Oleh : Ir. Anak Agung Adhi Suryawan, MT

Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang

v

Oleh :

Ir. Anak Agung Adhi Suryawan, MT (NIP. 19651203 199103 1003)

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA

KAMPUS BUKIT JIMBARAN-BALI

TELP. (0361) 703320

TAHUN 2016


v

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, atas berkat-NYA, hasil Kajian

Teknis Kelaiklautan dan Kendala dalam Penerapan Plan Maintenance (PMS)

KMP Nusa Jaya Abadi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tulisan ini merupakan hasil kajian ilmiah, kerjasama antara Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dengan Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana Tahun 2009 s/d 2015.

Dengan kerendahan hati kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Klungkung,

Kabid. Angkutan, Ketua LPPM Unud dan semua pihak yang membantu

terselesaikannya tulisan ini.

Kami sangat mengharapkan masukan berupa saran-saran untuk penyempurnaan

tulisan ini, sehingga bisa menjadi bahan acuan dan perbaikan mutu di tahun-

tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Bukit Jimbaran, Juli 2016

Penulis


v

RINGKASAN

Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang

hendak berlayar harus berada dalam kondisi seaworthiness atau laik laut,

artinya kapal harus mampu menghadapi berbagai case atau kejadian alam

secara wajar dalam dunia pelayaran

Pada dasarnya kapal yang dinyatakan laik laut merupakan kapal yang

telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Kerangka kapal dan mesin (Hull and Machinery)

2. Peralatan dan perlengkapan keselamatan

3. Pengawakan kapal

Untuk mencegah berbagai macam kecelakaan, maka Pemilik Kapal

(manajemen) harus selalu berpegang pada aturan yang ada dan dijalankan dengan baik.

Keselamatan terhadap penumpang berikut barang-barang yang dibawa harus menjadi

perhatian utama, dan pengetatan terhadap peraturan keselamatan adalah sesuatu yang

tidak boleh untuk ditawar.

Penyelenggaraan pemeliharaan, perbaikan dan perawatan kapal harus

direncanakan sedemikian rupa, dalam rangka menjamin kelangsungan

pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan bagi masyarakat.

Pengertian pemeliharaan adalah rencana pemeliharaan kapal - Sistem

perawatan yang terencana (PMS) sesuai dengan instruksi manual pabrik

pembuat, peraturan klasifikasi, peraturan pemerintah dan peraturan

internasional, pemeriksaan secara reguler termasuk pengujian/test, perawatan

rutin meskipun tidak terjadi kerusakan (ganti oli, overhull dan sebagainya) dan

perbaikan atas kerusakan.

Sistem perawatan yang terencana termasuk perbaikan mesin-mesin dan

dek digunakan sebagai suatu pedoman utama pelaksanaan perawatan dan

perbaikan kapal, baik yang dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK) maupun

Perusahaan Kontraktor yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk melakukan

memperbaiki kapal (Repair, Maintenance, Docking). Dengan kata lain sifat

pemeliharaan meliputi preventif, indikatif dan perbaikan.

Tercatat juga bahwa KMP Nusa Jaya Abadi mengalami beberapa kali

kandas, daun baling-baling bengkok, batang poros kemudi bengkok (dilakukan

penggantian batang poros kemudi tahun 2009, lambung membentur karang,


v

fender. Kejadian-kejadian ini berpengaruh langsung pada Mesin Induk, Mesin

Bantu, Generator dan alat-alat utama kapal. Keandalan Kapal turun drastis

padahal KMP Nusa Jaya Abadi baru berumur kurang dari 5 tahun.

Besarnya biaya pemeliharaan/perawatan kapal sangat tergantung kepada

jenis kerusakan kapal. Untuk kapal yang dirawat secara teratur dengan skedul

PMS yang jelas maka besarnya biaya ini dapat diperkirakan dengan

pengecualian untuk kasus overhaul besar setiap 4-5 tahun dimana dilakukan

pemeriksaan besar terhadap kondisi permesinan dan pada umumnya

diikuti dengan pergantian sejumlah komponen mesin. (catatan : untuk tahun

2012 dilakukan Overhaul untuk Mesin Bantu (AE)).

“Break Down Repair”

“Kerusakan kapal dapat terjadi kapan saja dan dimana saja

tanpa dapat di pantau oleh para pelaku baik yang ada di kapal

ataupun yang ada di kantor darat. Biaya ditekan untuk

penghematan tetapi akhirnya akan timbul biaya yang sangat

besar” Sumber : Jusak (2010).

Hal-hal di atas harus mendapat perhatian dan diterapkan karena

merupakan mandatory dari pemerintah, internasional dan persyaratan bisnis.

Selain itu merupakan tuntutan global terhadap kepedulian mutu, keselamatan

dan lingkungan, kapal dioperasikan dengan benar dan aman oleh awak kapal

yang terlatih dan dukungan penuh dari organisasi darat. Sering terjadi

keselamatan menjadi sangat berarti, setelah terjadi kecelakaan (korban jiwa dan

benda).

Kata kunci : Pemkab Klungkung, KMP Nusa Jaya Abadi, kelaiklautan kapal, ISM Code, PMS


v

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ....................................................................................... i KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii RINGKASAN ................................................................................................... iii DAFTAR ISI ...................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1. Analisis Situasi ................................................................. 1 1.2. Rumusan Masalah ........................................................... 2 1.3. Lingkup Kajian ................................................................ 5 1.4. Lokasi Penelitian ............................................................. 5 1.5. Dasar Hukum ................................................................... 6

BAB II PERSYARATAN KELAIKLAUTAN KAPAL ................................. 9 2.1. Fasilitas dan Kapasitas KMP Nusa Jaya Abadi ............... 9 2.2. Persyaratan Kelaiklautan Kapal ....................................... 11 2.3. Aspek Perlindungan ........................................................ 18 2.4. Pengawakan Kapal ......................................................... 19 BAB III KENDALA DALAM PENERAPAN PLAN MAINTENANCE SYSTEM (PMS) ........................................................................ 21 3.1. Pelayaran Perintis .......................................................... 21 3.2. Analisa Kecelakaan Pelayaran ...................................... 25 3.3. Prosedur Minimal Pemeliharaan Kapal ......................... 33 3.4. ISM Code (International Safety Management) .............. 35 3.5. Document of Compliance (DOC) .................................. 36 BAB IV METODE PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGOPE- RASIAN KMP NUSA JAYA ABADI .......................................... 37 4.1. Tahapan Pengoperasian Kapal .................................... 37 4.2. Tahapan Pemeliharaan Kapal ...................................... 55 4.3. Pekerjaan Rutin di Atas Kapal ...................................... 56 4.4. Kesiapan Situasi Darurat .............................................. 57 4.5. Program Familiarisasi dan Pencegahan Pencemaran . 59 BAB V PENUTUP ................................................................................ 51 LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Implementasi Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi selama satu tahun

2. General Arragement KMP Nusa Jaya Abadi


v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi






telah memenuhi persyratan sebagai berikut :



6. Pengawakan kapal

Kesemuanya ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat kapal yang

dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan International Convention on

Safety of Life at Sea (SOLAS) 1978 dengan berbagai amandemennya dan

Internatinal Convention on Collition and Regulation 1972.

Sejak KMP Nusa Jaya Abadi dipesan untuk dibangun hingga kapal beroperasi,

selalu ada aturan yang harus dipatuhi. Untuk mencegah berbagai macam kecelakaan

dalam pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi, maka Pemilik Kapal (manajemen) dalam

hal ini Pemkab Klungkung harus selalu berpegang pada aturan yang ada dan

dijalankan dengan baik.

Keselamatan terhadap penumpang berikut barang-barang yang dibawa harus

menjadi perhatian utama, dan pengetatan terhadap peraturan keselamatan adalah

sesuatu yang tidak boleh untuk ditawar.

Untuk kapal-kapal yang masih berumur muda sekalipun, tanpa perawatan yang

baik dan terencana seperti lambung kapal, permesinan dan berbagai alat keselamatan

maka kecelakaan kapal sangat berpeluang untuk terjadi. Apalagi jika menghadapi

kondisi berbahaya seperti cuaca buruk (bad weather) dan gelombang tinggi (heavy

seas). Bagaimanapun perencanaan sarana transportasi laut yang teratur, terencana

dan mengutamakan aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama.


v

Selain itu, kapal dioperasikan dengan benar dan aman oleh awak kapal yang

terlatih, handal, professional dan bertanggung jawab dengan bukti pengukuhan yaitu

memiliki beberapa jenis sertifikat keterampilan pelaut (Certificate of Proficiency/COP)

yang terdiri dari Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut dan Sertifikat Keterampilan

Khusus.

Berkenaan dengan hal di atas, Pemkab Klungkung (Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi) bertanggung jawab atas penyediaan jasa angkutan

penyeberangan, terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang

mempengaruhi, seperti keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen

keselamatan pengoperasian dan pencegahan pencemaran dari kapal, pemuatan dan

status hukum kapal. Gambar 1.1. menunjukan Foto KMP Nusa Jaya Abadi.

Gambar 1.1. KMP Nusa Jaya Abadi

1.2 Rumusan Masalah

Tercatat juga bahwa KMP Nusa Jaya Abadi mengalami beberapa kali

kandas, daun baling-baling bengkok, batang poros kemudi bengkok (dilakukan

penggantian batang poros kemudi tahun 2009, lambung membentur karang,

fender. Kejadian-kejadian ini berpengaruh langsung pada Mesin Induk, Mesin

Bantu, Generator dan alat-alat utama kapal. Keandalan Kapal turun drastis

padahal KMP Nusa Jaya Abadi baru berumur kurang dari 5 tahun.


v

Mencegah kecelakaan yang terjadi karena faktor manusia dan manajemen, maka

kajian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana rencana implementasi

penerapan regulasi dalam pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi sehingga :

a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di perairan;

b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di

perairan; dan

c. memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang.

Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

a. Penerapan rencana perawatan kapal terkendala karena seringnya

berbenturan dengan jadwal operasi kapal yang harus melayani

masyarakat (Pemkab Klungkung hanya memiliki 1 (satu) kapal, sehingga

bila terjadi kerusakan di kapal tidak ada kapal penganti), terutama saat

pelayanan untuk hari-hari besar keagamaan yang tidak mudah

disesuaikan dengan tersedianya fasilitas pemeliharaan dan perbaikan,

terutama untuk docking (fasilitas Graving Dock yang terbatas di

Indonesia).

b. Penggantian operator setiap tahun (lelang tahunan), menyebabkan ABK

akan membutuhkan waktu untuk familirisasi terhadap kapal dan alur

pelayaran (KMP Nusa Jaya Abadi awal pengoperasiannya, sering

kandas, daun baling-baling bengkok, poros kemudi bengkok dan harus

diganti dan kejadian kritis lainnya). Sebagai catatan : bahwa alur

pelayaran dari satu tempat dengan tempat yang lain sangatlah berbeda

karena setiap wilayah memiliki ke khasannya masing-masing. Laporan

menunjukan KMP Nusa Jaya Abadi mengalami beberapa kali

penggantian Nakhoda. Jadi Skill dan pengalamaan nakhoda untuk Selat

Badung dengan medan cukup berat, sangat dibutuhkan.

c. ABK tidak memiliki keyakinan cukup dan motivasi kerja karena selalu

dibayangi oleh PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibatnya Kapal yang

merupakan asset daerah tidak akan dirawat dan dipelihara dengan baik.

d. Keterampilan dan pengetahuan awak kapal yang terbatas serta sulitnya

mendapatkan awak kapal yang berpengalaman.


v

e. Serah Terima Aset dan Tugas dari operator lama ke operator baru memliki

resiko terhadap keamanan fasilitas kapal dan kendali sertifikat/dokumen

kapal.

f. Masih adanya kesulitan untuk mendapatkan suku cadang peralatan kapal.

