Artikel Pilihan Media Indonesia 4 Juni 2014

8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 4 Juni 2014

1/49

Pilpres Kegembiraan Politik

TOSIANI

Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta berjanji siap menerima apa pun pilihan rakyat dalam

pemilihan umum presiden-wakil presiden nanti.

CALON presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebagai kegembiraan politik, bukan sebagai halmenakutkan.

Ajakan itu dia ungkapkan saat berpidato dalam Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai

yang diselenggarakan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di

Hotel Bidakara, Jakarta, tadi malam. Hadir dalam deklarasi itu cawapres Jusuf Kalla,

pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan tim sukses kedua pasangan.

Untuk menjadikannya sebagai kegembiraan politik, ujar Jokowi, pilpres harus dijauhkan dari

kampanye hitam, kecurangan, kekerasan, dan intimidasi. Ada dua hal, dua tahapan yang

akan kita lalui. Tanggal 4 Juni sampai 5 Juli yaitu proses kampanye dan kita berharap agar di
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/06/04/ArticleHtmls/Pilpres-Kegembiraan-Politik-04062014001010.shtml?Mode=1


2/49

dalam kampanye ini semuanya merasa gembira karena demokrasi yang akan kita jalankan

ialah demokrasi yang akan menyejahterakan, bukan demokrasi yang akan mencelakakan,''

ucapnya.

Dalam pidato kurang dari 5 menit itu, Jokowi juga siap menerima apa pun hasil pilpres nanti.

Semuanya kita serahkan kepada rakyat karena yang berdaulat adalah rakyat.''

Jokowi lantas menyelipkan humor ringan soal kata dua. Jokowi-JK memang mendapatkan

nomor urut dua dalam pilpres nanti. Kedua, pada 9 Juli nanti kita akan melakukan

pencoblosan. Calon presiden, dua calon presiden dan dua calon wakil presiden, kata dia.

Setiap kali Jokowi menyelesaikan kalimat, sambutan dan tepuk tangan dari pendukungnya

membahana. Yel-yel dukungan terhadap Prabowo-Hatta juga kerap diteriakkan pendukung

mereka, tetapi suasana tetap kondusif.

Prabowo yang berpidato lebih dulu juga berharap pilpres nanti berlangsung jujur, sejuk, dan

bermartabat. Ia pun berjanji akan menghormati keputusan rakyat, termasuk jika rakyat

memilih Jokowi-JK sebagai pemimpin bangsa.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan pemimpin berkualitas dihasilkan

dari pemilu yang berintegritas dan damai. Ia berharap pilpres mengedepankan gagasan yang

selaras dengan kepentingan masyarakat.

Dalam deklarasi itu, kedua pasangan capres-cawapres beserta ketua dan sekretaris tim sukses

masing-masing meneken prasasti Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai. Kedua pasanganjuga mengucap ikrar kampanye damai.

Lautan fitnah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun kembali mengingatkan para kontestan pilpres

untuk tidak menggunakan black campaignsebagai upaya meraih simpati calon pemilih.

Mari kita selamatkan negara kita agar tidak jadi lautan fitnah.Fitnah itu musuh bersama,

kata dia saat membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilpres di Sentul, kemarin.

SBY memahami kontestan mati-matian berusaha memenangi kontestasi. Tidak masalah pula

bila mereka melakukan kampanye negatif. Tapi black campaignatau fitnah tidak boleh.

(Pol/Che/X-8)

[email protected]

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: [email protected]

Facebook: Harian Umum Media IndonesiaTwitter: @MIdotcomTanggapan Anda bisa

diakses di metrotvnews.com
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


3/49

Suara Terbanyak Tentukan Pemenang

RUDY POLYCARPUS

Raihan 20% suara di setengah jumlah provinsi tidak menjadi variabel untuk

penyelenggaraan pilpres putaran kedua.

PENENTUAN pemenang pemilihan umum presiden (pilpres) cukup berdasarkan raihan suara

terbanyak atau lebih dari 50%. Demikian pernyataan komisioner Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Sigit Pamungkas kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Sigit, prinsip pilpres dalam konstitusi menganut sistem dua putaran. Akan tetapi, hal

tersebut dikecualikan apabila pilpres hanya diikuti dua pasangan calon presiden-wakil

presiden.

Dengan kata lain, lanjut Sigit, Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan `Pasangan calon

terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara

dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi

yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia' tidak lagi menjadi faktor

penentu kemenangan.

Prinsip sistem pemilihan umum presiden dalam konstitusi ialah sistem dua putaran. Padasistem ini, dua putaran ialah ketika kandidat lebih dari dua. Apabila hanya dua kandidat,

peraih suara terbanyak (lebih dari 50%) ditetapkan sebagai pemenang. Faktor penyebaran

suara tidak lagi menjadi variabel untuk diselenggarakannya putaran kedua, kata Sigit.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie pun menegaskan syarat

penyebaran 20% suara di setengah jumlah provinsi tidak berlaku ketika pilpres hanya diikuti

dua pasangan calon presiden-wakil presiden. Artinya, pemenang pilpres ialah peraih suara

terbanyak, yaitu lebih dari 50%.

Sudah benar kalau komisioner KPU mengatakan pilpres hanya satu putaran. Syarat

penyebaran suara gugur kalau pilpres hanya diikuti dua pasangan calon. Tidak perlu payung

hukum apa pun. Konstitusi mengatur pemenang pilpres itu peraih suara terbanyak, tegas

Jimly.

Konstitusi yang dimaksud Jimly ialah Pasal 6A UUD 1945 berbunyi `... pasangan yang

memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.'

Pemerintah tutup mata


4/49

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro sependapat dengan pernyataan

Sigit Pamungkas dan Jimly Asshiddiqie. Siti mengakui semangat dari pilpres ialah kejujuran

dan keadilan. Oleh karena itu, kemenangan calon presiden cukup berdasarkan suara

terbanyak.

Tanpa embel-embel syarat penyebaran suara. Itu tidak efektif. Ini bukan pileg yang suaranya

dibagi bilangan pembagi. Esensi pilpres itu memilih pemimpin dengan transparan tanpa

kecurangan, ujar Siti.

Ketentuan pada Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008, menurut Siti, merupakan bukti

pemerintah telah menutup mata dengan persoalan di lapangan.

Sama halnya dengan persyaratan ambang batas suara. Kini, semua kesulitan. Praktik empiris

harus menjadi pelajaran bagi pembuat undang-undang, jelas Siti.

Pandangan berbeda diungkapkan pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin. Irman berkukuh

legitimasi pemilu harus ditegakkan lewat Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut.

UU mengamanatkan demikian. Jadi, hal itu harus dipatuhi untuk memenuhi asas keadilan.

Jangan karena suara di Indonesia Timur sedikit, lalu tidak diperhitungkan. Ini kan presiden

dari Sabang sampai Merauke. Bukan Jawa saja, tandas Irman. (Nov/AI/X-3)

[email protected]


5/49

Jangan Menoleransi Tindakan Intoleran

Pemerintahan mendatang jangan meniru pemerintahan saat ini yang acap absen dalam

mengurus keberagaman.

Silakan tanggapi Editorial ini melalui http://www.metrotvnews.com

KEBEBASAN memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaan masing-

masing merupakan hak paling hakiki yang dijamin konstitusi. Namun, hak asasi yang telah

menjadi bagian dari prinsip universal itu belum juga dapat diimplementasikan sepenuhnya

dan sebaik-baiknya.

Dalam perkembangan terkini, kita menyaksikan betapa intoleransi masih menjadi persoalanteramat serius yang belum juga tuntas. Pada pekan-pekan terakhir ini, dari Yogyakarta

dilaporkan berbagai aksi diskriminatif bahkan ancaman serius terus berlangsung terhadap

warga negara yang tengah menjalankan hak dasar dalam peri kehidupan.

Dilaporkan, pada Mei lalu, terjadi dua kali kekerasan atas nama agama. Pertama, dialami

Ketua Forum Lintas Iman di Kabupaten Gunungkidul, yang juga Sekretaris Pengurus

Wilayah Ansor DIY Aminuddin Aziz. Ia dianiaya dan mendapat ancaman akan dibunuh oleh

suatu organisasi masyarakat pada Jumat (2/5).

Kedua, kekerasan atas nama agama juga terjadi di Perum STIE YKPN, Tanjungsari,Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Insiden menimpa jemaat umat kristiani Santo

Fransicus Agung Gereja Banteng, Kamis (29/5) malam, saat jemaat dibubarkan sekelompok

ormas. Insiden itu mengakibatkan beberapa jemaat luka-luka dan rumah yang digunakan

untuk ibadah rusak berantakan.

Lalu, pada Minggu (1/6), massa menyerang dan membubarkan jemaat yang tengah beribadah

di sebuah rumah yang disegel Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kita untuk kesekian kalinya mengungkapkan kesedihan dan keprihatinan atas aksi-aksi yang

tidak mengindahkan toleransi tersebut. Yang lebih menyedihkan dan memprihatinkan, aksi-

aksi melanggar hak asasi dan melanggar hukum tersebut seperti terus dibiarkan aparat

keamanan.

Tidak kurang dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X

juga telah mengungkapkan kekecewaan soal minimnya peran aparat keamanan. Itu semua

terjadi karena tidak ada tindakan tegas dari aparat keamanan, kata Sultan di Yogyakarta,

akhir pekan lalu.

Wajar bila Sultan bereaksi keras. Yogyakarta selama ini kita kenal sebagai Kota Pelajar yangplural. Banyak pelajar atau mahasiswa dari berbagai wilayah, suku, budaya, dan agama


6/49

datang menuntut ilmu di sana. Indahnya warna-warni budaya dan agama mendadak dirobek-

robek.

Oleh karena itu, kita sepenuhnya mendukung Sultan agar kekerasan di Yogyakarta itu tidak

lagi didialogkan dan didiskusikan. Yang ditunggu sekarang ialah tindakan tegas dari aparat

keamanan terhadap para pelanggar hukum dan hak asasi. Mereka yang berlaku intoleran atas

nama agama sesungguhnya ialah para pembajak agama.

Di luar Yogyakarta, perilaku intoleran terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Senin, (2/6),

misalnya, 16 orang perwakilan dari Badan Kerja Sama Antar-Gereja Cianjur, Jabar,

mengadukan pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan Pemkab Cianjur, ke Komnas

HAM.

Kita untuk kesekian kalinya menyeru kepada pemerintah untuk benar-benar

mengimplementasikan jaminan negara terhadap seluruh warga bangsa terkait dengankebebasan beragama dan beribadat. Hak asasi paling dasar yang sudah menjadi keniscayaan

dalam konstitusi itu tidak boleh lagi ditawar. Pelanggaran atas hal itu termasuk pelanggaran

HAM berat.

Kita juga mendesak kepada siapa pun yang kelak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden

untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut. Pemerintahan

mendatang jangan meniru pemerintahan saat ini yang acap absen dalam mengurus

keberagaman. Pemerintahan mendatang tidak boleh menoleransi secuil pun perilaku

intoleran.


7/49

Tim Jokowi-JK Sikapi Tabloid Obor Rakyat secara Hukum

"Kita lihat, semakin lama kampanye hitam ini semakin luar biasa, sepertinya

terkoordinasi dan terencana. Tabloid Obor Rakyatakan kita laporkan ke Mabes Polri

dalam waktu dekat."

--Patrice Rio Capella Wakil Ketua Tim Sukses Pemenangan Jokowi dan JK

MEREBAKNYA peredaran tabloid Obor Rakyat, yang berisikan pembunuhan karakter calon

presiden Joko Widodo alias Jokowi, ke sejumlah pondok pesantren, masjid, dan sekolah

Islam di Pulau Jawa akan dihadapi secara hukum.

Kita lihat, semakin lama kampanye hitam ini semakin luar biasa, sepertinya terkoordinasidan terencana. Tabloid Obor Rakyatakan kita laporkan ke Mabes Polri dalam waktu dekat,

kata Wakil Ketua Tim Sukses Pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Patrice Rio

Capella, di Jakarta, kemarin.

Jokowi pun setuju dengan langkah tersebut, seperti ketika menghadapi pencatutan namanya

dalam kasus surat palsu permohonan penangguhan pemeriksaan oleh kejaksaan di Kejaksaan

Agung dalam kasus bus Trans-Jakarta tahun anggaran 2013.

Tim kuasa hukum Jokowi-JK kemudian melaporkan surat palsu yang diduga dibuat dan

disebarkan Ketua Tidar Jakarta Selatan, EJS, ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/6).Menurut Jokowi, jalur hukum ditempuh sebagai pendidikan politik yang baik bagi rakyat.

Kalau diam saja, nanti dibilang terlalu sabar, tidak tegas, ujarnya saat menghadiri

Silaturahim Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, alamat yang tertera di tabloid setebal 16 halaman

itu, yakni Jalan Pisangan Timur Raya IX Jakarta Timur, ternyata tak ditemukan. Alamat yang

ditemukan hanyalah Jalan Pisangan Baru Timur IX. Namun, jalan tersebut hanya sebuah

gang kecil yang di dalamnya terdapat rumah-rumah biasa. Tidak ada tanda di jalan itu ada

sebuah kantor.

Saya dari kecil tinggal di sini, enggak pernah dengar ada kantor itu (tabloid Obor Rakyat),

kata Pratikto, 39, warga setempat.

Ketika nomor telepon yang tercantum di tabloid dihubungi, terdengar nada sambung, tapi

tidak ada yang mengangkat. (Nov/Yah/BN/YK/AF/X-5)


8/49

Ruko Tiga Lantai Ambruk Diduga akibat Kesalahan Bangunan

BANGUNAN ruko tiga lantai di Jalan Jenderal A Yani, Samarinda, Kalimantan Timur

(Kaltim), ambruk, kemarin sekitar pukul 06.25 Wita. Sampai pukul 17.00, tercatat dua korban

tewas dan 11 pekerja belum ditemukan. Namun, 71 pekerja lainnya selamat. Sebagian besar

pekerja berasal dari Jawa Timur.

Dua korban tewas bernama Kasiran dan Kadori. Ketika ditemukan, posisi keduanya

berdekatan dalam kondisi mengenaskan. Sebelas korban yang belum ditemukan ialah Toni,

Suyaji, Surani, Deron Pamuji, Abdul Makrub, Toyo, Rudi Surianto, Jono, Sugiyanto, Jarno,

dan Jarwo. Tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol Pamong Praja, PMI, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda dan Kaltim, serta sejumlah relawan

dari berbagai ormas yang berjumlah sekitar 600 orang masih berusaha keras mencari korban

yang tertimbun.

Kita datangkan berbagai peralatan yang bisa memungkinkan untuk menemukan korban yang

tertimbun, ujar Kapolsekta Samarinda Utara AKP ErvinSuriyatna.

Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, Dadang Airlangga,

menjelaskan dugaan sementara ambruknya ruko itu disebabkan konstruksi bangunan yang

tidak sesuai dengan desain awal. Fondasi dan peralatan penahan lantai tidak kuat menahan

beban cor.

Kami sudah mengamati struktur konstruksi ruko tiga lantai dengan panjang 100 meter dan

lebar 50 meter itu. Ada deviasi perencanaan dan pelaksanaan. Deviasi atau perbedaan

dilakukan kontraktor dengan memperkecil besi tulangan, mengurangi campuran semen,jelasnya.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/06/04/ArticleHtmls/Ruko-Tiga-Lantai-Ambruk-Diduga-akibat-Kesalahan-Bangunan-04062014002005.shtml?Mode=1


9/49

Dadang menjelaskan bangunan ruko dengan 17 pintu tersebut milik pribadi atas nama

Yulianus Ghazali. Tiap ruko memiliki lebar 5 meter. Bangunan itu memiliki panjang 100

meter dan tinggi 25 meter. Bangunan sedang dalam tahap pengerjaan lantai ke-3.

Kontraktornya masih dalam pencarian.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Fajar Setiawan mengatakan pihaknya

belum menetapkan tersangka dalam kasus itu karena saat ini masih fokus dalam

penyelamatan korban. Kami akan memanggil pihak yang bertanggung jawab dalam

pembangunan, termasuk pemilik ruko dan pelaksana proyek. (SY/X-4)


10/49

Barat Akhirnya Berpihak ke Palestina

MENYUSUL terbentuknya pemerintahan bersatu Palestina hasil rekonsiliasi dua faksi yang

lama bertikai, Hamas dan Gerakan Nasional Pembebasan Palestina (Fatah), Amerika Serikat

dan Uni Eropa menyatakan siap mendukung pemerintahan baru itu.

Keputusan rekonsiliasi yang dilakukan 24 April lalu tersebut segera ditindaklanjuti Presiden

Palestina Mahmoud Abbas dengan melantik 17 menteri di Ramallah, Tepi Barat, Senin (2/6).

Hanya berselang beberapa jam setelah pelantikan itu, Menteri Luar Negeri John Kerry

langsung menghubungi Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Kepada

Netanyahu, Kerry menyatakan AS siap bekerja sama dengan kabinet baru Palestina.

Presiden Abbas telah membentuk pemerintah teknokratis interim. Berdasarkan apa yang

kami ketahui sekarang, kami bermaksud untuk bekerja sama dengan pemerintah baru ini,

kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, kemarin.

Duta Besar Uni Eropa untuk AS Joao Vale de Almeida pun mengatakan pihaknya tengah

mempersiapkan diri untuk menjalin kerja sama dengan pemerintahan Palestina yang

diperkuat Hamas. Hal itu setidaknya menunjukkan UE tidak mempersoalkan status Hamas

yang selama ini dipersepsikan sebagai kelompok radikal.

Kami akan bekerja sama dengan pemerintahan bersatu Palestina. Ini menyangkut substansiketimbang pertanyaan mengenai komposisi pemerintah, ungkap diplomat papan atas itu.

Kami mendukung pengakuan Palestina, timpal Vale de Almeida.

Mantan duta besar dan pengamat permanen Liga Arab di PBB, Clovis Maksoud, mengatakan

bersatunya Hamas dan Fatah dalam sebuah struktur pemerintahan akan memperkuat posisi

tawar Palestina dalam menghadapi ancaman dan lobi Israel.

Dukungan AS dan UE terhadap pemerintahan bersatu Palestina telah membuat kecewa para

pejabat Israel.

Pemerintah Palestina didukung Hamas, sebuah organisasi teroris yang berkomitmen untuk

menghancurkan Israel. Jika pemerintah AS ingin memajukan perdamaian, berarti harus

meminta Presiden Abbas untuk mengakhiri perjanjian dengan Hamas dan kembali ke

pembicaraan damai dengan Israel, ujar pejabat Israel seperti dikutip harianHa'aretz.

(AP/Reuters/Hym/X-9)


11/49

Mantan Kepala BIN Tolak Capres Terkait Karakter

Informasi terkait penarikan sejumlah anggota TNI-Polri aktif bersifat intelijen, dan itu

tertutup. Kalau pengguna itu mau melakukan penggalangan opini, tentu dibuka.

MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyatakan tidak

mendukung capres Prabowo Subianto lantaran memiliki karakter yang tidak mencerminkan

sebagai seorang calon pemimpin.

Mana mau kita dipimpin oleh seorang perwira yang pernah dipecat, kata Hendropriyono

saat menghadiri diskusi bertema Siapa capres dan cawapres paling potensial melakukan

kampanye hitam, di Posko Kawan Jokowi, Jl Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Dia menilai sudah saatnya Indonesia dipimpin presiden yang berasal dari masyarakat sipil

dan yang mengerti kemauan rakyat kalangan bawah. Sosok demikian, kata Hendropriyono,

berada pada Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam kesempatan itu Hendropriyono yang juga salah satu anggota tim pemenangan Jokowi-

JK menegaskan pihaknya tidak menarik anggota TNI-Polri aktif untuk menjadi tim sukses

guna memenangkan pasangan Jokowi-JK.

Tapi apakah Bapak menemukan informasi terkait penarikan-penarikan anggota TNI-Polri

aktif? Kalau saya, tidak ada, yang ada pensiunan atau purnawirawan TNI-Polri, dan itu hakmereka, ujar Hendropriyono.

Menurut dia, informasi terkait penarikan sejumlah anggota TNI Polri aktif bersifat intelijen

dan itu tertutup. Intelijen itu artinya informasi yang benar, dan itu tergantung penggunanya

mau tertutup atau terbuka, kata dia.

Ia mengutarakan, kalau pengguna itu mau melakukan penggalangan opini, tentu dibuka.

Kalau penggunanya ingin melakukan langkah-langkah merebutsurprise, intelijen itu tertutup.

Jadi, itu tergantung penggunanya, kalau itu dibuka, yah digunakan untuk penggalangan

opini, ujar dia.

Terkait dengan permintaan SBY agar TNI-Polri tidak terlibat dalam politik, ia mengatakan

pernyataan itu merupakan peringatan kepada anggota TNI-Polri aktif untuk bersikap netral,

dan itu normatif karena di mana-mana seperti itu.

Tetapi pernyataan seperti ituada sebab dan sinyalemennya. Saya bersyukur bila itu

ditegakkan. Jadi betul-betul apa yang disampaikan oleh Presiden itu seluruh jajaran TNI-Polri

bisa berdiri netral sehingga rakyat percaya. (Ant/X-6)


12/49

Proyek Hambalang Cacat Formal

BERDASARKAN studi formal dan studi kelayakan, proyek Hambalang dinyatakan tidak

membawa manfaat atau merugikan negara (total lost).

Menurut kesaksian Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Andi Rahmat Zubaidi, proyek yang

memakan anggaran Rp2,5 triliun tidak bermanfaat. Hal itu berdasarkan empat penyimpangan

anggaran.

Pertama ialah penyimpangan atas tahap perencanaan, anggaran kontrak tahun jamak yang

tak memenuhi persyaratan, pelaksanaan pekerjaan, dan penyimpangan pembayaran, jelas

Andi saat memberikan keterangan untuk terdakwa mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT

Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta,kemarin.

Teuku Bagus didakwa oleh KPK bahwa ia terbukti memperkaya diri Rp4,53 miliar dari

proyek Hambalang yang dikerjakan atas kerja sama operasi (KSO) PT Adhi Karya dan PT

Wijaya Karya.

Dalam persidangan tersebut, hadir saksi ahli lain di antaranya Direktur Kebijakan Pengadaan

Umum Lembaga Kajuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setya Budi Arijanti dan

Direktur Pusat Kajian Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makassar Siswo.

Andi Rahmat Zubaidi mengatakan kerugian negara atas proyek Hambalang diakibatkan

disalokasi anggaran oleh kontraktor manajemen konstruksi, konsultan perencana, dan

pelaksana konstruksi. Akhirnya, bukti fisik tidak sesuai dengan manfaat atas perencanaan.

