RANTAI NILAI PELAYANAN MATERNAL NEONATAL HEALTH …

RANTAI NILAI PELAYANAN MATERNAL NEONATAL HEALTH

(MNH) DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU

DI RSUD PONEK TANJUNG PURA

KABUPATEN LANGKAT

TESIS

Oleh

FETI NOVIA SARI

NIM. 167032138

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2020

Universitas Sumatera Utara

2

ANALYSIS OF VALUE CHAINS OF MATERNAL NEONATAL

HEALTH (MNH) SERVICES IN EFFORTS TO REDUCE

MOTHER DEATH NUMBERS IN PONEK

TANJUNG PURA HOSPITAL LANGKAT

REGENCY 2018

THESIS

By

FETI NOVIA SARI

NIM. 167032138

MASTER IN PUBLIC HEALTH SCIENCE STUDY PROGRAM

F A C U L T Y O F P U B L I C H E A L T H

UNIVERSITY OF SUMATERA UTARA

2020


RANTAI NILAI PELAYANAN MATERNAL NEONATAL HEALTH

(MNH) DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU

DI RSUD PONEK TANJUNG PURA

KABUPATEN LANGKAT

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan Masyarakat

dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Oleh

FETI NOVIA SARI

NIM. 167032138

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2020


i


ii

Telah diuji dan dipertahankan

Pada tanggal : 16 Agustus 2019

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes.

Anggota : 1. Sri Rahayu Sanusi, S.K.M., M.Kes., Ph.D.

2. Dr. Juanita, S.E., M.Kes.

3. Dr. dr. Taufik Ashar, M.K.M.


iii

Pernyataan Keaslian Tesis

Saya menyatakan dengan ini bahwa tesis saya yang berjudul, “Rantai

Nilai Pelayanan Maternal Neonatal Health (MNH) dalam Upaya

Menurunkan Angka Kematian Ibu di RSUD Ponek Tanjung Pura

Kabupaten Langkat” beserta seluruh isinya benar karya saya sendiri dan saya

tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai

dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan kecuali yang

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Atas

pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada

saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan

dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak terhadap lain terhadap keaslian karya

saya ini.

Medan, Agustus 2019

Feti Novia Sari


iv

Abstrak

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, angka

kematian ibu di Kabupaten Langkat sebesar 268 per 100.000 kelahiran hidup.

Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan ibu yang

komprehensif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melengkapi RSUD

Tanjung Pura dengan fasilitas ponek. Rumah sakit penyelenggara ponek harus

memberikan pelayanan kesehatan ibu yang paripurna yang dapat dinilai dari

rantai nilai aktivitas pelayanan yang diberikan. Tujuan penelitian ini untuk

menganalisis rantai nilai MNH meliputi pra pelayanan, proses, dan setelah

pelayanan, budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya strategik di

rumah sakit ponek daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Penelitian ini

menggunakan desain kualitatif,dengan informan sebanyak 7 orang yang dipilih

secara purposive. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan data

sekunder. Data primer di dapatkan dengan teknik wawancara mendalam. Data

sekunder merupakan data yang mendukung penelitian diperoleh dari rumah sakit.

Analisa data dengan thematic analysis. Berdasarkan hasil penelitian, rantai nilai

pelayanan aktivitas utama yang dikaji dari pra pelayanan didapatkan bahwa

penerimaan rujukan, waktu tunggu pelayanan, komunikasi pra rujukan,

pemeriksaan buku KIA dan promosi pojok asi belum sesuai dengan pedoman

pelaksanaan ponek, sementara registrasi pasien dan rencana pembiayaan pasien

sudah sesuai. Aktivitas utama pelayanan yang dikaji dari proses pelayanan belum

sesuai karena belum mengikuti tata kelola klinis (standar operasional prosedur)

rumah sakit. Aktivitas setelah pelayanan yang terdiri dari tata kelola klinis

pelayanan post partum, rujukan balik belum sesuai karena belum memiliki

standar operasional prosedur, sementara pelayanan KB pasca salin dan proses

IMD sudah sesuai dengan pedoman. Budaya organisasi sumber daya organisasi

masih belum sesuai dengan standar pelayanan ponek rumah sakit, sementara

struktur organisasi sudah sesuai. Saran dalam penelitian ini diharapkan RSUD

Tanjung Pura mengikutsertakan tim ponek dalam pelatihan ponek, mengajukan

permintaan dokter anastesi, memfasilitasi tempat tinggal dokter di area rumah

sakit yang layak huni, melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman

ponek, dan melengkapi pelayanan ponek dengan SOP.

Kata kunci : Rantai pelayanan, MNH, RS, ponek


v

Abstract

Based on report of the North Sumatra Provincial Health Service in 2017, the

maternal mortality rate in Langkat was 268 per 100,000 live births. Prevention

possible to do by providing comprehensive maternal health services. One of the

efforts taken was to equiped Tanjung Pura Hospital with comprehensive

emergency neonatal obstetric services (ponek). Furthermore, the hospital

providing ponek must to complete maternal health service that can be assessed

from the value chain of service activities. This study was aim to analyzed the

maternal and neonatal value chain consist of pre-service, process, and after-

service, organizational culture, organizational structure, and strategic resources

in hospital Tanjung Pura, Langkat. This study used a qualitative design, with 7

informants selected by purposive technique. Data collection methods consist of

primary data and secondary data. Primary data obtained by in-depth interview

techniques. Secondary data was report that supports research obtained from

hospitals. Analyze data with thematic analysis. Based on the results, value chain

of the main activities selected from pre-service found that referrals, waiting time,

referral communication, maternal health book collation, and breastfeeding

consult were not in accordance with ponek guidelines, while patient registration

and patient financing plans were suitable. Hereinafter, service process were not

consistent because they have not adehere standard procedures . More over,

activities after services consist of clinical management of post partum services,

referral to health center were not matching because standard operating

procedures was inavailable, while family planning services and IMD processes

were accordance with the guidelines. In addition, organizational resource,

culture organizations are were not accordance with the standards, while the

organizational structure is suitable. This research suggested to involve team of

ponek in the training, submit an anesthesiologist request, facilitate the residence

of doctors in a habitable hospital area, complete facilities and infrastructure in

accordance with the guidelines of the ponek, and complete the service of the

ponek with operational standart.

Keywords : Value chain, MNH, hospital, NOS


vi

Kata Pengantar

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Rantai Nilai Pelayanan Maternal

Neonatal Health (MNH) dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu di

RSUD Ponek Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2019”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk

memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M) pada Program S2

Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara. Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak

bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Teristimewa penulis

mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu

Ayahanda H. Sunardi dan Ibunda Hj. Misnatun yang selalu memotivasi,

membangkitkan semangat dan inspirasi dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas

doa, kasih sayang, serta dukungan yang telah Bapak dan Mama berikan setiap saat.

Terima kasih juga kepada adik penulis yaitu Khairina atas doa dan dukungannya.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sumatera

Utara.

2. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si. selaku Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara.


vii

3. Ir. Etti Sudaryati M.K.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara.

4. Destanul Aulia, S.K.M., M.B.A., M.Ec, Ph.D. selaku Sekretaris Program

Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

5. Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus ketua

penguji yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran,

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

6. Sri Rahayu Sanusi, S.K.M., M.Kes., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II yang

telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran, bimbingan, dan

arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

7. Dr. Juanita, S.E., M.Kes. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan

saran dan masukan kepada penulis dalam perbaikan tesis ini.

8. Dr. dr. Taufik Ashar, M.K.M. yang juga selaku Dosen Penguji II yang telah

banyak memberikan bimbingan, serta masukan kepada penulis dalam

perbaikan tesis ini.

9. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai di FKM USU yang telah banyak membantu

dan memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti pendidikan.

10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang telah memberikan izin

penelitian kepada penulis dan membantu penulis dalam penelitian ini.

11. Direktur RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat beserta seluruh staf yang

telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis sehingga tesis ini dapat

diselesaikan.


viii

12. Masyarakat yang telah banyak membantu demi kelancaran proses penelitian

ini.

13. Teman dan sahabat saat suka dan duka selama kuliah yaitu teman-teman di

Kelas 2016 Genap yang selalu membantu, memberi dukungan doa, tenaga,

dan pikiran dalam menyelesaikan tesis ini dan seluruh pihak yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau,

penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna.Untuk itu, penulis

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan

karunia-Nya kepada kita semua dan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2019

Feti Novia Sari


ix

Daftar Isi

Halaman Halaman Persetujuan i

Halaman Penetapan Tim Penguji ii

Halaman Pernyataan Keaslian Tesis iii

Abstrak iv

Abstract v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xii

Daftar Lampiran xiii

Daftar Istilah xiv

Riwayat Hidup xv

Pendahuluan 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 5

Tujuan Penelitian 7

Manfaat Penelitian 7

Tinjauan Pustaka 9

Kematian Ibu 9

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu 9

Penyebab kematian ibu 10

Rumah Sakit 11

Rumah Sakit dengan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi

Komprehensif Pelayanan Ponek 11

Kriteria Umum Ponek 13

Kriteria Khusus dalam Pelayanan Ponek 13

Tata Kelola Klinis (Clinical Governance) 14

Definisi tata kelola klinis 14

Atribut tata kelola klinis 15

Kerangka konseptual tata kelola klinis 16

Hubungan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Klinis 17

Rantai Nilai Pelayanan 18

Pra pelayanan 20

Proses pelayanan 20

Setelah pelayanan 21

Budaya Organisasi 23

Struktur oganisasi 23

Sumber Daya Strategik 23

Mengembangkan Nilai Menambahkan Strategi 25

Rantai Nilai dalam Pelayanan Kesehatan 28


x

Kerangka Pikir 30

Metode Penelitian 32

Jenis Penelitian 32

Lokasi dan Waktu Penelitian 32

Lokasi penelitian 32

Waktu penelitian 33

Informan Penelitian 33

Definisi Konsep 34

Metode Pengumpulan Data 35

Instrumen penelitian 36

Metode Analisis Data 36

Hasil dan Pembahasan 38

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38

Deskripsi Data 42

Karakteristik Informan Penelitian 43

Penyajian Data 43

Kriteria aktivitas pelayanan RSUD Tanjung Pura Kabupaten

Langkat 43

Aktivitas pra pelayanan 43

Penerimaan rujukan 44

Waktu tunggu pelayanan 46

Registrasi Pasien Ponek 50

Pemeriksaan Buku KIA 53

Promosi Pojok ASI 54

Aktivitas proses pelayanan 56

Aktivitas setelah pelayanan 64

Aktivitas pelayanan pendukung rumah sakit ponek 69

Kesimpulan dan Saran 77

Kesimpulan 77

Saran 77

Daftar Pustaka 79

Lampiran 82


xi

Daftar Tabel

No Judul Halaman

1 Peta Pemikiran Strategis untuk Mengembangkan Strategi

Penambahan Nilai 26

2 Definisi Konsep Penelitian 34

3 Karakteristik Informan Penelitian 43

4 Daftar Ketersediaan Alat/Obat/Fasilitas Ponek Dibandingkan

dengan Pedoman Pelaksanaan Ponek 75


xii

Daftar Gambar

No Judul Halaman

1 Kerangka konseptual tata kelola klinis 16

2 Hubungan kualitas pelayanan dan tata kelola klinis 18

3 Rantai nilai (The value chain dalam Swayne, Duncan, dan

Ginter 2006) 18

4 Proses pengembangan strategi penambahan nilai 25

5 Perencanaan logika untuk strategi penambahan nilai 27

6 Kerangka pikir 30

7 Loket registrasi pasien umum 51

8 Loket BPJS RSUD Tanjung Pura 52

9 Ruang instalasi gawat darurat sekaligus menjadi ruang ponek 59


xiii

Daftar Lampiran

Lampiran Judul Halaman

1 Informed Concent 82

2 Pedoman Wawancara 83

3 Pedoman Pelaksanaan Ponek 24 jam di rumah 86

4 Transkrip Wawancara 89

5 Dokumentasi 99


xiv

Daftar Istilah

BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BPJS Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan

CEO Chief executive officer

CQI Continously Quality Improvement

EMAS Expanding Maternal Neonatus Survival

HIV Human Immunodificiency Virus

ICU Intensive Care Unit

IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia

IGD Instalasi Gawat Darurat

IMD Imunisasi Menyusu Dini

INOS Infeksi Nosokimial

KB Keluarga Berencana

PMI Palang Merah Indonesia

PONEK Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif

RSUD Rumah Sakit Umum Daerah

SDM Sumber Daya Manusia

SOP Standar Operasional Prosedur

UGD Unit Gawat Darurat

WHO World Health Organization


xv

Riwayat Hidup

Feti Novia Sari dilahirkan di Sei Mati pada tanggal 31 Juli 1993, beragama

Islam, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan H. Nardi dan Hj.

Misnatun. Bertempat tinggal di Jln. Sei Mati Aracondong Kecamatan Stabat

Kabupaten Langkat.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di

Sekolah Dasar Negeri 050667 Lubuk dalam Kecamatan Stabat Tahun 1998-2004,

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Stabat Kabupaten Langkat Tahun

2004-2007, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Binjai Kecamatan Kuala

Begumit Kabupaten Langkat Tahun 2007-2010, D-III di Akademi Kebidanan

Kholisatur Rahmi Binjai Tahun 2010-2013, D-IV Bidan Pendidik Fakultas

Keperawatan di Universitas Sumatera Utara 2013-2014 dan Tahun 2016 langsung

melanjutkan pendidikan S2 di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2019

Feti Novia Sari


1

Pendahuluan

Latar Belakang

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan

angka kematian ibu, khususnya kementrian kesehatan. Menurut Kemenkes RI,

2019, program yang dilakukan kementrian kesehatan dimulai dengan Safe

Motherhood yang dilaksanakan pada tahun 1990-2000, Making Pregnancy Safer

pada tahun 2001-2010, lalu dilanjutkan dengan percepatan Millennium

Development Goals tahun 2010-2015, setelah itu karena target angka kematian

ibu dalam millennium development goals belum tercapai, dilanjutkan dengan

Sustainability Development Goals tahun 2015-2030 dengan target 70/100.000

kelahiran hidup.

Pada Tahun 2008, Kementrian Kesehatan mengeluarkan program

pelayanan obstetric dan neonatus regional, dimana di dalam program tersebut

menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh dalam bentuk

pelayanan obstetric dan neonatus emergensi dasar di tingkat puskesmas dan

pelayanan obstetric neonatus emergensi komprehensif ditingkat rumah sakit

sebagai platform dalam penanganan kasus komplikasi kehamilan yang dapat

mengakibatkan kematian ibu dan janin (Kemenkes RI, 2008). Penguatan lini

puskesmas sebagai upaya kesehatan dasar bagi ibu hamil lalu didukung oleh

penguatan rumah sakit sebagai tempat rujukan kasus ibu hamil sudah diupayakan.

Rumah sakit dilengkapi dengan pelayanan obstetric neonatus emergensi

komprehensif 24 jam dikembangkan. Berdasarkan pedoman pelaksanaan PONEK

24 jam di rumah sakit (Kemenkes RI, 2008), rumah sakit adalah kunci dalam

1 Universitas Sumatera Utara

2

keberhasilan pelayanan rujukan maternal dan neonatal yang harus menyediakan

tenaga kesehatan yang kompeten, dan juga melengkapi sarana dan prasarana

ponek sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan.

Kementerian Kesehatan juga melakukan upaya kerjasama dengan pihak

lain dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Salah satu program yang pernah dilakukan yaitu pada tahun 2012, Kementrian

Kesehatan bekerja sama dengan USAID membentuk program Expanding

Maternal Neonatus Survival (EMAS), bekerja sama USAID dengan Kementrian

Kesehatan, untuk menurunkan angka kematian ibu sebesar 25%, maka program

EMAS dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah kematian

terbanyak. Program EMAS dilaksanakan dengan memperkuat pelayanan

emergensi obstetric neonatus pada 150 rumah sakit rujukan ponek dan di 300

puskesmas poned di seluruh Indonesia. Provinsi Sumatera Utara termasuk 5 besar

provinsi dengan angka kematian ibu terbanyak (USAID, 2012). Menurunkan

angka kematian ibu dan bayi melalui program kesehatan, merupakan upaya yang

dilakukan pemerintah. Hal ini dikarenakan angka kematian ibu adalah tolak ukur

dalam menilai derajat kesehatan suatu negara (Kemenkes RI, 2012).

Berdasarkan hasil survei, angka kematian ibu di Indonesia pada tahun

2016 mencapai 305/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2017). Berdasarkan

estimasi, angka kematian ibu ini belum mengalami penurunan berarti hingga

tahun 2019. Kasus kematian ibu di Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun terakhir

menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah kasus kematian ibu di

Sumatera Utara sebanyak 187 kasus, menurun menjadi 176 kasus pada tahun

2015, di tahun 2016 terjadi peningkatan kasus kematian ibu menjadi 231 kasus,


3

namun pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu menurun menjadi 180 kasus.

Pada tahun 2018 jumlah kematian kembali meningkat menjadi 186 kasus (Dinkes

Provinsi Sumatera Utara, 2018).

Pada tahun 2017, angka kematian ibu di kabupaten langkat mencapai

268/100.000 kelahiran hidup. Target SDG‟s dalam bidang kesehatan adalah

menurunkan angka kematian ibu menjadi 70/100.000 kelahiran hidup (profil dinas

kesehatan kabupaten langkat, 2018). Keberhasilan pencapaian target SDG‟s salah

satunya dipengaruhi oleh kesiapan rumah sakit ponek dalam pelayanan rujukan

lanjutan dan juga puskesmas sebagai pelayanan rujukan dasar. Berdasarkan data

pusat statistik (2014), di Kabupaten Langkat ada 3 unit rumah sakit pemerintah

dan 4 unit rumah sakit swasta yang sebagian sudah dilengkapi dengan fasilitas

ponek. Rumah sakit umum daerah Tanjung Pura adalah rumah sakit pemerintah

yang sudah dilengkapi fasilitas ponek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf RSUD Tanjung Pura,

permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan PONEK sangat beragam.

Pada saat penerimaan rujukan, seharusnya pihak perujuk melakukan komunikasi

dahulu ke pihak penerima rujukan, agar cepat melakukan persiapan penerimaan di

rumah sakit, tetapi komunikasi ini jarang terjadi. Kebanyakan kasus pasien datang

sendiri ke rumah sakit dengan membawa formulir rujukan. Kondisi pasien rujukan

persalinan yang datang tidak semuanya pada kondisi gawat janin. Beberapa pasien

datang ke rumah sakit dengan membawa formulir rujukan yang diminta sendiri

karena merasa lebih aman untuk melahirkan di rumah sakit.


4

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien yang melakukan persalinan

menyatakan mereka dirujuk ke rumah sakit berdasarkan permintaan sendiri, dan

ada pasien yang menyatakan dirujuk kerumah sakit karena ada penyulit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf RSUD Tanjung Pura, pasien yang

dirujuk ke rumah sakit lebih dari 20% kasus pada kondisi gawat ibu dan gawat

janin, seperti preeklampsi, eklampsi, perdarahan, ketuban pecah dini, partus

macet, denyut jantung janin lemah, dan lain sebagainya. Kondisi gawat pada ibu

dan bayi jika tidak ditangani dengan cepat akan mengakibatkan kematian. Upaya

yang dilakukan untuk mencegah angka kematian ibu dan angka kematian bayi,

maka pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang berkualitas dan komprehensif harus

diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas RSUD Kabupaten Langkat,

tidak pernah terjalin komunikasi antara pihak puskesmas poned dengan pihak

rumah sakit ponek sebelum melakukan rujukan. Berdasarkan pedoman ponek

(Kemenkes RI, 2008), harus ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk

mengatasi kasus emergensi dan neonatal, tetapi berdasarkan wawancara dengan

perawat UGD, dokter jaga on call. Berdasarkan wawancara dengan petugas

diketahui belum tersedia SOP pelayanan ponek, padahal RSUD Tanjung Pura

sudah 5 tahun dilengkapi dengan fasilitas ponek. Hal lain yang menjadi kendala

adalah ketersediaan darah di rumah sakit sering kosong, sehingga pihak rumah

sakit merasa kewalahan dalam hal penyediaan kantong darah.

Berdasarkan observasi penulis, kondisi rumah sakit yang kurang bersih

ditandai dengan sampah yang berserakan, ruang perawatan yang kurang terawat

dan kurang bersih, dan juga kesulitan mendapatkan air bersih dikeluhkan oleh


5

pasien dan keluarganya. Kebersihan ruangan di seluruh rumah sakit dan

ketersediaan air bersih merupakan syarat di dalam pedoman penyelenggaraan

ponek di rumah sakit (Kemenkes RI, 2008).

Pelayanan yang diberikan harus ada nilai (value) yang baik pada pasien.

Dalam gambar rantai nilai (value chain), value adalah hasil akhir yang dapat

dirasakan oleh pasien, sebuah nilai yang didapat oleh pasien/keluarga/masyarakat

dari rangkaian pelayanan klinis (baik aktivitas pra pelayanan, aktivitas proses

pelayanan hingga aktivitas pasca pelayanan) sebuah pelayanan klinis yang

didukung oleh pelayanan dari SDM, keuangan, IT, struktur organisasi dan budaya

organisasi. Value yang diharapkan adalah kualitas pelayanan ponek yang sesuai

dengan standar atau melampaui standar.

