MODUL PRAKTIKUM · MODUL PRAKTIKUM AUDITING 2 LABORATORIUM AKUNTANSI MENENGAH UNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2020/2021 Penanggung Jawab: Dr. Budi Santoso, SE., MM Alfia Fiferi Mangku Ananda

MODUL PRAKTIKUMAUDITING 2

LABORATORIUM AKUNTANSI MENENGAHUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2020/2021

Penanggung Jawab:Dr. Budi Santoso, SE., MM Alfia Fiferi Mangku

Ananda Prastyani Annisya Dita Pratiwi Diaz Ayu Frida

Rafika Dessy Wulandari Rahayu Agriani Tri Ayu Agustini

Disusun Oleh:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya

sehingga modul praktikum Auditing 2 & Prak ini dapat diselesaikan.

Modul ini disusun bertujuan untuk menunjang praktikum Auditing 2 & Prak.

Diharapkan dengan modul ini para praktikan dapat mendapat wawasan tentang materi

praktikum yang diajarkan. Modul ini berisi contoh soal yang dibahas serta latihan-latihan

soal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Modul ini masih terdapat banyak

kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman, oleh karena itu penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata kami selaku penulis yang terdiri dari tim litbang audit mengucapkan

terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan modul ini. Semoga

bermanfaat bagi pembaca semuanya.

Jakarta, 14 Februari 2021

Tim Litbang Audit

Auditing 2 & Prak Page 2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................................................... 1

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................2

DAFTAR ISI.............................................................................................................................3

BAB I

PEMERIKSAAN ASET TIDAK BERWUJUD

Pendahuluan ....................................................................................................................................... 4

Tujuan Pemeriksaan Aset Tidak Berwujud ............................................................................... 4

Jenis-jenis Aset Tidak Berwujud .................................................................................................. 5

Amortisasi Aset Tidak Berwujud ................................................................................................. 6

Contoh Kasus ................................................................................................................6

Kasus ................................................................................................................................................... 8

BAB II

PEMERIKSAAN LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pendahuluan ..................................................................................................................................... 9

Tujuan Pemeriksaan (Audit Objectives) Liabilitas Jangka Pendek .................................. 10

Prosedur Pemeriksaan Liabilitas Jangka Pendek ................................................................... 11

Langkah Awal Penggunaan Software ACL ............................................................................ 14

Fungsi ACL ...................................................................................................................................... 20

Kasus dan Jawaban ......................................................................................................................... 21

BAB III

PEMERIKSAAN EKUITAS

Pendahuluan ..................................................................................................................................... 22

Sifat Permodalan ............................................................................................................................. 22

Tujuan Pemeriksaan Ekuitas ....................................................................................................... 25

Perlakuan Akuntansi Terhadap Ekuitas ......................................................................26

Pengungkapan Modal Saham ...................................................................................................... 27

Jurnal Ekuitas ................................................................................................................................... 28

Sistem dan Prosedur Penilaian .................................................................................................... 31


BAB I

PEMERIKSAAN ASET TIDAK BERWUJUD

A. PENDAHULUAN

Aktiva Tetap Tak Berwujud (Intangible Asset) merupakan aktiva tetap yang secara fisik tidak dapat dilihat bentuknya, akan tetapi memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan. Asset tidak berwujud adalah asset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Sifat Asset Tak Berwujud menurut Sukrisno Agoes (2004) adalah :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2. Tidak mempunyai bentuk, sehingga tidak bisa dipegang, diraba atau dilihat.

3. Diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup

material.

Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka pengeluaran untuk memperoleh atau

menciptakan sendiri aktiva, diperlakukan sebagai Beban pada saat terjadinya.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN ASET TIDAK BERWUJUD

1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas asset tak

berwujud.

2. Untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan dan penghapusan asset tak

berwujud didukung oleh bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejaabat

perusahaan yang berwenang.

3. Untuk memeriksa apakah asset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan masih

mempunyai kegunaan dimasa yang akan datang yang manfaatnya lebih dari satu

tahun.

4. Untuk memeriksa apakah amortisasi asset tak berwujud dilakukan sesuai dengan

standart akuntansi keuangan ETAP/PSAK/IFRS.

5. Untuk memeriksa apakah hasil atau pendapatan yang diperoleh dari asset tak

berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan.

6. Untuk memeriksa apakah penyajian asset tak berwujud dalam laporan keuangan

sudah dilakukan sesuai dengan standart akuntansi keuangan ETAP/PSAK/IFRS.


C. JENIS-JENIS AKTIVA TIDAK BERWUJUD

1. Hak Paten

Adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan atau menciptakan

sesuatu yang baru agar pihak yang menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru

tersebut dapat memanfaatkan dan mengelolanya selama jangka waktu yang telah

ditetapkan. Amortisasi Hak Paten dapat dihitung atas dasar waktu atau atas dasar unit

yang diproduksi dan dapat dikredit langsung ke akun Paten.

2. Hak Cipta (Copy Right)

Adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas karya-karya tulisan dan seni yang

dihasilkan. Hak Cipta tidak dapat diperbaharui. Masa manfaat hak cipta lebih pendek

dari umur hukumnya. Amortisasi Hak Cipta dilakukan dengan mendebet rekening

biaya dan mengkredit rekening Hak Cipta.

3. Merek Dagang dan Nama Dagang

Adalah suatu kata, frase atau symbol yang membedakan atau mengidentifikasikan

suatu perusahaan atau produk tertentu. Umur merek dagang, nama dagang atau nama

perusahaan dapat tak terbatas namun biaya harus diamortisasikan selama periode yang

mendapatkan manfaat tidak melebihi 40 tahun.

4. Leasehold

Adalah suatu persetujuan kontraktual antara lessor (pemilik property) dan lesse

(penyewa property) yang memberikan hak kepada lesse untuk menggunakan property

tertentu yang dimiliki oleh lessor, selama periode waktu tertentu sebagai imbalan atas

pembayaran kas yang telah ditetapkan dan pada umumnya secara periodik.

5. Franchise

Adalah hak yang diperoleh untuk melakukan suatu usaha tertentu, atau memasarkan

produknya, sekaligus mengikuti pola usaha, cara pengelolaan, penggunaan logo

maupun penggunaan alat usaha tertentu yang aslinya dimiliki oleh perusahaan yang

memberikan hak franchise.

6. Goodwill

Timbul karena adanya penggabungan usaha satu perusahaan dengan perusahaan

lainnya dalam satu kesatuan usaha yang baru. Tugas pertama auditor dalam audit

terhadap goodwill adalah menemukan bagaimana jumlah goodwill mula-mula

ditetapkan didalam akun goodwill.


7. Hak Sewa

Adalah hak yang diperoleh atas suatu sewa aktiva tertentu (sewa tempat usaha, sewa

gedung, sewa mesin) yang biasanya menggunakan kurun waktu tertentu, disahkan

oleh pejabat pembuat akte (notaris). Hak sewa dinyatakan sebagai aktiva tetap (tak

berwujud) karena hak sewa memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan, atau

dengan kata lain, atas sumber daya (dana) yang dikeluarkan diharapkan hak sewa

akan memberikan manfaat kembali (berpotensi menghasilkan kas atau manfaat) di

masa yang akan datang. Manfaat yang akan diterima oleh perusahaan atas

kepemilikan hak sewa, akan dinikmati oleh perusahaan untuk periode waktu lebih dari

satu tahun buku. Melihat batasan (bisa dikatakan syarat) di atas, maka kita dapat

memilah-milah atas kejadian sewa, apakah dibukukan sebagai aktiva tetap tak

berwujud atau sebagai biaya sewa.

D. AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud

selama masa manfaatnya. Harga perolehan aset tidak berwujud dibebankan secara

periodik ke dalam perhitungan laba rugi perusahaan. pembebanan harga perolehan aset ini

disebut amortisasi. Jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset tidak berwujud harus

dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.

Aset tidak berwujud umumnya diamortisasi menggunakan metode garis lurus.

Ketika aset tidak berwujud diamortisasi, beban harus ditunjukkan sebagai beban dan

kredit dilakukan ke akun akumulasi secara terpisah. Jurnal yang harus dibuat adalah:

(D) Beban Amortisasi xxx

(K) Akumulasi Amortisasi

xxx

CONTOH KASUS

1) PT Yaya Cantik mengeluarkan uang tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru

pembuatan produk kosmetik sebesar Rp 6.000.000. Taksiran umur paten 10 tahun. Paten

diperoleh pada tanggal 01 Juli 2020.

Diminta :

a. Buatlah jurnal pada saat perolehan Hak Paten!

b. Hitunglah besarnya beban amortisasi Hak Paten tahun 2020!

c. Buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2020!


Jawab :

a. Jurnal pada saat perolehan Hak Paten

(D) Hak Paten Rp 6.000.000

(K) Kas Rp 6.000.000

b. Besarnya beban amortisasi hak paten tahun 2020:

Umur paten 10 tahun (10 x 12 = 120 bulan)

Selama 2020 : 01 Juli – 31 Desember = 6 bulan

(6/120) x Rp 6.000.000 = Rp 300.000

c. Jurnal penyesuaian amortisasi hak patent pada tanggal 31 Desember 2020:

(D) Beban Amortisasi Hak Paten Rp 300.000

(K) Akumulasi Amortisasi Hak Paten Rp 300.000

2) PT Fix membeli PT You dengan harga Rp 28.000.000 nilai wajar aktiva PT You pada

saat transaksi Rp 35.000.000 dan nilai seluruh utangnya Rp 13.000.000. Goodwill

diamortisasikan selama umur ekonomisnya yaitu selama 15 tahun.

Diminta :

a. Berapakah nilai goodwillnya ?

b. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut!

c. Buatlah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi!

Jawab :

a. Maka nilai goodwill dihitung :

Harga beli PT You Rp 28.000.000

Nilai wajar aktiva netto Rp 35.000.000

Nilai utang (Rp 13.000.000)

Total modal PT You (Rp 22.000.000)

Nilai goodwill Rp 6.000.000

b. Transaksi tersebut dicatat dengan jurnal :

(D) Macam-macam aktiva Rp 35.000.000

(D) Goodwill Rp 6.000.000


(K) Macam-macam utang

Rp 13.000.000

(K) Kas Rp 28.000.000

c. Goodwill diamortisasikan selama umur ekonomisnya yaitu 15 tahun, maka setiap

tahunnya sebesar = Rp 6.000.000 : 15 = Rp 400.000

Jurnal penyesuaian setiap akhir periode akuntansi adalah :

(D) Beban amortisasi goodwiil Rp 400.000

(K) Goodwill Rp 400.000

KASUS

1. Pada awal tahun buku, PT Terang Banget mengeluarkan uang sebesar Rp 65.000.000

untuk memperoleh hak paten. Jangka waktu hak paten ditetapkan selama 10 tahun. Pada

saat memperoleh hak paten bagaimana perusahaan membuat jurnal tersebut?

Diminta :

a. Buatlah jurnal pada saat perolehan hak paten!

b. Buatlah perhitungan amortisasi pertahun!

c. Buatlah jurnal penyesuainnya!

2. Pada tanggal 01 Januari 2019, Doni memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya.

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan, pendaftaran dan hak

memperoleh hak cipta tersebut sebesar Rp 35.000.000. Menurut taksiran hasil penjualan

karangan, taksiran umur hak cipta 10 tahun.

Diminta :

a. Hitunglah besarnya amortisasi pertahun!

b. Buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2020!



BAB II

PEMERIKSAAN LIABILITAS JANGKA PENDEK

A. PENDAHULUAN

iabilitas jangka pendek adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak

ketiga, yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan satu

tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan, biasanya menggunakan harta lancar

(current assets).

Menurut PSAK (IAI, 2009:1,8).

Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika;

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi

perusahaan.

2. Jatuh tempo dalam jangka waktu duabelas bulan dari tanggal laporan posisi keuangan

(neraca).

Termasuk dalam liabilitas jangka pendek yaitu:

1. Utang usaha (account payable)

Kewajiban kepada pihak ketiga dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang

harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

2. Pinjaman dari bank jangka pendek (short term loan)

Pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit (loan

agreement), bisa dalam bentuk kredit modal kerja (working capital loan) ataupun

kredit rekening koran (overdraft facility).

3. Bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama

dengan satu tahun (current portion of long term loan)

Per tanggal laporan posisi keungan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh

tempo satu tahun yang akan datang harus direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang

ke liabilitas jangka pendek.

4. Utang pajak (tax payable)

Kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya.

L


5. Biaya yang masih harus dibayar (accrued expenses)

Biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diperiksa, tetapi baru akan

dilunasi dalam periode berikutnya.

6. Utang dividen (dividend payable)

7. Pendapatan yang diterima di muka (unearned revenue)

8. Utang muka penjualan

9. Utang pemengang saham

10. Utang leasing (kewajiban sewa) yang jatuh tempo satu tahun yang akan datang

11. Utang bunga

12. Utang perusahaan afiliasi (utang dalam rangka hubungan khusus)

B. TUJUAN PEMERIKSAAN (AUDIT OBJECTIVES) LIABILITAS JANGKA

PENDEK.

1. Untuk meyakini bahwa terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka

pendek.

2. Untuk meyakini bahwa liabilitas jangka pendek tercantum dilaporan posisi keuangan

(neraca) didukung oleh bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-

benar terjadi.

3. Untuk meyakini bahwa semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per

tanggal neraca.

4. Untuk meyakini bahwa jumlah accrual expense reasonable (layak).

5. Untuk meyakini bahwa kewajiban sewa, jika ada, sudah tercatat sesuai dengan standar

akuntansi sewa guna usaha (PSAK No. 30 Revisi 2007 tentang sewa).

6. Untuk meyakini bahwa utang dalam mata uang asing per tanggal nerca, sudah

dikonveksikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI dan Selisih kurs

dibebankan pada rugi laba tahun berjalan.

7. Untuk menyakinkan bahwa biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas

jangka pendek telah dicatat per tanggal neraca.

8. Untuk menyakinkan bahwa bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal

neracabetul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan.

9. Untuk menyakinkan bahwa semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti

oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default (right and obligation).


C. PROSEDUR PEMERIKSAAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Pelajari dan evaluasi internal control atas kewajiban jangka pendek.

Dalam hal ini auditor dapat menggunakan internal control questionaries, flow chart

atau penjelasan narative.

2. Minta rincian dari kewajiban jangka pendek, baik hutang dagang maupun kewajiban

lainnya, kemudian periksa penjumlahannya (footing) serta cocokkan saldonya dengan

saldo hutang di buku besar (controlling account)

Harus diingat bahwa rincian-rincian tersebut harus disiapkan oleh klien. Tugas auditor

adalah memeriksa rincian tersebut, bukan menyususn rincian. Jika rincian yang

diberikan klien tidak cocok dengan saldo buku besarnya atau terdapat kesalahan

footing, maka auditor harus mengembalikan rincian tersebut kepada klien untuk

diperbaiki.

3. Untuk hutang dagang cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut

subsidiary ledger hutang dagang (jika jumlah supplierya banyak, tidak usah 100 %).

Jika jumlah supplier banyak (misalnya 100 supplier), dan internal control klien baik

maka pencocokan ke sub ledger bisa dibatasi jumlahnya. Seandainya ditemukan

perbedaan antara saldo di rincian utang usaha dan saldo di sub ledger utang usaha,

harus diminta agar klien yang mencari penyebab perbedaan tersebut.

4. Secara test basis (sampling), periksa bukti pendukung dari saldo hutang kepada

beberapa supplier, perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition,

purchase order, receiving report dan supplier invoice. Periksa juga perhitungan

mathematic (mathematical accuracy) dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi

dari pejabat perusahaan yang berwenang.

5. Seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus

dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut statement of account tersebut

dengan saldo subsidiary ledger hutang.

6. Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier baik yang

saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya.

Auditor tidak harus mengirim konfirmasi untuk utang usaha, karena sumber

pencatatan utang usaha berasal dari luar perusahaan (misalnya faktur dari supplier),

dan tujuan konfirmasi adalah untuk memeriksa keakratan data akuntansi klien. Jadi

lain dengan konfirmasi piutang yang merupakan audit prosedur standar yang haru

dilakukan oleh auditor.

7. Periksa pembayaran sesudah tanggal neraca (subsequent payment) untuk mengetahui


apakah ada kewajiban yang belum dicatat (unrecorded liabilities) per tanggal neraca

dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo hutang pertanggai neraca.

Caranya adalah dengan mereview buku pengeluaran kas sesudah tanggal neraca

sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Perhatikan apakah ada

pembayaran-pembayaran diperiode sesudah tanggal neraca yang menyangkut pembelian

atau biaya untuk tahun yang diperiksa yang belum diacatat sebagai liabilitas jangka

pendek pertanggal neraca.

8. Seandainya ada hutang kepada bank baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit

investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa Surat

perjanjian kreditnya dan buatkan excerpt dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa

otorisasi dari direksi, dewan komisaris dan RUPS untuk perolehan kredit bank

tersebut.

9. Seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan

afiliasi, yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun yang akan datang, harus dikirim

konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga

etas pinjaman tersebut.

10. Seandainya ada hutang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan

standar akuntansi sewa guna usaha (PSAK No.30) dan apakah bagian yang jatuh

tempo dalam waktu satu tahun yang akan datang sudah dicatat (direklasifikasi)

sebagai kewajiban jangka pendek.

11. Periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat

dan tie-up jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan

laba rugi, perhatikan juga aspek pajaknya.

12. Seandainya ada saldo debit dari hutang dagang maka harus ditelusuri apakah ini

merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang

dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar (material) harus

direklasifikasi sebagai piutang.

13. Seandainya ada uang muka penjualan pertanggal neraca, periksa bukti pendukungnya

dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya

(subsequent clearance) misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh

pembeli.

14. Seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo

satu tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek.


15. Seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut per

tanggal neraca telah dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah

Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kurs yang terjadi

dibebankan/dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan.

16. Untuk hutang PPh 21 dan PPN periksa apakah hutang tersebut sudah dilunasi pada

periode berikutnya. Seharusnya hutang PPh 21 dan PPN per 31 December dilunasi di

bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk PPh Badan harus diperiksa apakah

pada waktu mengisi dan memasukkan SPT PPh Badan, perusahaan telah membayar PPh

29 (setoran akhir).

17. Periksa dasar perhitungan accrued expenses yang dibuat oleh perusahaan, apakah

reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu

harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca.

Perlu diketahui bahwa untuk memperkecil laba, bisa saja perusahaan memperbesar

jumlah accrued expensenya. Dengan memeriksa pembayaran sesudah tanggal neraca

auditor bisa mengetahui apakah jumlah yang di accrued betul-betul diabayar di tahun

berikutnya dalam jumlah yang kurang lebih sama. Selain itu, bisa diketahui seandainya

ada biaya-biaya tahun yang diperiksa yang belum dicatat diperiode sesudah tanggal

neraca, sehingga harus diusulkan audit adjustmennya oleh auditor.

18. Periksa notulen rapat direksi, pemegang saham dan perjanjian-perjanjian yang dibuat

perusahaan dengan pihak ketiga, untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang

tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal neraca.

19. Kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah dibidang

hukum yang memerlukan bantuan dari legal consultant atau lawyer. Misalnya, ada

tuntutan dipengadilan yang pertanggal neraca prosesnya belum selesai. Seperti

diketahui proses peradilah memakan waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan

timbulnya kontijen liabilities, yaitu liabilitas yang meungkin terjadi, mungkin juga

tidak terjadi, tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya.

20. Periksa apakah penyajian kewajiban jangka pendek di neraca dan catatan atas laporan

keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

(SAK).


LANGKAH AWAL PENGGUNAAN SOFTWARE ACL V6.5

1. Aktifkan software ACL

2. Bila muncul kotak dialog seperti ini, klik OK.

3. Kemudian isikan angka pada Start of Century value sebesar 40. Klik Ok.

4. Dan akan muncul tampilan dasar dari program ACL.


5. Langkah berikutnya pilih menu File kemudian sub menu New Document untuk membuat

dokumen baru.

6. Setelah itu save dengan File Nama “Nama_Kelas”.

7. Langkah berikutnya adalah memilih data dengan cara klik Options New pada kotak dialog

Select Input File Definition.


8. Setelah itu klik Next pada kotak dialog berikutnya.

9. Langkah selanjutnya pastikan titik pilihan terletak pada Disk seperti yang ditunjukkan

oleh gambar berikut. Kemudian klik Next.

10. Kemudian pada tampilan seperti gambar di bawah ini pilih salah satu file yang ingin

diaktifkan. Kemudian klik Open. (disini file yang diaktifkan adalah file Persediaan.dbf)


11. Setelah itu muncul tampilan seperti disamping. Pada tampilan ini pastikan pilihan

terdapat pada PCs (paling bawah). Kemudian klik Next.

12. Selanjutnya pilih dBASE compatible file pada kotak dialog berikutnya. Kemudian klik

Next lagi.


13. Setelah langkah diatas dilakukan maka akan tampil kotak dialog seperti ini. Kemudian

klik Finish untuk menyudahi prosedur ini.