Setya Budi Arijanti mengatakan proyek tersebut secara kajian formal sudah menyalahi

aturan. Seperti proses lelang yang memihak atas rekanan tertentu, kemudian pemaksaan

anggaran proyek dan pihak DPR yang ikut mengintervensi, paparnya. (Cah/P-4)


13/49

Negara Absen saat Anarkisme Hadir

ASTRI NOVARIA

Negara Indonesia dirancang untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa

terkecuali.

SEAKAN tak pernah redam, tindakan intoleran kembali terjadi beberapa waktu yang lalu di

Yogyakarta. Namun, negara tampak absen dalam setiap aksi anarkistis dan intoleransi

tersebut.

Demikian yang disampaikan Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny

Susetyo yang hadir sebagai pembicara di seminar bertajukPluralitas Masyarakat Menuju

Indonesia Satudi Gedung Yustinus, Unika Atma Jaya, Jakarta, kemarin.

Faktanya, Setara Institute mencatat bahwa selama 2012 ada sekitar 315 kasus intoleransi.

Angka kekerasan itu terus meningkat dan negara seakan absen memperhatikan hal ini.

Padahal kita sama-sama tahu, kekerasan ialah bentuk pengingkaran dalam Pancasila. Selama

ini Presiden Yudhoyono tidak bisa mengambil tindakan apa-apa. Kita menilai pemerintah

tidak pernah ambil inisiatif, cetus Benny.

Menurutnya, peristiwa intoleransi masih saja terjadi karena negara telah kehilangan habitus

dari para tokoh pemimpin bangsa yang ada saat ini. Ia menilai jika pemimpin tidak punyahabitus keberagaman dan tidak dibatinkan, semua ucapan manis untuk mencegah adanya

intoleransi hanyalah omong kosong.

Benny berpendapat, habitustersebut merupakan sebuah kebiasaan yang sudah ditanamkan

sejak dini dan dilakukan oleh para pemimpin.

Problem kita yaitu ketika agama menjadi aksesori dan tidak dibatinkan, yang muncul ialah

perbedaan aku dan dia. Ini bukan ke pada apa yang dikatakan, melainkan apa yang dibuat

oleh pemimpin itu. Rakyat harus cerdas, habitusitu adalah kebiasaan yang sudah ditanamkan

dan sudah dilakukan, tegasnya.

Pihaknya berharap ada revolusi mental bagi para pemimpin bangsa ke depan. Pasalnya, ia

memandang perilaku elite saat ini tidak bisa dicontoh karena krisis kepemimpinan.

Tegakkan hukum

Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menilai pendidikan

merupakan kunci untuk mengembalikan semangat pluralisme agar bisa terwujud dalam

kehidupan masyarakat saat ini. Dia menyebutkan kesadaran pluralitas yang diberikan lewat


14/49

pendidikan bisa menanamkan habituspada diri setiap orang hingga kelak mereka menjadi

pemimpin nanti.

Di hadapan puluhan mahasiswa yang hadir, Anies menjelaskan bahwa lahirnya Indonesia pun

merupakan sebuah gagasan yang lahir dari sekelompok pemuda dari berbagai suku. Mereka

kemudian bersumpah dan menegaskan cita-cita bahwa akan ada tanah air Indonesia, bangsa

Indonesia, dan bahasa Indonesia, bukan semata-mata karena warisan belaka.

Anies menilai penegakan hukum harus lebih ditegakkan oleh negara. Selama ini, lanjut

Anies, pola pikir masyarakat terkungkung dalam terminologi yang tidak tepat. Indonesia

tidak dirancang untuk melindungi minoritas ataupun mayoritas, tetapi untuk melindungi

seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Pihaknya berharap pemimpin Indonesia mendatang berani menegakkan hukum atas segala

penyimpangan yang dilakukan. (P-4)

[email protected]


15/49

Manipulasi Suara Terungkap

HARI ketiga sidang pemeriksaan saksi dalam sidang penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan

Umum, Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan

para saksi, baik secara langsung maupun melalui video conference.

Kemarin, hakim konstitusi dibagi dalam tiga panel untuk memeriksa PHPU untuk daerah

pemilihan Provinsi Bangka Belitung, Riau, Jambi, Banten, Lampung, Bali. Termasuk untuk

lanjutan sidang yang belum terselesaikan yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta,

Sumatera Selatan, dan Aceh.

Hal yang diungkapkan saksi-saksi di persidangan masih mengenai penambahan dan

pengurangan suara antarcaleg dan antarpartai. Seperti yang diungkapkan dalam sidang paneldua yang dipimpin hakim Arief Hidayat untuk Provinsi Riau.

Saksi dari Partai Golkar, Moris Candra, dari kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Ilir,

Riau, mengatakan adanya penambahan suara untuk Partai Golkar di TPS Desa Pedamaran.

Menurutnya, suara yang seharusnya menjadi suara caleg menjadi suara partai.

Jadi pada penghitungan suara di TPS, ada surat suara yang tercoblos gambar partai dan

nama caleg. Tapi, oleh ketua PPS setempat diharuskan menjadi suara partai padahal

seharusnya untuk caleg, jelas saksi kepada majelis hakim yang antara lain terdiri dari Arief

Hidayat, Patrialis Akbar, dan Aswanto.

Moris menyebutkan, ada perbedaan jumlah dengan daftar pemilih tetap dengan jumlah suara

sah dan tidak sah. Pada saat itu penghitungan suara di TPS, ada yang salah dengan jumlah

suara sah dan suara tidak sah. Suara tersebut tidak sesuai dengan DPT, ungkapnya.

Adapun di panel ketiga, untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi Kota Bekasi

dan Kota Depok, ada ketidakcocokan antara data di formulir C1 dan formulir D1. Hal itu

dikatakan koordinator saksi dari Partai Demokrat Jamaludin Andri.

Jadi setelah pleno, KPUD baru menemukan selisih suara dan di situ kita saling

mencocokkan dengan Partai Golkar, NasDem, dan PAN, jelas Jamaluddin.

Dalam sidang daerah lainnya masih di panel dua, untuk daerah Bali terungkap adanya praktik

politik uang yang mewarnai kecurangan pemilu legislatif. Hal itu disampaikan saksi ahli dari

Partai Demokrat I Gusti Putu Arta dalam sidang pembuktian di panel dua.

Menurut mantan anggota KPU periode 2007-2012 tersebut, proses di semua tingkatan harus

taat prosedur yang benar. Prosedur tidak benar akan banyak menghasilkan nilai yang tidak

benar dan membuat banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum.


16/49

Politik uang yang dilakukan para calon dalam pemilihan umum sangat berpengaruh,

menimbulkanpenyimpangan anggota di TPS, jelas I Gusti Putu Arta. (AI/P-4)


17/49

Tiga Hari, Donasi untuk Jokowi-JK Capai Rp2,5 Miliar

ASTRI NOVARIA

Kerelaan warga menyisihkan uang untuk disumbangkan sebagai dana kampanye

pasangan Jokowi-JK merupakan bukti dukungan yang kuat dan harapan Indonesia ke

depan lebih baik.

ANIMO masyarakat untuk memuluskan pasangan capres Joko Widodo dan cawapres Jusuf

Kalla (Jokowi-JK) sangat tinggi. Terbukti, dalam waktu tiga hari, dalam rekening donasi

yang dibuka tim nasional pemenangan pasangan Jokowi-JK sudah terhimpun dana gotong-

royong dari rakyat sebesar Rp2.443.348.605.

Saat ini sudah ada kesadaran baru dari masyarakat bahwa begitu pentingnya memilih

pemimpin yang bisa membawa perubahan di negeri ini. Dari awal dipublikasikan soal

rekening untuk donasi ini, dan baru efektif tiga hari hingga pukul 10.00 WIB, sudah

terkumpul Rp2.443.244.338.605, ujar Wakil Ketua Timnas Pemenangan Jokowi-JK, Patrice

Rio Capella, di Posko JKW4P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/6).

Pada kesempatan itu, pihaknya juga menegaskan tidak ada nomor rekening lain selain tiga

rekening khusus, seperti BRI KC Mall Ambasador 122301000172309 a.n. Joko

Widodo/Jusuf Kalla, Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan 070-00-0909096-5 a.n.

Joko Widodo/Jusuf Kalla M, dan Bank BCW KCP Mega Kuningan 5015.500015 a.n. Joko

Widodo/HM Jusuf Kalla. Ia berharap semua pihak mewaspadai jika ada yang menggunakan

penggalangan donasi itu sebagai modus penipuan.

Rekening ini akan kamipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Ditambah KPU

tidak melarang upaya membuka rekening kampanye ini. Sekali lagi terima kasih dan ini akan

terus berjalan sampai ditutupnya rekening ini, tandasnya.

Salah satu tim kuasa hukum Jokowi-JK, Alexander Litaay, menambahkan, akuntan publikjuga dilibatkan dalam mengawasi donasi yang masuk untuk kampanye pilpres Jokowi-JK

tersebut. Sebelum diserahkan ke KPU, lanjut dia, akuntan publik akan mengaudit secara

detail.

Sesuai amanat UU Pilpres dan PKPU, dana yang disumbangkan akan diaudit dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap hari kita lakukan itu pukul 10.00 lewat

akun Twitter Jokowi-JK soal status saldo yang masuk. Itu bentuk pertanggungjawaban

kami, tandasnya.

Lapor ke KPU


18/49

Tim kampanye dari dua kandidat pasangan capres-cawapres peserta Pemilu 2014 telah

menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU pusat, kemarin. Laporan tersebut berisi

rekening khusus dana kampanye dan laporan penerimaan dana kampanye.

Dari pelaporan itu, diketahui dana kampanye Jokowi-JK lebih besar daripada Prabowo

Subianto-Hatta Rajasa. Total dana awal kampanye yang dilaporkan tim Jokowi-JK ke KPU

sebesar Rp44,9 miliar, sedangkan laporan dana kampanye Prabowo-Hatta untuk tahap

pertama sebesar Rp10 miliar.

Ketua Bendahara Tim Kampanye Jokowi-JK Didit Menta Pariadi menyebutkan dari jumlah

Rp44,9 miliar itu, sekitar Rp42 miliar sudah habis digunakan untuk berkampanye di media

massa. Saat ini yang masih tersisa sekitar Rp2,9 miliar. Posisinya berada di tiga rekening,

yaitu BRI, BCA, dan Mandiri.

Didit menjamin kejelasan identitas penyumbang dana kampanye. KPU juga mewajibkanseluruh peserta pemilu transparan dalam melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana

kampanye.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pihaknya telah menerima dua tim

kampanye yang melaporkan rekening dana. Laporan itu, kata dia, akan terus diinformasikan

secara luas kepada KPUD di tingkat provinsi dan kabupaten kota tempat tim kampanye dan

pendukung yang berada di daerah. (TS/P-2)

[email protected]


19/49

SUDUT PANDANG

Jauhkan Kiai dari Kampanye Hitam

JANGAN jebak dan libatkan pesantren dengan propaganda kampanye hitam. Sikap dan

penegasan tersebut dikemukakan seorang penulis muda dari Kota Malang, Jawa Timur,

Yatimul Ainun. Untuk itu, ia juga berharap capres dan cawapres jangan mendorong kiai

dalam politik transaksional.

Harapan kami kepada capres dan cawapres jika terpilih kelak jangan memicu perpecahan di

kalangan umat. Hindari politik transaksional, tidak melancarkan kampanye hitam dengan

melibatkan pesantren, tegas penulis bukuBakiak Politik Sorban Negarawanitu.

Menurut Ainun, sejauh ini banyak kiai terjebak oleh politik praktis transaksional. Kondisi itu

ditemui selama penelitian beberapa tahun terakhir di lingkungan pondok pesantren. Telah

terjadi penyimpangan peran dan fungsi kiai sebagai pemuka agama setelah memutuskan

berpolitik.

Meskipun juga berpolitik, Nabi Muhammad tetap menjunjung tinggi etika dan moral.

Sekarang, terjadi pergeseran sikap dan perilaku yang tidak edukatif. Misalnya keputusan

pesan tren dalam mendukung salah satu capres, caleg, dan bukan berlandaskan pada visi dan

misi, komitmen, dan perilaku calon. Namun, banyak ditemukan keputusan justru pada

persoalan transaksional berupa janji proyek, kemudahan kebijakan, dan uang tunai.

Seharusnya kiai yang terjun ke politik mengedepankan politik kebangsaan dengan

memberikan pendidikan kepada umat tentang kenegaraan berlandaskan Pancasila dan

demokrasi. Dengan demikian, mereka tidak terjebak oleh politik transaksional yang

menghalalkan segala cara. Sekarang banyak orang berlabel kiai melakukan politik uang.

Mereka rela menyampaikan fatwa demi kepentingan politik sesaat.

Sejauh ini di pilpres, lanjutnya, kendati ada perbedaan sikap kiai dalam mendukung capres

dan cawapres, kondisinya belum mengarah ke perpecahan umat.

Akan lebih terhormat lagi, imbuh Ainun, bila kiai mendukung capres dengan pertimbangan

visi dan misi membangun bangsa dan negara yang tepat. Hal itu dilakukan agar tetap

mendapatkan kepercayaan di masyarakat. (BN/P-2)


20/49

Menteri-Menteri Disuruh Mundur

EMIR CHAIRULLAH

Kesibukan para menteri mengurus kampanye membuat Presiden gusar. Semua menteri

akan segera ia kumpulkan.

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono kembali menggertak para bawahannya. Setelah

mengingatkan para petinggi TNI/Polri agar tetap netral, Presiden meminta para menteri yang

terlalu sibuk di tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden untuk segera

mengundurkan diri.

Kalau memang tidak mau lagi mengurusi kementeriannya karena harus aktif di sebuah tim

sukses atau bergerak ke sana kemari, saya persilakan mengundurkan diri, kata Presiden saat

membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilpres di Sentul, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Ia mengaku, berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilakukan, ada sejumlah menterinya

yang harus dikoreksi karena kurang berkonsentrasi dengan tanggung jawabnya sebagai

menteri. Padahal mereka tidak boleh mengabaikan tugas pokoknya sebagai penyelenggara

negara. Pemilu berlangsung baik dan tugas pemerintahan juga baik, tegasnya.

Selain itu, Presiden juga meminta para menteri yang jadi tim sukses untuk bisa memilah

antara urusan pemerintahan dan politik agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Besok saya adakan sidang kabinet paripurna untuk memastikan para menteri tidak

meninggalkan dan mengabaikan tugas pokok, ujarnya.

Meski demikian, Presiden mempersilakan para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota

beserta wakilnya untuk mengajukan cuti kampanye. Tidak soal. Yang penting utamakan

tugas pemerintahan, ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung merespons positif pernyataan Presiden tersebut.

Bagus itu. Tapi, sebenarnya aturan tidak mengatakan menteri harus mundur, ujar anggota

KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Cuti kepala daerah

Pada kesempatan berbeda, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Didik Suprayitno

menjelaskan ada 10 kepala daerah, yang terdiri dari 7 gubernur dan 3 wakil gubernur.

Kesepuluhnya telah mengajukan permohonan cuti kampanye pilpres kepada Menteri Dalam

Negeri Gamawan Fauzi.


21/49

Ia menjelaskan UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah

mewajibkan pejabat negara mengajukan cuti jika menjadi juru kampanye atau tim

pemenangan pemilu.

Gubernur dan wakil gubernur wajib mengajukan cuti kepada presiden melalui menteri

dalam negeri, sedangkan bupati dan wali kota bersama wakilnya mengajukan kepada

mendagri melalui gubernur, tambah Didik.

Aturan perundangan, sambung Didik, juga melarang seluruh pejabat negara memanfaatkan

fasilitas negara mulai dari kendaraan dinas, protokol kedinasan, hingga anggaran selama cuti

berkampanye.

Para kepala daerah yang sudah mengajukan cuti tersebut yaitu Gubernur Sumatra Barat Irwan

Prayitno (jurkam Prabowo-Hatta), Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya (jurkam

Jokowi-JK), Gubernur Kalimantan Barat Cornelis (jurkam Jokowi-JK), Gubernur KalimantanTengah Agustin Teras Narang (jurkam Jokowi-JK), Gubernur Sulawesi Tengah Longki

Djanggola (jurkam Prabowo-Hatta), Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin (jurkam

Prabowo-Hatta), dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (jurkam Prabowo-

Hatta).

Cuti juga diajukan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin Faisyal (jurkam Prabowo-

Hatta), Wagub Sulawesi Tengah Sudarto (jurkam Prabowo-Hatta), dan Wagub Kalimantan

Tengah Achmad Diran (jurkam Jokowi-JK). (TS/Ant/P-1)

[email protected]


22/49

Kekarut-marutan HAM Jadi Materi Debat Capres

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan persoalan hak asasi manusia (HAM) bakal

dimasukkan ke materi debat calon presiden (capres).

Materi-materi HAM pasti akan masuk materi debat, kata anggota KPU Arief Budiman di

Jakarta, kemarin. Materi soal HAM itu, sambungnya, akan dimasukkan ke tema besar di

setiap putaran debat.

KPU berencana menggelar tiga kali putaran debat. Putaran pertama, setiap capres dan

cawapres akan ditanyai mengenai pandangannya soal pembangunan demokrasi, pemerintahan

bersih, dan kepastian hukum. Di putaran kedua, tema debat mengambil masalah

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di putaran ketiga, debat akan bertemakanpolitik dalam negeri dan ketahanan nasional.

Selanjutnya para capres dan cawapres akan adu program di bidang pembangunan sumber

daya manusia dan iptek pada debat putaran keempat. Di putaran terakhir, mereka berdebat

tentang ketahanan pangan, energi, dan lingkungan.

Untuk menjamin kualitas debat, kata Arief, KPU telah menyiapkan 15 ahli untuk menyusun

pertanyaan dalam debat itu.

Mereka berasal dari berbagai kampus, ahli ekonomi, macam-macam. Sedikitnya ada duaahli di tiapbidang, Arief menegaskan.

Ia menambahkan, tak hanya ahli untuk urusan dalam negeri, KPU juga menyiapkan ahli

untuk bidang luar negeri. Itu bertujuan mengetahui kemampuan seorang calon presiden

berdiplomasi dengan pemerintahan negara lain. Soal demokratisasi, politik internasional,

hukum, lingkungan energi, macam-macam. (Untuk pembahasan) setiap item, kita undang

sekurangnya dua ahli, ujarnya.

Untuk menjaga kelancaran debat, KPU juga akan mengundang tim kampanye setiap capres

dalam penentuan moderator.

Undang-undang mengatakan kita harus koordinasikan dengan tim kampanye, ujarnya.

Meski akan melibatkan tim kampanye, pihaknya telah memiliki lima nama yang akan

diajukan kepada tim kampanye sebagai calon moderator yang akan memimpin debat capres

nanti.

Kemarin sudah dibicarakan di dalam rapat. Moderator bisa berasal dari profesional,

akademisi, tapi bisa juga presenter televisi, ujarnya. (TS/P-1)


23/49

ARSIP PEMILU

Orang Normal Dilarang Jadi Presiden

BAGI Presiden Amerika Serikat John F Kennedy, jabatan presiden merupakan pekerjaan

paling mulia di kolong langit ini. Dalam pandangannya, politik itu sendiri ialah profesi mulia.

Di Indonesia, menjadi presiden juga cita-cita mulia. Itulah sebabnya, atas nama cita-cita

mulia mewujudkan kesejahteraaan rakyat dan kedaulatan bangsa, banyak orang kepinginjadi

presiden. Bahkan, banyak orang yang tak cukup sekali, tapi berkali-kali, kepingin jadi

presiden.

Di masa Orde Baru mungkin banyak orang hendak jadi presiden. Namun, mereka takut

mengungkapkan keinginan itu lantaran khawatir dituduh subversif, merongrong kekuasaan

Presiden Soeharto.

Ketika Indonesia memasuki era Reformasi, era yang jauh lebih demokratis ketimbang Orde

Baru, banyak orang tanpa malu-malu dan ragu-ragu ingin menjadi presiden. Tengoklah,

tercatat lima orang yang ingin menjadi presiden melalui konvensi calon presiden dari Partai

Golkar pada 2004. Lihat pula, tercatat lima pasangan calon presiden dan wakil presiden pada

Pemilu Presiden 2004.

Pada Pemilu 2009, setidaknya tercatat lima orang ingin menjadi presiden. Mereka ialahSusilo Bambang Yudhoyono, Megawati, Jusuf Kalla, Prabowo, dan Wiranto. Namun, karena

terikat pada aturanpresidential threshold, partai-partai harus berkoalisi untuk mengusung

capres-cawapres sehingga cuma tiga pasang capres-cawapres yang bertanding pada Pemilu

Presiden 2009.

Prabowo dan Wiranto terpaksa mengubur keinginan menjadi capres dan harus puas menjadi

cawapres. Prabowo menjadi cawapres bagi capres Megawati dan Wiranto menjadi cawapres

bagi capres Jusuf Kalla. Adapun cawapres bagi capres Susilo Bambang Yudhoyono ialah

Boediono.

Menjelang Pemilu 2014, tercatat 11 orang ingin menjadi presiden dengan mengikuti konvensi

capres Partai Demokrat. Di luar konvensi Partai Demokrat, ada Ketua Umum Partai Golkar

Aburizal Bakrie dan Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang

ngebetjadi presiden. Bahkan, Rhoma Irama hendak `mendegradasi' posisinya dari Raja

Dangdut menjadi Presiden Dangdut.

Bahkan jika Mahkamah Konstitusi tidak melarang pengajuan capres dari jalur independen,

mungkin pengacara Farhat Abbas juga bakal maju menjadi capres. Namun, Pemilu Presiden

2014 akhirnya cuma diikuti dua pasangan, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-HattaRajasa.


24/49

Bila bagi kebanyakan orang di jagat ini menjadi presiden itu mulia, tidak begitu halnya bagi

Billy Carter, adik kandung Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Seperti dikisahkan

Abdurrahman Wahid dalam bukuHumor Gus Dur, Billy Carter punya usaha pompa bensin.

Di waktu senggang, ia biasanya bersantai dengan sejumlah temannya sembari minum bir atau

minuman lain kegemarannya.

Pada 1976, Jimmy Carter mencalonkan diri sebagai presiden. Saat santer-santernya

kampanye Carter, Billy pun tak luput dari kejaran wartawan. Wartawan bertanya kepadanya

bagaimana sesungguhnya kondisi keluarga Carter.