Pelayanan maternal dan neonatal di rumah sakit PONEK dilakukan

sebagai upaya untuk menurunkan angka morbiditas kepada ibu hamil. Aktivitas

pelayanan maternal dan neonatal yang diberikan dapat dinilai dari rantai

pelayanan yang meliputi aktivitas pelayanan utama dan aktivitas pelayanan

pendukung. Aktivitas pelayanan utama terdiri dari pra pelayananm proses

pelayanan dan setelah pelayanan, sedangka aktivitas pelayanan pendukung terdiri

dari budaya organisasi, struktur organisasi dan sumber daya strategic. Kombinasi

dari variable diatas diharapkan hasil akhirnya adalah pelayanan kesehatan ibu

(maternal health) yang berkualitas sehingga target SDG‟s terlampaui.

Perumusan Masalah

Di Indonesia, setiap satu jam kehilangan dua ibu dan delapan bayi baru

lahir akibat kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Berdasarkan profil Dinas


6

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, angka kematian ibu di Kabupaten

Langkat sebesar 268 per 100.000 kelahiran hidup. Pencegahan dapat dilakukan

dengan memberikan pelayanan kesehatan ibu yang komprehensif. Salah satu

upaya yang dilakukan adalah melengkapi RSUD Tanjung Pura dengan fasilitas

ponek. Permasalahan ibu hamil yang dirujuk dengan PONEK sangat beragam

bahkan menyebabkan kematian. Seperti ibu terlambat dirujuk karena akses dan

transportasi, terlambat dalam mendapatkan pertolongan di fasilitas pelayanan

yang kurang lengkap atau sumber daya manusia yang kurang, terlambat dalam

mengenali tanda bahaya pada kehamilan, usia yang terlalu muda, usia yang terlalu

tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu banyak anak.

Rumah sakit penyelenggara ponek harus memberikan pelayanan kesehatan

ibu yang paripurna yang dapat dinilai dari rantai nilai aktivitas pelayanan yang

diberikan, meliputi pra pelayanan (meliputi penerimaan pasien baru atau lama,

diagnosa pasien, promosi pojok asi), proses pelayanan meliputi clinical

governance persalinan, dan setelah pelayanan (meliputi pelayanan post partum

dan pojok asi), agar dapat mencegah kematian pada ibu. Aktivitas pelayanan

harus diberikan maksimal sehingga memberikan value yaitu peningkatan kualitas

pelayanan Ponek kepada ibu hamil yang memanfaatkan fasilitas Ponek di RSUD

Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan analisis lebih

mendalam mengenai rantai nilai pelayanan maternal health dalam upaya

menurunkan angka kematian ibu di RSUD PONEK Tanjung Pura Kabupaten

Langkat.


7

Tujuan Penelitian

Tujuan umum. Untuk menganalisis rantai nilai pelayanan Maternal

Health di RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Tujuan khusus. Ada beberapa tujuan khusus didalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui gambaran aktivitas pelayanan kesehatan ibu meliputi pra

pelayanan meliputi dan penerimaan pasien baru atau lama, penerimaan

rujukan, buku KIA, promosi pojok asi.

2. Mengetahui gambaran aktivitas pelayanan kesehatan ibu meliputi proses

pelayanan yaitu tata kelola persalinan sesuai standar prosedur operasional,

proses pelayanan klinis.

3. Mengetahui gambaran aktivitas pelayanan kesehatan ibu meliputi setelah

pelayanan yang meliputi pelayanan post partum dan pojok asi yang diberikan

di RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

4. Mengethaui gambaran aktivitas pelayanan pendukung meliputi budaya

organisasi di RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

5. Mengethaui gambaran aktivitas pelayanan pendukung meliputi struktur

organisasi di RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

6. Mengethaui gambaran aktivitas pelayanan pendukung meliputi sumber daya

strategis di RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang rantai

nilai pelayanan maternal health di RSUD Ponek Tanjung Pura.


8

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai

rantai nilai pelayanan maternal health dalam upaya menurunkan angka

kematian ibu.

3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah pengembangan

penelitian lanjutan.


9

Tinjauan Pustaka

Kematian Ibu

Menurut (Aeni, 2013), di dunia diperkirakan telah terjadi angka kematian

ibu sebesar 358.000 kematian ibu. Hampir 99% angka kematian ibu banyak

terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Angka kematian ibu adalah

jumlah kematian wanita selama proses kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42

hari setelah melahirkan) yang terkait dengan gangguan kehamilan atau

penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus incidental) per 100.000

kelahiran hidup.

Kematian ibu dapat dijelaskan penyebabnya menjadi 3 hal yaitu

berdasarkan dekat, antara dan jauh. Determinan dekat merupakan kematian ibu

yang disebabkan oleh perdarahan, penyakit yang diderita ibu selama kehamilan,

preeklampsi, eklampsi dan sebagainya. Determinan antara merupakan penyebab

yang berhubungan dengan status kesehatan ibu seperti kesehatan reproduksi,

akses dan perilaku dalam menggunakan pelayanan kesehatan. Determinan jauh

berhubungan dengan kondisi geografis dan juga demografi. Determinan jauh ini

juga berhubungan dengan kesadaran ibu hamil tentang kesehatan, pendidikan,

sosial ekonomi, lingkungan. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi secara

langsung maupun tidak langsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan (Aeni, 2013), ada tiga hal yang menjadi penyebab

utama kematian ibu di Kabupaten Pati adalah penyakit jantung, eklampsi dan

preeklampsi, dan perdarahan, dan kematian terbanyak terjadi pada masa nifas.


10

Menurut (Black, 1981), aksesibilitas adalah ukuran dari kemudahan cara menuju

kesebuah lokasi dengan transportasi. Kemudahan dan kenyamanan berpengaruh

terhadap waktu tempuh dalam mencapai fasilitas kesehatan.

Penyebab kematian ibu. Menurut (Khan et al., 2016), analisis penyebab

kematian ibu dalam review yang dilakukan oleh WHO, menemukan perdarahan

adalah penyebab terbanyak kematian ibu di Afrika. Di Amerika latin dan karibia,

penyebab kematian ibu tertinggi adalah karena gangguan hipersensitif.

Disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Khan, pendarahan dan gangguan

hipersensitivitas merupakan penyebab kematian ibu di negara berkembang.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Banda Aceh,

Penyebab kematian ibu terbagi 2, pertama disebabkan oleh penyebab langsung

obstetric yaitu kematian yang diakibatkan langsung oleh kehamilan dan

persalinannya. Penyebab kedua adalah kematian yang disebabkan oleh penyebab

tidak langsung yaitu kematian yang terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh

penyakit dan bukan oleh kehamilan atau persalinannya. Penyebab langsung

kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh karena perdarahan, hipertensi dalam

kehamilan dan abortus. Sementara kematian akibat penyebab indirek sangat

signifikan proporsinya, yaitu sekitar 22%, hal ini memerlukan perhatian

pemerintah dalam hal pencegahan dan penanganannya. Penyebab kematian

tersebut antara lain terjadi pada ibu hamil yang mengalami penyakit malaria,

TBC, anemia, penyakit jantung, dan lain-lain. Penyakit tersebut dianggap dapat

meningkatkan resiko kesakitan dan kematian pada ibu hamil (Aceh, 2016).


11

Rumah Sakit

Menurut Undang Undang Nomor 44 tahun 2009, Rumah Sakit adalah

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,

dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan pusat pendidikan dan latihan

tenaga kesehatan serta riset kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

tentang rumah sakit, menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan

sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan

yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya pada pasal 1 dipertegas bahwa

rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit dengan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Komprehensif

Pelayanan Ponek

Berdasarkan Kemenkes RI, (2008), tentang pedoman pelayanan rumah

sakit dengan pelayanan obstetric neonatus emergensi komprehensif 24 jam, tujuan

dibentuknya ponek adalah sebagai rujukan emergensi bagi ibu dan bayi baru lahir

dan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana, serta tenaga medis yang

kompeten dan juga harus didukung dengan manajemen yang cakap. Tenaga medis

juga harus didukung dengan keahlian dan perilaku yang handal dalam


12

memberikan pelayanan dan sesuai dengan standar prosedur yang terdiri dari

dokter obgyn, dokter spesialis anak, dokter umum unit gawat darurat, bidan dan

perawat. Dalam manajemen, pengawasan dari direktur rumah sakit harus

melibatkan tim peristi untuk melakukan evaluasi.

Pedoman pelayanan rumah sakit berbeda persyaratannya pada setiap kelas

rumah sakit. Karena lokasi didalam penelitian ini adalah di RSUD Tanjung Pura

merupakan rumah sakit kelas tipe C, maka persyaratan rumah sakit ponek tipe C

adalah :

1. Pelayanan fisiologis kesehatan ibu dan anak yaitu terdiri dari pelayanan

kehamilan, persalinan, dan nifas, asuhan bayi baru lahir dan imunisasi.

2. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi dengan resiko tinggi yang terdiri dari masa

antenatal, masa intranatal, dan juga masa post natal.

3. Pelayanan kesehatan neonatal

4. Pelayanan ginekologis dan

5. Pelayanan intensif care unit dan transfuse darah

Dalam pedoman pelayanan ponek, (Kemenkes RI,2008), rumah sakit

ponek harus memiliki pelayanan dalam penunjang medis yang meliputi pelayanan

darah, dan pelayanan intensif. Didalam pelayanan penunjang medis, harus tersedia

fasilitas laboratorium darah yang didukung oleh dokter dan juga paramedis yang

menguasai tekhnologi transfuse darah. Di dalam pelayanan intensif ponek, sumber

daya manusia harus memadai meliputi dokter 24 jam dengan kompetensi mampu

melakukan resusitasi jantung dan paru, dan juga harus didukung oleh dokter

dengan spesialisasi anastesiologi.


13

Kriteria Umum Ponek

Pada pelayanan ponek, rumah sakit harus memenuhi beberapa persyaratan

diantaranya :

1. Tersedia dokter jaga yang sudah dilatih ponek di unit gawat darurat dan

mampu menangani kasus kegawatdaruratan obstetric dan neonatal.

2. Dokter, perawat, dan bidan sudah mengikuti pelatihan ponek meliputi

resusitasi neonatal, dan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal.

3. Rumah sakit memiliki SOP dalam penanganan kegawatdaruratan.

4. Memiliki kebijakan tidak menerima uang muka bagi pasien gawat darurat.

5. Tersedia prosedur pendelegasian wewenang.

6. respon time unit gawat darurat selama 10 menit.

7. ada kamar operasi 24 jam.

8. Tersedia kamar persalinan yang mampu disiapkan dalam kurun waktu 30

menit.

9. Tersedia petugas medis yang sewaktu waktu siap untuk tindakan

kegawatdaruratan

10. Ketersediaan darah 24 jam, dsb.

Kriteria Khusus dalam Pelayanan Ponek

Ponek harus memiliki SDM yang terdiri dari 1 dokter spesialis obgyn, 1

dokter spesialis anak, 1 dokter UGD, 3 orang bidan dan 2 orang perawat.

Sebaiknya tim ponek dilengkapi dengan dokter dengan spesialisasi anastesi, 6

orang bidan pelaksana, perawat dengan jadwal shift 3 kali dengan perkiraan

jumlah 10 orang, petugas administrasi dan pekarya. Selain itu ponek juga harus


14

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, selengkapnya dapat dilihat

dalam lampiran 1.

Tata Kelola Klinis (Clinical Governance)

Definisi tata kelola klinis. Menurut Departemen Kesehatan Inggris

(Gottwald and Lansdown, 2014), tata kelola klinis adalah kerangka berfikir

melalui organisasi yang bertanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas

layanan dan standar perawatan yang aman dengan menciptakan lingkungan di

mana perawatan klinis akan terus mengalami perubahan. Menurut National

Health System United Kingdom dalam (Aveyard and Sharp, 2009), tata kelola

klinis adalah sistem di mana organisasi NHS berada bertanggung jawab untuk

terus meningkatkan kualitas layanan mereka dan menjaga standar perawatan yang

tinggi, dengan menciptakan lingkungan di mana keunggulan klinis akan

berkembang.

Menurut Lugon dalam (Gottwald and Lansdown, 2014), profesional

bidang kesehatan harus memasukkan strategi tata kelola klinis ke dalam praktik

sehari-hari, dan salah satu hal penting untuk dicatat dari definisi di atas

(menciptakan lingkungan) adalah bahwa tata kelola klinis harus relevan untuk

petugas dan pasien; oleh karena itu lingkungan berdampak pada staf dan pasien.

Misalnya, kualitas perawatan pasien dapat terpengaruh jika petugas bekerja di

lingkungan di mana dukungan atau peluang untuk mengembangkan pengetahuan

dan keterampilan mereka masih kurang. Kurangnya sumber daya (tingkat petugas

yang rendah, peralatan dan obat-obatan) juga dapat berdampak pada petugas dan

pasien. Dari sudut pandang pasien, masuk ke bangsal campuran dapat


15

mempengaruhi pengalaman mereka secara keseluruhan dan persepsi mereka

tentang perawatan yang berkualitas. Menurut Swage dalam (Gottwald and

Lansdown, 2014), definisi kedua yang perlu dipertimbangkan yaitu tata kelola

klinik menempatkan kewajiban pada semua profesional kesehatan, dokter dan

manajer untuk memastikan bahwa tingkat layanan klinis yang mereka berikan

kepada pasien memuaskan, konsisten dan responsif. Definisi yang terakhir

dikemukakan oleh Som (2004), Sistem tata kelola untuk organisasi perawatan

kesehatan yang mempromosikan pendekatan terpadu terhadap pengelolaan input,

struktur, dan proses untuk meningkatkan hasil dari pemberian layanan kesehatan

di mana staf kesehatan bekerja di lingkungan dengan akuntabilitas akan

meningkatkan kualitas pelayanan klinis.

Atribut tata kelola klinis. Atribut tata kelola klinis yang dipaparkan oleh

Som (2004) terdiri atas:

1. Input yaitu meliputi sumber daya keuangan, sumber daya manusia,

infrastruktur dan kebijakan dimana kualitas adalah merupakan persyaratan

legislatif dari rumah sakit.

2. Struktur meliputi persyaratan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dan

pengembangan profesional berkelanjutan (CPD), pedoman untuk perawatan

klinis, misalnya jalur perawatan terpadu, manajemen risiko klinis,

mempromosikan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Practice), audit

dan pengembangan kepemimpinan. Chief Executive Officer (CEO)

bertanggung jawab atas standar perawatan yang disediakan.

3. Proses meliputi penerapan manajemen risiko, pendidikan dan pelatihan,


16

pengembangan kepemimpinan, audit dan manajemen informasi pasien

(kerahasiaan dan anonimitas). Ini juga mencakup proses untuk mencatat „near

misses‟ dan kejadian buruk.

4. Dampak meliputi perbaikan kualitas berkelanjutan (CQI), kepuasan pasien dan

mengurangi jumlah „near misses‟ dan kejadian buruk. Hubungan yang lebih

baik antara pasien dan dokter dan peningkatan kolaborasi antara profesional

dan manajer juga ditekankan. Selain itu intervensi yang didukung melalui

Praktek Berbasis Bukti juga disertakan.

Kerangka konseptual tata kelola klinis. Kerangka konseptual tata kelola

klinis digambarkan seperti payung yang mengimplementasikan tentang strategi.

Gambar 1. Kerangka konseptual tata kelola klinis

Berdasarkan gambar 1 di atas, tata kelola klinis terdiri dari penelitian dan

pengembangan, praktek berbasis bukti, keluhan, audit, manajemen risiko, dan

pendidikan pelatihan.


17

Hubungan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Klinis

Menurut (Gottwald and Lansdown, 2014), kualitas merupakan hal yang

menarik bagi banyak orang baik internal maupun eksternal untuk organisasi

perawatan, kesehatan, dan sosial, misalnya kelompok atau 'pemangku

kepentingan' seperti pasien, keluarga, pemerintah dan staf rumah sakit. Mereka

memiliki minat dalam perawatan kesehatan, mereka memberikan perawatan

kesehatan, dan bertanggung jawab atas efektivitas klinis pemberian layanan. Tata

kelola klinis bertujuan untuk menempatkan pemberian kualitas klinis di pusat

penyediaan layanan kesehatan. Ini harus berdasarkan bukti, secara luas dibagi,

menggunakan staf yang terampil dan fasilitas yang sesuai. Pembelajaran bersama

(pendidikan dan pelatihan) memastikan bahwa profesional kesehatan bertujuan

untuk mencegah kesalahan apa yang dapat mereka lakukan, membatasi apa yang

tidak dapat mereka cegah dan yang terpenting belajar dari kesalahan yang dibuat

dan mencegahnya terjadi lagi di masa depan. Akhirnya tata kelola klinis termasuk

audit klinis untuk menilai kepatuhan dan untuk mendorong refleksi pada kerja

individu dan tim; memeriksa untuk melihat apa yang seharusnya terjadi.

Tata kelola klinis mencakup (lihat gambar 2.1) menerapkan Praktik

Berbasis Bukti (seperti yang disarankan oleh Som 2004) ke dalam perawatan

pasien sehari-hari untuk memastikan bahwa petugas layanan kesehatan tahu apa

yang mereka lakukan dan mengapa itu berhasil. Ini termasuk peningkatan kualitas

berkelanjutan (Continously Quality Improvement (CQI)) sehingga profesional

perawatan kesehatan selalu bertujuan untuk meningkatkan praktik, menjamin

bahwa risiko dikelola, dan belajar dari insiden dan kecelakaan dibagi.


18

Gambar 2. Hubungan kualitas pelayanan dan tata kelola klinis

Berdasarkan gambar 2 diatas yang dikutip dari (Gottwald and Lansdown,

2014), tata kelola klinis merupakan jantung bagi pelayanan kesehatan yang

berkualitas. Tata kelola klinis dipengaruhi oleh peningkatan kualitas pelayanan

(continiusly quality improvement), pendidikan dan pelatihan, audit, dan praktik

berbasis bukti.

Rantai Nilai Pelayanan

Menurut Hidayah (2017), pelayanan kesehatan yang diberikan pada

dasarnya adalah untuk memberikan nilai yang unggul (superior values) kepada

pelanggan. Nilai yang unggul tersebut berupa kepuasan dan loyalitas pelanggan

kepada pemberi pelayanan. Untuk dapat menciptakan nilai yang unggul tersebut

melalui serangkaian rantai nilai pada gambar dibawah ini :

Gambar 3. Rantai nilai (the value chain dalam Swayne, Duncan, dan Ginter

2006)


19

Menurut (Swayne, Duncan, dan Ginter, 2006), dari rantai nilai tersebut

ada dua hal penting dalam rantai nilai pelayanan yaitu pelayanan yang diberikan

itu sendiri, dan faktor pendukung pelayanan. Pelayanan yang diberikan dapat

dilihat dari tiga kegiatan utama, yaitu sebelum pelayanan, proses pelayanan, dan

sesudah pelayanan. Berdasarkan gambar 2.3 diatas, pra pelayanan terdiri dari riset

tentang pasar, target pasar, pelayanan yang ditawarkan/ harga yang ditawarkan,

promosi, dan distribusi logistic. Pada proses pelayanan terdiri dari kualitas klinis

yang diberikan, proses inovasi marketing dan kepuasan pelanggan. Setelah

pelayanan terdiri dari tidak lanjut pemasaran klinis, tindak lanjut tagihan

pemasaran klinis. Aktivitas pendukung pelayanan terdiri dari 3 variabel. Pertama

adalah budaya organisasi yang meliputi asumsi dan nilai bersama, lalu struktur

organisasi yang meliputi fungsi, divisi, dan matriks, lalu yang terakhir adalah

sumber daya strategic yang meliputi keuangan, SDM, dan teknologi informasi.

Menurut (Swayne, Duncan, dan Ginter, 2006), kategori digambarkan

dalam rantai nilai telah didokumentasikan dengan baik sebagai elemen kunci yang

menciptakan nilai dalam suatu organisasi. Penting untuk diingat bahwa strategi

pelayanan dan strategi dukungan tidak terpisah, melainkan tindakan saling

melengkapi. Budaya, struktur, dan sumber daya organisasi-strategi pada

kenyataannya merupakan bagian yang melekat dari aktivitas pra pelayanan,

kegiatan proses pelayanan, dan setelah pelayanan. Dengan demikian, perubahan

dalam budaya organisasi kompetensi manusia jelas kembali tercermin dalam

pemberian layanan. Selanjutnya, sistem informasi ditingkatkan, sumber daya,

sehingga dapat memperoleh keuntungan semua aspek pelayanan serta sumber

daya lainnya strategis.


20

Pra pelayanan. Organisasi melakukan pemasaran dan menentukan target

pasar yang akan dilayani, pelayanan yang disediakan, harga yang ditawarkan,

promosi dan distribusi/logistik yang disediakan. Pelayanan yang ditawarkan

terkait dengan brand. Organisasi menawarkan produk berupa jasa pelayanan

dokter umum dan dokter spesialis. Ada pasien yang mencari rumah sakit, tidak

memilih dokternya, ada yang mencari dokternya dimanapun dokter itu praktek. Ini

merupakan tantangan bagi rumah sakit bagaimana pasien tertarik dengan

pelayanan jasa rumah sakit, tidak tergantung pada dokternya (Hidayah, 2017).

Promosi yang dilakukan oleh rumah sakit dapat dikemas dalam bentuk

kegiatan sosial seperti sunatan masal dan pengobatan gratis, memberikan edukasi

kesehatan kepada masyarakat, operasi katarak masal gratis, pemeriksaan

kesehatan gratis pada event-event tertentu. Distribusi atau logistik adalah

bagaimana penyampaian pelayanan kesehatan kepada pasien dan perlengkapan

yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan tersebut (Hidayah,

2017).

Proses pelayanan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu saat

memberikan pelayan medis (clinical operation) hendaknya membuat pasien

merasa puas dengan mutu pelayanan yang diberikan. Mutu pelayanan yang

dimaksudkan adalah sesuai dengan standar pelayanan atau melebihi standar

pelayanan minimal dan sesuai dengan harapan atau melebihi harapan pasien. Saat

memberikan pelayanan ini juga dapat dijadikan sebagai momentum untuk

membangun hubungan dengan pelanggan yang istilahnya customer relationship

marketing, yaitu pemasaran melalui hubungan dengan pelanggan. Hasilnya jika


21

pasien merasa puas dan senang dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas

kesehatan dan rumah sakit, maka pasien akan kembali lagi suatu saat ketika

mereka membutuhkan pelayanan kesehatan. Hubungan dengan pasien perlu

dijalin sedemikian rupa sehingga ada keterikatan batin (melayani dengan hati),

dan jika hal itu terjadi maka pasien akan menjadi loyal dengan ditandai pasienatau

keluarganya menyampaikan hal-hal yang baik dan menyenangkan kepada orang

lain, dan menganjurkan orang lain ketika membutuhkan pelayanan kesehatan

(Hidayah, 2017).

Rumah sakit juga mengikuti trend kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Saat ini telah banyak tersedia peralatan yang canggih dan teknik

operasionalnya juga semakin canggih. Rumah sakit dapat melakukan inovasi-

inovasi agar dapat terus menarik pasien baik pasien baru maupun pasien yang

datang kembali atau pasien lama. Jasa pelayanan tidak kelihatan tetapi dapat

dirasakan dan dinilai langsung oleh pasien terutama saat menerima pelayanan.

Saat menerima pelayanan ini menjadi moment kunci apakah pasien merasa puas

atau tidak, kemudian apakah pasien akan kembali lagi disaat memerlukan

pelayanan kesehatan atau pasien pindah ke dokter atau rumah sakit lain (Hidayah,

2017).

Setelah pelayanan. Tidak kalah pentingnya dengan sebelum dan saat

menerima pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari

pelayanan klinis dan non klinis. Pelayanan non klinis diterima pasien sejak masuk

wilayah rumah sakit, kenyamanan, keramah-tamahan petugas, kemudahan parkir,

tersedia tempat ibadah, kafetaria, dan toilet yang bersih dan nyaman. Berhubung


22

jasa pelayanan tidak kelihatan dan hanya dirasakan langsung oleh mereka yang

menerima pelayanan, maka bukti fisik menjadi penting sebagai daya tarik yang

menyenagkan bagi pasien dan keluarganya. Berhubung pasien dalam kondisi

sakit, kecuali pasien yang sehat dan datang ke rumah sakit untuk melakukan

pemeriksaan kesehatan dalam rangka menjaga kesehatannya secara preventif,

maka perasaannya lebih sensitif dibandingkan dengan orang-orang yang sehat,

demikian juga keluarganya. Hal ini perlu diketahui oleh para pegawai di rumah

sakit agar dapat memperlakukan pasien dan melayaninya dengan lebih baik

(Hidayah, 2017).

Setelah menerima pelayanan untuk pasien umum maka pasien menerima

billing untuk pembayaran pelayanan kesehatan yang sudah diterimanya. Untuk

pasien peserta BPJS, pembayaran dilakukan oleh BPJS melalui proses klaim

secara kumulatif setiap bulan, sedangkan pasien membayar premi ke BPJS sesuai

dengan kelasnya. Selain itu, pasien yang sudah selesai menerima pelayanan

kesehatan, ketika akan pulang, adakalanya pasien harus kontrol kesehatannya

kembali dalam jangka waktu tertentu. Moment-moment saat pasien akan pulang

ini juga dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran, membangun hubungan yang

berkelanjutan dengan pasien (Hidayah, 2017).

Apa yang sudah dibahas sebelumnya adalah kegiatan service delivery atau

bagaimana menyampaikan pelayanan kepada pasien. Selanjutnya adalah kegiatan

penunjang yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya strategic

(Hidayah, 2017).


23

Budaya Organisasi

Sangat penting untuk membentuk perilaku yang diharapkan berdasarkan

nilai-nilai dan norma-norma. Dalam berorganisasi, anggota organisasi dalam hal

ini pegawai rumah sakit baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan

mempunyai asumsi sendiri-sendiri. Bagaimana rumah sakit dapat membangun

asumsi bersama (share assumptions) untuk berbagi nilai bersama (share values).

Peran kepemimpinan strategik sangat penting dalam membangun budaya

orgaisasi yang kondusif agar rumah sakit dapat mencapai visi dan misinya.

Budaya organisasi ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu berpengaruh terhadap

motivasi dan kinerja pegawai, yang akhirnya bermuara pada mutu pelayanan

kepada pasien dan menentukan kepuasan pelanggan (Hidayah, 2017).

Struktur oganisasi. Perlu mendapat perhatian manajemen karena terkait

dengan birokrasi dalam pengambilan keputusan yang secara tidak langsung akan

berpengaruh terhadap penyampaian pelayanan kesehatan. Struktur organisasi

dapat berbentuk fungsional, devisional ataupun matrik (Hidayah, 2017).

Sumber Daya Strategik

Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik diperlukan

sumber daya strategik, yaitu finansial, sumber daya manusia, informasi, dan

teknologi. Jika sumber daya strategik ini tidak dimiliki oleh rumah sakit secara

memadai, maka rumah sakit akan kesulitan untuk dapat memberikan pelayanan

kesehatan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan baik pelanggan

internal (pegawai), maupun pelanggan eksternal (terutama psien). Sebagai contoh,

rumah sakit sedang kesulitan dalam segi finansial sehingga tidak dapat


24

menyediakan perlatan dan obat-obatan serta kebutuhan lainnya sesuai dengan

kebutuhan, maka pelayanan kesehatan juga akan terganggu dan dapat

mengecewakan pasien dan lebih parah lagi dapat ditinggalkan oleh pasien. Pasien

dapat mencari rumah sakit lain yang lebih dapat memuaskan mereka. Contoh lain,

sumber daya manusia yang kurang, seperti kekuarang dokter, dokter spesialis, dan

perawat atau tenaga kesehatan atau non kesehatan. Hal tersebut akan berakibat

pada beban kerja yang terlalu tinggi, kelelahan, dan dapat mengakibatkan

penundaan pelayanan atau pelayanan menjadi lama (Hidayah, 2017).

Pada era teknologi informasi saat ini, jika rumah sakit tidak dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan teknologi, maka operasi

klinis dan non klinis akan terganggu atau tidak lancar tidak sesuai dengan tidak

sesuai dengan tuntutan jaman. Contohnya antrian pasien masih secara manual

danrekam medis juga masih manual mengakibatkan pasien antri terlalu lama, ada

kalanya sulit mencari dokumen rekam medisnya sehingga terpaksa pakai

lembaran baru, sementara rumah sakit lain sudah menggunakan peralatan

teknologi informasi yang canggih yang serba cepat (Hidayah, 2017).

Sebenarnya persaingan antara rumah sakit satu dengan lainnya adalah

persaingan dalam menciptakan nilai, baik nilai bagi pelanggan, bagi pegawai

maupun bagi pemilik melalui rantai nilai sejak dari input, proses, output dan

outcomes untuk produk barang, dan untuk jasa adalah sebelum, saat, dan sesudah

pelayanan, hal inilah yang membuktikan bahwa persaingan itu terus berjalan.

Siapa yang lebih efisien maka merekalah yang lebih unggul dalam persaiangan

bisnisnya (Hidayah, 2017).


25

Mengembangkan Nilai Menambahkan Strategi

Setiap area rantai nilai dievaluasi dalam analisis internal sebagai bagian

dari analisis situasional dan kesimpulan yang digunakan sebagai masukan untuk

perumusan strategi. Masing-masing keputusan strategis (directional, adaptif,

masuk pasar, dan kompetitif) titik ini yang dibuat untuk memindahkan organisasi

lebih dekat untuk mencapai misi dan visinya dan pada saat yang sama membuat

tuntutan khusus pada organisasi yang membutuhkan tindakan eksplisit Swayne,

Duncan, dan Ginter, (2006). Berdasarkan hasil perbandingan situasi saat ini dan

apa yang diinginkan oleh manajer strategis, komponen rantai nilai mungkin perlu

dipertahankan atau diubah untuk melaksanakan strategi Logika mengembangkan

strategi khusus untuk setiap komponen dari nilai rantai diilustrasikan dalam peta

pemikiran strategis dalam gambar 4.

Gambar 4. Proses pengembangan strategi penambahan nilai

Mengidentifikasi persyaratan

yang dipilih:

Strategi directional

Strategi adaptif

Strategi Masuk Pasar

Strategi kompetitif

Hasil Analisis Lingkungan

Internal:

• Pre-Service

• Point-of-Service

• Setelah-Service

• Budaya

• Struktur

• Sumber Daya Strategis

Bandingkan Persyaratan

Strategi dengan Analisis

internal

Pedoman Unit

Organisasi

untuk Kontrak

Pedoman Unit

Organisasi

untuk Perluas

Pedoman Unit

Organisasi

untuk Menjaga


26

Seperti yang disarankan oleh matriks keputusan, untuk setiap komponen

rantai nilai, keputusan strategis harus dibuat (pertahankan atau ubah) dan arahan

umum yang diberikan kepada unit organisasi seperti bagaimana keputusan itu

harus diselesaikan. Organisasi selanjutnya yang lebih spesifik unit strategi

(rencana kegiatan) yang melaksanakan strategi penambahan nilai dikembangkan

Swayne, Duncan, dan Ginter, (2006). Selanjutnya dijelaskan didalam table

dibawah ini ;

Tabel 1

Peta Pemikiran Strategis untuk Mengembangkan Strategi Penambahan Nilai

Nilai Tambah

Strategi

Penyampaian

Layanan

Hasil

Analisis

internal

Persyaratan

Strategi

Terpilih

Perbandingan dari

Persyaratan

Strategi dan

Analisis

internal

Mempertaha

nkan

atau Ganti

Pre-Service

Pasar /

Marketing

Research

Target Market

Promosi

Harga

Ditawarkan /

Branding

Distribusi /

Logistik

Point-of-Service

Operasi klinis

Pemasaran

Setelah-Service

Tindak lanjut

Kegiatan

Penagihan

Tindak

Kegiatan

Penambahan Nilai

Strategi Dukungan

------------

------------

------------

------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------------

------------------

------------------

------------------

--------------

--------------

--------------

--------------


27

Seperti perumusan strategi, ada logika perencanaan untuk

mengembangkan strategi implementasi seperti digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 5. Perencanaan logika untuk strategi penambahan nilai

Strategi nilai tambah (pelayanan dan dukungan) pertama harus

dikembangkan, dan diikuti oleh rencana kegiatan. Nilai ditambahkan pada strategi

yang direncanakan pertama karena mereka adalah yang paling luas dari

implementasi strategi, menetapkan proses dan konteks untuk mencapai misi dan

mencapai visi dan tujuan Swayne, Duncan, dan Ginter, (2006).

Nilai menambahkan strategi pelayanan menentukan kegiatan pra-

layanan, konfigurasi dan proses titik-layanan dan kegiatan after-service yang

dibutuhkan oleh strategi yang dikembangkan selama perumusan strategi. Strategi-

strategi ini harus dikoordinasikan dan konsisten. Strategi dukungan nilai tambah

menciptakan dan membentuk lingkungan kerja dan norma-norma perilaku,

hubungan pelaporan dan struktur, serta informasi mengalir, kebutuhan keuangan,


28

dan persyaratan sumber daya manusia untuk melaksanakan strategi yang dipilih.

Organisasi yang tidak memiliki budaya yang tepat, struktur, atau sumber daya

strategis tidak dapat melaksanakan rencana yang efektif. Akhirnya, untuk unit

organisasi, spesifik objektif dapat dikembangkan, kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan, dan sumber daya keuangan berkomitmen untuk

kegiatan. Jelas, budaya, struktur,dan sumber daya strategis harus dibentuk dan

diberi arahan oleh manajer strategis yang mengembangkan rencana strategis

organisasi secara keseluruhan Swayne, Duncan, dan Ginter, (2006).

Seperti fase perumusan strategi, strategi implementasi membentuk cara

hubungan berakhir. Strategi penambahan nilai harus mencapai arah, adaptif,

masuk pasar, dan strategi kompetitif dan rencana aksi harus mencapai strategi

penambahan nilai. Rencana aksi menghubungkan unit organisasi individu dengan

strategi keseluruhan. Unit biasanya berfungsi, seperti operasi (unit bedah, unit

Alzheimer, perawatan bayi yang baik, dan sebagainya), pemasaran, keuangan,

sumber daya manusia, dan sebagainya. Operasi dan pemasaran adalah pekerjaan

utama organisasi kegiatan pelayanan penambahan nilai karena menyediakan

produk/ layanan dan memberikan kepada pelanggan adalah kegiatan utama

organisasi. Penekanan utama dari sumber daya manusia, keuangan, manajemen

fasilitas, dan sistem informasi biasanya akan diarahkan menuju pencapaian

strategi dukungan. Fungsi-fungsi ini mendukung pencapaian pekerjaan utama

organisasi Swayne, Duncan, dan Ginter, (2006).

Rantai Nilai dalam Pelayanan Kesehatan

Rantai nilai pelayanan kesehatan di rumah sakit ponek, di adaptasi dari

teori rantai nilai (value chain analysis) yang dikembangkan oleh Swayne,


29

Duncan, dan Ginter, (2006). Dalam pelayanan rumah sakit ponek, ada dua

aktivitas yang dilakukan yaitu aktivitas utama meliputi pra pelayanan, pada saat

pelayanan, dan setelah pelayanan. Kedua adalah aktivitas pendukung yang terdiri

dari budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya strategic. Jika kita

aplikasikan teori ini kedalam pelayanan rumah sakit ponek, maka dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Aktivitas Utama

Berdasarkan observasi penulis di RSUD Tanjung Pura yang merupakan

rumah sakit kelas C, aktivitas pelayanan persalinan terdiri dari 3 kegiatan

pelayanan yaitu ; Pra pelayanan merupakan jenis pelayanan sebelum ibu hamil

diberi tindakan persalinan yang meliputi kegiatan penerimaan rujukan dan

registrasi pasien baru atau lama, pemeriksaan buku KIA, dan promosi pojok asi.

Proses pelayanan merupakan pelayanan persalinan meliputi pemeriksaan pasien,

anamneses ibu dan janin, pemeriksaan fisik dan localisata, laboratorium (jika

dibutuhkan), pemberian tindakan (gawat ibu/ gawat janin). Setelah pelayanan

merupakan pelayanan setelah persalinan meliputi follow up clinical yang terdiri

dari observsi post partum, ganti perban, cek luka, dan pemberian obat tambahan

jika dibutuhkan.

2. Aktivitas Pendukung

Aktivitas pendukung (Supporting Factors) merupakan factor penunjang

dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan ponek yang terdiri dari 3 hal yaitu :

budaya organisasi merupakan rumah sakit dapat membangun asumsi bersama

(share assumptions) untuk berbagi nilai bersama (share values). Peran


30

kepemimpinan strategik sangat penting dalam membangun budaya orgaisasi yang

kondusif agar rumah sakit dapat mencapai visi dan misinya. Budaya organisasi ini

berdasarkan hasil penelitian terdahulu berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja

pegawai, yang akhirnya bermuara pada mutu pelayanan kepada pasien dan

menentukan kepuasan pelanggan. Struktur organisasi adalah Birokrasi dalam

pengambilan keputusan yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap

penyampaian pelayanan ponek. Struktur organisasi dapat berbentuk fungsional,

devisional ataupun matrik. Sumber daya strategic adalah tersedianya sumber daya

meliputi finansial, sumber daya manusia, informasi, dan teknologi yang sesuai

standar. Kerangka pikir penelitian digambarkan seperti bagan dibawah ini :

Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka fokus penelitian ini dapat

dijabarkan pada gambar 6 :

Gambar 6. Kerangka pikir


31

Berdasarkan gambar 6, dalam upaya menurunkan angka kematian ibu

akibat persalinan, maka dibentuklah rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan

fasilitas Ponek (pelayanan obstetric dan neonates komrehensif). Didalam

pelaksanaan ponek, diatur dengan tata kelola persalinan yang sesuai dengan

sistem prosedur operasional yang dapat diidentifikasi menjadi dua kategori

penting yaitu aktivitas pelayanan persalinan dan aktivitas pendukungnya.

Kombinasi dari rantai pelayanan diatas diharapkan dapat memberikan nilai

kepada pasien yaitu pelayanan ponek yang berkualitas.


32

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan

pendekatan studi kasus. Pendekatan ini menekankan pada penyelidikan secara

cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu

(Creswell, 2013). Metode ini dianggap relevan dan sesuai dengan topik penelitian

ini yang bertujuan untuk meggali informasi sebanyak – banyaknya dan secara

detail tentang rantai nilai pelayanan kesehatan ibu dalam upaya menurunkan

angka kematian ibu di RSUD Ponek Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Seperti yang dikemukakan oleh (Cresswell, 2009), “Qualitative research

focusses on the process that is occurring as well as the product or outcome.

Researcers are particulars interested in understanding how things occurs”. Dapat

diartikan bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses

dan makna yang bersifat deskriptif didapat melalui kata atau gambar serta bersifat

induktif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di RSUD Tanjung Pura

Kabupaten Langkat. RSUD Tanjung Pura merupakan rumah sakit tipe B. Adapun

alasan pemilihan lokasi penelitian adalah :

1. Berdasarkan data dinas kesehatan provinsi sumatera utara tahun 2017, Di

Kabupaten Langkat, pada tahun 2016 dari 23298 ibu hamil diperkirakan

sebesar 4660 kasus ibu hamil dengan komplikasi kebidanan, dan hanya

sebesar 40,58% yang ditangani.


33

2. RSUD Tanjung Pura merupakan rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas

pelayanan obstetric neonates dan emergensi komprehensif (PONEK).

3. Sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian dengan topik sejenis di RSUD


Waktu penelitian. Penelitian diawali dengan pembuatan proposal yang

dimulai dari bulan Agustus tahun 2018. Proses pengumpulan data dilakukan pada

bulan Juni tahun 2019.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penentuan ini sumber informasi baik sumber informan

kunci maupun sumber informasi tambahan dilakukan dengan tekhnik purposive

sampling. Menurut Sugiyono (2009), purposive sampling adalah teknik

pertimbangan sampel sumber data pertimbangan tertentu yakni sumber data

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah

peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang sedang diteliti, yang menjadi

kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya

pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada

banyaknya sumber data.

Sumber informasi dalam penelitian ini diambil dari pihak-pihak yang

terkait dengan RSUD Tanjung Pura sebagai rumah sakit ponek yang dipilih

dengan menggunakan teknik sampel purposif (Cresswell, 2009). Informan dalam

penelitian ini adalah :

1. Kabid Yanmed

2. Dokter Ponek

3. Bidan Ponek

4. Kabid Pelayanan Antenatal


34

5. Kepala Bidang Litbang RS

6. Kepala ruangan nifas

7. Pasien

Definisi Konsep

Adapun definisi konsep penelitian ini adalah:

Tabel 2

Definisi Konsep Penelitian

Fokus

Penelitian

Definisi

Pra Pelayanan Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil sebelum

persalinan dilakukan meliputi kegiatan penerimaan rujukan

(formulir rujukan, kasus rujukan, komunikasi pra rujukan),

registrasi pasien baru/lama (Proses pendaftaran dan rencama

pembiayaan), pemeriksaan buku KIA, dan promosi pojok asi.

Proses

Pelayanan

Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil pada saat

persalinan, meliputi tindakan operasai kegwatdaruratan

maksimal 30 menit dengan pedoman ponek, dan tata kelola

klinis yang sesuai dengan SOP persalinan yang terdiri dari

pemeriksaan ibu dan janin.

Setelah

Pelayanan

Pelayanan yang diberikan kepada ibu yang telah melahirkan

meliputi clinical governance post partum yang sesuai dengan

SOP, kb pasca salin, pelaksanaan IMD/ ASI, dan rujukan

balik.