14. Pada tampilan ini langsung saja pilih OK.


15. Setelah itu akan tampil tampilan seperti disamping.

16. Langkah berikutnya tampilkan command log dengan cara pilih menu. Window pada

menubar, lalu pilih Open Command Log. Dan akan muncul tampilan seperti dibawah

ini.

17. Karena tampilannya masih berantakan. Kita rapihkan agar bisa mudah dalam

mengerjakan kasusnya. Dengan cara pilih menu window kembali dan memilih option

Arrange All. Dan hasilnya akan tampak seperti contoh dibawah ini.


FUNGSI ACL

TOTAL

Fungsi total digunakan untuk total atau jumlah elemen data field yang berjenis numerik

(angka).

Contoh Kasus TOTAL

Berapakah TOTAL MKTVAL yang memiliki PRCDTE = 18/10/2018

(Gunakan file Persediaan.dbf)

Langkah-langkah :

Buka ACL.

Aktif pada file Hutang.DBF

Pada menu bar, pilih Analyze-Total.

Tampil jendela total.

Pada total fields, pilih MKTVAL.


Klik if, pada expression isikan: PRCDTE = `20181018` (untuk memasukkan tanggal

invoice gunakan “date” yang ada pada symbol perintah , kemudian verify-ok.

Kembali ke jendela Total, Klik OK.

Tampilan pada Command Log

Analisis

Terdapat 7 dari 152 records dari fields MKTVAL dengan PRCDTE=18/10/2018, dengan nilai

Total MKTVAL nya sebesar 98.801.10

Kasus 1

Berapakah total VALUE yang memiliki PRCDTE=31/12/2017


Kasus 2

Berapakah total UNCST yang memiliki PRCDTE=30/09/2018



BAB III

PEMERIKSAAN EKUITAS

A. PENDAHULUAN

kuitas merupakan bagian pemilik atas suatu entitas. Jenis jenis dan pengklasifikasian

ekuitas tergantung pada bentuk hukum perusahaan: perusahaan perseorangan, firma,

perseroan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (perum),

perusahaan jawatan (perjan), koperasi, dan lain-lain.

Terdapat perbedaan yang penting dalam audit atas ekuitas pemilik antara perusahaan

terbuka (public held corporation) dan perusahaan tertutup (closely held corporation). Dalam

sebagian besar perusahaan tertutup, yang umumnya memiliki sedikit pemegang saham, sering kali

terjadi transaksi, jika ada, berkenaan dengan akun modal saham selama tahun berjalan. Satu-

satunya transaksi yang dimasukkan dalam bagian ekuitas pemilik kemungkinan adalah perubahan

ekuitas pemilik akibat laba atau rugi tahunan dan pengumuman dividen. Perusahaan tertutup

jarang membayar dividen, sehingga auditor hanya akan menghabiskan waktu sedikit untuk

memverifikasi ekuitas pemilik, walaupun harus menguji catatan perusahaan. Akan tetapi, bagi

perusahaan terbuka verifikasi atas ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena banyaknya jumlah

pemegang saham dan individu yang memiliki saham sering berubah.

B. SIFAT PERMODALAN

Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan.

Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak atas kekayaan bersih

perusahaan (harta dikurangi kewajiban). Di dalam suatu perusahaan perorangan modal terdiri atas

modal pemilik tunggal; laba yang diperoleh dalam suatu periode dan tambahan setoran modal akan

menambah saldo modal. Kerugian yang diderita dalam suatu periode dan pengambilan prive akan

mengurangi saldo modal.

Di dalam suatu firma (partnership) modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal

masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran

modal dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan prive.

E


Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok

anggota yang tak dapat dipindah-tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seorang anggota

mengundurkan diri. Kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-

pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Dalam badan hukum yang berbentuk

perseroan terbatas (PT), permodalannya terdiri dari:

Modal menurut akte pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman:

a. Modal dasar (authorized capital)

b. Modal ditempatkan (issued capital)

c. Modal disetor (paid-up/paid-in capital)

Modal yang berasal dari sumbangan (donated capital) bisa dilaporkan sebagai bagian dari

tambahan modal disetor.

• Treasury stock (saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan);

• Premium (agio) atau discount (disagio) dari penjualan saham baik saham biasa (common stock)

maupun saham preferen (preferred stock);

• Selisih kurs atau modal disetor;

• Selisih penilaian kembali aktiva tetap, untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap

berdasarkan peraturan pemerintah;

• Retained Earnings (laba ditahan/sisa laba tahun lalu) atau deficit/Accumulated Losses (sisa rugi

tahun lalu).

Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pemeriksaan permodalan:

1. Jika akte pendirian suatu PT belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, menurut

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru (No.1 Tahun 1995, yang mulai berlaku tanggal

7 Maret 1996), transaksi hukum perusahaan (perjanjian – perjanjian yang dibuat perusahaan)

belum dianggap sah.

2. Modal disetor dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Jika modal disetor

melebihi modal dasar maka harus dilakukan perubahan akte pendirian yang harus disahkan

oleh menteri kehakiman. Akte pendirian yang telah disahkan menteri kehakiman akan

diumumkan dalam berita Negara (Lembaga Negara).


Selama perubahan akte belum disahkan menteri kehakiman, kelebihan modal disetor atas modal

dasar dilaporkan sebagai hutang pemegang saham.

3. Modal yang tercantum di neraca adalah modal disetor.

Contohnya:

Modal dasar 100.000 lembar saham biasa = Rp 1.000.000.000

(nilai nominal Rp. 10.000,- per lembar saham)

Modal ditempatkan 50.000 lembar saham biasa = Rp 500.000.000

Modal disetor 50% dari modal ditempatkan = Rp 250.000.000

Jumlah yang tercantum di neraca adalah sebesar Rp 250.000.000

4. Tujuan pembelian kembali saham (treasury stock) adalah:

a. Untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan.

b. Untuk dibagikan kepada saham bonus kepada manajer dan pegawai perusahaan.

5. Jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal disetor, perusahaan harus

melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita Negara.

6. Menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK) aktiva tetap harus dicatat atau disajikan

dalam neraca berdasarkan harga perolehannya. Namun demikian jika ada peraturan

pemerintah yang memperbolehkannya, perusahaan dapat melakukan revaluasi aktiva tetap.

Pengaruh dari dilakukannya revaluasi aktiva tetap adalah nilai aktiva tetap meningkat dan

kenaikan nilai tersebut dicatat disisi kredit sebagai “selisih penilaian kembali aktiva tetap”

yang nantinya, dengan persetujuan kantor pelayanan pajak dapat dikonversikan sebagai

modal.

7. Adjustment ke Retained Earnings (deficit) hanya diperbolehkan jika menyangkut rugi laba

tahun lalu yang jumlahnya material (besar) atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal

dari STP (Surat Tagihan Pajak) atau SKP (Surat Ketetapan Pajak) walaupun jumlahnya kecil.

8. Setoran saham dalam bentku barang (inbreng), harus menggunakan nilai wajar aktiva bukan

kas yang diserahkan (disetor), yaitu nilai appraisal yang disetujui dewan komisaris untuk PT

yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan

penyetor bentuk barang.


9. Waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pemodalan biasanya tidak banyak, kecuali jika :

a. Perusahaan banyak membuat koreksi Retained Earnings (deficit), sehingga

auditor harus memeriksa koreksi tersebut secara rinci (detailed).

b. Perusahaan dalam proses go public.

C. TUJUAN PEMERIKSAAN EKUITAS

1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk

internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen dan sertifikat saham.

Beberapa ciri dari internal kontrol yang baik atas permodalan adalah:

a. Setiap perubahan modal (penambahan atau pengurangan) harus diotorisasi oleh pejabat

perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Untuk perusahaan yang berbetuk

PT, setiap perubahan harus melalui perubahan akte pendirian dan pengesahan dari

menteri kehakiman. Untuk perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal

dalam negeri (PMDN) harus diotorisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam

Negeri, untuk PMA harus diotorisasi oleh BKPM dan disetujui oleh presiden republik

Indonesia melalui SK presiden. Untuk perusahaan yang (akan) go public harus mendapat

persetujuan dari ketua Bapepam.

b. Pembagian dan pembayaran dividen harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang

berwenang. Besarnya dividen yang akan dibagikan, diusulkan oleh direksi perusahaan

dan disahkan dalam RUPS. Untuk perusahaan go public yang selama tiga tahun berturut-

turut tidak membagikan dividen, yang akan dikenakan sanksi oleh Bapepem, yaitu harus

delisting (dikeluarkan dari bursa saham). Dividen yang dibagikan perusahaan bisa dalam

bentuk: cash dividend, stock dividend, property dividend dan liquidating dividend.

c. Digunakannya Biro Administrasi Efek (stock transfer agent) untuk mengurus

pengadministrasian saham dan pembayaran dividen, terutama untuk perusahaan yang

sudah go public. Dengan adanya biro tersebut perusahaan tidak direpotkan dalam

pencatatan mutasi saham yang sudah dijual ke masyarakat.

d. Setiap perubahan (adjustment) Retained Earnings/ deficit diotorisasi oleh pejabat

perusahaan yang berwenang dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap.


2. Untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di neraca sudah sesuai

dengan apa yang tercantum di akte pendirian perusahaan.Maksudnya bahwa jumlah

modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, baik dalam jumlah lembar saham

maupun nilai nominal yang tercantum di akte pendirian harus sesuai dengan yang

tercantum di neraca. Selain itu auditor harus memeriksa dan yakin bahwa modal disetor

betul-betul sudah disetor oleh para pemegang saham.

3. Untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut

permodalan (misalkan dari departemen kehakiman, BKPM, BKPMD, BAPEPAM, KPP

dan SK Presiden RI) telah dimiliki oleh perusahaan.

4. Untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada Retained Earnings atau Accumulated

Losses didukung oleh bukti-bukti yang sah.

5. Untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum (SAK) dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan.

6. Untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca dan catatan atas laporan

keuangan sudah sesuai dengan SAK.

D. PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan yang terjadi atas setiap komponen

ekuitas, yaitu peningkatan atau penurunan pada aset bersih pemilih (owners) suatu entitas

tertentu selama suatu periode tertentu. Tujuan dan manfaat penyusunan laporan perubahan

ekuitas adalah untuk memahami sebab pertambahan atau pengurangan komponan ekuitas

selama suatu periode tertentu, dan dilaporkan secara jelas perubahan yang disebabkan

sehubungan dengan:

a. Transaksi sehubungan dengan kepemilikan dengan pemilik, misalnya setoran modal

dan pembagian dividen;

b. Hasil usaha periode yang bersangkutan atau laba rugi bersih;

c. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh entitas;

d. Pendapatan komprehensif lain, seperti: penilaian kembali aset tetap, penilaian

kembali aset keuangan tersedia dijual, selisih kurs translasi laporan keuangan.


e. Koreksi atau penyesuaian atas saldo laba periode lalu.

Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas lapiran

keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan

nilai dividen per saham.

E. PENGUNGKAPAN MODAL SAHAM

Pengungkapan yang jelas tentang modal saham harus dilakukan secukupnya sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku. PSAK 1 memberikan petunjuk tentang

pengungkapan untuk setiap jenis saham, baik itu dilakukan dalam laporan posisi keuangan

ataupun dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jumlah saham modal dasar;

2. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tapi tidak disetor

penuh;

3. Nilai nominal saham; atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal;

4. Rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode;

5. Hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham;

6. Termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;

7. Saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau entitas anak atau entitas asosiasi;

dan

8. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan

saham, termasuk jumlah dan persyaratan.

Pendapatan Komprehensif Lain, yaitu pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui

dalam laba rugi, namun menjadi bagian dari pendapatan komprehensif entitas. Pendapatan

komprehensif lain ini disajikan dalam tiga laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan, pada bagian ekuitas, dengan menyajikan saldo komponen

pendapatan komprehensif lain pada akhir periode pelaporan;

2. Laporan pendapatan komprehensif, dengan menyajikan penambahan dan pengurangan

komponen pendapatan komprehensif lain selama periode pelaporan;

Laporan perubahan ekuitas, sebagai komponen dari ekuitas, dengan menyajikan

rekonsiliasi komponen pendapatan komprehensif lain antara jumlah tercatat awal periode

dan akhir periode penyajian.


F. JURNAL EKUITAS

1. Penjualan Saham Secara Tunai

Jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham, terdapat tiga jenis saham yaitu:

(1) Saham dengan nilai nominal, disurat saham ditulis nilai nominalnya. (2) Saham

dengan nilai ditetapkan, di dalam surat saham tidak ditulis nilai nominalnya namun

perusahaan menetapkan nilainya. (3) Saham tanpa nilai nominal dan nilai yang

ditetapkan.

a. Saham dengan nilai nominal

Untuk saham yang bernilai nominal atau niali yang ditetapkan, akuntansinya sama

yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang

ditetapkan. Jika ada selisih antara nilai yang ditetapkan/nominal dengan uang yang

diterima, selisih tersebut dicatat sebagai diskon (jika harga jual saham < nilai

nominal saham) atau agio jika sebaliknya. Misalkan perusahaan menjual 4000

saham biasa yang nilai nominalnya adalah Rp10.000,00 tunai. Jurnal yang dibuat

adalah sebagai berikut :

• Harga jualnya Rp 10.000,00 per lembar

Kas Rp 40.000.000

Modal Saham Rp 40.000.000


Kas Rp 48.000.000


Agio Saham Rp 8.000.000


Kas Rp 32.000.000

Disagio Saham Rp 8.000.000



b. Saham tanpa nilai nominal

Untuk saham tanpa nilai nominal/ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit

sebesar uang yang diterima tersebut. Misalkan perusahaan menjual 1000 saham

biasa tanpa nilai nominal tunai. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :


Kas Rp 15.000.000



Kas Rp 17.000.000



Kas Rp 5.000.000


2. Penjualan Saham Dengan Ditukar Dengan Harta Non Kas

Jika saham diterbitkan perusahaan sebagai pembayaran atas perolehan harta non

cash seperti aktiva tetap, pertukaran ini akan dicatat sebesar harga pasar dari saham atau

harga pasar aktiva tetap yang diperoleh mana yang lebih dapat diandalkan. Misalkan

perusahaan membeli sebidang tanah dengan menyerahkan 3000 lembar saham yang

nilai nominalnya adalah Rp10.000,00 per lembar.

Harga pasar tanah sebesar Rp50.000.000,00, ayat jurnal yang dibuat adalah :

Tanah Rp 50.000.000



3. Penjualan Saham Dengan Pembayaran Secara Bertahap

Jika saham dijual dengan pembayaran bertahap atau dengan pesanan, saham

mestinya baru diserahkan setelah harga saham dilunasi oleh pemesan saham. Pada saat

perusahaan menerima pesanan saham, perusahaan akan mencatat piutang pemesanan

saham dan jika menerima uang rekening piutang dikredit. Setelah lunas, saham

diserahkan ke pemesan. Misalkan PT AUDI pada tanggal 1 Mei 2019 menjual 3.000


lembar saham biasa dengan nominal Rp 8.000,00 per lembar dengan harga Rp

12.000,00 per lembar. Saat itu diterima kas 50% dari harga jualnya. Sisanya dibayar dua

kali yaitu pada tanggal 1 Juni dan 1 Juli. Pada tanggal 1 Agustus saham diserahkan ke

pemesan. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

• Tanggal 1 Mei 2019

Piutang Pemesanan Saham Rp 36.000.000

Saham yang dipesan Rp 24.000.000


Kas Rp 18.000.000

Piutang pemesanan saham Rp 18.000.000

• Tanggal 1 Juni 2019:

Kas Rp 9.000.000


• Tanggal 1 Juli 2019:

Kas Rp 9.000.000


• Tanggal 1 Agustus 2019:

Saham yang dipesan Rp 24.000.000


SOAL LATIHAN

PT YUJI pada tanggal 1 Januari 2021 menjual 5.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp

5.000,00 per lembar dengan harga Rp 7.000,00 per lembar. Saat itu diterima kas 30% dari harga

jualnya. Sisanya dibayar dua kali yaitu pada tanggal 1 Maret dan 1 April. Pada tanggal 1 Mei

saham diserahkan ke pemesan. Buatlah jurnal yang diperlukan!


G. SISTEM DAN PROSEDUR PENILAIAN

Beberapa pengendalian internal sangatlah penting bagi aktivitas ekuitas pemilik yang

penting. Kami akan membahas beberapa dari pengendalian tersebut dalam bagian berikut.

1. Otorisasi transaksi yang tepat. Karena setiap transaksi ekuitas pemilik umumnya bersifat

material, banyak dari transaksi tersebut harus disetujui oleh dewan direksi. Jenis

transaksi ekuitas pemilik berikut biasanya memiliki otorisasi khusus:

a. Penerbitan modal saham;

b. Pembelian kembali modal saham;

c. Pengumuman dividen.

2. Penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Jika suatu perusahaan menyimpan

catatan miliknya sendiri mengenai transaksi saham dan saham yang beredar,

pengendalian internal harus memadai untuk memastikan bahwa:

a. Pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan;

b. Jumlah dividen yang benar dibayar ke pemegang saham yang memiliki saham pada

tanggal pencatatan dividen;

c. Potensi misapropriasi aktiva yang telah diminimalisasi.

Sebagai pengendalian terhadap modal saham, sebagian besar perusahaan

menyimpan pembukuan sertifikat saham dan file induk modal saham pemegang saham.

Catatan sertifikat modal saham mencatat penerbitan dan pembelian kembali modal

saham selama umur perusahaan. File induk modal pemegang saham adalah catatan

saham yang beredar pada suatu waktu tertentu. Pengendalian internal yang

mempengaruhi pembayaran dividen dapat mencakup:

a. Cek dividen yang disiapkan dari catatan sertifikat modal saham oleh seseorang

yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan modal saham.

b. Setelah cek disiapkan, dilakukan verifikasi independen atas nama pemegang saham

dan jumlah cek serta merekonsiliasi total jumlah cek dividen dengan total dividen

yang diotorisasi dalam notulen.

c. Akun dividen imprest yang terpisah digunakan untuk mencegah pembayaran

jumlah dividen yang lebih besar dari yang diotorisasi.


3. Panitera independen dan agen transfer saham. Setiap perusahaan yang sahamnya terdaftra

di bursa saham diwajibkan memiliki panitera independen sebagai pengendali untuk

mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. Tanggung jawab panitera

independen adalah memastikan bahwa saham diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan

provisi modal saham dalam dalam akta perusahaan dan diotorisasi dewan direksi.

Auditor sangat memperhatikan empat hal berikut ketika mengaudit modal saham dan

agio saham:

4. dengan saldokeakuratan

a. Transaksi modal saham yang ada telah dicatat (tujuan yang berkaitan dengan

transaksi kelengkapan);

b. Transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat

(tujuan yang berkaitan dengan transaksi keterjadian dan keakuratan;

c. Modal saham telah dicatat secara akurat (tujuan yang berkaitan

d. Modal saham telah disajikan dan diungkapkan secara layak (keempat tujuan

penyajian dan pengungkapan).

5. Transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Tujuan ini dapat dengan mudah dipenuhi

apabila panitera atau agen transfer digunakan. Auditor dapat mengkonfirmasikan

apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi serta keakuratan yanga ada dengan

mereka dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat.

6. Transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Akan

diperlukan audit yang ekstensif atas transaksi yang melibatkan penerbitan modal saham

seperti penerbitan modal saham baru secara tunai, merger dengan perusahaan lain

melalui pertukaran saham, saham sumbangan, dan pembelian saham treasuri. Auditor

dapat segera memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi modal saham secara tunai

dengan mengkonfirmasi jumlahnya dengan agen transfer dan menelusuri jumlah

transaksi modal saham yang tercatat ke penerimaan kas.

7. Modal saham dicatat secara akurat. Auditor memverifikasi saldo akhir akun modal saham

dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca.


8. Modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Sumber informasi yang paling

penting untuk menentukan apakah keempat tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan

pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akta perusahaan,

notulen rapat dewan direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal saham.

Auditor harus menentukan bahwa setiap kelas saham memiliki deskripsi yang tepat,

termasuk jumlah saham yang diterbitkan dan beredar serta setiap hak khusus atas

masing-masing kelas. Auditor juga harus memverifikasi penyajian dan pengungkapan

yang tepat atas opsi saham, waran saham, dan sekuritas konvertibel dangan memeriksa

dokumen hukum atau bukti lainnya menyangkut provisi persetujuan tersebut.

Tujuan yang paling penting, termasuk yang berkenaan dengan utang dividen, adalah:

1) Dividen yang dicatat memang terjadi (keterjadian);

2) Dividen yang ada telah dicatat (kelengkapan);

3) Dividen telah dicatat secara akurat (keakuratan);

4) Dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada (keterjadian);

5) Utang dividen telah dicatat (kelengkapan);

6) Utang dividen telah dicatat secara akurat (keakuratan).

Documents

MODUL PRAKTIKUM · MODUL PRAKTIKUM AUDITING 2 LABORATORIUM AKUNTANSI MENENGAH UNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2020/2021 Penanggung Jawab: Dr. Budi Santoso, SE., MM Alfia Fiferi Mangku Ananda