Karena posisi kapal yang jauh dari fasilitas repair yaitu di Nusa Penida

(Base Camp kapal NJA) dan di Bali pada umumnya, disamping

terbatasnya tenaga teknisi perbaikan kapal. Catatan : selain ketersediaan

yang terbatas, juga mengharuskan di inden terlebih dahulu, contoh untuk

Mesin Bantu (AE) merk Volvo, tersedianya suku cadang sangat terbatas

di Indonesia (harus impor).

g. Pos Anggaran yang tidak tersedia bila dilakukan perbaikan atas

kerusakan saat kapal beroperasi (running repair). Catatan : walau

kerusakan ringan, tetapi karena tidak ditangani dengan segera akan

mempengaruhi peralatan yang lain, akibatnya kerusakan meluas pada

komponen yang lain, yang tidak dapat diperkirakan secara teori maupun

teknis di lapangan. Selain biaya mahal, sorotan masyarakat yang negatif ,

serta yang lebih fatal adalah kecelakaan laut yang menyangkut nyawa

orang dan barang. Walau usaha pencegahan telah dilakukan, kerusakan

dapat terjadi sewaktu-waktu. Selama ini KMP Nusa Jaya Abadi secara

umum dilakukan Cara Perawatan Insidentil (Breakdown Repair) artinya

membiarkan mesin bekerja terus-menerus sampai rusak (Down time),

baru kemudian, dilaksanakan perawatan dan perbaikan. Breakdown

Repair akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk

mempertahankan kapal tidak keluar dari operasi (down time/delay) yaitu

dengan terjadinya perbaikan besar (overhaul) dan waktu kerusakan kapal

yang sulit diprediksi (Corrective Maintenance). Terkait dengan itu juga :

a. Dalam prakteknya perawatan insidetil ini tidak dapat menekan biaya

perawatan bahkan sering terjadi pembengkakan anggaran

biaya perbaikan (Total maintenance cost).

b. Strategi perawatan insidentil tidak disarankan namun dalam

kenyataannya sering terjadi di kapal, termasuk pada KMP Nusa

Jaya Abadi.


v

c. Karena tidak tersedianya suku cadang yang cukup untuk setiap

pesawat/mesin sehingga menghambat waktu operasi kapal pada

saat menunggu pengadaan suku cadang tersebut.

d. Nakhoda dan Anak buah kapal yang tidak berkwalitas dan tidak

professional dibidangnya.

Beberapa survey menunjukan bahwa Perawatan Insdentil hanya mampu

mempertahankan kapal pada umur 12-14 tahun saja, dan apabila diperbaiki

lagi, Manajemen Perawatan Kapal tetap tidak mampu lagi meningkatkan

"performance" pada kondisi lebih dari 50 %, bahkan cenderung hanya dapat

bertahan sesaat sampai pada Umur 20-an sudah harus menjadi "besi tua".

Bandingkan dengan Sistem Perawatan Berencana yang memperlihatkan

"penurunan kemampuan kapal" secara merata dan mulai terlihat setelah kapal

berumur di atas 20 tahunan

1.3 Lingkup Kajian

Secara garis besar lingkup Kajian meliputi :

1. Melakukan Survey untuk pengumpulan data dan informasi

2. Mempelajari syarat-syarat kelaiklautan kapal dan pembuktian

kepemilikan sertifikat kapal dan institusi yang berwenang menerbitkan,

berdasarkan International Convention on Safety of Life at Sea

(SOLAS) 1978 dengan berbagai amandemennya dan Internatinal

Convention on Collition and Regulation 1972.

3. Mempelajari Kendala dalam penerapan Plan Maintenance System

(PMS) KMP Nusa Jaya Abadi

1.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di kecamatan Nusa Penida, Kabupaten

Klungkung, Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2.


v

Gambar 1.2. Lokasi Penelitian

1.5 Dasar Hukum

Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi menggunakan dasar hukum yaitu

peraturan/perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

LANDASAN HUKUM NASIONAL

a) Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

b) Undang – Undang No. 32 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah

c) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan

Kapal.

d) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan

Pemerintahan Provinsi sebagai daerah Otonom;

e) Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2001, tentang Kepelabuhan

f) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;

g) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;

h) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas PP

No.1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

i) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.62 Tahun 2005;

MENTIGI


v

j) Peraturan Pemerintah No.14 Th. 2000 tentang Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen

Perhubungan.

k) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

l) Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2005, tentang Sistem

Transportasi Nasional (Sistranas);

m) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.43 Tahun 2005

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.37 Tahun 2006.

n) Keputusan Menteri No.15 Tahun 1999 tentang Organisasi Mahkamah

Pelayaran

o) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 70 Tahun 1998, tentang

Pengawakan Kapal Niaga;

p) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 11 Tahun 2002, tentang

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Penyeberangan yang

diusahakan;

q) Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2001, tentang

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

r) Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 tahun 2003, tentang Tatanan

Kepelabuhan Nasional

s) Keputusan Menteri Perhubungan No. 52 tahun 2004, tentang

penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan

t) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

u) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012, tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun

2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif

Angkutan Penyeberangan

v) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahung 2013, tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut.

LANDASAN HUKUM INTERNASIONAL


v

a) Safety of Life at Sea Conventation (SOLAS) Tahun 1974.

b) Standard Training Certification and Watch Keeping (STCW) Tahun 1978;

c) Marine Polution (MARPOL) Tahun 1978;

d) Collition Regulation (CORLEG) Tahun 1972;

e) International Safety Management Code (ISM Code);

f) International Convention On Civil Liability for Oil Polution (CLC) Tahun

1969;

g) International Convention on The Established of an International Fund for

Compensation for Oil Pollution Damage Tahun 1971;


v

BAB II

PERSYARATAN KELAIKLAUTAN KAPAL

2.1. Fasilitas dan Kapasitas KMP Nusa Jaya Abadi

KMP Nusa Jaya Abadi dirancang dan dikerjakan oleh PT. PAL Surabaya.

Konstruksinya dibuat dari baja dan dilengkapi dengan dua sistem propulsi (twin

screw) berpenggerak mesin diesel untuk mendapatkan olah gerak yang baik.

Selain itu kapal direncanakan sebagai kapal multi fungsi dengan dilengkapi pintu

rampah pada bagian depan dan belakang kapal untuk tempat masuk dan

keluarnya kendaraan truk yang bisa mengangkut barang/cargo berupa pasir,

semen atau muatan lainnya. Selain bisa mengangkut kendaraan berupa truk

kecil atau mobil, kapal ini dirancang untuk mengangkut penumpang. Kapal

dirancang dengan konstruksi kuat mempunyai stabilitas dan olah gerak yang baik

dan pembangunannya dikelaskan kepada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Ukuran Utama Kapal

• Panjang keseluruhan (LOA) : 39,50 meter

• Panjang antara garis tegak (LPP) : 32,50 meter

• Lebar : 11,60 meter

• Tinggi : 3,00 meter

• Sarat Air Disain : 2,00 meter

• Kecepatan kapal (Max) : 12 Knot

• Jumlah ABK : 19 orang

• Jumlah Kendaraan : 6 Truk, 8 Mobil

• Jumlah Penumpang : 210 orang (termasuk kelas eksekutif)

Permesinan Kapal

• Mesin Induk : 2 x 829 Hp

• Mesin Bantu Utama : 2 x 80 HP


v

• Mesin Kemudi : 1 Set

• Mesin Geladak dan Ramp Winch : 1 Set

• Pompa sesuai peraturan klas

• Mesin Pemisah Minyak

Peralatan Navigasi dan Komunikasi

• Magnetic Compass

• Marine Radar

• Speed Log

• Echo Sounder

• VHF Radio Telephone

• Radio SSB

• GPS

• Public Adressor

• Navigaton Lamp

Fasilitas Penumpang

• Tempat duduk untuk sekitar 200 orang penumpang kelas ekonomi

• Toilet dengan jumlah yang memadai

• Full Air Condition (AC) untuk ruang penumpang VIP

• TV set dan Audio untuk ruang penumpang

Alat Keselamatan

• Peralatan keselamatan sesuai dengan peraturan SOLAS (Safety Of Life At

Sea)

• Rakit Penolong (Life Raft) dengan jumlah dan kapasitas yang memadai

• Baju Penolong (Life Jacket) dengan jumlah sesuai dengan peraturan

• Peralatan pemadam hidran dan portable akan dipasang pada tempat yang

mudah dijangkau.


v

2.2. Persyaratan Kelaiklautan Kapal






telah memenuhi persyratan sebagai berikut :



3. Pengawakan kapal

Angkutan laut merupakan moda trnasportasi yang sarat regulasi. Untuk itu

dalam pengelolaan KMP Nusa Jaya Abadi dalam hal ini Pemkab Klungkung

harus meratifikasi berbagai konvensi yang dikeluarkan oleh The United Nations

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta berkewajiban mentaati

berbagai regulasi.

Kesemuanya ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat kapal yang

dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan International Convention on

Safety of Life at Sea (SOLAS) 1978 dengan berbagai amandemennya dan

Internatinal Convention on Collition and Regulation 1972.

Pejabat institusi yang berwenang mengeluarkan sertiffikat adalah :

1. Untuk sertifikat kapal yang berstatus mandatory dikeluarkan oleh Direktur

Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

2. Untuk Sertifikat yang berstatus statutory dan klas kapal dikeluarkan oleh

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

A. Sertifikatkapal yang berstatus Mandatory sebagai berikut :

1. Sertifikat Kesempurnaan;

2. Sertifikat Keselamatan

3. Sertifikat Pendaftaran

4. Certificate of Compass Adjustment;

5. International Tonnage Certificate;

6. Ship station Licence;


v

7. Inmarsat Standard B Maritime;

8. Inmarsat Standard C Maritime;

9. Sertifikat Life Raft;

10. Fire Extinguisher and CO2;

11. Result of Sanitary Inspection;

12. Health Book;

13. Deratting Exemption;

14. International Oil Pollution;

15. Supplement to the International Prevention Certificate;

16. Cargo Ship Safety Equipment Certificate;

17. Certificate of Seaworthiness;

18. Cargo Ship Safety Radio Certificate;

19. Record of Equipment for Cargo Ship Equipment Certificate;

20. Exemption Certificate;

21. Safe Manning Certificate;

22. Medical Chest Certificate;

23. Port Clearence.

24. Dan lain lain sesuai dengan tipe dan ukuran kapal

B. Sertifikat kapal yang berstatus Statutory sebagai berikut :

1. Sertifikat Lambung Timbul;

2. Sertifikat Mutu Bahan/Material Marine;

3. Sertifikat Konstruksi;

4. Sertifikat Mesin;

5. Sertifikat Klas;

Disamping itu terdapat juga surat-surat kapal yang merupakan dokumen kapal

yaitu

A. Surat Kebangsaan yang terdiri dari :

1. Surat Laut;

2. PAS Kapal.


v

B. Surat Ukur

1. Kedua surat ini dikeluarkan oleh pejabat pendaftaran dan pejabat

pengukur kapal di pelabuhan/kesyahbandaran tertentu yang

ditunjuk :

a. Daftar Awak Kapal (crew list);

b. Daftar Penumpang Kapal (Passanger List); dan;

c. Cargo Manifest untuk muatan

2. Surat Kebangsaan dan Surat Ukur Sementara yang dikeluarkan

oleh Konsulat Jenderal atau Perwakilan RI di luar negeri untuk

sekali jalan menuju pelabuhan Indonesia pada saat pembelian

kapal baru.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002, tentang Perkapalan

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : Perkapalan adalah segala sesuatu

berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala

faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang-bangun sampai

kapal tidak digunakan lagi.

Ayat (9), Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi

persyaratan material, konnstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan,

stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika

kapal.

Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Kegiatan Pembinaan Pemerintah di bidang Perkapalan dan Pelayaran,

mengaturan untuk bidang keselamatan dan Keamanan Pelayaran,

mengacu pada Konvensi Internasional di samping mengakomodasi

ketentuan mengenai system keamanan Pelayaran yang termuat dalam

“International Ship and Port Facility Security Code”;

Selain itu adalah

h) Safety of Life at Sea Conventation (SOLAS) Tahun 1974.

i) Standard Training Certification and Watch Keeping (STCW) Tahun

1978;


v

j) Marine Polution (MARPOL) Tahun 1978;

k) Collition Regulation (CORLEG) Tahun 1972;

l) International Safety Management Code (ISM Code);

m)International Convention On Civil Liability for Oil Polution (CLC) Tahun

1969;

n) International Convention on The Established of an International Fund

for Compensation for Oil Pollution DamageTahun 1971;

o) International Convention on Safety ContainersTahun 1972;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UK.11/15/15/

DJPL-06 tentang Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Transportasi Laut

2005 – 2024,

Penyelenggaraan Transportasi Laut Berpedoman pada kebijakan-kebijakan

berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan TransportasiLaut Nasioanal;

2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Dalaman

PenyelenggaraanTransportasi Laut Nasional;

3. Meningkatnya Pembiunaan Pengusahaan Transportasi Laut;

4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi di Bidang Transportasi Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Pasal 61 ayat (2) Kegiatan Angkutan Penyeberangan dilakukan oleh badan

usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi

persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal

berkewarganegaraan Indonesia.

Dan Ayat (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib :

Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan

minimal angkutan penyeberangan, memiliki dan/atau mempekerjakan awak

kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal

penyeberangan.


v

ISM (International Safety Management) Code

ISM Code mewajibkan pemilik kapal (shorebased management) untuk

mengembangkan melaksanakan dan memelihara suatu system

manajemen yang mempunyai sasaran untuk mengotrol kegiatan-kegiatan

yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Dibuktikan bahwa semua

ketentuan dari ISM Code telah dipenuhi dengan menunjukan bukti-bukti

yang objektif. Untuk kantor di darat, sertifikatnya disebut DOC (Document

of Compliance). Sertifikat ini dapat dianggap sebagai sebuah izin untuk

menjadi operator kapal. Untuk kapal sertifikatnya disebut SMC (Safety

Management Certificate). Berdasarkan ketentuan di atas, maka ada

empat alas an mengapa ISM Code harus diikuti yaitu :

1. ISM Code membuat kapal anda menjadi sebuah tempat yang lebih

aman untuk bekerja.

2. ISM Code melindungi laut dan lingkungan kelautan.

3. ISM Code dengan jelas mendefinisikan pekerjaan di kapal.

4. ISM Code adalah keharusan.

Mematuhi/mengikuti semua ketentuan ISM Code adalah wajib

(mandatory) dan diharuskan oleh Bab IX dari Konvensi SOLAS

74/78,untuk kapal penumpang.

DAFTAR SERTIFIKAT KMP NUSA JAYA ABADI

No MACAM SERTIFIKAT MASA BERLAKU KETERANGAN

1 Builder Certificate Selamanya PT PAL INDONESIA

(PERSERO)

2 SuratUkur (sementara) 3(tiga) bulan - -pertama Syahbandar Surabaya

3 SuratUkur (Permanen) Selamanya Syahbandar Surabaya-

Jakarta- Surabaya

4 TandaPanggilanKapal Selamanya Ditkapal Jakarta

(Call Sigh)

5 RekomendasiIjin 1 (satu) tahun DirektoratNavigasi-

Stasiun Radio KapalLaut Jakarta

6 SIKR (SuratIjinKomunikasi 1(satu) tahun TELKOM


v

Radio)

7 ID ( Number / MMSI Selamanya DirektoratNavigasi-

Jakarta

8 IjinStasiun Radio KapalLaut 1(satu) tahun Postel - Jakarta

9 Accounting Authority IuranTiapBulan

10 IMO Number Selamanya LR Pusat (LONDON)

11 Deratting Exemption Kantor Kesehatan

Certificate 6 (enam) bulan Pelabuhan Surabaya

12 BukuKesehatan Selamanya Kantor Kesehatan

Pelabuhan Surabaya

13 Certificate of Medicines 6 (enam) bulan Kantor Kesehatan

Medical Store and Appiances Pelabuhan Surabaya

14 KesehatanBerlayar SekaliJalan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Surabaya

15 Sanitasi 6 (enam) bulan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Surabaya

16 Sertifikat Radio 3 (tiga) bulan Syahbandar-Surabaya

17 SertifikatKesempurnaan

danGarisMuat 3 (tiga) bulan Syahbandar-Surabaya

18 SertifikatMarpol 3 (tiga) bulan PengesahanSyahbandar

Surabaya

19 Compass Adjustment Selamanya PengesahanSyahbandar

Surabaya

20 SuratKebangsaan Permanen Syahbandar-Surabaya

21 Sertifikat Class

Provisional Certificate) 3 (tiga) bulan - Syahbandar-Surabaya

22 Sertifikat Class (Provisional)

Load Line 3 (tiga) bulan Syahbandar-Surabaya

23 Sertifikat Life Raft 1 (satu) tahun PengesahanSyahbandar

24 SertifikatPemadam SertifikatPemadam Syahbandar-Surabaya

25 BUKU KAPAL

* BukuCatatan Minyak Syahbandar-Surabaya

* Buku Pencegahan

Pencemaran Minyak Syahbandar-Surabaya

* Buku Catatan Mesin Syahbandar-Surabaya

* Buku Catatan Deck Syahbandar-Surabaya

* Buku Radio Syahbandar-Surabaya

26 Surat Ijin Berlayar (Port

Clearance)

* Skep Perwira Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya

* DaftarPerwira Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya

* Daftar ABK Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya

* PerjanjianKarjaLaut Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya

* Memorandum Kapal Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya


v

* PengawasanKapal Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya

27 Port Clearance 24 (duapuluhempat) Jam Syahbandar-Surabaya

INFLATABLE LIFE RAFT

1. Diservis pada kurun waktu tidak melebihi 12 bulan berikut release

gear kecuali bila ada pemberian perpanjangan dari Negara

2. Tabung diberi marka; pabrik pembuat, nomor seri, tanggal servis,

jumlah personil

3. Pita yang dapat menmantulkan cahaya

4. Penempatan dalam kondisi baik

Keselamatan terhadap penumpang berikut barang-barang yang dibawa harus

menjadi perhatian utama dan pengetatan terhadap peraturan keselamatan

adalah sesuatu yang tidak boleh untuk ditawar.

Kecelakaan kapal sangat berpeluang untuk terjadi. Apalagi jika menghadapi

kondisi berbahaya seperti cuaca buruk (bad weather) dan gelombang tinggi

(heavy seas). Bagaimanapun perencanaan sarana transportasi laut yang teratur,

terencana dan mengutamakan aspek keselamatan harus menjadi perhatian

utama

Berkenaan dengan hal di atas, Pemkab. Klungkung (Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika) bertanggung jawab atas penyediaan jasa angkutan

penyeberangan, terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor

yang mempengaruhi seperti keselamaatan kapal, pengawakan kapal,

manajemen keselamatan pengoperasian dan pencegahan pencemaran dari

kapal, pemuatan dan status hukum kapal.

2.3. Aspek Perlindungan

Dari aspek perlindungan yang mana terkandung beberapa konvensi

antara lain Safety of Life at Sea (SOLAS), Convention 1974/78, yakni konvensi

yang mencakup aspek keselamatan kapal, termasuk konstruksi, navigasi, dan

komunikasi.


v

Juga masalah Marine Pollution Prevention (Marpol), Convention 1973/78,

yakni konvensi yang membahas aspek perlindungan lingkungan, khususnya

pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal, alat apung dan usaha

penanggulangannya.

Selain itu juga Standard of Training Certification and Watchkeeping of

Seafarers (SCTW) merupakan konvensi yang berisi tentang persyaratan

minimum pendidikan atau pelatihan yang harus dipenuhi oleh ABK untuk bekerja

sebagai pelaut.

Berbagai konvensi tersebut semestinya segera diaplikasikan dengan baik,

untuk mencegah mara bahaya yang sewaktu-waktu bisa menelan korban jiwa

dan harta benda pengguna jasa angkutan laut termasuk dalam pengelolaan KMP

Nusa Jaya Abadi.

Kapal akan dinyatakan seaworthy / laik-laut apabila mempunyai

kemampuan untuk menanggulangi / mengatasi semua bahaya yang

kemungkinan dialami sewaktu berlayar (perils of the sea) dengan tingkat

keamanan yang memadai. Selain Kapal memiliki badan (hull) yang kuat namun

juga harus dijalankan oleh Nakhoda dan awak kapal yang kompeten dan cukup

jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. selain itu juga harus dibekali

dengan bahan bakar, makanan, serta keperluan yang lain, cukup untuk

mencapai pelabuhan tujuan. Semua perlengkapannya (termasuk mesin-mesin

dan peralatan lainnya untuk penyelamatan di laut serta penanggulangan

kebakaran dll) harus dalam kondisi berfungsi / bekerja dengan baik, dan apabila

kapal membawa muatan, kapal harus laik-muat (cargoworthy) sesuai dengan

fungsi dari kapal itu sendiri, tidak melebihi garis batas muat dan memiliki

keseimbangan (stability) yang baik. Hak untuk meminta ganti rugi dari asuransi

seperti dijamin didalam polis hull menjadi gugur jika kapal terbukti telah berlayar

(nekat) dalam keadaan tidak laik-laut.

2.4. Pengawakan Kapal

Adanya kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia yang

disyaratkan memiliki kualifikasi tertentu sebagai Anak Buah Kapal (ABK), maka

pemerintah kabupaten Klungkung dalam jangka pendek diharapkan


v

menyerahkan pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi kepada pihak ketiga. Oleh

karenanya, sebagai program jangka pendek (crash programe) untuk

mempersiapkan pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi, maka Pemerintah

Kabupaten Klungkung, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Klungkung sebaiknya menyerahkan pengelolaan Kapal

kepada perusahaan atau mitra kerja/penyedia jasa kemaritiman untuk

melaksanakan pengoperasian dan perawatan/perbaikan kapal secara handal,

profesional, efektif dan efisien melalui suatu proses pelelangan (tender).

Pekerjaan Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi, mengatur hal - hal yang

diantaranya adalah :

a. Penyediaan port captain, yaitu personil yang menjadi wakil operator

untuk mengawasi pengoperasian Kapal

b. Penyediaan dan pembinaan awak Kapal,

c. Pengoperasian Kapal untuk melaksanakan kegiatan transportasi laut.

d. Pengurusan surat, sertifikat, dan/atau dokumen perijinan Kapal

e. Penyediaan utilitas untuk kebutuhan dapur di atas Kapal,

Pekerjaan Perawatan dan / atau reparasi Kapal Ferry, mengatur hal - hal yang

diantaranya adalah:

a. Penyediaan Port Engineer,

b. Perawatan Terencana (Planned Maintenance) Kapal, yang terdiri dari

kegiatan perawatan untuk pencegahan kerusakan (antara lain: kegiatan

inspeksi, pembersihan, penggantian suku cadang) dan perawatan untuk

perbaikan / reparasi minor,di luar overhaul, dan dry docking),

c. Penyediaan oli mesin dan pelumas (lubricant oil) Kapal .

d. Penyediaan foam pemadam api, untuk perlengkapan keselamatan

(safety equipment) di Kapal.

e. Penyediaan suku cadang, peralatan, dan perlengkapan untuk pekerjaan

perawatan dan / atau reparasi Kapal.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 70 Tahun 1998 tentang

Pengawakan Kapal, memuat bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja atau

dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan


v

tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

Awak kapal niaga, pada setiap berlayar harus diawaki dengan susunan yang

terdiri dari seorang nakhoda, sejumlah perwira dan sejumlah rating.

Awak kapal wajib memiliki beberapa jenis sertifikat ketrampilan pelaut (certificate

of proficiency/COP) yang terdiri dari :

a. Sertifikat keterampilan dasar pelaut

b. Sertifikat keterampilan khusus.

Sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud diatas adalah

sertifikat keterampilan dasar keselamatan (Basic Safety Training/BST).

Sertifikat keterampilan khusus sebagaimana yang dimaksud diatas untuk kapal

Ferry Ro-Ro adalah sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang, yang

terdiri dari :

a. pelatihan manajemen pengendalian massa (crowd management training)

b. pelatihan familiarisasi kapal penumpang Ro-Ro (familiarization training)

c. pelatihan keselamatan untuk personil yang memberikan pelayanan

langsung kepada penumpang pada ruang-ruang penumpang (safety

training for personel providing direct service to passengers ini

passengers spaces)

d. pelatihan keselamatan penumpang, muatan dan kekedapan lambung

(passenger safety, cargo safety and hull integrity training).

e. pelatihan pengendalian krisis dan perilaku manusia (crisis management

and human behavior training).


v

BAB III

KENDALA DALAM PENERAPAN

PLAN MAINTENANCE SYSTEM (PMS)

3.1. Pelayaran Perintis

Kabupaten Klungkung, secara geografis

memilki dua cakupan wilayah, yaitu wilayah

daratan dan wilayah pulau. Bila dilihat

perbandingan komposisi luas wilayahnya terlihat

sepertiganya terletak di daratan Pulau Bali

(11.216 Ha) dan duapertiganya terletak di

Kecamatan Nusa Penida (20.284 Ha). Meskipun

secara geografis luas wilayah Kecamatan Nusa Penida lebih besar, namun

kondisi sosial - ekonomi dan pembangunan dirasakan sangat tertinggal

dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang berada di daratan. Kedua wilayah

yang dipisahkan oleh laut ini, mengalami disparitas pertumbuhan (growth

disparities) sosial ekonomi yang menjolok. Disparitas pertumbuhan ini dapat

diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah “keterisolasian” wilayah

Nusa Penida yang ditandai dengan rendahnya tingkat aksesibilitas ke kawasan

ini.

