STUDI PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT Dl DESA

ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRTA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Saiah Satu Syarat Untuk MemperolehSebutan Sarjana Sains Terapan

Oleh :

HERU TRI WIBOWONIM. 02111952/P

BADAN PERTANAHAN NASIONALSEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2007

INTISARI

Pewarisan merupakan masalah yang sangat krusial dalamkehidupan masyarakat. Adakalanya terjadi permasalahan dalampelaksanaan pewarisan tersebut. Dalam pelaksanaan pewarisan yangdidasarkan pada Hukum Adat secara perlahan mula? ditinggalkan olehsebagian masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengaruh perkembanganzaman yang semakin modern dan tuntutan kebutuhan hidup masyarakatyang semakin meningkat terutama tanah. Berdasarkan hal tersebut, makapenulis merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah pelaksanaanpewarisan adat tanah di Desa Argomulyo masih dilaksanakan,permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan pewarisan adat tanahdi Desa Argomulyo dan apakah tanah tersebut didaftarkan ke KantorPertanahan setelah terjadinya pewarisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pewarisanadat tanah di Desa Argomulyo, untuk mengetahui permasalahan yangtimbul dalam pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo danuntuk mengetahui kepedulian masyarakat teihadap pandaftaran tanahsetelah terjadinya pewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalampenelitian ini adalah masyarakat Desa Argomulyo yang menerima warisanpada tahun 1999-2005 dengan jumlah 152 kejadian. Teknik pengambilansampelnya dengan cara purposife sampling atau sampel bertujuan,dengan jumlah sampel sebanyak 15.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pewarisan adattanah di Desa Argomulyo masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakathingga saat ini, sedangkan sebagian lagi melaksanakan pewarisandengan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Permasalahan yang timbuldalam pelaksanaan pewarisan tersebut adalah karena tidak semua ahliwaris d ajak bermusyawarah dalam pembagian warisnya dan adanya ahliwaris yang tidak diketahui keberadaanya, sehingga mengalami kesulitandalam pembagian warisnya. Setelah terjadinya pewarisan. tanah tersebuttidak semuanya langsung didaftarkan ke Kantor Pertanahan karena. tidakpunya biaya untuk mensertipikatkan tanahnya dan ada yang merasamensertipikatkan tanah adalah mahal. Kesimpulan dari penelitian iniadalah. bahwa pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa Argomulyomasih dilaksanakan. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaanpewarisan adat tanah adalah karena tidak adanya kata sepakat dari paraahli waris. Setelah terjadinya pewarisan, tanah tersebut tidak semuanyalangsung didaftarkan ke Kantor Pertanahan.

Vll

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN n

HALAMAN MOTO ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

INTISARI vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Pembatasan Masalah 4

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 6

A. Tinjauan Pustaka 6

1. Peraturan yang terkait dengan pewarisan 6

2. Beberapa pengertian dan istilah dalam hukum waris 9

B. Kerangka Pemikiran 26

C. Anggapan Dasar 31

D. Batasan Operasional 31

Vlll

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Metode yang digunakan 34

B. Lokasi Penelitian 35

C. Populasi dan Sampel 35

D. Jenis dan Sumber Data 36

E. Teknik Pengumpulan Data 38

F. Teknik Analisa Data 39

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 41

A. Letak Geografis 41

B. Jenis Hak 42

C. Penggunaan Tanah 43

D. Demografi 44

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 48

A. Pelaksanaan Pewarisan 48

B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Pewarisan 56

C. Kepedulian Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah Setelah

Terjadinya Pewarisan 59

BABVIPENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran ...72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar, kaya akan

adat istiadat, ragam budaya dan juga alamnya. Dalam bidang

budaya dan adat istiadat masing-masing daerah memiliki ciri

dan corak yang berbeda. Adat istiadat tersebut hidup dan

berkembang dalam masyarakat adat setempat yang di

junjung tinggi keberadaannya. Aturan dan tata cara yang di

pergunakan tersebut biasa disebut hukum adat.

