• F·

•

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN AIR

BE LANDA

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH,

CIRCULAR ECONOMY DAN KUALITAS AIR

PEMBUKAAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, selanjutnya 1

I!·' disebut sebagai KLHK, dan Kementerian lnfrastruktur dan Pengelolaan Air, i

Belanda, selanjutnya disebut sebagai landW, dan secara bersama-sama disebut If): sebagai "Para Penanda tangan";

I

I MENCATAT bahwa semangat kemitraan dan pragmatisme diperlukan, untuk I ~,

I ~~ mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, sejalan dengan tantangan ~

ekonomi, sosial dan lingkungan hidup global serta prioritas nasional;

i l'l MENGAKUI kebutuhan untuk bekerja sama dalam meningkatkan pengelolaan l ,

' t-<

I ·~ berkelanjutan dan pencegahan sampah serta menciptakan lebih banyak pola

konsumsi dan produksi berkelanjutan, dengan maksud untuk memungkinkan I

transisi menuju circular economy yang inklusif dan rendah karbon baik di I• Indonesia dan Belanda; i~

BERTUJUAN menggabungkan kerja sama bilateral di bidang pengelolaan

sampah dan circular economy dengan kualitas air di dalam kerangka tanggung

jawab KLHK;

1

~··

I· r---- ··-- ---1 I

' I i

• ,_

i

t I

~

• I ' I I

~ ! !l i

! I I

!

I i

r, I I i

i I i

! I i

• l i

1- I It ! p, I I . ~ ,

• I • I ·'I I t i

I

!

·~ ! l

• I I

• ! 17 I • I !

I

• i '

MENGAKUI bahwa kerjasama akan didasarkan atas prinsip-prinsip keadilan,

resiprokal dan saling menguntungkan serta sesuai dengan hukum dan peraturan

yang berlaku di masing-masing negara;

BERTUJUAN untuk mengatur kolaborasi berbagi pengetahuan, pengalaman,

bantuan teknis dan teknologi terkait pengelolaan sampah, circular economy dan

kualitas air di dalam lingkup tanggung jawab KLHK; I i

: I~ MENGAKUI Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1

1

Republik Indonesia, dan Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Belanda

!I ~; tentang Kerjasama di Bidang Air yang ditandatangani di Gyeongju pada 2015; '·

I ~ MENGGANTIKAN Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian

lnfrastruktur dan Lingkungan Belanda tentang Kerja Sarna di Bidang Perubahan

lklim, Pengelolaan Sampah dan Circular Economy yang ditandatangani di Jakarta

pada 23 November 2016;

SESUAI DENGAN hukum, peraturan dan prosedur yang dimiliki Para

Penanda tangan;

TELAH MEMUTUSKAN sebagai berikut:

PASALI

TUJUAN

I

I ~ , ~

~ ~: I .. ~ ~ ! ..

I ~ , I_:' , ~ I ~·

~' t"'

~ I ~

I 1. Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai I

"MSP") adalah untuk menciptakan kerja sama komprehensif tentang

pengelolaan sampah, circular economy, dan kualitas air. I

2. Tujuan utama MSP ini adalah untuk meningkatkan kapasitas para pemangku !II ~ kepentingan di Indonesia: ~

a. untuk lebih meningkatkan efisiensi sumber daya dan pengelolaan

berkelanjutan serta pencegahan produksi sampah dengan

2

mempromosikan dan menerapkan program Mengurangi, Menggunakan

Kembali dan Mendaur Ulang (selanjutnya disebut sebagai "3R"), dengan

tujuan untuk memungkinkan circular economy dan ekonomi rendah

karbon;

b. untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam memonitor dan menegakkan

peraturan tentang kualitas air di sungai, bendungan dan danau;

c. untuk lebih meningkatkan efisiensi sumber daya, dan kualitas air dan

pencegahan produksi air limbah dengan mempromosikan dan

menegakkan pnns1p-prinsip Mengurangi, Menggunakan Kembali, dan

Mendaur Ulang.