Akar permasalahan disparitas wilayah di Kabupaten Klungkung bila dilihat

dari sudut transportasi sebagai suatu sistem adalah adanya kesenjangan antara

sisi demand dari transportasi yang meningkat dibanding dengan sediaan (supply)

yang terbatas dalam hal ini dukungan sistem jaringan dan sarana dan prasarana

transportasi yang tidak memadai.

Bila kondisi ini tidak ditangani secara terencana, maka dikhawatikan

ketidakseimbangan (disparity) pertumbuhan wilayah di Kabupaten Klungkung

tidak akan pernah tercapai. Yang pada akhirnya demokratisasi ruang tidak akan

pernah terwujud.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, tentang Angkutan diperairan Bab I,

pasal 1 ayat (23)


v

Menyebutkan bahwa Usaha Pengelolaan Kapal (ship management)

adalah kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi

perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan,

pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.

Bab I, pasal 1 Ayat (25) :

Menyebutkan : Usaha Keagenan Awak Kapal (ship manning agency)

adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmen dan

penempatan di kapal sesuai kualifikasi.

Bab I, pasal 2 :

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kegiatan angkutan laut,

angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan di

perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil,

kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan,

kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus

dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan di perairan,

sistem informasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif.

Bab II, Pasal 5 Ayat (1) :

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan

laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta

diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Bab IV, Bagian Kesatu UMUM, Pasal 61

Ayat (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi

sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur

kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang

dan kendaraan beserta muatannya.

Ayat (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan

menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan


v

kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan

Indonesia.

Ayat (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:

a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan

minimal angkutan penyeberangan;

b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang

digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal

penyeberangan pada lintas yang dilayani;

c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi

persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;

d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan

kendaraan beserta muatannya;

e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang

ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan

f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bab V Angkutan di Perairan Untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah

Terpencil.

Bagian Kesatu : UMUM Pasal 70 :

(1) Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah

terpencil dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau

bupati/walikota.

(2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.

(3) Kegiatan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang bergerak di

bidang:

a. angkutan laut;

b. angkutan sungai dan danau; atau

c. angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua PELAYARAN-PERINTIS Pasal 71


v

Kegiatan pelayaran-perintis dilakukan untuk:

a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah

terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah

berkembang atau maju;

b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum

memadai; dan

c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum

menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan

laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.

Kegiatan pelayaran-perintis yang dilakukan di daerah yang masih tertinggal

dan/atau wilayah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditentukan berdasarkan kriteria:

a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan

sungai dan danau atau angkutan penyeberangan yang beroperasi

secara tetap dan teratur;

b. secara komersial belum menguntungkan; atau

c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.

Pasal 72 menyebutkan :

(1) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)

dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai

dan danau, atau angkutan penyeberangan dengan biaya yang

disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi sebesar

selisih biaya pengoperasian kapal pelayaran-perintis yang dikeluarkan

oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan angkutan sungai

dan danau, atau perusahaan angkutan penyeberangan dengan

pendapatan dan/atau penghasilan uang tambang barang dan

penumpang pada suatu trayek tertentu.

(3) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan Cara Kontrak Jangka Panjang dengan perusahaan

angkutan di perairan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang


v

memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh awak

kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2010 dapat dirumuskan bahwa penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas

Padangbai-Nusa Penida, merupakan pelayaran perintis sehingga subsidi layak

diberikan, selanjutnya sebagai operator dapat diselenggarakan oleh badan usaha

dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan

kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan

Indonesia. Kontrak Jangka Panjang dapat dibuat antara Perusahaan Jasa

Kemaritiman dengan Pemkab Klungkung , sesuai pasal 75 ayat (1) untuk :

a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di perairan;

b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di

perairan; dan memperlancar arus mobilisasi penumpang dan

barang.

3.2. Analisa Kecelakaan Pelayaran

Jenis kecelakaan pelayaran antara lain : bocor, hanyut, kandas, kerusakan

konstruksi, kerusakan mesin, meledak, menabrak dermaga, menabrak tiang

jembatan, miring, orang jatuh ke laut, tenggelam, terbakar, terbalik dan tubrukan.

Faktor Manajemen perusahaan pelayaran memberi andil terhadap

terjadinya kecelakaan misalnya akibat kesalahan perusahaan menempatkan

nakhoda dan ABK yang dalam keadaan tidak siap (Skill yang tidak cukup),

Operator tidak menunjukkan adanya tanggung jawab, manajemen level atas

hingga superintendent tidak saling menunjang, pembagian tugas, wewenang dan

tanggung jawab tidak jelas, kesalahan dalam memberi perintah dan sebagainya.

Secara umum analisa penyebab kecelakaan atau kegagalan dapat digambarkan

sebagaimana gambar 3.2. s/d 3.4. Dapat dikatakan bahwa faktor kasalahan

manusia hampir 80 % sebagai penyebab terjadinya kecelakaan kapal dan sekitar

20 % dari faktor lain-lain.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling besar yang antara lain meliputi:

• Kecerobohan didalam menjalankan kapal,


v

• kekurang mampuan awak kapal dalam menguasai berbagai permasalahan

yang mungkin timbul dalam operasional kapal,

• secara sadar memuat kapal secara berlebihan

Faktor teknis biasanya terkait dengan kekurang cermatan didalam desain kapal,

penelantaran perawatan kapal sehingga mengakibatkan kerusakan kapal atau

bagian-bagian kapal yang menyebabkan kapal mengalami kecelakaan.

Kesalahan

Perwira Dek

26%

Kesalahan

Pandu

6%

Kesalahan

Struktur

12%Kesalahan

Mekanis

7%

Kesalahan

Peralatan

9%

Dalam

Penyelidikan

5%

Lain-Lain

6%

Kesalahan

Darat

12%

Kesalahan ABK

13%

Kesalahan

Perwira Mesin

4%

Gambar 3.2. Analisa penyebab kecelakaan atau kegagalan

Faktor alam atau cuaca buruk merupakan permasalahan yang seringkali

dianggap sebagai penyebab utama dalam kecelakaan laut. Permasalahan yang

biasanya dialami adalah badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh

musim/badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang

terbatas.

Gambar 3.3. Kejadian kecelakaan akibat faktor manusia

FAKTOR

MANUSIA

Budaya • Kebijakan perusahaan

• Kebangsaan

• Rekruitment

• Loyalitas

Kemampuan • Pengetahuan & keahlian

• Kualifikasi & Pelatihan

• Komunikasi

• Sosialisasi

Sosial • Kondisi Kerja

• Hubungan Kerja

• Kepemimpinan

• Dukungan

• Team Work

• Bahasa

Peraturan • IMO

• Port State

• Flag State

• Serikat Kerja

Kondisi Kapal • Desain-teknologi

• Manual Operasi

• Perawatan dan Pemeriksaan

Kondisi Tubuh • Daya tahan fisik

• Kelelahan/over time

• Beban Kerja

• Makanan

• Sarana Akomodasi

• Keluarga


v

Gambar 3.4. Penyebab Kecelakaan Pelayaran

Keselamatan Pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya

persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan

dan kepelabuhanan. Terdapat banyak penyebab kecelakaan kapal laut; karena

tidak diindahkannya keharusan tiap kendaraan yang berada di atas kapal untuk

diikat (lashing), hingga pada persoalan penempatan barang yang tidak

memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil. Dengan demikian

penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti,

melainkan perlu dilakukan pengkajian.

Memaknai kejadian diatas maka sangat diperlukan penerapan suatu

peraturan manajemen Internasional untuk mengoperasikan kapal dengan aman

dan melindungi lingkungan. Dapat digambarkan ruang lingkup dari ISM Code

sebagai berikut :

• Berupa Sistem Manajemen Keselamatan

• Mandatory

• Sistem didokumentasikan dan dibuktikan

• Komitmen dari top manajemen

• Kejelasan organisasi darat dan kapal

• Kejelasan job description (darat dan Kapal)

• Operasi kapal dengan ABK terlatih

Tabrakan kapal, kandas

Kebakaran dan ledakan

Bahaya sistem kapal

Evakuasi kapal

Kelaiklautan kapal

Konsekuensi ekonomi

Kerugian dan

Korban jiwa

Bocor


v

• Menenuhi standar nasional/internasional berkaitan dengan keselamatan

dan perlindungan lingkungan.

• Siap terhadap situasi darurat

• Internal audit dan tinjauan manajemen.

• Sertifikasi.

Hal-hal penting dalam penerapan ISM Code adalah :

• Komitmen penuh top manajemen

• Membuat prosedur tertulis dan dilaksanakan

• Jamin pelaksanaan didukung dengan bukti yang objektif

• Terus menerus sistem dievaluasi, dianalisa dan disempurnakan.

Konsep dasar Sistem Manajemen Keselamatan

• Bagaimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasional kapal dapat

memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kebijakan keselamatan dan

perlindungan lingkungan

• Sistem harus terintegrasi dalam kegiatan rutin harus diorganisasikan

darat/kapal.

• Sistem bukan sesuatu tambahan beban kerja.

• Semua resiko yang mengancam keselamatan telah diantisipasi melalui

rencana yang memadai.

• Semua kejadian kecelakaan dan ketidak sesuaian harus diidentifikasi dan

dilaporkan.

• Kinerja sistem keselamatan dapat disempurnakan

• Identifikasi dan analisa penyebab suatu kejadian kecelakaan dan ketidak

sesuaian.

• Lakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidak sesuaian

dan kejadian kecelakaan tidak terulang kembali.

• Dokumentasikan semua prosedur dan objective evidence

• Buktikan melalui internal audit dan external audit.

Selanjutnya sistem keselamatan harus menjamin, terpenuhinya persyaratan

yang dipersyaratkan, memperhatikan Code, peraturan dan standar yang

direkomendasikan oleh IMO, pemerintah dan Badan Klasifikasi serta industri


v

maritim lainnya. Gambar 3.5. menunjukan struktur Sistem Manajemen

Keselamatan (SMS).

Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Manajemen

Keselamatan adalah

1. Komitmen dari top manajemen kurang,

2. Kualitas operator/ABK rendah

3. Perawatan Kapal yang kurang perhatian

4. Tidak tahu apa yang harus dilakukan pada situasi darurat

5. Masalah bahasa komunikasi dan Catatan/record yang tidak terkendali.

Sementara indikator-indikator yang mempengaruhi adalah :

1. Pengalaman/pendidikan yang kurang

2. Komunikasi yang tidak lancar

3. Lemahnya motivasi

4. Tidak adanya pelatihan/familirisasi

5. Belum terlatih dalam menghadapi situasi darurat.

Gambar 3.5. Sistem Manajemen Keselamatan (SMS).

Kelemahan organisasi :

Hal-hal di atas harus diterapkan karena merupakan mandatory dari pemerintah,

internasional dan persyaratan bisnis. Selain itu merupakan tuntutan global

terhadap kepedulian mutu, keselamatan dan lingkungan, kapal dioperasikan

dengan benar dan aman oleh awak kapal yang terlatih dan dukungan penuh dari

EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN MENERUS

KEBIJAKAN KESELAMATAN & LINGKUNGAN KOMITMEN TOP MANAJEMEN

• Struktur organisasi

• Job Desc.

• Prosedur dan instruksi form

• Pelaksanaan yang

konsisten

• Kendali ketidaksesuaian

• Kendali tindakan perbaikan


v

organisasi darat. Sering terjadi keselamatan menjadi sangat berarti, setelah

terjadi kecelakaan (korban jiwa dan benda).

