Peta Jalan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

Peta Jalan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Utara Alin Halimatussadiah Khoirunurrofik Wiko Saputra Joko Tri Haryanto Amalia Cesarina Bisuk Abraham Sisungkunon Faizal Moeis Fachry Abdul Razak Afifi Wildan Al Kautsar Anky Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jl. Salemba Raya No.4 Jakarta Pusat 10430, DKI Jakarta – Indonesia Telp. (021) 3143 177 Fax. (021) 3193 4310 http://www.lpem.org Didukung oleh USAID Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan (BIJAK) AIA Central, level 41, Jend. Sudirman Kav 48-A Karet Semanggi Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta – Indonesia Telp. (021) 2253 5830 Jakarta, April 2021 Desain & Tata letak: Giani Raras Foto Sampul: Jon Moore dari Unsplash Naskah ini dimungkinkan dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari naskah ini adalah pendapat dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 B. KERANGKA KONSEP ........................................................................................................... 2 C. MENGIDENTIFIKASI DAN MEMETAKAN PERMASALAHAN DAN ISU EKOLOGI ...................... 3 D. MENENTUKAN PERMASALAHAN EKOLOGI YANG MENJADI PRIORITAS .............................. 5 E. MELAKUKAN ANALISIS TERHADAP INSTRUMEN TRANSFER FISKAL BERBASIS EKOLOGI ...... 6

1. Banjir .................................................................................................................................... 6 2. Kebakaran Hutan dan Lahan ................................................................................................ 7 3. Pencemaran Air .................................................................................................................... 7 4. Pengelolaan Sampah yang tidak Ramah Lingkungan ........................................................... 8 5. Penebangan Liar ................................................................................................................... 8

F. PETA JALAN TRANSFER FISKAL BERBASIS EKOLOGI ............................................................. 9 G. PENUTUP .......................................................................................................................... 10 H. DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 11

Peta Jalan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Utara

1


A. PENDAHULUAN Peranan daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ekologi sangat penting. Dalam sistem desentralisasi tata kelola pemerintahan, sebagian besar kewenangan pengelolaan ekologi, seperti lingkungan hidup telah diserahkan pada pemerintah daerah. Ketika kewenangan tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka ancaman kerusakan ekologi akan terjadi dan hal tersebut akan memberikan dampak terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Kapasitas pemerintah daerah harus diperkuat dalam pengelolaan ekologi, terutama dalam aspek pembiayaan. Persoalannya, terjadi ketidakseimbangan antara besarnya masalah yang harus ditangani dan alokasi anggaran. Akibatnya, intervensi program tidak optimal mengatasi permasalahan ekologi tersebut. Pada aspek lain, permasalahan ekologi belum menjadi tujuan dan sasaran utama dalam pembangunan daerah. Tidak ditempatkannya permasalahan ekologi dalam tujuan dan sasaran utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyebabkan intervensi program dan belanja daerah untuk menangani masalah ekologi relatif minim. Pada aspek lain, aktivitas pembangunan daerah berbasis ekonomi telah menimbulkan dampak terhadap kerusakan ekologi. Permasalahan ini terus menumpuk dan menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan. Permasalahan tersebut terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi dengan karakteristik ekologi yang kompleks membutuhkan intervensi program yang tepat. Pada aspek ini, upaya pemerintah daerah untuk menangani permasalahan ekologi tersebut dibatasi oleh kapasitas anggaran. Misalnya, tidak semua pemantauan pencemaran air di seluruh sungai besar di Provinsi Kalimantan Utara bisa dilakukan secara periodik setiap tahun, karena keterbatasan anggaran. Karena itu, perlu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dalam mendukung pembiayaan program ekologi. Salah satu potensi sumber pembiayaan adalah transfer fiskal atau transfer keuangan ke daerah. Instrumen ini menjadi penting karena sebagian besar pembiayaan program pemerintah daerah bersumber dari transfer keuangan ke daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus


2

(DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa, dimana beberapa diantara instrumen ini sudah berbasis ekologi, seperti DID, DAK Bidang Lingkungan Hidup, DBH Dana Reboisasi (DR) dan Dana Desa. Selain itu, inovasi pemerintah daerah dalam pembiayaan ekologi perlu dikembangkan, seperti Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah mengimplementasikan instrumen tersebut pada 20201. Ini merupakan langkah strategis yang dilakukan dalam mendorong pembangunan ekologi. Kedepannya, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas pembiayaan ini, seperti meningkatkan alokasi anggaran, mengembangkan indikator ekologi yang relevan dengan kondisi daerah, memperkuat tata laksana program, dan membangun sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi. Untuk mengintegrasikan semua kebijakan dan inisiatif di atas, maka pembiayaan ekologi membutuhkan peta jalan (roadmap) dari transfer fiskal berbasis ekologi tersebut, agar tidak terjadi mismatch antara kebutuhan program dan pembiayaan. Peta jalan ini diharapkan akan menjadi pemandu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program, implementasi, monitoring dan evaluasi. B. KERANGKA KONSEP Peta jalan ini disusun dalam empat tahapan. Pertama, melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan dan isu ekologi di daerah. Pada tahap ini, semua data dan informasi terkait permasalahan dan isu ekologi diinventarisasi dan dilakukan verifikasi berdasarkan bukti empiris. Hal tersebut dilakukan agar semua permasalahan dan isu tersebut kredibel dimasukan ke dalam indikator penyusunan peta jalan. Kedua, menentukan permasalahan ekologi yang menjadi prioritas daerah. Permasalahan dan isu ekologi yang sudah dipetakan dan diverifikasi secara empiris dan ditetapkan periode waktu implementasinya, dimana tidak semuanya harus diselesaikan dalam jangka empat tahun ke depan. Fokus terhadap isu yang menjadi permasalahan utama ekologi di daerah dapat dilakukan dengan analisis terhadap permasalahan prioritas. Selanjutnya, permasalahan ekologi proritas tersebut dijadikan prioritas dalam penyusunan program dan pembiayaannya.

1 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 6 Tahun 2019


3

Gambar 1. Kerangka Konsep Penyusunan Peta Jalan Transfer Fiskal berbasis Ekologi Ketiga, melakukan analisis terhadap instrumen transfer fiskal berbasis ekologi. Pada tahapan ini, permasalahan ekologi yang telah menjadi prioritas penanganannya dimasukan menjadi program kerja pemerintah daerah dan diintegrasikan ke dalam instrumen pembiayaannya. Analisis pembiayaan dilakukan dengan melihat kondisi saat ini dan mencari alternatif pembiayaan dengan instrumen transfer fiskal yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun transfer keuangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Keempat, menyusun peta jalan transfer fiskal berbasis ekologi. Pada tahapan ini, program kerja yang sudah diintegrasikan ke instrumen transfer fiskal berbasis ekologi disusun peta jalannya. Peta jalan ini akan memandu pemerintah daerah dalam menyusun program dan penganggaran serta melakukan monitoring dan evaluasi. C. MENGIDENTIFIKASI DAN MEMETAKAN PERMASALAHAN DAN ISU EKOLOGI Identifikasi permasalahan dan isu ekologi dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu studi literatur dan menelaah data-data sekunder serta melakukan diskusi kelompok terarah dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan bidang ekologi. Selanjutnya, semua permasalahan dan isu yang sudah teridentifikasi dilakukan verifikasi secara empiris. Dari hasil identifikasi, pemetaan dan verifikasi, terdapat 13 permasalahan dan isu ekologi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan dan isu ekologi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Menyusun peta jalan transfer fiskal berbasis

ekologi

Melakukan analisis terhadap

instrumen transfer fiskal

berbasis ekologi

Menentukan permasalahan ekologi yang

menjadi prioritas

Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan dan isu ekologi


4

Tabel 1. Permasalahan dan Isu Ekologi yang Teridentifikasi di Provinsi Kalimantan Utara

No Permasalahan dan Isu Ekologi

Faktor Pendorong Obyek Terdampak Sumber Alam Manusia

1 Banjir 1. Curah dan Intensitas hujan yang tinggi

2. Sedimentasi yang dialami oleh sungai

1. Perubahan tata guna lahan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pertambangan

1. Korban jiwa = 4 orang

2. Rumah rusak = 32 rumah

3. Fasum rusak = 111 Fasum

Akumulasi kejadian dari tahun 2013-2021

RPJMD 2016-2021

2 Tanah longsor/erosi

1. Sedimentasi yang dialami oleh sungai

1. Penebangan hutan 2. Perubahan tata

guna lahan


2. Korban terluka = 9 orang


4. Fasum rusak = 2 fasum


RPJMD 2016-2021

3 Kebakaran hutan

1. Kekeringan 2. Faktor cuaca:

petir 3. Ground Fire

1. Pembukaan lahan dengan cara membakar




RPJMD 2016-2021

4 Banjir bandang

1. Curah dan intensitas hujan yang tinggi

Korban jiwa = 2 orang Akumulasi kejadian dari tahun 2015-2017

Podes 2014-2018

5 Gempa bumi 1. Kaltara termasuk ke dalam zona tiga potensi gempa



Kejadian pada tahun 2015

Podes 2014-2018

6 Angin puyuh/puting beliung/topan

1. Fenomena alam 1. Kerusakan Hutan Lindung Pulau akibat pembangunan pemukiman, pembangunan jalan, pembukaan lahan perkebunan sawit dan perambahan


2. Fasum rusak = 5 fasum


Podes 2014-2018


5

No Permasalahan dan Isu Ekologi

Faktor Pendorong Obyek Terdampak Sumber Alam Manusia

7 Kekeringan 1. Curah hujan sangat rendah atau kurang dari 20 mm per 10 hari

1. Mengeringnya sungai penyedia air baku

2. Terhambatnya pelayanan penyediaan air untuk masyarakat

Podes 2014-2018

8 Pencemaran Air

1. Limbah dari kegiatan industri perkebunan dan ekstraktif

1. Tampilan fisik air yang keruh, berwarna, berasa, berbusa, dan berbau

Podes 2014-2018

9 Pencemaran Udara

1. Pembukaan lahan dengan cara membakar

2. Kiriman asap dari daerah lain

1. Kondisi udara yang berdebu/berjelaga, berasap, dan berbau menyengat

Podes 2014-2018

10 Pencemaran Tanah

1. Limbah dari kegiatan industri

1. Kerusakan komposisi tanah akibat penambangan dan penggalian

2. Terkontaminasinya tanah karena bahan radioaktif

Podes 2014-2018

11 Pengelolaan Sampah Tidak Ramah Lingkungan

1. Penanganan timbunan sampah perkotaan yang belum memadai

1. Polusi udara 2. Polusi air

Riskesdas 2018

12 Deforestasi RPJMD 2016-2021

13 Kerusakan ekosistem mangrove

1. Pembuangan limbah domestik dan limbah industri di DAS

2. Peralihan fungsi lahan

3. Pengelolaan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan persyaratan

RPJMD 2016-2021

D. MENENTUKAN PERMASALAHAN EKOLOGI YANG MENJADI PRIORITAS Proses penentuan permasalahan ekologi prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi risiko terkait terhadap obyek terdampak, jumlah frekuensi, dan penilaian ahli. Cara menentukan risiko prioritas adalah mengkaji dokumen-dokumen sekunder, seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021, data dari Riset Keserhatan Dasar (Riskesdas) dan data dari Indeks Kualitas


6

Lingkungan Hidup (IKLH). Selain itu, penilaian ahli juga dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok terarah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan proses tersebut, berikut permasalahan ekologi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara:

1. Banjir 2. Kebakaran hutan dan lahan 3. Pencemaran air 4. Pengelolaan sampah tidak ramah lingkungan 5. Penebangan liar

E. MELAKUKAN ANALISIS TERHADAP INSTRUMEN TRANSFER FISKAL BERBASIS

EKOLOGI Lima permasalahan ekologi prioritas tersebut diturunkan menjadi sasaran dan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam program kerja pemerintah daerah. Usulan program kerja berdasarkan usulan dari OPD teknis, diskusi kelompok terarah, dokumen RPJMD dan penilaian ahli. Selanjutnya, sasaran dan program tersebut dilihat sumber pembiayaannya. Berikut hasil analisis sumber pembiayaan sasaran dan program berdasarkan masing-masing permasalahan prioritas. 1. Banjir Tabel 2. Usulan dan Skema Pembiayaan Potensial terhadap Sasaran dan Program Prioritas Penanggulangan Banjir

Sasaran dan Program Prioritas

Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Skema Pembiayaan Saat Ini

Usulan Skema Pembiayaan Potensial

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Persentase konservasi sungai, embung, dan bangunan penampung air lainnya yang terbangun

APBD DBH-DR

Program Pengendalian Banjir

- Persentase bangunan pengendali banjir yang terbangun Persentase Panjang pantai rawan abrasi yang tertangani

APBD DAK Kelautan dan Perikanan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan

DBH, DAK, APBD -

Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Persentase data informasi lingkungan

DBH, DAK, APBD -


7





Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

hidup yang dimutakhirkan

Program Pengelolaan DAS

- Persentase luasan DAS yang terkelola

APBD dan DBH DAK-Kehutanan

2. Kebakaran Hutan dan Lahan Tabel 3. Usulan dan Skema Pembiayaan Potensial terhadap Sasaran dan Program Prioritas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan





Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan

DBH, DAK, APBD DBH-DR DD TAPE

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase data informasi lingkungan hidup yang dimutakhirkan

DBH, DAK, APBD DAK

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Persentase kawasan konservasi yang terkelola

APBD DBH-DR DD

3. Pencemaran Air Tabel 4. Usulan dan Skema Pembiayaan Potensial terhadap Sasaran dan Program Prioritas Penanggulangan Pencemaran Air





Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani

APBD

DAK-LH DAK-Kehutanan DD TAPE

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi

APBD




APBD DAK


8





Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persentase perusahaan yang dilakukan penilaian peringkat kinerja

APBD


Program Pengelolaan DAS

Persentase luasan DAS yang terkelola

APBD dan DBH DAK-Kehutanan

4. Pengelolaan Sampah yang tidak Ramah Lingkungan Tabel 5. Usulan dan Skema Pembiayaan Potensial terhadap Sasaran dan Program Prioritas Pengelolaan Sampah yang tidak Ramah Lingkungan





Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

APBD DID TAPE



DBH, DAK, APBD DAK

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase sampah yang ditangani

APBD DID TAPE

5. Penebangan Liar Tabel 6. Usulan dan Skema Pembiayaan Potensial terhadap Sasaran dan Program Prioritas Penanggulangan Penebangan Liar





Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persentase perusahaan yang dilakukan penilaian peringkat kinerja

APBD DBH-DR DD



DBH, DAK, APBD DAK


9

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Persentase kawasan konservasi yang terkelola

APBD DBH-DR DD

F. PETA JALAN TRANSFER FISKAL BERBASIS EKOLOGI Hasil akhir dari tahapan di atas adalah tersusunya peta jalan transfer fiskal berbasis ekologi yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun program dan pembiayaan ekologi dalam empat tahun ke depan. Berikut peta jalan tersebut. Tabel 7. Peta Jalan Transfer Fiskal berbasis Ekologi

Kegiatan Tahun

I II III IV Melakukan klasifikasi terhadap kewenangan pengendalian risiko √

Mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi lingkungan: 1. Revisi rencana aksi 2. Revisi indikator

√

Melakukan identifikasi terhadap financial gap terkait program dan indikator kerja yang direncanakan di dalam RPJMD

√

Melakukan monitoring terhadap indikator yang tertuang di dalam RPJMD

√ √ √ √

Dana Insentif Daerah (DID) Memastikan kepatuhan terhadap kriteria utama √ √ √ √ Menginterpretasikan JAKSRANAS ke dalam JAKSTRADA √

Pemutakhiran data sampah di tingkat provinsi: 1. Presentase sampah tertangani 2. Volume sampah menurut jenis sampah 3. Presentase sampah daur ulang 4. Produksi dan volume sampah yang terangkut per hari 5. Perlakuan terhadap sampah 6. Sarana Dinas Kebersihan Kota

√ √ √ √

Menerbitkan regulasi yang mendukung perbaikan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah

√

Mengajukan dana insentif daerah ke pemerintah √

Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) Melakukan pemetaan tekait lokasi lahan kritis, kebakaran hutan, dan penutupan lahan.