Billy menjawab bahwa ibunya berusia lebih dari 70 tahun ketika mendaftarkan diri masuk

Korps Perdamaian sebagai juru rawat di India untuk dua tahun. Kakak perempuan Billy

senang naik sepeda ke mana-mana sampai keluar negara bagian. Kakak perempuan satunya

lagi menjadi pengabar Injil, padahal dulunya ratu kecantikan.

Sekarang, abangku ingin jadi presiden.Nah, Anda bisa lihat, akulah satu-satunya orang

normal dalam keluarga ini, pungkasnya enteng. (Usman Kansong/P-1)


25/49

Intoleransi dan Harmonisasi Kebangsaan

Benni SetiawanDosen di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY); Peneliti Maarif Institutefor Culture and Humanity

WAJAH Yogyakarta terkoyak. Terkoyak aksi intoleran. Dalam empat hari terakhir, dua aksi

intoleran mengubah rupa Kota Pelajar ini. Minggu (1/6) siang, di Kabupaten Sleman, puluhan

orang merusak sebuah bangunan yang biasa dipakai umat Kristen untuk beribadah. Bangunan

yang dirusak itu milik pendeta berinisial NL. Bangunan yang bersebelahan dengan rumah NL

itu terletak di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman. Sebelumnya, Kamis

(29/5), penyerangan juga terjadi pada rumah Direktur Galang Press, Julius Felicianus, yang

saat itu sedang dipakai umat Katolik untuk doa bersama dan latihan paduan suara.

Aksi intoleran yang terjadi di Yogyakarta itu seakan mengusik alam bawah sadar kita.

Mengapa di daerah yang terkenal dengan pluralisme keberagamaannya, dua peristiwa itu

muncul di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2014. Peristiwa tersebut seakan

menjadi potret buram keberagamaan di Indonesia. Ironisnya, potret buram keberagamaan

tersebut dilegitimasi oleh pemerintah. Pemerintah seakan membiarkan warga negaranya

tertekan secara fisik dan psikis. Penyerangan rumah ibadat merupakan teror fisik dan psikis

bagi kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945.

Amuk sebagai mantra

Benarlah apa yang dikatakan YB Mangunwijaya dalam Gerundelan Orang Republik(1995).

Amuk sepertinya menjadi mantra khas Nusantara.Amukadalah kata yang secara representatif

mewakili watak khas Nusantara. Kata ini mengacu kepada suatu bentuk amarah naik pitam,

emosional, irasional, dan sangat aneh. Seolah-olah mata orang buta karenanya.

Tokoh pendidikan Indonesia tersebut juga mencatat amuk sebagai pasal misterius alam

psikologi bangsa. Amuk khas Nusantara cukup spesifik dan memiliki sejarah panjang. Tidak

dapat dikendalikan (uncontrollable), tetapi mudah menyesal. Mudah lepas kontrol, tetapi

mudah pula mendapatkan kontrol itu kembali untuk kemudian menyesali segala akibat dari

amuk (Muhammad Sofyan, 1999).

Amuk pun senantiasa berhubungan erat dengan kehidupan sosial politik dan ekonomi.

Namun, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kesadaran kolektif masyarakat. Pasalnya,

masyarakat terintegrasi oleh adanya kesepakatan di antara anggotanya terhadap nilai-nilai

kemasyarakatan.

Nilai-nilai itu oleh Durkheim disebut dengan kesadaran kolektif (collective consciousness).

Kesadaran kolektif ini berada di luar individu (exterior). Namun, memiliki daya pemaksa

terhadap individu-individu sebagai anggota masyarakat.


26/49

Dengan kata lain, kesadaran kolektif adalah suatu konsensus masyarakat yang mengatur

hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran kolektif

tersebut dapat berwujud aturan-aturan moral, agama, baik dan buruk, luhur dan mulia, dan

sebagainya.

Kesadaran kolektif juga merupakan salah satu wujud dari fakta sosial yang berkaitan dengan

moralitas bersama. Pemikiran ini muncul berangkat dari meningkatnya pembagian kerja yang

berujung dengan terjadinya transformasi kesadaran kolektif. Pada masyarakat bersolidaritas

mekanik, kesadaran kolektif ini sangat tinggi, sedangkan pada masyarakat solidaritas organik

tidak demikian adanya (Zainuddin Maliki, 2003).

Kekalahan negara

Kekerasan dan pelanggaran terhadap keberagamaan dengan gamblang menunjukkan betapa

tatanan moral dan hukum lemah. Polisi sebagai aparat keamanan dan penegak hukum selalusaja kewalahan menghadapi anarkisme ini. Mereka selalu datang terlambat dan terkesan

membiarkan kerusuhan terjadi.

Pembiaran oleh negara ini pun menunjukkan betapa alat kekuasaan telah lemah dan kalah

sebelum bertanding. Negara pun telah mengingkari amanat Undang-Undang Dasar (UUD)

1945 Pasal 28 ayat E ayat 1 dan 2, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(HAM), dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak

Sipil dan Politik.

Kekalahan negara ini seakan kontras dengan aparatur yang gemuk. Gemuknya aparatur

ternyata tidak mampu mencegah dan menindak tindakan intoleransi, intimidasi, dan

kekerasan atas nama agama. Ironisnya, negara menuding terjadinya kekerasan itu akibat

mandeknya transformasi sosial yang dilakukan oleh pemuka agama. Sebuah cara berkelit

yang jauh dari semangat tanggung jawab.

Lebih lanjut, `kemarahan' kelompok tertentu itu sering kali didasarkan pada Surat Keputusan

Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Rumah Ibadah. Salah satu isi pokok dari SKB itu ialah,

setiap pembangunan rumah ibadah harus menyertakan fotokopi KTP 90 jemaah dan

persetujuan dari 60 warga masyarakat. Peraturan yang sering kali sulit diwujudkan olehmasyarakat. SKB ini dijadikan senjata andalan kelompok intoleran untuk menyerang

kelompok lain. Atas dasar SKB itu mereka melakukan tindak intoleran yang `dibenarkan'

oleh peraturan perundang-undangan.

Homo homini lupus

Lebih dari itu, ketaatan terhadap pemimpin dalam sekat-sekat primordial semakin dominan.

Kesadaran masyarakat sering kali didorong oleh imajinasi semu berupa ketaatan tanpa kritik

(taqlid). Masyarakat kehilangan nalar kritis. Apa yang mereka lakukan seakan tanpa kontrol

dan kendali. Intoleransi yang terjadi di Yogyakarta semakin menambah daftar panjang


27/49

intensitas kekerasan atas nama agama. Intolerensi ini pun seakan menjadi bukti bahwa

kebangsaan dan keindonesiaan semakin menjauh dari keadaban.

Meminjam istilah Romo Mudji Sutrisno (2009), masyarakat tidak kunjung menjadi homo

homini socius(manusia yang memperlakukan sesamanya sebagai sahabat, masyarakat

berperadaban), tetapi masih saja menjadi homo homini lupus(manusia yang saling terkam

sebagaimana serigala). Ironisnya, agama yang luhur menjadi tameng atas perilaku biadab itu

dan negara membiarkan hal itu semakin menjadi.

Pada akhirnya, muruah Kota Pelajar sudah selayaknya dikembalikan. Seluruh komponen

masyarakat Yogyakarta selayaknya berbenah dan memperbaiki hubungan antarumat

beragama agar peristiwa serupa tak terulang lagi di kemudian hari.


28/49

Jaminan Keamanan Pangan Lemah

Ali KhomsanGuru Besar FEMA; Ketua Program Studi S-3 Ilmu Gizi Manusia IPB

Negeri ini memang masih sarat dengan berbagai persoalan. Selama persoalan-

persoalan tersebut belum dibenahi, kita tetap terperangkap sebagai negara sedang

berkembang.

KRISIS daging sapi telah memakan korban. Ditemukannya berkarung-karung daging celeng

untuk dioplos dengan daging sapi sungguh mengusik keamanan pangan kita. Ulah pedagang

tak bertanggung jawab tersebut harus mendapat sanksi hukum yang tegas.

Harga daging sapi telah sekian bulan bertengger pada kisaran harga Rp100 ribu/kilogram (kg)

semenjak kita mengalami kelangkaan, sedangkan harga daging celeng mungkin hanya Rp40

ribu/kg.

Apabila kedua jenis daging itu dioplos dan kemudian digiling, konsumen tidak bisa lagi

membedakannya. Mungkin hanya uji laboratorium yang dapat mendeteksi adanya unsur

daging celeng dalam daging oplosan.

Terkuaknya praktik penipuan tersebut dapat mencederai keyakinan masyarakat, yaknimendapatkan pangan halal sesuai dengan keyakinan yang dianut umat Islam. Tanpa sanksi

hukum, kejadian itu akan berulang dan berulang lagi karena mereka tidak pernah jera untuk

mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.

Hal itu sesungguhnya menunjukkan semakin nekatnya para pedagang di dalam menipu

konsumen. Pemerintah kini harus tegas menindak para pedagang yang jelas-jelas telah

merugikan konsumen. Posisi masyarakat sebenarnya relatif lemah karena unsur

ketidaktahuan. Karena itu, masyarakat mengandalkan diri pada pemerintah, yakni Badan

POM dan aparat hukum (kepolisian) yang memiliki kewenangan menindak penipuan.

Keterbatasan SDM

Permasalahan pangan tidak aman mencakup banyak hal, seperti penggunaan bahan tambahan

yang tidak tepat, pelabelan, dan periklanan yang membodohi konsumen, pangan kadaluwarsa,

dan proses produksi yang tidak memenuhi syarat keamanan. Kesemuanya menyangkut aspek

yang bersifat fisik. Pengoplosan daging sapi dengan daging celeng lebih bernuansa keyakinan

dan hal itu pun masuk kategori persoalan keamanan pangan. Dalam situasi apa pun, pedagang

dituntut menyediakan pangan yang benar-benar aman lahir ataupun batin.


29/49

Kegiatan pengamanan makanan harus dilakukan pada seluruh mata rantai suplai makanan,

yakni mulai tahapan produksi, pengolahan, distribusi, sampai pada konsumen di tingkat

rumah tangga. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengamanan makanan ialah

keterbatasan sumber daya manusia. Diperlukan tenaga-tenaga pengawas makanan di tingkat

lapangan yang setiap harinya bisa mendeteksi cepat ketidakamanan pangan.

Masyarakat konsumen berharap banyak bahwa keamanan dan kesehatan mereka terlindungi

oleh pemerintah, yakni dengan adanya pengawasan ketat tentang makanan yang beredar.

Lahirnya UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan diharapkan mampu menjembatani antara

suplai produsen dan permintaan konsumen. Pasal 68 ayat 1 menyebutkan pemerintah dan

pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai

pangan secara terpadu.

Pelanggaran UU

Aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian masyarakat, produsen, dan pemerintah.

Penegakan hukum dalam hal keamanan pangan selama ini lemah karena kasus-kasus yang

muncul belum mendatangkan akibat fatal berupa kematian. Pembiaran yang selama ini terjadi

menyebabkan masyarakat terekspos oleh pangan tidak aman yang sebenarnya merupakan

wujud pelanggaran UU Pangan.

Konsumen belum hirau terhadap masalah keamanan pangan karena konsumen terutama dari

kelas sosial ekonomi bawah juga mengharapkan harga makanan yang murah. Sepanjang

makanan yang dikonsumsi tidak menimbulkan kematian, produsen (pedagang) dan konsumen

merasa sah-sah saja melanggar peraturan dan mengabaikan ancaman kesehatan bagi dirinya

sendiri.

Ketidakpedulian dalam hal keamanan pangan terlihat dari sedikitnya tuntutan terhadap

mereka yang jelas-jelas membahayakan masyarakat dengan memproduksi pangan tidak

aman. Kasus pengoplosan daging sapi dan daging celeng hanyalah salah satu contoh betapa

rentan kosumen Indonesia.

Masih banyak lagi ulah pedagang yang membahayakan masyarakat seperti menggunakan

formalin, boraks, dan pewarna tekstil dalam produk pangan mereka. Mungkin kita bertanya-tanya, di mana Badan POM dan Kementerian Kesehatan selama ini? Tidak mampukah

mereka menciptakan formalin yang berasa pahit sehingga ketika dicampur ke dalam makanan

akan merusak cita rasa makanan tersebut.

Pendidikan keamanan pangan kepada produsen menjadi kurang berhasil dan kurang efisien

jika tidak diiringi dengan tuntutan masyarakat akan tersedianya produk pangan yang aman.

Sekali lagi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengawasi pangan yang beredar dan

melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu bagi pelanggarnya. Penegakan hukum yang

belum optimal di bidang pangan menyebabkan berulangnya pelanggaran oleh produsen

pangan.


30/49

Apabila setiap hari masyarakat harus mengonsumsi pangan tidak aman, akumulasinya akan

berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Isu keamanan pangan bukan lagi persoalan

sepele. Sangat disayangkan bahwa konsumen Indonesia termasuk konsumen yang jarang

komplain. Konsumen Indonesia bagaikan anak manis dan penurut meski mereka telah ditipu,

dibohongi, dan terpaksa mengonsumsi makanan yang tidak aman.

Perlindungan lemah

Kerja sama antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting. LSM

yang umumnya bersuara kritis dapat menjadi lembaga kontrol atas pembiaran ketidakamanan

pangan. Masyarakat juga menaruh harapan besar pada Badan POM dalam pengawasan

makanan yang beredar.

Lemahnya perlindungan konsumen terhadap ekspose makanan tidak aman mungkin

merupakan ciri negara sedang berkembang. Ciri lainnya ialah derajat kesehatan rendah,masalah gizi kurang merebak di mana-mana, kemiskinan tidak kunjung dapat diatasi, dan

penegakan hukum lemah.

Saat ini mungkin kita ogah disebut negara sedang berkembang karena merasa sudah menjadi

negara kelas menengah, bahkan sedang berancang-ancang untuk menjadi negara maju.

Namun, negeri ini memang masih sarat dengan berbagai persoalan. Selama persoalan-

persoalan tersebut belum dibenahi, kita tetap terperangkap sebagai negara sedang

berkembang.


31/49

Ahok Tolak Tudingan Pencemaran Nama Baik Udar Pristono

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding

pengacara mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono, Feldy Taha,

salah kaprah atas pelaporan dirinya ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Kalau melihat secara hukum, ya, hak pengacara. Hak setiap warga negara berhak

melaporkan siapa pun. Tinggal polisi saja melihatnya bagaimana, apakah laporan tersebut

masuk akal atau tidak. Lagi pula kalau laporannya mencemarkan nama baik, kan sudah

tersangka. Kalau sudah tersangka bukan mencemarkan nama baik lagi, kata Ahok di Balai

Kota DKI, kemarin.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga optimistis Pristono tidak akan dibebaskan dalamkasus tersebut. Feldy Taha mengatakan pihaknya sudah melaporkan Ahok ke Mabes Polri

pada Senin (2/6) pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, mereka juga akan melaporkan tindakan

Ahok ke DPR. Mungkin minggu depan kami akan lapor ke DPR. Kami minta DPR

melengserkan Pak Ahok,tegasnya. (Ssr/J-5)


32/49

Menuntut Monarki Dihapus

HAUFAN HASYIM SALENGKE

Warga Spanyol menilai raja sebagai bagian dari masalah yang telah mengakibatkan

negara dilanda krisis ekonomi.

PULUHAN ribu warga Spanyol di lebih dari 60 kota di seantero negeri turun ke jalan untuk

menuntut referendum mengenai masa depan monarki setelah Raja Juan Carlos

mengumumkan turun takhta, Senin (2/6).

Otoritas kepolisian memperkirakan lebih dari 20 ribu orang membanjiri alun-alun Puerta de

Sol di pusat Ibu Kota Madrid. Aksi massa dengan jumlah serupa juga terpantau di alun-alun

Catalunya di Barcelona. Tak hanya itu, solidaritas unjuk rasa yang mendukung sikap wargaSpanyol juga berlangsung di 30 kota di seantero Eropa dan Amerika Latin.

Para pengunjuk rasa melambaikan bendera bergaris merah, kuning, dan ungu yang digunakan

pada era pemerintah Republik terakhir Spanyol. Mereka mengambil momen turunnya takhta

Raja Juan Carlos untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka akan monarki yang

popularitasnya terus tergerus akibat skandal dalam beberapa tahun terakhir.

Ini saatnya untuk kembali ke bentuk pemerintahan yang sah, pemerintahan republik,

ungkap Ruben Peinado Gonzalez, 24, mahasiswa sejarah kontemporer.

Gabriel Arnandez, pengunjuk rasa lainnya, dengan lantang mengatakan tidak akan

mendukung jika Spanyol tetap berkeras mempertahankan monarki. Ia menilai selama ini

lingkaran inti kerajaan menikmati kue kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan korup. Ia

merujuk pada kasus korupsi yang melibatkan putri raja, Putri Cristina dan suaminya, Inaki

Urdangarin, yang tengah diinvestigasi. Espana, manana, sera republicana! Besok Spanyol

akan menjadi republik! teriak pengunjuk rasa.

Banyak warga, terutama kalangan muda Spanyol, melihat raja justru sebagai bagian dari

masalah Spanyol. Kerajaan dipandang sebagai kekuatan ekonomi dan politik yangmendorong negara itu jatuh ke krisis ekonomi.

Referendum

Sebagian besar warga Spanyol sudah jenuh dan apatis dengan pemerintahan monarki yang

dianggap tidak membawa perbaikan di berbagai sektor kehidupan masyarakat `Negeri

Matador'. Mereka menuntut pelaksanaan referendum dan mengambil momen pengunduran

diri Raja Juan Carlos sebagai waktu yang tepat untuk mengadopsi kembali pemerintahan

republik.


33/49

Keinginan rakyat Spayol tersebut didukung dua koalisi politik sayap kiri dan sejumlah

kelompok kiri lainnya. Mereka menyerukan aksi unjuk rasa di Madrid dan beberapa kota

lainnya untuk mendukung referendum.

Ribuan massa yang menggelar protes sesungguhnya sadar bahwa kemungkinan referendum

amatlah kecil karena dua partai besar, Partai Popular dan Partai Sosialis, akan menentangnya.

Kedua partai tersebut dikenal sebagai pendukung setia monarki.

Mereka tidak akan mendengarkan kami, tapi kami mencoba karena kami perlu

menyingkirkan monarki jika Spanyol ingin maju. Sekarang adalah waktunya, kata Jorge

Blazquez, 22, mahasiswa pengunjuk rasa.

Pemimpin koalisi Kiri Bersatu, Cayo Lara, mengatakan sudah saatnya rakyat Spanyol diberi

kebebasan untuk menentukan masa depan `Negeri Matador' yang lebihbaik. Inilah

waktunya bagi rakyat untuk memutuskan apakah mereka menghendaki monarki ataurepublik. Tidak terbayang jika di abad ke-21 kita masih berbicara tentang hak yang

didasarkan keturunan, ujarnya. (The Wall Street Journal/The Guardian/Hym/I-1)

haufan_hasyim @mediaindonesia.com


34/49

Pangeran yang Hidup Sederhana

Serangkaian skandal mencoreng kredibilitas keluarga kerajaan, seperti perjalanan

mewah sang raja untuk berburu gajah di Botswana pada 2012.

SETELAH mengumumkan turun takhta pada Senin (2/6), Juan Carlos, 76, meyakinkan warga

Spanyol bahwa anak ketiganya, Felipe, 46, merupakan sosok tepat sebagai raja--suksesornya.

Sang ahli waris takhta bernama lengkap Felipe Juan Pablo y Alfonso de Todos los Santos de

Borbon y de Grecia.

Dia memiliki kedewasaan, kesiapan, dan tanggung jawab untuk memimpin negara,

sekaligus memulai era baru yang memadukan pengalaman dan semangat generasi baru, kata

Juan Carlos. Pada 2004, Felipe menikahi Letizia Ortiz, 41, janda cerai yang pernah bekerjasebagai presenter berita di stasiun televisi. Pilihan itu sempat ditentang orangtuanya, tapi

Felipe berkeras. Kini Felipe dan Letizia memiliki dua anak perempuan, Leonor, 8, dan Sofia,

6.

Felipe dinilai jauh berbeda dari ayahnya. Dia dikenal ramah dan bergaya hidup sederhana.

Sang pangeran juga tidak punya catatan investigasi korupsi. Jajak pendapat awal tahun ini

awal tahun ini menunjukkan 66% warga Spanyol memandang positif sosoknya.

Felipe itu rendah hati, mampu membuat penilaian dengan baik, dan mau mengikuti nasihat.

Dia juga tahu cara menjalin relasi, kata editor bagian monarki harian ABC, Bieito Rubido.

Felipe juga dinilai mengambil posisi sebagai pelayan publik ketimbang hidup foya-foya

layaknya anggota keluarga kerajaan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy juga menjamin Felipe akan berperan dengan baik

sebagai raja. Kesiapan, karakter, dan pengalaman yang dia peroleh selama 20 tahun terakhir

menjadi jaminan bahwa dia mampu melakoni perannya, kata Rajoy.

Turunnya Juan Carlos dari takhta beralasan politis. Serangkaian skandal mencoreng

kredibilitas keluarga kerajaan, seperti korupsi bisnis yang melibatkan anak perempuan sangraja dan suaminya, yakni Cristina dan Inaki Urdangarin. Sang raja pun diketahui melakukan

perjalanan mewah untuk berburu gajah di Botswana pada 2012 di saat krisis ekonomi

mencekik rakyat Spanyol.

Lewat jajak pendapat pada 2013, terbukti bahwa 57,8% warga muda Spanyol menolak

monarki. Jajak pendapat di harianEl Mundopada Januari 2014 menunjukkan dua pertiga

warga Spanyol berkehendak Juan Carlos turun takhta dan digantikan Felipe. Kebanyakan

responden juga menyatakan bahwa kehormatan kerajaan bisa pulih jika Felipe menjadi raja.


35/49

Media Spanyol mengabarkan Felipe akan disahkan menjadi Raja Felipe VI oleh parlemen

pada 6 Juni. Upacara penobatan akan dilakukan setelahnya dengan waktu yang belum

ditetapkan. (Reuters/BBC/Wey/I-4)


36/49

PP Biaya Nikah Terganjal 3 Menteri

VERA ERWATY ISMAINY

Peraturan menteri agama akan dibuat setelah PP Biaya Nikah selesai untuk

dilaksanakan di seluruh KUA.

REVISI Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2004 tentang Biaya Nikah yang antara

lain mengatur nikah tanpa tarif (gratis) hingga kini masih terganjal di tiga kementerian

terkait. Ketiga kementerian tersebut ialah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkum dan HAM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri).

Hal itu diutarakan Sekretaris Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian

Agama (Kemenag) Muhammadiyah Amin dan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag

Zubaidi dalam rangkuman wawancara kepada Media Indonesiadi Jakarta, tadi malam.

Muhammadiyah Amin menyampaikan baru dua menteri yang sudah menandatangani revisi

PP No 47 Tahun 2004 tersebut, yaitu Menteri Agama (Menag) yang saat itu masih dijabat

Suryadharma Ali dan Menko Kesra Agung Laksono.

Masih ada tiga menteri lain yang mestinya menandatangani revisi PP tersebut, di antaranya

Menteri Hukum dan HAM (Amir Syamsudin) dan Menteri Keuangan (Chatib Basri), imbuhMuhammadiyah.

Secara terpisah, Zubaidi juga ikut membenarkan. Menurutnya, salah satu dari tiga

kementerian yang belum juga menandatangani sebagai bentuk persetujuan atas revisi PP

tersebut ialah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.

Saya harap menteri yang belum menyetujui segera bisa memprioritaskan pengajuan revisi

PP ini karena sudah lama ditunggu oleh masyarakat, pungkas Zubaidi.

Menurut Muhammadiyah, setelah ditandatangani tiga menteri terkait, barulah draf revisi PP

itu dapat diajukan dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Artinya PP baru bisa dinyatakan berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden, timpalnya.

Namun, untuk implementasi PP tersebut, dibuat terlebih dahulu petunjuk pelaksanaan PP

berupa peraturan menteri agama (PMA). Barulah setelah selesai dibuat PMA-nya, kebijakan

biaya nikah terbaru sudah dapat dilaksanakan di seluruh kantor urusan agama (KUA) di

Indonesia, kata dia.


37/49

Lebih jauh, Muhammadiyah menjelaskan selain biaya nikah gratis apabila menikah di KUA

dengan menunjukkan bukti surat keterangan miskin, juga bakal diatur biaya nikah di luar

KUA. Berdasarkan draf terakhir, biaya nikah di luar KUA yang sudah disetujui yakni Rp600

ribu.

Kemudian, hal lain yang diatur juga ialah pembayaran biaya nikah oleh masyarakat akan

langsung ditransfer ke rekening Sekjen Kemenag melalui bank penerima yang ditunjuk.

Dengan demikian, uang mempelai tersebut tidak langsung dikelola KUA.

Tidak hanya itu, honor transpor penghulu di luar KUA serta dana jasa untuk jasa profesi juga

akan di atur. Untuk DKI Jakarta, kan daerahnya mudah dijangkau sesuai dengan standar

biaya umum, maka biaya transpor hanya Rp110 ribu. Untuk daerah lain (honor) disesuaikan

oleh jarak dan biaya transportasinya, ungkap dia.

Kemudian, jelas Muhammadiyah, setiap KUA mendapatkan biaya operasional rata-rata Rp3juta per bulan. KUA-KUA kami harap dapat memakai dana itu sebagai dana penalangan

yang akan diganti seusaipengajuan, Muhammadiyah menambahkan. (H-2)


38/49

Pajak Barang Mewah Ponsel Dimentahkan

"Itu gara-gara kamu (media) nulis PPnBM, impor naik, bikin defisit neraca

perdagangan, jadi rupiah melemah."

--Bambang Brodjonegoro Wakil Menteri Keuangan

SETELAH yakin mengusulkan pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk

telepon seluler (ponsel) bersama Kementerian Perindustrian, sikap Kementerian Perdagangan

melunak. Rencana itu tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Pada saat ini kami dari Kementerian Perdagangan bertekad hanya ada barang mewah

(PPnBM) untuk telepon kalau terciptanya industri di dalam negeri, ujar Menteri

Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta, kemarin.

Di Indonesia ada sekitar 220 juta nomor ponsel yang dimiliki masyarakat. Itu menunjukkan

tingkat konsumsi yang tinggi. Padahal, mayoritas ponsel merupakan produk impor.

Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan belum ada pembahasan

antarkementerian tentang PPnBM untuk ponsel. Wacana PPnBM diduga memengaruhi

psikologis importir sehingga impor ponsel di April melonjak 58,9%.

Itu gara-gara kamu (media) nulis PPnBM sih, impor naik, bikin defisit neraca perdagangan,

jadi rupiah melemah, sebut Bambang di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Wacana PPnBM tahun ini disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat yang kemudian

didukung Menteri Perdagangan M Lutfi. Kendati begitu, wacana tersebut justru dimulai

Bambang pada September tahun lalu ketika masih menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal

(BKF). PPnBM diharapkan bisa meredam impor ponsel yang menurut kajian BKF tumbuh

terlalu pesat. Data BPS mengungkapkan impor ponsel selama empat bulan pertama tahun ini

sudah mencapai US$1,065 miliar (sekitar Rp12,5 triliun) atau naik 45,58% dari periode yang

sama tahun lalu. (Wib/Ghe/E-1)


39/49

Kementerian ESDM Ajukan Penaikan Baru Tarif Listrik

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengurangan kuota BBM bersubsidi menjadi

46 juta kl.

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan rencana penaikan tarif

listrik untuk enam golongan pelanggan ke Badan Anggaran DPR. Penaikan per dua bulanan

yang ditarget berlaku mulai 1 Juli diestimasi mengirit subsidi listrik Rp8,51 triliun. Penaikan

tarif bervariasi, 5,36%-11,57%.

Menteri ESDM Jero Wacik menyampaikan rencana penaikan tarif yang sebelumnya diajukan

ke Komisi VII ialah untuk industri golongan 1-3 perusahaan privat. Adapun per 1 Mei,pelanggan I-3 yang berupa perusahaan terbuka sudah kena penaikan tarif. Dengan rencana

baru itu, seluruh golongan I-3 kelak tidak disubsidi dan anggaran bisa dihemat Rp4,78 triliun.

Pengusaha usul karena subsidi untuk 450 watt dan 900 watt besar, hampir 60%, mereka

dinaikkan juga. Saya katakan no, karena rakyat belum mampu, ujar Wacik di Gedung DPR,

kemarin.

Adapun tarif rumah tangga yang diminta pemerintah naik ialah untuk 1.300 watt dan 3.500

watt atau R-1 dan R-2. Untuk 1.300 watt sudah naik karena mampu. Yang sedang dihitung

3.500 watt karena kelas menengah, kata Wacik.

Penaikan tarif juga disasar atas golongan pelanggan pemerintah P-2 dan penerangan jalan

umum P-3.

Belum ada keputusan pada rapat kemarin, tapi Banggar dalam posisi menekan pemerintah

agar subsidi di RAPBN Perubahan 2014 dipangkas. Sebab, dalam draf yang diajukan, total

subsidi naik Rp111,17 triliun jadi Rp444,88 triliun, dengan subsidi listrik naik Rp35,7 triliun.

Dirut PLN Nur Pamudjie yang hadir saat rapat menambahkan regulasi kelistrikan memang

harus diperbaiki. Supayasustainability listrik jangka panjang lebih baik.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengurangan kuota BBM bersubsidi dari 48 juta kl ke

46 juta kl. Dengan pengurangan itu, subsidi bisa dihemat Rp7 triliun. Dalam draf, pemerintah

mengestimasi subsidi bahan bakar bengkak jadi Rp285 triliun dari semula Rp210,7 triliun.

Sejumlah wacana pengendalian konsumsi yang sempat dilempar, kini masuk laci. Umpama,

larangan jual BBM bersubsidi di akhir pekan, atau pengurangan nozzleBBM bersubsidi. Di

atas kertas layak, tapi belum tentu jalan. Hasilnya sedikit, chaos-nya banyak, ucap Wacik.

(Ghe/E-2)


40/49

Tarif Bus Lebaran Diusulkan Naik

WIBOWO

Penurunan tingkat keterisian kursi mendorong Organda membentuk konsep

kolaborasi konkret antarmoda.

DALAM dua bulan ke depan, arus pulang kampung atau mudik Lebaran akan kembali ramai.

Masyarakat Indonesia akan bermigrasi besar-besaran sementara dari kota ke kampung.

Ramainya arus mudik akan memicu perubahan biaya operasional perusahaan angkutan darat

(otobus).

Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena mengatakan perusahaan otobus berencana

menaikkan tarif angkutan nonekonomi sebesar 50% untuk angkutan darat pada Hari Raya

Idul Fitri di 2014. Namun, untuk bus ekonomi, kata dia, kenaikan tarif akan menyesuaikan

tarif batas atas moda transportasi angkutan darat.

Jaraktempuh yang biasanya 12 jam akan menjadi 18 jam atau dari 20 jam menjadi 28 jam,

ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Eka, pemerintah dari tahun ke tahun selalu memaksakan kondisi infrastruktur,

padahal belum layak untuk dilalui. Ditambah lagi, kendaraan roda dua juga menambah padatlalu lintas jalan dan keberadaan pasar tumpah mengurangi laju kendaraan yang melintas.

Padahal, motor bukan didesain untuk jarak jauh, kata dia.

Meski tarif bus akan naik, sebaliknya tingkat keterisian kursi (load factor) untuk bus ekonomi

akan menurun 15% pada tahun ini. Menurut Eka, hal itu disebabkan masyarakat

menggunakan kereta api atau kendaraan roda dua sebagai moda transportasi untuk kembali ke

kampung halaman.

Untuk load factorbagi bus yang melayani jarak menengah (ekonomi) sekitar 60%, jelas

Eka.

Sementara itu, tingkat keterisian bus antarkota antarprovinsi (AKAP) pada posisi 70%.

Penurunan tingkat keterisian kursi, lanjut Eka, mendorong Organda membentuk konsep

kolaborasi konkret antarmoda. Hal itu khususnya dalam penyelenggaraan angkutan mudik

Lebaran. Untuk saling mendukung, bukan saling mematikan, tegasnya.

Eka menuturkan moda transportasi angkutan jalan raya mencapai 43 ribu unit pada tahun ini,

antara lain 23 ribu bus AKAP, 16 ribu bus antarkota dalam provinsi (AKDP), dan sisanya bus

pariwisata. Jumlah itu meningkat ketimbang tahun sebelumnya 40.100 unit.


41/49

Berdasarkan data Organda, jumlah penumpang angkutan mudik Lebaran 2014 diperkirakan

mencapai 18,45 juta orang atau tumbuh 5,24% daripada tahun sebelumnya sebanyak 17,53

juta.

Extra fli ght

Sementara itu, dalam rangka menghadapi Lebaran tahun ini, berbagai maskapai penerbangan

asing ataupun domestik berbondong-bondong mengajukan penerbangan tambahan (extra

flight) untuk menghadapi lonjakan penumpang pada Lebaran nanti.

Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Djoko

Murdjatmodjo menjelaskan saat ini sudah ada beberapa maskapai lokal dan asing yang

mengajukan izin itu.

Hingga saat ini maskapai asing yang baru mengajukan penambahan ekstra penerbanganseperti Singapore Airlines, Cathay Pacific, dan Qantas. Sementara itu, maskapai domestik

biasanya ramai-ramai mengajukan izin penambahan extra flightseminggu sebelum Lebaran,

jelas Djoko di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, untuk saat ini, belum ada maskapai lokal yang mengajukan permohonan extra

flight. Namun, pihaknya masih akan menerima permohonan extra flightpaling lambat satu

minggu menjelang Lebaran. (Riz/E-4)

wibowo.red @mediaindonesia.com


42/49

Sinergi Antarperaturan Dibutuhkan

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menyatakan implementasi Undang-Undang

(UU) Perlindungan Konsumen Tahun 1999 dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan harus berjalan seimbang. Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Santoso

Eddy Wibowo mengatakan seharusnya tak ada pertentangan saat menjalankan kedua produk

hukum tersebut.

