Aktualisasi Final Irwantoro

8/15/2019 Aktualisasi Final Irwantoro

1/42

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 38 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri

Sipil adalah membentuk Pegawai yang mampu melaksanakan tugas dan perannya

sebagai pelayan masyarakat. Kompetensi yang dibangun dalam Diklat Prajabatan

CPNS adalah kompetensi PNS/ASN sebagai pelayan masyarakat yang profesional,

yang diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar.Untuk mencapai kompetensi PNS/ASN yang profesional, peserta Diklat

Prajabatan CPNS Golongan III dibekali dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan

dalam menjalankan tugas jabatan Profesi PNS/ASN secara profesional sebagai

pelayan masyarakat yang meliputi : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Kelima nilai-nilai dasar ini untuk selanjutnya

diakronimkan dengan ANEKA.

Keberhasilan pembekalan nilai-nilai dasar profesi PNS/ASN pada Diklat

Prajabatan ini bukan hanya diukur melalui pemahaman kelima dasar profesi itu,

tetapi juga diukur dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dalam

konteks pekerjaan di tempat kerja atau di instansi yang ditunjuk sebagai tempat

kerja peserta. Tahap aktualisasi nilai-nilai dasar PNS/ASN adalah merupakan

komponen utama pelaksanaan diklat prajabatan.

Pemahaman yang lengkap tentang kelima nilai dasar profesi PNS/ASN

tersebut akan menjadi modal yang sangat berarti dalam pengaktualisasiannya.

Pemahaman tersebut akan diproses dalam suatu rangkaian kegiatan aktualisasi,

Mengaktualisasikan hasil rancangan di tempat kerja, melaporkan hasil aktualisasi

dalam seminar dan membuat rencana aksi penyempurnaan aktualisasi.

Pengaktualisasian nilai-nilai dasar profesi PNS/ASN tersebut sebagai

internalisasi materi yang diterima selama mengikuti Diklat Prajabatan harus memiliki

keterkaitan yang kuat antara materi yang diberikan selama pembelajaran dengan

implementasi nilai-nilai dasar profesi PNS/ASN yang akan dibuat/direncanakan,

harus memiliki nilai strategis yang tinggi terutama dalam mengimplementasikan


2/42

2

rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta pada lingkup unit

kerjanya.

1.2 Tujuan Aktualisasi

Pelaksanaan Diklat Prejabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Golongan III Tahun 2015 bertujuan untuk

membentuk Pegawai Negeri Sipil yang mampu melaksanakan tugas dan perannya

sebagai pelayan masyarakat, yang diindikasikan dengan kemampuan yang dapat :

1. Mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya.

2. Mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas

jabatannnya.

3. Menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

4. Berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan

5. Mampu untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan

korupsi di lingkungan instansinya

Disamping memiliki kemampuan mengaktualisasikan lima dasar di atas, peserta

Diklat Prajabatan CPNS Golongan III, diharapkan juga memiliki kemampuan

menganalisis dampak apabila kelima nilai dasar tersebut tidak diaplikasikan.

1.3. Ruang Lingkup

Diklat prajabatan Calon Pegawai Negri Sipil pada saat ini lebih ditekankan

pada pengembangan karakter khususnya bagaimana peserta tersebut dibekali

kemampuan untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari Korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta kemampuan akan kesadaran NKRI sebagai harga mati bagi

aparatur sipil negara.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan pola baru ini dilaksanakan secara 2

(dua) tahap yaitu on campus dan off campus. On campus yaitu Pembelajaran yang

dilakukan di dalam kelas dengan mempelajari nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme,

Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang disingkat ANEKA. Off campus

yaitu kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja untuk mengimplementasikan nilai-

nilai ANEKA berdasarkan rancangan aktualisasi yang sudah dibuat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ANEKA tersebut akan diaktualisasikan di

tempat penulis magang yaitu di SubDirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan


3/42

3

Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam jangka

waktu mulai tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015.

Ruang lingkup Aktualisasi ini dibatasi pada kegiatan pengumpulan data-data

Kasiba, Lisiba dan PSU yang semua yang terkait didalamnya, untuk kemudian

diintegrasi kedalam Format Digital dan di tampilkan dalam software pemetaan

ArcGIS 10.1.


4/42

4

BAB II

GAMBARAN KEADAAN

II.1. GAMBARAN UMUM

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia (disingkat Kemenpupera RI) adalah kementerian dalam

Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan

perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah"

(1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-

2004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin

oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak

tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum

dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi (Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat) :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan

perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaanperumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum,

sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta

persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;

2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;


5/42

5

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;

6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan

pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan

8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat; dan

9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

II.2. VISI DAN MISI ORGANISASI

Dalam struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, membawahi beberapa eselon 1 yaitu :

1. Sekretariat Jenderal;

2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

3. Direktorat Jenderal Bina Marga;

4. Direktorat Jenderal Cipta Karya;

5. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;

6. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;

7. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;

8. Inspektorat Jenderal;

9. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;10. Badan Penelitian dan Pengembangan;

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

12. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;

13. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;

14. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;

15. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan

16. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di struktur organisasi sebagai berikut:


6/42

6

G a m b a r 1 .

S t r u k t u r O r g a n i s a s i K e m e

n t e r i a n P e k e r j a a n U m u m d

a n P e r u m a h a n R a k y a t


7/42

7

G a m b a

r 2 . S t r u k t u r O r g a n i s a s i D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e n y e d i a a n P e r u m a h a n


8/42

8

G a m b a r

3 . S t r u k t u r O r g a n i s a s i D i r

e k t o r a t R u m a h U m u m d a n

K o m e r s i a l


9/42

9

II.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaran penyediaan perumahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum,

rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan

rendah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan

penyediaan perumahan;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

penyelenggaraan penyediaan perumahan;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan


f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan


g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;

dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Rumah Umum dan Komersial mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan teknik dan evaluasi, penyusunan standar dan

pedoman, bantuan rumah umum, fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang

dan fasilitasi penyediaan tanah bagi perumahanDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Rumah

Umum dan Komersial menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknik, data, evaluasi, dan pelaporan di bidang

penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;

b. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang

penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraanpenyediaan rumah umum dan komersial;


10/42

10

d. pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan

rumah umum;

e. fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan

penyediaan rumah umum dan komersial;

f. fasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan; dan pelaksanaan tata usaha

Direktorat.

Direktorat Rumah Umum dan Komersial terdiri atas:

a. Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi;

b. Subdirektorat Standar dan Pedoman;

c. Subdirektorat Bantuan Rumah Umum;

d. Subdirektorat Fasilitasi Hunian Berimbang;

e. Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan; dan

f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan mempunyai

tugas melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan

perumahan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan

Lahan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah I,

yaitu meliputi Pulau Jawa dan Sumatera.

b. fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah II,

meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Kalimantan

Sulawesi, Maluku dan Papua.


11/42

11

BAB III

SEKILAS TENTANG KASIBA, LISIBA

DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)

III.1. KASIBA DAN LISIBA

Definisi

Kasiba (Kawasan Siap Bangun) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah

dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang

terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya

dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer

dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan memenuhi persyaratan

pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Rencana Tata Ruang Lingkungannya ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Lisiba (Lingkungan Siap Bangun) adalah sebidang tanah yang merupakan

bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana

lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk

membangun kaveling tanah matang. Selain itu, terdapat pula Lingkungan Siap

Bangun yang Berdiri Sendiri, selanjutnya disebut Lisiba yang Berdiri Sendiri, adalah

Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan

perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-

fungsi lain.

Dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan bagi setiap

keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari

pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu,

terarah, berencana, dan berkesinambungan.


12/42

12

Dalam 20 tahun terakhir ini, pembangunan perumahan di Indonesia cukup

pesat perkembangannya. Namun demikian hasil pembangunan tersebut belum

mampu memenuhi kebutuhan rumah yang memang sangat besar (data Bappenas

menyebut backlog rumah pada 2014 sebanyak 13,5 juta unit) dan belum mampu

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR). Adanya KETIDAK SEIMBANGAN antara kebutuhan dan pasokan

serta harga yang tidak terjangkau oleh MBR itu menjadi salah satu faktor yang

mendorong sebagian masyarakat mengisi lahan-lahan kosong yang bukan milik

mereka dan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk membangun rumah.

Pembiaran itu menyebabkan kekumuhan kota meningkat, perkembangan kota

kedaerah pinggiran menjadi tidak terkendali, dan penyediaan infrastruktur menjadi

tidak efisien. Pembangunan perumahan yang tidak terpadu dan terintegrasi dengan

infrastruktur kota juga menimbulkan permasalahan seperti pelayanan infrastruktur

tidak optimal, banjir, kemacetan, sanitasi buruk, dan harga tanah yang tak terkendali.

Karena itu, perlu strategi atau pendekatan pembangunan perumahan yang

mampu mengurangi berbagai permasalahan tersebut. Salah satu pendekatan yang

dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat, seperti tercantum dalam UU No 4/1992

tentang Perumahan dan Permukiman, adalah pengembangan permukiman berbasis

kawasan. Pendekatan kawasan ini dibagi dua, yakni pengembangan permukiman

skala besar melalui pola pembangunan kasiba (kawasan siap bangun) dan

pengembangan permukiman berdasarkan pola lisiba BS (lingkungan siap bangun

berdiri sendiri). Secara teknis kasiba dan lisiba akan menampung rumah dalam

jumlah yang besar. Kasiba mampu memuat sekitar 3.000 -10.000 unit, lisiba berkisar

1.000 -3.000 unit dan lisiba BS 1.000 - 2.000 unit.

Tujuan

Tujuan di buatnya Kasiba dan Lisiba adalah ;

1. Kasiba/Lisiba adalah alat untuk pengembangan ekonomi lokal dan alat bagi

perkembangan kota.

2. Kasiba/Lisiba adalah alat bagi penyediaan prasarana dan sarana yang

memenuhi pembakuan pelayanan serta sesuai dengan rencana tata ruang

wilayah.


13/42

13

3. Kasiba/Lisiba alat untuk penyediaan kavling tanah matang beserta rumah

dengan pola hunian yang berimbang, terencana dan terjangkau bagi seluruh

lapisan masyarakat.

4. Kasiba/Lisiba adalah alat untuk pengendali harga tanah.

Gambar 4. Skema Kasiba dan Lisiba


14/42

14

Gambar 5. Sebaran Lokasi Kasiba dalam Peta


15/42

15

Tabel 1. Sebaran Lokasi Kasiba

No Propinsi Kab/Kota Lokasi TahunPemb.

1 Pekanbaru 1 Kota Pekanbaru Kec. Tampan 2007

2 Kec. Kulim 20082 Jambi 3 Kota Jambi 2008

4 Kab. Sarolangun Gng Kembang 2007

3 Babel 5 Kota PangkalPinang

Gerunggang 2008

4 Sumsel 6 Kota Palembang Talang Kelapa 2005-2008

5 7 Kab. OKI Kayu Agung 2006

6 Banten 8 Kab. lebak Maja 2009

9 Cisauk Suradita 2007

7 Jawa Barat 10 Depok 2009

11 Kab. Bogor Kebonpedes

12 Bekasi Cikarang 2009

13 Kab. Bandung Cileunyi 2007

8 Jawa tengah 14 Kab. Pekalongan Pekalongan 2009

15 Kota Semarang Kws Sango 2008

16 Kab.Karanganyar

Jeruk Sawit 2007

17 Kab. Rembang Tireman 2007

9 DIY 18 Kab. Bantul Bantul Kota Mandiri 2008

10 Jawa Timur 19 Kab Gresik Driyorejo 2008

20 Kab. Malang Kec. Kepanjen 2007

11 NTB 21 Kab. Bima Panda 200712 Kalsel 22 Kota

BanjarmasinKec. Alalak Utara 2006-2008

13 Kaltim 23 Kota Balikpapan Batuampar 2008

24 Kab. Bontang Sekambing 2006

25 Bontang Lestari 2007

26 Kota Samarinda Pulauatas 2007

27 Kota Tarakan Juata 2007

14 Sulsel 28 Kab. Parepare Lompoe 2006-2007

29 Kab. Enrekang 2008

30 Kab. Pinrang Matirobulu 200715 Sulteng 31 Kota Kendari Baruga 2007

32 Kab. Buton Lapodi 2006

16 Gorontalo 33 Kota Gorontalo 2006

Dikarenakan waktu yang disediakan hanya 10 hari kerja, maka untuk

Rancangan Aktualisasi, penulis membatasi studi kasus hanya Kasiba dan

Lisiba untuk daerah Driyorejo, Kabupaten Gresik , Propinsi Jawa tengah.


