskan dalam Pasal 2A ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. PP tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang kehilangan statusnya sebagai BUMN, karena dilaksanakannya proses holding, harus tetap dimiliki sahamnya oleh pemerintah dalam bentuk saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.
PT Pertamina (Persero) dipilih sebagai induk atau holding BUMN sektor industri migas agar proses pembentukan holding
Sesuai Kontrak Karya (KK) di bidang pertambangan mineral antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Republik Indonesia, PTFI memperoleh hak penguasaan pertambangan di wilayah Grasberg, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua hingga tahun 2021. PTFI memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia, hingga kepemilikan peserta Indonesia mencapai 40% jika dilakukan melalui bursa, atau 51% jika dilakukan tanpa melalui bursa. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mengatur tentang penguasaan pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUPK), sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU tersebut menegaskan bahwa perusahaan penambangan yang sahamnya dikuasai asing dan telah mendapatkan IUPK, wajib melakukan divestasi sehingga 51% sahamnya dimiliki oleh peserta Indonesia. Meski demikian, UU Minerba tetap menyatakan bahwa KK masih berlaku.
lebih cepat, optimal, dan terkontrol. Efektivitas proses holding ini dikarenakan dalam pelaksanaan shareholders action tidak banyak bersinggungan dengan ketentuan di bidang pasar modal. Merujuk pada PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, pemerintah memilih penggunaan inbreng saham (share swap) dalam proses holding. Opsi ini dipilih karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana atau tambahan pendanaan.
Tahap selanjutnya untuk mengintegrasikan PT Pertamina Gas yang merupakan anak PT Pertamina (Persero) ke dalam PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. telah diselesaikan pada akhir Desember 2018. Proses integrasi tersebut diharapkan dapat menguatkan suplai gas, mengoptimalkan pencarian sumber cadangan gas baru, serta mensinergikan jaringan gas guna mengatasi ketimpangan distribusi gas di Indonesia.
Pada awalnya, PTFI enggan untuk mengikuti ketentuan UU Minerba, hingga tercapai kesepakatan negosiasi dengan Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN pada tanggal 27 Agustus 2017. Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan, antara lain penggunaan IUPK sebagai landasan hukum hubungan antara pemerintah dengan PTFI dan divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan peserta Indonesia.
Tim negosiasi Indonesia diwakili oleh Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK, dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) (PT Inalum) yang bersinergi dalam melaksanakan proses negosiasi sesuai tugas dan fungsinya. Guna menjaga governance dalam proses negosiasi dengan PTFI, tim lintas kementerian juga melibatkan BPKP dan Kejaksaan Agung. Secara khusus, Menteri Keuangan dan jajarannya mengelola aspek stabilitas fiskal, termasuk mengawal agar dalam proses divestasi penerimaan negara yang diperoleh harus lebih besar dari yang diperoleh melalui KK.
176
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
Menindaklanjuti kesepakatan pada 27 Agustus 2017 dan rangkaian kesepakatan lainnya, pemerintah menugaskan PT Inalum untuk melakukan pengambilan saham PTFI, sesuai Surat Menteri BUMN Nomor S-715/MBU/12/2017 tanggal 18 Desember 2017.
Pemerintah Pusat juga melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memastikan proses divestasi mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Papua. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Inalum pada tanggal
12 Januari 2018 menandatangani kesepakatan bahwa Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% sesudah divestasi.
Proses divestasi saham PTFI akhirnya dapat terealisasi dan dapat diselesaikan pada 21 Desember 2018. Proses divestasi saham PTFI ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, dan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga iklim investasi tetap kondusif.
177
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
4P
enge
lola
an P
ajak
Bab
05Tata Kelola PemerintahanLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
178
Tata
Kel
ola
Pem
erin
tah
an0
5B
ab
Kini, terlihat bagaimana kopi menjadi bagian masyarakat kita. Mulai dari menggerakan kreasi anak muda yang mengemas dan menyajikan kopi sedemikian rupa, memberikan kemudahan untuk barista handal menemukan tempat berkarya, hingga memudahkan para penikmat kopi masa kini dalam memilih sesap kopi favoritnya.
Bagian dalamKehidupan
179
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
05
Bab
Sistem PengendalianIntern Pemerintah mewajibkan menteriuntuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
180
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
05
Bab
5.1 Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan menteri untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi unsur: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan pengendalian intern. Dari kelima unsur tersebut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa unsur pemantauan pengendalian intern masih perlu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan keempat unsur lainnya yang telah dikembangkan secara memadai. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan KMK Nomor 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian di Lingkungan Kementerian Keuangan, untuk memberikan tugas kepada UKI agar menjalankan fungsi pemantauan pengendalian intern.
KMK tersebut merupakan penyempurnaan metodologi pemantauan pengendalian intern sebelumnya, antara lain, dengan:
A. Pemantauan pengendalian intern berbasis teknologi dan komunikasi (PPTIK) sebagai respon atas penggunaan teknologi dalam menjalankan sebagian besar proses bisnis;
B. Pemantauan kode etik pegawai untuk meningkatkan integritas pegawai di tingkat entitas; dan
C. Pemantauan pengendalian utama yang dapat berfungsi sebagai early warning system.
Sepanjang tahun 2018, Itjen telah melaksanakan tiga kegiatan utama untuk meningkatkan pemahaman terkait pemantauan pengendalian intern. Pertama, sosialisasi KMK Nomor 940/KMK.09/2017, baik di unit pusat maupun sebagian unit vertikal Kementerian Keuangan. Adapun unit vertikal yang telah dilakukan asistensi, yaitu delapan kantor wilayah di lingkungan DJBC, DJPB, dan DJKN yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. Kedua, pemberian dukungan dalam pelatihan pemantauan pengendalian intern. Itjen memberikan dukungan dalam penyusunan kurikulum, modul, dan bahan ajar, serta pemberian bantuan tenaga pengajar pada pelatihan Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi Unit Kepatuhan Internal (PRO UKI) yang diselenggarakan oleh BPPK. Ketiga, inisiasi pengembangan aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh UKI agar pemantauan pengendalian intern dapat dilakukan lebih efisien.
Selain itu, Itjen juga telah melakukan asistensi penerapan pemantauan pengendalian intern, baik pada unit pusat maupun sebagian unit vertikal Kementerian Keuangan, untuk memperkuat UKI. Itjen telah melakukan asistensi dalam rangka penyesuaian perangkat pemantauan pengendalian intern pada BPPK sesuai KMK Nomor 940/KMK.09/2017. Selanjutnya, asistensi dalam rangka penguatan UKI dilakukan pada empat UKI-E1, enam UKI-W, dan 33 UKI-P, dengan rincian sebagai berikut:
01
02
03
Tingkat Unit Eselon I (UKI-E1) Tingkat Wilayah (UKI-W)
Tingkat Pelayanan (UKI-P)
DJA, DJPK, DJPB, dan DJKN
a. lima Kantor Wilayah DJPb. satu Kantor Wilayah DJPB
a. delapan belas kantor pelayanan di lingkungan DJPb. lima kantor pelayanan di lingkungan DJBC
Level Organisasi UKI
No Nama Unit
181
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
c. enam kantor pelayanan di lingkungan DJPBd. tiga kantor pelayanan di lingkungan DJKNe. satu kantor pelayanan di lingkungan BPPK
Dalam kegiatan asistensi penguatan UKI, Itjen memberikan bantuan terkait penerapan pemantauan pengendalian intern berdasarkan KMK Nomor 940/KMK.09/2017. Selain itu, Itjen juga memperkenalkan konsep yang dapat
Pada awal implementasinya, penerapan dan pengembangan manajemen risiko pada Kementerian Keuangan baru dilaksanakan pada level Eselon II sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR). UPR di lingkungan Kementerian Keuangan adalah unit yang memiliki peta strategi, meliputi UPR level kementerian, Unit Eselon I, II, dan Unit Eselon III kantor vertikal.
Dalam perkembangannya, penerapan manajemen risiko memerlukan penyelarasan yang lebih komprehensif dan integratif, mulai dari level kementerian, Unit Eselon I, hingga Unit Operasional dalam kerangka Enterprise
mendukung peningkatan integritas pegawai, yaitu tone at the top (keteladanan pimpinan unit kerja), walk the talk (kesesuaian perbuatan dengan perkataan), dan know your employee melalui penyusunan profil pegawai.
Risk Management (ERM). Penerapan ERM memungkinkan manajemen risiko dilaksanakan secara holistik dan terkoordinasi, melibatkan seluruh tingkatan organisasi, dan dapat menjangkau berbagai jenis risiko, wilayah, serta proses bisnis organisasi.
Pada tahun 2016 telah ditetapkan KMK nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mengatur lebih rinci proses manajemen risiko. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Keuangan untuk menerapkan ERM.
5.2 Manajemen Risiko
5.2.1 Pelaksanaan Manajemen Risiko 2018
5.2.2 Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Kementerian Tahun 2018
Penerapan ERM di Kementerian Keuangan pada tahun 2018 mengikuti proses manajemen risiko sesuai dengan ISO 31000:2009. Proses manajemen risiko terdiri atas tahapan sebagai berikut:
1. Komunikasi dan konsultasi; 2. Penetapan konteks; 3. Penilaian risiko yang meliputi
identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko; penanganan risiko; serta
4. Pemantauan dan reviu.
Seluruh tahapan tersebut diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama satu tahun.
Pelaksanaan proses manajemen risiko selanjutnya dituangkan dalam Piagam Manajemen Risiko. Piagam tersebut berisi pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko dan dilampiri dengan Formulir Konteks, Manajemen Risiko, Formulir Profil dan Peta Risiko, serta Formulir Penanganan Risiko.
Level Organisasi UKI
No Nama Unit
03 Tingkat Pelayanan (UKI-P)
182
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
5.3 Whistleblowing System: PengelolaanSaluran Pengaduan
Kementerian Keuangan melakukan upaya pencegahan fraud sepanjang 2018 antara lain dengan pemetaan risiko fraud atas proses bisnis di beberapa Eselon I. Pemetaan ini menghasilkan tujuh belas Peta Risiko terhadap tiga proses bisnis, yaitu pengadaan barang jasa, alokasi anggaran ke pemerintah
daerah, dan importasi pada kawasan berikat. Selanjutnya, Peta Risiko tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pelaksana kegiatan, Unit Kepatuhan Internal (UKI), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian fraud.
Penerapan ERM
memungkinkan
manajemen risiko
dilaksanakan secara
holistik dan
terkoordinasi,
melibatkan
seluruh tingkatan
organisasi, dan dapat
menjangkau berbagai
jenis risiko,
wilayah, serta proses
bisnis organisasi.
5.2.3 Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2018
5.2.4 Pemantauan Risiko
Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko level Kementerian tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018. Adapun penandatanganan Piagam Manajemen Risiko untuk UPR
Beberapa kegiatan dilakukan untuk menjamin kualitas pelaksanaan manajemen risiko, antara lain pemantauan, peninjauan, dan audit manajemen risiko. Pemantauan dilakukan secara triwulanan, yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya bersamaan dengan monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Implementasi manajemen risiko membutuhkan peran aktif semua anggota organisasi mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh pegawai. Sumber daya perlu dikerahkan agar manajemen risiko dapat berjalan dengan
level Eselon I sampai dengan Eselon III dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan unit paling lambat tanggal 31 Januari 2018.
baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam pencapaian sasaran kinerja. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pengintegrasian seluruh proses manajemen risiko dengan seluruh proses manajemen, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal.Penerapan manajemen risiko juga harus menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. Implementasi manajemen risiko diharapkan dapat sejalan dengan manajemen kinerja sehingga dapat saling melengkapi dalam rangka peningkatan kinerja.
Proses penyusunan dimulai dengan pembahasan pada oleh Manajer Risiko Pusat dengan Para Manajer Risiko Unit Kementerian Keuangan pada bulan November 2017. Sejalan dengan penerapan ERM di Kementerian Keuangan, proses penilaian risiko terlebih dahulu dilakukan pada level Kementerian. Selanjutnya, UPR di bawahnya melakukan penilaian risiko berdasarkan sasaran satrategis pada UPR tersebut dan penilaian risiko UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (top-down). Penilaian risiko juga dapat dilakukan berdasarkan input dari
konsep profil risiko UPR pada level di bawahnya (bottom-up).
Hasil pembahasan Manajer Risiko selanjutnya menjadi bahan diskusi pada Forum Sekretaris Unit Eselon I (Forses) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Hasil diskusi Forses kemudian disampaikan pada Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan beserta pejabat Eselon I dan II terkait. Pembahasan pada Rapim dilakukan bersamaan dengan pembahasan Kontrak Kinerja level Kementerian.
183
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
2014
2017 20172018Masyarakat Pegawai
2018
2015 2016 2017 2018
600
500
400
300
200
100
0
350
300
250
200
150
100
50
0
476
277
304
233
178
385
477
510
482
Sumber: Laporan WISE 2018
Sumber: Laporan WISE 2018
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat saluran pengaduan bernama WISE. WISE yang dikelola secara aktif oleh Itjen ini sudah berjalan lebih dari 7 tahun dan melalui beragam dinamika. Saat ini, pengelolaan WISE masih memerlukan atensi khusus dari jajaran pimpinan.
Sepanjang tahun 2018, Kemenkeu menerima 482 pengaduan yang terdiri atas 304 pengaduan masyarakat dan 178 pengaduan pegawai Kemenkeu. Berdasarkan kategorinya, dari sejumlah 482 pengaduan tersebut, terdapat 161
pengaduan fraud dan 321 pengaduan non-fraud.
Secara lebih spesifik, pengaduan fraud terdiri atas 47 aduan (29%) dugaan penyalahgunaan wewenang, 33 aduan (21%) dugaan pemerasan, 14 aduan (9%) dugaan menerima suap, 14 aduan (9%) dugaan gratifikasi, dan dugaan penyimpangan lainnya.
Di sisi lain, pengaduan non-fraud terdiri atas 36 aduan (11%) terkait pelayanan kepada pihak internal dan eksternal Kemenkeu, 35 aduan (11%) terkait perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, 21 aduan (7%) terkait pelanggaran prosedur, dan pelanggaran non-fraud lainnya.
Jumlah Pengaduan
Status Pelapor Aduan kepada Kemenkeu Tahun 2018
184
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
Website Surat Email Telepon Lainnya Fax Datang SMS
Sumber: Laporan WISE 2018
Sumber: Laporan WISE 2018
Hingga akhir tahun 2018, Kemenkeu mencatat dari 482 pengaduan yang diterima, 302 aduan (63%) telah selesai ditindaklanjuti oleh Itjen maupun UKI. Sisanya, sebanyak 180 aduan (37%) masih dalam proses analisis, pengumpulan data, serta audit investigasi/pemeriksaan. Berdasarkan
Kemenkeu menerima pengaduan paling banyak melalui saluran website (49 persen) dan surat (25 persen). Aduan lainnya diterima oleh Kemenkeu melalui surat elektronik
kategori, sebanyak 58% aduan fraud telah ditindaklanjuti. Pada kategori tersebut, aduan terkait dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang menjadi kasus yang paling banyak diselesaikan. Sementara itu, 321 pengaduan non-fraud telah selesai ditindaklanjuti.
(e-mail), telepon, SMS, maupun mengadukan secara langsung. Rincian jumlah aduan yang masuk melalui saluran-saluran pengaduan tersebut dijabarkan pada grafik berikut.
Status Tindak Lanjut Aduan Tahun 2018
Saluran Pengaduan
Progress
Selesai
2016 2017 2018
218
138
68
137 1
1913
252
104
72
19 1923 21
0
235
121
69
2116
0
16
4
185
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
Meskipun menjadi saluran yang paling banyak digunakan, pengaduan melalui website mengalami penurunan 6,7 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Demi mengoptimalkan pemanfaatan saluran pengaduan website, Kemenkeu masih perlu melakukan sosialisasi penggunaan saluran pengaduan maupun pengembangan fitur pada aplikasi, baik dari segi keamanan maupun kemudahan. Di akhir tahun 2018, Kemenkeu juga mengembangkan saluran komunikasi pengaduan melalui aplikasi Whatsapp, namun belum ada pengaduan yang masuk melalui Whatsapp karena belum disosialisasikan.
Selain merespon pengaduan yang diterima, Itjen juga bertanggung jawab melakukan penindakan atas pelanggaran nilai-nilai integritas. Pada tahun 2018, Itjen telah melakukan 39 kegiatan penelitian/pulbaket dan sebelas kegiatan audit investigasi. Beberapa kegiatan investigasi tersebut didukung oleh beberapa kegiatan digital forensic, empat kegiatan digital forensic di
Di tengah derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat, pemerintah memandang perlu untuk memberikan akses informasi melalui berbagai saluran secara resmi, lengkap, dan benar kepada masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih
antaranya merupakan permintaan dari pihak DJBC dan DJP. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat lima kali Operasi Tangkap Tangan (OTT), yakni dua kegiatan diinisiasi oleh Itjen, dua kegiatan oleh KPK, dan satu kegiatan oleh Kepolisian RI. Kelima OTT tersebut telah ditindaklanjuti dengan kegiatan audit investigasi oleh Itjen dan penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari audit investigasi, Itjen melakukan monitoring hukuman disiplin. Hingga akhir tahun 2018, telah direalisasikan 523 rekomendasi hukuman disiplin (hukdis) pegawai dari total 552 hukdis. Sebanyak 29 hukdis lainnya sedang dalam proses penjatuhan. Selanjutnya, Itjen juga menyusun konsep dan mengusulkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu dan 832 Perangkat PPID Kemenkeu. Implementasi ini sesuai dengan ketetapan dalam KMK Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.
5.4 Keterbukaan Informasi Publik
5.4.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
186
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
PPID Kemenkeu dijabat oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) dan dibantu oleh 832 Perangkat PPID Kemenkeu yang terdiri dari Perangkat PPID Tingkat I, II, dan III, dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. Banyaknya jumlah Perangkat PPID Kemenkeu perlu dipertimbangkan untuk menciptakan koordinasi yang terhubung dengan PPID Kemenkeu, oleh karena itu Kemenkeu melakukan penyesuaian infrastruktur layanan informasi publik PPID Kemenkeu.
Meningkatnya akses penduduk Indonesia terhadap internet, dari 29% pada 2013 menjadi 56% pada 2017 menurut Google Consumer Barometer, berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pemohon informasi. Dari 426 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kemenkeu, sebanyak 94,1% permohonan diajukan melalui saluran digital dalam jaringan, seperti dari aplikasi mobile PPID Kemenkeu, aplikasi e-PPID Kemenkeu, dan email [email protected].
Sejumlah 5,9% permohonan lainnya disampaikan melalui petugas pada ruang layanan informasi publik atau melalui surat. Tren permohonan informasi ini menunjukkan bahwa kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang tepat memiliki arti penting bagi publik.
Pada tahun 2018, PPID Kemenkeu memprioritaskan upaya penguatan internal PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu tanpa mengabaikan upaya peningkatan layanan kepada publik. Penguatan internal tersebut dilaksanakan pada sektor SDM serta proses kerja, sebagaimana rekomendasi pada laporan tahunan PPID Kemenkeu 2017.
Penguatan SDM bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas Perangkat PPID Kemenkeu mengenai keterbukaan informasi publik. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan
Gambar 1. Struktur PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu
Mentri Keuangan
Atasan PPID Kementerian Keuangan
Atasan PPID Kementerian Keuangan
Atasan PPID Kementerian Keuangan
Perangkat PPIFKementerian Keuangan
PPID Kementerian Keuangan(Kepala Biro KLI)
PPID Kementerian Keuangan(Kepala Biro KLI)
PPID Kementerian Keuangan(Kepala Biro KLI)
Kementerian Keuangan
berkomitmen untuk
mengimplementasikan
keterbukaan informasi
publik dengan
menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
(PPID) Kemenkeu
dan 832 Perangkat
PPID Kemenkeu.
01 11
11
107 107
714
01
187
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
layanan informasi publik Kemenkeu sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Penguatan SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain bimbingan teknis maupun diklat kehumasan kepada petugas layanan informasi maupun pegawai yang menangani kehumasan pada instansi vertikal Unit Eselon I. Materi yang dibahas pada kegiatan tersebut yaitu aturan keterbukaan informasi publik, implementasi keterbukaan inforrmasi publik di Kemenkeu, prosedur kerja PPID di Kemenkeu, dan cara penggunaan aplikasi sistem informasi PPID Kemenkeu. Selanjutnya, kegiatan penguatan sektor proses kerja antara lain sebagai berikut:
1. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi PPID generasi ke-2 (SIPPID-2) yang menghubungkan antara PPID Kemenkeu dengan Perangkat PPID Kemenkeu. SIPPID-2 berguna untuk mempercepat proses layanan permohonan informasi publik. Aplikasi tersebut
Sarana yang disediakan oleh Perangkat PPID Kemenkeu disesuaikan dengan jumlah atau kebutuhan atas layanan informasi publik pada masing-masing unit. Hampir seluruh PPID Tingkat I telah memiliki ruang layanan Informasi publik, baik secara khusus maupun bergabung dengan ruang layanan terpadu. Ruangan tersebut dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan. Bagi PPID Tingkat I yang belum memiliki ruang layanan informasi publik secara khusus, layanan dilaksanakan di ruang kerja petugas layanan informasi pada Unit Eselon I tersebut.
PPID Kemenkeu menyediakan fasilitas saluran layanan informasi publik untuk mengajukan permohonan informasi melalui petugas di ruang layanan informasi publik, email [email protected], laman permohonan informasi pada website e-PPID
terhubung dengan aplikasi mobile PPID Kemenkeu yang dapat diakses oleh publik; dan
2. Percepatan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi (KI) tahun 2019, sehingga DIP dan KI tersebut dapat ditetapkan oleh PPID Kemenkeu pada tahun 2018 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019.
Pada tahun 2018, PPID Kemenkeu juga berinisiatif untuk melaksanakan survei atas layanan informasi PPID Kemenkeu tahun 2017, sebagai upaya perbaikan layanan informasi PPID Kemenkeu. Survei tersebut menghasilkan informasi mengenai preferensi, pemahaman, dan tingkat kepuasan pemohon informasi. Salah satu pengembangan yang dilakukan dari hasil survei tersebut adalah pemanfaatan media sosial untuk memberikan edukasi kepada publik mengenai PPID dan keterbukaan informasi publik di Kemenkeu. Bersamaan dengan upaya edukasi tersebut, PPID Kemenkeu telah membuat dan menggunakan akun media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube.
5.4.2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018
Kemenkeu (http://e-ppid.kemenkeu.go.id/), faksimili, dan aplikasi mobile PPID Kemenkeu yang diresmikan oleh Menteri Keuangan pada 27 Agustus 2018 di acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik.
PPID Kemenkeu perlu menyediakan saluran pengajuan permohonan berbasis internet dengan sistem informasi (back office) yang mumpuni untuk menyesuaikan dengan pergerseran pola komunikasi publik menuju digital. Pada tahun 2018, Kemenkeu mengembangkan SIPPID generasi ke-2 yang berbasis internet, berbeda dari SIPPID generasi ke-1 yang berbasis intranet. Pengembangan SIPPID generasi ke-2 ini turut mewujudkan sinergi antarunit di Kemenkeu, karena melibatkan unit Pusintek Kemenkeu sebagai system developer.
5.4.2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
188
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
Gambar 2. Tampilan Aplikasi Mobile PPID Kemenkeu
Pengajuan permohonan melalui aplikasi e-PPID dan mobile PPID Kemenkeu memiliki keunggulan antara lain:
1. Pemohon dapat mengakses dan mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kemenkeu serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kemenkeu melalui satu aplikasi dengan mudah. Pemohon cukup melengkapi kolom isian pada aplikasi serta mengunggah data diri dan/atau data pendukung untuk mengajukan permohonan atau keberatan; dan
2. Pemohon dapat langsung meminta informasi yang dikuasai oleh Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu kepada PPID Kemenkeu. Pemohon tidak akan menemukan kesulitan untuk menentukan unit mana yang harus dituju untuk mendapatkan informasi, karena petugas layanan informasi akan langsung mengidentifikasi dan menyampaikan permohonan ke PPID Tingkat I.
Permohonan informasi publik yang masuk melalui aplikasi e-PPID dan mobile PPID diproses melalui layanan back office PPID Kemenkeu menggunakan aplikasi SIPPID (http://sippid.e-prime.kemenkeu.go.id/) yang berbasis internet. Melalui aplikasi SIPPID, petugas layanan informasi dapat melihat
identitas pemohon serta mencetak formulir permohonan secara langsung. Selanjutnya, jika terdapat perkembangan atas permohonan informasi tersebut, maka aplikasi SIPPID secara otomatis akan mengirimkan notifikasi melalui email kepada pemohon.
PPID Kemenkeu juga menggunakan media sosial untuk mewujudkan komitmen Kemenkeu atas keterbukaan informasi melalui edukasi kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik. Melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube, PPID Kemenkeu juga mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kemenkeu. Pengelolaan media sosial PPID Kemenkeu dilaksanakan secara profesional dengan terus mengikuti perkembangan terkini.
Lebih lanjut lagi, PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu menyampaikan informasi publik melalui saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Kemenkeu menyediakan menu informasi publik pada website Kemenkeu (www.kemenkeu.go.id) dan website Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi publik. Meski tiap Unit Eselon I memiliki website tersendiri untuk memfasilitasi perbedaan tugas dan fungsinya masing-
189
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
masing, namun akses informasinya tetap terintegrasi dalam website Kemenkeu.
Menu informasi publik dalam website tersebut menampilkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pada menu tersebut, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan Kemenkeu, rencana kerja dan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, realisasi pendapatan dan belanja negara, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkeu. Ketersediaan informasi yang sesuai
Pelaksanaan tugas PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu dibantu oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan kehumasan. Pada tahun 2018, PPID Kemenkeu telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan internal di bidang SDM sebagai berikut.
1. Pemberian materi mengenai layanan informasi publik melalui PPID untuk empat angkatan diklat kehumasan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Materi ajar yang diberikan selama lima jam latihan, meliputi:
A. Kebijakan keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Kemenkeu;
B. Identifikasi pihak terkait serta hak dan kewajibannya;
C. Panduan mengenai pemberian layanan informasi publik serta penanganan keberatan;
D. Panduan pemutakhiran serta pengujuan tentang konsekuensi;
E. Proses pelaporan; danF. Studi kasus pada PPID Kemenkeu
maupun Perangkat PPID Kemenkeu.
2. Bimbingan teknis aplikasi SIPPID generasi ke-2 yang diselenggarakan
dengan ketentuan UU KIP dan s ejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang user friendly diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan Kemenkeu.
Masing-masing unit perlu mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan. Demi memberikan kemudahan akses informasi dari Unit Eselon I Kemenkeu kepada masyarakat, PPID Tingkat I juga telah melakukan pemutakhiran konten pada menu informasi publik dan penyeragaman user interface pada website mereka masing-masing.
di enam kota, yaitu Balikpapan, Bandung, Batam, Makassar, Malang, serta Palembang. Bimbingan teknis ini ditujukan kepada petugas layanan informasi pada PPID Tingkat II serta PPID Tingkat III. Materi yang disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis tersebut antara lain mengenai proses bisnis, sumber data, fitur aplikasi, pengaturan unit dan user role, serta simulasi penggunaan SIPPID generasi ke-2.
3. Penyelenggaraan seminar dalam rangka 10 Tahun Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tema “Tantangan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kemenkeu di Era Digital”. Seminar tersebut menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi Pusat serta Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Materi seminar tersebut berguna untuk meningkatkan pemahaman Perangkat PPID Kemenkeu mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dan untuk memajukan pengelolaan layanan informasi publik agar sejalan dengan kemajuan teknologi di era digital.
5.4.2.2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik
190
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
Pada 2018, PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu telah menerima 474 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut: 1. 426 permohonan informasi publik
ditujukan kepada PPID Kemenkeu;
2. 16 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I;
3. 9 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat II; dan
4. 23 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat III
Grafik 1. Permohonan Informasi Publik PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu
Grafik 2. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kedudukan Hukum Pemohon
Ditinjau dari kedudukan hukum pemohon informasi publik, sebanyak 462 dari 474 permohonan informasi publik diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia kepada
PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu. Selain itu, dua permohonan informasi publik diajukan oleh kelompok orang dan sepuluh permohonan informasi publik diajukan oleh Badan
Hukum Indonesia Berdasarkan materi permohonan informasi publik yang
diajukan oleh pemohon informasi publik, dapat dirinci sebagai berikut. Sampai
5.4.3 Pelayanan Informasi Publik
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
PPID Tingkat III
PPID Tingkat II
PPID Tingkat I
PPID Kementrian Keuangan 426
16
9
23
Badan hukum Indonesia
Perorangan
Kelompok Orang
462
10
02
191
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
dengan tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 443 permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi dan 31 permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi untuk ditindaklanjuti pada tahun 2019.
Selain itu, pada tahun 2018 PPID Kemenkeu telah menyelesaikan 49 permohonan informasi yang diterima pada tahun 2017.
Berdasaran dari jangka waktu penyelesaiannya, dari 443 permohonan
informasi publik yang telah selesai ditanggapi tersebut dapat dirinci lagi sebagai berikut:
1. 365 permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan sepuluh hari kerja; dan
2. 78 permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu sebelas sampai dengan tujuh belas hari kerja.
Grafik 4. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik
Grafik 3. Jumlah Permohonan Berdasarkan Materi Permohonan Informasi Publik
0 50 100 150 200 250 300
LPDP
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Alokasi dan Realisasi APBN
Kekayaan Negara dan Lelang
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kepabeanan dan Cukai
Perpajakan
Pembinaan Profesi Keuangan
Kebijakan Fisikal
Kearsipan
Layanan Informasi Publik
Peraturan Perundan-undangan
CPNS Kementrian Keuangan
Kepegawaian
Pengaduan
Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang
266
73
39
30
15
14
11
5
5
5
2
2
2
2
1
1
1
78
>10
365
<10
192
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
Grafik 5. Ketersediaan Informasi Publik yang Diberikan kepada Pemohon
Sesuai ketersediaan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu, terdapat 443 permohonan yang selesai ditanggapi, yang meliputi:
A. 349 permohonan, informasinya diberikan seluruhnya;
B. 64 permohonan, informasinya diberikan sebagian;
C. 12 permohonan, informasinya tidak tersedia karena tidak dikuasai; dan
D. 18 permohonan ditolak karena informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan. maupun Perangkat PPID Kemenkeu.
5.4.4 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Pada tahun 2018, Kemenkeu telah menerima sepuluh keberatan dengan rincian sebagai berikut:
1. 4 keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Kemenkeu; dan
2. 6 keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Tingkat I.
Dari total sepuluh keberatan, satu keberatan berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat
dan satu keberatan berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Daerah. Kedua pokok sengketa informasi yang diajukan yaitu terkait dengan informasi publik mengenai barang milik negara yang berada di bawah penguasaan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain itu, pada tahun 2018 PPID Kemenkeu juga menyelesaikan lima sengketa informasi atas keberatan yang diajukan sebelum tahun 2018.
Grafik 6. Keberatan dan Sengketa Informasi Publik
0
01 02 03 04 05
50 100 150 200 250 300 350 400
Tidak dikuasai seluruhnya
Dikecualikan seluruhnya
Diberikan Sebagian
Diberikan Seluruhnya
7
6
5
4
3
2
1
0
349
64
18
12
4
1
5
6
1
193
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
5Ta
ta K
elol
a P
emer
inta
han
Bab
5.4.5. Capaian Kendala dan Rekomendasi
Selama tahun 2018, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu sebagai berikut:
1. Menetapkan Keputusan PPID Kemenkeu mengenai DIP dan Klasifikasi Informasi Kemenkeu Tahun 2018 pada awal tahun 2018;
2. Menetapkan Keputusan PPID Kemenkeu mengenai DIP dan Klasifikasi Informasi Kemenkeu Tahun 2019 pada bulan Desember 2018;
3. Memberikan layanan informasi publik dengan menyelesaikan sebanyak 447 permohonan informasi publik sampai dengan 31 Desember 2018, rata-rata waktu penyelesaiannya adalah 8,47 hari kerja;
4. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIPPID generasi ke-2 kepada Perangkat PPID Kemenkeu di enam kota, yaitu Balikpapan, Bandung, Batam, Makassar, Malang, dan Palembang;
5. Mewajibkan IKU “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik” kepada Pejabat Eselon III yang mempunyai tugas
dan fungsi kehumasan pada Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu untuk kontrak kinerja tahun 2018;
6. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPID Tingkat I di lingkungan Kemenkeu untuk mengetahui perkembangan layanan informasi publik dan menampung saran serta masukan guna meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik di Kemenkeu;
7. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menugaskan petugas layanan informasi untuk memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan; dan
8. Meraih peringkat pertama pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 untuk kategori Badan Publik Kementerian Kualifikasi Informatif, dengan total nilai 96,90.
PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu masih menemui beberapa kendala dalam
194
05
Tata
Kel
ola
Pem
erin
tah
anB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
pengelolaan layanan informasi publik, antara lain:
1. Belum meratanya pemahaman pegawai di unit-unit pemilik informasi mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga kadang masih diperlukan pembahasan yang cukup intensif untuk memenuhi permohonan informasi;
2. Belum adanya basis data/database yang terstruktur dan terintegrasi di internal Unit Eselon I maupun antarunit Eselon I yang dapat dipublikasikan kepada publik; dan
3. Belum adanya sistem transfer knowledge yang baik mengenai keterbukaan informasi publik dari pegawai yang lama kepada pegawai yang baru, sehingga pegawai yang dimutasi ke unit yang menangani layanan informasi publik memerlukan waktu lebih untuk memahami hal-hal terkait keterbukaan informasi publik.
Terdapat sejumlah rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu sebagai berikut:
1. Penyempurnaan aplikasi SIPPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi;
2. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit teknis (unit pemilik informasi), sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu mengenai informasi publik yang dikecualikan dan yang boleh diberikan kepada pemohon;
3. Penyusunan materi dasar keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Kemenkeu dalam berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai Kemenkeu. Selain itu, perlu pendalaman serta standardisasi materi keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada diklat kehumasan; dan
4. Pembahasan rencana pembuatan basis data/database yang terintegrasi antarunit Eselon I di lingkungan Kemenkeu yang berisi data statistik yang dapat diakses oleh publik.
195
05
Tata
Kel
ola
Pem
erin
tah
anB
abLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
06Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18B
ab0
6
196
Hu
bu
nga
n d
enga
n P
eman
gku
Kep
enti
nga
n
Lebih dari itu, semangat yang diberikan kopi untuk pecintanya, memang tidak ada gantinya. Tak hanya sekedar melancarkan roda perekonomian. Kopi juga membantu produktivitas rakyat Indonesia
Memberi Semangat, Meningkatkan Produktivitas
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
197
Hu
bu
nga
n d
enga
n P
eman
gku
Kep
enti
nga
n0
6B
ab
Indonesia melalui kementerian keuangan terlibat aktif dalam berbagai forum internassional.
198
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
06
1. Sistem Pengendali Gratifikasi Menteri Keuangan menggagas pembentukan EPD sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemitraan antara Kementerian Keuangan Indonesia dengan Australian Treasury. EPD merupakan forum dialog bagi perancang kebijakan di Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal, untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Pertemuan EPD kedelapan berlangsung pada 5 November 2018 di kantor Australian Treasury, Canberra. Empat isu utama yang dibahas pada EPD tahun ini meliputi, kondisi perekonomian terkini, kebijakan perpajakan digital, reformasi sistem dana pensiun, dan transformasi kelembagaan.
2. Indonesia–Japan Joint Working Group (JWG) 2018 JWG merupakan agenda tahunan Kementerian Keuangan Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang, yang juga melibatkan BI, OJK, Japan Financial Service Agency, dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Perhelatan JWG tahun ini diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2018 di Ubud, Bali, bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. JWG 2018 membahas isu-isu mengenai strategi pembiayaan risiko bencana, skema baru penjaminan proyek infrastruktur, penggunaan mata uang lokal pada perdagangan bilateral, kondisi terkini teknologi finansial khususnya pengaturan terhadap Cryptocurrency, serta perkembangan sektor keuangan. Berbeda dengan perhelatan JWG tahun-tahun sebelumnya, JWG kali ini mengedepankan prinsip kemitraan, yaitu kedua belah pihak saling menyampaikan pandangannya pada satu agenda.
3. Knowledge Sharing Program (KSP) untuk Negara Sahabat Sebagai salah satu implementing agency Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), Indonesia melalui Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melaksanakan dua program KSP dengan Kazakhstan dan Afghanistan pada tahun 2018. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari KSP adalah penetrasi pasar bagi knowledge Indonesia, baik dalam rangka pembukaan pasar non-tradisional untuk produk Indonesia maupun peningkatan volume perdagangan antara Indonesia dengan kedua negara tersebut. Keuntungan lainnya yang diperoleh Indonesia adalah dukungan negara-negara selatan terhadap peran dan posisi diplomasi Indonesia dalam forum-forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
4. Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Perjanjian P4M diharapkan dapat meningkatkan dan melindungi kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dari dua negara yang tergabung dalam P4M, serta memberikan kepastian dalam berbagai aspek investasi sehingga dapat memperbaiki iklim investasi. Isi dari perjanian P4M, atau Bilateral Investment Treaty (BIT), sangat beragam, sesuai dengan kesepakatan kedua negara yang melakukan perjanjian. Pada tahun 2018, Indonesia melaksanakan dua perundingan P4M, yakni perundingan lanjutan P4M Indonesia-Singapura yang dimulai sejak Oktober 2017 dan P4M Indonesia-Swiss yang dimulai sejak tahun 2009.
6.1 Kerja Sama Internasional
6.1.1. Kerja Sama Bilateral
199
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
5. Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) IA CEPA merupakan perjanjian kerja sama ekonomi yang mengatur ketentuan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, serta kerja sama teknis dan ekonomi. Secara spesifik, perjanjian tersebut mengatur mengenai ketentuan asal barang, custom procedure, perlindungan atas investasi, ketentuan perdagangan jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, jasa keuangan, dan sebagainya. Sejumlah komitmen yang disepakati kedua negara dalam IA CEPA di antaranya:
A. Kesepakatan terhadap ketentuan dan syarat asal barang impor ke Australia yang lebih terbuka, untuk mendorong kuantitas ekspor otomotif Indonesia ke Australia;
B. Indonesia berkomitmen untuk menghapus atau mengurangi tarif impor atas 10.252 barang Australia, termasuk di antaranya produk susu, buah, dan sayuran;
C. Menyepakati ketentuan tarif dan kuota yang lebih terbuka untuk impor sapi dari Australia;
D. Menjalankan komitmen akses pasar yang lebih terbuka sebagaimana tercantum di dalam AANZ FTA;
E. Indonesia memberi kesempatan bagi penyedia jasa pendidikan dari Australia untuk mendirikan institusi pendidikan tinggi di Indonesia melalui skema kemitraan;
F. Kedua negara berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama pada Technical and Vocational Education and Training (TVET);
G. Australia memberikan kesempatan bagi tenaga kerja
Indonesia untuk mengikuti program magang di Australia dan meningkatkan kuota work and holiday visa untuk warga negara Indonesia dari 1.000 menjadi 5.000 secara bertahap;
H. Memberikan kepastian terkait regulasi di sektor jasa keuangan, keterbukaan dalam penyusunan dan penerapan peraturan di sektor keuangan, dan jaminan tindakan non diskriminatif bagi penyedia jasa keuangan dari masing-masing negara;
I. Memberi jaminan dan panduan yang jelas dalam penerapan kebijakan prudensial maupun nilai tukar, serta menetapkan prosedur komunikasi dan koordinasi yang baik antara regulator kedua negara; dan
J. Memberi perlindungan bagi investor dari kedua negara, termasuk investor jasa keuangan, melalui suatu skema penyelesaian sengketa yang jelas dan berimbang.
6. Dukungan Pemberian Hibah kepada Indonesia untuk Mengembangkan KPBU dari Sisi Institusi oleh Pemerintah Kanada Pemerintah Kanada, sebagai salah satu anggota APEC, berkomitmen untuk mendukung pendirian Unit Public Private Partnership (PPP) di Kementerian Keuangan. Dukungan Pemerintah Kanada ditunjukkan dengan pemberian dana hibah sebesar USD15 juta melalui Trust Fund Bank Dunia yang akan dilaksanakan selama lima tahun, yakni hingga Desember 2020. Dana hibah ini dikelola melalui Bank Dunia dalam proyek Indonesia Infrastructure Finance Development (IIFD). Proyek IIFD-TF adalah proyek pasar pembiayaan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang kuat.
