digital_15997-[_Konten_]-KONTEN 4022.pdf

8/8/2019 digital_15997-[_Konten_]-KONTEN 4022.pdf

1/109

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH

NASIONAL

MEI

1996

BADAN KOORDINASI

TATA

RUANG

NASIONAL

s7[I

y

4'{'.0('*

le

it-

7t

(RTRWN)

ee,_

ie

r*T

trW


2/109

BAB

I

BAB tr

DAF'TAR

ISI

Halaman

PENDAHULUAN..

I

BAB V

STRATEGI DAN

ARATIAN

KEBIIAKSANAAN

PEMANFAATAN

RUANG

WTLAYAH

NASIONAL..............

A. Tujuan

Nasional

Pemanfaatan

Ruang...

B.

Sbuktur

dan

Pola

Pemanfaatan

Ruang

Wilayah

Nasional..

1. Strategi

Pengembangan

Kawasan...............

2.

Pola

Pemanfaatan

Ruang

Wilayah Nasional..

3.

Struktur Ruang

Wilayah

Nasional..

4. Kawasan

yang

Diprioritaskan

Pengembangannya

dan

Kawasan

Tertenfu..

BAB

VI

KRITERIA

DAN

POI-A PENGELOI-AAN

KAWASAN

Kriteria dan Pola

Pengelolaan

Kawasan

Lindung

U

1.

Tujuan

dan

Sasaran...............

M

2.

Ruang Lingkup...

34

3.

Pokok-Pokok

Kebijaksanaan

Kawasan Lindung..

94

4.

Perencanaan

dan Penetapan

Kawasan

Lindung..

3T

5.

Pemanfaatan

dan Pengendalian

Kawasan Lindung..

lT

Kriteria dan Pola Pengelolaan

Kawasan Budi daya........

38

1.

Tujuan

dan Sasaran..............,

38

2.

Ruang Lingkup...

38

3.

Pokok-Pokok

Kebijaksanaan

Kawasan

Budi daya.........

33

4.

Perencanaan

dan Penatapan

Kawasan

Budi daya.........

M

5.

Pemanfaatan

dan Pengendalian

Kawasan

Budi

daya.........

45

IGiteria

dan

Pola

Pengelolaan

Kawasan Tertentu

46

1.

TujuandanSasaran

46

2.

Ruang

Lingkup...

46

3. Pokok-Pokok

Kebijaksana€rn

Kawasan

Terbentu..

46

4.

Perencanaan

dan Penetapan

Kawasan

Tertenfu..

49

5. Pemanfaatan

dan Pengendalian

Kawasan

Tertentu..............

..

49

22

22

22

26

27

32

.

B.

MUATAN, FUNGSI

DAN

PENDEKATAN

PENYUSUNAN

RTRWN

Muatan

Isi

dan Fungsi RTRWN...

Pendekatan

Penyusunan

RTRWN

1,.

Dasar

Penataan

Ruang

2.

Kesahran

Ruang

Dara

Laut

dan

Udara

3.

PendekatanWilayah

BAB III

PEMANFAATAN

RUANG

WII-A.YAH

NASIONAL

PADA

PJP r.......

Letak Geografis

dan Sumberdaya

AIam.......

Sumberdaya

Buatan

(Infrastrukfur)...........

.............:...

Perkembangan

Penduduk

1.

Iumlah

dan Struktur

Umur

Penduduk-

2.

Sebaran

Penduduk

Antar

Witayah..

3.

Mobilitas

Penduduk.................

Perkembangan

Ekonomi

Wilayah...............

Pemanfaatan

Ruang

Wilayah

Nasional

Akhir PIP

t........

Pola

danShuktur

RuangWilayah

Nasional

Akhir PIp

L.......

1.

Jaringan

Transportasi..............

2.

]aringan

Prasarana

Kelistrikan

3.

Jaringan

Telekomunikasi.......

4.

Kondisi

Kawasan

Permukiman

Perkotaan.............

5.

Prasarana

Pengairan

BAB

TV

ARAHPEMBANGUNAN

JANGKA

PANIANG

KEDUA

DAN

TATA

RUANG

WILAYAH

NASIONAL

15

Arah

Pembangunan

NasionaI............

Arah

Pembangunan

Daerah...............

Ruang

Wilayah

Nasional

Akhir PIP

[.......

Arah dan

Perkiraan

Pengembangan

Wilayah

dalam

plp

tr........

Perkiraan

Perkembangan

Penduduk

1.

Umum......

2.

Perkembangan

Penduduk

Perkotaan.........

2

2

2

3

5

A.

B.

C.

8

8

8

8

8

12

12

12

14

14

14

14

14

74

A.

B.

C.

D.

E.

F.

15

15

15

16

18

18

18

A.

B.

C.

D.

E.


3/109

RENCAI{A

TATA

RUAIIG

WILAYAH

NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam

rangka

mewujudkan

tujuan pembangunan

jangka

paqiang,

upaya

pembangunan

perlu

ditingkatkan

melalui perencanatn,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

pembangunan

yang

lebih

baik,

agar

selunrh pikiran

dan sumber daya

dapat

diarahkan secara

efisien dan

efektif

Satah

satu hal

pokok yang

dibutuhkan

untuk mencapai maksud

tersebut

adalah

peningkatan

keterpaduan

dx1 |5s5s1xsien

pembangunan

di segala

bidang.

Garis-garis

Besar

Flaluan Negara

(GBHN)

1993

BAB

II

mengenai

Pembangunan Nasionaf

mengamanatkan

bahwa wawasan

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

nasional

adatah Wawasan

Nusantara yang

mencakup perwujudan

Kepulauan

Nusantara

sebagai Satu

Kesatuan

Politi\ Satu

Kesanran

Ekonomi

Satu

Kesatuan

SosialBudaya,

dan

Satu Kesatuan Pertahanan

Keamanaa.

Dalam

GBHN 1993

juga

digariskan

bahwa

perekonomian

daerah

harus

dikembargkan

secara

serasi

dan

seimbang antar

daerah dalam

satu

kesatuan perekonomian

nasional

dengan

mendayagr:nakan potensi

dan peran

serta

daerah

secara optimal

dnlam

rangka

perwujudan

Wawasan

Nusantara

dan

Ketahanan

Nasional.

Selanjutnya

GBHN 1993

mengarabkan

pula

bahwa

pendayagunaan

sumber

daya alam

dilatukan

secara terencana, rasional,

optimal,

bertanggrrng

jawab dan

sesuai

de,ngan

kemampuan

daya

dukungnya

dengan

mengutamakan

sebesar-besanrya

mtuk ke,mahuran

rakyag

serta meryerhatikan

kelesarian

firngsi-fungsi

dan keseimbangan

lingkungan

hidup

guna

pembangunar yang

berkelanjutan.

Sehubungan

de,ngan rtu,

perlu

disusun

"Pola

Tata Ruang

Nasional'

yang

dapat

d[iadikan

pedoman

bagi

perencanaan

pembangunan,

yang

meryerhatikar penataan

lingkungan

niaup

dan

pemanfaatan

sumber

daya alam

dimana

kegiatan

pembangunan

dapat

dilakgkan secafa

aman,

tertib, efuien

dan

efektif

Pola

Tata

Ruang

memadukan

dan

menyerasikan

tata

guna

tanah, tata

guna

udara, tata

guna

air,

dan

tata

guna

sumber

daya alam lainnya

dalam

satu

kesatuan

tata

lingkungan

yang

harmonis

dan

dinamis

serta

ditunjang

oleh

pengelolaan

perkembangan

kependudukan

yang

serasi, disusun

melalui

pendekatan

wilayah

dengan

memperhatikan

sifat

lingkungan

alam

dan lingkungan

sosial.

Sejalan

dengan

upaya

pe,lrataan

rurxg

tersebut,

Undang-undang No.

24 Tahun 1992

tentang

penataan

Ruang

(UUPR)

menetapkan bahwa

pada

tingkat

nasional

dizusun

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Nasional

(RTRWN),

yang merupakan

StrategiNasional

Pengembangan

Pola

Tata Ruang

(SNPPTR)

wilayah

nasional yang

memuat

strategi

dan arahan kebiiaksanaan pemanfaatan

ruang wilayah

nasionaL

RTRWN


4/109

B.

1.

.

BAB

tr

MUATAN,

ISI,

FIINGSI DAN

PENDEKATAN

PEIYYUSUNAN

RTRWN

Muatan,Isi dan Fungsi

RTRWN

Di dalam

Pasal

20 Undang-Undang

No.

24

Tahun

L992

tertmg

Penataan Ruang

(tJItPR),

digariskan

petqiuk

menge,nai

nmratan, isr, dan

fungsi Rencana Tata Ruang

Wilayah

Nasional

(RTRWN)

sebagai

berikut

:

1.

Muatan

RTRWN

RTRWN

merupakan

strategr

dan

arahan

kebifaksanaan

pemanfaatan

ruang wilayah

negara,

yang

meliputi:

a.

tujuan

nasional

dari

pemanfaatan

ruang

untuk

peningkatan

kesejahteraan;

b. struktur dan

pola

pemanfaatan

rurng

wilayah nasional;

c.

kriteria

dan

pola pe,ngelolaan

kawasan lindung,

kawasan budi

daya,

dan

kawasan tertentu.

2.

RTRWN berisi :

a.

penetapan

kawasan

lindung, kawasan budi

daya, dan kawasan

tertentu

yang

ditetapkan

secara nasional;

b

nonna dan

kiteria

pemanfaatan

ruang;

c. pedomenpengendalianpemanfaatanrurng.

3. Fungsi

RTRWN

RTRWN

berfirngsi sebagai

pedoman

untuk

:

a.

perumusan

kebiiaksanaan

pokok pemanfaatan

ruang di wilayah nasional;

b. mewujudkan

keterpaduan,

keterkaitan

dan keseimbangan

perkembangan

antarwilayah

serta keserasian

antarsektor;

c. pengarahan

lokasi

investasi

yang

dilaksanakan oleh

pemerintah

dan

atau

masyarakat;

d.

Penataan

runng

wilayah

Propinsi Daerah

Tingkat I dan wilayah

Kabupaten/Kotamadya

Daerah Tingkat

tI.

Pendekatan

Penyusunan RTRWN

Penyrsrnan

RTRWN berlandaskan

:

(l)

Dasar

Penataan

Ruang,

(2)

Kesatuan

Ruang

Darat,

Laut

dan

Udara,

dan

(3)

Pendekatan

Wilayah.

Dasar Penataan Ruang

Sezuai dengan

Pasal T

UUPR5

RTRWN didasarkan

pada:

Fungsi Utame Kawasan

Berdasarkan

firngsi

utama

kawasan, ruang wilayah

nasional

dibagi atas

kawasan berfungsi

lindung

dan

kawasan

budi

daya. Kawasan

berfirngsi

lindung

direncanakan

untuk

mewujudkan

pemanfaatan ruang

yang

memperhatikan kelestarian fungsi

lingkungaa

serta

optimasi dalam

pengguuan

srmber

daya

alam

sesuai dengan daya

dukung

lingkungan hidup

untuk

mencapai

pembangunan

yang

berkelanjutan.

Kawasanbudi daya direncanakan

untuk mencapai

pemanfaatan

zumber

da-va

seoptimal

mungkin

sesuai

dengan daya dukung

lingkungan

dengan

tetap

memperhatikan kelestarian

lingkungan

hidup. Di dalam

kawasan budi daya

terdapat

(diindikasikan)

sebaran

pengembangan

kegiatan

produksi,

jasa

dan

permukiman

beserta

prasarana

wilayah

pendukungnya.

pi

dalam

kawasanbudi

daya

terdapat kawasan yang

memiliki

potensi

tertentu

baik

yang

sudah berkembang maupun

yang prospektif

untuk dikembangkan.

Kawasan ini srategis bagi

pembangunan

serta

pengembangan

ruang

wilayah

nasional sehingga

dapat

disebut

sebagai

kawasan andalan.

Kawasan

andalan

yang

sudah

berkembang mempunyai

potensi

untuk

lebih

dikembangkan

karena didalamnya

terdapat antara lain aglomerasi

kota,

aglomerasi kegiatan self,or

produksi yang

didukung

oleh

ketersediaan sumber

daya manusia, zumber daya

alam, kedekatan

lokasi

terhadap

pusat-pusat

pertumbuhan

regional

dan

mempunyai ffiastruktur

pendukung.

Kawasan

andalan

yang

prospektif

untuk berkembang mempunyai

peluang

untuk

dikembangkan karena didalamnya

terdapat zumber daya

alam,

mempunyai

akses terhadap

pusat pertumbuhan,

dekat

dengan

dan dapat

menjadi

pusat-pusat

permukiman

dan dimungkinkan untuk

pengadaan

prasarana

pendukung.

Untuk

mendorong

pernrmbuhan,

pemerataan

dan kesafuan

wilayah

nasional,

kawasan-kawasan

andalan diupayakan

menyebar dalam ruang wilayah

RTRWN

RTRIVN


5/109

b.

Nasional baik di ruanB daratan

rnaupun

ruang lautan dan saling terkait serta

menguatkan satu sama lain. (lihatGambar2.LA)

Fungsi

Kawasan

dan Kegiatan

Fungsi kawasan

didasarkan pada pengamatan

dominasi

kegiatan atau

sifat

tertentu

dari

suatu kawasan.

Dalam

kaitan

ini ruang

wilayah

nasional dapat

terdiri atas kawasan perdesaan,

kawasan perkotaan

dan

kawasan

tertentu.

Kawasan

perdesaan

meliputi

teapat permukiman perdesaan" tempat

kegiatan

pertanian,

kegiatan pemerintahan, pelayanan sosial

dan

kegiatan

ekonomi.

Kawasan

perkotaan

meliputi

tempat

permukiman

perkotaan"

tempat

pem$atatr

dan

pendistribusian

kegiatan

non

pertanian

se,pertipelayanan

jasa

pemerintaha4

kegiatan

pelayanan

sosial

dan kegiatan ekonomi.

Kawasan

tertentu meliputi tempat

pengembangan

kegiatan-kegiatan

yang

strategis

secara

nasional,

yaitu

:

t)

kegiatan

yang

mempunyai pengaruh

besar terhadap

(upaya)

pengembangan

tata rurng

di

wilayah sekitarnya;

2)

kegiatan

yang

mempunyai

dampak terhadap

kegratan

lain dalam

bidang

yang

sejenis maupun

terhadap

kegratan

di

bidang lain;

3)

kegiatan yang

merupakan

fahor

pendorong

bagi

peningkatan

kesej

ahteraan

masyarakat

;

4\

kegiatanyangmenduhrngkepentinganpertahanankeflmanan

negara

yang

bersifat

strategis.

Aspek Administrasi

Berdasarkan

sistem administrasi

pemerintahan,

dibedakan adanya

Ruang

Wilayah Nasionaf

Ruang

Wilayah

Propinsi

Daerah

Tingkat I

dan Ruang

Wilayah Kabupaten/I(otamadya Daerah

Tingkat

II.

RTRWN

disusun

dengan

melihat

wilayah

nasional

sebagai satu kesatuan

wilayah,

lebih

lanjut

dijabarkan kedalam strategi

serta

struktur dan

pola

pemanfaatan

ruang wilayah

Propinsi Daerah Tingkat

I

dan disebut sebagai

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah Propinsi Daerah

Tingkat

I

(RTRWP).

Kawasan andalan dan

kawasan

tertentu dalam

RTRWN menjadi salah

satu

dasar dalam penentrum

kawasan

prioritas

dalam

RTRWP. Pemerintah Daerah

Tingkat

I

dengan

pertimbangan

tertentu dapat

menentukan kawasan

prioritas

di luar kawasan

andalan

dan kawasan

tertentu, akan

tetapi firngsinya

harus

saling memperkuat

dengan

kawasan

andalan

dan

kawasan

terteNrtu

yang

ditetapkan dalam

RTRWN

(lihat

Gambar 2.1.8).

Selanjutnya

strategi

dan struktur

pemanfaatan

ruang

propinsi

tersebut

dijabarkan kedalam

rencana

pemanfaatan

nung

wilayah

Kabupaten4(otamadya Dati

II. Rencana

ini disebut Rencana

Tata

Ruang

Wilayah Kabupaten/I(otamadya Daerah

Tingkat II (RTRWK).

Kawasan

prioritas

di

RTRWP menjadi

salah

satu

dasar

dalam

penentuan kawasan

prioritas

di

RTRWI(

Daerah tingkat II

dengan

pertimbangan

tertentu dapat

menentukan

kawasan

prioritas

tambahan di luar

kawasan

prioritas

dalam

RTRWP.

(lihat

Gambar 2.1.C)

Kesatuan

Ruang Daral

Laut

dan Udara

Ruang adalah wadah

yang

meliputi

r.uang daratan,

ruang lautan, dan ruang

udara

sebagai

satu

kesatuan wilayall

tenryat

manusia dan maltluk hidup lainnya melakukan

kegiatan

serta

memelihara kelangsungan

hidup.

Dengan pengertian

itu

yang

diatur

dalam RTRWN

adalahruang

yang

merupakan tempat manusia

dan

mahluk lain hidup

dan melalcukan

kegiatan

serta

memelihara

kelangsungan

kehidupan"

yaitu

:

a. rurng darat

yang

meliputi bagian muka bumi

yang

dibatasi

garis

pantai

dan

ruang

di

bawahnya

sampai

kedalaman

100

(seratus)

meter.

(Catatan

:

batas

lrzdalanwt

100

nrcter

ini

diambil berdasarlan

kenyataan bahwa hingga

hni

kegiatan

kehidupan marutsia

di bawah permul


6/109

Gambar

21

SKEMA

PENATAAN

RUANG

BERDASARKAN

FUNGSI

UTAMA

DAN

ADMINISTRASI

A

WILAYAH

NASIONAL

r"t

t..

,r/

: Kawasan

Andalan

: Kawasan

Tertentu

:

Batas Administrasi

Dati

I

KL:KawasanLindung

KB:lGwasanBudidaya

KwL

;

Kawasan

di Laut

"r

:

Kawasan Prioritas

O

:

Pusat

Permukiman

H:

PrasaranaWilayah

-

Transportasi

-

Air

Bersih

- Liskik

Telekomunikasi

,---*''--

:

Sungai

: Pertanian pangan

|

: Industri

},

,rt*"""n

Lindung

O

'

Kawasan

Komersial

D

Kawasan Perikanan

|

:Pelabuhan

:

Batas

Administrasi

Dati ll

:

Kawasan

Prioritas

di

Dati

ll

: Sempadan

Sungai

C WILAYAH

DATI

II


7/109

Konsep Wilayah

Ruang

Darat,

Laut dau

Udara

diberikan

secara

skematis

pada

Gambar

2.2.

3.

Pendekatan Wilavah

Pendekatan

wrlayah

pada

prinsipnya

memandang

wilayah

sebagai

suatu

sistem.

Keselunrhan

unsrpembentuk

wilayah

yang

meliputi

zumber-daya

alam,

sumberdaya

buatan dan

manusia

beserta kegiatannya

yang

meliputi

politrlq ekono-i,

sosial

budaya

dan

pertahanan

keamanan

negara berinteraksi

membentuk

zuatu

wujud ruang.

UUPR

menjelaskan

bahwa wujud

pemenfaxlsn

ruang

wilayah

yang

direncanakan atau

tidalq disebut

tata ruang. Dengan

demikian

tata

ruang dapat

juga

diidentifikasikan

sebagai wujud interaksi unsur-unsur

pembentuk ruang.

Mengingat

wilayah

adalah zuatu sistem dan merupakan

tempat

manusia

bermukim

serta mempertahankan

hidupnya maka dalam

penataan ruang

yang paling

utama

diwujudkan

adalah

meningkatkan

kinerja atau

kualitas ruang

wilayah

untuk

penyediaan produksi

dan

jasa

yang

cukup,

permukiman sehat

dan

kelestarian

lingkungan

hidup.

Oleh

karena itu suatu hal

yang

mendasar dalam

penataan

ruang

dengan

pendekatan

wilayah

adalah memadukan

unsur

pembentuk ruang wilayah agar

kinerja

wilayah

meningkat dalem lingkungan

yang

tetap

lestari

dan

kondusifterhadap

pengembangan

kesejahteraan

mn

syarakat yang berkelanjutan.

Memperhatikan hal-hal tersebut

penyusunan RTRWN

dilakukan dengan

tahapan

sebagai berikut

:

a. Pengenalan

Kondisi Tata

Ruang

Pada tahap ini dilakukan

pengkajian

untuk melihat

pola

dan

interaksi dari

unsur-unsur

pembentuk

ruang terutama

yang

meliputi

kondisi

dan sebaran

sumber

daya alam dan buatan,

kegiatan

produksi,

sebaran

dan

sruktur

penduduk

Pengkajian ini dilalaftan

untuk

mengetahui

gambaran

kondisi

tata

ruang

yang

ada.

b.

Pengenalan

Masalah Tata Ruang

serta Perumusan

Kebljaksanaan

Pengembangan

Ruang Wilayah Nasional

Pada

tahap ini dikenali masalah

tata

ruang melalui

pembandingan kondisi

tata

ruang

yang

ada dengan arahan-arahan

kebijaksanaan

pemanfaatan

ruang

di

masa

mendatang

serta

kendala-kendala yang

dihadapi.

Penyusunan Strategi dan

Pola

Pemanfaatan Ruang

Dengan

memperhatikan,

pennasalahan

yang

ada dan

kebijaksanaan

pengembangan ruang

wilayah.

disusun

strategi

pengembangan struktur

dan

pola pemanfaatan ruang wilayah

nasional.

Secara skematis tahapan

penyusunan RTRWN diberikan

pada

Gambar

2.3.

RTRWN

RTRIYi\'


8/109

GAMBAR

2.2

Konsep Ruang

Darat, Laut,

dan

Udara

,i#'Fffi

\\

batas

batas

ZEE

teritorial

(2@

mil)

(12

mil)

permukiman

pertanian

hutan

produksi

Penanlan

terbatas

permukiman

industri

hutan

lindung

kawasan

pantai

/

Pelabuhan

Budidaya

laut :

perikanan

jalur

internasional

Kawasa n untuk

Pemanfaatan

Sumber Daya

Kelautan

Pengembangan

Kawasan

Pantai

Kawasan

Darat

Konservasi Pantai

Permukiman

Perkebunan

hutan

hutan

hutan

.

gari6

batas

produksi

lindung

Produksi

pantai

teritorial

terbatas

terbatas

(12

mil)

permukiman

pertanian

't

.;'

I

I

i

I

\

\

I

I

\

\

i

'\

\,

kawaean pantal

n

Kawasan Andalan

Pusat

Permukiman

Kawasan

lindung

Lahan

Gambut

Pertanian

tanaman

pangan

lndustri

Jalur


9/109

GAMBAR 2.3

KERANGKA

PIKIR

PENYUSUNAN

RTRWN

PEiIGEMI.AN

KONDISI AWAL TATA

RUANG

WII.AYAH i{ASIOML

STRATEGI PENGEMBANGAN

RUANG

WILAYAH

i{ASIOML

PERUMLJSAN RENCAM

STRI.,(TURDAI{ POtA

PE}TANFAAATAI.{

RIIAI.IG

r.r sroML

l.PO(

l(^WASAll

UNO(AG'

2

POII, P€}.IG

EM BAN GA'{

KAWASAI.I

g,JUOAYA

s-SlSTEilr

PEFfr/lr


10/109

B.

BAB

III

KONDISI

TATA

RUANG

WILAYAH

NASIONAL

PADA PJP

I

Umum

Kondisi

tata

ruang

digambarkan

oleh

dua

aspek

utama yaitu pola

pemanfaatan

ruang

dan

struktur

ruang.

Pola

pemanfaatan

ruang

memperlihatkan

sebaran kawasan

budidaya

beserta

sektor-sektor

di

dalamnya,

sedangkan

struktur

ruang digambarkan

oleh

pusat-pusat

permukiman

atau

perkotaan dan

jaringan infrastruktur

pendukung

pusat

perkotaan.

Disamping

itu

untuk

lebih

memberikan gambaran

yang

jelas,

kondisi

tata ruang

juga

dilengkapi

dengan

penjelasan

kondisi zumber

daya

alam,

perkembangan

ekonomi

dan

persebaran

penduduk.

Letak

Geografis

dan

Sumber

Daya

AIam

Wilayah

nusantara yang

luas

berkedudukan

di khatulistiwa

pada posisi

silang

antara

dua

benua

dan

dua

samudera

yang

sangat

strategis

bagi

pengembangan

ekonomi.

Dilihat

dari

kedudukan

geografis

Indonesi4

Jawa

dan

Sumatera

terutama

perairan

dalamnya"

berada

tepat

pada

jalur

perdagangan

internasional

(perhubungan

laut)

terutama

yang

menghubungkannya

dengan

Negara-negara

Industri,

Negara-negara

Industri

Baru

dan

Negara-negara

ASEAN

lainnya.

Pada

umumnya

keadaan

ekonomi

pulau-pulau

di wilayah

nasional

Indonesia

telah mengalami

perkembangan

tetapi

masih

terdapat

perbedaan

tingkat

kemajuan

antara

satu dengan

lainnya.

Kawasan

Barat Indonesia

(KBI)

yaitu

Pulau Jawa

dan

Pulau

Sumatera

pada

umumnya

lebih

berkembang

dibandingkan

dengan

Kawasan

Timur tndonesia

(KTI),

yaitu

pula-u-pulau

lainnya.

Secara

geografis,

KTI

memiliki

wilayah

yang

relatif

lebih

luas

dibandingkan

dengan

KBI,

namun

tidak

seluruh wilayahnya

dapat

dikembangkan

bagi

kegiatan

produktif.

Secara

umum

stunber

daya lahan

di

KTI lebih

cocok

untuk

tanaman keras,

budi

daya

kelautan

dan

kegiatan

pertambangan.

Wilayah

KTI

mempunyai prospek

untuk dikembangkan

bagi

mernacu perkembangan

ekonomi

nasional.

Luas

lautan

Indonesia

adalah 5,8

juta

km2

terdiri

dari

0,3

juta

km2 perairan

teritorial

2,8

juta

km2 perairan

laut

nusantara

dan2,7

juta

km2

zona

ekonomi

eksklusif.

KTI

memiliki

lautan

lebih luas

dibandingkan

dengan

KBI.

Kondisi ini

memberi

peluang

terhadap

kemungkinanlebihberkembangryaKTl

pada

PJP

II

melalui pengembangan

potensi

kelautan

baik

perikanarq

industri

kelautan maupun

wisata.

Di

samping

sumber

daya kelautan

yang

terdapat

di wilayah

nasional

Indonesia,

terutama

di

KTI,

Indonesia

juga

memitiki

lahan yang

sangat

luas

berupa

kawasan hutan

dan kawasan

produksi

lainnya

seperti

pertanian

tanaman

pangan

dan perkebunan.

Lahan

potensial

untuk

kegiatan

pertanian

letaknyatersebar

dengan

komposisi

terbesar

di

KBI

(Pulau

Jawa

dan Pulau

Sumatera).

Hutan Indonesia

juga

potensial

digunakan untuk

pembangunan

nasional.

Sampai

saat ini

kawasan

hutan

digolongkan

dalam

kawasan-kawasan hutan

lindung, hutan

suaka

alanr, hutan

produksi

dan hutan

konversi. Kawasan

hutan

konversi

adalah kawasan hutan yang

dapat

dialihfungsikan

penggunaannya

menjadi kawasan

produksi

selain hasil

hutan.

Kawasan

hutan

produksi

terutama

diperuntukkan

bagr

pengembangan

produksi

bahan mentah

berupa

hasil

hutan

untuk

kebutuhan

industri

dan

penghasil

jasa.

Luas

hutan perpropinsi

diperlihatkan pada

tabel

3.1.

Dari

tabel tersebut

terlihat

bahwa presentase

luas hutan

di

Pulau

Jawa dan

Bali

adalah

sebesar

21,74oh,

jauhlebih

rendah dibandingkan

prosentase

luas hutan

di

pulau

lain

seperti

Sumatera

(63,24

o/o),

Sulawesi

(66,32

Yo) dan Kalimantan

(77,9

%).

D sapming itu terlihat

juga

dari Tabel 3.1

terlihat

pula

luas

lahan

yang

belum

diusahakan,

seperti

semak-semalq

dimana

di

luar

Jawa masih cukup

luas. Data potensi

tanah

tersebut

memperlihatkan

bahwa tanah-tanah

di

Pulau

Jawa sudah

tinggl tingkat

pemanfaatannya"

sedangkan

di

luar

Jawa

terutama

di

KTI

potensi tanahnya

masih

sangat besar.

Dilihat

dari

potensi

mineral

di seluruh

wilayah Indonesi4

mempunyai

potensi

yang

cukup

baik,

khuzusnya di

wilayatr KTI dan belum

dimanfaatkan seluruhnya. Pengembangan

wilayah

KTI

di bidang

pertanrbangan

sangat

didukung oleh

ketersediaan

bahan

tambang.

Sebaran

potensi

mineral dan energi

diberikan

pada

Peta

3.1. Disamping

potensi

tersebut

di atas,

hal

yang

pedu

diwaspadai adalah

potensi

bahaya

lingkungan

bagi

pengembangarq

seperti

bahaya

banjir,

tanatr

longsor

dan bahwa gempa.

Persebaran

potensi

bahaya linglarngan tersebut

diberikan

pada

P

eta

3.2.

Perkembangan

Penduduk

1. Jumlah dan

Struktur

Umur

Penduduk

Akhir

PJP

I

penduduk

Indonesia

berjumlah

sekitar

189

juta jiwa

dengan

laju

pertumbuhan

penduduk

sekitar I,9/o

peftahun.

Walaupun

pertumbuhannya

menurun

tetapi

jurnlah

penduduk

akan

terus

bertambah.

Apabila

pertumbuhannya

tidak

dikendalikan

dapat terjadi ketidakseimbangan

antara

jumlah

penduduk

dengan

daya

dukung

dan daya

tampung lingkungan

alanr, kawasan

budi daya

dan

lingkungan

sosial.

Sampai saat

ini

struktur

umur

penduduk

Indonesia masih

termasuk

penduduk

muda

dimana

proporsi penduduk yang

berusia

0

-

14

tahun masih

diatas 30olo,

penduduk

usia

kerja

sekitar 60yo, sedangkan

penduduk

usia tua

sekitar 10olo, sehingga

beban

tanggungan

kerja menjadi

tinggi.

Sebaran Penduduk

Antar Wilayah.

Pada

tahun 1993,

persebaran penduduk

Indonesia

menunjukkan

ketidak-merataan

yang

cukup

menonjol,

sebagian besar masih

terkonsentrasi

di P. Jawa

yaitu

sekitar

59,3yo,

dan di

P.

Sumatera sekitar 20,7yo,P.

Sulawesi sekitar

j,Oyo,P.

Kalimantan

5,3yo,

Irian

Jaya

1.0%.

Di lihat

dari sebaran

penduduk

berdasarkan

C.


11/109

-"ry

u'\r

/

o

I

,@r

r-q

,,",d

XI{D I\T

]E

S

NA

PETA POLA

PEMANFAATAN

RUANO

AKHIR

PJP

I

KETERANGA|\I

n-mri

HUIAI{

UNIXTNO

riil,

irrli

DAN

KoNsEF/Asl

HUTAI'I PRODUI€|

I

nousnr

::r:r

i:

pERKEzuMN

PARIWISATA

I

eenrruB

rreAN

&.mLr:

&

R.PPPTIL

lm

Peta 3.1

ofi,sw/wt2/fi


12/109

Peta

3.e

IFIGD^IEIN

tr

BllrrsrF

(@)

I

EUrrBrEr

GE{@IEI4

I

n|Trr

o

ElElrl

DtsrB r 6tl

a

BlEllf Dlltl

lfill

\/

(rNDrtlIE)

Ar@.

DErrr|D

;\xmr'

VUrP,/Org

r1al

e IANOllIt

I

nrn rs

4rB

(uwrmt

u$

$

orrnrcrx uuf,c urrrr

,,lman

o

I

unrno

urP PnoonEE

Gffi"f'

-"

IITEI

lornrn

qrmban

1.

Ptb

R.Ftu lee0

2.

Dapoft.'nan

F tatrlergon

ftn

grcrll

ET.D^N

ISOORD:tr\ASI

RUANO

NAIIONAIJ


13/109

bo

Ol-

I

o\,

fb

)

I

I

i

3

-t

^

Peta 3.8

KETEMNGAN

E3ffiffir*

I

*u*

psrarsr

s$rR

MERAIi

WLJO}IIS IKTIF

sfirb€n P6

RaFFRot

legO


14/109

propinsi,

tiga

propinsi

di Jawa merupakan

yang

terbesar

yaitu

masing-masing

Jawa

Barat

20,0o/o,

Jawa

Tengah

15,50 dan

Jawa

Timur

17 .60 .

Yang

terendah

terdapat

di

Timor

Timur

sebesar

0,4o/o

dan Sulawesi Tenggara

dan

Kalimantan

Tengah

masing-

masing 0,8o/o.

Kepadatan penduduk

Indonesia

(iwa/km2)

adalah

sekitar 99 orang,

dimana

P.

Jawa

merupakan

pulau

yang paling padat

yaitu

sehtar 880

orang

per

km2. Pulau-pulau

lainnya

yaitu

P.

Sumatera

8l orang

P.

Sulawesi

69

orang

P.

Kalimantan

18

orang,

dan Irian

Jaya 5

orang. Berdasarkan

propinsi

maka

Propinsi

DKI

Jaya

merupakan

propinsi

terpadat yaitu

sekitar 13,242

orang

per

kno.

Propinsi-propinsi

dip. Jawa

lainnya

kepadatannya adalah

DIY

Yogyakarta

sekitar

900,

Jawa

Barat

dan

Jawa

Tengah

sekitar 870 dan paling rendah

Jawa Timur

sekitar

690

orang. Propinsi

lain

umumnya mempunyai

kepadatan

di bawah

100

orang

kecuali

Sumatera

Utara

15l

orang,

Lampung

182

orang, Bali 507

orang,

Nusa

Tenggara

Barat

176

orang

dan

Sulawesi

Selatan 118

orang, sedangkan

propinsi

yang paling

rendatr yaitu

propinsi

Irian

Jaya

yaitu

5

orang.

Penduduk

perkotaan

merupakan

salah satu ciri

dari daerah

urban,

dan

apabila

dilihat

sSagai

penduduk

yang

berpotensi dibandingkan

dengan

penduduk perdesaan,

mereka

merupakan

modal

pembangunan

di daerah

perkotaan.

Sampai

dengan tahun

1993

penduduk

perkotaan

mencapai sekitar

34%

daijumlah

penduduk

dan

penduduk

perdesaan

sekitar

66,0yo. Apabila

dibandingkan

dengan

penduduk

perkotaan

pada

tahun 1990

yaitu

sekitar 3OYo, maka

pertanrbahan

penduduk

perkotaan

dalam

tiga

tahun ini

cukup

pesat.

Mobilitas Penduduk

Pola

perpindatran

penduduk

antarpulau

selama

dekade

terakhir

ini

tidak

banyak

mengalami

perubahan,

akan tetapi

jumlah

orang

yang pindah

yang

tercatat

dalam

sensus 1990 lebih

besar dari

yang

tercatat

pada

sensus 1980. Penduduk yang

keluar

dari berbagai

pulau

di

Indonesia

seba,gan besar

menuju

ke P.

Jawa" kecuali

dari P.

Sulawesi.

Orang

yang

keluar

dari P. Sumatera

90olo, lebih

tujuannya

adatah

P.

Jawa"

yang

keluar

dari

P.

Kalimantan hampir

80%

pindah

ke P.

Jawa. Sebaliknya

orang

yang

pindah

ke

pulau

-

pulau

lain berasal

dari P.

Jawa, orang

yang

pindah

ke

P.

Sumatera 90Yo

berasal dari

P.

Jawa, begitu

pula

untuk P. Kalimantan

dan P.

Sulawesi

masing-masing

7SYo

dan 600/o.Ini memberikan

gambaran

bahwa

P.

Jawa

masih

merupakpn

daerah asal dan daerah

tujuan

perpindahan

penduduk.

Beberapa

propinsi

di Jawa

yang

dikenal

sebagai

pengirim

transmigrasi,

yaitu

Jawa

Timur,

Jawa

Tengah

dan

DI

Yogyakarta,

memperlihatkan migrasi net yang

negatif,

sedangkan

Jawa

Barat

dan DK[ Jaya mendapat

tambahan terus sehingga

migrasi

netnya

besar. Propinsi-propinsi

di

luar

Pulau

Jawa

yang

terkenal dengan

penduduknya

sebagai perantau

juga

menunjukan

migrasi net

yang

negatif

yaitu

Sumatera

Barat

dan

Sulawesi

Selatan.

Perkembangan

Ekonom

i

Wilayah

Meski

terdapat

perbaikan, perkembangan

ekonomi wilayah

di

seluruh

Indonesia

masih

menunjukkan

adanya ketidakmeratazn.

Hal ini

terlihat

dari kontribusi

PDRB

(Produk

Domestik

Regional

Bruto)

yang

dihasilkan

ekonomi per pulau

utama

dalam

total PDB

(Produk

Domestik

Bruto)

Nasional.

Pada tahun

1993,

kontribusi

PDRB Pulau

Jawa

dalam

harga

berlaku

(tidak

termasuk minyak dan

gas)

terhadap

perekonomian

nasional

adalah

63,4yo,

sedangkan pada

tahun

yang

samaP. Sumateramemberikankontribusi

18,3

oZ,

P.

KalimantanT%o,

P.

Sulawesi4,5yo

dan selebihnya(5,9Yo)

berasal dari pulau-pulau

Bali,

Nusa Tenggara,

Irian

Jaya,

Maluku dan Timor Timur.

Ditinjau

dari laju

pertumbuhan

ekonomi wilayah

juga

masih

terdapat

ketidakmerataan

antar

propinsi

di

seluruh

Indonesia. Data laju

pertumbuhan

rata-rata

PDRB

per propinsi

dalam

periode

1983-1993

(harga

konstan 1983 tanpa

minyak

dan

ga.s)

menunjukkan

batrwa beberapa

propinsi

menunjukkan

laju

pertumbuhan

tinggr

di atas

rata-rata

nasional

(7,5o/o),

yuttt

Sumatera

Utara

(8,2yo),

Jawa Barat

(8,7yo),I-ampung

(8,6yo),

Kalimantan

Barat

(8,5olo),

atau

Kalimantan

Timur

(ll,l%).

Sedangkan

beberapa

propinsi

lainnya

menunjukkan

laju

pertumbuhan

di bawah rata-rata

nasional

seperti Jawa Tengah

(6,60A),

Sulawesi

Selatan

(7,3o

),Jawa

Timur

(6,6Yo),

Nusa Tenggara

Barat

(6,8yo),

atau Nusa Tenggara

Timur

(6,1

%). Perbedaan

laju

pernrmbuhan

ini

menunjukkan

adanya

perbedaan

kinerja

kegiatan

perekonomian

di

setiap daerah.

Dlihat dari

sisi

pendapatan

per

kapit4

juga

terlihat adanya

perbedaan yang

cukup

menonjol

dari sanr

propinsi

ke

propinsi

lainryra. Padatahun 1990,

pendapatan

per

kapita

setiap

propinsi

yang

diular

dari

PDRB

per

kapita

(tidak

termasuk

migas)

bervariasi

dari

Rp.2,8

juta

di

DKI

Jal€rtayaitu

tertinggi di

seluruh

Indonesia, hingga

Rp. 360 ribu

di

Timor

Timur.

Di

antara

kedua

batas

tersebut,

Jawa

Barat

misalnya memiliki

PDRB

per

kapita

sebesar

Rp 790 ribu,

Sulawesi

Utara sebesar Rp. 608

ribtl

atau di

Sumatera Utara

sebesar sekitar

Rp. I

juta.

Pola Pemanfaatan

Ruang

Wilayah

Nasional Akhir

PJP

I

Pemanfaatan

ruang

wilayah

nasional

sampai

dengan

alCrir PJP I memperlihatkan

bahwa

tingkat

pemanfaatan

ruang

untuk

kegiatan

budi daya

di

P.Jawa

danP.

Sumaterajauh

lebih tinggi

dari

pulau-pulau

lainnya.

Tingkat pemanfaatan

ruang

pada

umumnya sejalan dengan

tingkat

kepadatan penduduk,

dimana

Pulau

Jawa

dan

Sumatera

mempunyai

kepadatan

penduduk

yang

lebih

tinggi

dari

pulau-pulau

lain.

Pulau-pulau

di KBI

umumnya manpunyai tingkat

pemanfaatan

ruang untuk kegiatan produksi

seperti sawah,

perkebunan

dan

industri

serta

permukiman

juga

lebih

tinggi

dibandingkan

pulau-pulau

lainnya (perhatikan

Peta 3.3).

t2


15/109

Peta 3.4

PETA

BESARAN

KOTA

DTN

JAEINGAN TRANSPORTAIII

TAHT'N 109{I

KETEMNGAN

O

Kqr

MErRo

rCTA EESTR

E

K'TA

SEDANO

,

I(0TA KEqL

JALAN

JAI.A}I

ARTER

1-l

,nn

rcurcm

AqNOIM UDIARA

m

xErs urArA

A

xE.ls

otJ

PELAg,J}I^N |.AI'T

I

rFrs UrAHA

E

xElrs DUA

\,JV

ri

(r-

€

\

ri

\

\

i\.ix

.l

*t--tt\r

'ffi

t-

\;

?o

{Cr.=-

\

'T

c\

1i

INDONESIA

n


16/109

F. Pola dan

Struktur

Ruang

Wilayah

Nasional

Akhir

pJp

I

1.

Jaringan

Transportasi

a. Transportasi

Jalan

Pulau

Jawa dan Pulau

Sumatera telah memiliki prasarana

jalan

yang

relatif

telah

berkembang

bailc, sedangkan

Pulau

Kalimantan dan

Irian

Jaya

ketersediaannya

terbatas.

Tingkat

pelayanan

tertinggi

terdapat

di Pulau

Jawa

yakni

0.52

Km/Ih2,

Nusa Tenggara O,23

KrnIKm2, Pulau

Sumatera 0,14

Km/I(m2,

sedangkan

yang

terendah

adalah Irian

Jaya 0,0lKm/Km2.

Panjang

jalan

di

Indonesia

224.172,6

Km terdiri

dari

jalan

nasional

5,630/o,

jalan

propinsi

18,0

5yo,

j

al

an kabup

aten

7 0,89Yo,

j

alan

kotamadya

5,3yo,

j

alan

tol

O,l3yo.

Rata-rata pertambahan

jalan5,20Yo

per

tahun

(lihat

Peta 3.4)

b.

Transportasi

Kereta

Api

Di Pulau

Jawa,

transportasi

kereta api

menghubungkan

wilayah

bagian barat

dan wilayah

bagtan

timur

dan merupakan

sistem

jaringan.

Untuk Pulau

Sumatera

jaringan

kereta

api

terdiri

atas tiga sistem

yang

saling terpisah

dan

membentuk pola

konsentris,

berpusat pada pelabuhan

laut. Ketiga

sistem

itu

adalah

jaringan

kereta

api Sumatera

Utar4

jaringan

kereta

api Sumatera

Barat, dan

jaringan

kereta

api

Sumatera

Selatan

yang

melayani

Propinsi

Sumatera

Selatan

dan

propinsi

Lampung.

c. Transportasi

Sungai

dan

Danau

Transportasi

sungai

dan danau

sangat penting

peranannya

di

Pulau

Xatimantan' Pulau

Sumatera

dan

Pulau kian

Jaya.

Di

daerah-daerah

tersebut,

khususnya

di Pulau

Kalimantan

angkutan

sungai

turut

berperan

sebagai

angkutan

utatna maupun

angkutan

pengumpul

dan

lokal,

sedangkan

untuk

transportasi

danau berperan

sebagai

pelayanan

lokal.

d.

Transportasi

Penyeberangan

Transportasi

penyeberangan

menurut

fungsinya

adalatr bagran

dari prasarana

transportasi

jalan

atau transportasi

jalan

rel.

Sampai dengan aldrir

PJP I

terdapat 88

lintasan penyeberangan,42Yo

lintasan

berada di wilayah

KBI

dan

58%

lintasan

berada

di

KTI.

e.

Transportasi

Laut

Di

Indonesia

terdapat 1889

pelabuhan

yang

terdiri atas 656

buah

pelabuhan

umum

dan 1233

buah

pelabuhan

khusus. Pelabuhan-pelabuhan

tersebut

di

atas

memberikan pelayanan

menurut status, kelas, peran dan

fungsinya.

Penyebaran

pelabuhan

laut

relatif kurang

merata. Pelabuhan

di

Pulau

Sumatera

dan di Pulau

Jawa

relatif

lebih

banyak dibanding dengan pulau-pulau

lainnya.

Pada

unnrmnya

tingkat

utilitas

rata-rata

pelabuhan

di

Indonesia

cukup

tinggr

(>60%)

kecuali

sebugan pelabuhan

di

Kawasan

Timur

Indonesia

(


17/109

BAB IV

ARAH

PEMBANGUNAN

DAN PENGEMBANGAN

RUANG

WILAYAH

NASIONAL

JANGKA

PANJANG

KEDUA

Arah

Pembangunan

Nasional

Titik berat

Pembangunan

Jangka

Panjang

Kedua

diletakkan

pada

bidang ekonomi,

yang

merupakan penggerak

utama

pembangunan,

seiring

dengan lnralitas

sumber

daya

manusia

dan

didorong secara

saling

memperkuat,

saling

terkait dan

terpadu dengan

pembangunan

bidang-

bidang

lainnya

yang

dilaksanakan

seiram4

selaras,

dan

serasi dengan

keberhasilan

pembangunan

bidang ekonomi dalam

rangka

mencapai

tujuan dan sasaran

pembangunan

nasional.

Memperhatikan

keadaan

ekonomi

nasional

sampai akhir PJP I dan

masalah-masalah

yang

dihadapi,

ditentukan

rencana

pembangunan

ekonomi nasonal dengan

penekanan

pada

penguatan

struktur

industri dan pemantapan produksi pangan.

Perkiraan perfumbuhan

ekonomi

nasional

selama PJP II

terdapat

pada

Tabel 4.1.

TABEL

4.1.

TARGET

PEMBANGI.]NAN

EKONOMI PADA PJP tr

REPELITAV REPELITA X

PRODI.]K NASIONAI

Pertumbuhan

PDB

(%)

Pertsnian

Industri Pengolahan

Non Migas

L:in kin

Total

PENDIIDUK

(tahrn

terakhir)

Jumlah Penduduk

(uta

orang)

Pertumbuhan

(7o

per tahun)

Pendapatan

per

kapita riil

Iuta

Rupiah

(harga

konstan 1989)

TENAGA KERIA

rPAK

(%)

Argkatan

Kerja

(uu onng)

Pertumbuhan

(7o

per

tahun)

Tingkat

pengangguran (rata-rata)

Produlrivitas

(US

S / orang)

Pertumbuhan

(% per

tahun)

Penyerapan

sektoral

(uta

jiwa)

Perianian

lndustri

pengolahan

[.ain

-

lain

2.1

10.0

I r.0

6.9

6.4

189.1

t.7

t.t71

685

55.9

78.8

J.I

3.2

1.670

3.3

78.8

3

8.0

9.9

30.9

3.5

8.7

9.0

9.5

E.7

258.2

0.9

4.993

2.603

62.1

l1'1 .9

2.0

2.O

4.839

6.8

147.5

40.8

28.9

't1.8

Keterangan

:

-

Penduduli usia

keria

adalah

penduduk

yang

berumur 15 tahun

ke atas

-

Angkatan

ke{a

adalah

penduduk usia

15 tahun

yang

bekerja

atau

mencari pekerjaan

-

TPAK

(Tingkat

Partisipasi Angkatan

Kerja) adalah

persentase

angkatan

kerja

terhadap

penduduk

usia kerja

-

Sumber:

REPELITA VI.

BUKU

II

B.

Arahan Pengembangan

Wilayah dan Pembangunan Daerah

Pengembangan

wilayah

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

daya dan hasil

guna

sumber daya

yumg

tersebar

di wilayah

nasional dalam

mewujudkan

tujuan

pembangunan

nasional.

Dalam

upaya

pengembangan

wilayah

arah

dan

kebijaksanaan yang

ditempuh

adalah

l.

Pembangunan

diarahkan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

dengan

tetap

memperkokoh kesatuan

dan

ketahanan nasional

serta

mewujudkan

Wawasan

Nusantara.

2. Pembangunan

selctoral

dilakukan

secara

saling memperkuat untuk meningkatkan

pertumbuhan, pemerataan

dan

kesatuan

wilayah

nasional

serta pembangunan yang

berkelanjutan.

3. Perkembangan wilayah

diupayakan

saling terkait

dan menguatkan

sesuai

dengan

potensiwilayah.

Pengembangan

wilayah

dilakukan

selaras dan

menguatkan

dengan

pembangunan

daerah,

mengingat

pembangurun

daerah merupakan bagian

integral

dari

pembangunan

nasional

yang

terpadu dengan

pembangunan

sektoral

dalam rangka mengupayakan

pemerataan

pembangunan

antar daerah. Arah kebijaksanaan

pembangunan

daerah dalam PJP

II adalah

sebagai berikut :

l. Memacu

pemerataan

pembangunan

dan

hasil-hasilnya

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

2. Meningkatkan

prakarsa

dan

peran

serta aktif masyarakat.

3.

Meningkatkan

pendayagunaan

potensi

daerah

secara optimal dan terpadu dalam

mengisi

otonomi

daerah.

4.

Mengupayakan pemerataan pembangunan

di

seluruh

wilayah tanah

air, daerah dan

kawasan

yang

kurang

berkembang

(sepeni

kawasan

timur Indonesia,

daerah terpencil

dan daerah

perbatasan).

Visi Ruang

Wilayah Nasional Akhir

PJP tr

Dalam rencana

pengembangan

ekonomi

sampai akhk PJP tr

(Tabel

4. 1.)

terlihat

pertumbuhan

ekonomi akan

diupayakan tinggi,

dimana

industri

pengolahan

menjadi tulang

punggung

yang

didukung

oleh

pertanian yang

mantap.

