Audit Board of Indonesia · Web view23. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONGNOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANGRETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG ,Menimbang

: a. bahwa untuk menunjang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Parigi Moutong dipandang perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional di Daerah;

b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan didaerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban serta meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha Jasa Konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 1 –PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, TLN Republik Indonesia Nomor 3883);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);


14.Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18 seri D nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONGdan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya

disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

8. Domisili adalah tempat kedudukan tetap suatu badan usaha.9. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.


10. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan konstruksi sampai selesai diserah terimakan.

11.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

12.Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Izin yang diberikan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kepada Perseorangan atau Badan Usaha yang bergerak dalam Usaha Jasa dibidang Konstruksi.

13.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa. Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

14.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.

15.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perIzinan tertentu dari pemerintah Daerah.

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat (SPTRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

19.Surat Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SPTRDKB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah yang terutang retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi,


besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SPTRDKBT, adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

22.Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SPTRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

23.Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

24. Surat Pendaftaran dan Pendataan Retibusi Daerah yang dapat disingkat (SPTRD) adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitingan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan retibusi daerah.

25.Registrasi adalah pendaftaran ulang Surat Izin Jasa Konstruksi (IUJK).26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

27.Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat tentang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan nama Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3 Obyek retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah pelaksanaan pekerjaan, perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi.

Pasal 4Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin usaha Jasa Konstruksi.


BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi digolongkan sebagai retribusi perIzinan tertentu.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi usaha atau jenis usaha.

BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi perIzinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- Gred 1 Orang Perseorangan Kualifikasi Usaha Kecil : K-4 = Rp. 400.000,-- Gred 2 Kualifikasi Usaha Kecil : K-3 = Rp. 650.000,- - Gred 3 Kualifikasi Usaha Kecil : K-2 = Rp. 800.000,- - Gred 4 Kualifikasi Usaha Kecil : K-1 = Rp. 1.200.000,

-

- Gred 5 Kualifikasi Usaha Menengah : M-2 & M-1 (M) = Rp. 2.000.000,-

- Gred 6 Kualifikasi Usaha Besar : B-2 = Rp. 4.000.000,-

- Gred 7 Kualifikasi Usaha Besar, Joint Venture,Asing : B-1 = Rp. 6.000.000,-

a. Bidang Konsultasi ( Konsultan ) Penerbitan IUJK baru, memperpanjang dan mengubah data dengan Kualifikasi :

- Gred 1 Kualifikasi Usaha Kecil : K = Rp. 1.000.000,-

- Gred 2 Kualifikasi Usaha Kecil : K = Rp. 1.500.000,-

- Gred 3 Kualifikasi Usaha Besar : M = Rp. 3.000.000,


-- Gred 4 Kualifikasi Usaha Besar : M = Rp. 5.000.000,

-b. Registrasi Badan Usaha Pemborongan (Kontraktor) / Konsultasi (Konsultan) :- Gred 1 orang Perseorangan Kualifikasi Usaha Kecil : K-4 = Rp. 600.000,

-

- Gred 2 Kualifikasi Usaha Kecil : K-3 = Rp. 800.000,- - Gred 3 Kualifikasi Usaha Kecil : K-2 = Rp. 1.000.000,

-

- Gred 4 Kualifikasi Usaha Kecil : K-1 = Rp. 1.200.000,-- M = Rp. 2.000.000,-- B = Rp. 3.000.000,- c. Registrasi IUJK Badan Usaha Perwakilan Bidang Pemborongan dan Konsultasi

tidak melihat klas dengan biaya Rp. 1.000.000,-

d. Perubahan IUJK kualifikasi Besar, Menengah,dan Kecil, sebesar 50 % dari biaya pemrosesan IUJK baru.

(2) Apabila Badan Usaha atau Perorangan yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) melakukan Registrasi Ulang sekaligus mengadakan Perpanjangan atau Perubahan Data dikenakan biaya untuk Registrasi sesuai Pasal 8 Poin c dan d.

(3) Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha atau perorangan harus menyampaikan Permohonan Perpanjangan Perubahan data dan registrasi selambat-lambatanya 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

(4) Badan Usaha atau Perorangan yang mengajukan Permohonan Perpanjangan, Perubahan Data dan registrasi Ulang setelah habis masa berlakunya seperti pada poin 2 diatas pasal ini, dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap hari keterlambatan diatas 1 (satu) bulan dan seterusnya baik Jasa Konstruksi (Kontraktor) maupun Jasa Konsultasi (Konsultan) :a. Kualifikasi K = Rp. 750.000,-b. Kualifikasi M = Rp. 1.050.000,-c. Kualifikasi B = Rp. 1.250.000,-

(5) Ketentuan mengenai penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(6) Dilarang melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Ini.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VIII


MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10Masa Retribusi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 1(satu) tahun.

Pasal 12Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IXSURAT PENDAFTARAN

Pasal 13(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.(3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XPENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) di tetapkan

retribusi terutang dengan menerbitkan SPTRD,atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasakan hasil pemeriksaan ditemukan data baru/atau data semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SPTRDKB dan SPTRDKBT.

(3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitkan SPTRD atau dukumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPTRDKB dan SPTRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XITATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SPTRD atau Dokumen lain yang

dipersamakan, SPTRDKB dan SPTRDKBT.


BAB XIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIIITATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkannya SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTRDKB, SPTRDKBT dan STRD.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIVTATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18(1) Pengeluaran Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVKEBERATAN

Pasal 19(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk atas SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTRDKB, SPTRDKBT dan SPTRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.


(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakberatan ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKDRDKB, SPTRDKBT dan SPTRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menununjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi Surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut di anggap dikabulkan.

BAB XVIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati.(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya

permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SPTRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SPTRDLB.


(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22(1) Permohonan mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara

tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :a. Nama dan alamat retribusi ;b. Masa retribusi ;c. Besarnya kelebihan pembayaran ; dand. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah

Pembayaran kelebihan retribusi.(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi

lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIIPEGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan

kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.(4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XVIIIKADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25


(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :a. Diterbitkannya surat teguran ; danb. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung

BAB XIXPENYIDIKAN

Pasal 26(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;

f. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (d);

g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;h. Memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka


atau saksi;i. Menghentikan penyidikan;j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXKETENTUAN PIDANA

Pasal 27(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lambat 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 28Ketentuan mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Diundangkan di Parigi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Parigipada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

LONGKI DJANGGOLA


KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Drs. NIRMAN J. WINTER, MHPembina Utama Muda

NIP. 19550803 1978031 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2009 NOMOR I SERI D NOMOR 24

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONGNOMOR I TAHUN 2009

T E N T A N GRETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM.

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melaksanakan pungutan Retribusi Daerah termasuk didalamnya adalah Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Mengingat bahwa Daerah Kabupaten merupakan penyelenggaraan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, maka sebagai konsekuensinya Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menggali potensi yang ada di Daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mendukung kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian, termasuk didalamnya upaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah guna membiayai tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya berupa retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 Cukup jelas.



Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.








Pasal 13Cukup jelas.








Pasal 21


Cukup jelas.Pasal 22





Cukup jelas.




TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 109



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Documents

Audit Board of Indonesia · Web view23. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau