cover RAN.pdf 1 12/20/2020 8:51:59 PM

cover RAN.pdf 1 12/20/2020 8:51:59 PM

DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGADIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKATKEMENTERIAN KESEHATAN

Pembinadrg. Kartini Rustandi, M.Kes

Penyusun Dhito Pemi Aprianto, S.Kepdr. Feby Anggraini, MKM

Kontributordrg. Dyah Erti K, MPHdr. Rusmiyati, MQIHTasripin, SKM, MKesdr. Nita Mardiah, M.KesR. Giri Wurjandaru, SKM, M.KesIka Ratnawati, SKM, MKKKdr. Astuti, MKKdr. Inne Lutfiana, MKKRR Winda, K, S.Si, MKKKDara Puspita, SKMdr. Tyas Natasya C.Hana Fasjar Septanti, SKMBen Fauzi Ramadhan, SKM

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

351.077Ind Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderalr Kesehatan Masyarakat Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2020-2025.— Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.2020

ISBN 978-623-301-084-9

1. Judul I. GOVERNMENT PROGRAMS II. HEALTH PLANNING III. OCCUPATIONAL HEALTH IV. PHYSICAL EXERCISE

Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 – 2025ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 – 2025. Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga memuat kebijakan, peta strategis, sasaran strategis, indikator dan target yang akan dicapai. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pengembangan program, sehingga upaya kesehatan kerja dan olahraga dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak atas perhatian dan dedikasinya untuk memberikan pemikiran, tenaga dan waktu dalam penyusunan rencana aksi ini.

Semoga Rencana aksi kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020–2025 dapat mendukung tercapainya implementasi dan efektifitas upaya kesehatan kerja dan olahraga di daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat bugar dan produktif.

Salam sehat, bugar, produktif

Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga

Drg. Kartini Rustandi, M.Kes

Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 – 2025 iii

KATA PENGANTAR ........................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................. 1 A. Latar Belakang ........................................... 1 B. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi ............. 3 C. Sasaran ....................................................... 4 D. Dasar Hukum .............................................. 4 E. Ruang Lingkup ............................................ 6BAB II ANALISA SITUASI UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA ............................... 7 A. Kondisi Kesehatan Kerja dan Olahraga ...... 7 B. Kondisi terkait Kesehatan Olahraga ............ 12 C. Analisis SWOT ............................................ 14 D. Analisis Posisi Bersaing .............................. 17BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA ........ 22 A. Arah Kebijakan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga ..................................... 22 B. Strategi Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga ..................................................... 24BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA ........ 35BAB V MONITORING DAN EVALUASI ....................... 39BAB VI PENUTUP ......................................................... 43LAMPIRAN .................................................................... 44

DAFTAR ISI

Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 – 2025iv

Gambar 1. Piramida Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur, Tahun 2010 dan Tahun 2025 ................................................... 13Gambar 2. Peran Pekerja dalam Pembangunan ........... 15Gambar 3. Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan Masyarakat .................................................... 20Gambar 4. Kuadran Posisi Bersaing............................... 27Gambar 5. Hubungan Prioritas Nasional, Prioritas Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Kesehatan .........................................Gambar 6. Peta Strategi Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga ................................................ 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Strategi, Indikator dan Target Upaya Kesehatan Kerja dan Olaraga tahun 2020-2025 ........................................... 30

DAFTAR GAMBAR

Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 – 2025 v

Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 – 2025vi

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia Indonesia yang produktif secara sosial dan ekonomi merupakan modal pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan berdaya saing dipengaruhi oleh beberapa aspek, termasuk status atau kondisi kesehatan. Upaya kesehatan kerja dan olahraga ditujukan untuk mewujudkan masyarakat pekerja di Indonesia agar sehat, bugar, dan produktif.

Upaya kesehatan kerja dan olahraga mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif. Penyelenggaraan upaya kesehatan kerja dan olahraga dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai pada pelaksanaan di tempat kerja, dengan melibatkan peran lintas program, lintas sektor, swasta (dunia usaha) serta peran aktif seluruh masyarakat melalui pemberdayaan.

Penduduk Indonesia berjumlah 265 juta yang diantaranya lebih dari 133 juta diantaranya merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang siap untuk bekerja (BPS, 2018). Komposisi penduduk Indonesia saat ini menuju pada komposisi bonus

Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 – 2025 1

demografi, puncak bonus demografi di Indonesia diperkirakan akan didapat pada tahun 2035 yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan, dengan mayoritas penduduk usia produktif, kualitas kelompok ini akan menentukan masa depan Indonesia, oleh karena itu upaya kesehatan dengan fokus sasaran usia kerja menjadi penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas agar bonus demografi dapat dimanfaatkan.

Pekerja merupakan penggerak perekonomian bangsa, disisi lain pekerja juga berada pada usia produktif, merupakan pencetak generasi penerus bangsa. Posisi pekerja juga sebagai tulang punggung keluarga memiliki peran penting dalam kesehatan keluarga. Pekerja akan menentukan pemenuhan gizi keluarga, health literacy pada keluarga hingga pembiasaan pola hidup yang sehat pada keluarga. Disisi lain pekerja juga berada pada masa reproduktif akan berkontribusi terhadap pencapaian dan memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi, stunting, penyakit menular, penyakit tidak menular serta permasalahan kesehatan masyarakat lainnya. Sehingga dapat dikatakan, pekerja yang sehat akan berkontribusi mendukung tercapainya SDGs No.1, 2, 3, 5, 8 (Kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan pekerjaan yang layak).

Upaya kesehatan kerja yang sudah diimplementasikan diantaranya melalui Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK), Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di fasilitas pelayanan kesehatan dan perkantoran, serta pelayanan kesehatan kerja di era JKN. Sedangkan, upaya kesehatan olahraga meliputi pembinaan kebugaran jasmani pada masyarakat, khususnya jemaah haji, ASN, dan anak sekolah, serta pembudayaan

Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 – 20252

aktivitas fisik pada individu, komunitas/kelompok, lingkungan dan sistem sesuai dengan Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA).

Agar upaya kesehatan kerja dan olahraga dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan terpadu, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pengembangan upaya kesehatan kerja dan olahraga tahun 2020-2025.

B. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

1. Mendukung pencapaian masyarakat sehat, bugar dan produktif.

2. Mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020-2024.

3. Menentukan arah dan sasaran upaya kesehatan kerja dan olahraga tahun 2020-2025 yang kesinambungan dan berkelanjutan.

4. Panduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pengembangan upaya kesehatan kerja dan olahraga tahun 2020-2025.

5. Panduan bagi kabupaten/ kota melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga


C. Sasaran

1. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota2. Lintas program dan lintas sektor terkait.3. Pemangku kepentingan di pusat, provinsi dan kabupaten/

kota. 4. Perencana dan pemeriksa/auditor.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

6. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

8. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja

10. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;


11. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

12. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 - 2024.

13. Instruksi Presiden No.1 tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat Hidup Sehat

14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;

16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 473 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung jawab Kementerian Kesehatan di Tingkat Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 474 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung jawab Kementerian Kesehatan di Tingkat Provinsi.

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

21. Permenkes No 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

22. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.


E. Ruang Lingkup

1. Analisa situasi Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga2. Arah Kebijakan dan Strategi Kesehatan Kerja dan

Olahraga3. Indikator Keberhasilan Upaya Kesehatan Kerja dan

Olahraga4. Monitoring dan Evaluasi


BAB IIANALISA SITUASI

UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

A. Kondisi Kesehatan Kerja dan Olahraga

Proyeksi kependudukan Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan di kelompok usia kerja sebagai bonus demografi sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Piramida Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur, Tahun 2010 dan Tahun 2025


Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 266 juta dan sekitar 133 juta merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang siap untuk bekerja (BPS, 2018). Komposisi populasi Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi dimana hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Puncak bonus demografi di Indonesia diperkirakan pada tahun 2035 dengan mayoritas penduduk adalah usia produktif. Kualitas kelompok usia produksi generasi di masa tersebut akan menentukan peluang Indonesia menjadi negara maju.

Proporsi usia kerja yang terus meningkat merupakan tantangan sekaligus kesempatan yang perlu dikawal untuk mewujudkan angkatan kerja yang sehat dan produktif. Pekerja memiliki peran penting dalam pembangunan. Kesehatan merupakan komponen penting dalam menentukan kelaikan kerja (fit to work) untuk menunjang kinerja sesuai tugasnya, proporsi pekerja yang besar menjadi tantangan karena mengakibatkan meningkatnya risiko kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) yang tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan mendorong peningkatan kualitas, derajat kesehatan dan produktivitas sehingga bangsa Indonesia menjadi negara maju dan kompetitif.

Gangguan kesehatan pada pekerja dapat mengakibatkan pekerja tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga terjadi penurunan produktifitas kerja, yang akan merugikan perusahaan atau menghambat karir pekerja tersebut. Pekerja merupakan aset perusahaan dan secara makro merupakan penggerak perekonomian bangsa, disisi lain pekerja juga berada pada usia produktif, merupakan


pencetak generasi penerus bangsa. Posisi pekerja sebagai tulang punggung keluarga memiliki peran penting dalam kesehatan keluarga. Pekerja akan menentukan pemenuhan gizi keluarga, health literacy pada keluarga hingga pembiasaan pola hidup yang sehat pada keluarga. Disisi lain pekerja juga berada pada masa reproduktif akan berkontribusi terhadap pencapaian dan memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi, stunting, penyakit menular, penyakit tidak menular serta permasalahan kesehatan masyarakat lainnya. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sangat penting diintervensi pada populasi ini seperti pada pencapaian total fertility rate, keberhasilan program keluarga berencana. Peran penting pekerja yang sehat akan berkontribusi mendukung tercapainya SDGs No.1, 2, 3, 5, 8 (Kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan pekerjaan yang layak).

Gambar 2. Peran Pekerja dalam Pembangunan

Pada studi beban penyakit yang dilakukan oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) menunjukan trend DALYs/tahun produktif yang hilang untuk hidup sehat


disebabkan karena kematian dini, penyakit atau cedera per 100.000 akibat risiko tekanan diastolik yang tinggi, gula darah puasa yang tinggi, kebiasaan merokok dan risiko diet yang tidak sehat. Diet tidak sehat menyumbang beban penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, urogenital, darah, endokrin dan neoplasma. Tekanan darah sistolik yang tinggi menyumbang pada beban penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, urogenital, darah dan endokrin. Gula darah yang tinggi menyumbang pada beban penyakit diabetes, jantung dan pembuluh darah, endokrin, HIV/AIDS dan tuberkulosis. Dalam konteks ini, beban ganda terjadi karena di satu sisi beban penyakit menular masih banyak terjadi di Indonesia seperti tuberkulosis dan pada saat bersamaan masyarakat dan pemerintah juga dibebani oleh penyakit tidak menular seperti diabetes.

Temuan tersebut diperkuat dengan data Riskesdas 2018 dimana dilaporkan bahwa terjadi peningkatan pada faktor risiko perilaku penyebab Penyakit tidak menular sebagai berikut 95,5% penduduk kurang konsumsi buah dan sayur, 33,8% penduduk memiliki kebiasaan merokok, 33,5% penduduk kurang melakukan aktivitas fisik.Situasi ini memperlihatkan bahwa upaya promotif preventif menjadi kunci utama untuk menjamin keberhasilan pencapaian dampak pembangunan kesehatan.


Sumber : Studi Beban Penyakit, 2018

Sumber : Riskesdas 2018

Grafik 1. Faktor Risiko Penyakit Pada Usia Produktif


Riskesdas, 2018 menunjukkan bahwa pekerja sektor formal cenderung lebih rendah pernah menyusui anaknya dibandingkan dengan pekerja sektor informal. Hal ini terjadi karena pada ibu bekerja di sektor formal terikat oleh jam kerja minimal 8 jam/hari. Sedangkan untuk sektor informal waktu kerja bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ibu utk menyusui anaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, pekerja sebagai pencetak generasi yang akan datang, perlu mendapatkan akses intervensi upaya kesehatan anak melalui tempat kerja seperti peningkatan ASI bagi ibu bekerja dan pencegahan stunting. Selain itu meningkatnya proporsi anemia pada ibu hamil meningkat dari 37.1 pada tahun 2013 menjadi 48,9 pada tahun 2018 harus menjadi perhatian.

B. Kondisi terkait Kesehatan Olahraga

Aktivitas fisik menurut WHO merupakan pergerakan tubuh yang melibatkan otot-otot dalam pengeluaran energi. Ketidakaktifan fisik menjadi salah satu penyebab dari kematian secara global sebesar 6%.

Hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan ketidakaktifan fisik di Indonesia meningkat menjadi 33,5%. Ketidakaktifan fisik memicu peningkatan kejadian penyakit tidak menular. Prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia pada tahun 2018 juga meningkat, diantaranya kanker meningkat dari 1,4% menjadi 1,8%, diabetes meningkat dari 1,5% menjadi 2,0%, stroke meningkat dari 7,0% menjadi 10,9% dan hipertensi 8,4%. Ketidakaktifan fisik akan memicu masalah kesehatan masyarakat yang lebih besar.