Jika upaya pengembangan

industri

yang

memperhatikan

keadaan

tata

ruang

yang

ada

dilakukan

tanpa

melakukan upaya-upaya

pemerataan,

maka

akan terjadi akumulasi

pertumbuhan

di kawasan-kaw.asan sudah berkembang.

Sikap ini

dapat menimbulkan

permasalahan dalam

pengembangan

wilayah nasional,

misalnya.

l.

kawasan-kawasan

yang

mengalami

perkembangan

cepat seperti

pantai

utara P.

Jawa,

pantai

timur P.

Sumatera

akan

semakin

berkembang

dan

menimbulkan

implikasi

masalah tata ruang. Perkembangan

pantai

selatan dan utara P.

Jawa

menjadi

semakin

tidak seimbang dan

mendorong

terjadinya

migrasi

dari

pantai

selatan

ke

pantai

utara,

A.

c.

15


18/109

diikuti dengan

akumulasi

kegiatan

ekonomi

di

pantai

utara.

Kondisi

ini akan

menimbulkan masalah

lingkungan

di

pantai

utara,

khususnya

di kota-kota

besar.

Sementara

di Pantai

Selatan, kegiatan

ekonomi kurang

ber-kembang,

sehingga

meningkatkan

masalah ketertinggalan

desa

yang

saat

ini

sudah

banyak

ditemui.

2.

perkembangan

ini

akan mempertajam konflik

penggunaan

lahan

subur

antara

permukiman,

industri

dan

tanaman

pangan di

wilayah tersebut, dan

akan

dapat

mempengaruhi

produksi

pangan

nasional.

3.

perkembangan

pantai

utara

P.

Jawa

juga

akan

menarik migrasi dari luar pulau

yang

mengakibatkan polarisasi

penduduk

di P.

Jawa dan

mengakibatkan

semakin

terbatasnya

daya

dukung lahan dan air

4. pantai

timur

P.

Sumatera akan

berkembang

jauh

lebih

cepat

dari

pantai

barat

dan akan

membawa

implikasi

spasial

terhadap

masalah

lingkungan

di

perkotaan

pantai

timur

P.

Sumatera

serta

terbat:rsnya perkembangan

ekonomi

di

pantai

barat.

5.

perkembangan

pantai

timur

P.

Sumatera

dan

pantai

utara

P.

Jawa akan

menyebabkan

ti"gLat

perkembangan

P.

Sumatera

dan

P.

Jawa

semakin tingg

dan

jauh

meninggalkan

KTI.

Hal ini

dapat menyebabkan

polarisasi

kegiatan

ke KBI sehingga

semakin

sulit

mewujudkan pemerataan

pembangunan

antarwilayah

dalam

ruang

wilayah nasional.

6.

ekonomi

KTI

akan

terbebani biaya

tinggi

karena

jauh

dari

pusat-pusat

pertumbuhan.

7. investor

semakin

kurang tertarik

ke

KTI sehingga

akan

mengalami

kesulitan

untuk

mempromosikan

sumber daya

alam

yang potensial

untuk

perkembangan

ekonomi

nasional.

8.

dalam

jangka

panjang

kerusakan

linglamgan dan

daya

dukung

P. Jawa

pada

akhirnya

akan

dapat

menghalangi

efisiensi

pertumbuhan

ekonomi nasional

karena

biaya

pemeliharaan

lingkungan

yang

semakin mahal.

Menghadapi

masalah

tersebut, dari

sisi spatial

(keruangan) dibutuhkan

suatu pandangan

ke

depanatau visi pemanfaatan

ruang dalam

PJP II'

dimana

pola persebaran

kegiatan

ekonomi

dan

penduduk

lebih merata

di wilayah

nasional.

Visi

ruang tersebut di

atas

secara

skematis

digambarkan

pada

Peta

4.1,

dimana

sebaran

kegiatan

ekonomi

yang

lebih merata

diantara

pulau-pulau

utama serta keterkaitan kegiatan

ekonomi antar

pulau.

Dalam

visi

ruang tersebut tercakup

pemikiran-pemikiran

mengenai

pemanfaatan

ruang

wilayah

nasional

sebagai berikut

:

I perkembangan

kegiatan

ekonomi

antarpulau

yang

semakin seimbang

dan

semakin

terkait

untuk

mendorong

terwujudnya

pemerataan

pembangunan

dan

kesatuan

wilayah

nasional.

2

sektor

industri

yang

semakin menyebar

di luar

P.

Jawa

dan

P.

Sumatera

sesuai

dengan

potensinya

untuk mempercepat perkembangan

ekonomi

wilayah.

3. penyebaran

kegiatan

ekonomi

yang sezuai

dengan

potensi

kawasan di wilayah nasional

dan membentuk

keterkaitan

yang

mewujudkan penguatan struklur

ekonomi

secara

sekloral

dan reeional.

D.

4

industri

di P.

Jawa

tetap berkembang akan

tetapi

perlu

memberi

perhatian

khusus paCa

ketersediaan

air

dan

kelestarian

lingkungan

5 luas lahan

pertanian

secara

nasional

tetap

dipertahankan

untuk menjaga

kemandirian

dibidang produksi

pangan Dengan

demikian

perubahan

fungsi lahan

pertanian

yang

ada

di P.

Jawa

yang

menjadi

permukiman

dan

kawasan

industri

harus

diganti

dengan

pembukaan

sawah

baru

di luar P.

jawa.

6. penyebaran

kegiatan

ekonomi didorong

ke KTI dengan memperhltikan potensi

sumber

daya

alanq

saling menguatkan dengan

pengembangan pusat-pusat

permukiman

dan

dapat menciptakan

kesempatan kerja

sehingga

dapat

menarik

penduduk

dari

daerah

padat.

Perkiraan

Perkembangan

Ekonomi

Wilayah dalam

PJP

II

Berdasarkan visi

ruang

akhir

PJP II

di

atas, dilakukan

perkiraan

persebaran

kegiatan

ekonomi

wilayah

yang

konsisten dengan

perkiraan

ekonomi

makro PJP

II.

Perkiraan ini dilakukan

dengan

unit

analisis

propinsi

dan

pulau-pulau

utama

berdasarkan

perkembangan

ekonomi wilayah dalam

periode

PJP I

dan skenario intervensi kebijaksanaan

pembangunan

dalam PJP II,

yaitu

intervensi kebijaksanaan pemerintah

untuk mendorong

pemerataan

pembangunan.

Juga

digambarkan

pentahapan

perubahan

kegiatan

sektor-sehor

ekonomi

secara spasial

dan

perkembangan penduduk

dan lahan

pertanian.

I . Metodologi

Perkiraan

Perkembangan Ekonomi

Wilayah

Perkiraan

ekonomi wilayah

(propinsi

dan

pulau)

dilakukan

atas

dasar Tabel Input--

Output

(I-O)

Nasional

terakhir

(1990)

dan data perkembangan

ekonomi wilayah

terakhir,

yang

kemudian

dirinci

lebih lanjut ke

dalam bentuk Tabel

I-O regional

sektoral.

Tabel

I-O

menggambarkan hubungan

dinamis

antarsektor

produksi

dalam

suatu

ekonomi maupun hubungannya

dengan

sektor-sektor

di

ekonomi

(negara)

lainny4

serta menggambarkan seberapa

besar output

yang

dihasilkan

berdasarkan

input

yang

diberikan

pada

selctor

produksi

dan

besaran

fakror produksi.

Perkiraan perkembangan

ekonomi

u'ilayah

didasarkan

atas

perubahan-perubahan

yang

diharapkan

pada

permintaan

akhir sebagai variabel

eksogen, khususnya

investasi

pemerintah

dan

besaran

ekspor (antar

propinsi

maupun

ke

luar

negeri)

sebagai

akibat

adanya intervensi

kebij

aksanaan

pengemb

angan

wilayah.

Pendekatan

yang

diambil dan

1'ang

melatarbelakangi

perkiraan

ekonomi

wilayah

ini

adalah:

a.

Proporsi

hubungan

antarsektor dalam satu

propinsi

maupun

antar

propinsi

(technical

coefficient)

diasumsikan

sama

dengan

proporsi

hubungan

antarseklor

secara

nasional.

b Hubungan

ekspor-impor antarpulau

didasarkan

pada

data

ekspor-impor

antarpulau,

data

I-O nasional

dan

asumsi

hubungan

dan intensitas

ekspor-

l6


19/109

VIEI

RUAI{G

frIIAYAII

NAiIIONAI.

AIGIB

PJP

II

O

TNDUSTRI

PEhI/EDAAN

B{HAN

AAKU,/DAS\R

FooT

LOOSE/

PADAT KARYA

A

PERTANIAN

TAMIY1AN

PANGAN

PERKEBUMN

ffi

PERil(A}.|AN

KEHIJTAMN

tl

PARrttusArA

B{I-IAN OI.AHAN

E

BAHAN

E{KU

,2d\o

fi

Hplxosl

a(oNoMl

\oad

]tI{DOI{]TSTA

4t


20/109

impor

antarpulau

berdasarkan

hubungan

geografi

s terdekat.

c.

Kebijaksanaan

investasi

didasarkan atas

keinginan untuk

mendorong

daerah-

daerah diluar

Jawa

dan Kawasan

Timur Indonesia

(KTD

dengan

:

i.

Porsi

investasi untuk

Sumatera

terhadap investasi total

nasional

sama

sepertr

porsi pada awal

PJP

I[.

ii. Porsi

investasi

untuk

propinsi-propinsi

KTI terhadap investasi

total

nasional

rata-rata selama

PJP II ditingkatkan

1,6 kali investasi

pada

awal PJP II.

iii.

Porsi investasi

untuk Pulau Jawa

ditetapkan

0,4

kali investasi

pada

awal

PJP

II.

d.

Peningkatan laju

ekpor

non migas di KTI

rata-rata

l3%o, danrata-rata

di

KBI

sekitar

l

lo%.

e.

Perkiraan komsumsi masyarakat didasarkan atas asumsi besaran elastisitas

konsumsi

terhadap

PDB.

Berdasarkan analisis

perkembangan

masa lalu

(dengan

data tahun

dasar 1993)

serta

perubahan-perubahan

kebijaksanaan

tersebut di

atas,

maka dapat diperkirakan

perkembangan

ekonomi

wilayah

(propinsi

dan/atau

pulau)

untuk

Repelita

VI

hingga

Repelita

X

yang

diindikasikan oleh

perkembangan

laju

pertumbuhan

ekonomi

per

propinsi

atau

per pulau, peranan

setiap

propinsi

dalam ekonomi

Indonesia

secara

keseluruhan

baih

termasuk

seklor

migas maupun

di

luar

sektor

migas, serta

perubahan

struktur ekonomi

(pergeseran peranan

sektor

pertaniarl

seldor

industri,

dan sektor

jasa-jasa).

Perkiraan ekonomi

propinsi

menggunakan tahun

dasar 1993

diberikan

pada

T

abel

4.2.

Perkiraan

Perkembangan

Penduduk

Umum

Dengan memperhatikan

perkembangan seklor-sekfor

produksi

di

masing-masing

propinsi,

diperkirakan

jumlah

penduduk akan

meningkat

di setiap

propinsi

sebagai

akibat

meningkatnya kesempatan

kerja di berbagai

sektor

produksi.

Perkiraan

peningkatan

penduduk

ini

menggunakan asumsi-asumsi elastisitas

tenaga kerja di

masing-masing

sektor

produksi.

Selanjutnya

dengan menggabungkan

pertumbuhan

penduduk disebabkan

migrasi akibat

meningkatnya

kesempatan

kerja dengan

pertumbuhan penduduk

secara

alamiah,

diperoleh

perkiraan pertumbuhan

penduduk

secara

total

pada

akhir

PJP II.

Perkiraan

penduduk

diberikan

pada

Tabel

4.3.

Perkembangan

Penduduk Perkotaan

Sejalan dengan

perkembangan

kegiatan

ekonomi

yang

semakin

meningkat, struktur

perekonomian yang

semula didominasi

seklor

pertanian dan

primer

lainnya

mulai

bergeser ke

sektor

industri

(industri

dan

pertambangan)

serta

ke

seklor tersier

(konstruksi,

utilitas, keuangan dan

jasa

lainnya). Kegiatan ekonomi

di kedua

sektor

terakhir umumnya berlokasi

di

daerah

perkotaag

sehingga

transformasi struktur

ekonomi

juga

mempengaruhi

perkembangan

perkotaan

yang

terlihat dari

meningkatnya

tingkat

urbanisasi.

Tingkat urbanisasi

ini

meningkat

disebabkan karena

tiga hal:

pertama, pemekaran

kota

itu sendiri sebagai akibat

meluasnya

kegiatan

penduduk kota; kedua, meningkatnya

arus migrasi

penduduk

desa

ke

kota,

karena

adanya faktor

penarik

dari kota

itu

(seperti

kegiatan

ekonomi,

dan

lainnya);

dan

yang

terakhir

adalah

karena faktor

pendorong di daerah asal

(perdesaan)-

Perkiraan

penduduk perkotaan

diberikan

pada Tabel 4.4 dan

gambar

persebaran

kota

diberikan

padaPeta 4.2.

E.

l.

)

l8


21/109

Tabel4.2.

PERIflRAAI\EKONOMIPROPINSI

Propinsi

PDRB

TOTAL

PDRB

NON

MIGAS

Laju

Rata-Rata

(o/o)

DISTRIBUSI

PDRB Laju

Reta-Rata

o/o

DISTRIBUST

PDRB

I

993

%

2018

Yo

I

993

o/o

2018

Vo

D.l.

Aceh 8_10 3.49 3.90

100

l8l

3.68

Sumatera Utara 9-80 5_64

9.46

9.90

6-t0

9-62

Sumatera Barat

9-30 t-76

2.62

9.30

1.95

2-68

Riau 660 453

3.62

10.80

t66 3.20

Jambi

9-30

o74

t09

9-30 0.81

l^l

Sumatera Seletan

8.80

3-76 4.99

9.20 3.50 4.71

Benskulu

7.90 0-46 0-49

7.90 0.51 0.50

Lempung 10.50

1.77

3.45

l0-50 197

3.53

D.K.l.

Java

7.20 l4-09 12-.93 720

15.66 13.22

Jawa

Barat 6_20

16.46

1.90

6.30

l7-35 I1.98

Jawa

Tensah 5.20

t?0

6-80

5.40

I 1.83 6.55

D.I. Yowakarta 7

-70

I05

tos

7.70

l.t7 l.l8

Jawa

Timur 6^80 t6 l6 192

6.30 17.95 12.19

Kalimantan Barat

1220

l

-53

4-44

l) )o

l

-7l

4.54

Kalimanten Tensah

9.30 0-82

t.24 9.30 0-92

t.26

Kelimenten Selatan

8.90 t-41 l-90 890

l-55

1.93

Kalimantan

Timur

6.80 4_87 407 9t0

2-90 3.80

Sulawesi

Utarr

9.20

0.80

l.t7

9.20

0-88

l9

Sulawcsi

Teneah

RSO

0.5t

0.63

8-50

0.56 o64

Sutawesi Selatan t0

70

2-35 4.78

10.70 261

4.89

Sulawesi

Tcnseara

8t0

o.42

o.47 8.10

046

0.48

Bali

9.10

l-64 2.34 9_10

t.82

2.39

NTR

ROO

o7R oR6 Rnn

o87 ORR

N.T.T

7.90

0-66

o7)

7-90 0-73

075

Maluku

9.60 o79

1.34

9-90 0-88 136

Irian Java

7.70

1.56

1.62 7.90

t.66

1.67

Timor

Timur

7.90

0.16

0.18

7

-90

0.18 0.20

Sumate ra

8.80

22.15

29.62 9.90

t8-3r

29.03

Jawa

+

Bali

6,60

61.19

46.98 6.50

65.78

47.51

Kalimantan

8.70

8-63

I65

t0.00

7.08 I

1.53

Sulawesi

10.00 408

7.05

10.00

4.51

720

Pulau

KTI lainnya

KBI

fl.r)

8,20

730

3,95

83.34

4,72

76.60

8.40

7.50

4,32

84 09

4,86

76.54

KTI(I3)

8.90

l6-66

23.42 9.60

15.91

23.59

lndones

in

7

-60

I fn-fxl ln{l fm

7qo

10,0-(}0

I

flo

()(l

TABEL 4.3.

PERK|RAAN

PENDUDUK (TOTAL

DAN KOTA)

PADA

AKHIR

PJP II

(Dalam

Juta

Jiwa)

PULAU

JUMLAII PEI\IDIJDUK

TAIIUN 1990 AKHIRPJPtr

TOTAL

KOTA TOTAL

KOTA

Jrrmlnh

(%)

Jrrmleh

(%)

Jumlah

(%)

Jrrmlah

(%)

Jawa

107,50

60p2

36,70 6't

99

144,05

55,79 8123 60,53

Srrmatera 36.40

2032 to20

18,65 58.40

22,61

?? ?,

24,83

Kalims6l

9,10 5,08 2,50

4,57 16,47

6,38 5,15

3,U

Sularvesi

12,50

698 2,70

4,94

18,67 723 8,15

697

Lainnva

13.60

7,59 2,60 4,'15

20,63 7,99 6,36

4;14

TOTAL

17 9, 10 10 0, 00 54,7O 100,00 2582 100,00

r342

100,00

TABEL

4.4.

PERKIRAAN

JTJMLAII

KOTA DAI{ PEI\DT'DTJK

MENURUT

BESARAN KOTA

PADA

TAHUN

1990 DAN

AKITIR PJP

II

BESARAN

KOTA

TAHIJN

T99O

AKHIRPJP

II

Jumlah

Jumlah

Kota

Penduduk

fiuta

jiwa)

Kota

Penduduk

fiuta

jiwa)

Metro

)

6

14,10 t6

45,01

Besar 4.95

23

14,09

Sedang 62 12,50

t75

49,98

Kecil/l-ainnya 1237 23.t5 t67

4

25,r2

TOTAL 13l2 s4JO

1888

1342

*)

Catatan

:

l

a)

Metro : Kota

dengan

penduduk

lebih

dari 1juta

b)

Mega Urban . Kota

yang

terdiri dari aglomerasi

beberapa

kota

dengan

penduduk

lebih besar

dari

5

juta.

c)

Megapolitan: Kota

yang

terdid dari aglomerasi

beberapa kota

metropolitan dan

kota-kota lainnya.

2.

Pada tahun 1990

kota metro yang

sudah megapolitan

(berpenduduk

>

5

juta)

adalah

Jakarta.

l9


22/109

t

J.

Pada

akhir PJP II

kota-kota

metro

diperkirakan

membentuk

aglomerasi

dengan

kota

disekitamya

(megaurban)

antara lain

:

a)

DKI

bersama Bekasi,

Tangerang,

Depolq

Cibinong

dengan

jumlah

penduduk

sekitar

l5,l

juta

jiwa

(megaurban/

megapolitan).

b)

Bandung

bersama

Cimahi

dan

kota-kota

lain

disekitarnya

dengan

jumlah

penduduk

4,5

juta jiwa.

c)

Surabaya

bersama

Gresih

Mojokerto,

Sidoarjo,

Lamongan

dengan

jumlah

penduduk

sekitar 5,1juta

jiwa.

d)

Medan

bersama Binjar,

Lubuk

Pakam

dengan

jumlatr

penduduk 4,5

jiwa.

e)

Ujug

Pandang dengan

Sungguminasa,

Maros,

Takalar,

Parrgkajene

dengan

jumlah

penduduk

sekitar 1,5

juta

jiwa.

20


23/109

Peta

4.2

(t

lr-

Oo-

I

nll

DONESIA

rI

W

i$,rim

(p

,*

gpplx

(q

s JurA)

MEIRO

B6AR

lG-l

srorr.re

lT-l

recu

JALAN

JI,I.AN ARIEil

JAII}I

KOLEKTOR

FIEIBUMN

I4TT

I

UrAMA

FRI,B

E

UTAIA

SEToNDER

BANqARA

UDARA

E

urArr^

Ao.A

JI,I.UR

AI€KUTAN

E

t.*r

HAtEArAl{

F:E

uux xffirA Apl

=EArfs

zEE


24/109

BAB V

STRATEGI

DAI\

ARAHAN

KEBIJAKSANAAN

PEMANFAATAN

RUANG

WILAYAH

NASIONAL

Tujuan

Nasional Pemanfaatan

Ruang

Sesuai

dengan

Pasal20

ayat I

UIJP& salah

satu

muatan

RTRWN

adalah

tujuan

nasional

pemanfaatan

ruang.

Memperhatikan

tata

ruang

yang

ada

dan

tata ruang

akhir PJP

II

yang

diinginkan, tujuan

nasional

pemanfaatan

nrang

untuk

peningkatan

kesejahteraan

maqyarakat

dan pertahanan

keamanan

ditetapkan sebagai

berikut :

1.

Mencegah timbulnya kenrsakan

frmgsi lingkungan

hidup

melalui

:

a.

peningkatan

frmgsilindung

te,rhadap tanah,

air,

iklim,

keaneka-ragaman hayati,

tumbuhan

dan satwa serta

nilai

sejarah

dan budaya bangsa;

b.

pemeliharaan

keanekaragaman

hayatq

ekosistem

dan keunikan

alam

serta

kearifan

tradisional;

c.

petretapan pokok-pokok

lriteria

pe,nentuan

kawasan berfungsi

lindung

serta

kebij

aksanaan

pengelolaannya.

2.

Mencapaipemanfaatan

sumber

daya

yang

optimal melalui :

a.

pemenfaatan

sumber

daya

alam

yang

seoptimal

mungkin

dengan tetap

memperhatikan

kelestarian

lingkungan;

b.

pengaturan

lokasi

pemanfaatan

lahan

yang

menghasilkan

sinerg keterkaitan

sektor

dalam

wilayah nasional

dan mengfuindari

konflik

pemanfaatan nrang

dan sumber

daya.

c.

penetapan

pokok-pokok

kriteria

penentuan

kawasan

budi daya serta

kebii

aksanaan

p

e,ngelolaannya.

3. Meningkatkan keseimbangan

perkembangan

antar

kawasan melalui

pemanfaatan

ruang kawasan

secara

serasi

selaras

dan seimbang serta berkelanjutan dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan

ekonomi,

mempercepat perhrmbuhan kawasan

tertinggal

dan

meningkatkan

daya dukung

lingkungan.

4. Meningkatkan kemampuan

memelihara

pertahanan

keaman

an negara

yang

dinamis

dan

memperkuat

integrasi nasional.

Untuk mewujudkan

tujuan

pemanfaatan

tersebut

ditempuh

strategi

pengembangan

dan

pemanfaatan

kawasan berfrrngsi lindung

dan

budi

daya

beserta

keterkaitannya dengan

pengembangan

permukiman, prasarana

pendukung dan

dengan

pertahanan keamanarl

ss13

strategi

pengembangan

kawasan

tertentu.

Struktur dan Pola Pemanfaatan

Ruang

Wilayah

Nasional

Struktur dan

pola

ruang wilayah nasional

meliputi

strategi

atau

langkah-tangkah

yang

perlu

dibuktikan

delam pengembangan

dan

pengelolan

kawasan

untuk mewujudkan

tata

ruang yang

dinginkan.

1.

Strategi

Pengembangan

Kawasan

a.

Strategi

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Kawasan

Berfungsi Lindung

1)

Memeliharakelestarianlingkungan

a)

Untuk

mewujudkan

kelestarian

alam diupayakan

dengan melakukan

perlindungan

kawasan-kawasan

di darat, laut dan

udara

yang

saling

serasi dan

selaras.

b) Perlindungan

kawasan

di

darat dan

di laut diupayakan

untuk

melindungi

lingkungan

fisik

alam,

buatan

dan budaya meliputi

:

(1)

kawasanyang

memberikan

perlindungan

kawasan

bawahnya;

(2)

kawasanperlindungansetempat;

(3)

kawasan

zuaka alam, pelestarian

alam dan cagar

budaya;

(4)

kawasan

rawan

bencana

alam-

c)

Perlindungan

kawasan

di laut

diupayakan

untuk

melindungi

lingkungan

alam

dan kekayaan

laut

meliputi

:

(1)

kawasan-kawasan

taman laut;

(2)

kawasan-kawasan

teryat

reproduksi

hayati laut.

d) Perlindungan

kawasan

di

udara diupayakan

untuk melindungi

kelestarian

iklim

dan

kualitas udara

serta kedaulatan negara.

Untuk itu

di

udara

ditetapkan

adanya:

(1)

kawasan

terbatas;

(2)

kawasan

terlarang;

(3)

kawasan

terkendali.

e) Penentuan

kawasan-kawasan

berfungsi

lindung

didasarkan pada

prinsip

melindungi kelestarian

lingkungan

hidup

yang

mencakup

sumber

daya

alam,

zumber

daya

buatan

dan

nilai

sejarah

serta budaya

bangsa

guna

mewujudkan

pembangunan

berkelanjutan.

Untuk

itu

faktor-faktor

fisik

seperti

sifat-sifat

tanah, kemiringan

lahan,

ketinggian permukaan

bumt penutupan

lahan,

kondisi

sumber

daya

alam

hayati

dan ekosistemnya,

teknologi yang

tersedia, nilai

sejarah

dan

budaya

bangsa

digunakan

sebagai

dasar

pertimbangan

untuk

menentukan

kawasan

berfirngsi lindtrng.

0

Kawasan-kawasan

yang berfirngsi

lindung

diupayakan

agar

dapat

membentuk

suatu kesatuan

pada

setiap

pulau.

22


25/109

Untuk

itu

:

(l)

kawasan

berfungsi

lindung pada

daerah

perbatasan

wilayah

administrxsi

harus

selaras satu

sama

lain;

(2)

kawasan

berfrrngsi

lindung

di

pantai,

seperti

hutan

bakau,

perlu

diupayakan

membentuk

suatu kesatuan

sezuai

dengan

sistem hidrologi

dan

kondisi

pantai;

(3)

kawasan

berfungsi

lindung,

seperti hutan

dan gambut,

perlu

diupayakan

membentuk

ruatu kesatuan

sezuai

dengan

kondisi

hidrologi

tanah

dan habitat

yang

ada

didalamnya.

g)

Diupayakan

secara

bertahap

mengembatikan

firogsi

kawasan

yang

berfungsi

lindung

yang

telah

terganggu

untuk

dapat memelihara

keseimbangan

alam

dengan

memperhatikan

ftsmampuan

nasional

teknologi yang

tersedia,

kondisi

sosial

ekononi

dan

budaya.

h) Kawasan-kawasan

yang

berfirngsi

lindung

selain untuk

melindungi

pelestarian alam

dan

budaya,

juga

dapat

dimanfaatkan

unnrk kegiatan

sosial

ekonomi

seperti pertambangan,

penelitian"

pariwisata

dan lain-

lain

dengan qyarat

bahwa

fungsi lindung yang

diemban kawasan

tersebut

tidak terganggu.

Kegiatan

Budi Daya

dalamKawasan

Berfrrngsi

Lindung

:

a) Dalam

kawasan

lindung

sejauh mungkin

dihindari kegiatan

budi

daya

dan

permukiman.

b)

Apabila

dalam

kawasan

lindung

perlu

dikembengl


26/109

kemampuan

investasi

nasional

sumber

daya

buatan dan

kondisi

ekonomi

global.

h)

Dalam

pengembangan

kawasan andalan

dan

sektor unggulannya

seperti

disebut pada

butir

g)

di

atas, perlu

dipadukan

dengan

pengembangan

kegiatan

transmigrasi

dan

permukiman

perambah

hutan,

agar

pengembangan

wilayah di

Indonesia

dapat

saling

menguatkan

dengan p engem-bangan

kep

endudukan.

i)

Diupayakan

unnrk

meningkatkan

keterkaitan

yang

saling menguatkan

antar

kawasan

andalan

dalam

wilayah nasional untuk meningkatkan

sinergi p

erkembangan

sebesar-besanrya.

j)

Kawasan

andalan diprioritaskan pe,ngembangannya pada

penataan

ruang

Dati

I

dan

Dati tr.

Pengemb angan

Permukiman

a) Kawasan

permukiman

diupayakan dapat berfungsi sebagai pusat

pelayanan:

(l)

ekonomi

yang

meliputi

:

produksi,

siryul danjasa tranqportasi,

,srtx

ftggengan,

(2)

jasa

pemerintahan;

dau

(3)

jasa

pelayanan

sosial

menunjang

kegiatan budi

daya

di dalam

kawasan

permukiman

maupun

untuk daerah

sekitarnya.

b) Diusahakan agar pusat permukiman

terkait

secara selaras, saling

menryerkuat

dan serasi dalam.nrang

wilayah

nasionaf

sehingga

pusat-

pusat

permukinum

dapat membelrtuk

suafu kesatuan

dan

dapat

menunjang pernrmbuhan

dan penyebaran

kegiatan

budi daya dalam

ru;rn

g

wilayah

nasional

c)

Diupayakan

agar pusat-pusat permukiman

membentuk suatu sistem

yang

mencerminkan

:

(1)

fungsi

dan

hirarki pusat

sesuai de,ngan

wilayah

pelayanannya;

(2)

pola

keterkaitan

pusat-pusat permukiman.

d)

Diupayakan

untuk

meningkatkan

keterkaitan

permukiman

perkotaan

dan perdesaan

serta

dengan

kawasan

sekitanrya

yang

selaras

dan

sling memperkuat.

e)

Diupayakan

agar

pengembangan

lokasi

permukiman

baru,

seperti

permukiman

transmigrasi

dan

kota

barq

memper-hatikan

sistem

permukimaq

jaringan

prasarana

dan kawasan-kawasan

budi daya

yang

ada maupun

yang

direncanakan, agar pengembangilnnya

dapat saling

memperkuat.

0

Dalampusat-pusat

permlkiman

perkotaan

darr

perdesaan

diupayakan

mengembangkan

kawasan-kawasan

untuk

kegiatan

usaha

dan kegiatan

perlindungan lingkungan

antara lain hutan kota,

taman

terbuka dan

jalur

hijau

yang

harmonis.

3)

g)

Pembangunan perumahan

dan

permukiman

disesuaikan

dengan

ketentuan

tata

Documents

digital_15997-[_Konten_]-KONTEN 4022.pdf