PASAL II

AREA KERJA SAMA

Bidang Kerja Sarna dibawah MSP ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

1. Pengelolaan sampah;

2. Efisiensi sumber daya;

3. Kualitas air.

PASAL Ill

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerja sama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam

PASAL II MSP ini, berdasarkan pada kesepakatan bersama oleh Para Penanda

tangan, dapat mencakup hal-hal di bawah ini, namun tidak terbatas pada:

1. Pertukaran pengalaman;

2. Pertukaran ahli/personil;

3. Proyek percontohan;

4. Pengembangan kapasitas termasuk magang, pertemuan, simposium,

konferensi dan lokakarya, melaksanakan program pelatihan dan akses ke

program pendidikan;

3

5. Pengenalan/demonstrasi teknologi dan metodologi inovatif;

6. Evaluasi pelaksanaan MSP;

7. Bentuk kerja sama lain yang disetujui bersama oleh Para Penandatangan.

PASAL IV PENGATURANKEUANGAN

Para Penandatangan akan merujuk bahwa kerja sama yang disebutkan dalam

PASAL II MSP ini ditetapkan sesuai kewajiban dan kemampuan keuangan

masing-masing. Para Penanda tangan akan memutuskan bersama-sama setiap

pengaturan keuangan yang timbul berdasarkan ketersediaan dana.

PASAL V PELAKSANAAN

1. Penanggungjawab untuk koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan MSP ini adalah:

a. untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. untuk Kement.erian lnfrastruktur dan Pengelolaan Air Belanda, Sekretaris

Jenderal Kementerian lnfrastruktur dan Pengelolaan Air.

2. Kegiatan-kegiatan bersama yang diakui dalam bidang kerja sama mengenai

pengelolaan sampah dan efisiensi sumber daya dijelaskan dalam lampiran

MSP ini dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan pengaturan khusus

program atau proyek antara lembaga dan/atau organisasi yang disetujui oleh

Penanda tangan. Program atau proyek pengaturan tersebut harus

menetapkan, antara lain, tujuan, pengaturan keuangan, rencana kerja dan

perincian lainnya yang berkaitan dengan upaya spesifik semua peserta yang

terlibat.

3. Kegiatan-kegiatan bersama di bidang kerja sama mengenai kualitas air akan

dieksplorasi lebih lanjut oleh Para Penanda tangan.

4

4. Para Penanda tangan dapat menyertakan otoritas terkait, akademisi dan

perwakilan sektor swasta dalam pertemuan yang relevan yang dianggap

sesuai oleh salah satu Penandatangan, antara lain untuk berkontribusi dalam

kapasitas penasehat sementara.

PASAL VI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Penanda tangan

untuk implementasi MSP ini akan tetap menjadi milik Penandatangan tersebut,

dan atas izinnya, Penandatangan lainnya akan diizinkan untuk menggunakan

kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan non-komersial.

2. Kepemilikan dan pemanfaatan setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari

kerja sama berdasarkan MSP ini akan dimiliki bersama oleh Para Penanda

tangan.

3. Dalam hal hak kekayaan intelektual digunakan oleh Penanda tangan dan/atau

lembaga atas nama Penanda tangan untuk tujuan komersial, Penandatangan

lainnya akan berhak untuk mendapatkan bagian royalti yang adil dimana Para

Penanda tangan akan memutuskan bersama.

PASAL VII

PENGELOLAAN DATA DAN PUBLIKASI

1. Para Penanda tangan berhak menggunakan data dan informasi yang

diperoleh. Data dan informasi tersebut dapat saling dipertukarkan antara Para

Penanda tangan.

2. Penanda tangan tidak akan memberikan dan/atau mentransfer data dan

informasi yang diperoleh kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan

tertulis sebelumnya dari Penanda tangan lainnya.

3. Setiap Penanda tangan akan mengungkapkan setiap konten publikasi yang

akan diterbitkan berdasarkan proyek bersama dan mendapatkan persetujuan

tertulis dari Penanda tangan lain sebelum dokumen diterbitkan.

5

PASAL VIII

KERAHASIAAN

1. Setiap Penanda tangan akan mengamati kerahasiaan dokumen, informasi, dan

materi lainnya, yang secara jelas ditandai sebagai rahasia, yang dihasilkan dari

dan disediakan untuk setiap kegiatan proyek yang dilakukan untuk

implementasi MSP ini

2. Tidak ada Penanda tangan yang akan mengungkapkan informasi rahasia yang

diterima dari Penanda tangan lain di bawah MSP ini, tanpa persetujuan tertulis

sebelumnya dari Penanda tangan lainnya.