Untuk mencegah berbagai macam kecelakaan dalam operasional KMP

Nusa Jaya Abadi semestinya selalu berpegang pada aturan yang ada dan itu

dijalankan dengan baik. Ke depan sudah tidak perlu untuk ditawar-tawar lagi

bahwa tiap kendaraan yang berada di atas kapal wajib untuk diikat atau di-

lashing. Tapi sering kali diabaikannya, dan yang lebih parah lagi, faktor

keselamatan tidak dimasukkan ke dalam unsur pembiayaan, padahal safety itu

ada ongkos atau biaya.

KMP Nusa Jaya Abadi yang termasuk jenis ro-ro dengan lambung relatif

tertutup penuh ini didesain untuk mampu bertahan pada cuaca buruk dengan

ketinggian gelombang sampai 2 meter.

Hasil penyelidikan memperlihatkan bahwa desain yang buruk atau rusak

pada pintu haluan dipercaya sebagai penyebab utama musibah karena massa

air dalam jumlah besar masuk ke dalam kapal. Memperhatikan hal tersebut untuk

KMP Nusa Jaya Abadi sudah semestinya dilakukan perbaikan bahkan

penggantian yang berkaitan dengan rampdoor haluan dan buritan seperti rantai

rampdoor, karet kedap, blok rampdoor dan bagian-bagian lain yang vital.

Bagi kapal yang memenuhi regulasi akan diberikan Safety Management

Certificate (SMC) sedang manajemen perusahaan pelayaran/ BLU KMP Nusa

Jaya Abadi (bila ber BLU) yang memenuhi regulasi diberikan Document of

Compliance (DOC) oleh Biro Klasifikasi Indonesia.

Hingga saat ini pemerintah, khususnya otoritas perhubungan laut, masih

gagal menjalankan kewenangan PPK sesuai dengan IMO Resolution A 787 (19).

Dalam hal ini implementasi port state control yang menghindarkan kapal dalam

keadaan tidak aman belum dijalankan secara baik.

PPK di pelabuhan-pelabuhan Indonesia masih belum melakukan penilaian

dan pertimbangan secara profesional terhadap kelaikan kapal. Sehingga

accidental damage atau kerusakan secara tak terduga sering dialami oleh kapal

pada saat berlayar. Seharusnya PPK lebih berani melakukan detention order

atau perintah penahanan terhadap kapal yang tidak laik.


v

Dilain pihak data statistik IMO menunjukkan bahwa 80 persen dari semua

kecelakaan kapal di laut disebabkan oleh kesalahan manusia akibat buruknya

sistem manajemen perusahaan pemilik kapal.

Oleh karena ada penekanan khusus bahwa perusahaan pelayaran harus

bertanggungjawab atas keselamatan kapal selain nakhoda, perwira serta ABK

dari kapal itu. Selain itu UU No 21 Tahun 1992 tentang pelayaran telah

meratifikasi dan memberlakukan konvensi IMO.

Aspek Perlindungan

Dari aspek perlindungan yang mana terkandung beberapa konvensi

antara lain Safety of Life at Sea (SOLAS), Convention 1974/78, yakni konvensi

yang mencakup aspek keselamatan kapal, termasuk konstruksi, navigasi, dan

komunikasi.

Juga masalah Marine Pollution Prevention (Marpol), Convention 1973/78,

yakni konvensi yang membahas aspek perlindungan lingkungan, khususnya

pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal, alat apung dan usaha

penanggulangannya.

Selain itu juga Standard of Training Certification and Watchkeeping of

Seafarers (SCTW) merupakan konvensi yang berisi tentang persyaratan

minimum pendidikan atau pelatihan yang harus dipenuhi oleh ABK untuk bekerja

sebagai pelaut.

Berbagai konvensi tersebut semestinya segera diaplikasikan dengan baik,

untuk mencegah mara bahaya yang sewaktu-waktu bisa menelan korban jiwa

dan harta benda pengguna jasa angkutan laut termasuk dalam pengelolaan KMP

Nusa Jaya Abadi.

Kapal akan dinyatakan seaworthy / laik-laut apabila mempunyai

kemampuan untuk menanggulangi / mengatasi semua bahaya yang

kemungkinan dialami sewaktu berlayar (perils of the sea) dengan tingkat

keamanan yang memadai. Selain Kapal memiliki badan (hull) yang kuat namun

juga harus dijalankan oleh Nakhoda dan awak kapal yang kompeten dan cukup

jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ladasan Hukum Internasional STCW 1995 dan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor : KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal, memuat


v

bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal

oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai

dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Awak kapal niaga, pada

setiap berlayar harus diawaki dengan susunan yang terdiri dari seorang

nakhoda, sejumlah perwira dan sejumlah rating.

Awak kapal wajib memiliki beberapa jenis sertifikat ketrampilan pelaut (certificate

of proficiency/COP) yang terdiri dari :

c. Sertifikat keterampilan dasar pelaut

d. Sertifikat keterampilan khusus.

Sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud diatas adalah

sertifikat keterampilan dasar keselamatan (Basic Safety Training/BST).

Sertifikat keterampilan khusus sebagaimana yang dimaksud diatas untuk

kapal Ferry Ro-Ro adalah sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang,

yang terdiri dari :

f. pelatihan manajemen pengendalian massa (crowd management training)

g. pelatihan familiarisasi kapal penumpang Ro-Ro (familiarization training)

h. pelatihan keselamatan untuk personil yang memberikan pelayanan

langsung kepada penumpang pada ruang-ruang penumpang (safety

training for personel providing direct service to passengers ini

passengers spaces)

i. pelatihan keselamatan penumpang, muatan dan kekedapan lambung

(passenger safety, cargo safety and hull integrity training).

j. pelatihan pengendalian krisis dan perilaku manusia (crisis management

and human behavior training).

3.3. Prosedur Minimal Pemeliharaan Kapal

Beberapa prosedur minimal dalam pemeliharaan kapal dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Prosedur pemeliharaan, baik untuk organisasi darat maupun personil

kapal (ABK)

2. Prosedur Plan Maintenance System (PMS)

3. Prosedur Kendali Sertifikat Kapal

4. Perawatan sesuai persyaratan


v

5. Cara pemeriksaan peralatan (periode, cara pelaporan, penanggung jawab,

dsb) seperti untuk lambung, permesinan, navigasi keselamatan.

Berhasil tidaknya tujuan pemeliharaan sangat tergantung pada ketepatan jenis

pemeriksaan yang dilakukan seperti :

1. Test saat penerimaan

2. Survey (klasifikasi/statutory)

3. Inspeksi

4. Pemeriksaan sebelum digunakan

5. Pemeriksaan dalam penggunaan

6. Pemeriksaan setelah penggunaan

7. Pemeriksaan peralatan yang jarang digunakan

Susunan checklist pemeliharaan memperhatikan :

1. Jenis pemeliharaan/identifikasi peralatan

2. Interval waktu pemeliharaan (waktu kalender, workhours)

3. Cara melaksanakan pemeliharaan

4. Siapa penanggung jawabnya

5. Pencatatan hasil pemeriksaan

Dalam pemeliharaan kapal dikenal sistem pemeliharaan yang terencana

(Plan Maintenance System – PMS) yang artinya adalah suatu kegiatan untuk

memelihara secara terencana berdasarkan tata kala sesuai dengan buku

petunjuk pabrik (maker), agar kapal dapat beroperasi secara kontinyu tanpa

adanya gangguan atau untuk mengembalikan kondisi nominal secara ekonomis

dan aman. PMS ini harus ditunjang dengan adanya perangkat keras/hardware

(fasilitas peralatan produksi, suku cadang, peralatan kerja (toolkit), peralatan

keselamatan kerja), perangkat lunak/software (data spesifikasi teknis alat,

scheduling pemeliharaan, surat perintah kerja yang berfungsi menugaskan dan

memantau pelaksanaan serta pemakaian suku cadang, catatan setiap

pemeliharaan, dan prosedur penyerahan alat) dan tenaga pelaksana (brainware).

Jadi manfaat dari PMS dapat dikatakan menjadi manfaat teknis

(mencegah terjadinya breakdown mendadak, memberikan akurasi data teknis,

memudahkan perencanaan kebutuhan suku cadang) dan manfaat operasional

(menjamin kesiapan operasi dengan prima, menjaga fasilitas dalam kondisi


v

puncak operasi yang baik, menjamin kinerja yang tinggi, menjamin efisiensi,

efektivitas dan produktivitas), manfaat financial (mengendalikan biaya operasi,

mengendalikan biaya pemeliharaan dan perbaikan, memperpanjang waktu

“replacement” dan umur alat), manfaat terhadap pegawai (meningkatkan

keterampilan tenaga pelaksana, meningkatkan kesehatan keselamatan kerja,

meningkatkan moral dan kerjasama yang semakin baik), manfaat terhadap

pengguna jasa (pelayanan yang handal dan prima, meningkatkan kepercayaan

kepada para pengguna jasa) dan manfaat bagi perusahaan/Pemkab Klungkung

(mempunyai SDM yang berkualitas, performansi meningkat, meningkatkan

revenue).

3.4. ISM Code (International Safety Management)

IMO (International Maritime Organization) menilai bahwa praktek-praktek

dengan menggunakan ilmu kelautan tradisional, betapapun baiknya tidak lagi

memadai. Selain itu, juga telah diakui bahwa tanggung jawab perusahaan-

perusahaan perkapalan (shipping company / management)/ pemilik kapal,

dalam hal keselamatan jiwa dan perlindungan lingkungan laut tidak didefinisikan

dengan jelas. Oleh karena itu, IMO telah memutuskan lebih lanjut bahwa praktek-

praktek keselamatan di laut dan pencegahan polusi harus diformatkan

sedemikian rupa, sehingga dapat dibuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan keselamatan jiwa dan harta di laut dan perlindungan

lingkungan laut tersebut dilakukan secara terus menerus dan sepenuhnya

diawasi.

ISM Code dalam praktek, mewajibkan kantor perusahaan

pelayaran/pemilik kapal (di darat - shorebased management) untuk

mengembangkan, melaksanakan dan memelihara suatu sistem manajemen yang

mempunyai sasaran seperti tertulis didalam kode tersebut yang dapat dicapai

secara bertahap dan berkelanjutan.

Ketentuan-ketentuan ISM Code hampir mirip dengan ketentuan standar

manajemen mutu ISO 9000 untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan produk-produk dan pelayanan yang bermutu. Oleh sebab itu bagian-

bagian tertentu dari ketentuan mutu internasional (ISO 9000) juga digunakan


v

dalam ISM Code. Sistem tersebut (yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen

Keselamatan) harus disetujui (approved) oleh pemerintahan dari negara bendera

kapal (flag administration), atau suatu organisasi yang diakui (RO = Recognized

Organization) seperti badan-badan klasifikasi kapal (classification societies),

sebuah sertifikat akan dikeluarkan bila hasil audit oleh pihak ketiga membuktikan

bahwa semua ketentuan dari ISM Code telah dipenuhi dengan menunjukkan

bukti-bukti yang objektif. Untuk kantor di darat sertifikatnya disebut DOC

(Document of Compliance). Sertifikat ini dapat dianggap sebagai sebuah izin

untuk menjadi operator kapal.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ada empat alasan mengapa ISM

Code harus diikuti yaitu :

1. ISM Code membuat kapal anda menjadi sebuah tempat yang lebih aman

untuk bekerja.

2. ISM Code melindungi laut dan lingkungan kelautan.

3. ISM Code dengan jelas mendefinisikan pekerjaan di kapal.

4. ISM Code adalah keharusan.

Mematuhi/mengikuti semua ketentuan ISM Code adalah wajib (mandatory)

dan diharuskan oleh Bab IX dari Konvensi SOLAS 74/78. Untuk kapal-kapal

tanker, bulk carrier serta kapal-kapal penumpang ketentuan ini harus sudah

dijalankan setelah tanggal 1 Juli 1998. Untuk kapal-kapal lainnya setelah tanggal

1 Juli 2002. Malahan tercatat bahwa untuk Ro-Ro passenger ferry yang

beroperasi di perairan Eropa barat, ketentuan ini bahkan sudah diberlakukan

sejak 1 Juli 1996.

Peranan Pelaut (Seafarer) adalah elemen yang sangat penting untuk

melaksanakan pekerjaan dengan sistem tersebut. Mereka adalah orang-orang

yang membuat ISM Code berjalan/terlaksana, mereka merupakan para

pengguna akhir dari sistem tersebut. Partisipasi dan keterlibatan mereka

diperlukan terutama selama tahap pengembangan dan pelaksanaan. ISM Code

Rev.5/22.06.09 11 - 13 .

3.5. Document of Compliance (DOC)

Dokumen of Compliance (DOC) wajib dimiliki oleh Perusahaan. Yang

dimaksud dengan perusahaan adalah pemilik kapal dalam hal ini Pemkab


v

Klungkung atau yang mengambil alih tanggung jawab pengoperasian kapal dari

pemilik kapal dan tanggung jawab sejenisnya dan tanggung jawab yang

disyaratkan ISM Code. Perusahaan/Pemkab hanya dapat mengoperasikan tipe

kapal seperti yang tercantum dalam DOC.

Secara mendasar, persyaratan untuk memiliki DOC adalah perusahaan

telah mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), melaksanakan

implementasi dan memelihara SMK tersebut secara terus menerus yang

diverifikasi oleh organisasi yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini BKI.


v

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

PEMELIHARAAN DAN

PENGOPERASIAN

KMP NUSA JAYA ABADI

Metode pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan KMP Nusa Jaya

Abadi terdiri dari beberapa tahapan yaitu

1) Tahapan Pengoperasian Kapal

2) Tahapan Pemeliharaan Kapal

4.1. Tahapan Pengoperasian Kapal

Operator yang sepakat untuk mengambil alih semua tugas dan tanggung

jawab pemilik kapal (Pemkab. Klungkung) untuk mengoperasikan kapal, harus

menerapkan semua yang diatur dalam sertifikat manajemen keselamatan

pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal ( ISM-Code -

International Safety Management) dalam usaha :

• Mencegah kecelakaan yang terjadi karena faktor manusia dan

manajemen.

• Organisasi yang jelas untuk memberi dukungan atas kebutuhan

operasional kapal yang aman dan perlindungan lingkungan.

• Untuk memenuhi & mempertahankan standar keselamatan &

perlindungan lingkungan.

• Kegiatan Audit terhadap Hardware (kapal dengan kelengkapannya) dan

audit terhadap Software (manajemen).

Peranan Crew/Pelaut adalah elemen yang harus untuk melaksanakan

pekerjaan dengan sistem tersebut. Partisipasi dan keterlibatan Crew kapal

diperlukan terutama selama tahap pengembangan dan pelaksanaan ISM Code

Rev.5/22.06.09 11 - 13 .


v

Operator wajib melaksanakan Tahapan dalam pengoperasian kapal :

Tahap Pertama : Pengendalian Dokumen

1. Daftar Surat Kapal, Sertifikat dan masa berlakunya

2. Daftar Dokumen Kapal dan buku-buku referensi

3. Daftar Gambar Kapal, petunjuk operasi dan petunjuk/simbul alat

keselamatan

4. Daftar Peta

5. Crew List

6. Daftar Dokumen Awak kapal

Tahap Kedua : Kesiapan Menghadapi Keadaan Darurat

1. Muster List

2. Peran Kebakaran (Fire Drill)

3. Peran Meninggalkan Kapal

4. Peran Penanggulangan Pencegahan Pencemaran Minyak dari Kapal

(SOPED)

5. Latihan/Peragaan Pemakaian Alat Keselamatan

6. Peragaan Orang Jatuh Ke Laut (Man Overboard Drill)

7. Pengujian Kemudi Darurat

8. Laporan Kecelakaan Kapal (kandas, tubrukan, kebakaran, kerusakan

mesin induk, generator listrik, mesin kemudi dan lain-lain)

9. Komunikasi dalam mara bahaya.

Tahap Ketiga : Pengendalian Kapal

1. Perintah Nakhoda (standing order/night order dll)

2. Rencana Berlayar (voyage plan)

3. Koreksi peta navigasi

4. Prosedur berlayar dalam keadaan cuaca buruk

5. Prosedur berlayar dalam jarak pandang terbatas


v

6. Persiapan berlayar

7. Persiapan masuk pelabuhan/sandar

8. Tugas jaga (deck dan engine)

9. Pilot embarkasi/demarkasi

10. Sistem komunikasi (dalam kapal/keluar kapal)

11. Prosedur muatan (bongkar muat, stability & loading manual dll)

12. Prosedur penanganan barang-barang berbahaya (dangerous goods).

13. Sampah ( garbage management manual, garbage record book dll)

14. Pengisian log book (deck, engine, radio, manourve book, oil record book,

dll)

15. Engine Operation (check list persiapan engine, spare part, CMS, test

pesawat- pesawat penting dll)

16. Lego jangkar

17. Dan Lain-Lain

Lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.1. Sertifikat Dan Dokumen Kapal

1. CERTIFICATE OF NATIONALITY

2. INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE 1969

3. CERTIFICATE CLASSIFICATION OF HULL

4. CLASSIFICATION CERTIFICATE OF MACHINERY

5. LOAD LINE CERTIFICATE( ILLC CERTIFICATE 1966 OR

PGMI 1986)

6. SEAWORTHINESS CERTIFICATE

7. PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

8. EXEMPTION CERTIFICATE

9. DOCUMENT OF COMPLIANCE/DOC

10. SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE/SMC

11. DERATING CERTIFICATE / DERATING ESEMPTION

CERTIFICATE

12. ISPS CODE


v

4.1.2. Sertifikat Keselamatan Pengawakan

1. GT dan Tenaga Mesin

2. Persyaratan Ijasah (Nakhoda dan Perwira Lainnya)

3. Jumlah Perwira Dek

4. Jumlah Masinis

5. Jumlah Ratings Dek/Catering

6. Jumlah Ratings Mesin

7. Sertifikat Kesehatan

8. Izin Kerja untuk Perwira Asing (bila ada)

4.1.3. Steering Gear Testing and Drills

1. Dalam kurun waktu 12 jam sebelum berangkat

2. Latihan Kemudi darurat dilaksanakan setiap 3 bulan

4.1.4. ABANDON SHIP DRILLS AND FIRE DRILLS

1. Setiap anggota awak kapal tiap bulan

2. Dalam kurun waktu 24 jam setelah kapal berangkat, jika lebih

25 % awak kapal belum berpartisipasi dalam latihan.

3. Peragaan harus dilaksanakan sebelum kapal berlayar apabila

kapal

a. Untuk pertama kali beroperasi

b. Setelah menjalani perubahan karakter yang besar

c. Atau semua awak kapal baru naik kapal

4. Setiap life boat ABK terkait harus diluncurkan dan

dioperasikan tiap 3 bulan sekali.

5. Free Fall Life Boat (berisi ABK terkait) harus diturunkan dan

dijatuhkan ke laut setiap 6 bulan sekali.

6. Sedapat mungkin Rescue Boat harus diluncurkan dan

dioperasikan setiap bulan, paling sedikit setiap 3 bulan

7. Penerangan darurat diuji pada setiap latihan.


v

4.1.5. Pemeriksaan Bulanan

Inspeksi alat keselamatan dan perlengkapan keselamatan dalam

sekoci penolong menggunakan Daftar Cek sesuai CH. III R.36.

4.1.6. MUSTER LIST & EMERGENCY INSTRUCTIONS

1. Ditampilkan di anjungan, kamar mesin dan ruang akomodasi

awak kapal

2. Menunjukkan Tugas sesuai Regulasi 37

3. Dalam Bahasa yang dimengerti awak kapal (Indonesia dan

Inggris).

4.1.7. ONBOARD TRAINING & INSTRUCTIONS ON BOARD TRAINING &

INSTRUCTIONS

1. Keselamatan termasuk perlengkapan tidak lebih dari 2 minggu

setelah awak kapal baru naik kapal, harus dilaksanakan

latihan penggunaan perlengkapan sekoci penolong/rakit

penolong.

2. Instruksi penggunaan perlengkapan darurat penolong dan

pertolongan dan pertolongan di laut serta peralatan pemadam

kebakaran diberikan bersamaan dengan peran sekoci.

3. Instruksi khusus kepada masing-masing personil untuk

penggunaan perlengkapan keselamatan jiwa dan kelengkapan

keselamatan lainnya serta peralatan pemadam kebakaran

diberikan pada kurun waktu 2 bulan.

4. Latihan penggunaan alat peluncuran Lift Rafts (sampai

membuka bilamana diperlukan) dilaksanakan setiap 4 bulan.

4.1.8. DENAH PEMADAM KEBAKARAN

Ditampilkan permanen di stasiun control setiap dek

1. Duplikat disimpan permanen dalam tabung kedap air di luar

jalan akomodasi utama (kanan dan kiri).


v

2. Dalam bahasa yang dimengerti awak kapal (Indonesia dan

Ingris)

3. Dalam Keadaan Muktakhir

4. Simbul sesuai IMO

4.1.9. TRAINING MANUALS

1. Disediakan di tiap ruang makan dan ruang rekreasi atau di

kamar awak kapal.

2. Memenuhi Persyaratan Regulasi 35


Ingris)

4.1.10. PEMERIKSAAN MINGGUAN

1. Pemeriksaan visual seluruh sekoci penolong, sekoci

penyelamat (bermotor) dan perlengkapan peluncuran.

2. Mesin dari sekoci penyelamat dan sekoci dijalankan maju

mundur dalam waktu 3 menit.

3. Uji Alarm umum darurat.

4.1.11. BUKU PENGOPERASIAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (FIRE

SAFETY OPERATIONAL BOOKLET)

1. Tersedia dan disiapkan pada posisi yang mudah diambil,

bungkusnya hanya 1 lapis.


Ingris)

4.1.12. INSTRUCTION FOR ON BOARD MAINTENANCE

1. Tersedia di kapal dan mencakup semua peralatan yang

ditunjukan di Regulasi 36


Ingris)


v

4.1.13. POSTER OF SIGNS

1. Tersedia di sekitar sekoci penolong, rakit penolong, sekoci

penyelamat dan peralatan peluncurannya.

2. Di Tempat perlengkapan keselamatan

3. Di gang akomodasi

4. Means of Escape

5. Menggunakan simbol sesuai dengan Rekomendasi IMO.

4.1.14. UJI SEMPROT SISTEM PEMADAM POMPA PMK UTAMA DAN

DARURAT

1. Uji Operasi

2. Tekanan semprot mencukupi

3. Katup isolasi operasi

4. Tidak ada kebocoran saluran pemadam

5. Pengecekan tinggi BBM dalam tangki

6. Siap dioperasikan oleh awak kapal

4.1.15. LATIHAN MENINGGALKAN KAPAL SETIAP BULAN DAN DALAM

KURUN WAKTU 24 JAM SETELAH KEBERANGKATAN JIKA 25%

DARI AWAK KAPAL BARU NAIK KAPAL.

1. Kapal baru beroperasi pertama kali

2. Kapal telah mengalami perubahan karakter yang besar

3. Semua awak kapal baru naik di kapal

4.1.16. TANGGA PANDU

1. Kondisinya baik, tali tangga, anak tangga karet, anak tangga

kayu

2. Pegangan tangan tangga tersedia dengan benar

3. Peralatan keselamatan tersedia : life buoy, self igniting light,

heaving line

4. Mechanical pilot hoist

5. Lampu penerangan untuk operasi malam hari dalam keadaan

siap.


v

4.1.17. MESIN KEMUDI (DALAM KURUN WAKTU 12 JAM SEBELUM

KEBERANGKATAN KAPAL)

1. Operasi kemudi utama dan darurat (kemudi bergerak secara

penuh).

2. Pasok tenaga listrik darurat

3. Indikator sudut kemudi telah sesuai dengan posisi kemudi

sesungguhnya

4. Uji alarm

5. Susunan peralatan isolasi otomatis

6. Pemeriksaan visual alat-alat yang berhubungan dengan

peralatan kemudi

7. Instruksi operasi dengan diagram dipasang di anjungan dan

ruang kemudi.

4.1.18. MATERI LATIHAN MENINGGALKAN KAPAL

1. Memanggil awak kapal ke tempat berkumpul menggunakan

alarm darurat sesuai sijil peran sekoci.

2. Konfirmasi tugas yang tertulis dalam sijil peran sekoci (muster

list).

3. Baju renang dipakai dengan benar oleh awak kapal.

4. Menurunkan sedikitnya sebuah sekoci (sekoci yang lain

diturunkan pada kesempatan pelatihan yang berikutnya.

5. Menjalankan dan mengoperasikan mesin.

6. Uji lampu darurat.

7. Setiap sekoci harus diluncurkan ke air dan diolah gerak oleh

awak kapal yang ditugasi setiap 3 bulan ( free fall life boat tiap

3 bulan).

4.1.19. GENERATOR DARURAT

1. Tinggi BBM dalam tangki

2. Pengecekan uji operasi.

3. Kondisi alat-alat start


v

4. Siap dioperasikan oleh awak kapal

4.1.20. LATIHAN KEMUDI DARURAT SEKALI DALAM 3 BULAN

Praktek penggunaan kemudi darurat (termasuk control langsung,

komunikasi dengan anjungan alternative pasok tenaga).

4.1.21. MATERI LATIHAN KEBAKARAN

1. Memanggil awak kapal ke tempat berkumpul sesuai sijil peran

kebakaran.

2. Menjalankan pompa PMK Utama dan Darurat dan uji semprot

menggunakan 2 alat semprot air.

3. Pemeriksaan baju tahan api dan perlengkapan pribadi

termasuk yang harus dipakai oleh awak kapal yang bertugas.

4. Pemeriksaan sarana komunikasi

5. Pemeriksaan operasi dari pintu tahan api, pintu kedap air dan

penahan bunga api (fire dampers)

6. Pengoperasian katup penutup cepat tangki BBM dan

pemberhentian darurat kipas-kipas angina.

4.1.22. PERLENGKAPAN NAVIGASI

1. Standar Compass

2. Gyro Compass

3. Informasi haluan kepada posisi pengemudian darurat .

4. GPS

5. Radar

6. Echo Sounder

7. Automatic Identification System (AIS)

8. Indikator untuk sudut kemudi, RPM Propeller (pitch dan modus

pengoperasian CPP dan pendorong samping/side thruster).

9. Daylight Signal

10. Voyage Data Recorders

11. Lampu-lampu navigasi

12. Bel haluan


v

13. Suling

14. Bola-Bola Hitam

15. Belah Ketupat warna hitam

4.1.23. INVENTARIS LIFEBOAT

1. Verifikasi sesuai daftar inventaris yang standar

2. Masa berlaku, perlengkapan, piroteknik, pemadam kebakaran

jinjing.

3. Tabung kedap air

4. Penutup dan penahan

4.1.24. PEMERIKSAAN STANDAR KOMPAS

1. Dapat dibaca dengan jelas dari tempat pengemudian utama.

2. Komunikasi posisi kompas standar dengan tempat kemudi

utama.

3. Tidak ada gelembung di kompas yang berdiameter melebihi

100 mm

4. Tabel/kurva deviasi tersedia.

4.1.25. PERLENGKAPAN PELUNCURAN SEKOCI PENOLONG DAN SEKOCI

PENYELAMAT

1. Kondisi dewi-dewi

2. Operasi alat angkat (winch)

3. Kondisi kerek, tali peluncur, pad eyes dan semua alat pengikat

lainnya.

4. Tali-tali peluncur harus dibalik dari ujung ke ujung dalam

interval waktu tidak lebih dari 30 bulan.

5. Tali-tali peluncur diganti baru dalam waktu tidak lebih dari 5

tahun.

6. Kondisi rem

7. Kondisi alat pelepas

8. Kondisi skate dan pisang-pisang


v

9. Kondisi tangga embarkasi, pegangan tangan, tali-tali samping,

anak tangga dan segel/pelat mata.

10. Kondisi lampu sekoci dengan pasok tenaga darurat.

4.1.26. PEMERIKSAAN LIFE BUOYS

1. Paling sedikit 8 pelampung penolong dengan napa kapal dan

pita

2. Pemantul cahaya, dua pelampung penolong di sayap

anjungan dengan peralatan peluncur cepat tertempel pada

lampu yang dapat menyala sendiri (man over board) atau self

igniting light (sil) dan sinyal asap, iluminasi sari sil.

3. Masa berlaku sinyal asap

4. Masa berlaku baterai man over board

5. Pengoperasian peralatan peluncur sebuah pelampung dengan

sil pada tiap sisi kapal.

6. Iluminasi dari sil

7. Sebuah pelampung dengan tali pengapung sepanjang 27,5 m

pada tiap sisi kapal.

8. Sebuah pengapung tanpa alat penjepit pada tiap sisi kapal

9. Pemerikasaan lifeboat dan rescue boat

10. Tali pengaman pada kedua sisi dalam keadaan baik

11. Katir (rel lunas bilga) pada kedua sisi.

12. Bangku melintang, lubang-lubang pegangan, bibir lambung

dalam keadaan baik.

13. Tongkat kemudi, kemudi dan celaga kemudi dan konstruksi

buritan dalam kondisi baik, kondisi lambung bagian dalam dan

luar (tidak ada karat dan tambalan).

14. Mesin, pondasi dan pipa gas buang.

15. Baling-baling dan poros beserta kopling penghubung

16. Pita pemantul cahaya di lambung kapal

17. Marka (nama kapal, jumlah personil, pelabuhan pendaftar,

ukuran utama dll).

18. Pita pemantul cahaya (retro reflective band)


v

19. Sumbat dengan packing dan dilengkapi rantai dengan

penunjuk posisi.

20. Pompa bilga dan selang (diuji).

4.1.27. INFLATABLE LIFE RAFT

1. Diservis pada kurun waktu tidak melebihi 12 bulan berikut

release gear

2. Tabung diberi marka; pabrik pembuat, nomor seri, tanggal

servis, jumlah personil.

3. Pita yang dapat memantulkan cahaya.

4. Penempatan dalam kondisi baik.

4.1.28. FIREMAN’S OUTFIT

1. Kondisi penyimpanan baik sesuai rencana pengendalian

kebakaran

2. Pakaian pelindung, sepatu dan sarung tangan, topi

pengaman, lampu senter dan kampak.

3. Kondisi mudah digunakan.

4. Alat pernafasan dengan smoke helmet atau masker anti asap

dan pompa udara, dengan panjang selang udara yang cukup

atau sebuah alat pernafasan yang dilengkapi dengan udara

tekan.

5. Tabung oksigen cadangan tersedia di atas kapal adalah 200

%.

6. Tali pengaman yang tahan api dengan panjang yang memadai

untuk tiap alat pernafasan yang dipasang dengan pengait.

4.1.29. ALAT PEMADAM KEBAKARAN RINGAN/APAR (BUSA, CO2, BUBUK

KERING)

1. Pemeriksaan jumlah alat pemadam kebakaran yang dapat

dijinjing dari setiap tipe sesuai perencanaan.

2. Pengendalian kebakaran.


v

3. Tabung penyimpan dalam kondisi baik tanpa kondisi yang

serius.

4. Masa berlaku bahan pemadam

a. Foam : 1 tahun

b. Bubuk kering : 5 tahun

c. CO2 : ditimbang pada tiap interval waktu 2,5

tahun

4.1.30. FIRE PROTECTION IN PAINT LOCKERS

1. Sistem CO2 tetap

2. Sistem pemadam bubuk kering

3. Sistem air pancar atau system sprinkler terhubung dengan

pipa pemadam utama

4.1.31. QUICK CLOSING VALVES

1. Semua katup harus ditutup oleh sistem kendali jauh dari luar

kamar mesin.

2. Pengoperasian katup-katup harus baik.

3. Dalam hal katup-katup ditutup dengan udara tekan, bejana

udara tekan selalu diisi dengan tekanan yang benar.

4. Petunjuk tekanan dalam kondisi baik

5. Untuk tangki kapasitas ≥ 500 liter

4.1.32. MEANS OF ESCAPE

1. Siap untuk penggunaan yang segera

2. Anak tangga, rel pagar, tidak ada bagian yang hilang atau

berkarat

3. Penerangan berfungsi dengan baik

4. Petunjuk arah/simbul sesuai dengan IMO

4.1.33. INSTALASI RADIO (GMDSS)

1. Instalasi VHF

2. Instalasi MF


v

3. Instalasi MF/HF

4. Inmarsat

5. Receiver navtex

6. Satelit EPIRB

7. Source of Energy

8. Antenna

9. Tool and Spares

10. Maintenance Records

11. Radio Log Book

12. Clock

13. Lighting in Radio Room

4.1.34. EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICES (EEBD)

1. Di tempat yang mudah di jangkau dan terlihat jelas

2. Tercantum dalam fire control plan dan engine room layout

4.1.35. LOAD LINES

1. Load lines mark

2. Super structure and bulkhead

3. Doors of all acces opening in bulkhead at ends of enclosed

superstructure

4. Acces Hatches

5. Cargo Hatches

6. Machinery space openings

7. Manholes flish scuttles

8. Deck house companion ways with opening in free board deck

9. Ventilator

10. Air pipes

11. Cargo ports and similar openings

12. Side scuttles

13. Scupper, inlet discharge

14. Side Scuttles


v

15. Freeing Port

16. Bulwark and Stays, Guard Rail

17. Life Lines, Gangways Passage

18. Uprights Lashing (Timber)

4.1.36. INSTALASI LISTRIK

1. Penerangan di kamar mesin

2. Penerangan di ruangan akomodasi

3. Penerangan di stasiun control, ruangan kerja dan ruangan

lainnya.

4. Kabel listrik

5. Lampu darurat

6. Lampu anti ledak di ruangan berbahaya, kamar pompa, kamar

battery, gudang cat dan lain-lain.

7. Karpet isolasi di sekeliling papan hubung utama

8. Papan hubung utama dan darurat

9. Battery Starter utama dan darurat

4.1.37. INSTALASI RADIO (INSTALASI KONVENSIONAL)

1. Auto alarm

2. Watch keeping receiver 2182 KHZ

3. Main Installations

4. Navtex Receiver

5. Satelit EPIRB

6. Source of Energy

7. Antenna

8. Tools and Spares

9. Radio Log Book

10. Clock

11. Lighting in Radio Room


v

4.1.38. KONDISI LAMBUNG KAPAL DIATAS GARIS AIR, BANGUNAN

ATAS/RUMAH GELADAK, RUANGAN DAN TANGKI – TANGKI.

1. Pelat geladak utama, pelat geladak cuaca

2. Pelat geladak akil, pelat geladak kimbul

3. Semua system pipa di atas geladak dengan katup-katup.

4. Kondisi penghantar kabel listrik

5. Ruang palka

6. Tangki ballast

7. Tangki-tangki muatan

8. Tangki bahan bakar

9. Kompartemen lain (gudang barang, gudang peralatan deck

dan lain-lain)

10. Kamar pompa

4.1.39. MOORING ARRANGEMENT

1. Anchor and Chain Cables

2. Windlass

3. Sistem tambat :

a. Winch

b. Brake Bands

c. Grafting Plate

d. Sufficient Ropes

e. Capstan

4. Fair Lead/Bollard

4.1.40. MARINE POLLUTION

1. Oil Water Separator

2. Discharge Piping

3. Sludge Pump

4. Standar Discharge Connection

5. Alarm 15 PPM

6. ODM

7. Oil Water Interface Detector


v

8. COW

9. Garbage Management

10. Sopep/Smep

4.1.41. AKOMODASI

1. Toilet

2. Kamar mandi dan kamar cuci

3. Ventilasi udara di ruangan akomodasi

4. Perlengkapan medis

5. Kantong Muntah (disposal bag)

6. Dapur (galley)

7. Ruang makan perwira dan ABK kapal

8. Kamar Perwira, Bintara dan Tamtama

4.1.42. PENGOPERASIAN KAPAL

1. Perintah Nakhoda (Standing Order/Night Order dll)

2. Rencana Berlayar (Voyage Plan)

3. Koreksi Peta Navigasi

4. Prosedur berlayar dalam keadaan cuaca buruk

5. Prosedur berlayar dalam jarak pandang terbatas

6. Persiapan berlayar

7. Muatan dan bongkar muat, persiapan masuk

pelabuhan/sandar

8. Tugas Jaga (Dek/Engine)

9. Pilot Embarcation/Disembarcation

10. Sistem komunikasi dalam kapal/keluar kapal

11. Prosedur go securing manual, stowage plan dll

4.1.43. GARBAGE MANAGEMENT

1. Garbage Management Manual

2. Poster Penanganan tersedia di kapal

3. Catatan pembuangan sampah tersedia di kapal

4. Tempat sampah tersedia sesuai jenis sampah di kapal


v

4.1.44. PENGENDALIAN DOKUMEN

1. Daftar Surat Kapal, Sertifikat dan masa berlakunya

2. Daftar Dokumen Kapal dan Buku-Buku Referensi

3. Daftar gambar kapal, petunjuk operasi dan simbul/petunjuk

alat keselamatan.

4. Daftar Peta

5. Crew List

6. Daftar Dokumentasi awak kapal

7. Prosedur penanganan barang berbahaya

8. Sampah (Garbage Management Manual, Garbage Record

Book)

9. Bunker (di pelabuhan, ship to ship transfer)

10. Pengisian Log Book (Deck, Engine, Radio, Manouver Book,

Oil Record dll)

11. Engine Operation (Check List Persiapan Engine, Spare Part,

CMS, Tes Pesawat, Pesawat Penting, One Hour Notice dll)

12. Lego Jangkar

13. Izin masuk ruang tertutup (enclosed space entry)

4.1.45. KESIAPAN MENGHADAPI KEADAAN DARURAT

1. Muster List

2. Peran Kebakaran

3. Peran Meninggalkan kapal

4. Pola Penanggulangan Pencegahan Pencemaran Lingkungan

dari kapal (SOPEP/SMEP)

5. Latihan peragaan pemakaian alat keselamatan

6. Peragaan orang jatuh ke laut (man overboard drill)

7. Pengujian kemudi darurat.

8. Laporan kecelakaan kapal (kandas, tubrukan, kebakaran,

kerusakan mesin induk dll)

9. Komunikasi dalam mara bahaya


v

4.2. Tahapan Pemeliharaan Kapal

Pengertian pemeliharaan adalah rencana pemeliharaan kapal (PMS)

sesuai dengan instruksi manual pabrik pembuat, peraturan klasifikasi, peraturan

pemerintah dan peraturan internasional, pemeriksaan secara reguler termasuk

pengujian/test, perawatan rutin meskipun tidak terjadi kerusakan dan perbaikan

atas kerusakan. Sifat pemeliharaan meliputi preventif, indikatif dan perbaikan.

Bagian-bagian yang wajib dirawat untuk sebuah kapal terdiri dari 2 bagian

besar yaitu :

1) Konstruksi lambung dan bangunan atas (selanjutnya disebut lambung)

2) Sistem permesinan dan perpipaan kapal (selanjutnya disebut mesin).

Dalam kegiatan pemeliharaan Kapal operator wajib menyusun sebuah rencana

pemeliharaan/perawatan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1) Plan Maintenance System

2) Inventory List (Deck, Engine, Radio, Safety, dan Navigation)

3) Catatan Laporan Survey Klasifikasi dan Laporan Statutory Survey

4) Repair List, Dock Report

5) Laporan Kerusakan, Daftar Permintaan Spare Part/Komponen.

Selengkapnya dibuat dalam bentuk Matrik Rencana Implementasi

Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi Jangka Waktu 12 (dua belas) bulan

sebagaimana terlampir.

4.3. Pekerjaan Rutin Di Atas Kapal

Beberapa pekerjaan rutin di atas kapal yang harus dilaksanakan oleh

awak kapal adalah sebagai berikut :

o Tugas jaga di dek dan mesin

o Bongkat muat, pengikatan, penutupan, stabilitas, pembersihan

tangki/gas, penanganan penumpang dan sebagainya.

o Pemeriksaan peralatan navigasi, pencatatan log/standing order/night

order, rencana berlayar, koreksi peta dan sebagainya.


v

o Pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, sertifikat, SIB, Dokumen

Muatan, Dokumen Crew dan sebagainya.

o Pemeriksaan radio, battery, radio log

o Pemeriksaan peralatan keselamatan, sekoci, pemadam kebakaran

o Penanganan jangkar, windlass, tali temali

o Bunker, sopep

o Pekerjaan pemeliharaan kapal & peralatan perawatan mesin,

pencatatan log mesin/oil record book

o Penanganan logistik, permakanan, kebersihan, sampah dan

sebagainya.

o Pekerjaan dalam situasi sulit/kritis, seperti : cuaca buruk, lintasan

sempit/padat, pandangan terbatas, muatan berbahaya (gas/kimia).

4.4. Kesiapan Situasi Darurat

Situasi darurat adalah situasi seperti terjadi tabrakan, kebakaran, ledakan,

kebocoran, tumpahan minyak, kandas dan sebagainya. Selain itu juga dari sisi

muatan (muatan bergeser/miring, muatan hilang, kebocoran racun/bahan korosi,

pemanasan gas cair), Kerusakan peralatan penting (jangkar hilang,

terganggunya mesin induk/bantu, mesin kemudi, radar, generator listrik), segi

manusia (terror, pembajakan, orang jatuh ke laut, pingsan dalam ruangan

tertutup, cidera/luka serius, pemberontakan dan sebagainya).

Operator wajib memiliki prosedur mengatasi situasi darurat

1. Sebagai antisipasi terhadap resiko yang mungkin terjadi

2. Prosedur sesuai tipe kapal

3. Rencanakan keadaan darurat berupa langkah tindakan darurat yang

harus dilakukan.

4. Di kapal ada master list, di darat ada team tanggap darurat.

5. Membantu kesiapan ABK dalam menghadapi keadaan darurat.

6. Sebagai dasar untuk tindakan penyelamatan

7. Bersifat mempertahankan

8. Peduli dan awas, bahwa keselamatan senantiasa terancam.


v

Wewenang Nakhoda adalah :

1. Bertanggung jawab penuh di kapal, terutama keselamatan

2. Membuat keputusan akhir

3. Tidak ada yang dapat mencabut kewenangan tersebut.

Latihan Keselamatan diantaranya :

1. Menyusun rencana/jadual latihan keselamatan

2. Sesuai SOLAS Training Manual

3. Latihan dilakukan secara regular dan melibatkan seluruh ABK, serta

seluruh ABK tahu perannya dalam situasi darurat

4. Latihan meliputi :

� Peran sekoci dan peran kebakaran

� Latihan Pencemaran Minyak

� Latihan P3K

� Latihan kemudi darurat, man overboard dan lain-lain

Kesiapan Organisasi Darat :

1. Pengelola kapal/perusahaan harus siap memberikan dukungan

dalam setiap kejadian darurat.

2. Susun team tanggap darurat dan uraikan tugas-tugasnya.

3. Team siap dihubungi 24 jam.

4. Team dipimpin oleh DPA

5. Latihan organisasi darat (table of drill).

Pelaporan dan analisa ketidak sesuaian, kecelakaan dan kejadian bahaya :

1. Prosedur pelaporan ketidaksesuaian, kecelakaan dan kejadian

berbahaya.

2. Pengendalian laporan dan bagaimana tindak lanjutnya.

3. Evaluasi dan tindak lanjutnya.

4. Kejadian yang perlu dilaporkan, meliputi :

a. NC dari audit, rekomendasi klasifikasi, defisiensi

PSC/Syahbandar, Claim Asuransi, Claim Pelanggan, keluhan


v

internal, kecelakaan, kebakaran, nyaris terjadi (near misses)

kebocoran, kandas, kecelakaan kerja, kehilangan muatan,

kerusakan muatan, kesalahan navigasi dan sebagainya.

b. Jenis Laporan :

Laporan kecelakaan, laporan audit (internal/BKI), Laporan

Inspeksi, Laporan Survey, Laporan PSC/Syahbandar,

Pengaduan Pelanggan, Laporan Nakhoda dan sebagainya.

5. Evaluasi penyebabnya dengan cara :

Ishikawa, data statistik, Pareto Diagram, Benchmark, dan

sebagainya

6. Selidiki hingga akar penyebabnya

7. Kendali ketidaksesuaian, meliputi : identifikasi, dokumentasi,

disposisi, membuktikan.

8. Tentukan penanggung jawab atas ketidaksesuaian

9. Harus disetujui oleh personil berwenang.

10. Perlu perhatian bagi personil lainnya.

4.5. Program Familiarisasi dan Pencegahan Pencemaran

Untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan

pencemaran dari kapal maka pengawakan kapal harus mengikuti program

familiarisasi crew kapal (ABK) terhadap karakteristik perairan Selat Badung yaitu

kondisi arus dan gelombang air laut, arah dan kecepatan angin, kondisi alur dan

kolam pelabuhan, serta kondisi fasilitas pelabuhan baik di Pelabuhan Nusa

Penida maupun Pelabuhan Padangbai, juga lebih memahami sistem prosedur

dan operasi peralatan kapal.

Lingkup familirisasi diantaranya :

1. Awak kapal baru atau transfer harus diberikan familirisasi sebelum naik

kapal.

2. Familirisasi dilakukan sesuai dengan jabatannya dan aspek keselamatan

dan lingkungan

3. Familirisasi meliputi :


v

a. Keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran

dari kapal

b. Dokumen SMS

c. Tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan

d. Pemahaman aspek keselamatan

e. Letak peralatan keselamatan dan pencegahan pencemaran

f. Peran situasi darurat

g. Kondisi dan lay out kapal

4. Pemahaman personil (kapal/darat) terhadap peraturan :

a. Peraturan sesuai dengan tipe kapal

b. Peraturan internasional dan nasional, ISM, SOLAS, MARPOL,

STCW, KEPMEN 70/99, INSTRUKSI MANUAL PABRIK dan

peraturan lainnya.

5. Familirisasi melalui training/pelatihan :

a. Training untuk personil darat dan laut

b. Training sesuai kebutuhan jabatan dan fungsi

Operator, nakhoda atau pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar

lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan

berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah berbahaya dan beracun

dari kapal.

Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain ke

perairan apabila tidak memenuhi persyaratan yang mencakup kriteria buangan,

cara pembuangan dan lokasi buangan.

Limbah di kapal yang dilarang di buang ke perairan, harus ditampung di

kapal dan kemudian dipindahkan ke fasilitas penampungan limbah yang tersedia

di pelabuhan.

Pemerikasaan kelengkapan dan pengujian peralatan pencegahan

pencemaran dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk

oleh Menteri.

Operator Kapal wajib menyiapkan dan memiliki :


v

a. Buku catatan, untuk mencatat kegiatan operasional mengenai

penanganan muatan, bahan bakar dan/atau penanganan limbah serta

bahan lain yang merugikan.

b. Tata cara penanggulangan keadaan darurat pencemaran perairan.

c. Daftar tugas pelaksanaan penanggulangan pencemaran perairan.

Peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran perairan yang ada di kapal

wajib dipelihara dan dirawat.


v

BAB V

PENUTUP

Angkutan laut merupakan moda transportasi yang sarat regulasi. Untuk

itu, dalam pengelolaan KMP Nusa Jaya Abadi dalam hal ini Pemkab Klungkung

harus meratifikasi berbagai konvensi yang dikeluarkan oleh The United Nations

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta berkewajiban mentaati

berbagai regulasi. Seperti harus memiliki ISM-Code yaitu sertifikat manajemen

keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.




secara wajar dalam dunia pelayaran.

Untuk kapal-kapal yang masih berumur muda sekalipun, tanpa perawatan yang

baik dan terencana seperti lambung kapal, permesinan dan berbagai alat keselamatan

maka kecelakaan kapal sangat berpeluang untuk terjadi. Apalagi jika menghadapi

kondisi berbahaya seperti cuaca buruk (bad weather) dan gelombang tinggi (heavy

seas). Bagaimanapun perencanaan sarana transportasi laut yang teratur, terencana

dan mengutamakan aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama.

Pemkab Klungkung harus meratifikasi berbagai konvensi yang dikeluarkan

oleh The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta

berkewajiban mentaati berbagai regulasi untuk mencegah terjadi

kesulitan/masalah dalam hal :

1. Bila Terjadi Tuntutan Hukum atas Musibah terhadap orang.

2. Kecelakaan Kapal (kapal kandas, tubrukan, tenggelam dsb).

3. Kegiatan pemeliharaan, baik untuk organisasi darat maupun personil

kapal (ABK)

4. Pelaksaaan dari Plan Maintenance System (PMS)

5. Status Hukum Kapal.

6. Perawatan sesuai persyaratan.


v

7. Cara pemeriksaan peralatan (periode, cara pelaporan, penanggung

jawab, dsb) seperti untuk lambung, permesinan, navigasi

keselamatan.

8. Penanganan Kondisi/Situasi Darurat

9. Terjadi Claim Asuransi Kerugian dan Jiwa.

10. Penyusunan anggaran untuk operasional, perawatan dan perbaikan

KMP Nusa Jaya Abadi.


v

Documents

Oleh : Ir. Anak Agung Adhi Suryawan, MT