√ √ √ √

Menyusun RAK DBH DR berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

√ √ √ √

Melakukan pembahasan RKP DBH DR bersama dengan kementerian terkait

√ √ √ √

Menetapkan RKP DBH DR ke dalam APBD √ √ √ √ Menyusun rancangan teknis kegiatan dan menentukan lokasi kegiatan

√ √ √ √

Implementasi √ √ √ √ Monitoring dan evaluasi √ √ √ √ Dana Desa


10

Menginisasi diskusi dengan pemerintah kabupaten dan desa-desa terkait ikhwal urgensi dari pemanfaatan dana desa untuk mitigasi atau adaptasi dari risiko lingkungan terpilih

√ √ √ √

Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK-LH) Membuat proposal atas rencana aksi di RPJMD yang memiliki dampak secara signifikan terhadap perekonomian nasional namun memiliki keterbatasan pembiayaan

√ √ √

Mengajukan proposal DAK kepada kementerian keuangan √ √ √ Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) Pemutakhiran data √ √ √ Landscaping studi untuk faktor-faktor penyebab dari risiko ekologi berikut: 1. isi risikonya

√ √ √

Menentukan formula perhitungan TAPE (sesuai dengan tahapan 18 dan 19)

√ √ √

Mengidentifikasi status keuangan kabupaten yang rentan terhadap risiko terpilih (sesuai dengan hasil tahapan 1)

√ √ √

Menentukan porsi anggaran daerah yang akan dialokasikan untuk TAPE

√ √ √

Membuat Peraturan Gubernur untuk menyediakan payung hukum bagi TAPE

√ √ √

Membuat petunjuk teknis mengenai implementasi pemanfaatan TAPE

√ √ √

Implementasi √ √ √ Monitoring √ √ √ Melakukan evaluasi dan revisi formula TAPE jika diperlukan √ √ √

G. PENUTUP Peta jalan ini bisa sukses diimplementasikan jika pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan ekologi. Bentuk komitmen tersebut adalah dengan menjadikan permasalahan ekologi sebagai tujuan dan sasaran utama dalam RPJMD. Selanjutnya, untuk menjalankan kegiatan yang direkomendasikan dalam peta jalan tersebut dibutuhkan dukungan data dan informasi. Karena itu, sistem data dan informasi harus diperkuat dan diintegrasikan agar dalam penyusunan program dan pembiayaan bisa lebih terukur dan tepat sasaran. Dukungan dari semua OPD juga perlu dilakukan agar sinergi program dan pembiayaan bisa diwujudkan. Sinergi tersebut dapat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan kapasitas anggaran dan mendorong efektifitas dan optimalisasi program. Semua itu, bisa terlaksana dengan baik, jika kepala daerah menjadi aktor utama dalam mendorong kinerja program. Permasalahan ekologi harus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari kepala daerah.


11

Pada akhirnya, pelaksanaan dari peta jalan transfer fiskal berbasis ekologi ini membutuhkan komitmen dan sinergitas dari semua pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya. Rencana aksi di dalam roadmap di atas diharapkan dapat membawa perubahan dalam perbaikan pembangunan ekologi di Provinsi Kalimantan Utara. H. DAFTAR PUSTAKA Putra, R. A. S., Muluk, S., Salam, R., Untung, B., & Rahman, E. (2019). Mengenalkan

Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE DAN TANE. The Asia Foundation dan Unit Perubahan Iklim Pemerintah Inggris (UKCCU). https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2020/01/Naskah-Kebijakan-EFT-FINAL-1.pdf

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No.6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Documents

Peta Jalan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi