Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 34... · 2017. 12. 4. · Created Date: 11/13/2017 6:41:09 PM

SALINAN

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN

DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenaipembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yangditerima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/ataubangunan termasuk penghasilan dari pelaksanaanperjanjian bangun guna serah, perlu menggantiPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentangPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariPersewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor STahun 2OO2 tentang Perubahan atas peraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang pembayaranPajak Penghasilan atas Penghasilan dari persewaanTanah dan/atau Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakanketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor TTahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajakPenghasilan, perlu menetapkan peraturan pemerintahtentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dariPersewaan Tanah dan/atau Bangunan;

b.

Mengingat: .

Mengingat : 1 .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan kmbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor133, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4893);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILANATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAUBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

2. Penyewa adalah orang pribadi atau badan yang menyewatanah dan/atau Bangunan dari pemilik atau pihak yangmenyewakan tanah dan/ atau Bangunan.

3. Bangun Guna Serah adalah bentuk perjanjian kerja samayang dilakukan antara pemegang hak atas tanah daninvestor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atastanah memberikan hak kepada investor untukmendirikan Bangunan selama masa perjanjian danmengalihkan kepemilikan Bangunan tersebut kepadapemegang hak atas tanah setelah investormengoperasikan Bangunan tersebut atau sebeluminvestor mengoperasikannya.

2.

4. Investor

(l)

(2\

PRESIDENREPUALIK INDONESIA

-3-

4. Investor adalah orang pribadi atau badan yang diberikanhak untuk mendirikan suatu Bangunan danmenggunakan atau mengusahakan Bangunanberdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah selamamasa perjanjian Bangun Guna Serah.

Pasal 2

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atauBangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunanyang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badandikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orangpribadi atau badan pemegang hak atas tanah dariInvestor terkait dengan pelaksanaan perjanjian BangunGuna Serah, meliputi:

a. penghasiian atas pembayaran berkala selama masaperjanjian Bangun Guna Serah;

b. penghasilan dalam bentuk Bangunan yangdiserahkan sebelum perjanjian Bangun Guna Serahberakhir;

c. penghasilan dalam bentuk Bangunan yangdiserahkan atau seharusnya diserahkan pada saatperjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau

d. penghasilan lain terkait perjanjian Bangun GunaSerah, termasuk pembayaran terkait bagi hasilpenggunaan Bangunan dan denda perjanjianBangun Guna Serah.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidaktermasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh darijasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya.

(3)

Pasal 3

(1)

t2t

PRES IDENREPU BLIK IN DO N ESIA

-4-

Pasal 3

Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) yang diterima atau diperoleh dari Penyewa yangbertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong PajakPenghasilan, wajib dipotong Pajak Penghasilan olehPenyewa.

Pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan daiamnegeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negerilainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalamnegeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak,Kementerian Keuangan.

Dalam hal Penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PajakPenghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri olehorang pribadi atau badan yang menerima ataumemperoleh penghasilan.

Wajib Pajak yang melakukan pemotongan dan membayarsendiri Pajak Penghasilan yang terutang wajibmenyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilantersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan,penyetoran, pelaporan, dan penunjukan Wajib Pajakorang pribadi sebagai Pemotong Paj ak Penghasilan,diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasa1 4

(1) Besarnya Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (11 sebesar 10olo (sepuluh persen) darijumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan.

(3)

(41

(s)

(2) Jumlah

q,D

(2t

PRESIDENREPUBLIK IN DO N ESIA

-5-

Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semuajumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utangoleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapunyang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yangdisewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan,biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitaslainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisahmaupun yang disatukan.

Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (l) atas penghasilanyang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badandalam bentuk Bangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (21 huruf b dan huruf c merupakan nilaiBangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanahdari Investor.

Nilai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditentukan berdasarkan nilai yang tertinggi antara nilaipasar dan nilai jual objek pajak Bangunan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalamrangka kontrak atau perjanjian persewaan Bangunanselain rumah, rumah susun, apartemen, kondominium,gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko,gudang dan industri, sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentangPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariPersewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut:

(3)

(4)

a. Penghasilan

REPU J'T'it',35f;*.r,o-6-

a. Penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telahdimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintahini, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sampai dengan berakhirnya jangkawaktu sewa sesuai perjanjian sewa tersebut;

b. Penghasilan atas pelaksanaan sewa yang mulaidilaksanakan setelah berlakunya PeraturanPemerintah ini dan pembayaran atas sewa dilakukansebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini,dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan selama masa sewa secara proporsionaldengan nilai sewa yang telah dibayar dimulai sejakawal pelaksanaan kontrak atau perjanjian sewatersebut; dan

c. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b yang diterima atau diperoleh dariPenyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagaipemotong pajak, dikenai pemotongan PajakPenghasilan berdasarkan Pasal 23 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalamrangka perjanjian Bangun Guna Serah yang sudahdimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah inidan perjanjiannya berakhir setelah berlakunya PeraturanPemerintah ini sebagai berikut:

a. Penghasilan. . .


-7 -

Penghasilan atas pembayaran berkala sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a danpenghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) huruf d, yang diterima atau diperolehselama masa perjanjian Bangun Guna Serah, dikenaiPajak Penghasilan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pajakpenghasilan mengenai transaksi Bangun Guna Serah;dan

Penghasilan dalam bentuk Bangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf b dan huruf cyang diterima atau seharusnya diterima pemeganghak atas tanah dari Investor dalam perjanjian BangunGuna Serah setelah berlakunya Peraturan Pemerintahini, dikenai Pajak Penghasilan sesuai denganPeraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atauBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentangPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariPersewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 10, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal2 Januari 2018.

b.

Agar

R E P u J.Tnt t,',?Sf;

* . r, o

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 6 September 2Ol7PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 11 September 2OlTMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONBSIA,

rtd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 2OO

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT N trGARA

REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang perekonomian,

[-Bidang Hukum dan-undangan,

anna Djaman

I.


PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2OI7

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN

DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan, diatur bahwa penghasilan ataspersewaan tanah dan/atau Bangunan dapat dikenai pajak bersifat finalyang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf dUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2O08 tentang Perubahan Keempat atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah diterbitkanPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariPersewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Untuk


-2-

Untuk lebih memberikan kejelasan mengenai pembayaran pajakPenghasilan atas penghasiian dari persewaan tanah dan/atau Bangunandan memberikan kepastian hukum mengenai cakupan Bangunan, sertapembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima ataudiperoleh pemegang hak atas tanah dari Investor terkait perjanjianBangun Guna Serah maka dipandang perlu untuk mengatur kembaliketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaantanah dan/atau Bangunan sebagai pengganti peraturan pemerintahNomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran pajak penghasilan atasPenghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO2 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentangPembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan Tanahdan/atau Bangunan.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usebagian dari Bangunan" adalah arealbaik di dalam Bangunan maupun di luar Bangunan yangmerupakan bagian dari Bangunan tersebut, seperti terasBangunan, kamar di dalam sebuah rumah, paviliun, kolamrenang, dan sebagainya.

Ayat (21Contoh:PT A sebagai pemilik tanah melakukan perjanjian Bangun GunaSerah dengan FrT B untuk membangun gedung perkantoran.Setelah proses pembangunan selesai, pI B mempunyai hak untukmenggunakan Bangunan tersebut selama 20 (dua puluh) tahun.Setiap bulan sepanjang 20 (dua puluh) tahun tersebut pI B akanmembayarkan Rp100.000.OOO,OO (seratus juta rupiah) kepada pTA dan di akhir masa Bangun Guna Serah f,f -n nienylrahkanBangunan perkantoran tersebut kepada pT A. pT B di tahun keduadikenai denda Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) yangharus dibayarkannya kepada Frf A dikarenalian ' ilaa[melaksanakan salah satu butir dalam kontrak yang telahdisepakati.

Penghasiian .

PRESIDENREFUBLIK IN DO N ESIA

-3-

Penghasilan PT A yang harus dipotong pajak penghasilan atassewa tanah dan/atau Bangunan oleh PT B adalah penghasilanyang diterima rutin setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah), penghasilan berupa jumlah bruto nilaiBangunan yang diterima pada saat Bangun Guna Serah berakhir,dan denda pelanggaran kontrak sebesar RpS0.000.000,00 (timapuluh juta rupiah).

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "jasa pelayanan penginapan,, antara lainkamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondokpekerja, dan rumah kos.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "biaya layanan,, adalah biaya yang biasadisebut dengan seruice charge.

Yang dimaksud dengan .perjanjiannya dibuat secara terpisahmaupun yang disatukan" adalah perjanjian atas pembayaran biayaperawatanr biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitaslainnya, dan biaya layanan yang perjanjiannya dibuat secaraterpisah atau disatukan dengan perjanjian persewaan tanahdan/atau Bangunan.

Contoh:PI X mempakan pemilik gedung perkantoran Menara. Menaramenrpakan perkantoran yang disewakan untuk umum. Untukmengelola Menara, PI X mengadakan perjanjian kerja samadengan PT Y. PT y berkewqiiban untuk- mlngelola ke"amanan,kebersihan, dan melakukan perawatan di Menara. pT y menerimafee atas pengelolaan Menara sebesar Rpg00.OO0.0O0,O0 (delapanratus juta rupiah) per tahun dari pT X.

Salah.

*. ",

J.Tnt t,',?Sf;

". r, o

-4-

Salah satu Penyewa di Menara adalah Yl Z. Yl Z membayar biayasewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) danseruice charge (penyediaan jasa keamanan, kebersihan danperawatan) untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp1S.000.000,00 (limabelas juta rupiah), PI Y membantu penagihan biaya sewa danservice charge kepada para Penyewa.

Atas penghasilan yang diterima oleh PI X dari persewaan tanahdan/atau Bangunan wajib dibayar Pajak penghasilan yang bersifatfinal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan.Yl Z sebagai Penyewa wajib memotong pajak penghasilan yangbersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/ atauBangunan yang diterima oleh PT X.

Meskipun pembayaran sewa dan seruiee charge diserahkan kepadaPT Y, namun karena PI Z menyewa ruangan di Menara milik pT Xdan penyediaan jasa keamanan, kebersihan, dan perawatantersebut pada prinsipnya merupakan kewajiban pT X sebagaipemilik Menara untuk menyediakannya kepada para penyewatermasuk Yl Z, maka pembayaran sewa dan seruice chargetersebut merupakan pembayaran terkait dengan sewa tanahdan/atau Bangunan yang merupakan penghasilan bagi pI Xsehingga wajib dipotong Pajak penghasilan bersifat final o\dnpT Z.

Pajak Penghasilan yang wajib dipotong oleh pI Z adalah:= 10% x jumlah bruto nilai persewaan= 10% x (Rp200.000.000,00 + Rp15.000.000,00)= Rp21.500.000,00

Kegiatan pengelolaan Menara yang dilakukan oleh pT y kepada pTX termasuk dalam pengertian jasa manajemen, sehingga atasimbalan yang diberikan PT X kepada pI y merupakan penghasilanbagi PI Y yang dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ke-tentuanyang berlaku atas jasa manajemen.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4) .

*."rJintt,',Y5f;"u'o-5-

Ayat (4)Yang dimaksud dengan "nilai pasa/ adalah estimasi sejumlahuang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset ataukewajiban pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminatmembeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatutransaksi bebas ikatan (tidak memiliki hubungan istimewa), yangpemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihakmasing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya,kehati-hatian, dan tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "nilai jual objek pajak Bangunan" adalahnilai jual objek pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumidan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5Angka 1

Huruf aContoh:PT L sebagai pemilik tangki dan PI M menandatanganiperjanjian iewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun padatanggal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelaksanaan sewadimulai dua tahun sebelum Peraturan Pemerintah ini telahberlaku.

Mengingat dimulainya pelaksanaan sewa dilakukan sebelumPeraiuran Pemerintah ini berlaku, atas penghasilan sewauntuk tiga tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah inidikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PerubahanKeempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan. Namun, apabila PT L dan PT M melakukanperubahan perjanjian sewa pada saat Peraturan Pemerintah iniberlaku maka atas penghasilan sewa yang diubah tersebutdikenai pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintahini.

Hurufb.


-6-

Huruf bContoh:PT Q sebagai pemilik menara telekomunikasi dan pT Wmenandatangani perjanjian sewa untuk jangka waktu 5 (lima)tahun pada tanggal sebelum berlakunya Peraturan pemerintahini sebesar Rp500.000.0O0,00 (lima ratus juta rupiah). Dalamperjanjian diatur bahwa pelaksanaan sewa akan dimulai padatanggal Peraturan Pemerintah ini telah berlaku.

Pembayaran sewa dilakukan dua kali. pembayaran pertamasebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku yangmerupakan pembayaran untuk satu tahun pertama dan bagiantahun kedua. Pembayaran tersebut merupakan penghasilanuntuk tahun pajak pertama dan bagian tahun pajak keduayang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pembahanKeempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan.

Atas pembayaran kedua sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratuslima puluh juta rupiah) yang dilakukan setelah peraturanPemerintah ini berlaku, dikenai pajak penghasilan sesuaiPeraturan Pemerintah ini.

Huruf cCukup jelas.

Angka 2Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6116

Documents

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 34... · 2017. 12. 4. · Created Date: 11/13/2017 6:41:09 PM