3. Para Penanda tangan setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengiKat

bagi Para Penanda tangan terlepas dari pengakhiran MSP ini.

4. Ketentuan Pasal ini t idak akan mengurangi hukum dan peraturan yang berlaku

dari Para Penanda tangan.

PASAL IX

BATASAN KEGIATAN PERSONIL

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan MSP ini akan

menghormati independensi politik, kedaulatan, dan integritas teritorial dari negara­

negara Para Penanda tangan, dan akan menghindari kegiatan apa pun yang tidak

konsisten dengan tujuan MSP ini.

PASALX

STATUS Dl BAWAH HUKUM INTERNASIONAL

MSP ini tidak menciptakan hak atau kewajiban di bawah hukum internasional.

PASAL XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul antara penandatangan

1' 1·. ---·.- ·-· ·-· - ... ·-··· ---··· - --··· ... - ....... -· -··- ···--·-·--- -·- . ·----·-·· ···- . -·--·- ....... - ·-· ···- ··- ··-·--· ·· ·- · ....... -· -·] ..

~ I yang berkaitan dengan hal-hal di bawah MSP ini akan diselesaikan secara damai I ~~-. j I Jr

., melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Penanda tangan . I ~ i'f

I l ~ ~ '! ! ~

! PASAL XII I ~ i

I AMANDEMEN I !~ I

ll, 1 I

-i I

I! I

I ~(: I IIJ

- I

MSP ini dapat ditinjau dan diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis 1

I dari Para Penanda tangan. Amendemen akan mulai berlaku pada tanggal yang 1 ~1 • I If('

akan ditentukan oleh Para Penanda tangan.

PASAL XIII

MASA BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. MSP ini akan

tetap berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dengan

~~ I i ,;! , ~

!~ i

persetujuan tertulis dari Para Penanda tangan. I

2. Salah satu Penanda tangan dapat mengakhiri MSP ini kapan saja dengan 1

memberi tahu Penanda tangan lain tentang niatnya untuk mengakhiri MSP ini 1

secara tertulis melalui saluran diplomatik. Pengakhiran akan berlaku 6 (enam) I ~~ bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut.

3. Kecuah ditentukan lain oleh Penanda tangan, penghentian MSP ini tidak akan

mempengaruhi validitas dan durasi dari segala kegiatan pengaturan yang

sedang berlangsung dan kontrak yang dibuat berdasarkan MSP sampai

selesainya kegiatan dan kontrak pengaturan tersebut.

I

4 . MSP ini akan menggantikan Memorandum Saling Pengertian antara I ~ ~ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan I ~ Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Belanda tentang Kerjasama di

Bidang Perubahan lklim, Pengelolaan Sampah, dan Circular Economy yang

ditandatangani di Jakarta pada 23 November 2016. ~

5. Dimana ketentuan dari Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian ~ Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Kementerian Pekerjaan Umum dan i

Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian lnfrastruktur dan I ~ Lingkungan Hidup Belanda tentang Kerjasama di Bidang Keairan 1 ~

)~ 7 ~

ditandatangani di Gyeongju pada 2015 mengatur ketentuan serupa di bawah

bidang kerja sama yang diatur dalam MSP ini, Para Penanda tangan setuju

bahwa MSP ini akan berlaku sehubungan dengan Para Penanda tangan.

Ditandatangani di Jakarta pada 9 Maret 2020, dalam rangkap dua, dalam bahasa

lnggris dan bahasa Indonesia, semua teks sama-sama otentik, dalam hal terjadi

perbedaan interpretasi, teks bahasa lnggris akan berlaku

UNTUK KEMENTERIAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUT ANAN REPUBLIK INDONESIA

SITI NURBAYA

MENTER!

8

UNTUK KEMENTERIAN

INFRASTRUKTUR DAN

PENGELOLAAN AIR BELANDA

CORA VAN NIEUWENHUIZEN

MENTER!

' I

• •

r. -~

4

- - . ... ·--·-- ......... ............. ·--...... ...... .................. .. . .... ..... --1

LAMPIRAN I

KERANGKA KERJA TERKAIT KERJA SAMA

TENTANG SAMPAH DAN CIRCULAR ECONOMY

Promosi kerja sama antara Indonesia dan Belanda di bidang pengelolaan

sampah, pencegahan sampah dan efisiensi sumber daya, dengan maksud untuk

meningkatkan pengelolaan sampah dan sumber daya yang berkelanjutan di

Indonesia dan memungkinkan circular economy dan rendah karbon.

1. Bidang Kerja Sarna

Bidang kerja sama di bawah proyek ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

a. Kolaborasi bisnis

I ~ I f•

I ~: I • I I

I ~ I i)~

~ ~ I I i·'

I ~ I i

~ ~ I ,. I ~ :l(

I ); ! it

Mendorong kolaborasi antara sektor swasta di Indonesia dan Belanda ~

antara lain pada sektor sampah, daur ulang, dan sektor manufaktur untuk ~I

mempromosikan dan menyebarkan inovasi, model bisnis, dan solusi I I ~ (' · ~

teknologi.

b. Kolaborasi Pengetahuan dan Akademik t

Mendorong kolaborasi antara universitas fokus ·pad a studi lingkungan I ,, hidup, teknik serta pengembangan bisnis untuk menyebarluaskan I t

I '1

I ~ I ~

~ ~ !

pengetah uan.

c. Transfer teknologi

• Pengendalian kontaminasi tanah dan air tanah yang berkelanjutan pada

tempat pembuangan sampah saat ini; i.

• Teknologi canggih untuk ekstraksi metana dan konversi ke gas (untuk ! ~-Tempat Pembuangan Akhir), pemisahan limbah, daur ulang, dan ~';

pengomposan.

• Penilaian solusi dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pulau-pulau

kecil dan daerah pedesaan

• Teknologi yang mendukung rencana aksi sampah laut, yang

~- I -· ~ l'· f.'•

· ~ . ~

~~L~- ~ .. -~-~~~~-~---~---~-=- ~---~--- ~--~- ~-~--~9~-~- ~---~---~~--~--~= .. ·~- =- -~~· ==~- =-=~-.. ~..J ~

diperkirakan akan dicanangkan pada tahun 2017.

,,_ ~ ~~ .... - _-..-...... .,.~ ..... ~'1-- - - . , , . ~--- ·<'. --~~...,__~ _, ~

d. T ata Kelola

• Dukungan dalam mengembangkan peta jalan menyeluruh untuk

pengelolaan sampah padat terpadu, fokus pada sampah perkotaan dan

industri, pada 2025 untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang

Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang

Nomor 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan

Hidup, dan mengembangkan ambisi yang saling terkait terhadap

peningkatan Penggunaan kembali, Pengurangan dan Daur Ulang,

dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dari sektor

informal.

• Analisis kebutuhan kapasitas daerah terkait fasilitas pengolahan

sampah yang difokuskan pada peningkatan pengumpulan dan

pemisahan sampah, mendorong daur ulang dan meminimalkan sampah

ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, berdasarkan sebaran

geografis, karakteristik lokal dan konsentrasi bahan tertentu.

• Pengembangan dan pelaksanaan peraturan untuk mendukung dan

meningkatkan komitmen pemangku kepentingan.

e. Pengembangan kapasitas

• Pengembangan pendekatan tata kelola melalui kebijakan koordinasi

dan koherensi termasuk pencegahan sampah.

• Dukungan kegiatan saat ini untuk pemetaan data dan basis data s·erta

pengembangan pemantauan.

• Pelatihan, pendidikan, dan Extended Producer Responsibility (EPR)

untuk program 3R.

• Manajemen sampah plastik laut

• Optimalisasi efisiensi sumber daya melalui program 3R untuk

memungkinkan circular economy yang rendah karbon

• Mempromosikan dan menerapkan EPR dengan menjalankan proyek

percontohan.

10

, ,_,

I I 4 I , I

L• I

,,( I

4

~ 4 i Il- l U:. I

~ I I ~ ~ !

I 4

· ~

i '

It I • I

·I I··' I

-·

.............. .. ............................. ·-- --- ............................................................................ . ..................... ]

2. Organisasi

a. Mitra

• Kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk program 3R dan

proyek percontohan untuk pengelolaan sampah plastik laut

• Sektor swasta untuk EPR

• Universitas dan pusat penelitian

b. Koordinasi

! ~; ! ~ I~;· I I ~ ~

I ~: I ~ I

i ~ I ~

I Para Penanda tangan MSP ini akan menunjuk Komite Pengarah untuk , , ~

Melaksanakan MSP dan Pengaturan Pelaksanaan (PP), yang bertanggung i ~»

jawab atas pelaksanaan proyek terutama melalui pengembangan rencana

kerja, pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan keputusan tentang

kemajuan dan hasil.

3. Pengembangan Rencana Kerja

Komite Pengarah (KP) MSP lebih lanjut masing-masing tema yang

!

! It

I ~ I ~~-

~ ~ II .. l jt.i

~X If

I tl diidentifikasi di atas dalam rencana kerja tahunan, meliputi tujuan, metodologi, ,

penanggung jawab, dan keuangan. Persetujuan rencana kerja, termasuk

alokasi anggaran dan sarana, wajib mendapatkan persetujuan KP.

4. Perencanaan Waktu

Setiap tahun mitra yang ditunjuk akan menyusun rencana kerja berdasarkan

I ~ I ~: ~ ~

I· l it

f1

~ I

masukan dari pemangku kepentingan dan menyampaikan kepada KP dalam ~

MSP untuk mendapat persetujuan. Rencana kerja ini memiliki jadwal untuk 1 I ~ :

menentukan capaian pekerjaan. Pada akhir setiap tahun, hasil yang disepakati

akan disampaikan kepada Komite Pengarah untuk mendapat persetujuan. ~ ~

5. Pengaturan Keuangan I ~: I ~\! Komite Pengarah akan bersama-sama dalam memutuskan pengaturan

keuangan yang timbul di dalamnya berdasarkan ketersediaan dana. I ~

11

·~-=

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND WATER MANAGEMENT OF

THE NETHERLANDS

ON

COOPERATION IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT, CIRCULAR

ECONOMY AND WATER QUALITY

PREAMBLE

The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia,

hereinafter referred to as KLHK, and the Ministry of Infrastructure and Water

Management of the Netherlands, hereinafter referred to as landW, and

collectively referred to as "the Signatories";

NOTING that a spirit of partnership and pragmatism is needed, to achieve the

UN Sustainable Development Goals, in line with its economic, social and

environmental challenges of the world at large and national priorities;

RECOGNIZING the need to cooperate in enhancing the sustainable

management and prevention of waste and creating more sustainable patterns of

consumption and production, in view of enabling the transition towards an

inclusive circular and low-carbon economy both in Indonesia and the

Netherlands;

1

AIMING at combining the bilateral cooperation in the fields of waste management

and circular economy with water quality within the framework of the responsibil ities

of KLHK;

RECOGNIZING that cooperation will be based on the principles of equity,

reciprocity and mutual benefit and be pursuant to the applicable laws and

regulations in their respective countries;

AIM to enter into collaborative arrangements for sharing knowledge, experience,

technical assistance and technologies on waste management, circular economy ,

and water quality within the scope of the responsib ilities of KLHK;

RECOGNIZING the Memorandum of Understanding between the Ministry of the

Environment and Forestry & the Ministry of Public Works and Housing of the

Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructure and the Environment of the

Netherlands concerning the Cooperation in the Field of Water signed in Gyeongju

in 2015;

SUPERSEDING the Memorandum of Understanding between the Ministry of

Environment and Forestry of the Republ ic of Indonesia and the Ministry of

Infrastructure and the Environment of the Netherlands on Cooperation in the Field

of Climate Change, Waste Management and Circular Economy signed in Jakarta

on 23 November 2016;

PURSUANT to the Signatories' respective laws, regulations and procedures;

HAVE DECIDED as follows:

ARTICLE I

OBJECTIVES

1. The objective of th is Memorandum of Understanding (hereinafter referred to

as "MoU") is to create a comprehensive co-operation on waste

management, ci rcular economy and water quality.

2

7 - " ')" -·-----·- ............ ............................... ....... """'" .......... ........ f-..

2. The main purpose of this MoU is to enhance the capacity of Indonesian

stakeholders:

a. to further enhance resource efficiency and the sustainable management

and prevention of produced waste by promoting and implementing the

principles of Reduce, Reuse, and Recycle (hereinafter referred to as "3R")

program, with a view to enabling a circular and low-carbon economy;

~

1-.o,,

~ ~ i .. .'·' ~ ~ I ~

b. to further improve the capability on monitoring and enforcing legislation on i ~· l I i i quality of the water in rivers, dams and lakes; '

! c. to further improve resource efficiency, and the water quality and prevention ! ! " of produced waste water by promoting and enforcing the principles of 1 ,

I , Reduce, Reuse, and Recycle.

ARTICLE II

AREAS OF COOPERATION

The Areas of Cooperation under this the MoU may include, but are not limited to:

1. Solid waste management;

2. Resource efficiency;

3. Water quality.

ARTICLE Ill

FORMS OF COOPERATION

I ' ~ ~ ! J ~I

I• I I ~ l ~ ~ ! w

i k· '· i f ' i

i ~

I I ~ :

I

' I ~ I ~) I

The Forms of Cooperation to implement activities as contained in ARTICLE II of / ;

this MoU, subject to mutual agreements by the Signatories, may include but 1 ~

are not limited to:

1. Exchange of experiences;

2. Exchange of experts/personnel;

3. Pilot projects;

3

""· _._

I t• I ~ ~~ I ~ ! ! i

i I ~ I ~: I ~ i ' i

I ~ __ j ~·

-·

4. Capacity building including internship, organization of meetings, symposia,

-i fY I ,, I I ~ conferences and workshops, carrying out training programs and access to . ~ I l\~ i if( educations programs;

5. Introduction/demonstration of innovative technologies and methodologies;

6. Evaluation of MoU Implementation;

7. Other forms of cooperation as jointly consented upon by the Signatories.

ARTICLE IV

FINANCIAL ARRANGEMENTS

The Signatories will refer that the cooperation set forth in ARTICLE II of this

MoU is specified within their own liabilities and financial capabilities. The

Signatories will jointly decide any financial arrangements arising therein subject

to the availability of funds.

ARTICLE V

IMPLEMENTATION

1. The focal point for the coordination, execution, monitoring and evaluation of the

implementation of this MoU are:

a. for the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia,

the Secretary General of the Ministry of Environment and Forestry;

b. for the Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherlands,

the Secretary General of the Ministry of Infrastructure and Water

Management.

I ~

1 ~x I ~ I

I w

~

2. Joint activities recognized within the areas of cooperation concerning solid I ~ waste management and resource efficiency are described in the annex of this 1 f):

'I ~ MoU and may be implemented through the development of specific

arrangements programs or projects between institutions and/or organizations

approved by of the Signatories. Such arrangements programs or projects

4 ~ ~

I ~ ·--·"· ·- ............. "' '!

should specify, inter-alia, the objectives, financial arrangement, work plan and

other details relating to specific undertaking of all participants involved.

3. Joint activities in the area of cooperation concerning water quality will be

further explored by Signatories.

4. The Signatories may include related authorities, academics and private sectors

representatives in relevant meetings as deemed appropriate by either

Signatory, amongst others to contribute in a temporary advisory capacity.

ARTICLE VI

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Any intellectual property brought by one Signatory for the implementation of

this MoU will remain the property of that Signatory, and upon its permission,

the other Signatory will be allowed to use such property for a non-commercial

purpose.

2. The ownership and utilization of any intellectual property resulting from

cooperation under this MoU will be jointly owned by the Signatories.

3. In the event the intellectual property rights are used by either Signatory and/or

an institution on behalf of the Signatory for commercial purposes, the other

Signatory will be entitled to obtain an equitable portion of royalties on which the

Signatories will mutually decide.

ARTICLE VII

DATA MANAGEMENT AND PUBLICATION

1. The Signatories are entitled to use data and information obtained. Such data

and information may be mutually exchanged between the Signatories.

2. The Signatory will not give and/or transfer any data and information obtained to

any third parties without the prior written consent from the other Signatory.

5

t I ~"

3. Each Signatory will disclose the contents of any publications due to be issued I ~ j [J\

based on the joint project and gain the written consent of the other Signatory i •

befme the document is published.

ARTICLE VIII

CONFIDENTIALITY

I}; I '\ 1-i'

I ~ :J( ,.

I 1. Each Signatory will observe confidentiality of documents, information, and j

other materials, which are clearly marked as confidential, resulting from and I supplied for any project activities conducted for the implementation of this I ~j MoU. [J:

~ 2. Neither Signatory will disclose confidential information received from the other I •I

: ~ : ~::~:::~. under this MoU, without the prior written consent of the other

1

~

I ., I ~ ~(

3. The Signatories agree that the provision of this Article will continue to be

binding between the Signatories notwithstanding the termination of this MoU.

4. The provision of this Article will not prejudice the prevailing laws and

regulations of the Signatories.

ARTICLE IX

LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

Any persons engaged in activities related to this MoU will respect political

~

I ~ I

I independence, sovereignty, and territorial integrity of the Signatories countries, j ~

and will avoid any activities inconsistent with the objectives of this MoU. I ~·

ARTICLE X

STATUS UNDER INTERNATIONAL LAW

This MoU does not create any rights or obligations under international law.

6 , ~

..... ..J ~

ARTICLE XI

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes that may arise between the Signatories relating to

any matters under this MoU will be settled amicably through consultation and

negotiation between the Signatories.

ARTICLE XII

AMENDMENT

This MoU may be reviewed and amended at any time by mutual written

consent of the Signatories. The Amendment will come into effect on such date

as will be determined by the Signatories.

ARTICLE XIII

ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION

1. This MoU will come into effect on the date of the signing. It will remain effective

for the duration of 4 (four) years and may be extended by the written consent of

the Signatories.

2. Either Signatory may terminate this MoU at any time by notifying the other

Signatory of its intention to terminate this MoU in writing through diplomatic

channels. Termination will be effective 6 (six) months after the date of such

notification.

3. Unless decided otherwise by the Signatories, the termination of this MoU will

not affect the validity and duration of any on-going arrangement activity and

contract made under the MoU until the completion of such arrangement activity

and contract.

4. This MoU shall supersede the Memorandum of Understanding between the

Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the

Ministry of Infrastructure and the Environment of the Netherlands on

Cooperation in the Field of Climate Change, Waste Management and Circular

Economy signed in Jakarta on 23 November 2016.

7

5. Where the provisions of the Memorandum of Understanding between the

Ministry of the Environment and Forestry & the Ministry of Public Works and

Housing of the Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructure and the

Environment of the Netherlands concerning the Cooperation in the Field of

Water signed in Gyeongju in 2015 govern similar provisions under the areas of

cooperation provided in this MoU, the Signatories hereby agree that this MoU

shall prevail with respect to the Signatories.

Signed in Jakarta on the gth of March in the year 2020, in duplicate, in the English

and Indonesian languages, all texts being equally authentic, in the event of any

divergence of interpretation, the English text will prevail.

FOR THE MINISTRY OF

ENVIRONMENT AND FORESTRY OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA

SITI NURBAYA

MINISTER

8

FOR THE MINISTRY OF

INFRASTRUCTURE AND WATER

MANAGEMENT OF

THE NETHERLANDS

CORA VAN NIEUWENHUIZEN

MINISTER

t i

I t I • I

I

~ ~ ~( I ~ :

i ;

~ I ,.· i :· ! i I

l ~·~ I t~ I

' !

·' .... ..... ....... .. ··--·-· -- I ~~

ANNEX I

OUTLINE OF WORK REGARDING COOPERATION

ON WASTE AND CIRCULAR ECONOMY

I I f' I ~

I ~ I • ! ~~ I ~~

Promotion of cooperation between Indonesia and The Netherlands in the f ield I ~ of waste management, waste prevention and resource efficiency, in view of

further enhancing the sustainable management of waste and resources and in

Indonesia and enabling a circular and low-carbon economy.

1. Areas of Cooperation

The Areas of Cooperation under this project may include, but are not limited

to:

a. Business collaboration;

Promoting collaboration between private sector organizations in

Indonesia and the Netherlands inter alia in the waste, recycling and

manufacturing sectors to promote and disseminate innovations, business

I

I ~

J: 1 r: I ~ i ~~ I ~ i f: i ~ ~: I ~, ,_ I

i ~-1

~

~I b. Knowledge and academic collaboration; ~1

Promoting collaboration between universities focused on environmental I ~

models and technological solutions.

studies, engineering and business development to disseminate I ~ 1 knowledge. · :y~

~ ~ c. Technology Transfer;

• Sustainable soil and ground water contamination control for existing

landfills.

• Advanced technologies for methane extraction and conversion to gas

(for landfills), waste separation , recycling and composting.

~ [..,

~ ~

• Assessment of solutions and systems that fit the needs of smaller i ~~ I ~~

islands and rural regions. • I • Technologies in support of the marine litter action plan, foreseen in 1 ~~

2017.

9

~ ~ I pi I ~ 1 rr ,~

--· -- ·-· ................... ... ................... .......... ..... ...... . ................ _____ , _____ ·-····--.. ··---------.-------·--· ....... . ................. ...... ....... --.. --... .-............................................. ....... ---· ......... __ , ~· .,_._ ·.•• .-.;: ':..0~ ••

d. Governance;

• Support in developing an overarching roadmap for integrated solid

waste management, focusing on municipal and industrial waste, by

2025 for the further implementation of Law No. 18/2008 on Solid Waste

Management and Law No. 3212009 on Environmental Protection and

Management, and developing the interrelated ambitions towards

increased Reuse, Reduce and Recycling, taking into account the

sustainable development of the informal sector.

• An analysis of regional capacity needs with regards to waste

treatment facilities focused on enhancing waste collection and

separation, stimulating recycling and minimizing waste to landfill, while

taking in account geographical dispersion, local characteristics and

specific material concentration.

• Development and implementation of regulations to support and advance

the commitment of stakeholders.

e. Capacity development;

• Development of governance approaches with regards to policy

coordination and coherency including waste prevention.

• Support current activities for data mapping and database and

monitoring development.

• Training, education, and Extended Producer Responsibility (EPR) Pilot

project for 3R program.

• Marine plastic debris management.

• Optimization of resource efficiency through 3R program to enable a

circular and low-carbon economy.

• Promoting and implementing EPR by executing pilot project.

10

. -.- -~- -- -~. ·..... - - ·"' - ""' ~ _,, - -- --- . , ..... . .................... -..... ............... __ ...... ... - ___ .. ......................... ......... - .. ..... - ........ ......................... _,_ .... _ ,_____ ·-- ................................ ........... - ---· .. .. .. .......... - 1'

:. 1,1 r-: 2. Organization

-~

·,~ . I·

4

:,~ I ~ I t I ~ I

I ~~ I

I

• ~·\

• i

• I~ t:,

l~~ I :~ I • I·

a. Partners

• Related Ministries and local government for 3R program and pilot ll . projects for marine plastic debris management I ~~

• Private sector for EPR. ,~

• Universities and research center.

b. Coordination

The Signatories to this MoU w iII designate a Steering Committee to

Implement the MoU and Implementation Arrangement (lA), which is 1

responsible for the execution of the project primarily through developing

work plan, monitoring and evaluation, coordination and decisions on

. progress and results.

3. Development of the Work Plan

The Steering Committee of the MoU will further specify each of the themes

il. . ~·

identified above in an annual work plan, containing objective, methodology, It

focal point and financial means. Approval of the work plan, including the 1 ~~ h(

allocation of budget and means, is subject to approval by the Steering ~

Committee.

4. Time Planning

Each year the designated partners will draft a work plan based on the

input of the stakeholders and present it for approval to the Steering

Committee of the MoU. This work plan holds a time schedule and defines the

milestones for the work. At the end of each year the agreed deliverables will be

presented to the Steering Committee for approval.

5. Financial Arrangements ~· I I"

I ~ The Steering Committee will jointly decide any financial arrangements arising I" I'

therein subject to the availability of funds .