16/42


17/42

17

Geographic Information System dapat diakses, ditransfer,

ditransformasikan, diproses dan ditampilkan dengan menggunakan berbagai

macam program aplikasi perangkat lunak (software). Dalam suatu industri

komersial ditawarkan oleh perusahaan seperti : Autodesk, Bentley Systems,

ESRI, Intergraph, Manifold System, MapInfo dan Smallworld yang paling

mendominasi

GIS adalah sebuah aplikasi dinamis, dan akan terus berkembang. Peta

yang dibuat pada aplikasi ini tidak hanya akan berhenti dan terbatas untuk

keperluan saat dibuatnya saja. Dengan mudahnya kita bisa melakukan

peremajaan terhadap informasi yang terkait pada peta tersebut, dan secara

otomatis peta tersebut akan segera menunjukkan akan adanya perubahan

informasi tadi. Semuanya itu dapat Anda kerjakan dalam waktu singkat,

tanpa perlu belajar secara khusus

GIS berbeda dengan sistem informasi pada umumnya dan membuatnya

berharga bagi perusahaan milik masyarakat atau perseorangan untuk

memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa, membuat peramalan

kejadian, dan perencanaan strategis lainnya. GIS adalah sebuah teknologi

yang mampu merubah besar-besaran tentang bagaimana sebuah aktivitas

bisnis diselenggarakan. Teknologi GIS memungkinkan Anda untuk melihat

informasi bisnis kita secara keseluruhan dengan cara pandang baru, melalui

basis pemetaan, dan menemukan hubungan yang selama ini sama sekali

tidak terungkap.

GIS memungkinkan kita untuk membuat tampilan peta serta

menggunakannya untuk keperluan presentasi dengan menunjuk dan meng-

klik-nya. GIS memungkinkan kita untuk menggambarkan dan menganalisa

informasi dengan cara pandang baru, mengungkap semua keterkaitan yang

selama ini tersembunyi, pola, dan kecenderungannya.

Keuntungan utama alat dari SIG adalah memberi kemungkinan untuk

mengindentifikasi hubungan spasial diantara feature data geografis dalam

bentuk peta. SIG tidak hanya sekedar menyimpan peta menurut pengertian

konvensional yang ada dan SIG tidak pula sekedar menyimpan citra atau

pandangan dari area geografi tertentu. Akan tetapi, SIG dapat menyimpan

data menurut kebutuhan yang diinginkan dan menggambarkan kembali

sesuai dengan tujuan tertentu. SIG menghubungkan data spasial dengan


18/42

18

informasi geografi tentang feature tertentu pada peta. Informasi ini disimpan

sebagai atribut atau karakteristik dari feature yang disajikan secara grafik.


19/42

19

BAB IV

RANCANGAN DAN CAPAIAN AKTUALISASI

IV.1. RANCANGAN AKTUALISASI

Dalam Diklat Prajabatan, terdapat 5 (lima) nilai dasar profesi PNS yang

disingkat dengan ANEKA, yaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang harus ditanamkan dan diterapkan

oleh setiap PNS.

IV.1.1. Nilai ANEKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi

untuk memenuhi pertanggungjawabannya yang telah menjadi amanahnya.

Amanah dari seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik

berupa mengambil pilihan yang tepat dan benar, menghindari dan mencegah

politik praktis, serta konsisten dan dapat diandalkan.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam akuntabilitas yaitu:

a) transparansi

b) integritas

c) tanggung jawab

d) keadilan

e) kejelasan

f) konsistensi

g) netralitas

h) kejujuran

Nasionalisme

Nasionalisme adalah cara pandang mengenai rasa cinta yang wajar

terhadap bangsa dan negara serta sekaligus menghormati bangsa lain. PNS

harus memiliki nilai nasionalisme yang kuat dalam melaksanakan fungsi dan


20/42

20

tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu

bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Nilai-nilai dasar nasionalisme yaitu :

a) ASN sebagai pelaksana kebijakan,

b) ASN sebagai pelayan publik, dan

c) ASN sebagai perekat serta pemersatu bangsa, selain itu juga tercermin

dalam pancasila.

Etika Publik

Etika publik adalah refleksi kritis mengenai standar/norma yang

menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk

mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab

pelayanan publik.

Nilai-nilai dasar dalam etika publik yaitu:

a) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara pancasila

b) Setia dan mempertahankan undang-undang dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945

c) Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak

d) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian

e) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif

f) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur

g) Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik

h) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program

pemerintah

i) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,

akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun

j) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi

k) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama

l) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai

m) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan

n) Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai

perangkat sistem karir.


21/42

21

Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah pelaksanaan fungsi pelayanan publik yang

berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan mutu. Instansi tempat PNS bekerja

sangat perlu untuk menetapkan perencanaan mutu, termasuk didalamnya

adalah menyusun standar mutu yang akan menjadi pedoman dalam proses

implementasi hingga sampai pada pengawasan dan perbaikan mutu.

Komitmen mutu menekankan pada 4 nilai dasar yaitu:

a) Efektivitas

Richard L. Draft dalam Tita Maria Kanita (2010:8) mendifinisikan

efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai

tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan.

b) Efisiensi

Richard L. Draft dalam Tita Maria Kanita (2010:8) mendifinisikan efisiensi

organisasi adalah jumlah sumberdaya yang digunakan untuk mencapai

tujuan organisasional efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumberdaya

yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa.

c) Inovasi

Richard L Draft dalam Tita Maria Kanita (2011:56) menyatakan bahwa

inovasi terhadap barang/jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi

beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, perubahan

teknologi, dan perubahan persaingan.

d) Kualitas/Mutu

Menjaga mutu merupakan mempertahankan atau memastikan bahwa

kualitas dari output sudah baik.