Budaya

Organisasi

Rumah sakit dapat membangun asumsi bersama (share

assumptions) untuk berbagi nilai bersama (share values).

Peran kepemimpinan strategik sangat penting dalam

membangun budaya orgaisasi yang kondusif agar rumah sakit

dapat mencapai visi dan misinya. Budaya organisasi ini

berdasarkan hasil penelitian terdahulu berpengaruh terhadap

motivasi dan kinerja pegawai, yang akhirnya bermuara pada

mutu pelayanan kepada pasien dan menentukan kepuasan

pelanggan.

Struktur

Organisasi

Birokrasi dalam pengambilan keputusan yang secara tidak

langsung akan berpengaruh terhadap penyampaian pelayanan

ponek. Struktur organisasi dapat berbentuk fungsional,

devisional ataupun matrik.

Sumber Daya

Strategis

Tersedianya sumber daya meliputi finansial, sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi yang sesuai

standar.


35

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data

yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak

boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri

penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam

pengumpulan data akan berakibat kurang akurat hasil penelitian atau bias.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

dari hasil wawancara mendalam secara terstruktur dengan informan. Data

sekunder diperoleh dari data dan laporan yang terkait dengan ponek, standar

prosedur operasional, dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu di RSUD


Adapun teknis atau cara dalam pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah :

1. Focus Group Discussion (FGD)

FGD adalah suatu proses mengumpulkan informasi dari beberapa sumber

dengan membentuk sebuah diskusi kelompok. Tujuan dilakukannya FGD

adalah memperoleh masukan ataupun informasi yang bersifat local dan

spesifik, dan ditentukan solusi pemecahannya setalah dilakukan diskusi dan

dianalisa.

2. Wawancara mendalam (indepth interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.


36

Wawancara mendalam dilakuka secara bebas terkontrol artinya wawancara

dilakukan secara bebas, sehingga data yang diperoleh luas dan mendalam

tetapi masih memperhatikan unsur terpimpin yang memungkinkan masih

terpenuhinya prinsip-prinsip komparabilitas dan reliabilitas secara langsung

dapat diarahkan dan memihak pada persoalan yang diteliti.

3. Telaah Dokumen

Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data

tambahan terkait dengan informasi yang dibutuhkan didalam penelitian.

Instrumen penelitian. Instrument penelitian merupakan suatu alat yang

digunakan untuk mengukur fenomena alam dan social yang diamati. Pada

penelitian kualitatif, instrument utama penelitiannya adalah peneliti sendiri

dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Menurut sugiyono (2009),

dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrument penelitian dan

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih sumber informasi, melakukan

pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan

memuat kesimpulan atas penemuannya

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan direkam

kemudian dibuatkan dalam bentuk transkrip hasil wawancara. Selanjutnya data

diolah secara manual. Data kualitatif lalu diolah dengan menggunakan thematic

analysis. Adapun tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan

dari sumber lain misalnya hasil observasi dan data pendukung lainnya.


37

2. Mencatat dan mebuat transkrip semua data yang masih dalam bentuk kaset

rekaman kedalam bentuk tulisan.

3. Melakukan kategorisasi atau memberikan tanda data yang mempunyai

karakteristik/ pola yang sama menurut metode pengumpulan data dan pola

jawaban kemudian disajikan dalam bentuk matriks.

4. Menganalisa variabel-variabel serta menghubungkan dengan teori yang ada

atau hasil penelitian lain.

5. Menyajikan data dalam bentuk matriks dan kualitatif.


38

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Rumah Sakit Umum (RSU) Tanjung Pura adalah Rumah Sakit Peninggalan

Kerajaan Kesultanan Langkat Pada Masa Pemerintahan Sultan Tengku Mahmud

Abdul Aziz yang berdiri tahun 1933. Pada masa itu Rumah Sakit ini bernama

Rumah Sakit Tengku Musa (Nama Putra Mahkota Sultan langkat), digunakan

untuk Pengobatan Bangsawan Kerajaan yang sakit dan Pejabat zaman colonial

Belanda. Pimpinan Rumah Sakit ini Tengku Musa Ini adalah Dokter amir yang

juga sebagai dokter Pribadi Sultan Langkat.Saat ini RSU Tanjung Pura adalah

Satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, terletak di

ibu kota kecamatan Tanjung Pura yang jaraknya 20 KM di utara Stabat ibu kota

Kabupaten Langkat.

Rumah Sakit Umum daerah Tanjung pura di bangun di atas tanas seluas

15.974 m2, dengan luas bangunan 6.072 m2, RSUD Tanjung Pura berlokasi di

Jalan Khairil Anwar No.09 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura

Kabupaten Langkat. Dalam menjalankan fungsinya Rumah Sakit umum tanjung

pura membentuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap terhadap masyarakat di

Kabupaten Langkat.

Rumah sakit Umum daerah Tanjung Pura terletak di Kabupaten Langkat

yang terletak pada 3” 14‟ – 4” 13‟ Lintang Utara dan 97” 52‟ – 98” 45‟ Bujur

Timur mempunyai luas +/- 6.263,29 km2 dengan batas – batas sebagai berikut:


39

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang ( NAD ) dan

Selat Malaka

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara/Tanah Alas

(NAD).

Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Visi dan Misi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang

diinginkan oleh RSUD T.PURA. Visi RSUD T.PURA dirumuskan dengan

memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019 yaitu

”Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Maju, Dinamis Sejahtera dan Mandiri”

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura. Visi RSUD Tanjung

Pura Kabupaten Langkat telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya RSUD Tanjung Pura yang maju dan mandiri, dengan pelayanan

yang prima dan bermutu, serta menjadi pilihan pertama sarana kesehatan

rujukan”

Penjelasan dari kata-kata yang terdapat dalam visi adalah sebagai berikut:

1. Maju

Rumah Sakit mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dibidang

kesehatan dan semakin baiknya sarana dan prasarana pendukung rumah sakit.

2. Mandiri

Rumah Sakit mampu mengatasi sendiri masalah kesehatan dan pelayanan

terhadap masyarakat.


40

3. Pelayanan yang Prima dan Berkualitas

Rumah sakit umum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada

masyarakat tanpa membeda-beda.

4. Pilihan Pertama Sarana Kesehatan Rujukan

Dengan tercapainya Rumah Sakit yang maju dan mandiri serta didukung

dengan pelayanan yang prima dan bermutu akan memberikan image dan

kepercayaan yang baik terhadap masyarakat dimana Rumah Sakit akan

menjadi pilihan pertama sarana kesehatan rujukan.

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura. Misi adalah suatu

yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang

ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah

sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan profesionalisme tenaga medis, paramedis, para

non keperawatan dan tenaga administrasi, dengan tujuan :

a. Meningkatkana paratur pemerintah yang professional.

b. Meningkatkan pelayanan prima.

2. Misi Kedua : Meningkatkan ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana

kesehatan rumah sakit, dengan tujuan :

a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung

b. Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Misi ketiga : Meningkatkan mutu pelayanan spesialistik rumah sakit kepada

pengguna jasa rumah sakit, terutama masyarakat yang kurang mampu dan

rujukan dari Puskesmas, dengan tujuan :


41

a. Meningkatnya image yang baik dari masyarakat terhadap Rumah Sakit

Umum

b. Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat

4. Misi Keempat : Ikut berperan aktif bersama instansi-instansi terkait dalam

meningkatkan peran serta pemerintah daerah demi peningkatan derajat

kesehatan masyarakat, dengan tujuan :

a. Meningkatkan peran serta instansi-instansi terkait dalam rangka

peningkatan esehatan masyarakat.

b. Meningkatnya system dan tata kerja aparatur yang efektif, efisien dan

berkualitas.

Falsafah/moto dan budaya Rumah Sakit Umum Tanjung Pura.

Falsafah / Moto Rumah Sakit Umum Tanjung Pura yaitu sirih selalu di sajikan

dalam setiap pertemuan dan penyambutan tamu dalam adat masyarakat melayu

yang terkenal dengan sifat sopan santun, berbudi bahasa, serta penuh dengan adat

budaya, sirih mempersatukan masyarakat kelas bawah, pembesar Negara serta

serta seluruh kalangan dengan tujuan mempersatukan semua suku . Tepak sirih

melambangkan ciri khas Rumah Sakit yang terletak di Masyarakat Kabupaten

Langkat Melayu dalam menerima semua kemajuan pembangunan, semua

kemajuan prinsip berbasis kinerja mengandung makna bahwa semua program

pembangunan akan mampu dicapai melalui indikator sasaran yang terukur

(indikator outcome) sehingga prinsip akuntabel, keterbukaan, trasparabel dan

pemerataan dalam Good Governance. Falsafal / Moto RSUD Tanjung Pura adalah

“TEPAK SIRIH “ Te = Terampil, P=professional, AK = akurat , SI = sigap, R =

Ramah, I= Indah, H = harmonis


42

Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian adalah penjelasan tentang data yang sudah

didapatkan melalui wawancara dengan informan dan hasil observasi penelitian di

lapangan. Dalam penelitian kata-kata yang di dapatkan melalui informan melalui

wawancara merupakan sumber data utama. Sumber data utama didapatkan dengan

wawancara dan direkam dengan alat, dan juga dicatat secara manual. Selain

berupa kata-kata, peneliti juga menggunakan dokumentasi yang didapat

dilapangan, seperti profil rumah sakit, lembar standar operasional prosedur ponek,

dan juga data kepegawaian rumah sakit. Dokumentasi yang diambil dalam

penelitian di lapangan berupa foto kegiatan peneliti sewaktu mengumpulkan data

penelitian meliputi foto dengan informan, foto keadaan rumah sakit, foto

pelayanan ponek yang diberikan petugas, dan foto tentang sarana dan prasarana

ponek.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data dianalisis selama

penelitian berlangsung. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan

dokumentasi kegiatan pelayanan ponek. Setelah data dikumpulkan, lalu data di

reduksi untuk menemukan tema dan pola serta diberikan kode pada jawaban

responden yang sama, lalu dikategorikan. Dalam menyusun jawaban, peneliti

memberikan kode :

1. Q-Q : Daftar pertanyaan peneliti

2. I-I : Menandakan informan

Contoh : Informan 1 (I.1), Informan 2 (I.2) dst.


43

Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam peneitian ini adalah semua pihak yang terlibat di dalam

penelitian. Informan di klasifikasikan menjadi dua yaitu key informant (informan

kunci) dan secondary informant (informan kedua). Dengan adanya klasifikasi

informan memudahkan peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan sesuai

dengan latar belakang jabatan atau profesi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data penelitian diperoleh dari 7 informan melalui metode wawancara mendalam.

Karakteristik informan terdiri dari kode informan, umur, jenis kelamin,

pendidikan terakhir, dan pekerjaan yang disajikan dalam table berikut :

Tabel 3

Karakteristik Informan Penelitian

Kode

Informan

Umur Jenis Kelamin Pendidikan

Terakhir

Pekerjaan

I-1 51 Perempuan S1 PNS

I-2 53 Laki-Laki S2 PNS


I-4 50 Laki-Laki S1 PNS



I-7 28 Perempuan SMA Wiraswasta

Sumber : Data Kepegawaian RSUD Tanjung Pura, 2019

Informan berjumlah 7 orang yang terdiri dari kasi pra pelayanan, kasi

pelayanan medis, dokter spesialis, kasi penelitian dan pengembangan, kepala

ruangan nifas, bidan, dan pasien.

Rantai Nilai Pelayanan Maternal dan Neonatal dalam Upaya Menurunkan

Angka Kematian Ibu

Kriteria aktivitas pelayanan RSUD Tanjung Pura Kabupaten

Langkat. Aktivitas pelayanan RSUD Tanjung Pura dapat dibagi menjadi 3


44

tahapan, yaitu aktivitas pra pelayanan, aktivitas proses pelayanan, dan aktivitas

setelah pelayanan.

Aktivitas pra pelayanan. Aktivitas pra pelayanan di rumah sakit ponek

RSUD Tanjung pura terdiri dari penerimaan rujukan, registrasi pasien, waktu

tunggu pelayanan, pemeriksaan buku KIA, dan promosi pojok ASI, akan

dijelaskan sebagai berikut :

Penerimaan rujukan. Penerimaan rujukan harus memenuhi persyaratan

rujukan yaitu membawa formulir rujukan dari puskesmas. Rujukan pelayanan

ponek diberikan kepada pasien ibu hamil dengan kasus kegawatdaruratan yang

membutuhkan pelayanan segera. Kasus ibu hamil yang dirujuk juga harus sesuai

kriteria kasus yang boleh dirujuk. Dalam penerimaan rujukan juga dibahas

mengenai waktu tunggu pelayanan rujukan, kasus rujukan, dan komunikasi pra

rujukan yang dilakukan oleh puskesmas ke rumah sakit. Berdasarkan wawancara

yang ditanyakan kepada informan mengenai persyaratan membawa formulir

rujukan, berikut temuan dilapangan sesuai dengan pernyataan informan, sebagai

berikut:

“Kan harus tetap ada rujukannya datang kesini… kan ada kayak gini tau ni

hamil lalu rutin dia datang ada ni wacana mau lahiran disini…” (I.1, 51

tahun)

“entah ada kelainan kehamilan, jadi dia disuruh datang ni sama dokternya

datang tanggal segini, tapi harus minta rujukan tetap sama puskesnya…”

(I.1, 51 tahun)

“…..kalau udah gawat dia (ibu hamil) datang, ga bisa lagi kita tunggu

minta surat rujukan, tangani aja dulu…. Selamat lah dulu maunya ibu dan

bayinya kan….kalau pasien emergency yang datang langsung ke IGD gak

pakai rujukan, kalau dia berobat jalan ke situ (rumah sakit) tadi harus pakai

rujukan…..Pertama kami cek dulu rujukannya ada apa nggak, lalu kami

periksa identitasnya, lalu bidan anamneses kan.. abis tu kami cek ada apa

nggak dokter… kalau ga ada kami hubunginla dokternya minta datang

segera…” (I.2, 53 tahun)


45

“…. Hooo gituuu… setiap pasien harus ditangani.. Pastilah ga bisa nolak

kan siapa aja mau datang berobat tapi kalau umum, kalau bpjs harus tetap

pakai rujukan….” (1.3, 49 tahun)

“…Kalau rujukan dari bawah itu harus lah bawa formulir rujukan, kecuali

kasus gawatdaruratkan, gak lah sempat dia lagi ambil rujukan apalagi

tengah tengah malam dia lebih dekat ke IGD dari puskes kan….” (I.5, 49

tahun)

“…kadang ada juga bumil itu datang ga gawat tapi plasenta previa, tapi

memang udah masuk inpartu… ya tunggulah sampai waktunya, tapi rujukan

harus bawa” (I.6, 49 tahun)

Berdasarkan kutipan diatas diatas, pada tema penerimaan rujukan, proses

penerimaan rujukan belum berjalan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan

pelayanan ponek, karena tidak semua kasus ibu hamil harus membawa formulir

rujukan agar ditangani.

Berdasarkan pernyataan informan I.1 (51 Tahun) diatas, rujukan harus

membawa formulir rujukan dari puskesmas perujuk untuk melahirkan dengan

indikasi penyulit di rumah sakit ponek. Ibu hamil yang melakukan perawatan di

rumah sakit ponek juga harus membawa formulir rujukan dari puskesmas.

Pernyataan informan I.1 (51 Tahun) sejalan dengan pernyataan informan I.3 (49

tahun) dan I.6 (49 tahun) menyatakan bahwa jika pasien BPJS wajib membawa

rujukan.

Pernyataan informan I.1, I.3 dan I.6 diatas bertentangan dengan informan

I.2, dan I,5 Berdasarkan informan I.2 (53 Tahun) dan I.5 (47 tahun), formulir

rujukan boleh tidak dibawa untuk kasus ibu hamil yang harus ditangani segera.

Kasus kegawatdaruratan yang datang ke instalasi gawat darurat, bisa langsung

ditangani tanpa rujukan dari puskesmas. Proses penerimaan rujukan pasien

dimulai dari pemeriksaan identitas pasien, anamnese oleh bidan, lalu

menghubungi dokter untuk datang ke rumah sakit.


46

Waktu tunggu pelayanan. Waktu tunggu pasien untuk mendapatkan

pelayanan (respon time) idealnya tidak lebih dari 10 menit (Kemenkes RI, 2008).

Ungkapan informan mendapatkan waktu tunggu belayakan dijelaskan sebagai

berikut.

“Pasien masuk, memang idealnya menunggu 10 menit, tapi kadang tidak

terlaksana, karena obat-obatan itu di farmasi. mengambil lagi, cek vital sign

lagi, dokternya lama kali kadang datang…” (I.5, 49 Tahun)

“Saya langsung datang kalau rumah sakit telfon, tapi karena sudah sore,

biasa jam 3 itu udah kosong poli, kalau pasien jam 5 saja, udah pulang

biasa dokter iti…” (I.2, 53 Tahun)

“Kami datang kesini, bawa rujukan, kami diperiksa adalah lama kak..bidan

itu kata mamak sibuk mondar mandir lari-lari keluar masuk.. agak heboh

memang kak.. nunggu dokter yg paling lama.. .” (I.7, 28 Tahun)

Berdasarkan informan I.5 (49 Tahun), respon time lebih dari 10 menit

disebabkan kendala dalam mengakses obat-obatan yang tidak tersedia berdekatan

dengan ruang ponek. Keadaan ini diperparah dengan kehadiran dokter yang

sangat lama tiba di rumah sakit, sehingga pasien lama diperiksa langsung oleh

dokter. Hal ini dudukung oleh informan I.2 (53 Tahun), yang mengatakan bahwa

jika sudah jam 3 siang keatas, waktu kunjungan poliklinik sudah habis, dokter

biasanya langsung pulang. Keadaan ini juga sejalan oleh informan I.7 (28 Tahun),

bahwa informan menunggu lama untuk diperiksa langsung oleh dokter.

Pedoman pelaksanaan rumah sakit ponek yang diterbitkan oleh Kemenkes

RI (2008), rumah sakit ponek merupakan rujukan tingkat pertama dari puskesmas

poned. Rujukan dari puskesmas poned adalah rujukan kegawatdaruratan yang jika

tidak mendapatkan penanganan segera akan menyebabkan kecacatan atau

kematian (UU RS No. 44, 2009). Menurut (Kementrian Kesehatan RI, 2012),

syarat merujuk pasien adalah hasil pemeriksaan sudah dapat dipastikan tidak


47

mampu diatasi secara tuntas di fasyankes, hasil pemeriksaan fisik dengan

pemeriksaan penunjang medis ternyata pasien tidak mampu diatasi secara tuntas

ataupun tidak mampu dilayani karena keterbatasan kompetensi ataupun

keterbatasan sarana/prasarana, pasien memerlukan pemeriksaan penunjang medis

yang lebih lengkap dan pemeriksaan harus disertai pasien yang bersangkutan,

apabila pasien telah diobati di puskesmas ternyata masih membutuhkan

pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di faskes rujukan yang lebih mampu

untuk dapat menyelesaikan masalah kesehatan.

Penerimaan rujukan harus memenuhi persyaratan rujukan yaitu membawa

formulir rujukan dari puskesmas. Rujukan pelayanan ponek diberikan kepada

pasien ibu hamil dengan kasus kegawatdaruratan yang membutuhkan pelayanan

segera. Berdasarkan penuturan informan, formulir rujukan harus dibawa dari

puskesmas perujuk untuk melahirkan dengan indikasi penyulit di rumah sakit

ponek. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Ratnasari,

2017), bahwa rujukan yang diberikan disertakan dengan formulir rujukan dari

puskesmas dan rekam medis keadaan pasien sebelumnya. Namun, dalam

beberapa kasus, formulir rujukan diperkenankan tidak dibawa untuk kasus ibu

hamil yang harus ditangani segera yang datang ke instalasi gawat darurat rumah

sakit. Berdasarkan wawancara dengan petugas puskesmas poned, ada keluarga

pasien meminta formulir rujukan setelah pasien di rawat di rumah sakit, sebagai

pelengkap administrasi rumah sakit. Berikut temuan di lapangan :

“…..kalau udah gawat dia (ibu hamil) datang, ga bisa lagi kita tunggu

minta surat rujukan, tangani aja dulu…. Selamat lah dulu maunya ibu dan

bayinya kan….kalau pasien emergency yang datang langsung ke IGD gak

pakai rujukan, kalau dia berobat jalan ke situ (rumah sakit) tadi harus


48

pakai rujukan…..Pertama kami cek dulu rujukannya ada apa nggak, lalu

kami periksa identitasnya, lalu bidan anamneses kan.. abis tu kami cek ada

apa nggak dokter… kalau ga ada kami hubunginla dokternya minta datang

segera…” (I.2, 53 tahun)

“…kadang ada juga bumil itu datang ga gawat tapi plasenta previa, tapi

memang udah masuk inpartu… ya tunggulah sampai waktunya, tapi rujukan


Penerimaan rujukan dari puskesmas poned terkadang tidak sesuai dengan

kriteria kasus kegawatdaruratan yang boleh dirujuk. Berdasarkan penuturan

informan I.2 (53 tahun) yang didukung oleh I.6 (49 tahun), kasus persalinan

spontan pervaginam bisa ditangani di puskesmas tanpa perlu dirujuk, justru

banyak yang dirujuk.

Berdasarkan temuan data dilapangan, kasus penerimaan rujukan tidak

sesuai dengan indikasi kegawatdaruratan sesuai dengan peraturan kementrian

kesehatan. Ada 10 jenis kasus kegawatdaruratan yang boleh dirujuk ke rumah

sakit ponek, tetapi di lapangan, kasus rujukan merupakan kasus yang sebenarnya

dapat ditangani di puskesmas. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Ristrini, 2015), bahwa pelaksanaan rujukan maternal sudah sesuai

dengan indikasi medis dan kewenangan kasus persalinan. Berdasarkan (Ali,

Kandou and Umboh, 2015), pelaksanaan rujukan yang terjadi dilapangan berbeda

bahwa beberapa rujukan terjadi atas permintaan pasien, pasienpun menentukan

dalam pemberian rujukan.

Komunikasi pra rujukan merupakan upaya komunikasi kepada rumah sakit

dalam penanganan kasus kegawatdaruratan poned. Komunikasi pra rujukan dari

puskesmas poned ke rumah sakit ponek dilakukan agar rumah sakit

mempersiapkan kedatangan pasien. Komunikasi pra rujukan dari puskesmas


49

poned ke rumah sakit ponek jarang dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan

informan, ketika ditanyakan mengenai komunikasi pra rujukan pada kasus ibu

hamil dengan penyulit dirujuk ke rumah sakit ponek dari puskesmas poned,

pernyataan informan I.6 (49 tahun) dan I.7 (28 tahun) menyebutkan, komunikasi

pra rujukan jarang dilakukan oleh puskesmas poned ke rumah sakit ponek.

Menurut pendapat informan I.6 (49 tahun) komunikasi jarang dilakukan

terkendala oleh sinyal telekomunikasi karena lokasi puskesmas sangat jauh dari

rumah sakit. Pernyataan informan I.6 dibenarkan oleh informan I.7 yang

menyebutkan pengalamannya dirujuk dari puskesmas, bidan tidak perlu

menghubungi pihak rumah sakit karena merasa yakin rumah sakit selalu siap

menerima kedatangan pasien gawat darurat, dan yakin jika pasien akan diterima.

Komunikasi pra rujukan merupakan upaya dalam penanganan kasus

kegawatdaruratan poned. Komunikasi pra rujukan dari puskesmas poned ke

rumah sakit ponek dilakukan agar rumah sakit mempersiapkan kedatangan pasien.

Berdasarkan wawancara dengan informan, beberapa kasus ibu hamil dengan

penyulit dirujuk ke rumah sakit ponek dari puskesmas poned jarang melakukan

komunikasi terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan

oleh (Dwi Ratnasari, 2017), bahwa tidak ada komunikasi dari pihak puskesmas

apakah pasien dapat diterima di rumah sakit rujukan. Kenyataan di lapangan ini

sangat bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan (Kementrian Kesehatan RI,

2012), bahwa puskesmas menghubungi unit pelayanan di faskes rujuan rujukan,

untuk memastikan sekali lagi bahwa pasien dapat diterima di faskes rujukan atau

harus menunggu sementara ataupun mencarikan faskes rujukan lainnya sebagai

alternatif.


50

Registrasi Pasien Ponek

Registrasi pasien ponek adalah proses pendaftaran dan rencana

pembiayaan pasien di rumah sakit ponek. Proses registrasi pasien dibagi menjadi

dua kategori, yaitu umum dan BPJS. Pasien tidak pernah diminta menyediakan

uang jaminan untuk pelayanan kesehatan mereka. Berikut temuan di lapangan.

“Kalau hamil, dia kan ada dua, satu pakai BPJS dan satu lagi umum.

Mereka daftar loket dulu yg umum, kalau bpjs, ke loket bpjs baru kemari….,

“jadi kalau misalkan datang kita tagani dulu, masalah uang nanti,

keadaannya dulu yang kita tangani….”(I.1, 51 tahun)

“Iya… ga boleh kami meminta uang di depan… pelayanan dulu..kadang ada

juga pasien yg ditolak pun BPJSnya, tapi tetap kami layani dulu.. urusan

keuangan itu nanti sama kasir…” (I.4, 50 tahun)

“ kalau pasien ponek itu biasanya BPJS, tapi ada juga yang umum….Kalau

tidak bisa bayar kan kita masuki pemerintah yg penting ada persetujuan

dari direktur kan…Ada kemungkinan gratis…….kalau terpaksa….” (I.4, 49

tahun)

Berdasarkan penuturan informan I.1 (51 tahun), jika pasien BPJS

mendaftar di loket khusus BPJS dan jika pasien umum mendaftar di loket umum.

Pasien tidak pernah diminta uang jaminan/ uang muka di depan. Hal ini dikuatkan

oleh informan I.4 (50 tahun), dalam rencana pembiayaan pasien, rumah sakit tidak

pernah meminta uang muka untuk pelayanan. Jika pasien tidak mampu

menyelesaikan pembayaran tagihan rumah sakit, maka ada mekanisme pelaporan

yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Jika setelah dilakukan investagsi pasien

yang tidak mampu membayar memang dinyatakan benar tidak mampu secara

finansial, maka pembayaran di gratiskan.


51

Gambar 7. Loket registrasi pasien umum

Registrasi pasien ponek adalah cara proses pendaftaran dan rencana

pembiayaan pasien di rumah sakit ponek. Gambar 7 adalah loket registrasi pasien.

Registrasi pasien ponek dibagi menjadi dua tipe. Pertama adalah pasien umum,

dan yang kedua adalah pasien BPJS. Berdasarkan temuan dilapangan, pasien tidak

diminta uang jaminan pelayanan. Dalam rencana pembiayaan pasien, rumah sakit

tidak pernah meminta uang muka untuk pelayanan. Jika pasien tidak mampu

menyelesaikan pembayaran tagihan rumah sakit, maka ada mekanisme pelaporan

yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Jika setelah dilakukan investagsi pasien


52

yang tidak mampu membayar memang dinyatakan benar tidak mampu secara

finansial, maka pembayaran di gratiskan.

Gambar 8. Loket BPJS RSUD Tanjung Pura

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan undang-undang sistem jaminan sosial

nasional tahun 2004, bahwa seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan. Fakta ini juga sejalan dengan (Kementrian

Kesehatan, 2019), yang disampaikan dalam pertemuan WHA ke 66 di Jenewa

Swiss, bahwa dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, seluruh rumah sakit

harus memberikan pelayanan yang komprehensif agar angka kecacatan dan

kematian ibu dan bayi dapat turun sejalan dengan target MDG‟s.

Rumah sakit tidak boleh menolak pasien sesuai dengan pasal 32 undang-

undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan “Dalam keadaan darurat,

fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak

pasien dan/atau meminta uang muka”, yang berarti rumah sakit dilarang


53

menolak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Kemudian pada pasl 59

dijelaskan bahwa “Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas

pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima

pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk

penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan”.

Penelitian ini sejalan dengan (Hari Wahyudi, Sudarto, 2018), bahwa

penolakan pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit termasuk

perbuatan melawan hukum dan tindak pidana, serta tidak diperkenankan meminta

uang muka.

Pemeriksaan Buku KIA

Tahapan selanjutnya didalam aktivitas pra pelayanan adalah pemeriksaan

buku KIA. Di dalam buku KIA terdapat informasi riwayat pelayanan antenatal ibu

hamil (K1 dan K4) serta informasi fisiologis lainnya. Berikut hasil wawancara

dengan informan.

“Buku KIA ni kalau untuk antenatal wajiblah dibawanya.. disitu ketauan

nanti riwayatnya kan… gitulah..kadang pasien dari bawah (puskesmas) itu

bawa buku kia sendiri, jd kita tinggal liat aja, jd ga aktif kali cari buku

KIA…” (I.1, 51 tahun)

“Ga ada dimintanya buku kia…”(I.7, 28 tahun)

Berdasarkan hasil penelitian, pasien tidak selalu membawa buku KIA dan

jarang diminta menunjukkan buku KIA. wawancara dengan informan ketika

ditanyakan tentang pemeriksaan buku KIA ibu hamil yang dirujuk, informan I.1

(51 tahun) menyebutkan , pasien ibu hamil wajib membawa buku KIA sebagai

dokumentasi riwayat pemeriksaan kehamilan di poliklinik. Untuk pelayanan

rujukan, ibu hamil tidak selalu membawa buku KIA. Informasi tersebut juga


54

didukung oleh informan I.7 (28 tahun) bahwa buku KIA tidak diminta oleh rumah

sakit ketika pasien datang dirujuk.

Pada buku KIA terdapat informasi riwayat pelayanan antenatal ibu hamil

(K1 dan K4) serta informasi fisiologis lainnya. Berdasarkan wawancara dengan

informan, Pasien ibu hamil wajib membawa buku KIA sebagai dokumentasi

riwayat pemeriksaan kehamilan di poliklinik. Untuk pelayanan rujukan, ibu hamil

membawa buku KIA tapi tidak selalu.

Kenyataan dilapangan belum sesuai dengan (Kementrian Kesehatan RI,

2012), bahwa ibu hamil dengan kondisi penyulit yang membutuhkan rujukan

tindakan kegawatdaruratan segera harus dilengkapi dengan kondisi riwayat

kehamilannya. Kondisi riwayat kehamilan ibu hamil dapat dilihat dari buku KIA

karena memuat riwayat antenatal selama kehamilan.

Penelitian ini sejalan dengan (Napitupulu et al., 2018), bahwa buku KIA

lebih banyak dimanfaatkan ibu hamil pada pelayanan antenatal.

Promosi Pojok ASI

Pada aktivitas pra pelayanan, promosi pojok asi dilakukan. Pojok asi

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bidang kebidanan dengan memberikan

penyuluhan dan edukasi ibu tentang laktasi. Berikut ungkapan informan yang

ditemukan berdasarkan hasil wawancara.

“Kalau penyuluhan untuk ASI Ekslusif ada dapatnya waktu KIA, setelah

lahir di sini juga kami kasi tau, Cuma ga ada ruangannya, jadi cuma

memberi informasi saja….”(I.6, 49 tahun)

“bidan itu lah datang ke kami ngajarin netekkan karna dilihatnya agak

payah aku netekkan.. jadi diajarinnya…”(I.7, 28 tahun)


55

Berdasarkan hasil penelitian, konseling laktasi dilakukan pada ibu nifas di

ruang perawatan karena rumah sakit tidak menyediakan ruangan laktasi.

Berdasarkan wawancara dengan informan ketika ditanyakan mengenai promosi

dan konsultasi pojok ASI, informan I.6 (49 tahun) menyebutkan bahwa bidan

datang ke ruang perawatan sekaligus memberikan penyuluhan tentang ASI

ekslusif. Informasi I.6 (49 tahun) didukung oleh informasi I.7 konsultasi

mengenai ASI diberikan bidan rumah sakit kepada ibu yang sudah melahirkan

dengan mendatangi ruang rawat ibu.

Pada aktivitas pra pelayanan, promosi pojok asi dilakukan. Pojok asi

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bidang kebidanan dengan memberikan

penyuluhan dan edukasi ibu tentang laktasi. Konsultasi mengenai ASI diberikan

pelayanan antenatal rumah sakit kepada ibu yang sudah melahirkan, tetapi rumah

sakit tidak menyediakan ruangan laktasi. Berdasarkan temuan dilapangan, bidan

mengunjungi ibu yang sudah melahirkan langsung ke ruang rawat dan mengajari

secara langsung ibu cara menyusui bayi, sekaligus memerikan edukasi laktasi.

Menurut Kemenkes RI (2011), keberadaan konselor ASI sangat

mempengaruhi keberhasilan ibu dalam memberikan ASI ekslusif, sehinggan

Kemenkes RI mengupayakan agar konselor ASI berada di puskesmas dan rumah

sakit. Upaya edukasi bagi ibu hamil adalah upaya utama dalam memberikan

pengetahuan mengenai pentingnya ASI ekslusif pada 6 bulan pertama kelahiran.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan rumah sakit ponek (Kementrian

Kesehatan, 2008), ruang laktasi merupakan salah satu komponen penting di dalam

pelayanan ponek yang ukurannya minimal 6m2. Temuan dilapangan, ruangan


56

laktasi tidak tersedia. Berdasarkan wawancara dengan informan, sedang dilakukan

upaya oleh pimpinan rumah sakit agar dibangun area laktasi yang sesuai dengan

kriteria ponek rumah sakit.

Penelitian ini sejalan dengan (Khotimah, Emilia and Hakimi, 2018),

bahwa ibu hamil memanfaatkan konselor dan pojok laktasi yang sudah disediakan

sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu sebagai upaya

pemberian asi ekslusif.

Aktivitas proses pelayanan. Aktivitas proses pelayanan ponek di rumah

sakit tanjung pura terdiri dari pemberian pelayanan kegawatdaruratan kepada ibu

hamil yang mentaati standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan.

Idealnya, penanganan pelayanan kegawatdaruratan ponek tidak boleh lebih dari

30 menit agar ibu hamil atau bayi dapat diselamatkan, dan memiliki ruangan

khusus ponek. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan kegawatdaruratan lebih

dari 30 menit dan belum sesuai SOP. Standar prosedur operasional jarang diikuti

dan obat-obatan ponek tidak tersedia berdekatan dengan ruang ponek. Jika ada

pasien ibu hamil dengan HIV, langsung di rujuk ke RSU H Adam Malik di Kota

Medan. Penanganan kasus kegawatdaruratan dilakukan oleh bidan karena dokter

tidak menetap di lingkungan rumah sakit. Ketersediaan darah tidak menjadi

masalah karena rumah sakit dilengkapi dengan unit transfuse darah. Stok darah

juga tersedia di PMI Stabat.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, tindakan operasi darurat oleh

dokter lebih dari 30 menit dan belum sesuai. Hal ini tidak sesuai dengan pedoman

pelaksanaan rumah sakit ponek yang di terbitkan oleh Kemenkes RI tahun 2008.


57

Berdasarkan informan, waktu tunggu pelayanan lebih dari 30 menit dan belum

sesuai dengan standar operasional prosedur, dan penanganan kegawatdaruratan

dilakukan oleh bidan jika dokter tidak ada di rumah sakit. Tetapi pertolongan

bidan dilakukan sesuai arahan dari dokter melalui telepon. Berikut ungkapan

responden.

“…Harusnya waktu tunggu pasien itu gak lama… dokternya karna on call

itu makanya ga tecapai yang 30 menit itu….” (I.1, 51 tahun)

“jangan lebih dari 30 menit… bisa bahaya nanti… “(I.2, 53 tahun)

“Sebisa dan semampu kami 30 menit… Langsung dapat karena kan

bidannya kan ada juga yang udah pelatihan jadi mereka ngerti, tapi kan

memang betul yang tadi dibilang, kadang2 dokternya gak mencapai 30

menit, tapi perawat yang jaga itu kan siap standbye di situ. Artinya kalau

emergency mereka bisa tangani. Tinggal lagi misalkan PTN tidak maju baru

panggil dokter. Via telepon gitu, sambil dokternya jalan kemari, kadang2

bisa VC gitu kan jadi sambil jalan biar gak makan waktu….”(I.3, 49 tahun)

“harusnya tidak boleh nunggu lama… 30 menit itu udah lama kali…” (I.4,

50 tahun)

“RS Ponek itu harus bisa melayani pasien2 ibu hamil, dan anak. Dokternya

ada 1x24 jam di rumah sakit dan kalaupun tidak tinggal di situ, paling tidak

30 menit dia harus sudah sampai tujuan kalau dia on call gitu. Artinya

penanganan komprehensif dari IGD sampai dia bersalin atau sampai kamar

operasi…”(I.5, 49 tahun)

“Memang lah ya lama kali dokternya.. sampe sakit kali perutku

menunggukan.. katanya sabar sabar dokter lagi dijalan kesini.. ada sejam

aku nunggu dokter nya datang..masih sempatnya mereka telfon telfon kan

jadi bidannya ini cepat menangani.. untunglah..” (I.7, 28 tahun)

“Ga ada ruangan khusus vk.. dari igd langsung kesini inilah ponek ini.. dulu

jauh.. sekarang igd nilah vk nya, dua jam baru masuk ruang rawat.. kalau

nifas kan tetap di ruang rawat gabung.. kalau dia bermasalah baru ke

perina..” (I.1, 51 tahun)

“VK, IGD (ruang ponek kegawatdaruratan) tu lambat lah, respon timenya

lambat. Kalau kita ni misalnya ni ada pasien ni presentasi bokong, kalau

kita tu kan maunya cepat tanggap, harus ini, harus sigap, ga begitu

cepat….kadang2 dokternya gak mencapai 30 menit, tapi perawat yang jaga

itu kan siap standbye di situ….” (I.5, 49 tahun)

“Tinggal lagi misalkan partus tidak maju baru panggil dokter. Via telepon

gitu, sambil dokternya jalan kemari, kadang2 bisa vc (video call) gitu kan

jadi sambil jalan biar gak makan waktu….” (I.5, 49 tahun)


58

Berdasarkan wawancara dengan informan I.1 (51 tahun), tindakan operasi

darurat oleh dokter lebih dari 30 menit lebih dari 30 menit karena dokter yang

berjaga statusnya on call. Disisi lain informan I.5 (47 tahun) menambahkan dokter

harus tersedia 24 jam, tidak boleh tinggal berjauhan dari rumah sakit, dan ketika

ada kasus kegawatdaruratan harus tiba segera, agar pelayanan waktu tunggu

kegawatdaruratan tercapai maksimal 30 menit. Pernyataan informan mengenai

waktu pelayanan yang lebih dari 30 menit juga diperkuat oleh penuturan

informasi dari I.7 (28 tahun) bahwa informan menunggu untuk bertemu dengan

dokter selama satu jam, sehingga pertolongan dilakukan oleh bidan melalui

komunikasi dengan dokter terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara dengan informan, dokter tidak dapat mencapai

waktu 30 menit dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan karena tidak

berdomisili dekat dengan rumah sakit. Hal ini karena kondisi tempat tinggal

dokter di rumah sakit tidak layak huni dan juga alasan pribadi lainnya yaitu bagi

dokter yang memiliki anak, jarak dari rumah sakit dengan sekolah yang bagus

sangat jauh.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartini, Arso

and Sriatmi, 2016), bahwa lokasi domisili dokter memiliki hubungan dengan

kecepatan dokter dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan. Berdasarkan

wawancara dengan dokter, pada prinsipnya dokter tidak keberatan tinggal di

rumah sakit asalkan fasilitas rumah tinggal memadai. Karena fasilitas rumah yang

tidak layak, para dokter lebih memilih tinggal diluar rumah sakit yang fasilitasnya

jauh lebih bagus. Hasil wawancara dengan informan dijelaskan sebagai berikut :


59

“Kadang prosedur operasional ya diikuti. Contoh… kalau emas (program

expanding maternal neonatus health) kan bilang obat emergensi harus letak

di IGD, kalau akreditasi ga boleh letak disitu, jadi kan bertentangan

akhirnya pusing…Kalau EMAS (program expanding maternal neonatus

health) harus standbye..” (I.6, 49 tahun)

“Akred (akreditasi) bilang obat ga boleh dipelayanan, jd gitu ada kasus

emergensi kan jadi kebingungan mana cari obat, makan waktu jdnya…

makanya kadang SOP itu lupa..” (I.1, 51 tahun)

“Pakai autoclave, pakai APD kitapakai kacamata, topi, masker kalau

op..Kadang sebelum pegang pasien ini sempat cucitangan, kalau ga hand

rub aja atau hands coon lah… SOP tu kadang lupa, karna kan situasi panik

apalagi kalau ibu nya tu gawat.. tapi kami berusaha tenang..”(I.1, 51 tahun)

“SOP tu harus dijalankan, Cuma kadang suka kelupaan beberapa step..

buru buru kan ga sempat cuci tangan hand rub ajalah dulu….” (I.2, 53

tahun)

“Dokter tu kadang ga pakai sarung tangan meriksa kami…Bidan pun

gitu…..” (I.7, 28 tahun)

Ketika informan ditanyakan lokasi ruangan ponek, informan I.1(51 tahun)

menyebutkan ruangan ponek adalah ruang IGD (instalasi gawat darurat) yang

disatukan dengan ruang ponek, dapat dilihat pada gambar 9.

Gambar 9. Ruang instalasi gawat darurat sekaligus menjadi ruang ponek


60

Kemudian informan ditanyakan mengenai proses pelayanan

kegawatdaruratan, informan I.5 (49 tahun) menjelaskan bahwa, pasien ibu hamil

dengan kegawatdaruratan tidak dibawa keruang vk, tetapi di ruang IGD, karena

ruang IGD adalah ruangan untuk pelayanan ponek.