Meskipun UU Penerbangan adalah lex specialisdari UU Konsumen, kita tidak bisa melihat

hukum ke bawah dan ke atas. Di dalam UU Penerbangan itu juga selalu memperhatikan

perlindungan kepada konsumen. Jadi dalam hal ini harus sinergi, kata Santoso dalam acara

diskusi penerbangan di Jakarta, kemarin.

Santoso menjelaskan penyusunan Undang-Undang Penerbangan pasti memperhatikan hal-hal

lain termasuk kepentingan konsumen. Kalau tidak terdapat hal itu, ada yang salah dalam

penyusunan undang-undang tersebut.

Santoso mengatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah menerapkan UU

Penerbangan yang berkaitan dengan konsumen, seperti PP Angkutan Udara KM 75 dan M

25. Namun, selain keinginan konsumen, ia mengatakan perlu mendengar keluhan stakeholder

akibat kelakuan konsumen.

Jadi ini kan langkah selanjutnya setelah sosialisasi yang telah kita lakukan karenasebelumnya kita telah melakukan sosialisasi melewati iklan tetapi tidak semua penumpang

membaca atau melihat. Untuk itu, kita diskusikan lagi, tuturnya.

Ia menambahkan, agar terjadi sinergi dalam dua aturan tersebut, perlu juga edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang bisa didapatkan saat

menggunakan jasa penerbangan.

Jika masih ada konsumen yang belum terpuaskan, mungkin belum tersosialisasikan dengan

baik. Sosialisasi sebenarnya sudah sering dilakukan, tetapi jumlah konsumen udara kan

terlalu banyak. Maka di sini kita diskusi lagi apa yang tepat untuk perlindungan konsumen

itu, ulasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara

Kemenhub Djoko Murdjatmodjo mengatakan setiap UU tersebut tidak dapat

dispesialisasikan.

Soalnya, dalam konsep bisnis, perlu ada keseimbangan hak-hak dan kewajiban konsumen

dengan pengusaha jasa penerbangan. Dengan begitu, tidak ada kepentingan yang nantinya

berat sebelah. (Riz/E-4)


43/49


44/49

Penderita Asma Wajib Pahami Faktor Pencetus

BEBERAPA jam menjelang matahari terbit, tubuh Ajeng seperti tersentak dari ranjangnya.

Wanita paruh baya itu terbangun karena tiba-tiba ia sulit bernapas.

Bunyi `ngik... ngik... ngik' keluar dari mulutnya yang susah payah mencari oksigen, membuat

suaminya turut panik. Selepas lampu kamar dinyalakan dan obat yang disimpan di laci tempat

tidur dia minum, perlahan gangguan itu mereda.

Ajeng memang menderita asma. Pada musim hujan kemarin, penyakitnya kerap kumat. Bagi

wanita berusia 30 tahun tersebut, hal itu tidak biasa. Sebab, kendati menderita asma sedari

kecil, asmanya jarang kambuh. Setahun paling kumat dua sampai tiga kali, ujar wanita

yang baru pindahan ke rumah baru di Sawangan, Depok itu.

Setelah ditelusuri, diketahui obat semprot nyamuk menjadi penyebab kumatnya penyakit

asma Ajeng. Di musim hujan lalu, banyak air tergenang sehingga nyamuk berbiak lebih

banyak. Untuk mengusir nyamuk, keluarga baru itu memilih menggunakan obat nyamuk

semprot yang ternyata menjadi faktor pemicu kambuhnya asma Ajeng.

Penyakit asma, yang di kalangan awam dikenal sebagai bengek itu, sejatinya sudah lama

dikenal masyarakat kita. Namun, sampai sekarang para ahli belum mengetahui penyebab

pasti terjadinya penyakit itu. Diduga, asma terjadi karena faktor genetik dan lingkungan.

Yang jelas, saluran pernapasan penderita asma memiliki sifat yang khas, yaitu sangat peka

terhadap berbagai rangsangan. Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Premier Jatinegara

(RSPJ), Jakarta, Prof dr Menaldi Rasmin, faktor pencetus kumatnya penyakit bengek tersebut

beragam dan berlaku berbeda pada tiap individu. Faktor pencetus itu bisa dari obat-obatan,

debu, suhu yang terlalu panas, kelembapan udara, asap rokok, bulu-bulu binatang, dan

infeksi.

Faktor pencetus itu bukan penyebab asma, melainkan penyebab terjadinya serangan pada

penderita, ujar Menaldi pada seminar pengendalian faktor penyebab asma di RSPJ, akhirpekan lalu.

Berdasarkan tingkat kekambuhan, pengidap asma dibagi menjadi dua jenis, yaitu intermittent

untuk yang tingkat kekambuhannya jarang danpersistentuntuk yang tingkat kekambuhannya

sering.

Agar hidup pengidap asma berkualitas, mereka harus dapat mengontrol kondisi asma agar

tidak kambuh dan mencegah dari tingkat intermittentmenjadipersistent ringan, menengah,

atau bahkan berat.


45/49

Menurut Menaldi, hanya ada dua cara untuk mengontrol agar asma tidak kumat, yaitu

mengetahui faktor pencetus kekambuhan dan pengobatan yang tepat. Mencari pencetus

kumatnya asma merupakan pekerjaan rumah tersulit bagi para pengidap.

Ini memang sulit. Tapi ditandai saja sehabis kumat, tadi habis makan atau terkena paparan

apa, misalnya asap rokokkah dan sebagainya, ujar Menaldi yang juga Ketua Konsil

Kedokteran Indonesia (KKI).

Bila faktor pencetus itu telah diketahui, niscaya serangan asma pada pengidap bisa ditekan

hingga lebih dari 80%. Oleh karena itu, mengetahui faktor pencetus menjadi penting.

Untuk pengobatan yang tepat, penderita disarankan rutin memeriksakan diri dengan alat

spirometri yang direkomendasikan untuk membantu diagnosis penyakit dan manajemen

terapi. Kalau kekuatan tiupan kita pada spirometri menurun hingga 20%, dipastikan saluran

napas menyempit dan membutuhkan obat bronkodilator.

Bila terjadi peradangan pada tenggorokan, dibutuhkan obat kombinasi yaitu bronkokilator

dan obat antiperadangan.

Jika faktor pencetus dan pengobatan yang tepat telah diketahui, Menaldi menjamin pengidap

asma bisa hidup normal dan berprestasi. Dia mencontohkan pemegang rekor lari 100 meter

Olimpiade asal AS, Florence Flojo Griffith-Joyner yang merupakan penderita asma.

Sekitar 15 menit sebelum berlari, dia meminum obat untuk mencegah penyempitan saluran

pernapasan. (Tlc/H-3)


46/49

Motivasi Lebih Bintang Hitam

ACHMAD MAULANA

Jika bisa memenangi lawan pertama melawan AS, para punggawa Ghana percaya

jalan mereka untuk lolos ke babak kedua akan lebih mulus. Optimisme para punggawa

tim `Bintang Hitam' itu memang tidak berlebihan. Mereka menjadi tim paling

produktif selama babak kualifikasi lalu dengan raihan 25 gol.

BERADA di Grup G bersama juara dunia tiga kali Jerman, Portugal, dan Amerika Serikat

memang membuat Ghana seperti terperangkap dalam sebuah labirin panjang. Butuh

keajaiban sepertinya bagi tim berjuluk the Black Stars tersebut untuk bisa lolos ke fase

knockout.

Meski begitu, bukan berarti tim besutan Kwesi Appiah itu tidak punya peluang lolos. Dengan

materi pemain yang merupakan kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda,

Michael Essien, Sulley Muntari, Asamoah Gyan, Kevin-Prince Boateng, Abdul Majeed

Waris, dan lain-lain, mereka sangat mungkin membuat kejutan.

Apalagi tim Bintang Hitam juga cukup berpengalaman tampil di Piala Dunia. Tercatat

sudah tiga kali beruntun negara Afrika Utara itu tampil di turnamen empat tahunan tersebut.

Bahkan di Piala Dunia 2010 Asamoah Gyan dan kawan-kawan berhasil menembus perempat

final sebelum dijinakkan Uruguay. Di Piala Dunia 2006 Jerman, Ghana yang kala itu

diperkuat para pemain muda hanya mampu bertahan sampai putaran kedua.

Dari pengalaman itu, tidak berlebihan jika para punggawa the Black Stars yakin bisa

mengatasi persaingan di Grup G. Bek John Boye bahkan sesumbar bakal menjinakkan

megabintang Portugal Cristiano Ronaldo saat kedua tim berjibaku pada 26 Juni mendatang di

Estadio Nacional, Brasilia.

Saya pikir jika kami mempersiapkan diri dengan baik, kami dapat menangani Ronaldo. Dia

memang pemain hebat, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk menanganinya jika saya

dimainkan pada laga itu, tegas palang pintu klub Prancis, Rennes, tersebut.

Hal senada dikatakan sang arsitek Kwesi Appiah. Menurut dia, dengan kualitas para

pemainnya yang rata-rata menjadi andalan di klub masing-masing, tiada alasan bagi mereka

untuk gagal bersaing.

Kami memang berada dalam grup yang sulit, tapi saya sama sekali tidak khawatir.Semua

pemain Ghana berasal dari klub-klub bagus. Mereka sudah terbiasa menghadapi tantangan,

tegas Appiah.

Tujuan kami lolos dari babak grup dan melaju ke putaran kedua dan kemudian menjalani

laga demi laga, timpal Michael Essien.


47/49

Optimisme para punggawa tim `Bintang Hitam' itu memang tidak berlebihan. Mereka

menjadi tim paling produktif selama babak kualifikasi lalu dengan raihan 25 gol.

Essien kembali

Di samping itu, keberadaan Jerman dan Amerika Serikat dalam satu grup menjadi motivasi

tambahan buat mereka. Kedua tim itu pernah mereka hadapi di ajang yang sama.

Jerman bahkan terkesan pernah membantu Ghana untuk lolos ke babak 16 besar di Piala

Dunia 2010. Amerika Serikat merupakan tim yang mereka kandaskan di Piala Dunia 2006.

Setiap grup ialah grup maut. Kami memiliki dua lawan yang sangat kuat, yakni Jerman dan

Portugal, meski Anda juga tak boleh meremehkan AS. Namun, justru karena kedua tim itu

(Jerman dan AS) motivasi bertambah, ujar gelandang Kevin-Prince Boateng.

Jika kami disiplin dan konsentrasi, kami punya peluang. Yang penting kami harus

memenangi laga pertama melawan AS, imbuhnya.

Lebih lanjut, Boateng juga mengaku senang dengan kembalinya Essien. Hal itu turut

menambah motivasi timnya. Soal target, saya tidak tahu. Saya pribadi tidak mau memasang

target tertentu. Saya tak mau mengatakan ingin meraih semifinal atau juara, tandasnya.

(Berbagai sumber/R-1)

PELATIH


48/49

Senang dengan Status Underdog

TIDAK sedikit suporter Ghana yang meragukan kemampuan Kwesi Appi

Documents

Artikel Pilihan Media Indonesia 4 Juni 2014