Kegiatan aktivitas fisik mencakup kegiatan yang menggerakkan tubuh dan sebagai bagian dari kegiatan bermain, bekerja, transportasi aktif, pekerjaan rumah dan kegiatan rekreasi. Peningkatan aktivitas fisik bukan hanya menjadi masalah individu melainkan masalah masyarakat. Oleh karena itu, dalam peningkatan aktivitas fisik diperlukan kerjasama lintas sektor dan pendekatan berdasarkan populasi, multisektor, multidisiplin dan relevan secara budaya. Instruksi Presiden No.1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat menjadi dasar dalam peningkatan kegiatan aktivitas fisik di masyarakat. Instruksi presiden ini melibatkan lintas kementerian/lembaga. Walaupun sudah terbentuk kebijakan penggerakan aktivitas fisik, angka ketidakaktifan fisik di Indonesia masih memprihatinkan.

Secara global, terdapat acuan dalam implementasi penggerakan aktivitas fisik. Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA) tahun ..sebagai acuan global dalam meningkatkan individu aktif untuk mewujudkan kesehatan dunia. Terdapat empat strategi yang tertuang dalam GAPPA mulai dari membentuk masyarakat aktif, lingkungan aktif, individu aktif dan sistem yang aktif. Indonesia belum memiliki kebijakan kesehatan secara nasional yang bertujuan menggerakan aktivitas fisik bagi setiap individu dan lapisan masyarakat. Dibutuhkan suatu dokumen yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan kebijakan, peraturan dan upaya atau program untuk menggerakan aktivitas fisik. Aksi secara Nasional dalam penggerakan aktivitas fisik yang melibatkan lintas sektor baik pemerintah, daerah, privat dan masyarakat itu sendiri.


Gambar 3. Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan Masyarakat

C. Analisis SWOT

Berdasarkan survey terkait SWOT upaya kesehatan kerja dan olahraga1 dengan responden pengelola program kesehatan kerja dan olahraga di daerah didapatkan:

Hal yang menjadi kekuatan (Strength) dalam upaya kesehatan kerja dan olahraga diantaranya : 1. Telah ada Payung hukum/ kebijakan terkait kesehatan

kerja dan olahraga yang kuat.2. Adanya kebijakan tentang pengelola kesehatan kerja dan

olahraga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.3. Adanya NSPK terkait kesehatan kerja dan olahraga.4. Tersedianya anggaran pelaksanaan kesehatan kerja dan

olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

1 Berdasarkan survey melalui google form dan diisi secara sukarela oleh pengelola program kesejaor pada rentang waktu akhir Juni 2019 (http://bit.ly/SWOTKesjaor2019 atau https://forms.gle/KvcnUxzCZ7Q4UtWg7 )Rencana Aksi Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2020 – 202514

5. Tersedianya sistem informasi kesehatan kerja dan olahraga.

6. Terlibat dalam tim Kementerian/Lembaga dan/atau internal Kementerian Kesehatan yang telah di SK-kan

Hal yang menjadi kelemahan (weakness) dalam upaya kesehatan kerja dan olahraga diantaranya :

1. Belum terimplementasinya sistem monitoring dan evaluasi kesehatan kerja dan olahraga yang dengan baik.

2. Data terkait upaya kesehatan kerja dan olahraga belum cukup lengkap sebagai dasar perencanaan, advokasi dan evaluasi.

3. Terbatasnya jumlah SDM dalam pelaksaanaan upaya kesehatan kerja dan olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

4. Adanya disparitas kemampuan pengelola program kesehatan kerja dan olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

5. Dukungan pembiayaan daerah belum mencukupi dalam pelaksanaan upaya kesehatan kerja dan olahraga.

6. Belum adanya sistem rujukan kesehatan kerja dan olahraga.

Hal yang menjadi kesempatan (Opportunity) dalam upaya kesehatan kerja dan olahraga diantaranya :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

2. Besarnya kelompok usia produktif.3. Semakin kuatnya jejaring dan kerjasama Lintas program

dan lintas sektor dalam pelakasanaan kesehatan kerja dan olahraga.


4. Meningkatnya kebutuhan daerah untuk pelaksanaan dan pengembangan kesehatan kerja dan olahraga.

5. Sebagian kabupaten/kota telah menganggarkan APBD untuk upaya kesehatan kerja dan olahraga.

6. Adanya potensi pemanfaatan anggaran dari sumber lain yang tidak mengikat (Dana Desa, dukungan swasta, lintas kementerian, dan hibah).

7. Adanya berbagai kesepakatan internasional terkait kesehatan kerja dan olahraga yang menjadi acuan (GAPPA, Healthy Workplace, Workers Health, event internasional).

8. Adanya kegiatan terkait Kesehatan Kerja dalam akreditasi puskesmas

9. Adanya pandemi covid-19 membuat LS/LP dan masyarakat melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga

10. Kebijakan K3 sudah diaplikasikan dan menjadi kebijakan di lintas sektor lain.

Hal yang menjadi ancaman (Threat) dalam upaya kesehatan kerja dan olahraga diantaranya 1. Kondisi geografis, infrastuktur dan sosiokultural yang

sangat beragam di daerah.2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang

konsep sehat, bugar dan produktif.3. Disparitas kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya

kesehatan kerja dan olahraga.4. Perubahan gaya hidup dan terjadinya transisi epidemiologi.5. Revolusi indutri 4.0.6. Besarnya jumlah pekerja sektor informal.7. Besarnya jumlah pekerja perempuan.


8. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas program (masih terfragmentasi).

D. Analisis Posisi Bersaing2

Berdasarkan hasil SWOT tersebut dapat dipetakan posisi ber-saing kesehatan kerja dan olahraga sebagai berikut ini :

Strength

No. Kekuatan Bobot RatingNilai

Terbo-bot

1.Telah ada Payung hukum/ kebijakan terkait kesehatan kerja dan olahraga yang kuat

25 80 20

2.Adanya kebijakan tentang pengelola kesehatan kerja dan olahraga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

5 70 3.5

3.Adanya NSPK terkait kesehatan kerja dan olahraga 25 70 17.5

4.Tersedianya anggaran pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga di ting-kat pusat, provinsi dan kabupaten/kota

10 60 6

5.Tersedianya sistem informasi keseha-tan kerja dan olahraga 20 70 14

6.Terlibat dalam tim Kementerian/Lem-baga dan/atau internal Kementerian Kesehatan yang telah di SK-ka

15 50 7.5

TOTAL 100 68.5

2 Penentuan Bobot dan Ranting berdasarkan surve internal Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga melalui http://bit.ly/SWOTkesjoar


Weakness

No. Kelemahan Bobot RatingNilai

Terbo-bot

1.Payung hukum/ kebijakaan terkait upaya kesehatan olahraga 20 80 17.5

2.System monitoring dan evaluasi kesehatan kerja yang dapat diukur dengan baik 10 80 14

3.

Pengelola program kesehatan kerja dan olahraga belum memahami definisi operasional terkait indikator kesehatan kerja dan olahraga dengan baik

15 70 9

4.