Hasil wawancara dengan informan mengenai tata laksana standar

operasional prosedur proses pelayanan kegawatdaruratan pasien, berikut temuan

dilapangan berdasarkan informan I.6 (49 tahun) dan I.1 (51 tahun), standar

prosedur operasional jarang diikuti, dan obat-obatan di pelayanan ponek tidak

tersedia berdekatan dengan ruangan ponek, sehingga petugas menjadi bingung

dalam pelayanan ponek dan pelayanan menjadi lama.

Dalam standar operasional prosedur pemeriksaan pasien, dokter, bidan dan

perawat harus mengikuti langkah-langkah sesuai SOP. Berdasarkan wawancara

dengan informan ketika ditanyakan kepatuhan dalam menjalankan SOP, berikut

temuan dilapangan berdasarkan informan I.1 (51 tahun) dan I.2 (53 tahun). Tetapi

informasi I.1 dan 1.2 bertentangan dengan informasi yang diberikan oleh I.7(28

tahun). Berdasarkan informasi tersebut, petugas belum patuh dalam menjalankan

SOP. Prosedur menggunakan alat pelindung diri sudah dijalankan tetapi hand

hygene belum dijalankan.

Hasil wawancara kepada informan ketika ditanyakan bagaimana proses

penanganan ibu hamil dengan kondisi mengidap penyakit menular, berikut

temuan dilapangan.

“Kita memeriksa pasien Hepatitis sebelum masuk. Dokter pakai APD kalau

kita mengetahui ada HIV kita rujuk ke Adam Malik…”. (I.2, 53 tahun) dan (

I.3, 49 tahun).


61

Berdasarkan informasi I.2 (53 tahun) dan I.3(49 tahun). Berdasarkan

informan, untuk pasien dengan indikasi HIV langsung di rujuk ke rumah sakit

provinsi yaitu RSU H. Adam Malik di Kota Medan.

Berdasarkan wawancara dengan informan, ketika ditanyakan petugas yang

menangani kasus penanganan kegawatdaruratan, informasi pada temuan di

lapangan sebegai berikut.

“Kadang retensio placenta, kami nelfon dulu dokternya, kami mau retentio

manual ini boleh apa ga, pendelegasian la, letak sungsang bidan langsung

yang nolong. Sc misalnya plasenta previa, partus tak maju, preeklampsia

eclampsia, itu dokternya..” (I.5, 49 tahun)

“ada beberapa kasus bisa ditangani bidan saya pandu aja melalui telfon

atau vc gitu… nanti saya yang tanda tangan”(I.2, 53 tahun)

Berdasarkan I.5 (49 tahun) dan I.2 (53 tahun), bidan melakukan tindakan

atas izin dokter melalui pendelegasian yang dipandu melalui telefon atau video

call.

Dalam penanganan kegawatdaruratan, ketersediaan darah menjadi tolak

ukur dalam penanganan keselamatan ibu hamil. RSUD Tanjung Pura sudah

dilengkapi dengan laboratorium dan unit trasfusi darah. Berdasarkan wawancara

ketika ditanyakan ketersediaan pelayanan darah di rumah sakit, temuan di

lapangan akan dijelaskan sebagai berikut.

“Apa istilahnya penyediaan darahnya udah ada kita udah bisa langsung

artinya darahnya sudah ada….” (I.2, 53 tahun)

“Darah disini standbye.. ini UTD nya.. kalau ga ada langsung PMI stabat..

tetap ada disini ada analis nya.. makanya sebelah kami lab ini.. “ (I.5, 49

tahun)

Berdasarkan informasi I.2 (53 tahun) dan I.5 (49 tahun) proses

penanganan kegawatdaruratan tidak mengalami kendala karena darah yang

tersedia mencukupi, dan ketersediaan darah di PMI Stabat juga mumpuni.


62

Aktivitas proses pelayanan ponek di rumah sakit tanjung pura terdiri dari

pemberian pelayanan kegawatdaruratan kepada ibu hamil yang mentaati standar

operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Idealnya, tindakan operasi darurat

oleh dokter tidak lebih dari 30 menit agar ibu hamil atau bayi dapat diselamatkan,

dan memiliki ruangan khusus ponek yang tidak bergabung dengan unit gawat

darurat lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan, pasien ibu hamil dengan

kegawatdaruratan tidak dibawa keruang vk ponek, tetapi di ruang IGD, karena

ruang IGD adalah ruangan untuk pelayanan ponek.

Penerimaan pasien dimulai dari bidan melakukan pemeriksaan identitas

pasien, formulir rujukan, anamneses keadaan pasien, lalu menghubungi dokter.

Jika dibandingkan dengan pedoman rujukan perorangan oleh Kemenkes RI, 2012,

prosedur tersebut belum sesuai. Seharusnya, dokter yang melakukan anamneses

dan menegakkan diagnosa langsung keadaan pasien. Keadaan ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Nazvia, Loekqijana and Kurniawati, 2017),

bahwa perawat yang melakukan anamneses dan melaporkan keadaan pasien

kepada dokter. Hal ini mengindikasikan perawat dan dokter tidak mematuhi SOP

sehingga kecendrungan untuk terjadi malpraktik sangat mungkin terjadi.

Waktu tunggu dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan lamban

dan kurang sigap. Penanganan kasus kegawatdaruratan yang lamban disebabkan

dokter ponek tidak standbye di rumah sakit. Ketidakhadiran dokter yang cukup

lama membuat para bidan berinisiatif untuk melakukan pertolongan berdasarkan

perintah dan izin dokter melalui jaringan komunikasi online. Pelayanan

kegawatdaruratan disiasati dengan komunikasi online (video call) dokter dengan


63

bidan atau perawat. Hal ini belum sesuai dengan pedoman pelayanan ponek

menurut Kemenkes RI, 2008 bahwa dokter harus standbye 1 x 24 jam di rumah

sakit.

Pelayanan yang lamban juga disebabkan obat-obatan di pelayanan ponek

tidak tersedia berdekatan dengan ruangan ponek tetapi dibagian farmasi, sehingga

petugas menjadi bingung dalam pelayanan ponek dan pelayanan menjadi lama.

Dalam pedoman pelaksanaan ponek, ruangan ponek harus tersedia lemari berisi

peralatan dan obat-obatan ponek. Berdasarkan wawancara dengan informan,

petugas menjadi bingung karena berdasarkan pedoman pelaksanaan akreditasi

rumah sakit, obat-obatan tidak boleh tersedia di pelayanan, harus diletakkan di

bagian farmasi. Kenyataannya, pada kasus kegawatdaruratan, kecepatan dalam

pemberian obat merupakan penentu, dan apabila tidak lekas ditangani, maka

keselamatan pasien dipertaruhkan. Petugas mengatakan lebih nyaman jika obat-

obatan tersedia dekat di pelayanan.

Dalam penanganan kegawatdaruratan, ketersediaan darah menjadi tolak

ukur dalam penanganan keselamatan ibu hamil. RSUD Tanjung Pura sudah

dilengkapi dengan laboratorium dan unit trasfusi darah. Menurut informan proses

penanganan kegawatdaruratan tidak mengalami kendala karena darah yang

tersedia mencukupi, dan ketersediaan darah di PMI Stabat juga sangat banyak.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ponek seperti laboratorium, unit

transfuse darah, dan ruang gawat darurat ponek sebagai penentu keberhasilan

pelayanan (Priyo Wahyudi and Nurfaidah, 2017).


64

Dalam standar operasional prosedur pemeriksaan pasien, dokter, bidan dan

perawat harus mengikuti langkah-langkah sesuai SOP. Berdasarkan informan,

SOP tidak sepenuhnya dijalankan, terutama pada prosedur hand hygene.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzia, Ansyori and Hariyanto,

2017), perilaku hand hygiene perawat merupakan salah satu faktor yang

mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya infeksi nosokomial (INOS) di

rumah sakit. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa sebesar 30% petugas

rumah sakit tidak menjalankan SOP hand hygene.

Berdasarkan wawancara dengan informan, jika ditemukan pasien dengan

indikasi HIV langsung di rujuk. Sewaktu menangani pasien dengan HIV, petugas

ponek menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Setelah itu pasien segera

dirujuk ke rumah sakit provinsi yaitu RSU H. Adam Malik di Kota Medan.

Berdasarkan pengakuan informan, terdapat kasus rujukan ibu hamil dengan

indikasi hepatitis dan HIV AIDS.

Aktivitas setelah pelayanan. Aktivitas setelah pelayanan (after services

activity), merupakan rangkaian kegiatan di rumah sakit ponek setelah ibu hamil

mendapatkan aktivitas pra pelayanan dan aktivitas proses pelayanan yang terdiri

dari aktivitas pelayanan tata kelola klinis post partum, KB pasca salin, pojok asi,

dan rujukan balik ke puskesmas poned. Dalam pemberian layanan post partum

kepada ibu hamil, diberikan di dalam ruang rawat setelah ibu hamil melahirkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan post partum belum sesuai SOP karena

SOP pelayanan post partum belum tersedia. Pelayanan diberikan sesuai arahan

dokter kepada bidan atau perawat.


65

Berdasarkan hasil wawancara ketika ditanyakan bagaimana proses

pelayanan post partum ibu melahirkan, berikut hasil temuan di lapangan.

“kita layani sesuai dengan kebutuhannya, kalau post partum kan dia di sini

istirahat. Kita layani aja sesuai arahan dokter. Tempat tidur kami siapkan

sebelum masuk pasien……” (I.1, 51 tahun).

“Sejauh ini hanya kontrol, tapi saya tidak tau persis, ada minimal ditelepon

bagaimana keadaanya, bila diperlukan kontrol akan dilakukan…”(I.6, 49

tahun)

“Ada kami kerjakan, cuma memang belum SOP nya belum ada dibuat….”

(I.5, 49 tahun)

“SOP kami untuk post partum belum ada, tapi kami kerjakan sesuai arahan

dokter…” (I.5, 49 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I.1 (51 tahun)

menyebutkan bahwa pihak rumah sakit melayani sesuai kebutuhan pasien, dan

sesuai arahan dokter. Berdasarkan wawancara dengan informan I.6 (49 tahun),

rencana rawatan pasien nifas dilakukan berdasarkan arahan dokter di ruang

rawatan yang telah disiapkan sebelumnya. Jika ada rencana rawatan tambahan,

tapi dokter tidak bisa mengunjungi pasien, dokter akan menelefon bidan.

Kenyataan di lapangan, jika dibandingkan dengan pedoman pelayanan ponek,

dokter harus ada 1 x 24 jam di rumah sakit, artinya dokter sebagai petugas yang

memeriksa langsung keadaan ibu nifas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh (Priyatmoko, HeriLazuardi et al., 2014) menyebutkan bahwa ketersediaan

dokter dalam pelayanan memiliki hubungan dengan keberhasilan pelayanan

rumah sakit. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Ratnamiasih et al., 2012), bahwa kompetensi dokter menegakkan diagnosa dan

menginstruksikan rencana rawatan pasien sebagai upaya menjaga kualitas

pelayanan rumah sakit.


66

Pelayanan post partum seharusnya sesuai dengan tata kelola klinis.

Berdasarkan wawancara dengan informan ketika ditanyakan kepatuhan dalam

mentaati SOP pelayanan post partum. Berdasarkan informan I.5 (49 tahun)

tersebut, bidan dan perawat poned memberikan pelayanan kepada pasien, tetapi

tidak sesuai dengan standar operasional prosedur karena belum tersedia.

Berdasarkan wawancara dengan informan, seharusnya SOP sudah ada karena

rumah sakit sudah melakukan visitasi akreditasi sehingga diperoleh nilai C, tetapi

kenyataannya, sampai peneliti turun kelapangan, SOP pelayanan post partum ibu

nifas tidak tersedia. Ketersediaan SOP adalah upaya menjaga pelayanan diberikan

sesuai dengan standar dan menciptakan komitmen pada satuan unit pelayanan

sehingga terwujud good governance. Penelitian ini sejalan dengan (Nazvia,

Loekqijana and Kurniawati, 2017), bahwa ketersediaan SOP sebagai variabel

penentu keberhasilan dalam pemberian pelayanan rumah sakit yang memegang

prinsip keselamatan pasien adalah utama.

Promosi KB pasca salin diberikan kepada ibu nofas, dan metode KB

tersedia lengkap. Berdasarkan wawancara dengan informan ketika

ditanyakan mengenai KB pasca salin berikut ungkapannya.

“Iya kami tawarkan ke ibu nifas.. KB PKBRS dan KB Pasca salin, kan

mendukung program BKKBN juga…”(I.6, 49 tahun)

“KB pasca salin ada kami infokan ke ibu ibu nifas…supaya menjarangkan

kehamilan… apalagi kalau masih muda… “ (I.1, 51 tahun dan (I.5, 49 tahun

Informan I.1, I.5 dan I.6, setiap ibu hamil yang melahirkan, ditawarkan

untuk memakai KB pasca salin dan juga mendukung program BKKBN. Menurut

(Listya, 2013), ibu yang baru bersalin agar menjarangkan waktu kehamilan


67

dengan ber KB. Pasangan mengatur jarak kehamilan 3-5 tahun sehingga

meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan angka harapan hidup anak dan ibu.

Berdasarkan tata kelola klinis persalinan, ibu yang melahirkan wajib

melakukan IMD (inisiasi menyusui dini) bayi setelah dilahirkan. Menurut

Kemenkes RI, pada kasus partus spontan pervaginam, IMD dilakukan langsung

setelah bayi lahir. Pada kasus partus dengan section caesaria, IMD dilakukan

setelah dua jam persalinan dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian IMD dilakukan

langsung pada ibu dengan persalinan normal, dan IMD dilakukan pada ibu dengan

persalian SC setelah masuk ruang rawatan. Hal ini sudah sesuai dengan pedoman

IMD. Berikut penuturan informan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

“Normal IMD lah.. kalau sc tergantung dokternya…”(I.5, 49 tahun) dan (

I.6, 49 tahun))

“Kalau IMD pasien sc, tunggu masuk ruang rawat dulu.. jangan disitu mau

hecting disitu pula dia mau IMD, repot… anastesi pasti marah…” (I.2, 53

tahun))

“makanya saya suka jalan, kalau saya tunggu disini, mereka ga mungkin

datang, saat ini orang merasa asi itu ga perlu karena ada susu formula, iya

kan?.....”(I.1, 51 tahun)

Berdasarkan penuturan informan I.5 (49 tahun) dan I.6 (49 tahun) pada

tabel 4, jika bayi lahir dengan persalinan normal, IMD dilakukan. Jika bayi lahir

melalui persalinan cesar, IMD tergantung kepada izin dokter, dan biasanya

dilakukan setelah ibu memasuki ruang rawat. Hasil observasi penulis, IMD

memang dilakukan oleh ibu melahirkan normal sesaat setelah bayi dilahirkan.

Untuk ibu yang melahirkan dengan cesar, IMD dilakukan setelah dua jam ibu di

operasi. Hal ini tidak sejalan dengan pedoman penatalaksanaan IMD yang

disepakati oleh IDAI (ikatan dokter anak Indonesia), yaitu bila bayi lahir dengan


68

nomal, letakkan bayi diatas perut ibunya, dan bila bayi lahir dengan section

letakkan bayi langsung di atas dada ibunya.

Berdasarkan informan, ibu yang melahirkan dengan sectio cenderung tidak

menyusui bayinya karena rasa nyeri pasca sectio membuat ibu enggan. Peran

bidan sangat dibutuhkan pada saat tersebut untuk mendampingi proses menyusi

dan membantu peletakan bayi sehingga berada pada posisi yang nyaman untuk

disusui. Rumah sakit tidak menyediakan susu formula sebagai pengganti ASI.

Keluarga pasien bisa membeli di luar rumah sakit jika dibutuhkan. Hal ini sesuai

dengan anjuran pemerintah bahwa rumah sakit tidak boleh menyediakan,

menyarankan apalagi menjual susu formula.

Berdasarkan wawancara dengan informan I.1, ketika ditanyakan dimana

bidan melakukan konseling ASI, konseling dilakukan di ruang rawatan.

Pelaksanaan IMD bagi pasien sectio mendapatkan perhatian khusus dari bidan

rumah sakit. Hal ini dilaksanakan dengan visit langsung ke ruang rawatan untuk

memastikan IMD dilakukan di ruang rawatan, agar ibu nifas memberikan ASI

sekaligus memberikan edukasi pentingnya ASI.

Aktivitas terakhir setelah pelayanan adalah melakukan rujukan balik ke

puskesmas. Rujukan balik ke puskesmas dilakukan jika ibu memerlukan rencana

rawatan tambahan yang tidak perlu dilakukan di rumah sakit, tapi dapat dilakukan

di puskesmas saja. Ungkapan informan akan dijelaskan sebagai berikut.

“Kalau kami ga pernah merujuk balik ke puskes.. sini ajalah abis tu pulang

mereka kerumah..” (I.1, 51 tahun)

“Rujuk balik itu ada sebetulnya tapi kalo kami ga pernah lakukan

kayaknya.. tanya aja coba dokter…” (I.6, 49 tahun)


69

“kalau perlu kami akan rujuk balik… tapi saya belum pernah merujuk

balik…”(I.2, 53 tahun)

Berdasarkan penuturan informan I.1 (51 tahun), rujukan balik tidak pernah

dilakukan. Pernyataan ini sesuai dengan informan I.2 (53 tahun) dan I.6 (49

tahun). Berdasarkan informasi tersebut, informan akan melakukan rujukan balik

jika diperlukan, tetapi informan belum pernah melakukan rujukan balik.

Berdasarkan pedoman rujukan perorangan (Kementrian Kesehatan RI, 2012), ada

standar prosedur membalas rujukan pasien untuk di sampaikan ke puskesmas

perujuk tentang keadaan pasien sehat/ sembuh, ada kemajuan klinis sehingga bisa

ditempuh dengan rawat jalan, belum ada kemajuan klinis sehingga dibutuhkan

dirujuk ke tempat lain, atau pasien meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Faulina, Khoiri and Herawati, 2016), rujukan

balik jarang dilakukan oleh rumah sakit.

Aktivitas pelayanan pendukung Rumah Sakit Ponek. Aktivitas

pelayanan pendukung rumah sakit ponek terdiri dari budaya organisasi, struktur

organisasi, dan sumber daya organisasi, berikut adalah penjabarannya.

Budaya organisasi. Rumah sakit dapat membangun asumsi bersama

(share assumptions) untuk berbagi nilai bersama (share values). Peran

kepemimpinan strategik sangat penting dalam membangun budaya orgaisasi yang

kondusif agar rumah sakit dapat mencapai visi dan misinya. Budaya organisasi ini

berdasarkan hasil penelitian terdahulu berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja

pegawai, yang akhirnya bermuara pada mutu pelayanan kepada pasien dan

menentukan kepuasan. Berikut ini adalah hasil wawancara mendalam yang

dilakukan kepada informan.


70

“visi itukan yang akan dicapai pelayanan yang artinya lebih komprehensif

terhadap pasien yang datang terutama bagi saya bagian

kebidanan…..mengurangi nearmist hampir mati…” (I.1, 51 tahun)

“Jangan masuk satu pulang dua.. maunya masuk satu sehat dua dua (ibu

dan bayi).. ha itu kan nilai-nilainya…” (I.5, 49 tahun)

“keselamatan pasien nomor satu….” (1.6, 49 tahun)

Berdasarkan wawancara dengan informan, visi dan misi rumah sakit sudah

diketahui oleh seluruh pegawai, yaitu mengutamakan keselamatan pasien. Hal ini

sesuai dengan penuturan informan I,1(51 tahun) bahwa mengurangi nearmist

(hampir mati) adalah visi pelayanan ponek. Pernyataan ini didukung oleh

informan I.5 (49 tahun) dan I.6 (49 tahun) bahwa keselamatan ibu dan bayi adalah

yang utama.

Budaya organisasi dipengaruhi oleh komitmen pimpinan terhadap

organisasi. Berikut temuan di lapangan berdasarkan informasi dari I.2, I.6, dan I.7,

peran direktur rumah sakit mendukung upaya program ponek dalam

meningkatkan pelayanan, tetapi belum sepenuhnya dapat di realisasikan.

Budaya organisasi atau corporate culture sering diartikan sebagai nilai-

nilai, simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu

organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan

suatu kondisi anggota organisasi tersebut merasa berbeda dengan organisasi lain.

Sebuah studi yang relatif baru oleh Steers, Sanchez, runde dan Nardon (2010)

menyimpulkan bahwa budaya dibagi oleh anggota kelompok yang belajar melalui

keanggotaan dalam kelompok dengan asumsi memperoleh, perilaku dan nilai-nilai

yang mempengaruhi sikap dan perilaku sosial anggota kelompok. Budaya

organisasi selanjutnya menjadi identitas atau karakter utama organisasi yang

dipelihara dan dipertahankan.


71

Robins (2006), menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu

sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang

membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Berdasarkan

wawancara dengan informan, visi dan misi rumah sakit sudah diketahui oleh

seluruh pegawai, seperti yang tercantum dalam deskripsi tempat penelitian ini.

Seluruh pegawai dan petugas rumah sakit menganut nilai yaitu mengutamakan

keselamatan pasien. Penelitian ini sejalan dengan (Hakim and Hadipapo, 2006)

menyebutkan bahwa, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja SDM.

