PB 1 Komisi Yudisial Republik Indonesia Laporan Tahunan 2013 · 2014. 9. 23. · Komisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2013 DAFTAR ISI i KATA PENGANTAR vii BAB I PENDAHULUAN

Komisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 20131PB

2Komisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2013

Komisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 201332


ii

DAFTAR ISI

4 iii

Daftar isi


DAFTAR ISI iKATA PENGANTAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1A. Latar Belakang 1B. Kebijakan Lembaga 2

BAB II PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS 4A. Rekrutmen 5

1. Seleksi Calon Hakim Agung 52. Seleksi Pengangkatan Hakim 133. Seleksi Hakim Ad Hoc 14

B. Pengawasan Hakim 151. Penanganan Laporan Masyarakat 15

a. Penerimaan Laporan 15b. Pelaksanaan Sidang Panel Pembahasan 22c. Pelaksanaan Pemeriksaan 22d. Pelaksanaan Sidang Panel dan Pleno Pemeriksaan 23e. Usul Penjatuhan Sanksi ke Mahkamah Agung 24

2. Pelaksanaan Sidang MKH 283. Pemantauan Perilaku Hakim 31

C. Investigasi Hakim 321. Investigasi Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc 322. Investigasi Kasus Pelanggaran KEPPH 33

D. Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim 341. Peningkatan Kapasitas Hakim 34

a. Penunjang Pelatihan 341. Penyusunan Buku dan Artikel Online 342. Penyusunan Buku Panduan Penyelenggaraan Pelatihan 343. Penyusunan Kurikulum Pelatihan KEPPH 354. Pelatihan ToT untuk Fasilitator 36

iviiKomisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2013

Daftar isi

b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim 37c. Forum Diskusi Hakim 43d. Pengelolaan Situs Peningkatan Kapasitas Hakim 43

2. Kesejahteraan Hakim 44E. Advokasi 45

1. Penyusunan Peraturan KY tentang Advokasi Hakim 452. Pelaksanaan Advokasi Hakim 48

BAB III PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 52A. Penelitian Putusan Hakim Tahun 2013 54B. Penelitian Profesionalisme Hakim Agung 57C. Karakterisasi Putusan 59D. Indeks Mutasi Peradilan 61E. Penelitian Tematik Perbaikan Kinerja Peradilan 66

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN 68A. Struktur Organisasi 69B. Penghubung Komisi Yudisial 71C. Peningkatan Sumber Daya Manusia 73D. Kerjasama Antar Lembaga 75E. Penyusunan dan Penyempurnaan Perundang-undangan 76F. Pengembangan Sistem Informasi 78G. Pengembangan Perpustakaan 81H. Diseminasi Publik 82

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN 86A. Pengelolaan Anggaran 87B. Realisasi Anggaran 90

BAB VI PENUTUP 94A. Kendala 95B. Kesimpulan 96

Komisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2013vivii

viKomisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2013

vi

KATA PENGANTAR

viKomisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2013

viivi

Kata Pengantar

Komisi Yudisial telah melakukan serangkaian kegiatan di Tahun Anggaran 2013 dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan UU Nomor 22 Ta-hun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ten-tang Komisi Yudisial. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2013 dan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), maka Komisi Yudisial menyusun Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2013.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2013 disusun berdasarkan masukan dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial. Di dalamnya berisi tentang : program-program yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2013, serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak tercantum pada DIPA dan RKA-K/L tetapi dilaksanakan sebagai respon terhadap isu dan kondisi aktual yang relevan terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi.

Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2013 ini untuk memberikan gambaran kinerja Komisi Yudisial secara komprehensif selama tahun 2013 dengan semangat meningkatkan peran peradilan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas hakim, serta meningkatkan kinerja Komisi Yudisial.

Dalam pelaksanaannya memang masih dijumpai kendala, tetapi dapat teratasi berkat dukungan dan kerjasama sinergis seluruh stakeholders, utamanya Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan para jejaring serta seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap pentingnya mewujudkan peradilan bersih.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tetap berada dalam satu barisan dengan Komisi Yudisial untuk mewujudkan proses peradilan yang jujur, bersih, dan berwibawa. Amin.

Jakarta, 30 Januari 2014

Ketua Komisi Yudisial,

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si

viiiKomisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2013

viii

BAB IPENDAHULUAN

viiiKomisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2013

1viii

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan diperluas melalui Paket Undang-Undang Badan Peradilan yang memberikan wewenang Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Penguatan wewenang Komisi Yudisial juga dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagai konsekuensi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/20061. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Secara substansial Undang-Undang tersebut memperkuat kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang” : a) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhoc di MA kepada DPR untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim”.

Pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial tahun 2013, dirancang dan disusun berdasarkan amanat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Paket Undang-undang Badan Peradilan, serta Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016. Hal tersebut mengharuskan Komisi Yudisial mengakselerasi pelaksanaan wewenang dan tugas seleksi Calon Hakim Agung dan Pengawasan Hakim, namun disisi lain juga harus mendesain instrumen penguatan kelembagaan guna menopang pelaksanaan wewenang dan tugas baru. 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Pendahuluan

Akselerasi dalam penyusunan instrumen penguatan kelembagaan yang diprioritaskan pada tahun 2013 ini, sebagian besar dapat diselesaikan, meskipun disadari masih jauh dari kesempurnaan. Untuk memenuhi kewajiban konstitusional, maka sebagai institusi publik Komisi Yudisial menyampaikan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2013 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan di negeri ini terutama bagi stakeholders yang telah memberikan perhatian kepada Komisi Yudisial. Secara internal, Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2013 merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, menjadi bahan refleksi bagi kinerja seluruh komponen Komisi Yudisial dan Sekretariat Jenderal yang terlibat dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional, dan sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Komisi Yudisial.

B. ARAH KEBIJAKAN LEMBAGAArah kebijakan Komisi Yudisial pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016, seluruh komponen Komisi Yudisial bertekad untuk mewujudkan Visi Komisi Yudisial yaitu:

“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”

Rumusan visi tersebut dilandasi pandangan dan pemikiran dasar bahwa hakim yang bersih, jujur, dan profesional merupakan prasyarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam sebuah Negara hukum yang demokratis.

Negara hukum yang demokratis mengandung prasyarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu terselenggaranya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) dalam menjalankan tugas yudisial. Hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, untuk menjamin tegaknya keadilan, intervensi kepada hakim dalam proses pengambilan putusan pengadilan, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa harus dihilangkan. Hakim hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Hakim menjadi “mulut keadilan” yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Arah kebijakan Komisi Yudisial merupakan penjabaran operasional dari wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang meliputi: peningkatan kualitas seleksi pengangkatan Hakim, Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim sebagai upaya menjaga kehormatan hakim, peningkatan kualitas penanganan laporan masyarakat sebagai upaya menegakkan kehormatan hakim, dan pemantapan proses penegakan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dengan demikian, Komisi Yudisial bertanggung jawab mulai dari penyiapan SDM hakim yang dilakukan secara sinergi dengan Mahkamah Agung. Arah kebijakan tersebut diatas, harus didukung dengan arah kebijakan Komisi Yudisial yang bersifat internal yang melingkupi penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas layanan data dan informasi kepada masyarakat.


Pendahuluan

Rumusan Visi di atas, akan diwujudkan oleh seluruh komponen Komisi Yudisial melalui Misi Komisi Yudisial, yang terdiri atas:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga bersih, transparan, parti-sipatif, akutabel, dan kompeten;

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien;

3. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan professional;

4. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel;

5. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Visi dan Misi yang sudah ditetapkan Komisi Yudisial menjadi prinsip dan identitas dasar kelembagaan yang selanjutnya diturunkan pada rencana strategis dan serangkaian program kegiatan tahunan pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.


Pelaksanaan Wewenang dan Tugas

BAB IIPELAKSANAAN

WEWENANG DAN TUGAS



A. REKRUTMEN HAKIM

Rekrutmen Hakim merupakan kewenangan yang diamanatkan kepada Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.Perkembangan ketatanegaraan Indonesia lebih lanjut memberikan amanat tambahan

kepada Komisi Yudisial melaksanakan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tugas rekrutmen hakim dilaksanakan oleh Biro Rekrutmen Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Selama tahun 2013, Komisi Yudisial telah menjalankan tugas-tugas berkaitan kewenangan rekrutmen hakim:

1. SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

Dalam rangka melaksanakan seleksi hakim agung, Komisi Yudisial bertugas melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Proses seleksi hakim agung dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan hakim agung. Komisi Yudisial diamanatkan untuk mengusulkan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap satu lowongan hakim agung.

Pada tahun 2013 Komisi Yudisial berhasil melaksanakan 2 (dua) kali seleksi calon hakim agung dan berhasil mengusulkan 12 (dua belas) orang calon hakim agung ke DPR pada periode I, dan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR pada periode II.



Untuk meningkatkan kualitas seleksi dan output yang dihasilkan dari proses seleksi, Komisi Yudisial telah menyempurnakan Peraturan dan Metode Seleksi Calon Hakim Agung. Hasil penyempurnaan tersebut adalah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung.

a. Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Periode I.

1. Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung Periode I

Kegiatan dan penjaringan Calon hakim agung periode I dilaksanakan serentak di 4 kota, yaitu: Yogyakarta, Semarang, Denpasar, dan Makassar, pada tanggal 11 s.d. 14 Februari 2013.

2. Seleksi Calon hakim agung Periode I

Seleksi Calon hakim agung Periode I Tahun 2013, dimulai setelah Komisi Yudisial menerima surat permintaan pengisian jabatan hakim agung dari Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor 08/KMA/HK.01/I/2013 tanggal 17 Januari 2013. Jumlah kekosongan hakim agung yang akan diisi dalam periode pertama sebanyak 7 orang, dengan rincian tiga Hakim Agung Kamar Pidana, dua hakim agung Kamar Perdata, satu hakim agung Kamar TUN dan satu hakim agung kekurangan hasil seleksi tahun 2012.

Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2013



a. Pendaftaran Calon Hakim Agung dimulai tanggal 4 s.d. 22 Februari 2013

Tabel 1Pendaftar Calon Hakim Agung

No. SistemKamar

JumlahPidana Perdata TUN

1KARIER 26 10 6 42

tidak memilih - - - 4

2

NON KARIER

1. Akademisi 4 7 6 17

2. Pengacara 2 1 - 3

3. Notaris - 1 - 1

4. Lainnya 6 - 1 7

Jumlah 74

b. Seleksi Administrasi

Setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi, ditetapkan 52 Calon hakim agung yang dinyatakan lolos administrasi (tabel 2).

Tabel 2Calon Hakim Agung Yang Lolos Seleksi Administrasi Tahun 2013

No. SistemKamar


1 KARIER 18 10 6 34

2

NON KARIER


2. Pengacara - 1 - 1

3. Notaris - 1 - 1

4. Lainnya 2 1 - 3

Jumlah 23 19 10 52

c. Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas berfokus pada penilaian terhadap karya profesi, hasil penyusunan makalah dan legal case (penyusunan putusan kasasi dan pelanggaran terhadap KEPPH). Tahap seleksi kualitas di diselenggarakan pada tanggal 19 dan 20 Maret 2013. Sebanyak 35 calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi kualitas dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya (tabel 3).



Tabel 3Calon Hakim Agung Yang Lolos Seleksi Kualitas Tahun 2013

No. SistemKamar


KARIER 10 10 5 25

NON KARIER


2. Pengacara - 1 - 1

3. Notaris - - - -

4. Lainnya 1 - - 1

Jumlah 13 16 6 35

d. Seleksi Kepribadian, Kesehatan, dan Integritas/Rekam Jejak

1) Seleksi kesehatan dilaksanakan di RSPAD pada tanggal 22 dan 23 April 2013.

2) Pelaksanaan Profile assessment dilakukan oleh PPSDM. 3) Pembekalan dilaksanakan di Balitbang Diklat Kumdil MA, Mega

Mendung, Bogor pada tanggal 26 April 2013. 4) Klarifikasi dilaksanakan oleh Komisioner Komisi Yudisial

dan dibantu oleh Tim Asistensi yang terdiri dari Tenaga Ahli Komisi Yudisial, pejabat struktural, dan staf di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Sebanyak 23 calon hakim agung dinyatakan lulus tahap ini, dengan rincian sebagai berikut (tabel 4).



Tabel 4Calon Hakim Agung Yang Lolos Seleksi Kepribadian, Kesehatan,

dan Integritas/Rekam Jejak

No. SistemKamar


KARIER 8 7 3 18

NON KARIER -

1. Akademisi 1 3 - 4

2. Pengacara - - - -

3. Notaris - - - -

4. Lainnya 1 - - 1

Jumlah 10 10 3 23

e. Wawancara

Wawancara diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 26 Juli 2013, sebanyak 12 calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dan diserahkan kepada DPR (tabel 5).

Tabel 5Calon Hakim Agung Yang Lolos Seleksi Wawancara

No Nama Calon Hakim Agung Kompetensi

1 Arofah Windiani, Dr., Fal., S.H., M.H. Perdata

2 Hartono Abdul Murad, S.H., M.H. Perdata

3 Heru Iriani, Dr., S.H., M.Hum. Perdata

4 Manahan M.P. Sitompul, Dr., S.H., M.Hum. Perdata

5 Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. Perdata

6 Zahrul Rabain, S.H., M.H. Perdata

7 Eddy Army, H., S.H.,M.H Pidana

8 Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Pidana

9 Mulijanto, S.H., M.H. Pidana

10 Sumardijatmo, S.H., M.H. Pidana

11 Bambang Edy Sutanto S, H., S.H., M.H. TUN

12 Is Sudaryono, S.H., M.H. TUN



f. Pengajuan Nama Calon Hakim Agung kepada DPR

Pengajuan nama calon hakim agung kepada DPR dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, serta Ketua Bidang SDM dan Litbang Komisi Yudisial pada tanggal 30 Juli 2013. Hasil seleksi calon hakim agung ini diterima oleh Ketua DPR dan Pimpinan Komisi III DPR RI.

b. Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Periode II.

Seleksi calon hakim agung Periode II Tahun 2013 diawali setelah Komisi Yudisial menerima permintaan pengisian jabatan hakim agung sebanyak 2 (dua) orang untuk semester kedua tahun 2013, dan 1 (satu) orang untuk semester pertama tahun 2014, yang disampaikan dengan surat Ketua Mahkamah Agung dengan Nomor 88/KMA/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

1. Pendaftaran

Pendaftaran dimulai pada tanggal 22 Juli s.d. 16 Agustus 2013, namun sampai dengan penutupan pendaftaran tanggal 16 Agustus 2013, hanya terdapat 35 orang yang mendaftar. Minimnya pendaftar disebabkan bersamaan dengan proses seleksi calon hakim agung Periode I yang belum selesai sehingga Komisi Yudisial menetapkan kebijakan memperpanjang masa pendaftaran hingga tanggal 30 Agustus 2013. Perpanjangan waktu ini menghasilkan tambahan 15 orang pendaftar, sehingga jumlah pendaftar pada seleksi calon hakim agung Periode II sebanyak 50 orang yang terdiri dari 14 orang pendaftar baru (pertama kali mendaftar) dan 36 orang pendaftar lama yang disajikan pada tabel 6.

Tabel 6Pendaftar Calon Hakim Agung

Pendaftar CHA Karier Non-Karier Sub Total

Baru 5 9 14

Lama 25 11 36

Total 30 20 50

2. Seleksi Administrasi

Selesai dilakukan penelitian/verifikasi terhadap berkas administrasi, sebanyak 42 calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, (tabel 7).



Tabel 7Calon Hakim Agung Yang Lulus Seleksi Administrasi Periode II

No. SistemKamar


1. KARIER 21 6 3 30

2.

NON KARIER


2. Pengacara 2 - - 2

3. Notaris - 1 - 1

4. Lainnya 3 - - 3

Jumlah 29 8 5 42

3. Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas dilaksanakan pada tanggal 16 -17 September 2013 yang seharusnya diikuti oleh 42 calon hakim agung. Namun ,di hari pertama hanya diikuti 41 calon hakim agung. Sementara di hari kedua hanya diikuti oleh 40 calon hakim agung. Alasan ketidakikutsertaan calon hakim agung tersebut karena sakit. Kemudian sebanyak 24 Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi kualitas, berhak mengikuti seleksi selanjutnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8Calon Hakim Agung Yang Lulus Seleksi Kualitas

No. SistemKamar


1. KARIER 11 6 0 17

2.

NON KARIER


2. Pengacara - - - 0

3. Notaris - 1 - 1

4. Lainnya 3 - - 3

Jumlah 16 8 0 24



4. Seleksi Kesehatan, Kepribadian, dan Integritas/Rekam Jejak serta Pembekalan

Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2013. Semua peserta yang dinyatakan lulus ujian kualitas, mengikuti proses seleksi kesehatan di RSPAD dan tes kepribadian yang dilaksanakan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI). Setelah rangkaian tes tersebut selesai dilaksanakan, CHA mengikuti pembekalan dengan pemateri antara lain, Frans Magniz Suseno memberikan materi Filsafat Hukum, Nyoman Syarikat mengisi Filsafat Etika Perilaku, Yusril Ihza Mahendra memberikan materi tentang Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen, Komariah Sapardjaja dan M. Saleh mengisi mengenai hukum perdata dan hukum pidana. Sedangkan dari Komisi Yudisial memberikan materi Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang disampaikan oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri.

Dari hasil tes pemeriksaan kesehatan, 14 orang dinyatakan lulus. Selanjutnya mengikuti proses klarifikasi rekam jejak dengan mempertimbangkan seleksi kepribadian dan hasil dari penelusuran rekam jejak, bagi calon hakim agung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, maka tidak dilanjutkan klarifikasi integritas/rekam jejak.

5. Seleksi Wawancara

Dari 14 orang yang lulus tes sebelumnya kemudian mengikuti seleksi wawancara pada tanggal 11 dan 12 Desember 2013. Sebanyak 3 (tiga) calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi wawancara dan diserahkan kepada DPR untuk dilakukan Fit and Proper Test, dengan nama-nama sebagai berikut:

Tabel 9Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Wawancara

NO NAMA CHA KOMPETENSI

1 Suhardjono Pidana

2 Sunarto Perdata

3 Maria Anna Samiyati Perdata

6. Pengajuan Nama Calon Hakim Agung kepada DPR

Pengajuan nama-nama calon hakim agung kepada DPR diserahkan oleh Sekretaris Jenderal didampingi oleh Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada tanggal 17 Desember 2013 diterima oleh Ketua DPR RI dan Pimpinan Komisi III DPR RI.



2. SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM

Sesuai amanat dan mandat dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung.

Sejak ditetapkan peraturan tersebut, baru sekali seleksi hakim dilaksanakan pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena peraturan bersama mengenai seleksi pengangkatan hakim belum diselesaikan oleh MA dan KY. Imbas dari hal ini adalah, tidak berjalannya proses rekrutmen hakim tingkat pertama selama 3 tahun terakhir. Hal ini tentu saja mengganggu roda mutasi Hakim.

Pasal 4 Perba No.01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/2012 Tahun 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, mengamanatkan Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan kepada Calon Hakim (Cakim) Angkatan VII tahun 2010 sebanyak 204 (dua ratus empat) orang.

Selain melaksanakan amanat Perba No.01/PB/MA/IX/2012-01/PB/ P.KY/09/2012, Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung guna tersusunnya peraturan bersama tentang rekrutmen hakim sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 49, 50, dan 51 Tahun 2009.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

a. Penyusunan metode pemantauan calon hakim (cakim) magang sebagai panitera pengganti dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Maret 2013. Metode pemantauan yang dihasilkan dalam bentuk: wawancara (mentor dan pimpinan pengadilan), pengisian kuesioner, dan FGD dengan cakim.

b. Pemantauan Cakim (peserta pendidikan hakim)1) Pemantauan cakim magang sebagai panitera pengganti dilaksanakan di

16 kota/kabupaten tempat cakim magang pada tanggal 29 April s.d. 8 Mei 2013.

2) Pemantauan cakim magang sebagai asisten hakim dilaksanakan di 16 kota/kabupaten tempat cakim magang pada tanggal 6 s.d. 20 Nopember 2013.

c. Penyusunan data-base CakimPendokumentasian data dan penguatan rekam jejak yang memuat data primer dan sekunder terhadap 204 cakim angkatan VII.

d. Seminar Seleksi Pengangkatan Hakim Kegiatan seminar ini merupakan rangkaian kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan perguruan tinggi. Maksud dari kegiatan ini untuk mencari masukan dalam rangka penyusunan sistem dan metode pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim dengan cara meminta dan menghimpun pendapat dan argumentasi dari berbagai kalangan dan para pemangku kepentingan. Perguruan tinggi penyelenggara seminar tersebut, adalah:



1) Universitas Padjajaran, BandungKegiatan seminar bertema “Sistem Rekrutmen yang Tepat Untuk Menghasilkan Hakim Yang Ideal” diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2013. Narasumber : Unsur MA, Komisioner Komisi Yudisial, Ketua Komisi III DPR RI, Unsur FH Univ Padjajaran.

2) Universitas Indonesia, DepokKegiatan seminar bertema “Sinergi Pemangku Kepentingan Kekuasaan Kehakiman Dalam Menciptakan Hakim yang Profesional dan Berintegritas” dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2013.Narasumber : Guru besar UI, Ditjend Dikti Kemendiknas, Wamen PAN dan RB).

3) Universitas Gadjah Mada, YogyakartaKegiatan seminar bertema “Seleksi Pengangkatan Hakim sebagai Rangkaian Proses Reformasi Peradilan” diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2013.Keynote speaker : Ketua Bidang Rekrutmen Hakim.Narasumber : Kemendiknas, UGM, Mantan Hakim, Kemenpan.

e. Penyusunan draf dan bahan pemantauan cakim magang sebagai asisten hakim.f. Pengiriman tim perumus peraturan bersama tentang seleksi pengangkatan

hakim kepada Mahkamah Agung.g. Korespondensi dengan Mahkamah Agung mengenai permintaan tim perumus

peraturan bersama tentang seleksi pengangkatan hakim dari Mahkamah Agung.h. Penyusunan draf peraturan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

tentang Seleksi Pengangkatan Hakim.

3. SELEKSI HAKIM ADHOC

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang seleksi hakim adhoc di Mahkamah Agung. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Yudisial telah melakukan:

1. Penyusunan draf peraturan tata cara seleksi hakim adhoc.

2. Penyusunan draf Naskah Akademik seleksi hakim adhoc di Mahkamah Agung.

3. Korespondensi permintaan pengisian jabatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan hakim adhoc di Mahkamah Agung.

4. Melakukan Investigasi rekam jejak seleksi hakim adhoc tingkat pertama dan band-ing. Mahkamah Agung meminta Komisi Yudisial untuk membantu proses seleksi Hakim Adhoc Tipikor, dengan menginvestigasi rekam jejak peserta seleksi Hakim Adhoc Tipikor tingkat pertama dan tingkat banding.



B. PENGAWASAN HAKIMBerdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, salah satu tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah menjalankan Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim melakukan pengawasan baik secara pasif berdasarkan laporan masyarakat maupun secara aktif melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam bentuk pemantauan persidangan.

Pelaksanaan pengawasan hakim selama tahun 2013 yang dilakukan Komisi Yudisial dapat diuraikan di bawah ini.

1. Penanganan Laporan Masyarakat

Pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial salah satunya dilakukan dengan penanganan laporan masyarakat. Penanganan laporan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan mulai dari menerima laporan masyarakat, pendalaman laporan masyarakat, sidang panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, sidang pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

b. Penerimaan Laporan.

Sejak berdirinya Komisi Yudisial tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat sebanyak 9.752 laporan.

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada periode Januari s.d 31 Desember 2013 sejumlah 2.193 laporan, sedangkan laporan atau surat yang ditembuskan ke Komisi Yudisial sejumlah 1.982 laporan sehingga totalnya 4.175 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Ruang Pengaduan Komisi Yudisial



Tabel 10Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2013

NO

Jenis Laporan

Bulan

Jum

lah

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des

1

Laporan Masyarakat Yang disampaikan Langsung Kekantor Komisi Yudisial

58 43 49 56 65 71 58 33 48 60 43 43 627

2

Laporan Masyarakat yang disampaikan Via Pos

78 96 126 136 138 130 133 105 115 149 114 134 1.454

3Laporan yang disampaikan via online

6 3 3 6 3 12 7 4 5 12 6 14 81

4 Informasi 3 2 1 3 4 4 1 4 4 5 0 0 31

Jumlah Laporan Masyarakat Yang

Diterima145 144 179 201 210 217 199 146 172 226 163 191 2.193

5 Surat Tembusan 27 247 178 54 357 150 177 124 130 167 98 273 1.982

Total Penerimaan Laporan dan

Tembusan172 391 357 255 567 367 376 270 302 393 261 464 4.175

Dari tabel diatas rekapitulasi laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial paling banyak adalah adalah surat tembusan setelah itu laporan melalui via pos, seperti digambarkan dalam grafik dibawah ini :

Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2013



Dari Jumlah 2.193 Laporan Masyarakat yang diterima tahun 2013, dapat dipetakan laporan-laporan yang diterima berdasarkan dugaaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilaporkan ke Komisi Yudisial, yaitu:

Tabel 11 Jenis Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Tahun 2013

No. Jenis Dugaan Pelanggaran Jumlah Prosentase (%)

1 Berperilaku Adil 375 17.09 %

2 Berperilaku Jujur 15 0.68 %

3 Berperilaku Arif Dan Bijaksana 90 4.10 %

4 Berperilaku Mandiri 15 0.68 %

5 Berintegritas Tinggi 81 3.69 %

6 Bertangung jawab 10 0.4 %

7 Menjunjung Tinggi Harga Diri 9 0.41 %

8 Berdisplin Tinggi 35 1.59 %

9 Berperilaku Rendah Hati 0 0.00 %

10 Bersikap Profesional 775 35.33 %

11 Gabungan semua laporan dugaan 34 1.55 %

12 Bukan Kewenangan KY 230 10.48 %

13 Permohonan Pemantauan 355 16.18 %

14 Lain-lain 169 7.70%

Total 2.193 100%

Dengan banyaknya laporan ini berarti KY berhasil mengkampanyekan wewenang dan tugasnya dalam menjaga kehormatan hakim. Dari jumlah total laporan tersebut yang tidak ada laporan pelanggaran KEPPH hanya pada poin Berperilaku Rendah Hati. Bisa jadi tidak adanya laporan tersebut karena poin ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Dari data pemetaan tersebut diatas juga memberikan perspektif bahwa laporan-laporan yang masuk terdiri dari banyak dugaan pelanggaran yang ada dalam surat laporan pelapor, yaitu sebanyak 34 (1.55 %), artinya masyarakat melaporkan lebih dari satu pelanggaran.



Dari data diatas dapat disimpulkan:

1. Bersikap profesional adalah butir yang paling banyak dilanggar oleh hakim, hal ini menunjukan adanya ketidakmampuan para hakim dalam menerapkan hukum acara yang berlaku. Prosentase pelanggaran dari butir ini sebesar 35.33% atau sebanyak 775 dari jumlah 2.193 laporan selama tahun 2013.

2. Berperilaku adil menempati urutan kedua terbanyak untuk pelanggaran butir-butir kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini disebabkan bahwa butir bersikap adil dan bersikap profesional terkadang masih dipersepsikan sama oleh masyarakat, sehingga dalam laporan yang disampaikan, kedua butir tersebut selalu bersinggungan. Prosentase pelanggaran bersikap adil sebesar 17.09 %, atau sebanyak 375 laporan.

3. Prosentasi pelanggaran ketiga teratas adalah “Berperilaku arif dan bijaksana” , yaitu sebesar 4,10 %, atau sebanyak 90 laporan. Pelanggaran ini berkaitan dengan tindakan tercela.

4. Urutan pelanggaran selanjutnya adalah butir “berintegritas tinggi “, sebanyak 81 laporan atau 3.69 %. Bentuk pelanggaran ini paling banyak berupa penundaan eksekusi, yaitu banyaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract) tidak dapat dilaksanakan oleh Terlapor, hal ini menyebabkan putusan tersebut akhirnya terbengkalai.

5. Hal yang sama juga ditemui dalam laporan yang melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim “Berperilaku jujur” 15 laporan (0,68 %), yaitu pada perbuatan tercela. Dalam laporan ini didominasi oleh laporan yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang ditangani oleh hakim yang bersangkutan, namun murni perbuatan di luar kedinasan.

6. Ditemukan juga adanya intervensi yang diterima oleh terlapor sehingga mempengaruhi putusannya, hal ini dapat dilihat dari ‘‘Berperilaku mandiri’’ sebanyak 15 laporan (0,68 %).

7. Laporan tentang pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim“menjunjung tinggi harga diri” sebanyak 9 laporan (0.41 %).

8. Butir pelanggaran lain yang banyak dilaporkan masyarakat ke Komisi Yudisial adalah bentuk pelanggaran pada butir ‘‘Berdisiplin tinggi’’, yaitu ditunjukkan dengan laporan masyarakat sebesar 35 laporan atau 1.59%. Jenis pelanggaran ini cenderung berkaitan dengan perilaku hakim dalam memimpin persidangan.

Dari laporan masyarakat tersebut ada yang memang meminta tim pemantauan persidangan Komisi Yudisial untuk memantau persidangan ataupun perkara yang masih berjalan. Hal ini dapat dilihat dari data yang masuk sebanyak 355 laporan (16.18 %) permohonan pemantauan, artinya adalah bahwa masyarakat mengerti akan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan persidangan.

Selain itu ada juga laporan yang secara tegas bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial karena tidak berkaitan dengan Hakim, 230 laporan (10.48 %). Biasanya laporan seperti ini akan diteruskan ke instansi yang berwenang seperti ke Kejaksaan atau Kepolisian atau bila berkaitan dengan Panitera akan di teruskan ke Bawas MA.



No. Jenis Perkara Jumlah

1 Pidana 488

2 Perdata 872

3 TUN 102

4 Militer 5

5 Agama 53

6 Tipikor 66

7 Niaga 34

8 PHI 43

9 HAM 0

10 SYARIAH 1

11 Pidana & Perdata 2

12 Uji Materil UU 1

13 Pembubaran Partai Politik 1

14 Perselisihan Tentang Hasil Pemilu 11

15 *Lain-lain 514

Jumlah 2.193

Tabel 12Jenis Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

yang dilaporkan ke Komisi Yudisial Tahun 2013



Tabel 13Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat

Berdasarkan Lokasi Aduan Yang DiterimaPeriode Januari s.d 31 Desember 2013

No Propinsi Jumlah Laporan

1 DKI Jakarta 489

2 Jawa Timur 247

3 Sumatera Utara 204

4 Jawa Barat 167

5 Jawa Tengah 117

6 Sulawesi Selatan 81

7 Sumatera Selatan 64

8 Banten 54

9 Sumatera Barat 53

10 Riau 47

11 Kalimantan Selatan 42

12 Nusa Tenggara Timur 41

13 Sulawesi Utara 38

14 Lampung 37

15 Nanggroe Aceh Darussalam 32

16 Bali 29

17 Kalimantan Timur 29

18 Nusa Tenggara Barat 29

19 Kalimantan Barat 27

20 DI Yogyakarta 25

21 Jambi 22

22 Kalimantan Tengah 17

23 Maluku 17

24 Sulawesi Tenggara 15

25 Bengkulu 14

26 Sulawesi Tengah 11

27 Kepulauan Riau 11

28 Gorontalo 11

29 Maluku Utara 11

30 Papua 10

31 Irian Jaya Barat 6

32 Kep. Bangka Belitung 4

33 Lain-lain 192

Total 2.193



Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada periode Januari s.d 31 Desember 2013 sebanyak 2.193 laporan, laporan yang telah diregister sebanyak 709, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diregister

No Keterangan Jumlah (%)

1 Laporan Diregister 709 Laporan 32.33 %

2 Belum Diregister terdiri dari:

- Laporan Belum Lengkap 1.026 Laporan 46.79 %

- Permohonan Pemantauan 355 Laporan 16.19 %

3 Laporan Tidak Diregister:

- Bukan Kewenangan & Diteruskan Ke Instansi Lain 103 Laporan 4.70 %

Tabel 15Jenis Laporan Masyarakat Yang Diregister

No

Jenis Laporan

Yang Diregister

Bulan

JmlJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

1

Laporan Masyarakat Langsung , via pos, dan Online

60 38 54 53 66 44 75 88 44 43 63 55 683

2 Informasi 3 2 0 4 4 3 0 2 4 4 0 0 26

3 Tembusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Laporan 63 40 54 57 70 47 75 90 48 47 63 55 709

Laporan masyarakat yang telah diregistrasi selanjutnya dilakukan pendalaman melalui kegiatan anotasi, investigasi, dan pemantauan. Hasil anotasi, investigasi, dan pemantauan dibahas dalam sidang panel untuk menentukan apakah laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti atau tidak.



c. Pelaksanaan Sidang Panel Pembahasan

Dari 709 laporan yang telah diregister, sebanyak 621 laporan masyarakat telah dibahas dalam sidang panel. Dari jumlah tersebut, 365 laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan 256 laporan dapat ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16Tabel Hasil Sidang Panel Pembahasan

NoHasil Panel

Anotasi

BulanJml

(lap)Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1.Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti

32 24 24 45 29 10 43 6 41 44 56 11 365

2. Laporan Dapat Ditindaklanjuti 24 38 11 22 15 12 22 5 27 30 36 14 256

a.

Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan terlapor

5 3 2 4 3 3 7 0 5 7 9 6 54

b.

Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi

4 13 5 8 3 5 12 2 11 10 12 6 91

c.

Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan permintaan klarifikasi

13 20 4 10 8 3 3 3 11 13 14 2 104

d.

Meneruskan laporan/ pemberitahuan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

e.

Lain-lain(termasuk permintaan alat bukti)

1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6

Jumlah 56 62 35 67 44 22 65 11 68 74 92 25 621

d. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pihak-pihak yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan/dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial periode Januari s.d Desember 2013 sejumlah 710 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 17Pelaksanaan Pemeriksaan

No. Bulan

Terperiksa

Jumlah(orang)

Hakim Pelapor Saksi

Hadir Tidak Hadir HadirTidak Hadir Hadir

Tidak Hadir

1. Januari 13 0 4 0 4 0 21

2. Februari 33 0 14 0 11 0 58

3. Maret 19 0 19 0 35 0 73

4. April 12 0 15 0 21 3 51

5. Mei 19 3 11 0 27 0 60

6. Juni 23 1 10 0 32 2 68

7. Juli 20 0 8 0 29 2 59

8. Agustus 17 0 8 1 24 4 54

9. September 27 3 17 1 25 3 76

10. Oktober 33 0 14 0 38 3 88

11. November 26 0 6 0 25 0 57

12. Desember 10 0 8 0 27 0 45

Jumlah 252 7 134 2 298 17 710

e. Pelaksanaan Sidang Panel dan Pleno Pemeriksaan

Laporan masyarakat yang telah diputus dalam sidang panel maupun sidang pleno pemeriksaan periode Januari s.d Desember 2013 sejumlah 358 laporan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 18Tabel Pelaksanaan Sidang Panel dan Sidang Pleno

No. Bulan

Jenis Sidang

Jumlah(laporan)

Panel Klarifikasi Panel LPP Pleno

DL TDL DL TDL Terbukti Tidak Terbukti

1. Januari 9 12 8 3 12 3 47

2. Februari 10 7 3 3 0 0 23

3. Maret 4 11 2 1 7 4 29

4. April 8 6 3 3 8 2 30

5. Mei 4 9 10 4 10 7 44

6. Juni 1 2 4 1 0 0 8

7. Juli 0 7 1 2 9 11 30

8. Agustus 5 2 3 1 11 6 28

9. September 7 6 15 4 12 12 56

10. Oktober 3 2 3 5 8 7 28

11. November 0 0 0 0 0 0 0

12. Desember 1 1 1 1 21 10 35

Jumlah 52 65 53 28 98 62 358

f. Usul Penjatuhan Sanksi ke Mahkamah Agung

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudiisal mengusulkan penjatuhan sanksi tehadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf D Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim berupa:



1) Sanksi ringan, terdiri atas: :

b. Teguran lisan

c. Teguran tertulis

d. Pernyataan tidak puas secara tertulis

2) Sanksi Sedang, terdiri atas :

a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun

b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun

c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan

3) Sanksi berat, terdiri atas;

a. Pembebasan dari jabatan struktural

b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun

c. Pemberhentian sementara

d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau

e. Pemberhentian tetap tidak dengan hormat

Dari jumlah 98 laporan yang dinyatakan terbukti dalam Sidang Pleno Komisi Yudisial, sejumlah 63 laporan diusulkan untuk dijatuhi sanksi kepada terlapor, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 19Usul Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Jumlah Laporan

No Bulan Sanksi RinganSanksi

SedangSanksi Berat

Lain-lain(Peringatan

bukan sanksi)

Jumlah(laporan)

1. Januari 4 1 2 5 12

2. Februari 0 0 0 0 0

3. Maret 3 0 1 3 7

4. April 3 0 0 5 8

5. Mei 6 0 2 2 10

6. Juni 0 0 0 0 0

7. Juli 0 1 3 5 9

8. Agustus 6 1 1 3 11

9. September 6 3 1 2 12

10. Oktober 4 0 1 3 8

11. November 0 0 0 0 0

12. Desember 4 5 5 7 21

Jumlah36 11 16

35 9863

Catatan: Belum semua usul rekomendasi dikirimkan ke Mahkamah Agung (masih dalam proses di Komisi Yudisial)

Tabel 20Usul Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Jumlah Orang

No. Bulan Sanksi RinganSanksi

Sedang Sanksi BeratJumlah (orang)

1. Januari 12 1 2 15

2. Februari 0 0 0 0

3. Maret 7 0 1 8

4. April 9 0 0 9

5. Mei 10 0 2 12

6. Juni 0 0 0 0

7. Juli 0 4 3 7

8. Agustus 20 1 1 22

9. September 18 4 1 23

10. Oktober 10 0 1 11

11. November 0 0 0 0

12. Desember 12 7 6 25

Jumlah 98 17 17 132



Tabel 21Usul Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Jumlah Jenis Peradilan

No. Jenis PeradilanJumlah

Laporan Orang

A. Peradilan Umum

1. Pengadilan Negeri 43 89

2. Pengadilan Tinggi 5 11

3. Kasasi dan Peninjauan Kembali 1 3

B. Peradilan Agama

1. Pengadilan Agama 5 12

2. Pengadilan Tinggi Agama 0 0


C. Peradilan Tata Usaha Negara

1. Pengadilan Tata Usaha Negara 4 5

2 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 0 0


D. Peradilan Militer

1. Mahkamah Militer 1 3

2. Mahkamah Tinggi Militer 0 0


E. Peradilan Khusus

1. Pengadilan Niaga 1 3

2. Pengadilan Pajak 0 0

3. Pengadilan Tipikor 0 0

F. Mahkamah Agung 3 6

Jumlah 63 132



2. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Sidang Majelis Kehormatan Hakim merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung.

Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 22F ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. pasal 11A ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. pasal 20 ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa hakim yang akan diusulkan pemberhentian tetap diberikan hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Adapun mengenai komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22F ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. pasal 11A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 yaitu terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.

Forum pembelaan diri hakim ini terkait dengan tata cara pembentukan dan mekanisme kerja yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan menerbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 – Nomor: 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Periode Januari s.d Desember 2013, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri sebanyak 5 (tiga) orang hakim yang diajukan atas rekomendasi Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) orang hakim atas rekomendasi Mahkamah Agung, dengan rincian:



Tabel 22Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2013

No. Penetapan SidangHakim

TerlaporAsal

Rekomendasi Tanggal Putusan Putusan

1. 01/MKH/II/2013Sdri. Adria Dwi

Afanti

(PN Simalungun)KY 14 Februari 2013

Dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Medan sebagai hakim non palu selama 2 (dua) tahun

2. 02/MKH/II/2013Sdr. Nuril Huda

(PN Pangkalan Bun)

KY 6 Maret 2013Hakim non palu selama 2 (dua) tahun

3. 03/MKH/II/2013Sdr. Asmadinata

(PN Tipikor Pada PN Palu)

MA 3 Juli 2013Pemberhentian tetap dengan tidak hormat

4. 04/MKH/II/2013Sdr. Acep Sugiana

(PN Singkawang)KY 3 Juli 2013

Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun

5. 05/MKH/X/2013Sdri. Vica Natalia

(PN Jombang)MA 6 November 2013


6. 06/MKH/X/2013Sdr. Raja M.G.

Lumban Tobing

(PN Binjai)KY 6 November 2013


7. 07/MKH/X/2013

Sdr. Sintong Monogari Opinion

Siahaan

(PN Bekasi)

KY 7 November 2013Hakim non palu selama 1 (satu) tahun



Sejak diterbitkannya keputusan bersama tersebut tahun 2009 sampai dengan 2013, Majelis Kehormatan Hakim telah dilaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Tahun 2009 s.d 2013

TAHUN No. Penetapan Sidang MKH Asal Rekomendasi Jumlah(sidang)

20091. 01/MKH/IX/20092. 01/MKH/I/20103. 02/MKH/I/2010

1 MA

2 KY3

2010

1. 01/MKH/I/2010

2. 03/MKH/I/2010

3. 04/MKH/IV/2010

4. 05/MKH/X/2010

5. 06/MKH/XI/2010

4 MA

2 KY6

2011

1. 01/MKH/IV/2011

2. 02/MKH/XI/2011

3. 03/MKH/XI/2011

4. 04/MKH/XI/2011

2 MA

2 KY4

2012

1. 05/MKH/XII/2011

2. 01/MKH/II/2012

3. 02/MKH/VII/2012

4. 03/MKH/VII/2012

5. 04/MKH/XII/2012

2 MA

3 KY5

2013

1. 01/MKH/II/2013

2. 02/MKH/II/2013

3. 03/MKH/II/2013

4. 04/MKH/II/2013

5. 05/MKH/X/2013

6. 06/MKH/X/2013

7. 07/MKH/X/2013

2 MA

5 KY7

JUMLAH 25



3. Pemantauan Perilaku Hakim

Peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal dalam konteks pemantauan perilaku hakim terhadap jalannya sistem persidangan dirasakan semakin tinggi, baik berasal pada laporan masyarakat maupun inisiatif Komisi Yudisial untuk menemukan dan membuktikan bahwa hakim telah menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam menangani suatu perkara maupun pergaulan di masyarakat.

Pada tahun 2013 (Januari sd. 31 Desember 2013), Komisi Yudisial telah memproses 355 permohonan pemantauan dari masyarakat dan 24 perkara berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial atas dugaan terjadinya pelanggaran KEPPH dalam proses persidangan di pengadilan.

Tabel 24Pemantauan Perilaku Hakim

No BulanPermohonan pemantauan yang masuk

Tidak dilakukan

pemantauan

Dilakukan pemantauan

Penanganan lainnya Proses

1 Januari

71 45 16 10

0

2 Februari 0

3 Maret 0

4 April 35 27 5 3 0

5 Mei 28 18 5 5 0

6 Juni 28 18 5 5 0

7 Juli 41 30 2 9 0

8 Agustus 20 17 1 2 0

9 September 30 21 5 4 0

10 Oktober 35 31 3 1 0

11 Nopember 45 20 1 0 24

12 Desember 22 1 1 4 16

Jumlah 355 228 44 43 40

Pemantauan berdasarkan inisiatif KY 24



C. INVESTIGASI HAKIM1. Investigasi Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc

Investigasi calon hakim agung dan hakim adhoc merupakan salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Biro Investigasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi hakim yang tersebar di pengadilan seluruh Indonesia. Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengumpulkan data hakim, calon hakim agung dan hakim adhoc yang sedang mengikuti proses seleksi calon hakim atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran KEPPH. Dalam melaksanakan kegiatan ini Komisi Yudisial bekerjasama dengan jejaring sebagai mitra strategis KY yang ada di pusat maupun di daerah.

Skema pembiayaan kegiatan ini disusun dalam bentuk Standar Biaya Khusus (SBK) dengan keluaran (output) berupa laporan. Target yang ingin dicapai secara kuantitatif sebanyak 325 laporan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga (khususnya adalah jejaring dan informan Komisi Yudisial). Sedangkan target kualitatifnya adalah KY dapat memperoleh data dan informasi mengenai perilaku dan kinerja hakim yang bertugas di pengadilan, baik tingkat pertama sampai Mahkamah Agung.

Selama tahun 2013, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim ini berjumlah 298 laporan. Jumlah ini tercapai kurang lebih 91.69% dari keseluruhan laporan yang ditargetkan yaitu 325 laporan. Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi calon hakim agung adalah sebagai berikut:

Tabel 25Laporan Hasil Investigasi Calon Hakim Agung

NO LAPORAN HASIL INVESTIGASI (LHI) JUMLAH

1 LHI Hakim (Kasus dan Reguler) 199

2 LHI Calon Hakim Agung I 35

3 LHI Calon Hakim Agung II 24

4 LHI Calon Hakim Ad Hoc Tipikor 40

JUMLAH 298

Selain untuk mendukung seleksi CHA, kegiatan investigasi ini juga ditujukan untuk melakukan pendalaman dan penelusuran rekam jejak Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Pertama dan Banding tahun 2013. Sebenarnya wewenang untuk melakukan seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Pertama dan Banding ini ada pada Tim Seleksi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Namun pada praktiknya, Tim Seleksi ini mengirimkan surat ke Komisi Yudisial yang intinya meminta masukan terkait peserta seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Pertama dan Banding. Untuk itu, Komisioner selanjutnya memerintahkan kepada Biro Investigasi untuk melakukan investigasi pendalaman dan penelusuran rekam jejak hakim ad hoc tipikor untuk memberikan masukan kepada tim seleksi.



Pada tahun 2013, tim seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Pertama dan Banding meminta KY untuk menginvestigasi peserta seleksi sebanyak 40 orang. Biro Investigasi melaksanakan investigasi selama 1 bulan dan semua laporan telah disampaikan kepada panitia seleksi di Mahkamah Agung. Hasil akhir dari seleksi tersebut, tim panitia seleksi meloloskan 1 orang peserta yang dianggap layak untuk menjadi hakim ad hoc tipikor.

2. Investigasi Kasus Pelanggaran KEPPH

Investigasi kasus pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan kegiatan penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim sebagai usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan keterangan yang cukup dalam rangka membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim. Sebagai lembaga independen yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap KEPPH, Komisi Yudisial dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan investigasi, verifikasi dan klarifikasi. Investigasi di sini dapat dimaknai sebagai kegiatan penyelidikan dan penelusuran yang dilakukan oleh unit khusus yang keberadaannya di dalam lingkup koordinasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sepanjang tahun 2013, kegiatan penyelidikan dan penelusuran berhasil melaporkan 36 kasus yang ditangani. Jumlah ini lebih banyak dari target yang direncanakan semula yaitu 35 kasus sehingga prosentase capaian laporan yang dihasilkan adalah 102,85%. Tiga puluh enam kasus yang telah dilaporkan sebagian besar telah disampaikan kepada pimpinan Komisi Yudisial melalui sidang panel dan/atau pleno. Sebagian dari laporan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan untuk diambil keputusan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Adapun rincian 36 laporan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Jumlah Kasus Pelanggaran KEPPH

No Pelanggaran Jumlah

1 Dugaan terima uang dalam penanganan perkara 15

2 Dugaan melakukan pemerasan 3

3 Dugaan melakukan penipuan dan penggelapan 1

4 Dugaan memakai narkoba 1

5 Dugaan melakukan penyimpangan dan manipulasi perkara 2

6 Duduga menjalin komunikasi dan hubungan asmara dengan suami/istri para pihak 3

7 Dugaan menjalin hubungan asmara dengan pria/wanita lain serta KDRT 5

8 Dugaan melakukan pertemuan dengan para pihak 3

9 Dugaan melakukan penyuapan untuk naik jabatan 1

10 Dugaan melakukan tindak kekerasan terhadap sesama hakim 1

11 Laporan ketidakpuasan terhadap putusan 1

Jumlah 36



Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dugaan pelanggaran yang dominan untuk dilakukan penyelidikan dan penelusuran adalah berupa dugaan penerimaan suap oleh hakim, yaitu sebanyak 15 laporan atau 43%. Sedangkan laporan yang tidak menyangkut pelanggaran perilaku secara langsung sebanyak 1 laporan yaitu berupa tindak lanjut atas ketidakpuasan para pihak terhadap putusan.

D. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim merupakan wewenang dan tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembuat undang-undang memandang penting keterlibatan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas hakim yang dituangkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim”.

1. Peningkatan Kapasitas Hakim

Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang diarahkan untuk melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hukum yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Agar pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim dapat berjalan secara terencana, terarah, terprogram, dan terealisasi, telah disusun dan ditetapkan Grand design Peningkatan Kapasitas Hakim, dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim.

Upaya peningkatan kapasitas hakim dilakukan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Penunjang Pelatihan

1. Penyusunan Buku dan Artikel Online

Penyusunan Buku Pendukung Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim tujuannya adalah sebagai bahan bacaan hakim sehingga dapat membantu hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perkara dan dapat meningkatkan kapasitas hakim. Buku pendukung pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang telah disusun adalah Buku Proceeding Pelatihan Pidana Khusus, Proceeding Pelatihan Ekonomi Syariah, Proceeding Pelatihan Hukum Pidana Militer. Selain proceeding, disusun juga silabus untuk pelatihan khusus hukum acara pidana.

2. Penyusunan Buku Panduan Penyelenggaraan Pelatihan

Penyusunan panduan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara pelatihan peningkatan kapasitas, sedangkan tujuan dari penyusunan panduan



penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim ini untuk:

1) Memberikan pedoman dalam menyelenggarakan pelatihan peningka-tan kapasitas hakim dalam merencanakan, melaksanakan, menetapkan standar mutu, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan.

2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapa-sitas hakim secara terencana, berkelanjutan, terukur, dan komprehensif.

Sasaran penyusunan panduan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim ini adalah sebagai berikut:

a. Unit kerja pada Komisi Yudisial atau pengelola pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang bertanggungjawab dalam peningkatan kapasitas hakim.

b. Tim fasilitator pelatihan peningkatan kapasitas hakim baik yang ada dilingkungan Komisi Yudisial maupun pihak lain yang dilibat-kan menjadi fasilitator atau pengelola latihan.

c. Peserta pelatihan sebagai penerima manfaat dari penyelengga-raan pelatihan peningkatan kapasitas hakim.

Manfaat penyusunan panduan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi penyelenggara pelatihan yaitu dapat meren-canakan, melaksanakan, menetapkan standar mutu pelatihan, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan sesuai dengan tujuan peningkatan kapasitas hakim.

b. Manfaat bagi fasilitator yaitu tersedianya acuan yang jelas dalam memfasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas hakim sehingga materi pelatihan dapat disampaikan sesuai dengan tujuan pen-ingkatan kapasitas hakim.

c. Manfaat bagi peserta pelatihan yaitu mendapatkan jaminan mengikuti pelatihan yang terencana dan terukur dengan baik.

Penyusunan panduan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Juli 2013.

3. Penyusunan Kurikulum Pelatihan KEPPH

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial adalah pelatihan hakim. Sesuai dengan ranah yang menjadi domain kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim, maka pelatihan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial perlu memfokuskan pada materi KEPPH yang dalam konteks pelatihan lebih berkaitan dengan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Dengan demikian pelatihan hakim ini yang dilakukan Komisi Yudisial berorientasi



kepada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan hakim dalam mengimplementasikan KEPPH baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelatihan KEPPH maka disusun kurikulum Pelatihan KEPPH kerjasama antara Tim Komisi Yudisial dengan Tim Psikologi UI. Adapun kurikulum Pelatihan KEPPH yang disusun adalah kurikulum pelatihan KEPPH untuk hakim dengan masa kerja 5-10 tahun.

4. Pelatihan ToT untuk Fasilitator

Salah satu posisi yang sangat penting dalam sebuah pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial adalah seorang fasilitator. Fasilitator dituntut dapat menstimulus dinamika forum pelatihan dan mengendalikan pelatihan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengendalikan penggunaan waktu secara optimal dengan mengkombinasikan antara fleksibilitas dan efektifitas penggunaan waktu dengan berpegangan pada prinsip menghargai peserta, dapat membangun proses yang partisipatori dan hasil yang terukur serta memahami substansi/materi yang difasilitasi. Kegiatan Training of Trainers (ToT) sebagai fasilitator dilaksanakan pada hari Kamis s.d.Sabtu tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2013 di Bogor, dengan peserta sebanyak 24 orang yang merupakan perwakilan dari Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Tujuan penyelenggaraanTraining of Trainers (ToT) sebagai fasilitator, diharapkan peserta mampu mengoptimalkan hasil belajarnya dalam menguasai keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang dan menyelenggarakan kegiatan pengajaran yang antara lain meliputi:

a. Mengenal berbagai alternatif teknik mengajar;

b. Menyusun rencana aktivitas belajar;

c. Menyampaikan materi pengajaran melalui komunikasi yang efektif dan konstruktif;

d. Membangkitkan motivasi peserta untuk belajar.

Materi pelatihan ToT untuk fasilitator adalah Pengantar Pelatihan Fasilitator Komisi Yudisial, Analisis Training dan Analisis Diri, Pembelajaran Aktif dan Pembelajaran Orang Dewasa, Peran, Tugas dan Kode Etik Fasilitator yang meliputi Membaca Peta, Memberi Instruksi, Ceramah Efektif, Menjadi Moderator, Memotivasi,Merangsang, dan Menggugah, Atmosfir & Iklim Pembelajaran Kondusif, Debriefing/Refleksi Pengalaman, Metode Pembelajaran, Merancang Sesi Pelatihan/Panduan dan Membuat rancangan sesi pelatihan. Narasumber pelatihan ToT untuk fasilitator adalah Tim Psikologi dari Universitas Indonesia yang terdiri dari: Bagus Takwin, Alfrindra Prumaldhi, Evi, dan Ade.



b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim

Isu strategis dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim adalah pengukuran outcome jangka panjang dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang mengalami kesulitan karena pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang dilaksanakan belum berbasis pada angkatan serta instrument. Sarana dan prasarana pendukung pelatihan peningkatan kapasitas hakim juga belum memadai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim dan kegiatan pendukungnya. Idealnya pelatihan peningkatan kapasitas hakim dilaksanakan dengan basis angkatan, yaitu angkatan hakim 1-7 Mahkamah Agung, yang merupakan bibit baru yang harus senantiasa dibina dan tingkatkan kapasitasnya serta dijadikan agen perubahan dalam peradilan, ke depan angkatan tersebut track record-nya senantiasa dipantau dan dievaluasi sehingga dapat diproyeksikan menjadi hakim agung yang ideal. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 13-16 Februari 2013 bertempat di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung Jawa Barat. Sedikitnya terdapat 51 Hakim pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang terlibat aktif sebagai peserta. Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkembangan ekonomi syariah, menyediakan wadah sharing pengalaman bagi Hakim Pengadilan Agama mengenai penanganan perkara ekonomi syariah, dan menyamakan persepsi terkait penanganan perkara ekonomi syariah.

Pelatihan tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Agama di Bandung



Tabel 27Materi dan Narasumber Pelatihan Tematik

Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama

No Materi Narasumber

1. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si (Ketua Bidang Pengawasan hakim dan Investigasi)

2.

Peran dan Tanggung Jawab Hakim Agama dalam Mewujudkan Keadilan Ilahiyah Bagi Masyarakat

Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A. (Ketua PBNU)

3. Hukum Ekonomi Syariah Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.Ag. (Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

4. Asuransi dan Reasuransi Syariah

Prof. Dr. H. M. Amin Suma, S.H., M.A. (Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah UIN/IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

5. Hukum Perbankan Syariah Duddy Yustiadi, S.E. (Pakar Perbankan Syariah)

6. Pegadaian SyariahDr. Ir. Iwan P. Pontjowinoto, M.M., CFP (Pakar Ekonomi Syariah dan Mantan Ketua Umum MES)

7. Hukum Acara Sengketa Ekonomi SyariahProf. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum (Hakim Agung MA)

8. Teknik Pembuatan Putusan Dr. Habiburrahman, S.H.,M.Hum (Hakim Agung)

b. Pelatihan Tematik Hakim Pengadilan Militer.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 20-23 Maret 2013 bertempat di Kobangdikal, Surabaya Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 27 Hakim Militer yang terlibat aktif sebagai peserta.

Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hakim dilingkungan Peradilan Militer, menyediakan wadah sharing pengalaman bagi hakim dilingkungan Peradilan Militer mengenai proses penanganan perkara tindak pidana militer, dan menyamakan persepsi terkait proses penanganan perkara tindak pidana militer.

Materi dan narasumber pada pelatihan ini adalah sebagai berikut:



Materi dan narasumber dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut:Tabel 28

Materi dan Narasumber Pelatihan Tematik Hakim Pengadilan Militer


1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku HakimH. Abbas Said, S.H.,M.H. (Anggota Komisi Yudisial RI)

2.

Peran dan Tanggung Jawab Hakim dilingkungan Peradilan Militer dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat

Dr. K.H. Said Aqil Siraj, M.A. (Ketua PBNU)

3. Hak Asasi Manusia Dr. Fadillah Agus, S.H.,M.H. (Praktisi)

4.Tindak Pidana Korupsi “Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi”

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

5.Hukum Pidana Militer “Tindak Pidana Desersi Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkan”

Kol. CHK. (Purn) TNI Yacob Luna Sumuk, S.H. (Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Mantan Hakim Militer)

6.

Hukum Acara Pidana Militer “Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Beserta Akibatnya Ditinjau dari Prospektif Hukum Acara Pidana Militer”

Laksma TNI AR. Tampubolon, S.H. (Kepala Pengadilan Militer Utama Mahkamah Agung RI)

7. Penalaran Hukum Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H. (Guru Besar FH Universitas Parahyangan)

8. Teknik Pembuatan PutusanH. Mayor Jenderal TNI (Purn) Iskandar Kamil, S.H. (Mantan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI)

Pelatihan tematik lingkup Pengadilan Militer diselenggarakan di Surabaya



c. Penyelenggaraan Pelatihan Tematik “Sengketa Tata Usaha Negara” Bagi Hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pelatihan Tematik “Sengketa Tata Usaha Negara” Bagi Hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan pada 14-18 Mei 2013 di Gedung Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor, diikuti 30 peserta (hakim) dari PTUN Palembang, PTUN lampung, PTUN Palangkaraya, PTUN Surabaya, PTUN Semarang, PTUN Yogyakarta, PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang.

Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perkembangan sengketa Tata Usaha Negara, menyediakan wadah sharing pengalaman bagi Hakim dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara dalam hal penanganan sengketa Tata Usaha Negara, dan menyamakan persepsi terkait penanganan sekaligus penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

Materi dan narasumber pada pelatihan ini adalah:Tabel 29

Materi dan Narasumber Pelatihan Tematik “Sengketa Tata Usaha Negara” Bagi Hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara


1. KEPPH “Secara Tekstual dan Kontekstual”

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial)

2.

Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Filsafat Agama

H. Abbas Said, S.H.,M.H.

3.Manajemen Pengendalian Emosi dan Stres Dalam Proses Persidangan

Winarini Wilman, Ph.D. (Dosen Psikologi Universitas Indonesia)

4.Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Administrasi dan Perkembangannya

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Parahyangan)

5.

Sengketa TUN mengenai:1) Pertanahan2) Keputusan Lelang3) Kepegawaian

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. (Hakim Agung MA RI)

6.

Aspek Prosedural dari Pemeriksaan Gugatan Class Action dan Legal Standing yang Diajukan ke Pengadilan TUN

Dr. HM. Harry Djatmiko, S.H., M.S. (Hakim Agung MA RI)

7. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN)Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Hakim Agung MA RI)

8. Teknik Pembuatan Putusan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Hakim Agung MA RI)



d. Pelatihan Tematik “Hukum Acara Perdata” Bagi Hakim Pengadilan Negeri/Umum di Bogor.

Pelatihan ini dilaksanakan pada 11-15 Juni 2013 di Badan Litbang Kumdil MA RI, Jalan Cikopo Selatan, Desa Suka Maju, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, dengan 30 peserta Hakim dari PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Serang, PN Bandung, PN Bale Bandung, PN Bekasi, PN Bogor, PN Depok dan PN Karawang. Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hakim dilingkungan Peradilan Umum terhadap Hukum Acara Perdata, tersedianya wadah sharing pengalaman bagi hakim dilingkungan Peradilan Umum mengenai hukum acara perdata dan permasalahan-permasalahan dalam penerapan hukum acara perdata, dan menyamakan persepsi terkait penerapan hukum acara perdata.

Materi dan narasumber pada pelatihan ini adalah sebagai berikut:Tabel 30

Materi dan Narasumber Pelatihan Tematik “Hukum Acara Perdata”Bagi Hakim Pengadilan Negeri/Umum di Bogor


1.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) “Secara Tekstual dan Kontekstual”

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial RI)

2.

Peran dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Filsafat Agama

K.H. Ma’ruf Amin

3.Manajemen Pengendalian Emosi dan Stress Dalam Proses Persidangan

Reza Indragiri Amriel (Pakar Psikologi Forensik)

4.

Perjanjian di luar KUH Perdata (Kontrak Inominaat), meliputi:

1. Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)

2. Kontrak Karya

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. (Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan)

5. Hukum Agraria “Konflik Masyarakat Dalam Bidang Pertanahan”

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. (Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada)

6. Permasalahan Eksekusi Dalam Perkara PerdataDr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial)

7.

Penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden/ Undue Influence) sebagai alasan untuk mencampuri perjanjian

Atja Sondjaya, S.H. (Mantan Hakim Agung MA RI)

8. Permasalahan hukum acara perdata secara holistikDjafni Jaman, S.H. (Hakim Agung MA)

9. Teknik Pembuatan Putusan Sultoni Mohdally, S.H., M.H. (Hakim Agung MA RI)



e. Pelatihan Tematik “Hukum Acara Perdata” Bagi Hakim Pengadilan Negeri/Umum di Solo.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2013 di Hotel Paragon, Jalan Dr. Sutomo, Solo. dengan peserta 31 hakim dari PN Karanganyar, PN Sukoharjo, PN Surakarta, PN Magelang, PN Sragen, PN Boyolali, PN Salatiga, PN Purwodidi, PN Klaten, PN Wonogiri.

Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hakim dilingkungan Peradilan Umum terhadap Hukum Acara Perdata, tersedianya wadah sharing pengalaman bagi hakim dilingkungan Peradilan Umum mengenai hukum acara perdata dan permasalahan-permasalahan dalam penerapan hukum acara perdata, dan menyamakan persepsi terkait penerapan hukum acara perdata.

Materi dan narasumber pada pelatihan ini adalah sebagai berikut:Tabel 31

Materi dan Narasumber Pelatihan


1.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) “Secara Tekstual dan Kontekstual”

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Ketua Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim)

2.

Peran dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Filsafat Agama

Ansyahrul, S.H., M.Hum. (Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta)

3. Manajemen Pengendalian Emosi dan Stress Dalam Proses PersidanganWinarini Wilman, Ph.D. (Dosen Psikologi Universitas Indonesia)

4.Perlawanan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan dan Pengosongan Objek Lelang

Djafni Djamal, S.H.,M.H. (Hakim Agung)

5.

Perjanjian di luar KUH Perdata (Kontrak Inominaat), meliputi:

1. Perjanjian Kerjasama Operasi2. Kontrak Karya terkait dengan

pertambangan

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Perdata Universitas Islam Indonesia)

6. Perbuatan Melawan Hukum Parwoto Wignjosumarto, S.H.(Mantan Hakim Tinggi)

7. Wanprestasi Parwoto Wignjosumarto, S.H.(Mantan Hakim Tinggi)

8.

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden Undue Influence) Sebagai Alasan Untuk Mencampuri Perjanjian

Hirman Purwanasuma, S.H.

9. Teknik Pembuatan Putusan Hirman Purwanasuma, S.H.



c. Forum Diskusi Hakim

Forum diskusi hakim adalah forum diskusi bagi hakim terkait dengan berbagai topik dalam upaya peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang dilaksanakan dalam rangka merumuskan upaya peningkatan kapasitas hakim yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas hakim sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, bermanfaat bagi masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum bagi hegara.

Detail kegiatan dari Forum Diskusi Hakim adalah:

1) Menerima kunjungan Justice Academy of Turkey ke Komisi Yudisial pada tanggal 27 s.d. 31 Januari 2013 dan Penandatangan MoU antara Komisi Yudisial dengan Justice Academy of Turkey (bekerja sama dengan Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial) pada tanggal 28 Januari 2013. Tujuan dari MoU ini adalah untuk menjalin kerjasama dengan Akademi Pendidikan Hakim dan Jaksa Turki dalam rangka meningkatkan kapasitas hakim.

2) Pengiriman hakim dan jaksa dalam acara Seminar/Pelatihan/Short Course on Anti – Corruption and Money Laundry, pada tanggal 21 s.d. 30 September 2013 di Justice Academy of Turkey, ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Komisi Yudisial dengan Justice Academy of Turkey.

d. Pengelolaan Situs Peningkatan Kapasitas Hakim

Pada tahun 2013 telah dibuat situs Peningkatan Kapasits Hakim yang sudah diintegrasikan dengan situs Komisi Yudisial, tujuan dari pembuatan situs ini adalah sebagai media bagi hakim untuk meningkatkan pengetahuan hakim, sharing pengalaman bagi hakim, dan menyamakan persepsi terhadap permasalahan-permasalahan hukum. Peluncuran situs PKH dilaksanakan bulan Juni 2013 pada saat Pelatihan Tematik “Hukum Acara Perdata” Bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri/Umum. Situs peningkatan kapasitas hakim akan dikembangkan menjadi media pelatihan online (e-learning) bagi hakim, sehingga dapat menjangkau hakim-hakim di seluruh Indonesia yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas hakim secara tatap muka dapat mengikutinya secara online melalui situs peningkatan kapasitas hakim.



2. Kesejahteraan Hakim

Keamanan dan kesejahteraan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga independensi hakim dan imparsialitas hakim agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berperkara. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. Meski secara normatif, negara telah memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan, namun masih banyak ditemui di dalam praktik dimana hakim mendapatkan intimidasi dari para pihak berperkara. Secara faktual hakim sebagai pejabat negara belum mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan.

Persoalan kesejahteraan hakim ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Faktor keuangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mempengaruhi perkara yang sedang ditangani. Selain terkait dengan independensi, tidak dipenuhinya jaminan kesejahteraan bagi hakim menyebabkan hakim rentan terhadap korupsi dan suap. Teori adanya hubungan antara kesejahteraan hakim dan kualitas putusan sudah terbukti di banyak negara-negara seluruh dunia. Di India, Malaysia, dan Perancis terbukti bahwa dengan ditingkatkannya kesejahteraan hakim, maka kualitas putusan mereka akan membaik secara paralel. Prinsipnya hakim harus sejahtera dahulu baru ia bisa membuat putusan yang adil.

Sebuah penelitian International Commission of Justice (ICJ) yang berjudul “Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption” (2010) memberi konfirmasi bahwa salah satu penyebab korupsi peradilan adalah rendahnya gaji dan tunjangan yang diterima hakim. Karena itu, ICJ merekomendasikan agar kesejahteraan hakim dijamin oleh negara, tidak dikurangi, dan aplikasinya harus dijauhkan dari pengaruh politik.

Upaya peningkatan kesejahteraan hakim tentu bertujuan agar hakim dapat bekerja lebih baik dan mempercepat proses reformasi birokrasi di lembaga pengadilan, yang pada gilirannya dapat menghindarkan para ”wakil Tuhan” di muka bumi dari berperilaku atau berbuat menyimpang dan para hakim dapat mengembalikan kewibawaan institusi peradilan. Dengan begitu, rakyat sebagai pembayar pajak tidak merasa tertipu untuk memberikan gaji dan tunjangan yang pantas bagi hakim.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan hakim, Komisi Yudisial menyelenggarakan Forum Diskusi Hakim tentang Problematika Kesejahteraan Hakim yang dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara, dengan peserta 25 Hakim perwakilan dari pengadilan negeri dan agama di wilayah Kalimantan Utara.

Maksud dari kegiatan Forum Diskusi Hakim Tentang Problematika Kesejahteraan Hakim di Tarakan adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui secara langsung problematika kesejahteraan hakim di wilayah Kalimantan Utara,



b. Untuk mendapatkan masukan dari para hakim mengenai hal-hal yang terkait dengan problematika kesejahteraan hakim yang mereka hadapi.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Diskusi Hakim Tentang Problematika Kesejahteraan Hakim adalah untuk merumuskan rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim sebagai implementasi hak-hak yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum terpenuhi.

E. ADVOKASIPelaksanaan kegiatan advokasi hakim pada dasarnya telah dilaksanakan sebelum

Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim disusun dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan tugas advokasi hakim tetap memiliki payung hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Adapun pelaksanaan advokasi hakim telah dimulai sejak Bulan Januari 2013 hingga Bulan November 2013 dengan penanganan perkara sebanyak 7 (tujuh) kasus sesuai dengan capaian yang hendak dicapai pada tahun 2013. Namun demikian, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia dan minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah, dapat dimaklumi bahwa pelaksanaan advokasi hakim masih jauh dari harapan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Komisi Yudisial itu sendiri.

1. Penyusunan Peraturan Komisi Yudisial Tentang Advokasi Hakim

Penyusunan Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari penyusunan position paper tentang advokasi hakim, naskah akademik tentang peraturan advokasi hakim, penyusunan draf peraturan advokasi hakim hingga akhirnya disahkan berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim merupakan peraturan yang menafsirkan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Adapun proses-proses penyusunan peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Position paper tentang advokasi hakim

Position paper tentang advokasi hakim merupakan sebuah kertas kerja yang menyusun tentang konsep dan desain kegiatan advokasi hakim Komisi Yudisial. Dinamika yang masih menjadi polemik dalam penyusunan position paper adalah terkait penafsiran bentuk langkah hukum dan/atau langkah lain yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, yang mana apabila langkah hukum dan/atau langkah lain ditafsirkan berdasarkan penafsiran sistemik, teleologis dan gramatikal akan menimbulkan berbagai bentuk yang saling berbeda satu dengan lainnya.

Adapun penyusunan position paper ini menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut:



1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1) huruf e, mohon kiranya dapat segera:

1. Mendefinitifkan ketua bidang yang akan menaungi pelaksanaan tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain.

2. Menyusun naskah akademik dan peraturan Komisi Yudisial tentang tata cara pengambilan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap per-buatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

3. Menyusun kerangka kerja pelaksanaan tugas dengan memperhatikan strategi jangka panjang dalam rangka penyusunan RUU Contempt of Court sebagaimana telah diuraikan diatas.

2. Memperhatikan kompleksitas substansi advokasi hakim dan tuntutan dari para hakim, maka kami menjadwalkan untuk diselenggarakan rapat pembahasan Naskah Akademik dan draf Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim, dan rencana kerja implementasi Pasal 20 ayat (1) huruf e.

b. Naskah akademik tentang peraturan advokasi hakim

Naskah akademik tentang peraturan advokasi hakim merupakan pelaksanaan rekomendasi position paper tentang advokasi hakim yang sedikit banyak mengambil inspirasi dari position paper dimaksud tentang advokasi hakim.

Pada prinsipnya naskah akademik juga tetap memberikan pilihan atas bentuk-bentuk langkah hukum dan/atau langkah lain berdasarkan tiga jenis penafsiran sebagaimana yang telah dituangkan dalam position paper. Namun demikian, naskah akademik lebih menekankan kepada adanya sikap atau keputusan dari Komisi Yudisial untuk menentukan pilihannya dalam menyelenggarakan advokasi hakim.

Selanjutnya di dalam naskah akademik juga dilakukan pembahasan akan pentingnya judicial education yang dilakukan oleh

Documents

PB 1 Komisi Yudisial Republik Indonesia Laporan Tahunan 2013 · 2014. 9. 23. · Komisi Yudisial Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2013 DAFTAR ISI i KATA PENGANTAR vii BAB I PENDAHULUAN