Provinsi belum memiliki perhatian yang memadai terhadap upaya kesehatan kerja dan olahraga

20 60 8.25

5.

Data terkait upaya kesehatan kerja dan olahraga belum cukup lengkap sebagai dasar perencanaan, advokasi dan evaluasi

15 60 8.25

6.

Belum mencukupinya jumlah SDM dalam pelaksaanaan upaya kesehatankerja dan olahraga

10 50 2.25

7. Provinsi masih tergantung pada dana dekonsentrasi dalam pelaksanaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

10 50 2.25

Total 100 61.5

Opportunity

No. Peluang Bobot Rating Nilai Terbo-

bot1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia

menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

20 80 16

2 Besarnya kelompok usia produktif. 15 70 10.5


3 Semakin kuatnya jejaring dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor dalam pelakasanaan kesehatan kerja dan olahraga.

15 70 10.5

4 Meningkatnya kebutuhan daerah untuk pelaksanaan dan pengembangan kesehatan kerja dan olahraga.

5 80 4

5 Sebagian kabupaten/kota telah menganggarkan APBD untuk upaya kesehatan kerja dan olahraga.

10 70 7

6 Adanya potensi pemanfaatan anggaran dari sumber lain yang tidak mengikat (Dana Desa, dukungan swasta, lintas kementerian, dan hibah).

5 80 4

7 Adanya berbagai kesepakatan internasional terkait kesehatan kerja dan olahraga yang menjadi acuan (GAPPA, Healthy Workplace, Workers Health, event internasional).

5 60 3

8 Adanya kegiatan terkait Kesehatan Kerja dalam akreditasi puskesmas

5 60 3

9 Adanya pandemi covid-19 membuat LS/LP dan masyarakat melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga

15 80 12

10 Kebijakan K3 sudah diaplikasikan dan menjadi kebijakan di lintas sektor lain

5 80 4

Total 100 74

Threat

No. Ancaman Bobot RatingNilai

Terbo-bot

1 Kondisi geografis, infrastuktur dan sosiokultural yang sangat beragam di daerah.

5 50 2.5

2 Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep sehat, bugar dan produktif.

8 65 5.2


3 Disparitas kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya kesehatan kerja dan olahraga.

12 70 8.4

4 Perubahan gaya hidup dan terjadinya transisi epidemiologi.

15 80 12

5 Revolusi indutri 4.0. 15 80 12

6 Besarnya jumlah pekerja sektor informal. 15 80 12

7 Besarnya jumlah pekerja perempuan. 15 80 12

8 Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas program (masih terfragmentasi).

15 80 12

Total 100 76,1

Berdasarkan bobot dan rating yang telah diperoleh untuk se-tiap faktor, maka dapat dipetakan posisi bersaing Upaya Kes-ehatan Kerja dan Olahraga berada di kuadran II, dimana telah memiliki dasar kekuatan yang cukup namun menghadapi se-dikit tantangan terutama dari luar organisasi yang mengelola upaya kesehatan kerja dan olahraga. Strategi yang tepat da-lam hal ini menggunakan difersifikasi strategi atau strategi inovasi.


Gambar 4. Kuadran Posisi Bersaing


BAB IIIARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

A. Arah Kebijakan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tema RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan” dengan pengarusutamaam pada 1) kesetaraan gender, 2) tata kelola yang baik, 3) pembanungan berkeleanjutan, 4) model sosial budaya yang baik dan 5) pemanfaatan transformasi digital dengan optimal.

Prioritas RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah : 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan

yang berkualitas.2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

dan menjamin pemerataan.3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.5. Memperkukat infrastuktur mendukung pengembangan

ekonomi dan pelayanan dasar.6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan

bencana dan perubahan iklim.7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dan

transformasi pelayanan publik.


Sektor kesehatan berfokus pada Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dalam PN ke-3 terdapat 7 Program Prioritas (PP) yaitu :1. Pengendalian pendudukan dan tata kelola kependudukan.2. Penguatan perlindungan sosial.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.4. Pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas.5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.6. Pengentasan kemiskinan, dan.7. Peningatan produktivitas dan daya saing.

Setelah itu, Kementerian Kesehatan lebih fokusnya melaksanakan amanat PP ke-3 yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pada PP ke-3 terdapat 5 Kegiatan Prioritas (KP) yaitu :1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan

Reproduksi.2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat.3. Peningkatan pengendalian penyakit.4. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat

dan makanan.5. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Upaya kesehatan kerja dan olahraga mendukung pelbagai kegiatan prioritas dan proyek prioritas terutama pada kegiatan prioritas peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi; peningkatan pengendalian penyakit; dan penguatan gerakan masyarakat hidup sehat.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, terdapat 8 sasaran strategi dalam menjalankan pembangunan kesehatan pada tahun 2020-2024 :


1) Meningkatkan kesehatan, ibu, anak dan gizi masyarakat2) Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar

dan rujukan 3) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit

serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian

dan alat kesehatan5) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan

kompetensi sesuai standar6) Terjaminnya pembiayaan kesehatan7) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta

meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

8) Meningkatkan efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam Renstra tersebut upaya kesehatan kerja dan olahraga turut mendukung seluruh strategi, dengan indikator pencapaian sasaran berupa 1) jumlah kabupaten.kota yang melaksanakan kesehatan kerja, dan 2) jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga

B. Strategi Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Berdasarkan amanah undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, terutama pasal 164, upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan, baik pada pekerja sektor formal dan informal, dan berlaku bagi setiap orang, serta pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja agar


tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan berdasarkan pasal 80, diamanatkan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat yang merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja dan olahraga.

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan fungsi sebagai berikut :1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan

okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans,


kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Berdasarkan analisa SWOT pada BAB II, didapatkan bahwa berdasarkan posisi bersaing (kuadran II), strategi yang paling efektif adalah melalui difersifikasi strategi atau strategi inovasi. Strategi ini merupakan penjabaran dari pemanfaatkan kekuatatan (strength) yang telah ada untuk mengatasi ancaman (treath) yang ada sehingga ditekankan pada pengelolaan kekuatan yang telah ada, meneruskan strategi sebelumnya dan penekanan pada inovasi serta pelibatan berbagai stakholder terkait.

Oleh karena itu, strategi upaya kesehatan kerja dan olahraga 2020-2025 diantaranya :1. Melanjutkan kegiatan yang telah ada dan mengembangkan

serta memperkuat upaya inovasi, seperti a) pelibatan perguruan tinggi dalam mengevaluasi upaya

yang telah ada, b) meningkatkan peran organisasi profesi dan komunitas,c) penggunaan teknologi dan informasi dalam kegiatan

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk pencatatan dan pelaporan,

d) penguatan data dasar melalui pendataan mandiri, survey dan pelibatan peneliti di Kementerian Kesehatan dan atau K/L lain

e) penguatan SDM kesehatan kerja dan olahraga dengan pelibatan psikolog atau pakar manajemen.