Anti Korupsi

Anti korupsi merupakan nilai dasar yang menunjukkan segala tindakan

atau upaya yang dilakukan untuk mencegah, melawan dan memberantas

tindak kejahatan yang menguntungkan dirinya sendiri serta merugikan negara

dan masyarakat. Kesadaran anti korupsi dibangun melalui pendekatan

spiritual yang dikaitkan dengan tanggung jawab manusia dalam membawa

amanah.


22/42

22

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Anti Korupsi adalah:

a) jujur

b) peduli

c) mandiri

d) disiplin

e) tanggung jawab

f) kerja keras

g) sederhana

h) berani

i) adil

IV.1.2. Jadwal Aktualisasi

Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi Penulis selama di di

SubDirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan, Direktorat Rumah

Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan :

Tabel 2. Jadwal Aktualisasi Penulis

IV.2. CAPAIAN AKTUALISASI

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 221 Monitoring Lokasi Kasiba dan Lisiba

2 Inventarisasi data dan Dokumen Kasiba dan Lisiba

3 Klasifikasi Kasiba dan Lisiba

4 Merubah data dan dokumen hardcopy menjadi softcopy

5 Integrasi Lokasi Kasiba & Lisiba kedalam Format Geografis Peta Digital

6 Mengumpulkan Peta tematik pendukung

7 Analisis mengenai Kasiba dan Lisiba

8 Bimbingan dengan Mentor

9 Bimbingan dengan coach

10 Pembuatan Laporan Aktualisasi

Keterangan :

= Hari Libur

= Rencana Kegiatan Aktualisasi

Uraian KegiatanNoTanggal (Bulan Desember 2015)


23/42

23

IV.1.3. Rancangan

Berdasarkan ke lima nilai dasar ANEKA, maka penulis membuat

rangcangan aktualisasi ANEKA dalam pekerjaan , adapun rancangan kegiatan

yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN URAIAN KEGIATANKONTRIBUSI THD

PECAPAIAN VISI MISI

KONTRIBUSI TERHADAP

PENGUATAN NILAI ORG

Akuntabilitas

Monitoring dilakukan secara transparan dalam proses

pengambilan data, kevalidan datanya bisa

dipertanggung jawabkan serta sikap konsisten dan jelas

kepada pihak yang memberi keterangan dan memberi

tugas.

Etika Publik

Nilai dasar etika publik yang diterapkan dari kegiatan ini

adalah menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam

masyarakat dan menghargai dan mengikuti norma dan

kearifan lokal dalam pencarian data dan informasi yang

diperlukan

Anti Korupsi

Nilai dasar Anti korupsi yang diterapkan adalah

kejujuran dalam pengumpulan data, tidak melebihkan

atau mengurangkan anggaran dan waktu, tanggung

jawab dan kepemimpinan dalam melakukan monitoring

di lapangan.

OUTPUT

Monitoring

Lokasi Kasiba

dan Lisiba

1

Monitoring Lokasi Kasiba dan

Lisiba, mengumpulkan data

tentang lokasi, status,

pemilikan dan informasi

visual lainnya.

Kegiatan monitoring

Lokasi Tanah dapat

memperkuat Nilai

Organisasi PUPR dari segi

kejujuran, transparansi

dan bertindak tepat

dalam pengumpulan data

Monitoring Lokasi Tanah

dapat mendukung

pencapaian visi misi dari

segi fungsi manajemen

perencanaan yg terpadu

dan pelaksanaan yang

tepat


PECAPAIAN VISI MISI

KONTRIBUSI TERHADAP

PENGUATAN NILAI ORG

Akuntabilitas

Inventarisasi dilakukan dengan integritas yang tinggidan rasa tanggung jawab akan ke validan data, tidak

mengurangi, menambahkan atau mengubah data demi

kepentingan seseorang atau golongan

Komitmen Mutu

Nilai dasar komitmen mutu yang diterapkan dari proses

inventarisasi ini adalah efektif dan efisiensi dalam

pelaksanaannya dan menjaga kualitas dan ke originalan

datanya

Anti Korupsi

Proses inventarisasinya di lakukan dengan jujur dan

tidak membenturkan kepada kepentingan tertentu

2

Inventarisasi

data dan

Dokumen

Kasiba dan

Lisiba

OUTPUT

Pengumpulan data dan

dokumen Kasiba dan Lisiba

dan mengkonversikan dalam

bentuk digital

Kegiatan Inventarisasi

data dan dokumen dapat

memperkuat Nilai

organisasi dari segi

efektifitas dan efisiensi

waktu, karena

pengumpulan datanya

dilakukan dalam bentuk

digital

Kegiatan Inventarisasi

data dan dokumen

dapat meningkatkan


segi pengendalian dan

pengawasan dan

meningkatkan tata

kelola dalam bidang

informasi


PECAPAIAN VISI MISI

KONTRIBUSI TERHADAP

PENGUATAN NILAI ORG

Akuntabilitas

Klasifikasi dilakukan dengan jelas dan konsisten sesuai

dengan acuan yang telah dibuat agar menjadi

terstruktur dan memudahkan dalam kegiatan

berikutnya

Komitmen Mutu

Nilai dasar komitmen mutu yang diterapkan dari proses

klasifikasi ini yaitu hasil yang didapatkan berorientasi

mutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan

kevalidannya

Anti Korupsi

Dalam melakukan klasifikasi diterapkan kejujuran dan

menghindari konflik kepentingan.

OUTPUT

3

Klasifikasi

Kasiba dan

Lisiba

Klasifikasi Lahan Kasiba dan

Lisiba berdasarkan Jenis

Kepemilikan (Tanah Negara,

Wakaf, Perorangan) dan

Status Tanah (telah

dibebaskan atau belum)

Kegiatan Klasifikasi Tanah

dapat memperkuat nilai

oraganisasi dalam segi

transparansi,

akuntabilitas dan

bertindak tepat.

Kegiatan Klasifikasi

Tanah dapat

meningkatkan


segi pengendalian dan

pengawasan dan

meningkatkan tata

kelola dalam bidang

informasi


24/42

24


PECAPAIAN VISI MISI

KONTRIBUSI TERHADAP

PENGUATAN NILAI ORG

Etika Publik

Nilai dasar etika publik yang diterapkan dalam kegiatan

ini adalah keterbukaan hasil e-book bisa diakses

siapapun yang membutuhkan di dalam kantor.Komitmen Mutu

Scanning dokumen ini dijaga kualitas hasil outputnya

dan bila sudah terbentuk e-book akan lebih efisien

dalam pencarian kembali data

Anti Korupsi

Tidak berbuat curang dalam melakukan scanning, semua

dokumen di scan dengan tanpa diskriminasi

OUTPUT

4

Merubah datadan dokumen

hardcopy

menjadi

softcopy

Merubah data dan dokumenhardcopy yang diperlukan

sebagai keterangan tambahan

kedalam bentuk softcopy dan

menyusunnya menjadi e-book

Pembuatan e-book dapatmemperkuat nilai

efektifitas dan efisiensi

dalam kelompok

organisasi

Kegiatan merubah data

dan dokumen kedalam e

book dapat

meningkatkan tata

kelola dalam bidang

informasi


PECAPAIAN VISI MISI

KONTRIBUSI TERHADAP

PENGUATAN NILAI ORG

Akuntabilitas

Integrasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab,

tidak merubah, menggeser, menambahkan ataumenghilangkan informasi yang ada didalamnya

Nasionalisme

Proses integrasi ini melakukan penggabungan seluruh

data yang tersebar dari berbagai lokasi di seluruh

indonesia, dengan tanpa mendiskriminasikan daerah-

daerah tertentu, sehingga melambangkan nilai

Persatuan Indonesia

Komitmen Mutu

Nilai dasar Komitmen mutu yang didapat dalam

Integrasi ini adalahpengembangan inovasi yang sudah

ada dengan menampilkan hasil kegiatan dalam format

geografis sehingga letaknya Presisi dengan waktu lebih

efektif dan efisien

OUTPUT

5

Integrasi Lokasi

Kasiba dan

Lisiba kedalam

Format

Geografis Peta

Digital

Plotting Lokasi Kasiba dan

Lisiba kedalam Bentuk digital

berformat Geografis beserta

data-data tambahan lainnya

menggunakan Software

Pemetaan

Kegiatan integrasi

kedalam format geografis

ini dapat memperkuat

nilai responsifitas,

efisiensi dan efektifitas.

Kegiatan Integrasi

kedalam format

geografis Peta Digital

dapat meningkatkan

pengendalian dan

pengawasan dan tata

kelola dalam bidang

informasi


PECAPAIAN VISI MISI

KONTRIBUSI TERHADAP

PENGUATAN NILAI ORG

Nasionalisme

Proses pengumpulan data peta tambahan ini

mencerminkan nilai persatuan Indonesia, karena peta-

peta yang terkumpul merupakan kumpulan dari seluruh

peta di Indonesia

Etika Publik

Nilai dasar etika publik yang didapatkan adalah bahwa

peta yang didapatkan merupakan hasil dari kebijakan

Unit Organisasi, Lembaga atau kementerian lain yang

telah dipublikasikan dengan resmi

Anti Korupsi

Nilai dasar Anti korupsi dalam pengumpulan Peta

Tematik Pendukung yaitu adanya transparansi dalam

penyediaannya.

OUTPUT

6

Mengumpulkan

Peta tematik

pendukung

Mengumpulkan peta tematik

pendukung untuk melengkapi

data-data hasil monitoring

seperti Peta Administrasi

Daerah, Peta Detail Daerah,

Citra Satelit Daerah dan Peta

Rawan Bencana bila

diperlukan

Kontribusi kegiatan

pengumpulan peta

tematik pendukung yaitu

Meningkatkan efektifitas

dan efisiensi dan

Penguatan Kerjasama dan

kemitraan antar lintas

Kementerian/Lembaga

sebagai penyedia Peta

Tematik

Kegiatan pengumpulan

peta tematik pendukung

dapat meningkatkan

tata kelola organisasi

dalam bidang PUPR

terutama tentang

teknologi informasi

teknologi


25/42

25

IV.1.4. Kendala dan Antisipasi

Kendala utama yang di temui dalam kegiatan aktualisasi ini adalah

waktu melakukan aktualisasi ini pada bulan Desember, sehingga pejabat

Eselon 3 dan 4 sebagai mentor dan juga Coach sedang dalam Intensitas yang

tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan dan jadwal kegiatannya sangat padat

dimana sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota, sehingga sulit untuk

ditemui di dalam kantor.

Antisipasi yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan

bertemu dengan mentor dan coach disesuaikan dengan kehadiran beliau di

kantor dan melakukan bimbingan lewat Telepon atau email.

Adapun kendala dan antisipasi lain yang ditemukan selama kegiatan

aktualisasi antara lain :

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada satu lokasi saja,

dikarenakan keterbatasan waktu dan materi, serta berimpit waktunyadengan pilkada daerah sehingga untuk lokasi lain menggunakan data

yang sudah terkumpul .

2. Untuk pengumpulan Peta Tematik pendukung, hingga akhir masa

Aktualisasi, ada peta tematik yang masih belum bisa didapatkan,

sehingga dimaksimalkan saja analisis menggunakan peta yang sudah

ada.


PECAPAIAN VISI MISI

KONTRIBUSI TERHADAP

PENGUATAN NILAI ORG

Etika Publik

Nilai dasar etika publik yang diterapkan dalam kegiatan

ini adalah bahwa analisis yang dilakukan tidak

diskriminatif dan berdasarkan prinsip keahlian dan

hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik

Komitmen Mutu

Analisis Kesesuaian Lahan dengan menggunakan

Software pemetaan merupakan Inovasi yang baru

diterapkan sehingga bisa efisien dalam pemanfaatan

waktu dan didapatkan kesesuaian lahan untuk

permukiman dengan syarat-syarat tertentu

Anti Korupsi

Nilai dasar Anti korupsi yang diterapkan adalah

kejujuran dan adil dalam melakukan analisis kesesuaian

tanah, tidak boleh ada konflik kepentingan didalamnya

dan tidak boleh ada tindakan kecurangan demi

golongan tertentu.

OUTPUT

7

Analisis

mengenai

Kasiba dan

Lisiba

Menganalisis mengenai Lokasi

Kasiba dan lisiba yang

berhubungan dengan data-

data pendukung lainnya

Dengan melakukan

Analisis Kesesuaian Tanah

menggunakan Software

pemetaan maka dapat

memperkuat standard

kepemimpinan,

Berinovasi , Responsive

dan Bergerak Cepat dalam

menganalisis.

Kegiatan AnalisisKesesuaian Tanah dapat

meningkatkan

pelaksanaan analisis

dengan tepat,

pengawasan secara

ketat dan

mengembangkan

inovasi yang telah ada

sebelumnya.


26/42

26

IV.2. CAPAIAN AKTUALISASI

Aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS oleh penulis di tempat tugas

dilaksanakan tanggal 8 - 22 Desember 2015.

1. Monitoring dan Evaluasi Lokasi Kasiba dan Lisiba

Penulis mendapatkan tugas untuk membantu melakukan monitoring dan

evaluasi di Lokasi Kasiba Driyorejo , Kabupaten Gresik. Data dan informasi yang

diambil yaitu mengenai keadaan kasiba saat ini dimana manajemen pengelolaan

dan pengembangannya dilaksanakan oleh PT. Perumnas serta sejauh mana

rencana pengembangannya di blok lain. Selain itu juga dilakukan perekaman

terhadap kondisi Kasiba saat ini sehingga bisa diketahui perkembangan dari

tahun ke tahun.

a. Pelaksanaan kegiatan : 8 Desember 2015

b. Tahapan kegiatan

1) Izin ke Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik

2) Izin ke Pengelola Kasiba Driyorejo, Kabupaten Gresik.

3) Melakukan Monitoring lapangan untuk memantau Lokasi yang sudah di

bangun dan yang belum terbangun

4) Diskusi dengan Pengelola Kasiba Driyorejo.

c. Output dan Dokumentasi

Output dari kegiatan ini adalah catatan diskusi dengan pengelola dan

sumber lain, fotocopy dokumen-dokumen dan foto keadaan Kasiba Driyorejo

saat ini di berbagai Lokasi.

d. Nilai-nilai Dasar Profesi PNS Dalam Kegiatan

Akuntabilitas

Monev dilakukan secara transparan dalam proses pengambilan data,

kevalidan datanya bisa dipertanggung jawabkan serta sikap konsisten dan

jelas kepada pihak yang memberi keterangan dan memberi tugas.

Etika Publik

Nilai dasar etika publik yang diterapkan dari kegiatan ini adalah menerapkan

aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat serta menghargai, mengikuti

norma dan kearifan daerah dalam pencarian data dan informasi yang

diperlukan


27/42

27

Anti Korupsi

Nilai dasar Anti korupsi yang diterapkan adalah kejujuran dalam

pengumpulan data, tidak melebihkan atau mengurangkan anggaran dan

waktu, tanggung jawab dan kepemimpinan dalam melakukan monitoring di

lapangan.

e. Analisis Dampak

1. Apabila penulis tidak transparan dalam pengambilan data dan kevalidan

data tidak dapat dipertanggungjawabkan maka data dan informasi yang

didapat tidak akan melambangkan kondisi yang sebenarnya dilapangan

sehingga hasilnya akan melenceng dari tujuan utama.

2. Jika dalam Monev tidak menerapkan aturan yang berlaku dan tidak

mengikuti norma kearifan lokal, maka pencarian data dan informasi tidak

akan berjalan lancar akibatnya waktu akan banyak terbuang percuma

dan terjadi kesalah pahaman ketika berdiskusi sehingga data dan

informasi yang didapat tidak akan maksimal

Gambar 6. Diskusi dengan Pengelola Kasiba Driyorejo


28/42

28

2. Inventarisasi data dan dokumen Kasiba dan Lisiba

Inventarisasi data dimaksudkan untuk pengumpulan data-data yang telah

diambil dilapangan untuk kemudian diketik ulang dengan rapi dalam excel dan

untuk foto-foto diganti namanya dengan kegiatan yang berhubungan dengan

kondisi foto tersebut.

a. Pelaksanaan Kegiatan tanggal 10 – 11 Desember 2015

b. Tahapan Kegiatan

1. Merubah catatan ke dalam excel

2. Mengganti Nama Foto-foto sesuai dengan kegiatan

3. Menyusun dokumen fotocopy

c. Output

Output kegiatan ini yaitu catatan excell, foto-foto dengan nama yang

sesuai dan dokumen-dokumen yang tertata sesuai dengan tata urutan

sehingga bisa dengan mudah untuk dicari kembali bila diperlukan.

d. Nilai-nilai Dasar Profesi PNS Dalam Kegiatan

Akuntabilitas

Inventarisasi dilakukan dengan integritas yang tinggi dan rasa tanggung

jawab akan ke validan data, tidak mengurangi, menambahkan atau

mengubah data demi kepentingan seseorang atau golongan

Komitmen Mutu

Nilai dasar komitmen mutu yang diterapkan dari proses inventarisasi ini

adalah efektif dan efisiensi dalam pelaksanaannya dan menjaga kualitas

dan ke originalan datanya

Anti Korupsi

Proses inventarisasinya dilakukan dengan jujur dan tidak membenturkan

kepada kepentingan tertentu

e. Analisis Dampak

1. Apabila penulis tidak menjalankan Nilai Dasar Akuntabilitas dan Anti

Korupsi maka hasil Inventarisasi akan disusupi oleh kepentingan

tertentu dan hanya berorientasi pada kepentingan sektoral atau

golongan saja

2. Apabila penulis tidak menjalankan Nilai Dasar Komitmen Mutu maka

hasil yang didapat tidak maksimal dan waktu yang diperlukan akan

semakin panjang dengan kualitas seadanya.


29/42

29

3. Klasifikasi Lahan Kasiba dan Lisiba

Kegiatan Klasifikasi ini yaitu pengkelasan Lahan dalam Kasiba/Lisiba

berdasarkan Jenis Kepemilikan (Tanah Negara, Wakaf, Perorangan), Status

Tanah (telah dibebaskan atau belum) dan Harga Jual/Pasar dimana sebagian

keterangannya tercantum dalam fotocopy dokumen hasil Monitoring dan

sebagian lagi dalam hasil diskusi.

a. Pelaksanaan Kegiatan tanggal 14 Desember 2015

b. Tahapan Kegiatan

1. Pengkelasan dokumen berdasarkan Jenis Kepemilikan, Status tanah

dan harga jual/pasar

2. Merekap dan mencatat informasi dalam dokumen kedalam format

excell

c. Output

Hasil kegiatan Klasifikasi yaitu rekapitulasi data tabular tentang data-data

Jenis Kepemilikan Tanah, Status Tanah dan harga Jual tanah tersebut

dalam format excell.

d. Nilai-nilai dasar Profesi PNS dalam kegiatan

Akuntabilitas

Pada kegiatan Klasifikasi dilakukan dengan jelas dan konsisten sesuai

dengan acuan yang telah dibuat agar menjadi terstruktur dan

memudahkan dalam kegiatan berikutnya

Komitmen Mutu

Nilai dasar komitmen mutu yang diterapkan dari proses klasifikasi ini yaitu

hasil yang didapatkan berorientasi mutu tinggi dan dapat

dipertanggungjawabkan kevalidannya

Anti Korupsi

Dalam melakukan klasifikasi diterapkan kejujuran dan menghindari konflik

kepentingan.

e. Analisis Dampak

1. Apabila Nilai dasar Akuntabilitas dan Komitmen Mutu tidak diterapkan

maka hasil komponen klasifikasi tidak akan sesuai dengan aturan yang

berlaku sehingga tidak dapat menjawab tujuan dan menyelesaikan

permasalahan serta kualitas yang didapat juga tidak dapat

dipertanggungjawabkan.


30/42

30

2. Jika tidak menerapkan Nilai Dasar Anti Korupsi maka akan timbul

konflik kepentingan dalam pelaksanaannya, sehingga hasil yang

didapat tidak maksimal dan telah disusupi oleh golongan tertentu.

Gambar 7. Diskusi pembagian Klasifikasi

4. Merubah data dan dokumen hardcopy menjadi softcopy

Kegiatan ini berfungsi untuk Merubah data dan dokumen hardcopy yang

diperlukan sebagai keterangan tambahan yang perlu ditampilkan dalam

Sistem Informasi Geografis kedalam bentuk softcopy dan menyusunnya

menjadi e-book dalam format .pdf.


b. Tahapan Kegiatan

1. Scanning dokumen-dokumen surat pemilikan tanah

2. Membuat dokumen yang lebih dari 1 halaman menjadi 1 bundle dalam

format .pdf.

3. Merubah nama bundle dokumen hasil scan sesuai dengan nama pada

kegiatan sebelumnya dalam format excell

c. Output

Hasil kegiatan ini yaitu hasil scanning semua jenis dokumen hardcopy

yang didapat dari monev menjadi bentuk softcopy dalam format .pdf dan


31/42

31

membukukan dalam e-book sehingga nantinya akan memudahkan dalam

pencarian kembali.


Etika Publik

Nilai dasar etika publik yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah

keterbukaan hasil e-book bisa diakses siapapun yang membutuhkan di

dalam kantor.

Komitmen Mutu

Scanning dokumen ini dijaga kualitas hasil outputnya dan bila sudah

terbentuk e-book akan lebih efisien dalam pencarian kembali data

Anti Korupsi

Tidak berbuat curang dalam melakukan scanning, semua dokumen di scan

dengan tanpa diskriminasi

e. Analisis Dampak

1. Apabila Penulis tidak menerapkan Nilai Dasar Etika Publik dalam

kegiatan ini maka dokumen yang di scan tidak dapat diakses oleh

semua orang dan hanya diketahui oleh penulis saja sehingga akan

terjadi kebingungan apabila penulis tidak berada ditempat.

2. Apabila tidak menerapkan nilai dasar komitmen mutu maka dokumen

yang di scan akan berkualitas rendah sehingga segi pemanfaatannya

akan sangat kurang dan akan sulit untuk pencarian kembali.

3. Jika tidak menerapkan Nilai Dasar Anti Korupsi maka akan timbul

konflik kepentingan dalam pelaksanaannya, sehingga hasil yang

didapat tidak maksimal dan telah disusupi oleh golongan tertentu.


32/42

32

Gambar 8. Kegiatan Scanning Peta

5. Integrasi Lahan Kasiba dan Lisiba kedalam Format Geografis Peta Digital

Kegiatan Integrasi ini bermaksud untuk mengeplot lahan pada Kasiba dan

Lisiba kedalam Bentuk digital berformat Geografis beserta data-data

tambahan lainnya menggunakan Software Pemetaan. Tujuannya yaitu agar

pengguna dapat mengetahui secara pasti sebaran lokasi lahan didalam

Kasiba dan Lisiba beserta informasi yang terkait didalamnya.

a. Pelaksanaan Kegiatan tanggal 16-17 Desember 2015

b. Tahapan Kegiatan

1. Plotting Lahan Kasiba dan Lisiba

2. Digitasi Lahan Kasiba Driyorejo

3. Penggabungan dengan data tabular di excel

4. Coding untuk menampilkan foto lokasi dan Dokumen hasil scan


33/42

33

c. Output

Hasil kegiatan ini yaitu Peta Tematik Digital Kasiba dan Lisiba yang telah

dikoneksikan dengan data tabular excel, foto-foto dan dokumen scan

serta bisa diakses oleh siapapun dengan menggunakan Software ArcGIS

10.1


Akuntabilitas

Integrasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tidak merubah,

menggeser, menambahkan atau menghilangkan informasi yang ada

didalamnya

Nasionalisme

Proses integrasi ini melakukan penggabungan seluruh data yang tersebar

dari berbagai lokasi di seluruh indonesia, dengan tanpa

mendiskriminasikan daerah-daerah tertentu, sehingga melambangkan

nilai Persatuan Indonesia

Komitmen Mutu

Nilai dasar Komitmen mutu yang didapat dalam Integrasi ini adalah

pengembangan inovasi yang sudah ada dengan menampilkan hasil

kegiatan dalam format geografis sehingga letaknya Presisi dengan waktu

lebih efektif dan efisien

e. Analisis Dampak

1. Apabila Penulis tidak menerapkan Nilai Dasar Akuntabilitas dalam

kegiatan Integrasi maka Peta yang didapat tidak dapat

dipertanggungjawabkan hasilnya dan informasi banyak yang hilang

sehingga output yang didapat akan melenceng dari tujuan utama.

2. Apabila Penulis tidak menerapkan Nilai Dasar Nasionalisme maka

Peta yang didapatkan mencerminkan diskriminasi kedaerahan dan

tidak akan mampu menjawab kebutuhan Instansi

3. Apabila Penulis tidak menerapkan nilai dasar komitmen mutu maka

Inovasi yang didapat tidak akan maksimal, peta yang didapat tidak

akan presisi dan waktu yang dibutuhkan akan semakin lama.


34/42

34

Gambar 9. Integrasi Lokasi Kasiba yang disurvey di tahun 2015

Gambar 10. Hasil Digitasi Lokasi Kasiba Lisiba Driyorejo


35/42

35

6. Mengumpulkan Peta Tematik Pendukung

Inti dari kegiatan ini yaitu mengumpulkan peta tematik pendukung untuk

melengkapi data-data hasil monitoring seperti Peta Administrasi Daerah, Peta

Detail Daerah, Citra Satelit Daerah dan Peta Rawan Bencana bila diperlukan.

Peta-peta ini digunakan sebagai bahan analisis untuk Kasiba Lisiba yang

telah di Integrasi sebelumnya.


b. Tahapan Kegiatan

1. Mendaftar kebutuhan Peta Tematik

2. Mengunduh Peta Citra Driyorejo

3. Mengunduh Peta Detail Driyorejo

4. Mengunduh Peta Administrasi Indonesia

5. Mengunduh Peta Kawasan Hutan dan Perairan Pulau Jawa

c. Output

Hasil kegiatan ini yaitu terunduhnya beberapa Peta Tematik untuk

kebutuhan mempercantik Tampilan dan Analisis Kasiba Lisiba

menggunakan Software ArcGIS 10.1


Nasionalisme

Proses pengumpulan data peta tambahan ini mencerminkan nilai

persatuan Indonesia, karena peta-peta yang terkumpul merupakan

kumpulan dari seluruh peta di Indonesia

Etika Publik

Nilai dasar etika publik yang didapatkan adalah bahwa peta yang

didapatkan merupakan hasil dari kebijakan Unit Organisasi, Lembaga

atau kementerian lain yang telah dipublikasikan dengan resmi

Anti Korupsi

Nilai dasar Anti korupsi dalam pengumpulan Peta Tematik Pendukung

yaitu adanya transparansi dalam penyediaannya tidak menambah,

mengurang atau mengada-ada mengenai materi ataupun datanya.


36/42

36

e. Analisis Dampak

1. Jika Penulis tidak menerapkan Nasionalisme dalam kegiatan ini maka

akan ada aspek kedaerahan yang muncul sehingga peta pendukung

yang terkumpul hanya daerah local penulis saja dan akan sulit untuk

menganalisis diluar daerah.

2. Jika tidak menerapkan Nilai Dasar Etika Publik dan Anti Korupsi maka

penulis akan mencari peta pendukung secara sembarangan dan tanpa

ada transparansi sehingga hasilnya tidak dapat

dipertanggungjawabkan dan dilakukan demi kepentingan penulis

pribadi .

Gambar 11. Citra Satelit Lokasi Kasiba Lisiba Driyorejo


37/42


38/42

38


Etika Publik

Nilai dasar etika publik yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah bahwa

analisis yang dilakukan tidak diskriminatif dan berdasarkan prinsip

keahlian dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik

Komitmen Mutu

Analisis Kesesuaian Lahan dengan menggunakan Software pemetaan

merupakan Inovasi yang baru diterapkan sehingga bisa efisien dalam

pemanfaatan waktu dan didapatkan kesesuaian lahan untuk permukiman

dengan syarat-syarat tertentu

Anti Korupsi

Nilai dasar Anti korupsi yang diterapkan adalah kejujuran dan adil dalam

melakukan analisis kesesuaian tanah, tidak boleh ada konflik kepentingan

didalamnya dan tidak boleh ada tindakan kecurangan demi golongan

tertentu.

e. Analisa Dampak

1. Untuk memberikan hasil terbaik, dalam pengambilan keputusan

haruslah didasarkan dengan prinsip keahlian sehingga keputusan

dapat bersifat objektif dan tepat sasaran, apabila nilai ini tidak

diaplikasikan, keputusan yang diambil dapat bersifat subjektif dan

kurang mampu menjawab tujuan instansi

2. Jika Analisis yang dilakukan tidak berdasarkan nilai dasar komitmen

mutu maka hasil yang diperoleh akan berkualitas buruk dan tidak

berdasarkan atas peta pendukung yang telah didapatkan sehingga

tujuan utama tidak akan tercapai.

3. Jika Analisis yang dilakukan tidak menerapkan Nilai Dasar Anti

Korupsi maka akan terjadi kebohongan da nada konflik kepentingan

dalam melakukan analisis sehingga akan menguntungkan kelompok

tertentu saja


39/42

39

Gambar 13. Analisis Kesesuaian Lahan terhadap Siteplan

Gambar 14. Analisis Prosentase Penggunaan Lahan


40/42

40

Gambar 15. Tampilan Sistem Informasi Geografis Kasiba Driyorejo


41/42

41

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Pelaksanaan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan

III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat Tahun 2015

bertujuan untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang mampu

melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat dan

memenuhi standar kompetensi jabatannya, yang diindikasikan dengan

kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu:

1. Mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya;

2. Mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas

jabatannnya;

3. Menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas

jabatannya;

4. Berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya; dan5. Mampu untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan

korupsi di lingkungan instansinya.

Penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS dalam aktualisasi di tempat

tugas merupakan langkah awal pembentukan aparatur sipil negara yang

profesional yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai

pelayanan masyarakat dan memenuhi standar kompetensi jabatannya.

Aktualisasi ini harus secara berkelanjutan diterapkan dalam pelaksanaan

tugas jabatannya dengan bimbingan, arahan dan keteladanan pimpinan.


42/42

V.2. SARAN

Untuk mendukung terlaksananya rancangan aktualisasi di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang efektif perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu ada pedoman baku dalam penyusunan rancangan aktualisasi;

2. Perlu ada materi khusus terkait tata cara penulisan laporan aktualisasi.

3. Perlu ada pertemuan dan diskusi dalam satu meja antara peserta, coach

dan mentor untuk menyusun rancangan dan laporan kegiatan aktualisasi.

Documents

Aktualisasi Final Irwantoro