Budaya organisasi juga dipengaruhi oleh komitmen pimpinan terhadap

organisasi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama penelitian,

komitmen pimpinan belum terwujud sesuai dengan harapan informan. Wujud

komitmen pimpinan harus terbentuk nyata dalam setiap perkataan yang sejalan

lurus dengan perbuatan sehingga menimbulkan kepuasan anggota dalam

organisasi.

Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat berbentuk fungsional,

devisional ataupun matrik. Birokrasi dalam pengambilan keputusan yang secara

tidak langsung akan berpengaruh terhadap penyampaian pelayanan ponek.

Ungkapan informan dijelaskan sebagai berikut.

“Kalau untuk struktur RS ponek ini dibawah kabid keperawatan, dibawah

yanmed lah, dia kan kan paling atas kabid perawatan, bawahnya yanmed,

dibawah yanmed karuang…” (1.2, 53 tahun)

“struktur kita jelas, ada bagannya itu diluar…”(I.5, 49 tahun)

“kalau masalah struktur ini jelas sudah dibuat.. kami ponek di bawah

yanmed..”(I.6, 49 tahun)


72

Berdasarkan informasi, struktur organisasi ponek sudah jelas dan

diketahui oleh seluruh pegawai. Menurut informan I.2 (53 tahun), struktur ponek

dibawah kabid keperawatan, dan pelayanan medik. Menurut informan I.5 (49

tahun) struktur ponek jelas tercantum dalam bagan di bagian depan rumah sakit.

Hal ini juga sejalan dengan informan I.6 (49 tahun), bahwa struktur organisasi

ponek dibawah bidang pelayanan medik.

Robbins (2007) mengatakan bahwa struktur organisasi merupakan penentu

dalam pembagian, pengelompokan pekerjaan secara formal. Dalam acuan

organisasi, menurut Ivancevich (2008), proses penentuan keputusan untuk

memilih alternative kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen

merupakan keputusan atau tindakan yang dipilih dan pada akhirnya akan

menghasilkan struktur organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi

ponek sudah jelas yaitu dibawah bidang pelayanan medis. Ini berarti, hirarki

pertanggung jawaban kewenangan dan birokrasi sudah jelas. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh (Hakim and Hadipapo, 2006), menyebutkan bahwa

struktur organisasi yang jelas menimbulkan rasa kepuasan pada pegawai, dan

akhirnya akan meningkatkan kinerja.

Sumber daya strategik. Dalam sumber daya strategik, tersedianya sumber

daya meliputi finansial, sumber daya manusia, informasi, dan sarana prasarana

yang sesuai standar. Dalam kriteria ponek, sumber daya organisasi ponek

merupakan tim yang beranggotakan dokter spesialis kebidanan, dokter anak,

dokter igd, 3 orang bidan, dan perawat yang sudah dilatih ponek. Ungkapan

informan dijelaskan sebagai berikut.


73

“Dokter obgyn bekerja kan sangat tergantung dengan pihak lain seperti

dokter anastesi…. “(I.5, 49 tahun)

“Kita dokter anastesinya masih honor belum ada yang menetap, masih

onsite….”(I.5, 49 tahun)

“walaupun seksio sekarang kan diwakili sama penata, di sini ada 3… cuma

kan kita lebih nyaman bekerja dengan dokter anastesi. Kemudian ICU kita

perlu juga dokter anastesi dan ventilator….” (I.5, 49 tahun)

“dokter anastesi kami masih minjem…”

“bidan kami banyak.. tapi masih baru.. jd belum ada pengalaman.. apalagi

pelatihan..”(I.5, 49 tahun)

“Yang ikut pelatihan tahun 2014 itu dokter obgyn, dokter umum 1 itu tadi dr

nur, perawat anak 1, bidan 1 itulah ibu rahma…”(I.1, 53 tahun)

“kami ini sedikit yang ikut pelatihan.. katanya nanti ada dari dinas

lagi…”(I.3, 49 tahun)

“ga semua anggota kami ponek ini.. belum semua pelatihan.. apalagi anak-

anak baru itu.. baru pun masuk kemarin…”(I.4, 50 tahun)

Berdasarkan informan I.1 (51 tahun), dalam pelayanan ponek rumah sakit,

anggota ponek RSUD Tanjung Pura terdiri dari 5 orang meliputi dokter spesialis

obgyn 5 orang, dokter spesialis anak 1 orang, dokter umum 1 orang, bidan 4

orang, dan perawat 4 orang. Tim ponek rumah sakit yang pernah mendapatkan

pelatihan ponek pada tahun 2014 adalah dokter obgyn 1 orang, dokter umum 1

orang, dan perawat anak 1 orang, bidan 1 orang.

Idealnya tim ponek di lengkapi dengan dokter anastesi, 6 bidan pelaksana,

10 perawat, petugas lab, pekarya kesehatan, dan petugas admin. Berdasarkan

informan I.4 (50 tahun) dan didukung oleh informan I.5 (49 tahun), dokter

anastesi tidak menetap di rumah sakit ponek tanjung pura. Bidan di rumah sakit

ponek belum mendapatkan pelatihan ponek.

Tenaga ponek yang belum mengikuti pelatihan, diatasi dengan

dilakukannya in house training oleh pihak rumah sakit. Berdasarkan informasi


74

dari I.2 (53 tahun) dan I.5 (49 tahun) yang didukung oleh pernyataan informan I.6

(49 tahun), pelatihan hanya diberikan pada waktu tertentu sebagai upaya untuk

menambah referensi bidan poned karena minim pengalaman, tetapi tidak dapat

terealisasi karena anggaran. Informan I.3 (49 tahun) menambahkan sebaiknya

penyegaran sering dilakukan agar tim ponek terlatih menangani kasus

kegawatdaruratan.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah dokter sudah mencukupi.

Ketersediaan dokter di rumah sakit dilakukan dengan pembagian shift kerja, dan

hal ini sudah berjalan. Walaupun pembagian shift sudah dilakukan, dokter

terkadang tidak standby di rumah sakit. Hal ini disebabkan dokter tidak

berdomisili di kota binjai dan kota medan yang jarak tempuhnya sangat jauh ke

rumah sakit. Rumah sakit juga tidak menyediakan rumah tinggal bagi dokter yang

dekat dengan rumah sakit. Kondisi ini menyebabkan pihak rumah sakit

mengambil kebijakan dokter on call, dan pada akhirnya dokter terlambat

menangani kegawatdaruratan. Ketersediaan SDM sebagai penentu keberhasilan

ponek. Menurut penelitian yang dilakukan (Priyo Wahyudi and Nurfaidah, 2017),

ketersediaan SDM yang lengkap dapat meningkatkan palayanan kegawatdaruratan

di rumah sakit.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan penunjang keberhasilan

pelayanan ponek. Rumah sakit ponek harus dilengkapi dengan ruangan khusus

ponek yang terpisah dengan unit gawat darurat lainnya dengan luas minimal 6m2,

dan juga fasilitas lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan, ketersediaan sarana dan

prasarana ponek dijelaskan dalam tabel berikut ini :


75

Tabel 4

Daftar Ketersediaan Alat/Obat/Fasilitas Ponek Dibandingkan dengan Pedoman

Pelaksanaan Ponek

Alat/obat/fasilitas Ketersediaan

Kamar ponek :

Ruangan berukuran 15m Belum tersedia (Masih

tergabung dengan

ruangan IGD)

Kamar bersalin

Berdekatan dengan kamar op dan igd Belum tersedia

Luas minimal 6m Sudah tersedia

Paling kecil ruangan berukuran 12m (6m untuk

masing-masing pasien)

Belum tersedia

Harus ada tempat isolasi ibu di tempat terpisah Belum tersedia

Privasi ibu hamil agar keluarga dapat hadir Belum tersedia

Ruang bersalin bukan merupakan tempat lalu Lalang Belum tersedia

Unit perawatan eklampsi/pepsis Belum tersedia

Unit perawatan khusus Belum tersedia

Area laktasi Belum tersedia

Area pencucian incubator Belum tersedia

Unit transfusi darah Tersedia

Laboratorium Tersedia

Radiologi dan USG Tersedia

Obat-obatan khusus maternal ponek Tersedia

Obat-obatan khusus neonatal ponek Tersedia

Tersedia SK Ponek Belum Diperbaharui

Sistem Informasi Ponek Belum Tersedia

Sumber : Data Ponek RSUD Tanjung Pura, 2019

Berdasarkan tabel 5, ketersediaan alat, obat dan fasilitas ponek masih

belum sesuai dengan pedoman ponek. Idealnya, rumah sakit dengan ponek harus

melengkapi seluruh fasilitas ponek sesuai pedoman. Berdasarkan hasil observasi

penulis, beberapa alat pelayanan ponek tidak berfungsi karena sudah rusak dan

membutuhkan biaya yang mahal untuk perbaikan, seperti inkubator yang tersedia

dua unit, tetapi hanya satu unit yang berfungsi. Fasilitas pendukung inkubator

seperti daerah mencuci inkubator tidak tersedia. Berdasarkan pedoman

penyelenggaraan ponek, idealnya ruang ponek harus tersedia minimal 1 ruang dan


76

tidak terintegrasi dengan ruang unit gawat darurat. Ruang farmasi idealnya harus

berdekatan dengan ruang UGD yang pada kenyataannya letaknya sangat

berjauhan, sehingga pada saat kasus kegawatdaruratan, dibutuhkan waktu yang

lebih lama untuk mengakses obat-obatan. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh (Priyo Wahyudi and Nurfaidah, 2017), ketersediaan alat, obat, dan

fasilitas sarana yang adekuat untuk pengelolaan kegawatan, serta metode atau

prosedur pengelolaan rujukan yang tidak jelas menyebabkan rumah sakit tidak

mampu mengelola kasus rujukan maternal sesuai kapasitasnya sebagai ponek.


77

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disajikan pada bab

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rantai nilai pelayanan aktivitas utama

yang dikaji dari pra pelayanan didapatkan bahwa rujukan, pemeriksaan buku

KIA belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan ponek, sementara registrasi

pasien dan promosi ASI sudah sesuai. Selanjutnya, aktivitas utama pelayanan

yang dikaji dari proses pelayanan belum sesuai karena belum mengikuti tata

kelola klinis (standar operasional prosedur) rumah sakit dan tindakan operasi

darurat oleh dokter lebih dari 30 menit yang sesuai dengan pedoman ponek belum

tercapai. Aktivitas setelah pelayanan, tata kelola klinis pelayanan post partum,

rujukan balik belum sesuai karena belum memiliki standar operasional prosedur,

sementara pelayanan kb pasca salin dan proses IMD sudah sesuai dengan

pedoman.

Aktivitas pendukung pelayanan terdiri dari budaya organisasi, struktur

organisasi, dan sumber daya strategik. Struktur organisasi sudah sesuai,

sementara budaya organisasi, dan sumber daya organisasi masih belum sesuai

dengan standar pelayanan ponek rumah sakit. Sebagai tambahan, ketersediaan

alat, dan fasilitas ponek belum sesuai dengan pedoman ponek rumah sakit.

Saran

Saran disampaikan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan

penelitian ini sebagai berikut:


78

1. Pada aktivitas pra pelayanan, pihak rumah sakit harus konsisten melengkapi

syarat rujukan yaitu formulir rujukan, dan selalu memeriksa buku KIA, dan

melakukan upaya optimalisasi waktu tunggu (respon time) pasien

mendapatkan pelayanan ponek pertama sekali (sesaat setelah tiba di rumah

sakit) maksimal 10 menit.

2. Pada aktivitas proses pelayanan, disarankan mengikutsertakan tim ponek

dalam pelatihan ponek, mengajukan penambahan dokter anastesi agar

bekerja purna waktu di rumah sakit, memfasilitasi tempat tinggal dokter di

area rumah sakit yang layak dihuni, melengkapi pelayanan ponek dengan

standar operasional prosedur sesuai dengan pedoman ponek, agar tercapai

penanganan kegawatdaruratan yang cepat, tepat, sesuai dengan pedoman

pelaksanaan ponek.

3. Pada aktivitas setelah pelayanan, disarankan agar melengkapi standar

operasional prosedur pelayanan post partum dan melengkapi pasien dengan

rujukan balik ke puskesmas.

4. Pada aktivitas pelayanan pendukung, disarankan agar memperbaiki budaya

organisasi, dan diharapkan ada penambahan alat dan fasilitas ponek sesuai

dengan pedoman ponek, dan pelatihan secara berkala kepada tim ponek.


79

Daftar Pustaka

Aeni, N. (2013). Risk factors of maternal mortality. Jurnal Kesehatan Masyarakat

Nasional, 7(26). Diakses dari: https://media.neliti.com/-media/-

publications/39580-ID-faktor-risiko-kematian-ibu.pdf.

Ali, F. A., Kandou, G. D. and Umboh, J. M. L. (2015). Analisis pelaksanaan

rujukan rawat jalan tingkat pertama peserta program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) di Puskesmas Siko dan Puskesmas Kalumata Kota Ternate

Tahun 2014. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat (JIKMU), 5(2),

221–237. Diakses dari: http://ejournal.unsrat.ac.id/-index.php/jikmu/-

article/view/7439.

Aveyard, H. and Sharp, P. (2009). A Beginner‟s Guide to Evidence Based

Practice in Health and Social Care Profession. Amazon: McGraw-Hill

House.

Black, J. (1981). Urban transport planning. London: British Library Catalogue.

Cresswell, J. W. (2009). Research design ; qualitative, quantitative, and mixed

methodes approachesitle. London: SAGE.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. (2018). Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2018. Diakses dari http://www..dinkes.sumutprov.go.id.

Duncan, W. J. (2006). Strategic management of health care. New York: Mc Graw

Hill

Faulina, A. C., Khoiri, A. and Herawati, Y. T. (2016). Kajian pelaksanaan sitem

rujukan berjenjang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di

UPT. Pelayanan Kesehatan Universitas Jember. Jurnal IKESMA, 12

Nomor 2, 91–102. Diakses dari https://jurnal.unej.ac.id.

Fauzia, N., Ansyori, A. and Hariyanto, T. (2017). Kepatuhan standar prosedur

operasional hand hygiene pada perawat di ruang rawat inap rumah sakit.

Jurnal Kedokteran Brawijaya, 28(1), 95–98. doi:

10.21776/ub.jkb.2014.028.01.31.

Gottwald, M. and Lansdown, G. E. (2014). Clinical governance improving the

quality of healthcare for patients and service users. doi: W 84.41 GOT.

Hakim, A. and Hadipapo, A. (2006). Peran kepemimpinan dan budaya organisasi

terhadap kinerja SDM di Wawotobi. E-Journal Ekonomi dan Bisnis

Unissula, 16(1), 1–11. Diakses dari http://jurnal.unissula.ac.id/-

index.php/ekobis.

79


80

Hari Wahyudi, Sudarto, C. A. W. (2018). Penolakan pelayan medis oleh rumah

sakit terhadap pasien yang membutuhkan perawatan darurat. Justitia

Jurnal Hukum, 1(1). Diakses dari doi: 10.30651/justitia.v1i1.602.

Hartini, H., Arso, S. P. and Sriatmi, A. (2016). Analisis pelayanan rujukan pasien

BPJS di RSUD Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 4(4), 49–59. Diakses dari

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/13940.

Kementerian Kesehatan (2008). Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri

Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit.

Diakses dari https://www.slideshare.net/praptooto/buku-ponek-2008

Kementerian Kesehatan RI (2012). Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Perorangan. Diakses dari http://ditjenpp.-kemenkumham.go.id-

/arsip/bn/2012/bn122-2012.htm

Kementerian Kesehatan (2019). Perwakilan Kemenkes Laporkan Seputar

Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pertemuan WHA ke 66. Diakses dari

http://p2ptm.depkes.go.id/foto-p2ptm/perwakilan-kemenkes-laporkan-

seputar-kesehatan-ibu-dan-anak-pada-pertemuan-wha-ke-66-di-jenewa-

swiss

Khan, K. S. et al. (2016). WHO analysis of causes of maternal death: a systematic

review‟. Lancet, 367(9516), 1066–1074. Diakses dari doi: 10.1016/S0140-

6736(06)68397-9.

Khotimah, K., Emilia, O. and Hakimi, M. (2018). Pemanfaatan pojok laktasi di

Puskesmas I Cilongok Kabupaten Banyumas, Jurnal Kesehatan

Reproduksi, 1(1), 46–59. Diakses dari doi: 10.22146/jkr.4914.

Listya, E. P. (2013). Pengetahuan ibu bersalin dengan keikutsertaan penggunaan

KB pasca salin di Yogyakarta. Jurnal Universitas Aisyiyah Yogyakarta,

6(1), 1–11. Diakses dari http://lib.unisayoga.ac.id.

Napitupulu, T. F. et al. (2018). Gambaran pemanfaatan buku KIA dan

pengetahuan ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan. Jurnal

Kesehatan Vokasional, 3(1), 17. Diakses dari doi: 10.22146/jkesvo.33900.

Nazvia, N., Loekqijana, A. and Kurniawati, J. (2017). Faktor yang mempengaruhi

kepatuhan pelaksanaan SOP asuhan keperawatan di ICU-ICCU RSUD

Gambiran Kota Kediri. Jurnal Kedokteran Brawijaya, 28(1), 21–25. Dari

doi: 10.21776/ub.jkb.2014.028.01.17.

Pemerintahan Banda Aceh. (2016). Kajian Faktor Risiko Kematian Ibu dan Bayi

Tahun 2016. Banda Aceh. Diakses dari https://-bappeda.acehprov.-go.id/-

download/download/62.


https://www.slideshare.net/praptooto/buku-ponek-2008

http://p2ptm.depkes.go.id/foto-p2ptm/perwakilan-kemenkes-laporkan-seputar-kesehatan-ibu-dan-anak-pada-pertemuan-wha-ke-66-di-jenewa-swiss



81

Priyatmoko, Heri Lazuardi, L. et al. (2014). Kota Indonesia (Analisis data

Rifaskes 2011) Determinants of availability of specialist doctors and

hospital facilities in public hospital at district/municipality in Indonesia

(Rifaskes Data Analysis 2011). Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia,

03(4), p. 175. Diakses dari https://github.com/citation-style-lan.

Priyo Wahyudi, Y. and Nurfaidah, S. (2017). Pengelolaan rujukan kedaruratan

maternal di rumah sakit dengan pelayanan PONEK. Jurnal Kedokteran

Brawijaya, 28(1), 84–88. Diakses dari doi: 10.21776/-ub.jkb.-

2014.028.01.29.

Ratnamiasih, I. et al. (2012). Kompetensi SDM dan kualitas pelayanan rumah

sakit. ReserchGate Trikonomika, 11(1), 49–57.

Ratnasari, D. (2017). Analisis pelaksanaan sistem rujukan berjenjang bagi peserta

JKN di Puskesmas X Kota Surabaya. Jaki, 5(2), 145–154. Dikases dari

doi/10.20473/jaki.v5i2.2017.145-154.

Ristrini, R. (2015). Pelaksanaan Sistem rujukan maternal di Puskesmas

Tambakrejo dan Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya. Jurnal Penelitian

Sistem Kesehatan, 18(4),365–375. Diakses dari https://media.neliti.com.

USAID. (2012). Expanding Maternal and Newborn Survival (EMAS). Healthy

Newborn, 8(5), 234-280.


82

Lampiran 1. Informed Concent

(INFORMED CONCENT)

Pernyataan kesediaan untuk ikut penelitian

yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : _______________________________________________

Umur : __________________________________ tahun

Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami

penelitian yang dilakukan dengan judul :

“Analisis Rantai Nilai Pelayanan Maternal Health Dalam Upaya Menurunkan

Angka Kematian Ibu ; Studi Kasus di RSUD PONEK Tanjung Pura Kabupaten

Langkat Tahun 2018”

Yang dibuat oleh :

Nama : Feti Novia Sari

Nim :

Status : Mahasiswa aktif program pasca sarjana FKM USU

Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi informan

penelitian. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada

paksaan dari pihak manapun

Yang Membuat Pernyataan,

__________________________


83

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Kode Informan :

Tanggal wawancara :

No

Fokus

Penelitian

Pertanyaan

1 Pra

Pelayanan

1. Pelaksanaan Rujukan.

Probing :

a. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana registrasi

pasien baru?

b. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana registrasi

pasien lama?

c. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana proses

pemeriksaan buku KIA?

d. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan

promosi pojok ASI?

e. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu memberikan penyuluhan tentang ASI

EKSLUSIF

f. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana dengan

pemeriksaan formulir rujukan

g. Mohon bapak/ibu ceritakan bagaimana komunikasi

antara faskes poned dengan rumah sakit ponek

h. Mohon bapak ibu ceritakan tentang waktu tunggu

pelayanan

2 Proses

Pelayanan

2. Tata kelola Persalinan Sesuai SOP

a. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana prosedur

pemeriksaan identitas pasien?

b. Apakah bapak/ibu menjaga kebersihan tangan?

c. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana cara menjaga

kebersihan tangan bapak/ibu?

d. Apakah bapak/ibu mencuci tangan setelah

tindakan?


bapak/ibu mencuci tangan setelah tindakan?

f. Apakah bapak/ibu menjaga privasi pasien?

g. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu menjaga privasi pasien?

h. Apakah bapak/ibu mengucapkan salam terapeutik

i. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara


84

bapak/ibu menyampaikan salam terapeutik?

j. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu memeriksa anamnese pasien?

k. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu melakukan pemeriksaan fisik pasien?

l. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana prosedur

dokter dalam melakukan pemeriksaan USG?

m. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu mempersiapkan laboratorium pada saat

dibutuhkan?

n. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu membersihkan alat setelah digunakan?

o. Apakah bapak/ibu merapikan kembali alat setelah

digunakan?

p. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu mendokumentasikan formulir setelah

melakukan pemeriksaan?

3 Setelah

Pelayanan

1. Pelayanan Post Partum

a. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana cara

bapak/ibu memberikan pelayanan kepada ibu hamil

yang sudah dilakukan tindakan?

b. Apakah bapak/ibu menjaga kebersihan tangan?

c. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana cara menjaga

kebersihan tangan bapak/ibu?

d. Apakah bapak/ibu mencuci tangan sebelum

pemeriksaan?


bapak/ibu mencuci tangan setelah pemeriksaan?

f. Apakah bapak/ibu mencuci tangan sebelum

pemeriksaan?

g. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu mencuci tangan setelah pemeriksaan?

h. Apakah bapak/ibu menjaga privasi pasien?

i. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu menjaga privasi pasien?

j. Apakah bapak/ibu mengucapkan salam terapeutik

k. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu menyampaikan salam terapeutik?

l. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu memeriksa anamnese pasien?

m. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu melakukan pemeriksaan fisik pasien?

n. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana prosedur

dokter dalam melakukan pemeriksaan USG?

o. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu mempersiapkan laboratorium pada saat


85

dibutuhkan?

p. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu membersihkan alat setelah digunakan?

q. Apakah bapak/ibu merapikan kembali alat setelah

digunakan?

r. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu mendokumentasikan formulir setelah

melakukan pemeriksaan?

2. Pelaksanaan Pojok ASI

a. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu membantu ibu dalam memberikan ASI

b. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu pelaksanaan tentang rawat gabung?

c. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu perawatan gizi ibu hamil selama

dirawat?

d. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu pelaksanaan senam pasca lahir?


bapak/ibu pelaksanaan personal hygene bagi ibu?

f. Mohon bapak/ibu jelaskan, bagaimana cara

bapak/ibu pelaksanaan tentang hand hygene bagi

ibu?

4 Budaya

Organisasi

1. Mohon bapak/ibu ceritakan bagaimana membangun

asumsi Bersama (visi dan misi) untuk berbagi nilai

bersama dalam konteks budaya organisasi?

2. Mohon bapak/ibu ceritakan bagaimana komitmen

pimpinan di rumah sakit ini?

5 Struktur

Organisasi

1. Mohon bapak/ibu ceritakan bagaimana struktur

birokrasi dalam pengambilan keputusan dalam

pelayanan ponek?

6 Sumber Daya

Strategis

1. Mohon bapak/ibu ceritakan bagaimana sumberdaya

finansial, sumber daya manusia, informasi, dan

teknologi?


86

Lampiran 3. Pedoman Pelaksanaan Ponek 24 jam di Rumah Sakit


87

Standar Operasional Prosedur RSUD Tanjung Pura


88


89

Lampiran 4. Transkip Wawancara (Matriks Hasil Penelitian)

Tabel 1. Matriks Tema Hasil Penelitian Rantai Nilai Maternal Health Pra

Pelayanan Ponek RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat

No Fokus

Penelitian Tema

Sub Tema

Kutipan Pendukung

1 Pra

Pelayanan

Penerimaan

rujukan

a. Proses

penerimaan

rujukan belum

berjalan

maksimal, tidak

semua ibu hamil

datang membawa

rujukan

“Kan harus tetap ada rujukannya datang kesini…

kan ada kayak gini tau ni hamil lalu rutin dia datang ada

ni wacana mau lahiran

disini…” (I.1, 51 tahun) “entah ada kelainan

kehamilan, jadi dia disuruh datang ni sama dokternya

datang tanggal segini, tapi

harus minta rujukan tetap sama puskesnya…” (I.1, 51

tahun)

“…..kalau udah gawat dia (ibu

hamil) datang, ga bisa lagi kita

tunggu minta surat rujukan, tangani aja dulu…. Selamat

lah dulu maunya ibu dan

bayinya kan….kalau pasien emergency yang datang

langsung ke IGD gak pakai rujukan, kalau dia berobat

jalan ke situ (rumah sakit) tadi

harus pakai rujukan…..Pertama kami cek

dulu rujukannya ada apa

nggak, lalu kami periksa

identitasnya, lalu bidan

anamneses kan.. abis tu kami cek ada apa nggak dokter…

kalau ga ada kami hubunginla

dokternya minta datang segera…” (I.2, 53 tahun)

“…. Hooo gituuu… setiap

pasien harus ditangani..

Pastilah ga bisa nolak kan siapa aja mau datang berobat

tapi kalau umum, kalau bpjs

harus tetap pakai rujukan….”

(1.3, 49 tahun)

“…Kalau rujukan dari bawah

itu harus lah bawa formulir

rujukan, kecuali kasus


90

gawatdaruratkan, gak lah

sempat dia lagi ambil rujukan apalagi tengah tengah malam

dia lebih dekat ke IGD dari

puskes kan….” (I.5, 49 tahun)

“…kadang ada juga bumil itu datang ga gawat tapi plasenta

previa, tapi memang udah

masuk inpartu… ya tunggulah sampai waktunya, tapi rujukan


b. Waktu Tunggu

(respon time)

lebih dari 10

menit untuk

mendapatkan

pelayanan

pertama, (sesaat

setelah pasien

tiba di rumah

sakit)

“Pasien masuk, memang idealnya menunggu 10 menit,

tapi kadang tidak terlaksana,

karena obat-obatan itu di farmasi.. mengambil lagi, cek

vital sign lagi, dokternya lama kali kadang datang…” (I.5, 49

Tahun)

“Saya langsung datang kalau rumah sakit telfon, tapi karena

sudah sore, biasa jam 3 itu

udah kosong poli, kalau pasien jam 5 saja, udah pulang biasa

dokter iti…” (I.2, 53 Tahun) “Kami datang kesini, bawa

rujukan, kami diperiksa adalah

lama kak..bidan itu kata mamak sibuk mondar mandir

lari-lari keluar masuk.. agak heboh memang kak.. nunggu

dokter yg paling lama.. .” (I.7,

28 Tahun)

Registrasi

Pasien

a. Proses registrasi

dibagi menjadi

dua kateori ;

umum dan BPJS

“Kalau hamil, dia kan ada

dua, satu pakai BPJS dan satu

lagi umum. Mereka daftar loket dulu yg umum, kalau

bpjs, ke loket bpjs baru

kemari…., “jadi kalau misalkan datang kita tagani

dulu, masalah uang nanti, keadaannya dulu yang kita

tangani….”(I.1, 51 tahun)

b. Pasien tidak

pernah diminta

uang sebagai

jaminan/ uang

muka agar

mendapatkan

pelayanan

“Iya… ga boleh kami meminta

uang di depan… pelayanan

dulu..kadang ada juga pasien yg ditolak pun BPJSnya, tapi

tetap kami layani dulu.. urusan keuangan itu nanti sama

kasir…” (I.4, 50 tahun)


91

“ kalau pasien ponek itu

biasanya BPJS, tapi ada juga yang umum….Kalau tidak bisa

bayar kan kita masuki

pemerintah yg penting ada persetujuan dari direktur

kan…Ada kemungkinan gratis…….kalau terpaksa….”

(I.4, 49 tahun)

Pemeriksaan

Buku KIA

Pasien tidak selalu

membawa buku

KIA dan jarang

diminta

menunjukkan

buku KIA oleh

petugas

“Buku KIA ni kalau untuk

antenatal wajiblah

dibawanya.. disitu ketauan nanti riwayatnya kan…

gitulah..kadang pasien dari

bawah (puskesmas) itu bawa buku kia sendiri, jd kita tinggal

liat aja, jd ga aktif kali cari buku KIA…” (I.1, 51 tahun)

“Ga ada dimintanya buku kia…”(I.7, 28 tahun)

Promosi

Pojok ASI

a. Konseling laktasi

dilakukan pada

ibu nifas di ruang

perawatan.

“Kalau penyuluhan untuk ASI Ekslusif ada dapatnya waktu

KIA, setelah lahir di sini juga

kami kasi tau, Cuma ga ada ruangannya, jadi cuma

memberi informasi saja….”(I.6, 49 tahun)

“bidan itu lah datang ke kami ngajarin netekkan karna

dilihatnya agak payah aku netekkan.. jadi

diajarinnya…”(I.7, 28 tahun)


92

Tabel 2. Matriks Tema Hasil Penelitian Rantai Nilai Maternal Health Proses


No Fokus

Penelitian Tema Sub Tema Kutipan Pendukung

2 Proses

Pelayanan

Penanganan

kegawatdar

uratan

maksimal

30 menit

sesuai

dengan

pedoman

rumah sakit

ponek

a. Tindakan

operasi darurat

oleh dokter lebih

dari 30 menit

dan belum

sesuai dengan

pedoman

kegawatdarurata

n ponek.

“…Harusnya waktu tunggu pasien itu gak lama… dokternya karna

on call itu makanya ga tecapai yang 30 menit itu….” (I.1, 51

tahun)

“jangan lebih dari 30 menit…

bisa bahaya nanti… “(I.2, 53 tahun)

“Sebisa dan semampu kami 30 menit… Langsung dapat karena

kan bidannya kan ada juga yang

udah pelatihan jadi mereka ngerti, tapi kan memang betul

yang tadi dibilang, kadang2 dokternya gak mencapai 30 menit,

tapi perawat yang jaga itu kan

siap standbye di situ. Artinya kalau emergency mereka bisa

tangani. Tinggal lagi misalkan PTN tidak maju baru panggil

dokter. Via telepon gitu, sambil

dokternya jalan kemari, kadang2 bisa VC gitu kan jadi sambil jalan

biar gak makan waktu….”(I.3, 49

tahun)

“harusnya tidak boleh nunggu

lama… 30 menit itu udah lama

kali…” (I.4, 50 tahun)

“RS Ponek itu harus bisa

melayani pasien2 ibu hamil, dan anak. Dokternya ada 1x24 jam di

rumah sakit dan kalaupun tidak

tinggal di situ, paling tidak 30 menit dia harus sudah sampai

tujuan kalau dia on call gitu.

Artinya penanganan komprehensif dari IGD sampai dia bersalin atau

sampai kamar operasi…”(I.5, 49

tahun)

“Memang lah ya lama kali dokternya.. sampe sakit kali

perutku menunggukan.. katanya


93

sabar sabar dokter lagi dijalan

kesini.. ada sejam aku nunggu dokter nya datang..masih

sempatnya mereka telfon telfon

kan jadi bidannya ini cepat menangani.. untunglah..” (I.7, 28

tahun) “Ga ada ruangan khusus vk.. dari

igd langsung kesini inilah ponek

ini.. dulu jauh.. sekarang igd nilah vk nya, dua jam baru masuk ruang

rawat.. kalau nifas kan tetap di

ruang rawat gabung.. kalau dia bermasalah baru ke perina..” (I.1,

51 tahun) “VK, IGD (ruang ponek

kegawatdaruratan) tu lambat lah,

respon timenya lambat. Kalau kita ni misalnya ni ada pasien ni

presentasi bokong, kalau kita tu kan maunya cepat tanggap, harus

ini, harus sigap, ga begitu

cepat….kadang2 dokternya gak mencapai 30 menit, tapi perawat

yang jaga itu kan siap standbye di

situ….” (I.5, 49 tahun)

“Tinggal lagi misalkan partus tidak maju baru panggil dokter.

Via telepon gitu, sambil dokternya

jalan kemari, kadang2 bisa vc (video call) gitu kan jadi sambil

jalan biar gak makan waktu….”

(I.5, 49 tahun)

b. Standar prosedur

operasional

jarang diikuti,

dan obat-obatan

di pelayanan

ponek tidak

tersedia

berdekatan

dengan ruangan

ponek.

“Kadang prosedur operasional ya

diikuti. Contoh… kalau emas

(program expanding maternal neonatus health) kan bilang obat

emergensi harus letak di IGD, kalau akreditasi ga boleh letak

disitu, jadi kan bertentangan

akhirnya pusing…Kalau EMAS (program expanding maternal

neonatus health) harus standbye..” (I.6, 49 tahun)

“Akred (akreditasi) bilang obat ga

boleh dipelayanan, jd gitu ada kasus emergensi kan jadi

kebingungan mana cari obat,

makan waktu jdnya… makanya kadang SOP itu lupa..” (I.1, 51

tahun)


94

“Pakai autoclave, pakai APD

kitapakai kacamata, topi, masker kalau op..Kadang sebelum pegang

pasien ini sempat cucitangan,

kalau ga hand rub aja atau hands coon lah… SOP tu kadang lupa,

karna kan situasi panik apalagi kalau ibu nya tu gawat.. tapi kami

berusaha tenang..”(I.1, 51 tahun)

“SOP tu harus dijalankan, Cuma

kadang suka kelupaan beberapa

step.. buru buru kan ga sempat cuci tangan hand rub ajalah

dulu….” (I.2, 53 tahun)

“Dokter tu kadang ga pakai

sarung tangan meriksa kami…Bidan pun gitu…..” (I.7, 28

tahun)

c. Pasien ibu hamil

dengan kasus

HIV langsung di

rujuk ke RSU H.

Adam Malik di

Kota Medan

“Kita memeriksa pasien Hepatitis sebelum masuk. Dokter pakai

APD kalau kita mengetahui ada

HIV kita rujuk ke Adam Malik…”. (I.2, 53 tahun) dan ( I.3, 49

tahun).

d. Penanganan

kasus

kegawatdarurata

n dilakukan oleh

bidan karena

dokter tidak

menetap di

lingkungan

rumah sakit.

“Kadang retensio placenta, kami

nelfon dulu dokternya, kami mau retentio manual ini boleh apa ga,

pendelegasian la, letak sungsang

bidan langsung yang nolong. Sc misalnya plasenta previa, partus

tak maju, preeklampsia eclampsia, itu dokternya..” (I.5, 49 tahun)

“ada beberapa kasus bisa ditangani bidan saya pandu aja

melalui telfon atau vc gitu… nanti

saya yang tanda tangan”(I.2, 53 tahun)

e. Ketersediaan

darah tidak

menjadi masalah

karena rumah

sakit dilengkapi

dengan unit

transfuse darah.

Stok darah juga

tersedia di PMI

stabat

“Apa istilahnya penyediaan

darahnya udah ada kita udah bisa langsung artinya darahnya sudah

ada….” (I.2, 53 tahun)

“Darah disini standbye.. ini UTD

nya.. kalau ga ada langsung PMI stabat.. tetap ada disini ada analis

nya.. makanya sebelah kami lab ini.. “ (I.5, 49 tahun)


95

Tabel 3. Matriks Tema Hasil Penelitian Rantai Nilai Maternal Health Setelah


No Fokus

Penelitian Tema

Sub Tema

Kutipan Pendukung

3 Setelah

Pelayanan

Pelayanan

post

partum

Pelayanan post

partum belum

sesuai SOP

karena belum

tersedia

Pelayanan post

partum

diberikan sesuai

arahan dokter

“kita layani sesuai dengan kebutuhannya, kalau post partum kan

dia di sini istirahat. Kita layani aja sesuai arahan dokter. Tempat tidur

kami siapkan sebelum masuk

pasien……” (I.1, 51 tahun).

“Sejauh ini hanya kontrol, tapi saya tidak tau persis, ada minimal ditelepon

bagaimana keadaanya, bila diperlukan

kontrol akan dilakukan…”(I.6, 49 tahun)

“Ada kami kerjakan, cuma memang belum SOP nya belum ada dibuat….”

(I.5, 49 tahun)

“SOP kami untuk post partum belum

ada, tapi kami kerjakan sesuai arahan dokter…” (I.5, 49 tahun)

KB pasca

salin

Promosi KB

pasca salin

diberikan

kepada ibu nifas

KB pasca salin

tersedia di

rumah sakit

dengan metode

lengkap

“Iya kami tawarkan ke ibu nifas.. KB PKBRS dan KB Pasca salin, kan

mendukung program BKKBN juga…”(I.6, 49 tahun)

“KB pasca salin ada kami infokan ke ibu ibu nifas…supaya menjarangkan

kehamilan… apalagi kalau masih

muda… “ (I.1, 51 tahun dan (I.5, 49 tahun)

Proses

IMD pada

ibu

bersalin

normal dan

SC

Proses IMD

pada ibu bersalin

normal dan SC

sudah sesuai dan

dipandu oleh

bidan

“Normal IMD lah.. kalau sc tergantung dokternya…”(I.5, 49

tahun) dan ( I.6, 49 tahun))

“Kalau IMD pasien sc, tunggu masuk

ruang rawat dulu.. jangan disitu mau hecting disitu pula dia mau IMD,

repot… anastesi pasti marah…” (I.2,

53 tahun))

“makanya saya suka jalan, kalau saya tunggu disini, mereka ga mungkin

datang, saat ini orang merasa asi itu

ga perlu karena ada susu formula, iya kan?.....”(I.1, 51 tahun)


96

Rujukan

balik

Rujukan balik ke

puskesmas tidak

dilakukan

“Kalau kami ga pernah merujuk balik

ke puskes.. sini ajalah abis tu pulang mereka kerumah..” (I.1, 51 tahun)

“Rujuk balik itu ada sebetulnya tapi kalo kami ga pernah lakukan

kayaknya.. tanya aja coba dokter…” (I.6, 49 tahun)

“kalau perlu kami akan rujuk balik… tapi saya belum pernah merujuk

balik…”(I.2, 53 tahun)


97

Tabel 4. Matriks Tema Hasil Penelitian Rantai Nilai Maternal Health

Pelayanan Pendukung Meliputi Budaya Organisasi, Standar Organisasi, dan

Sumber Daya Strategik Ponek RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat

No Fokus

Penelitian Tema Sub Tema Kutipan Pendukung

4 Budaya

Organisasi

Pemahaman

Visi dan

Misi

Seluruh petugas

memahami visi

dan misi rumah

sakit dan

pelayanan

ponek

“visi itukan yang akan dicapai pelayanan yang artinya lebih

komprehensif terhadap pasien yang

datang terutama bagi saya bagian

kebidanan…..mengurangi nearmist

hampir mati…” (I.1, 51 tahun)

“Jangan masuk satu pulang dua.. maunya masuk satu sehat dua dua (ibu

dan bayi).. ha itu kan nilai-nilainya…”

(I.5, 49 tahun)

“keselamatan pasien nomor satu….”

(1.6, 49 tahun)

5 Struktur

Organisasi

Struktur

Organisasi

Struktur

organisasi

Ponek jelas

“Kalau untuk struktur RS ponek ini

dibawah kabid keperawatan, dibawah

yanmed lah, dia kan kan paling atas kabid perawatan, bawahnya yanmed,

dibawah yanmed karuang…” (1.2, 53 tahun)

“struktur kita jelas, ada bagannya itu diluar…”(I.5, 49 tahun)

“kalau masalah struktur ini jelas

sudah dibuat.. kami ponek di bawah

yanmed..”(I.6, 49 tahun)

6 Sumber

daya

strategik

SDM a. SDM Ponek

belum

tersedia

lengkap

sesuai

dengan

panduan

ponek

“Dokter obgyn bekerja kan sangat

tergantung dengan pihak lain seperti dokter anastesi…. “

“Kita dokter anastesinya masih honor

belum ada yang menetap, masih onsite….”

“walaupun seksio sekarang kan diwakili sama penata, di sini ada 3…

cuma kan kita lebih nyaman bekerja

dengan dokter anastesi. Kemudian ICU kita perlu juga dokter anastesi

dan ventilator….” (I.5, 49 tahun)

“dokter anastesi kami masih

minjem…” “bidan kami banyak.. tapi masih baru..

jd belum ada pengalaman.. apalagi

pelatihan..”(I.5, 49 tahun)


98

b. SDM Ponek

belum

seluruhnya

mendapatkan

pelatihan

ponek

“Yang ikut pelatihan tahun 2014 itu

dokter obgyn, dokter umum 1 itu tadi dr nur, perawat anak 1, bidan 1 itulah

ibu rahma…”(I.1, 53 tahun)

“kami ini sedikit yang ikut pelatihan..

katanya nanti ada dari dinas lagi…”(I.3, 49 tahun)

“ga semua anggota kami ponek ini.. belum semua pelatihan.. apalagi anak-

anak baru itu.. baru pun masuk

kemarin…”(I.4, 50 tahun)


99

Lampiran 4. Dokumentasi


100


Documents

RANTAI NILAI PELAYANAN MATERNAL NEONATAL HEALTH …