2. Memperkuat upaya advokasi terhadap lintas program dan lintas sektor, seperti


a) advokasi pimpinan di internal Kementerian Kesehatan tentang pentingnya upaya kesehatan kerja dan olahraga dalam pencapaian derajat kesehatan,

b) advokasi kepada K/L yang memiliki fungsi koordinasi antar K/L (terutama Kemenko PMK, BAPPENAS, Kantor Staf Presiden), dan

c) advokasi door to door kepada K/L yang erat kaitannya dengan upaya kesehatan kerja dan olahraga (Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PAN-RB, BAPPENAS, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kop dan UMKM, Kementerian Peternakan, KPPA, BNP2TKI, BPJS dan BPJSTK).

3. Memperkuat koordinasi antar lintas program dan lintas sektor, seperti a) penggunaan IT based sebagai media koordinasi dan

sosialisasi,b) pemanfaatan platform digital (misal media sosial)

dalam koordinasi dan sosialisasi program,c) pelibatan aktif K/L dalam berbagai kegiatan internal

kesehatan kerja dan olahraga,d) penyebaran berbagai hasil penelitian, panduan dan

media KIE terkait kesehatan kerja dan olahraga kepada stakeholder terkait, dan

e) pelibatan organisasi internasional dalam upaya kesehatan kerja dan olahraga.

4. Memperkuat kemampuan internal, seperti a) penyusunan kebijakan / aturan terkait upaya kesehatan

olahraga,


b) peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan, workshop dan shortcourse di tataran nasional dan internasional,

c) perbaikan manajemen SDM termasuk penempatan pegawai, pembagian beban kerja, pemberian reward dan punishment yang berdasarkan analisa dan saran pakar, dan

d) memperkuat sistem manajemen organisasi/satuan kerja seperti melaksanakan WBK WBBM dan sertifikasi ISO.

Strategi upaya kesehatan kerja dan olahraga tersebut diimplementasikan dalam mewujudkan :1. Terwujudnya implementasi dan efektivitas program

kesehatan kerja dan olahraga.2. Terjalinnya kemitraan dan jejaring dengan akademisi,

organisasi profesi, BPJS, LSM, NGO dan komunitas.3. Terwujudnya pemerintah bersih dan melayani4. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam

implementasi kesehatan kerja dan olahraga.5. Terwujudnya optimalisasi peran dinas kesehatan

melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga.6. Terwujudnya optimalisasi peran fasilitas pelayanan

kesehatan melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga.7. Terbentuknya sistem informasi terintegrasi dan

terlaksananya evaluasi kesehatan kerja dan olahraga.8. Terlaksananya advokasi, sosialisasi, koordinasi kesehatan

kerja dan olahraga (pemerintah daerah, dunia usaha, lintas program, lintas sektor, dll).

9. Terwujudnya organisasi yang berinovasi dalam upaya Kesehatan kerja dan olahraga.


10. Tersedianya SDM pelaksana kesehatan kerja dan olahraga yang kompeten dan berbudaya kinerja.

11. Tersedianya regulasi dan perencanaan program kesehatan kerja dan olahraga berkesinambungan.

Gambar 6. Peta Strategi Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga


Tabe

l 1. S

trate

gi, I

ndik

ator

dan

Tar

get U

paya

Kes

ehat

an K

erja

dan

Ola

raga

tahu

n 20

20-2

025

No

Sasa

ran

Stra

tegi

sN

oIn

dika

tor

Targ

et

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Terw

ujud

nya

impl

emen

tasi

dan

ef

ektifi

tas

prog

ram

K

eseh

atan

Ker

ja

dan

Ola

hrag

a

1Ju

mla

h pr

ovin

si

yang

mel

aksa

naka

n K

eseh

atan

Ker

ja34

3434

3434

34

2Ju

mla

h pr

ovin

si

yang

mel

aksa

naka

n K

eseh

atan

Ola

hrag

a34

3434

3434

34

3Ju

mla

h K

ab/K

ota

yang

mel

aksa

naka

n ke

seha

tan

kerja

308

334

360

385

411

411

4Ju

mla

h K

ab/K

ota

yang

mel

aksa

naka

n ke

seha

tan

olah

raga

308

334

360

385

411

411

2

Terw

ujud

nya

kem

itraa

n da

n

jeja

ring

Kes

ehat

an

Ker

ja d

an O

lahr

aga

5

Jum

lah

MoU

/ pe

rjanj

ian

kerja

sam

a/

kese

paka

tan

per

tahu

n de

ngan

K/L

, PT,

OP,

B

PJS

, LS

M d

an la

in-

lain

di t

ingk

at p

usat

55

55

55

6Ju

mla

h te

mpa

t ker

ja

yang

mel

aksa

naka

n ke

seha

tan

kerja

75

.000

125.

000

150.

000

175.

000

200.

000

200.

000


No

Sasa

ran

Stra

tegi

sN

oIn

dika

tor

Targ

et

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3

Terw

ujud

nya

pem

berd

ayaa

n m

asya

raka

t dan

im

plem

enta

si

Kes

ehat

an K

erja

da

n O

lahr

aga

7Ju

mla

h P

os U

KK

yan

g ak

tif a

tau

dibi

na8.

000

10.0

0012

.000

14.0

0016

.000

16.0

00

8

Kel

ompo

k m

asya

raka

t ya

ng m

elak

sana

kan

aktiv

itas

fisik

(kel

ompo

k m

asya

raka

t, Ib

u H

amil,

La

nsia

)

30.0

0035

.000

40.0

0045

.000

50.0

0050

.000

4

Terw

ujud

nya

optim

alis

asi p

eran

di

nas

kese

hata

n m

elak

sana

kan

Kes

ehat

an K

erja

da

n O

lahr

aga

9Ju

mla

h pe

tuga

s ya

ng

dila

tih /d

iore

ntas

i ole

h pr

ovin

si40

040

040

040

040

040

0

10

Jum

lah

prov

insi

yan

g m

emili

ki p

etug

as

terla

tih T

atal

aksa

na

PAK

1122

3434

3434

11

Jum

lah

prov

insi

dan

ka

b/ko

ta y

ang

mem

iliki

Ja

bfun

g P

embi

mbi

ng

Kes

ehat

an K

erja

40 5

070

8090

100

12

Per

sent

ase

(%)

Kab

/Kot

a ya

ng

men

ggun

akan

SIT

KO

se

baga

i ala

t pen

cata

tan

dan

pela

pora

n

6080

9095

9898


No

Sasa

ran

Stra

tegi

sN

oIn

dika

tor

Targ

et

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5

Terw

ujud

nya

optim

alis

asi p

eran

fa

silit

as p

elay

anan

ke

seha

tan

mel

aksa

naka

n K

eseh

atan

Ker

ja

dan

Ola

hrag

a

13Ju

mla

h R

S y

ang

mel

aksa

naka

n ke

seha

tan

kerja

2465

2500

2600

2700

2800

2.87

7

14ju

mla

h P

uske

smas

ya

ng m

elak

sana

kan

Kes

ja60

0065

0070

0075

0080

0085

00

15ju

mla

h P

uske

smas

ya

ng m

elak

sana

kan

kese

hata

n O

lahr

aga

6000

6500

7000

7500

8000

8500

16Ju

mla

h ja

maa

h ha

ji ya

ng d

iper

iksa

ke

buga

ran

40%

50%

60%

70%

80%

85%

6

Terb

entu

nya

sist

em

info

rmas

i dan

ev

alua

si p

rogr

am

Kes

ehat

an K

erja

da

n O

lahr

aga

17P

enge

mba

gan

sist

im

info

rmas

i kes

ehat

an

kerja

dan

ola

hrag

a 2

12

00

2

18Ju

mla

h ha

sil a

nalis

is

upay

a ke

seha

tan

kerja

da

n ol

ahra

ga8

88

88

8


No

Sasa

ran

Stra

tegi

sN

oIn

dika

tor

Targ

et

2020

2021

2022

2023

2024

2025

7

Terla

ksan

anya

ad

voka

si,

sosi

alis

asi,

koor

dina

si

Kes

ehat

an K

erja

da

n O

lahr

aga

19Ju

mla

h pr

ovin

si d

an

Kab

/kot

a ya

ng d

i ad

voka

si/ s

osia

lisas

i34

3434

3434

34

20

jum

lah

kabu

pate

n/ko

ta y

ang

mem

iliki

A

PB

D u

ntuk

keg

iata

n ke

seha

tan

kerja

dan

ol

ahra

ga

120

125

130

135

140

145

8

Terw

ujud

nya

orga

nisa

si y

ang

berin

ovas

i unt

uk

mem

perc

epat

upa

ya

kesj

aor

21Ju

mla

h ke

giat

an

inov

asi d

i Dit

Kes

jaor

22

22

22

9

Ters

edia

nya

SD

M

yang

kom

pete

n da

n be

rbud

aya

kine

rja (c

ek

pere

ncan

aan

terk

ait

peng

emba

ngan

S

DM

inte

rnal

)

222

Sub

dit/

Sub

bag

di

Dit.

Kes

jaor

yan

g m

emen

uhi p

enila

ian

berk

iner

ja

55

55

55

23

Pem

bina

an S

DM

Dit

Kes

jaor

ber

dasa

rkan

pe

nem

pata

n,

kual

ifika

si, d

an k

iner

ja

5656

5656

5656


No

Sasa

ran

Stra

tegi

sN

oIn

dika

tor

Targ

et

2020

2021

2022

2023

2024

2025

10

Ters

edia

nya

kebi

jaka

n/N

SP

K

dan

pere

ncan

aan

prog

ram

Kes

ehat

an

Ker

ja d

an O

lahr

aga

berk

esin

ambu

ngan

24

Jum

lah

kebi

jaka

n/pe

dom

an /p

andu

an

yang

dis

usun

ata

u di

revi

u (d

ises

uaik

an

deng

an P

MK

OR

TALA

)

55

55

55

11Te

rwuj

udny

a pe

mer

inta

h ya

ng

bers

ih d

an m

elay

ani

25

Jum

lah

kebi

jaka

n in

tern

al d

alam

m

endu

kung

Ref

orm

asi

Biro

kras

i

33

33

33

26S

atke

r WB

K W

BB

M1

11

11

1


BAB IVINDIKATOR KEBERHASILAN

UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Strategi upaya kesehatan kerja dan olahraga diukur keberhasilannya melalui berbagai indikator, dimana pada periode 2020 – 2024 ditetapkan indicator sebagai berikut :

NOPROGRAM/ KEGIATAN/

OUTPUT

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

Kegiatan:

PEMBI-NAAN UPAYA KESEHA-TAN KERJA DAN OLAH RAGA

1. Jumlah ka-bupaten/kota yang melak-sanakan kesehatan kerja

308 334 360 385 411

2. Jumlah ka-bupaten/kota yang melak-sanakan kesehatan olahraga

308 334 360 385 411

1 Pelaksa-naan Kese-hatan Kerja di Tempat Kerja

Jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja

75.000 125.000 150.000 175.000 200.000

2 Instansi pemerintah yang Melak-sanakan Pengukuran Kebugaran Jasmani

Jumlah instansi pe-merintah yang melakukan pengukuran Kebugaran Jasmani

2.200 3600 4.400 5.100 5.800


NOPROGRAM/ KEGIATAN/

OUTPUT

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

3 Jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani

Persentase jemaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya

70 75 80 80 80

4 Kelompok masyarakat yang melak-sanakan aktivitas fisik

Jumlah kelom-pok mas-yarakat yang melaksanakan aktivitas fisik

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja

Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dengan baik adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:a. Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota

melaksanakan kesehatan kerja, sebagai berikut :1). Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas (identifikasi

faktor risiko di tempat kerja, atau penggunaan APD, atau APAR, atau pengukuran kebugaran jasmani bagi petugas).

2). Deteksi dini PTM dan atau pencegahan PM/PAK pada pekerja puskesmas .

3). Pemberdayaan masyarakat kelompok pekerja informal (POS UKK).

b. Tersedianya SK/SE yang mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kerja.

c. Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal


2. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga

Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga adalah:a. 60% Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga,

sebagai berikuit:1) Pengukuran kebugaran ASN dan anak sekolah /

jamaah haji2) Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan

aktivitas fisik (Ibu hamil, Lansia, kelompok olahraga masyarakat).

b. Pembinaan kebugaran jasmani pekerja tingkat kabupaten/kota

Yang dimaksud tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja adalah perkantoran/perusahaan/fasilitas pelayanan kesehatan (FKTP dan rumah sakit)/ kelompok kerja (poktan, kelompok nelayan, kelompok perajin dll) yang melaksanakan upaya kesehatan kerja, meliputi :1. Tempat kerja informal (pertanian, UMKM, dan perikanan) :

dinayatakan telah melaksanakan upaya kesehatan kerja apabila tersedia kader terlatih, melakukan penylyhan kesehatan, identifikasi risiko, tersedia P3K, pelayanan kesehatan pada pekerja (deteksi dini PTM)

2. Perusahaan dinyatakan telah melaksanakan upaya kesehatan kerja apabila : menerapkan SMK3, adanya medical checkup pegawai, penyuluhan kesehatan, melaporkan jumlah pekerja perusahaan dan program kesehatan kepada puskesmas atau dinas kesehatan atau telah melaksanakan kesehatan kerja apabila : menerapkan GP2SP minimal yaitu ruang ASI


dan program kesehatan reproduksi (cuti melahirkan, cuti haid, pemerksaaan sebelum kehamilan, pemerosaaan saat kehamilan)

3. Fasyankes (puskesmas dan klinik pratama) telah melaksanakan upaya kesehatan kerja apabila telah memiliki perencaaan K3, pengelolaa porgram kesehatan kerja, SOP Kerja, peta identifikasi risiko, jalur dan rambu-rambu evakuasi, APAR dan pelayanan kesehatan pada pekerja

4. Rumah Sakit (RS certikal dan daerah) dinyatakan telah melaksanakan upaya kesehatan kerja apabila : memiliki perencaaan K3, instalasi atau komite K3, SOP Kerja, peta identifikasi risiko, jalur dan rambu-rambu evakuasi, APAR, pengelolaan limbah, pelayanan penyakit pada pekerja

5. Perkantoran (pemerintah dan swasta) dinyatakan melaksanakan upaya kesehatan kerja bila memiliki tim K3, SOP)

Yang dimaksud instansi pemerintah yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani adalah instansi pemerintah yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani bagi pegawainya minimal satu kali dalam setahun.

Yang dimaksud Jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani adalah calon Jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmaninya dalam kurun waktu tertentu sebelum keberangkatan haji.


BAB VMONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanan program dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program secara berkala dan terus menerus. Sehingga didapatkan, 1. Tren dari luaran dalam kurun waktu tertentu2. Informasi terkait penyebab dari sebuah hasil atau keadaan,

dan3. Umpan balik terhadap kebijakan dan usaha yang ada

Dalam pelaksanaanya monev dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Monev kuantitatif dilakukan untuk mengukur hubungan yang terjadi antar indikator dan variable pembentuk indikator, dan monev kualitatif dilakukan untuk menemukan gambaran persepsi terhadap gap atau kesenjangan dalam mencapai output atau indikator atau variable pembentuk indikator. Monev dilakukan pada semua tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai.

Dalam upaya kesehatan kerja dan olahraga, monev dilakukan melalui :

A. Laporan Rutin Laporan rutin dilakukan secara berjenjang mulai dari

tingkat puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,


Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan menggunakan format yang telah ditetapkan dan disepakati.

Laporan rutin disampaikan melalui melalui Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) dan Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO).

Laporan rutin dilaporkan secara berjenjang dengan batas ketentuan waktu sebagai berikut

No Jenjang Pelaporan Keterangan1 Puskesmas Paling lambat tanggal 5 bulan

berikutnya2 Dinas Kesehatan Kabupaten

/ KotaPaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

3 Dinas Kesehatan Provinsi Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

4 Kementerian Kesehatan c.q Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

Menerima pelaporan dinas kesehatan provinsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan menyampaikan kepada Setditjen Kesmas paling lambat tanggal 17 dibulan yang sama

B. Laporan Khusus

Laporan khusus adalah laporan monitoring dan evaluasi pada kegiatan atau masalah tertentu terkait upaya kesehatan kerja dan olahraga yang memerlukan perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan, laporan khusus dapat bersifat top down yaitu berdasarkan permintaan Kementerian Kesehatan atau bottom up yaitu berdasarkan urgensi daerah agar mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan.


Laporan khusus setidaknya berisi mengenai 1. Masalah yang ada.2. Langkah Pengendalian/ strategi mencapai tujuan yang

telah dilaksanakan.3. Hasil yang dicapai.4. Dukungan yang diperlukan.5. Rencana tindaklanjut.6. Kesimpulan dan Saran.

Contoh laporan khusus adalah laporan saat arus mudik lebaran, natal dan tahun baru; laporan jika adanya bencana; laporan saat terjadi kejadian khusus misal kebakaran di RS vertikal.

C. Survei atau penelitian

Survei dan penelitian dilakukan untuk melihat keluaran dan dampak dari pelaksanaan kegiatan atau program kesehatan kerja dan olahraga. Survei atau penelitian dilakukan secara nasional sepert melalui Riset Kesehatan Dasar, Survei Demografi Kesehatan Indonesia, Riset Fasilitas Kesehatan, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional, ataupun bersifat lokal diwilayah kerja provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas

Pelaksanaan survei dapat dilakukan secara mandiri, bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian independen atau instansi pemerintah yang memiliki tusi penilitian


D. Kunjungan lapangan

Kunjungan lapangan dapat dilakukan mulai dari tingkat puskesmas ke wilayah kerjanya, kabupaten/kota kewilayah kerjanya, provinsi ke wilayah kerjanya dan pusat ke berbagai wilayah dan lokus sesuai dengan kebutuhan.

Kunjungan lapangan dilakukan untuk mendapatkan, 1. Gambaran yang mendalam terhadap upaya kesehatan

kerja dan olahraga baik secara terintegrasi ataupun parsial.

2. Gambaran pelaksanaan praktik terbaik (best practices) agar dapat direplikasi pada daerah/lokus lain.

3. Percepatan pencapaian upaya kesehatan kerja dan olahraga.

4. Evaluasi menyeluruh atau perbagian sesuai urgensi dari kebijakan pimpinan.

E. Laporan terkait Reformasi Birokrasi dan WBK/WBBM

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan satker yang berkinerja dan menjadi WBK/WBBM, laporan ini dilakukan setiap 3 bulan dengan isi yang terdiri dari :1. Pengendalian gratifikasi2. Pelaksanaan whistle blowing system3. Jumlah dan tindak lanjut dari Pengaduan masyarakat 4. Penanganan benturan kepentingan5. Sistem pengendalian Intern Pemerintah dan kepatuhan

intern 6. Pengendalian intern pelaporan keuangan


BAB VIPENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga diharapkan dapat menjadi panduan umum dalam implementasi upaya kesehatan kerja dan olahraga pada tahun 2020-2025, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja dan olahraga dapat terukur, terarah dan tepat sasaran.

Rencana Aksi ini bersifat umum dan perlu merujuk pelbagai panduan, literatur dan kebijakan yang ada dalam implementasinya. Semoga Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2020 – 2025, baik secara langusng maupun tidak langsung dapat mendukung tercapainya masyarakat sehat, bugar dan produktif agar terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.


No

Sasa

ran

Stra

tegi

sN

oIn

dika

tor

Targ

et

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Terw

ujud

nya

impl

emen

tasi

dan

ef

ektifi

tas

prog

ram

K

eseh

atan

Ker

ja d

an

Ola

hrag

a

1Ju

mla

h pr

ovin

si

yang

mel

aksa

naka

n K

eseh

atan

Ker

ja18

2226

3034

34

2Ju

mla

h pr

ovin

si

yang

mel

aksa

naka

n K

eseh

atan

Ola

hrag

a18

2226

3034

34

3Ju

mla

h K

ab/K

ota

yang

mel

aksa

naka

n ke

seha

tan

kerja

308

334

360

385

411

411

4Ju

mla

h K

ab/K

ota

yang

m

elak

sana

kan

kese

hata

n ol

ahra

ga30

833

436

038

541

141

1

2

Terw

ujud

nya

kem

itraa

n da

n je

jarin

g K

eseh

atan

Ker

ja d

an

Ola

hrag

a

5

Jum

lah

MoU

/ pe

rjanj

ian

kerja

sam

a/

kese

paka

tan

deng

an

K/L

, PT,

OP,

BP

JS,

LSM

dan

lain

-lain

di

tingk

at p

usat

1010

510

105

LA

MP

IRA

N


No

Sasa

ran

Stra

tegi

sN

oIn

dika

tor

Targ

et

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3

Terw

ujud

nya

pem

berd

ayaa

n m

asya

raka

t dan

im

plem

enta

si

Kes

ehat

an K

erja

dan

O

lahr

aga

6Ju

mla

h P

os U

KK

yan

g ak

tif a

tau

dibi

na8.

000

10.0

0012

.000

14.0

0016

.000

16.0

00

7

Kel

ompo

k m

asya

raka

t ya

ng

mel

aksa

naka

n ak

tivita

s fisi

k (ke

lom

pok

mas

yara

kat,

Ibu

Ham

il,

Lans

ia)

10.0

0020

.000

30.0

0040

.000

50.0

0050

.000

8Ju

mla

h te

mpa

t ke

rja

yang

m

elak

sana

kan

kese

hata

n ke

rja

75.0

0012

5.00

015

0.00

017

5.00

020

0.00

020

0.00

0

4

Terw

ujud

nya

optim

alis

asi p

eran

di

nas

kese

hata

n m

elak

sana

kan

Kes

ehat

an K

erja

dan

O

lahr

aga

9Ju

mla

h pe

tuga

s ya

ng

dila

tih /d

iore

ntas

i ole

h pr

ovin

si40

040

040

040

040

040

0

10

Per

sent

ase

(%)

Din

kes

Kab

/Kot

a ya

ng

men

ggun

akan

S

ITK

O

seba

gai

alat

pe

ncat

atan

da

n pe

lapo

ran

3060

9095

9898


No

Sasa

ran

Stra

tegi

sN

oIn

dika

tor

Targ

et

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5

Terw

ujud

nya

optim

alis

asi p

eran

fa

silit

as p

elay

anan

ke

seha

tan

mel

aksa

naka

n K

eseh

atan

Ker

ja d

an

Ola

hrag

a

11Ju

mla

h R

S y

ang

mel

aksa

naka

n ke

seha

tan

kerja

2465

2500

2600

2700

2800

2.87

7

12ju

mla

h P

uske

smas

ya

ng m

elak

sana

kan

Kes

ja30

0040

0050

0060

0070

0081

00

13ju

mla

h P

uske

smas

ya

ng m

elak

sana

kan

kese

hata

n O

lahr

aga

2000

3000

4000

5000

5500

6000

14Ju

mla

h ja

maa

h ha

ji ya

ng d

iper

iksa

ke

buga

ran

40%

50%

60%

70%

80%

85%

6

Terb

entu

nya

sist

em

info

rmas

i dan

eva

luas

i pr

ogra

m K

eseh

atan

K

erja

dan

Ola

hrag

a

15P

enge

mba

gan

sist

im

info

rmas

i kes

ehat

an

kerja

dan

ola

hrag

a 1

01

00

1

16Ju

mla

h ha

sil a

nalis

is

upay

a ke

seha

tan

kerja

da

n ol

ahra

ga8

88

88

8

7

Terla

ksan

anya

ad

voka

si, s

osia

lisas

i, ko

ordi

nasi

Kes

ehat

an

Ker

ja d

an O

lahr

aga

17Ju

mla

h pr

ovin

si

dan

Kab

/kot

a ya

ng

di

advo

kasi

/ sos

ialis

asi

3434

3434

3434

18

jum

lah

kabu

pate

n/ko

ta

yang

m

emili

ki

AP

BD

unt

uk k

egia

tan

kese

hata

n ke

rja

dan

olah

raga

308

334

360

385

411

415


No

Sasa

ran

Stra

tegi

sN

oIn

dika

tor

Targ

et

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8

Terw

ujud

nya

orga

nisa

si y

ang

berin

ovas

i unt

uk

mem

perc

epat

upa

ya

kesj

aor

19Ju

mla

h ke

giat

an

inov

asi d

i Dit

Kes

jaor

22

22

22

9Te

rsed

iany

a S

DM

ya

ng k

ompe

ten

dan

berb

uday

a ki

nerja

20

Sub

dit/

Sub

bag

di

Dit.

Kes

jaor

ya

ng

mem

enuh

i pe

nila

ian

berk

iner

ja

55

55

55

21Ju

mla

h S

DM

yan

g su

dah

dila

tih o

leh

Pus

at18

027

018

018

018

025

0

10

Ters

edia

nya

regu

lasi

da

n pe

renc

anaa

n pr

ogra

m K

eseh

atan

K

erja

dan

Ola

hrag

a be

rkes

inam

bung

an

21Ju

mla

h ke

bija

kan/

pedo

man

/pan

duan

ya

ng d

isus

un5

55

55

5


LAMPIRAN KAMUS INDIKATOR

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya implementasi dan efektifitas program Kesehatan Kerja dan Olahraga

INDIKATOR 1.1 Jumlah provinsi yang mengimplementa-sikan kesehatan kerja dan olahraga

DEFINISI Provinsi yang mengimplementasikan kesehatan kerja adalah provinsi yang telah memiliki minimal 60% puskesmas melaksanakan kesehatan kerja di wilayahnya

Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja adalah puskesmas yang melaksanakan :1. Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas

(identifikasi faktor risiko, penggunaan APD, APAR, pengukuran kebugaran jasmani bagi petugas)

2. Deteksi dini PM/ PTM/PAK pada pekerja puskesmas

3. Pemberdayaan dan pembinaan pekerja terutama pekerja informal (POS UKK)

FORMULA Jumlah provinsi yang memenuhi kriteria sesuai definisi indikator

TARGET Tahun 2020: 18Tahun 2021: 22Tahun 2022: 26Tahun 2023: 30Tahun 2024: 34Tahun 2025 : 34

KOORDINATOR Subdit Kapasitas KerjaSUMBER DATA Dinas Kesehatan Provinsi


FREKUENSI PENGUKURAN

Per 3 bulan

POKOK KEGIATAN

1. Sosialisasi, Koordinasi dan advokasi 2. Peningkatan kapasitas SDM3. Pembinaan teknis, administrasi dan

manajerial4. Pemantauan dan evaluasi



Documents

cover RAN.pdf 1 12/20/2020 8:51:59 PM