Hukum adat tersebut diakui keberadaannya dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam Pasal 5. Dalam

hukum adat tersebut saiah satunya adalah mengatur tentang

masalah waris. Pewarisan merupakan peristiwa hukum

sebagai akibat meninggalnya seseorang. Tatacara dan

ketentuan tentang waris masing-masing daerah memiliki

perbedaan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pewarisan

dalam hukum adat didasarkan pada garis keturunan yang

dianut oleh masyarkat adat setempat. Dalam pelaksanaannya

dibedakan atas sistem patrilenial, matrilineal dan parental.

Dalam pelaksanaannya pewarisan dibedakan

menjadi dua yaitu pewarisan terhadap benda bergerak dan

benda tidak bergerak. Pewarisan terhadap benda bergerak

dapat berupa perhiasan, mobil, uang dan lain-lainnya,

sedangkan pewarisan terhadap benda tidak bergerak (tetap)

dapat berupa tanah dan rumah.

Di negara Indonesia pelaksanaan pewarisan terbagi

dalam beberapa ketentuan, yaitu pewarisan yang didasarkan

pada Hukum Islam, Hukum Perdata (BW) dan Hukum Adat.

Dari ketiga pelaksanaan pewarisan tersebut masyarakat

Indonesia banyak menggunakan Hukum Adat.

Dalam pelaksanaannya, pewarisan harus memenuhi

unsur-unsur pewarisan. Unsur-unsur tersebut adalah adanya

pewaris, harta peninggalan dan adanya ahli waris. Jika saiah

satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi

pewarisan.

Sistem pewarisan adat pada saat ini secara perlahan

mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, karena

pengaruh perkembangan zaman yang semakin modern dan

tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin

meningkat terutama tanah. Hal ini menyebabkan adanya

perubahan kebiasaan dan pola pikir dalam masyarakat.

Masyarakat sekarang gaya hidupnya lebih cenderung

individualis dan lebih bersifat kapitalis. Dengan sifat yang

seperti itu, menyebabkan norma-norma kebersamaan dan

kekeluargaan mulai ditinggalkan sehingga menyebabkan

semakin lemahnya hukum adat yang ada di masyarakat.

Masyarakat sekarang lebih cenderung untuk mencari

keuntungan pribadi semata, tanpa mempertirnbangkan

norma-norma kebersamaan dan kekeluargaan. Saiah satunya

adalah tentang pembagian waris, yang tidak jarang timbul

berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan tersebut terjadi karena semakin

meningkatnya jumlah penduduk sementara tanah yang

tersedia relatif tetap, sehingga menyebabkan penguasaan

dan pemilikan tanah yang relatif sempit. Penguasaan dan

pemilikan tanah yang relatif sempit sementara proses

pewarisan terus berlangsung, memudahkan timbulnya

berbagai permasalahan daiam pelaksanaan pewarisan.

Dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut

diperlukan adanya kepastian hukum terhadap tanah yang

mereka kuasai. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap

tanah tersebut perlu dilakukan pendaftaran tanah setelah

terjadinya pewarisan. Pendaftaran peralihan hak yang

disebabkan karena pewarisan diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 42.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa

Argomulyo, dengan pertimbangan di daerah tersebut banyak

terjadi proses pembagian waris. Dalam pelaksanaan

pembagian waris tersebut ada beberapa yang bermasalah.

Dengan melihat uraian latar belakang tersebut di atas, maka

dalam penulisan skripsi ini judul yang penulis ajukan adalah "

STUDI PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT Dl DESA

ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN

BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keadaan yang telah di uraikan di atas,

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa

Argomulyo masih dilaksanakan ?

2. Permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan

pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo?

3. Apakah tanah tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan

setelah terjadinya pewarisan ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luas dan kompleknya ruang lingkup

hukum waris, sementara kemampuan dan pengetahuan

penulis yang terbatas, maka dalam penelitian ini penulis

hanya akan membahas masalah pewarisan tanah,

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian

waris dan pendaftaran tanah setelah terjadinya pewarisan.

Dalam Penelitian ini yang akan kami teliti adalah pewarisan

tanah yang terjadi dari tahun 1999 -2005 di Desa Argomulyo

Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan judul yang telah penulis kemukakan

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui:

a. pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo;

b. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo;

c. kepedulian masyarakat terhadap pendaftaran tanah

setelah terjadinya pewarisan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

a. informasi kepada pemerintah dalam rangka perumusan

kebijakan pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan

Nasional tentang pendaftaran tanah yang berasal dari

waris;

b. kontribusi bagi pengembangan kajian yang berkaitan

dengan hukum waris dalam Hukum Tanah Nasional.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo hingga

saat ini masih dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari

pelaksanaan pembagian waris yang berlangsung di Desa

Argomulyo yaitu yang menggunakan Hukum Adat berjumlah 8

kejadian pewarisan. Adapun alasan mereka masih menggunakan

Hukum Adat adalah karena sudah merupakan tradisi secara turun

temurun dan masyarakat lebih paham dan mengerti apabila

menggunakan Hukum Adat, dari pada sistem hukum yang lain.

2. Permasalahan yang terjadi dalam peiaksanaan pembagian waris

adalah karena tidak adanya kesepakatan dari para ahli waris. Hal

ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembagian waris tidak

melibatkan semua ahli waris, sehingga ahli waris yang lain

merasa di rugikan. Upaya penyeiesaian permasalahan

pembagian waris tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara,

diantaranya adalah dengan melakukan musyawarah keluarga

70

71

diantara para ahli waris. Apabila dalam musyawarah keluarga

tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka permasalahan

tersebut diselesaikan dengan meminta bantuan perangkat desa.

Perangkat desa di sini beifungsi sebagai penengah dalam

penyeiesaian pembagian waris tersebut.

3. Setelah terjadinya pembagian waris, tanah-tanah tersebut tidak

semuanya langsung didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Adapun

jumlah yang didaftarkan berdasarkan data dari responden adalah

12 kejadian waris dan yang tidak di daftarkan adalah berjumlah 3

kejadian, yang berarti masih banyak masyarakat yang peduli

untuk mendaftarkan tanahnya. Alasan mereka tidak langsung

mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan adalah karena

tidak adanya biaya untuk mendaftarkan tanahnya dan mereka

beranggapan bahwa biaya untuk mensertipikatkan tanah adalah

mahal. Alasan bagi mereka yang mendaftarkan tanahnya ke

Kantor Pertanahan adalah karena untuk memperoleh kepastian

hukum hak atas tanahnya dan untuk memudahkan dalam

meminjam uang di bank.

72

B. Saran

1. Bahwa dalam pelaksanaan pembagian waris dengan

menggunakan hukum waris apapun, hams tetap dihormati karena

merupakan keyakinan dan kesepakatan dari masing-masing ahli

waris.

2. Untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pembagian

waris, hendaknya lebih mengedepankan musyawarah untuk

mencapai mufakat dari para ahli waris.

3. Periunya diadakan pendaftaran tanah secara gratis bagi

masyarakat yang kurang mampu dalam rangka untuk percepatan

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto.Suharsimi (1998). Prosedm Penelitian Suatupendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.

Hadikusuma,Hilman(1990). Hukum Waris Adat. Cipta AdityaBakti. Bandung.

Hadikusuma, Hilman (1991). Hukum Waris Indonesia menurutPerundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam.Cipta Aditya Bakti Bandung

Harsono, Boedi (2003). Hukum Agraria Indonesia, SeiarahPembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan

Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.

Moleong, J. Lexy (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. RemajaRosdakarya. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir (1994). Hukum Harta Kekayaan. CitraAditya Bakti .Bandung.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R (1996). Kitab Undang-UndangHukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta

Sudiyat, Iman (2000). Asas-Asas Hukum Adat Bekal Penqantar.Liberty, Yogyakarta.

Sumarjono, Maria S.W. (1996) Pedoman Pembuatan UsulanPenelitian Sebuah Panduan Dasar. Gramedia PustakaUtama. Jakarta.

Suparman, Eman (1995). Intisari Hukum Waris Indonesia.Mandar Maju. Bandung.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, TentangPendaftaran Tanah.

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor295.4/0600 .2003. Pedoman Penulisan Proposal

Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi PertanahanNasional.