200
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
1. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) 2018 CGIF merupakan satu-satunya lembaga penjaminan dengan fokus utama pada pengembangan pasar modal melalui penguatan akses sektor swasta, khususnya pada penerbitan obligasi dalam mata uang lokal. CGIF bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong pengembangan mekanisme pembiayaan investasi jangka panjang di kawasan ASEAN+3. Kontributor CGIF terdiri dari 10 negara ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Republik Korea, dan Asian Development Bank (ADB) dengan total modal sebesar USD700 juta. Pada tahun 2018, terdapat kesepakatan untuk penambahan modal bagi seluruh anggota CGIF. Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat kepemilikan, yakni sebesar 1,8%, dengan tambahan penyertaan modal sebanyak USD9 juta. Pada pertengahan tahun 2018, Menteri Keuangan menandatangani Instrument of Subscription (IoS) dan menyampaikannya ke manajemen CGIF sebagai bentuk persetujuan Indonesia atas kenaikan modal CGIF. Agar tidak terlalu membebani anggaran negara, pembayaran tambahan kontribusi Indonesia akan dibayarkan dalam tiga tahap selama tiga tahun, mulai 2020 hingga 2022, dengan kontribusi setiap tahapnya sebesar USD3 juta.
2. The Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) 2018 CMIM merupakan multilateral liquidity support arrangement yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan likuiditas dan kesulitan neraca pembayaran jangka pendek saat terjadi krisis, serta sebagai pelengkap fasilitas bantuan pendanaan internasional yang telah ada. Partisipan CMIM terdiri dari seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara ASEAN+3 beserta Otoritas Moneter Hong Kong, RRT.
6.1.2. Kerja Sama Regional
A. Fleksibilitas terhadap periode dukungan CMIM IMF-Linked Portion;
B. Memperkuat mekanisme koordinasi dengan IMF;
C. Peningkatan kerangka kondisionalitas CMIM;
D. Reinforced review dan ex-post monitoring;
E. Meningkatkan syarat dan ketentuan pembiayaan; serta
F. Penyesuaian tugas untuk klausul kerahasiaan dan isu ambiguitas hukum lainnya.
Pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 (AFMGM+3) bulan Mei 2018 di Manila, Filipina, disepakati isu-isu utama revisi perjanjian CMIM yang mencakup:
Pada pertemuan Deputi Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFCDM+3) pada bulan Desember 2018 di Busan, Korea Selatan, para member CMIM telah menyetujui seluruh substansi revisi final perjanjian CMIM. Revisi final yang telah disetujui tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pertemuan AFMGM+3 pada bulan Mei 2019 untuk mendapatkan pengesahan.
3. ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) 2018 AMRO adalah suatu organisasi internasional yang didirikan sebagai inisiatif dalam forum kerja sama ASEAN+3. AMRO memiliki mandat melakukan pengawasan (surveillance) terhadap ekonomi makro dan sektor keuangan di kawasan, serta berperan penting membantu proses pengambilan keputusan aktivasi CMIM. Pada tahun 2018, AMRO telah menyelesaikan Annual Consultation Report dari 14 negara anggota dan mempublikasikan ASEAN+3 Regional Economic Outlook 2018.
201
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
Selama 2018, AMRO juga telah melaksanakan beberapa kegiatan penting, di antaranya penguatan kerangka dan metode analisis surveillance di kawasan melalui pengembangan Economic Review and Policy Dialogue (ERPD) Matrix, penguatan AMRO Regional Tracker dan stress-test, serta kolaborasi dengan IFIs, lembaga penelitian, dan external experts di kawasan. Capaian AMRO di tahun 2018, antara lain berhasil mempublikasikan Country Surveillance Report Indonesia pertama kalinya di situs AMRO sekaligus dapat memberikan bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas pegawai di beberapa K/L yang menangani surveillance, baik di luar maupun di dalam Kementerian Keuangan.
4. Asian Infrastructure Investment bank (AIIB) AIIB merupakan bank pembangunan multilateral yang bertujuan untuk membantu perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur dan produktivitas di Asia melalui investasi, serta mendorong kerja sama dan kemitraan regional untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan dengan institusi pembangunan bilateral maupun multilateral lain. Hubungan Indonesia dengan AIIB dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal, sejak awal pembahasan pembentukan di tahun 2014 hingga saat ini sebagai Governor Office AIIB untuk Indonesia. Pada 25-26 Juni 2018, AIIB melaksanakan sidang tahunannya yang ketiga di Mumbai, India, dengan tema Mobilizing Finance for Infrastructure: Innovation and Collaboration. Sidang tersebut dipimpin oleh Gubernur India sebagai ketua ST-AIIB dan Gubernur dari Kazakhstan dan Norwegia sebagai wakil ST-AIIB.
5. Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IECEPA) Pada awal Juli 2011, Indonesia melaksanakan perundingan pembentukan kerja sama dengan
negara-negara anggota The European Free Trade Association (EFTA), yakni Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Kerja sama tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara di Eropa. Penguatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara EFTA melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IECEPA) memungkinkan peningkatan dan diversifikasi perdagangan serta investasi dua arah. Setelah lima belas putaran perundingan, akhirnya kedua pihak menyepakati kerja sama dan menandatangani perjanjian pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta. Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak menyepakati kerja sama terkait perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, perlindungan hak milik, dan transparansi terkait pengadaan publik.
6. South East Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF) Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal aktif mendorong penguatan kerja sama pembiayaan bencana dalam tataran regional, khususnya ASEAN+3, yakni Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF). Badan Kebijakan Fiskal, mewakili Deputi Indonesia, menandatangani MoU pembentukan SEADRIF bersama Deputi Jepang, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Singapura pada tanggal 12 Desember 2018 di Busan, Korea Selatan. Pembentukan SEADRIF merupakan tindak lanjut dari pertemuan Regional Technical Working Group on Distaster Risk Finance and Insurance (RTWG-DRFI). SEADRIF bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara ASEAN+3 dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan bencana alam yang merupakan permasalahan serius di kawasan. ASEAN+3 menyepakati bahwa SEADRIF dibentuk sebagai platform kerja sama pembiayaan bencana yang bersifat umum dan fleksibel, sedangkan hal-hal teknis, termasuk ruang lingkup dan bentuk kerja sama, akan ditentukan sendiri oleh
202
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
masing-masing negara anggota. Pengambilan keputusan tertinggi SEADRIF dilakukan melalui SEADRIF Council of Members yang terdiri dari perwakilan Deputi Kementerian Keuangan negara-negara ASEAN+3 anggota SEADRIF, dengan kepemilikan suara setara. Keanggotaan Indonesia dalam Council of Members SEADRIF diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
7. Asia – Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Asia – Europe Meeting (ASEM) Forum APEC merupakan forum kerja sama inter-regional/trans-regional yang didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan meningkatkan akses pasar dan investasi antarkawasan. Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam Jalur APEC Finance Ministers’ Process (FMP) dengan prioritas agenda menjalankan kerja sama regional untuk mencapai kesejahteraan kawasan, termasuk memantau dan merespons perkembangan makro ekonomi
6.1.3. Kerja Sama Multilateral
1. Pertemuan G20 Indonesia terlibat aktif dalam forum kerja sama multilateral G20, yakni sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang berperan penting dalam merespon krisis finansial global. Kementerian Keuangan, melalui Badan Kebijakan Fiskal, berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan G20 sepanjang tahun 2018 selaku lead focal point dalam jalur keuangan G20. Di bawah kepresidenan Argentina di G20 tahun 2018, tema Building Consensus for Fair and Sustainable Development banyak didiskusikan dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
A. Global Economy & Framework for Growth G20 berkomitmen untuk tetap menggunakan semua alat kebijakan yang ada demi mencapai tujuan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan,
global, kawasan, dan negara anggota. Pada tahun 2018, di bawah Keketuaan Papua Nugini, APEC FMP menyepakati beberapa hal, di antaranya percepatan pembiayaan infrastruktur, peningkatan peran keuangan inklusif, dukungan bagi implementasi agenda base erosion and profit shifting (BEPS), dan urgensi pembiayaan dan asuransi risiko bencana (PARB) atau disaster risk financing and insurance (DRFI) dalam mitigasi risiko bencana. Sementara itu, ASEM merupakan forum dialog antara negara-negara Asia dan Eropa yang diadakan sekali dalam dua tahun dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan antarnegara melalui berbagai bentuk kerja sama. Pada April 2018 2018, pertemuan Menteri Keuangan ASEM diadakan di Sofia, Bulgaria, dengan agenda pembahasan perkembangan ekonomi terkini dari Asia dan Eropa serta tantangannya ke depan, ekonomi digital dan perpajakan, serta ancaman keamanan siber terhadap sistem keuangan di negara-negara anggota ASEM.
seimbang, dan inklusif. Kesepakatan ini diambil mengingat kondisi kekuatan perekonomian global yang tidak merata di semua negara.
B. Future of Work G20 berkomitmen untuk menciptakan Future of Work yang inklusif, adil, dan berkesinambungan. Komitmen ini diwujudkan dengan mendorong terciptanya pekerjaan layak, pelatihan vokasional dan pengembangan keterampilan/re-skilling pekerja, mengadakan dialog sosial terkait pekerjaan, mendukung formalisasi tenaga kerja termasuk pekerjaan dalam platform digital, dan membuat sistem perlindungan sosial yang kuat di masing-masing negara. Dalam upaya mewujudkan Future of Work, negara anggota juga berupaya mendorong peningkatan partisipasi angkatan
Kementerian Keuangan,
melalui Badan Kebijakan
Fiskal, berpartisipasi
aktif dalam setiap
pertemuan G20 sepanjang
tahun 2018 selaku lead
focal point dalam jalur
keuangan G20.
203
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
kerja dari kelompok yang kurang terwakili, termasuk para penyandang disabilitas.
C. Infrastructure G20 berupaya untuk menarik lebih banyak modal swasta untuk digunakan sebagai investasi infrastruktur. G20 berkomitmen untuk menghapuskan kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan mendukung Roadmap to Infrastructure as an Asset Class serta G20 Principles for the Infrastructure Project Preparation Phase. Agenda khusus G20 di bidang infrastruktur tersebut diciptakan untuk mencapai standardisasi kontrak, mengatasi kesenjangan data, dan meningkatkan instrumen mitigasi risiko.
D. International Financial Architecture
G20 berkomitmen untuk memperkuat jaring pengaman keuangan global yang berbasis kuota dan sumber daya yang memadai dengan IMF sebagai pusatnya; menyelesaikan The 15th General Review of Quotas pada Spring Meeting 2019; meningkatkan transparansi dan kesinambungan utang; meningkatkan praktik pembiayaan berkelanjutan, termasuk pembiayaan infrastruktur; serta mengatur crypto-assets untuk anti-pencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme sesuai dengan standar Financial Action Task Force (FATF).
E. International Tax G20 berkomitmen melanjutkan upaya untuk mewujudkan sistem pajak internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern 0
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
204
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
yang berdasar pada perjanjian pajak dan aturan transfer pricing, serta menyambut kerja sama internasional untuk memajukan kebijakan pajak yang pro-growth.
F. International Trade G20 menegaskan dukungannya terhadap reformasi World Trade Organization (WTO) untuk memperbaiki fungsinya dan akan meninjau perkembangannya pada KTT mendatang. Reformasi WTO dibutuhkan sebab saat ini kontribusi dari sistem perdagangan multilateral dinilai kurang maksimal untuk mencapai tujuan perdagangan internasional.
G. Buenos Aires Action Plan (BAP) BAP berisi respon kebijakan terhadap risiko outlook ekonomi global, termasuk tindakan
untuk mendukung arsitektur keuangan internasional dan sistem keuangan yang tangguh. Indonesia memasukkan beberapa kebijakan nasional ke dalam dokumen BAP, yaitu: (i) penerbitan peraturan tentang Transaksi Domestic Non-deliverable Forward (DNDF); (ii) implementasi Padat Karya Tunai (Cash for Work) di desa melalui Dana Desa; dan (iii) dukungan pendirian Kawasan Ekonomi Khusus yang terintegrasi. Selain itu, Indonesia berhasil memasukkan Bali Fintech Agenda ke dalam sesi Finance Regulation di BAP dan diselenggarakan secara perdana pada Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018. Agenda ini diadakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan peluang teknologi demi pertumbuhan inklusif dan mengurangi hambatan yang timbul dari ketimpangan dalam akses keuangan. 0
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
205
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
2. Organisation for Economic Co-operation (OECD) Sebagai upaya dalam mengoptimalkan kerja sama antara Indonesia dan OECD, Kementerian Keuangan telah melakukan sejumlah kegiatan di tahun 2018, di antaranya:
1. Penandatanganan Joint Work Programme (JWP) Indonesia – OECD 2019-2021;
2. Dukungan pelaksanaan OECD Economic Survey of Indonesia 2018;
3. Dukungan pelaksanan Green Growth Policy Review (GGPR) of Indonesia;
4. Program pengembangan kapasitas (capacity building); dan
5. Keikutsertaan delegasi Indonesia pada pertemuan-pertemuan penting OECD.
3. Dukungan Technical Assistance (TA) dari Asian Development Bank (ADB): Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery Sejak tahun 2016 hingga akhir tahun 2018, ADB telah memberikan dukungan kepada Kementerian Keuangan melalui DJPPR, c.q. Direktorat PRKN, melalui technical assistance (TA) untuk penguatan kapasitas negara dalam pengelolaan risiko fiskal, khususnya sebagai dampak dari percepatan pembangunan infrastruktur. Dukungan TA dapat membantu pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas Direktorat PRKN, termasuk dalam pengembangan kerangka pengelolaan risiko dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui asistensi dan capacity building. Beberapa output utama dari kerja sama tersebut antara lain:
A. Asistensi penilaian proposal jaminan beberapa proyek penugasan BUMN;
B. Pengembangan kerangka baru Infrastructure State-owned Enterprises Comprehensive Risk Monitoring Model sebagai upaya pengelolaan risiko pada BUMN yang diperluas dengan melihat dampak penugasan BUMN
A. Dukungan Bank Dunia melalui program Government Debt and Risk Management (GDRM) dalam rangka pengembangan kerangka kerja Sovereign-Asset and Liability Management (SALM) sejak tahun 2016.
B. Dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui peningkatan kapasitas terkait dengan infrastruktur panas bumi serta asuransi pertanian.
4. Dukungan dan Kerja Sama Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dari Lembaga Internasional Lainnya
5. Program Secondment Kemenkeu-ADB pada Office-Public Private Partnership ADB Manila Pada bulan September – November 2018, DJPPR mengirimkan delegasinya untuk mengikuti program secondment Kemenkeu-ADB pada Office-Public Private Partnership ADB Manila. Program tersebut bertujuan untuk membangun sinergi antarinstansi, transfer knowledge, dan enrichment program pengembangan pegawai. Selain itu, DJPPR melalui Direktorat PDPPI juga turut aktif dalam berbagai forum internasional seperti G20, Global Infrastructure Hub, dan Asean Infrastructure Fund.
terhadap sektor keuangan, khususnya perbankan;
C. Penyusunan model monitoring PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII);
D. Tinjauan Pengungkapan Risiko Fiskal pada Nota Keuangan APBN melalui perbandingan dengan international best practice dari lembaga keuangan internasional dan negara-negara lainnya; dan
E. Peningkatan kapasitas pegawai serta peningkatan upaya koordinasi antarunit pemerintah melalui berbagai kegiatan training, studi banding, dan focus group discussion (FGD).
206
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
6. WCO Council Session, 14-17 Mei 2018 WCO telah menyelenggarakan The 131th / 132th Sessions of the Customs Co-operation Council pada tanggal 14 – 17 Mei 2018 di Kantor Pusat WCO, Brussel. Pertemuan ini merupakan pertemuan tertinggi antarpemimpin administrasi kepabeanan anggota WCO yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Topik pembahasan utama pertemuan tahun ini adalah customs related measures contained in the WTO Trade Facilitation Agreement (TFA), security initiatives, combating illicit financial flows, dan customs-tax-cooperation. Indonesia mendukung pencalonan perwakilan dari Jepang, Kunio Mikuriya, sebagai Sekjen WCO untuk periode ketiga sekaligus periode terakhir dalam pemilihan di WCO Council Session. Keputusan Indonesia tersebut didasarkan dengan pertimbangan kepentingan ASEAN, terutama Indonesia, dalam forum internasional, yakni bahwa Sekjen WCO harus:
A. mendukung posisi Indonesia untuk menghapus moratorium pengenaan Bea Masuk untuk barang–barang yang ditransmisikan secara elektronik di WTO atau di pertemuan internasional lainnya;
B. segera melakukan pembahasan lebih detail terkait digital products di WCO;
C. dapat melakukan reformasi dan modernisasi organisasi WCO untuk mengantisipasi isu–isu baru di bidang kepabeanan serta menambah direktorat di WCO; dan
D. memperjuangkan kepentingan negara-negara anggota ASEAN.
7. World Customs Organization (WCO) Permanent Technical Committee (PTC) Pertemuan PTC merupakan pertemuan rutin yang membahas dan memberikan persetujuan atas hasil laporan-laporan pertemuan
atau sidang semua working group (WG) dan sub-committee yang diselenggarakan oleh WCO. Pertemuan PTC dilaksanakan pada tanggal 16-20 April 2018 di Kantor Pusat WCO, Brussel. Pertemuan WG dan sub-committee sebelumnya yang dibahas dalam pertemuan PTC antara lain, Working Group E-commerce (WGEC), Working Group on the WTO TFA, Information Management Sub-Committee, Integrity Sub-Committee, serta pembahasan ISCM,TRS, dan Disruptive Technology. Beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam pertemuan ini yaitu:
A. Kementerian Keuangan melalui DJBC perlu memperhatikan Immediate Release Guidelines (IRG) yang telah disusun untuk melengkapi Cross Border E-Commerce Framework of Standards, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penyesuaian peraturan/ketentuan terkait dengan importasi produk-produk e-commerce;
B. DJBCdiharapkan dapat melanjutkan pengembangan program AEO dan juga rencana kerja sama MRA dengan beberapa negara, sehingga manfaat program AEO ini dapat dirasakan oleh semua pihak; serta
C. DJBC perlu melakukan antisipasi atas perkembangan disruptive technologies, seperti biometrics, drone/unmanned aerial vehicles, artificial intelligence (AI), virtual reality (VR), dan internet of things (IoT), terutama untuk pemanfaatannya dalam membantu proses kepabeanan yang efektif dan efisien sebagai implementasi Future of Customs ke depan.
8. The WCO Global Security Conference The WCO Global Security Conference dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Oktober 2018 di Brussels, Belgia dan
207
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
dihadiri lebih dari 150 delegasi yang berasal dari 75 negara anggota dan Organisasi Internasional lainnya. Konferensi ini diadakan sebagai bagian dari WCO Security Program untuk menandai peringatan tiga tahun adopsi Punta Cana Resolution. Konferensi menyoroti peran dan kontribusi administrasi pabean terhadap keamanan global. Konferensi ini fokus membahas program-program keamanan serta kegiatan dan inisiatif utama negara anggota, yang meliputi Strategic Trade Control Enforcement (STCE), Program Global Shield (PGS), Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record System (PNR), Small Arms and Light Weapons (SALW), dan Financing Terrorism. Pertemuan ini menghasilkan salah satu kesimpulan utama, yakni kebutuhan kerja sama bea cukai dan polisi. Kebutuhan tersebut membuat Kementerian Keuangan melalui DJBC perlu menambah peralatan pendukung pengawasan di lapangan, terutama di jalur rawan. Selain itu, landasan hukum pengawasan terhadap terorisme dan kejahatan transnasional perlu diperkuat dengan menyusun peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan pasal 64a dan penguatan dasar hukum PNR Gov ke dalam UU Kepabeanan berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Demi menunjang kebutuhan pengawasan, DJBC perlu membentuk National Targetting Centre yang mengintegrasikan semua sistem pengawasan barang, orang, sarana pengangkut, dan pergerakan uang tunai. Selain itu, DJBC perlu meningkatkan kerja sama, sinergi, dan pertukaran data dengan K/L lainnya yang memiliki kewenangan terkait pengawasan secara umum maupun secara khusus terkait anti terorisme dan pengawasan pembiayaan terorisme Di lingkup kerja sama internasional, saat ini Kementerian Keuangan melalui DJBC terlibat dalam Asia Pacific Security Project yang diinisiasi
WCO sejak tahun 2017. Keterlibatan DJBC dalam kerja sama tersebut perlu didukung oleh komitmen negara anggota WCO lainnya untuk mendorong upaya peningkatan kapasitas SDM maupun organisasi, sehingga pengawasan terhadap ancaman terorisme di kawasan Asia Pasifik dapat terlaksana dengan baik.
9. APEC Sub Committee on Customs Procedures (SCCP) dan APEC Customs Business Dialogue (ABCD) SCCP adalah forum pertemuan rutin pada forum APEC yang berada di bawah Committee on Trade and Investment (CTI). SCCP dibentuk pada tahun 1994 dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur kepabeanan di kawasan, memastikan barang dan jasa dapat bergerak dengan lebih efisien, efektif, dan aman serta untuk merekonsiliasi dan memfasilitasi pengawasan perbatasan. Pada 8-12 Agustus 2018, SCCP 2 dilaksanakan di Port Moresby, Papua Nugini, yang merupakan rangkaian kegiatan APEC SOM3 tiap tahun oleh APEC. SCCP dilaksanakan untuk membahas tindak lanjut, hasil, serta perkembangan program pada masing-masing komite dan kelompok kerja. Pertemuan SCCP 2 diawali oleh APEC Customs-Business Dialogue (ACBD) yang membahas hal terkait kerja sama antara administrasi pabean dan sektor bisnis dalam rangka menjamin keamanan dunia usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti dari pertemuan tersebut antara lain:
A. Beberapa ekonomi di kawasan ASEAN menyampaikan keinginannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang inisiatif dan pengalaman DJBC dalam menangani cross border e-commerce, seperti Filipina dan Vietnam yang masih pada tahap awal terkait penangangan barang cross border e-commerce.
B. Melihat kebutuhan tersebut,
208
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
10. The European Free Trade Association (EFTA) Wrap Up Meeting Perundingan Indonesia – EFTA CEPA (IE-CEPA) Pertemuan IE-CEPA yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, pada 29-31 Oktober 2018 ini merupakan tindak lanjut pertemuan perundingan putaran ke-15bis IE CEPA di Yogyakarta pada tanggal 27-31 Agustus 2018. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan beberapa pending issue, di antaranya terkait bea keluar, jangka waktu verifikasi, dan bentuk informasi origin criteria. Selain itu, beberapa kesepakatan lain dalam pertemuan tersebut mencakup: (i) pasal yang mengatur tentang bea keluar telah disepakati untuk dihapuskan dalam Chapter Trade in Goods; (ii) ketua Tim Perunding telah mengambil keputusan berdasarkan perintah Menteri Perdagangan, yakni package deal jangka waktu verifikasi 3 bulan diberi opsi perpanjangan 3 bulan, sedangkan bentuk origin declaration akan menerima proposal usulan EFTA namun EFTA tetap mengakui sistem di Indonesia yang membutuhkan informasi terkait origin criteria; (iii) berkaitan dengan hasil pertemuan tersebut dan
arahan pimpinan, delegasi DJBC belum menyetujui kesepakatan yang dimaksud seraya menunggu keputusan Wakil Presiden RI. Beberapa poin pembahasan dan keputusan dari pertemuan tersebut dibahas kembali dalam rapat terbatas Wakil Presiden RI pada tanggal 31 Oktober 2018 guna meluruskan informasi.
11. Perundingan Putaran ke-5 Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) Perundingan putaran ke-5 IEU CEPA tanggal 9-13 Juli 2018 di Brussels, Belgia, merupakan tindak lanjut perundingan putaran sebelumnya pada tanggal 19 s.d. 23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah. Delegasi Indonesia (delri) dalam IEU CEPA dipimpin oleh Iman Pambagyo selaku Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI beserta perwakilan dari beberapa K/L teknis terkait. Delri DJBC diwakilkan oleh pejabat dari Direktorat KIAL, Direktorat Teknis Kepabeanan, serta Atase Keuangan/Bea Cukai pada KBRI Brussels. Perundingan IEU CEPA dilaksanakan meliputi 17 working group di antaranya: Trade in Goods (TIG), Trade in Services (TIS), Investment, Trade and Sustainable Development (TSD), Customs and Trade Facilitation (CTF), Rules of Origin (ROO), Dispute Settlement, Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), Trade Remedies, Competition (Including Subsidies and SOEs), Intellectual Property Rights (IPR including Gis), Economic Cooperation and Capacity Building (ECCB), Governement Procurement, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), Technical Barriers to Trade (TBT), Investment Court System, Transparancy, dan Institutional and Final Provision Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari perundingan IEU CEPA 2018 adalah sebagai berikut:
DJBC perlu memberikan capacity building kepada entitas-entitas ekonomi terkait. Peluang ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperoleh dukungan entitas lain untuk mencapai kepentingan Indonesia lainnya, misalnya dukungan pada isu strategis pencabutan moratorium customs duties on electronic transmission secara permanen.
C. DJBC perlu memperhatikan dan mencontoh pengalaman ekonomi anggota APEC lainnya dalam perluasan pemberian sertifikasi AEO kepada perusahaan SMEs. Langkah ini diperlukan agar basis perusahaan AEO menjadi lebih banyak dan menguntungkan posisi Indonesia bila akan mengadakan MRA dengan ekonomi negara lain. Sebagaimana kondisi di Tiongkok yang memiliki ribuan perusahaan AEO dengan kategori-kategori kelas yang bervariasi.
A. WG on Customs and Trade Faciliation
• Menindaklanjuti isu pre-shipment inspection dengan
209
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
• Menindaklanjuti usulan EU terkait importer’s knowledge, Indonesia mengusulkan agar pengaturan tersebut dapat dicantumkan dalam annex tersendiri atau dalam aturan domestik EU.
• Indonesia tidak dapat menerapkan sistem multiple shipment, sebab berdasarkan ketentuan yang ada saat ini, IT system hanya memberlakukan setiap SKA digunakan hanya untuk satu kali.
B. WG on Customs and Trade Faciliation
C. WG on Trade in Goods Memantau perkembangan pembahasan draft text khususnya terkait dengan kebijakan bea keluar.
D. WG on Trade in Services – Digital Trade Mendorong pengenaan bea masuk atas impor melalui transmisi elektronik (e-commerce), serta menegaskan terminologi e-commerce tersebut termasuk kategori barang sebagaimana tercantum pada pasal 8B ayat (2) UU Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006. keluar.
E. WG on Trade in Services – International Maritime Indonesia memberikan masukan lebih lanjut mengenai Customs Broker sebagai tanggapan terhadap usulan EU yang menggunakan terminologi Customs Clearance Services.
berkoordinasi bersama K/L teknis terkait.
• Protokol Mutual Adminstrative Assistance in Customs Matters (MAA) perlu dibahas di tingkatan yang lebih tinggi dan bukan di WG ROO atau CTF.
12. World Trade Organization (WTO) Pertemuan WTO Open-Ended Informal Meeting on Work Programme on E-commerce (WPEC) Pertemuan WPEC yang dipimpin oleh Chairman General Council Junichi Ihara, Kepala Perwakilan Tetap Jepang di Jenewa, telah dilaksanakan di kantor pusat WTO, Jenewa pada tanggal 27 November 2018. Pertemuan ini penting untuk menampung aspirasi negara-negara anggota terkait perkembangan ekonomi digital dan tren perdagangan barang ekspor/impor yang mulai bergeser dari pola perdagangan fisik menjadi perdagangan barang digital melalui transmisi elektronik. Sebelumnya, delri mengadakan rapat konsolidasi dengan Dubes LBPP RI/Watapri di Jenewa pada 26 November 2018 untuk mematangkan strategi penyampaian posisi dalam pertemuan. Selain itu, delri juga mengadakan informal bilateral meeting dengan Perwakilan Tetap Afrika Selatan, India, dan Pakistan di WTO Jenewa untuk saling bertukar pandangan terkait isu yang akan dibahas. Dari hasil pertemuan tersebut, Indonesia akan melakukan pendekatan moderat untuk mendukung sikap tegas Afrika Selatan dan India dalam menolak moratorium customs duties on electronic transmission. Berdasarkan perkembangan isu dalam pertemuan ini, Kementerian Keuangan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: (i) dalam penyampaian aspirasi/kepentingan Indonesia dalam forum internasional, khususnya WTO, perlu memperhatikan tempo yang disesuaikan dengan pertimbangan perkembangan/dinamika di tingkat nasional; (ii) terus memantau perkembangan isu ini termasuk sikap dan posisi negara-negara pendukung maupun penentang moratorium. Indonesia perlu memperhatikan sikap dan posisi negara-negara penentang moratorium yang
210
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
dapat berubah, misalnya karena munculnya kompromi kepentingan domestik dengan para negara anggota pendukung moratorium; (iii) memperkuat sinergi antara K/L terkait dalam rangka menyelaraskan pemanfaatan momentum ini untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan nasional. K/L perlu menyelaraskan strategi dalam menghadapi stakeholder terkait digital ekonomi.
13. Pertukaran Informasi Perpajakan Sepanjang tahun 2018, Indonesia melaksanakan beberapa kegiatan terkait pertukaran informasi perpajakan berikut:
A. Pengiriman dan penerimaan 156 Exchange of Information (EOI) on Request, baik yang merupakan permintaan dari Indonesia kepada Yurisdiksi Mitra (outbound), maupun sebaliknya (inbound).
B. Sebagai tindak lanjut penemuan data yang bermanfaat bagi yurisdiksi lain, dilakukan 82 Spontaneous EOI, baik yang dikirim oleh Indonesia kepada Yurisdiksi Mitra (outbound), maupun sebaliknya (inbound).
C. Pengiriman dan penerimaan sepuluh Automatic EOI for Withholding Taxes, baik yang dikirim oleh Indonesia kepada Yurisdiksi Mitra (outbound), maupun sebaliknya (inbound).
D. Pelaksanaan kali pertama Automatic EOI for Country by Country Report (CBCR), baik yang dikirim oleh Indonesia kepada
14. Pertukaran Informasi Perpajakan DJP aktif mengirim delegasi pada forum internasional yang diselenggarakan di negara mitra, maupun pada kegiatan berskala internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Sepanjang tahun 2018, DJP mengikuti 48 kegiatan forum internasional melalui face-to-face meeting maupun video conference.
Yurisdiksi Mitra (outbound), maupun sebaliknya (inbound). Secara spesifik, Indonesia menerima Laporan Per Negara dari 33 negara/yurisdiksi dan mengirim Laporan Per Negara ke empat belas negara/yurisdiksi.
E. Pelaksanaan kali pertama Automatic EOI for Financial Account Information, yang dikirim oleh Indonesia kepada Yurisdiksi Mitra (outbound) maupun sebaliknya (inbound). Pada kegiatan ini, Indonesia menerima informasi keuangan Wajib Pajak Indonesia dari 65 negara/yurisdiksi dan mengirim informasi keuangan Subjek Pajak Luar Negeri ke 54 negara/yurisdiksi.
F. Penandatanganan Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports (BCAA on CBCR) antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Perjanjian ini memungkinkan Indonesia dan Amerika Serikat bertukar Laporan Per Negara secara periodik, agar risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) berkurang.
1. Green Climate Fund (GCF) Salah satu sumber pendanaan iklim internasional yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia adalah Green Climate Fund (GCF). GCF dibentuk untuk mendukung upaya negara-negara berkembang
6.1.4. Kerja Sama Pembiayaan Perubahan Iklim
dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Sampai dengan tahun 2018, GCF telah mengumpulkan komitmen pendanaan dari berbagai negara maju dan berkembang sebesar USD10,3 miliar.
Sepanjang tahun 2018,
Indonesia melaksanakan
beberapa kegiatan terkait
pertukaran informasi
perpajakan
211
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
A. Program pendanaan untuk de-risking eksplorasi panas bumi;
B. Program pendanaan untuk energi terbarukan; dan
C. Project Preparation Facility Proyek BRT Semarang.
A. Menyusun Program Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga;
B. Menerbitkan No Objection Letter (NOL) atau surat persetujuan terhadap proposal pendanaan atas proyek atau program;
C. Memberikan rekomendasi atau menominasikan lembaga untuk mendapatkan akreditasi dari GCF;
GCF beroperasi menggunakan pendekatan berbasis negara (country-driven approach) yang dijalankan oleh National Designated Authority (NDA) masing-masing negara. Berdasarkan KMK No. 756/KMK.010/2017, Kepala Badan Kebijakan Fiskal ditetapkan sebagai NDA GCF Indonesia mewakili Menteri Keuangan yang memiliki tugas sebagai berikut:
Pada tahun 2018, Sekretariat NDA GCF telah melaksanakan peninjauan terhadap beberapa proposal proyek/program dalam rangka penerbitan NOL sebagai berikut:
D. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional; dan
E. Memberikan persetujuan terhadap pemberian dukungan kesiapan (readiness support) untuk memastikan ketersediaan akses dan efektivitas penggunaan dana dukungan kesiapan GCF.
212
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
A. Bonn Climate Change Conference (SBSTA-48, SBI-48, APA1.5) di Bonn, Jerman, tanggal 30 April s.d 10 Mei 2018, membahas rincian implementasi Paris Agreement yang harus diselesaikan pada tahun 2018 (COP 24);
2. Conference of Parties 24 United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 24 UNFCCC) Pada pertemuan COP 24 di Katowice, Polandia, Kementerian Keuangan bertindak sebagai lead negotiator pada kelompok pembahasan climate finance. Pada tahun 2018, UNFCC juga menyelenggarakan serangkaian pertemuan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan COP 24, antara lain:
B. UNFCCC Additional Sessions of the Subsidiary Bodies di Bangkok, Thailand, pada 4-9 September 2018, memiliki agenda utama pembahasan Paris Agreement Working Program (PAWP) yang harus diselesaikan pada tahun 2018 (COP 24); dan
C. Katowice Climate Change Conference (COP24/CMP14/CMA1.3, SBSTA49, SBI49) UNFCCC di Katowice, Polandia, tanggal 2-14 Desember 2018, membahas rincian implementasi Paris Agreement yang harus diselesaikan pada tahun 2018.
Bab
06
Hu
bu
nga
n d
enga
n P
eman
gku
Kep
enti
nga
nLa
por
an T
ahu
nan
Kem
entr
ian
Keu
anga
n 2
018
213
Satu Hari Bersama Pelajar Indonesia Sebagai lembaga publik, Kementerian Keuangan meyakini adanya kebutuhan institusi untuk meningkatkan kepemilikan institusional dan citra yang dekat dengan masyarakat. Salah satu wujud dari kebutuhan tersebut adalah penyelenggaraan Kemenkeu Mengajar untuk kali ketiga pada tahun 2018. Kemenkeu Mengajar adalah kegiatan mengajar selama satu hari di sekolah dasar negeri terpilih di berbagai kota di Indonesia. Relawan pengajar kegiatan Kemenkeu Mengajar terdiri dari para pejabat maupun pegawai di lingkungan Kemenkeu.
Kemenkeu Mengajar pertama kali digagas secara independen oleh beberapa pegawai Kemenkeu di tahun 2016 sebagai bentuk gerakan sosial di kalangan pegawai. Gagasan kegiatan ini muncul karena didukung oleh adanya kebutuhan keseimbangan dalam kehidupan kerja para pegawai (worklife balance) serta kepedulian sosial mereka. Selanjutnya, kegiatan ini didukung penuh oleh pimpinan Kemenkeu dan direncanakan untuk diselenggarakan secara rutin setiap tahun.
Pada tahun ketiga pelaksanaannya, Kemenkeu Mengajar hadir dengan tema “Dari Kami Untuk Negeri”. Kegiatan Kemenkeu Mengajar memiliki misi untuk meningkatkan kepedulian sosial berbasis kesukarelaan di lingkungan Kemenkeu. Sesuai dengan asas suka rela, kegiatan ini dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBN. Para relawan yang menjalankan tugas mengajar juga tidak diberi bayaran. Sebaliknya, para pegawai menanggung secara pribadi biaya yang dikeluarkan, termasuk ongkos tiket dan akomodasi bagi relawan yang mengajar di luar kota tempat domisilinya.
Pelaksanaan Kemenkeu Mengajar memberi kesempatan bagi para relawan untuk berperan sebagai guru siswa-siswi sekolah dasar selama satu hari. Relawan pengajar juga memberikan pengenalan mengenai profesinya di Kemenkeu, pemaparan terkait keuangan negara secara sederhana, serta ajakan kepada para siswa untuk ikut berkontribusi bagi negeri. Dalam menjalankan tugasnya, para relawan pengajar perlu menerapkan sikap dasar, antara lain suka rela, kerja sama, turun tangan, ramah dan menyenangkan, serta tulus. Para relawan dibekali dengan pengetahuan pedagogic skills for classroom management, sedangkan para dokumentator dibekali dengan pengayaan visual literacy serta Entire Detail Frame Angel Time (EFDAT).
Tahun ini, Kemenkeu Mengajar dilaksanakan pada 22 Oktober 2018 di 67 kota pada 34 provinsi Indonesia. Kegiatan Kemenkeu Mengajar tahun 2018 melibatkan sebanyak 58.799 siswa penerima manfaat di 174 sekolah dasar negeri di Indonesia.
Jumlah relawan Kemenkeu Mengajar tahun 2018 yang terlibat adalah sebanyak 2.676 pegawai. Selain itu, terdapat 915 panitia kegiatan yang berasal dari pegawai Kemenkeu pusat, maupun kantor vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia. Tidak hanya pegawai Kemenkeu, pelaksanaan Kemenkeu Mengajar tahun 2018 juga melibatkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, hingga seluruh jajaran Eselon I di lingkungan Kemenkeu sebagai relawan pengajar dalam kegiatan ini.
Berikut adalah perkembangan kegiatan Kemenkeu Mengajar sejak mulai dilaksanakan pada tahun 2016.Animo
6.2 Tanggung Jawab Sosial
592
34
1.588
138
2.676
174
KeteranganNo 2016 2016 2016
01
02
Jumlah Relawan (di luar panitia) Jumlah sekolah
214
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
6
6
9.774
51
28
36.614
67
34
58.799
NotesNo 2016 2016 2016
03
04
Kota
Provinsi
Jumlah Siswa
Source: Kemenkeu Mengajar Team
pegawai dan masyarakat terhadap kegiatan Kemenkeu Mengajar semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat eksposur pemberitaan yang tinggi terhadap Kemenkeu Mengajar di media massa nasional maupun lokal, khususnya media online dan media sosial. Terdapat 56 berita positif yang mengulas Kemenkeu Mengajar 2018 dengan cakupan pemberitaan hingga 100%. Selain itu, Kemenkeu juga gencar mempublikasikan kegiatan ini pada laman media internal maupun media sosial resminya.
Berbagi Rasa dan Empati untuk Kehidupan Kemenkeu melalui Balai Kesehatan Kemenkeu bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menginisiasi pelaksanaan kegiatan donor darah setiap tahun. Kegiatan donor darah diselenggarakan oleh Kemenkeu setiap tiga bulan sekali, yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Kegiatan donor darah merupakan wujud solidaritas dan kepedulian sosial pegawai Kemenkeu kepada sesama. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat di kalangan pegawai.
Kegiatan donor darah tahun 2018 berhasil mengumpulkan 4,31 ton darah selama kurun waktu Januari hingga Oktober 2018. Perolehan kantong darah yang sesuai dengan harapan tesebut merupakan akumulasi dari pelaksanaan
kegiatan donor darah di kantor pusat maupun kantor vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan donor darah di kantor pusat Kemenkeu yang dilaksanakan selama empat kali dalam setahun, diikuti oleh 4.508 pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 620 pegawai tidak lolos sebagai calon pendonor setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Kegiatan donor darah di kantor pusat mampu mengumpulkan sebanyak 3.888 kantong darah. Jumlah tersebut setara dengan 1.360.800 cc atau 1,44 ton darah, untuk ukuran 350 cc untuk masing-masing kantong darah yang dikumpulkan.
Di sisi lain, pelaksanaan donor darah di kantor vertikal Kemenkeu diadakan serentak pada saat Acara Hari Oeang RI di masing-masing wilayah. Kegiatan donor darah di kantor vertikal diikuti oleh 8.477 pegawai dan berhasil mengumpulkan 2.710.400 cc atau 2,87 ton darah.
Aksi solidaritas dan kepedulian para pegawai Kemenkeu kepada sesama juga diterapkan pada berbagai kegiatan lainnya. Pada tahun 2018, Kemenkeu mendukung penuh dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam di Indonesia, antara lain Nusa Tenggara Barat, Palu dan Donggala, serta Banten dan Lampung Selatan.
215
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
180
6H
ub
un
gan
den
gan
Pem
angk
u K
epen
tin
gan
Bab
Sum
ber
Day
a M
anu
sia
216
Lap
oran
Tah
un
an K
emen
tria
n K
euan
gan
20
18
218
